Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Pemerintah wujudkan janji melistriki desa, warga Muba Sumsel bersyukur

    Pemerintah wujudkan janji melistriki desa, warga Muba Sumsel bersyukur

    Jakarta (ANTARA) – Warga Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, merasa bersyukur karena pemerintah telah mewujudkan janji untuk melistriki desanya.​​​​​​

    “Saya bersyukur sekali, karena menjadi bagian daripada orang-orang yang menerima bantuan listrik. Alhamdulillah, dengan meteran 900 watt mendapatkan subsidi dan pulsa Rp100.000, yang dapat dipakai selama dua bulan,” kata Ruslan (52), warga Bandar Jaya, dalam keterangannya yang diperoleh di Jakarta, Jumat.

    Petani sawit itu menyatakan nyala listrik bukan sekadar penerangan, tapi simbol perubahan hidup.

    “Saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin,” tambahnya.

    Ruslan adalah satu dari ribuan penerima bantuan pasang baru listrik (BPBL), yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Program ini merupakan wujud pelaksanaan Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, Sumsel, pada Kamis (16/10/2025).

    Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Ruslan menambahkan listrik berarti harapan karena anak-anak bisa belajar lebih lama, istrinya dapat menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup.

    “Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

    “Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada 2029-2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

    Ia menambahkan program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat.

    “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki,” ujarnya.

    Bahlil pun sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya.

    “Saya adalah salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listriknya. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya.

    Ia melanjutkan Presiden Prabowo sangat perhatian untuk memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Program BPBL dan listrik desa dibiayai penuh oleh APBN Kementerian ESDM.

    Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

    Di Sumatera Selatan, program listrik desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025.

    Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga.

    Hingga pertengahan Oktober 2025, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Antam Dukung Rencana Pemerintah Perkuat Pasokan Emas Nasional Lewat DMO

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Aneka Tambang Tbk atau Antam menyambut baik rencana pemerintah untuk memperkuat ketersediaan emas bagi masyarakat melalui optimalisasi pasokan dari sumber domestik.

    Hal ini merespons Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) yang mengkaji untuk menerapkan skema kewajiban pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) emas

    Adapun wacana Kementerian ESDM itu tak lepas dari Antam yang diketahui masih mengimpor emas sebagai bahan baku logam mulia seberat 30 ton per tahun dari Singapura dan Australia untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

    Corporate Secretary Division Head Antam Wisnu Danandi Haryanto menyampaikan, kebijakan pemerintah merupakan langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan industri, dan peningkatan nilai tambah komoditas mineral nasional.

    “Secara prinsip, Antam memandang rencana pemerintah untuk memperkuat pasokan emas dari sumber domestik sebagai langkah positif dalam mendukung ketersediaan emas bagi masyarakat Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi nasional serta semangat penguatan nilai tambah mineral sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru Pemerintah,” ujar Wisnu melalui keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

    Wisnu menegaskan bahwa besaran kewajiban DMO sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan kebutuhan pasar domestik, kapasitas produksi nasional, serta dinamika industri emas dan perak secara menyeluruh.

    “Antam mendukung penuh langkah Pemerintah dalam memastikan masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses terhadap emas dari dalam negeri. Kami siap melaksanakan arahan Pemerintah dalam rangka memperkuat pasokan emas domestik,” katanya.

    Dalam implementasinya, Antam menilai pentingnya penerapan prinsip fairness agar seluruh pelaku industri, baik penambang maupun pengolah, memperoleh kepastian usaha dan nilai ekonomi yang seimbang.

    “Kebijakan DMO diharapkan disusun dengan prinsip yang transparan dan berkeadilan, sehingga seluruh pelaku di rantai pasok dapat berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri emas nasional,” jelas Wisnu.

    Selain itu, Antam juga memandang perlu adanya sinkronisasi kebijakan lintas sektor agar implementasi DMO berjalan efektif. Aspek perpajakan, tata niaga, dan regulasi pendukung lainnya perlu diharmonisasikan untuk menciptakan ekosistem logam mulia emas dan perak yang kuat dan berdaya saing.

    “Antam percaya bahwa penyesuaian kebijakan yang tepat akan mendorong tumbuhnya industri logam mulia emas dan perak nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” tutup Wisnu.

    Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, penerapan skema DMO perlu dikaji secara mendalam mengenai efeknya secara jangka panjang. Terlebih, Antam sudah memiliki kerja sama jual beli emas dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sekitar 25 ton sampai 30 ton emas per tahun.

    Memang saat ini pasokan emas dari Freeport belum optimal lantaran adanya beberapa permasalahan yang dialami smelter Freeport. Belum lagi, insiden luncuran material basah di tambang bawah tanah Freeport pada awal September 2025 lalu membuat operasional smelter terhenti sementara. 

    “Cuma kalau seandainya ada DMO, nanti kalau sana [smelter Freeport]-nya beroperasi seperti apa? Jangan sampai malah numpuk,” ujar Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (13/10/2025).

    Di sisi lain, Tri juga akan meninjau dari sisi perpajakan ekspor-impor emas, serta menimbang opsi mana yang lebih menguntungkan. 

    “Itu juga sedang kita ini [kaji], saya belum tahu komposisinya seperti apa antara beli di dalam negeri sama impor,” katanya. 

  • Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Peneliti UI: Mandatori biodiesel perlu dijalankan secara fleksibel

    Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia memandang kebijakan mandatori biodiesel sebaiknya dijalankan secara fleksibel agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan antara energi, pangan, ekspor dan fiskal.

    “Pelaksanaan kebijakan mandatori biodiesel perlu dievaluasi berkala dan kebijakan blending rate yang lebih fleksibel seperti yang sudah dilakukan di beberapa negara lain, ini patut dipertimbangkan,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Widyono Soetjipto di Jakarta, Jumat.

    Widyono mencatat beberapa pembelajaran internasional atas kebijakan mandatori fleksibel. Di Malaysia, penerapan B20 bersifat terbatas, dengan subsidi yang hanya diberikan pada konsumen dan wilayah tertentu, tidak menyeluruh seperti di Indonesia.

    Di Brasil, kadar campuran biodiesel disesuaikan dengan harga minyak nabati, seperti kedelai, bukan sawit. Jika harga minyak nabati tinggi, persentase campuran diturunkan, dan sebaliknya.

    Sementara di Thailand, penyesuaian dilakukan berdasarkan harga minyak bumi, sehingga jika harga solar turun, campuran minyak nabati dikurangi.

    Dari ketiga contoh negara tersebut, peneliti menilai bahwa fleksibilitas yang terukur dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik, ekspor, dan stabilitas harga energi.

    “Tetapi fleksibilitas ini harus bersifat terukur serta harus didukung oleh data pasar yang akurat dan sifatnya real time, dan juga teknologi monitoring yang sesuai dengan keadaan dan juga koordinasi yang baik antar sektor,” kata Widyono.

    Berdasarkan hasil penelitian, tingkat mandatori biodiesel yang optimal adalah 37,8 persen, di mana keseimbangan terjaga tanpa menurunkan ekspor atau merugikan pemangku kepentingan.

    Meski begitu, Widyono berharap ada penelitian lebih lanjut untuk menentukan batas atas dan bawah campuran biodiesel yang optimal, misalnya antara B35 hingga B40.

    “Untuk bisa mempertahankan ekspor dengan kondisi produksi CPO saat ini, yaitu diperkirakan 49,5 juta ton, tingkat mandatori optimumnya 37,8 persen,” kata dia.

    Tim peneliti memperkirakan ekspor CPO hanya sebesar 20,8 juta ton apabila B50 diterapkan. Subsidi biodiesel, yang dihitung dari selisih harga biodiesel dan solar, diperkirakan mencapai Rp46 triliun pada skenario ini.

    Karena pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan subsidi, penurunan ekspor akan mengurangi penerimaan negara, sehingga diperlukan kenaikan tarif dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

    Namun, peneliti menekankan bahwa kenaikan pungutan ekspor dapat menekan harga tandan buah segar (TBS) dan berdampak pada kesejahteraan petani swadaya.

    Simulasi tim peneliti menunjukkan bahwa setiap peningkatan 5 persen mandatory blending, maka agar ekspor tidak berkurang harus dikompensasi dengan peningkatan produksi CPO sekitar 4,2 juta ton.

    Dengan skenario B50, produksi CPO minimal harus mencapai 54 juta ton, jauh di atas proyeksi produksi 2025 yang hanya 49,5 juta ton.

    Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

    Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah targetkan 1.285 desa teraliri listrik pada akhir tahun 2025

    Pemerintah targetkan 1.285 desa teraliri listrik pada akhir tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan infrastruktur kelistrikan di 1.285 desa hingga akhir tahun 2025 untuk memperluas pemerataan akses listrik PT PLN (Persero) di seluruh pelosok negeri.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, saat meninjau progres Program Listrik Desa sekaligus penyalaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10) menegaskan bahwa akses listrik merupakan hak setiap warga negara, sehingga pemerintah bersama PLN berkomitmen memberikan akses listrik merata hingga tahun 2030.

    “Target Bapak Presiden Prabowo yang kami terjemahkan dalam arah kebijakan adalah penyelesaian pemerataan listrik di seluruh Indonesia pada 2029–2030,” ujar Bahlil dikutip dari siaran pers PLN di Jakarta, Jumat.

    Saat ini masih ada 5.758 desa dan 4.310 dusun yang belum teraliri listrik. Pemerintah memastikan akan terus menggenjot program ini agar seluruh wilayah dapat menikmati terang dan memanfaatkan listrik untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

    Menurut Bahlil, pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah terpencil memang tidak selalu menguntungkan secara bisnis bagi PLN. Namun, ia menegaskan bahwa negara wajib hadir untuk memberikan akses setara bagi seluruh warga.

    “Jadi itu (melistriki desa) biayanya cukup tinggi, tapi negara harus hadir untuk memastikan itu (penerangan). Bapak Presiden sangat peduli untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa sejalan dengan arahan Presiden, PLN berkomitmen menuntaskan agenda pemerataan listrik hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

    “Melalui listrik, perubahan besar dapat terjadi bagi masyarakat, mulai dari peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi desa, hingga pembukaan lapangan kerja baru. PLN siap menjalankan amanat pemerintah untuk menerangi seluruh negeri tanpa terkecuali,” kata Darmawan.

    Darmawan menambahkan untuk melistriki 1.285 desa pada tahun ini, PLN akan membangun infrastruktur jaringan tegangan menengah sepanjang 4.770 kilometer sirkuit (kms), 3.265 kms jaringan tegangan rendah, dan 94.040 kilovolt ampere (kVA) gardu distribusi. Targetnya, lebih dari 77 ribu keluarga bisa menikmati listrik.

    “Ini bukan sekadar angka, tapi kehidupan yang berubah. Anak-anak bisa belajar malam hari, usaha kecil bisa tumbuh, dan desa jadi lebih sejahtera,” ujarnya.

    Di Sumatera Selatan, terdapat 11 desa yang merupakan bagian dari total 1.285 lokasi Program Listrik Desa Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun 2025.

    Dari sebelas desa tersebut, tujuh desa di antaranya berada di wilayah Musi Banyuasin, yakni Desa Bandar Jaya, Desa Epil Barat, Desa Kepayang, Desa Mangsang, Desa Muara Merang, Desa Pangkalan Bulian, dan Desa Sako Suban.

    Kepala Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Banyuasin, Rosidin, menyampaikan rasa syukur karena penantian panjangnya kini membuahkan hasil. Dusun 4 Sungai Putih akan segera dilistriki lewat Program Listrik Desa ABT 2025.

    “Hampir sekitar 10 tahun warga menunggu. Alhamdulillah, dalam waktu yang dekat ini, jaringan listrik dan sarana penerangan khususnya untuk masyarakat bakal terealisasi … Listrik ini sangat membantu perekonomian warga dan mendukung anak-anak kami belajar dengan lebih baik,” ucapnya.

    Senada diungkapkan Rohiya, warga Dusun 4 Sungai Putih, yang selama ini harus bergantung pada genset untuk penerangan malam hari dengan biaya hingga Rp25 ribu per malam. Ia berharap agar seluruh proses yang dikerjakan untuk melistriki desanya dapat segera rampung.

    “Biasanya kami nyalakan genset dari jam enam sampai jam sembilan malam, biaya Rp25 ribu semalam. Kalau sedang tak punya uang, ya gelap-gelapan,” ujarnya.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • STM tekankan pentingnya eksplorasi jaga ketahanan mineral RI

    STM tekankan pentingnya eksplorasi jaga ketahanan mineral RI

    Jakarta (ANTARA) – PT Sumbawa Timur Mining (STM), perusahaan eksplorasi tembaga di Indonesia menekankan pentingnya eksplorasi mineral kritis untuk menjaga ketahanan pasokan bahan baku, sehingga suplai terhadap industri yang membutuhkan tetap terjaga.

    Presiden Direktur STM, Bede Evans dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap mineral kritis, seperti tembaga terus meningkat baik secara nasional maupun global.

    Menurut dia, tembaga yang merupakan salah satu mineral kritis menjadi komponen penting dalam rencana transisi energi global. Namun, menurut studi S&P Global kesenjangan antara pasokan dan permintaan tembaga diperkirakan akan besar pada tahun 2035, dengan volume dua kali lipat dibandingkan tahun 2022.

    Dari studi itu, substitusi dan daur ulang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik, infrastruktur kelistrikan, dan pembangkit energi terbarukan.

    Untuk menjawab hal tersebut, disampaikan dia pihaknya mengembangkan Proyek Hu’u, “Proyek eksplorasi tembaga ini adalah rumah bagi Deposit Onto, deposit terbesar yang ditemukan dalam 15 tahun terakhir, dengan kapasitas produksi kelak diperkirakan mencapai 24 Mtpa pada Lift 1 dan 48 Mtpa pada Lift 2,” kata dia.

    Adapun pada gelaran Mineral & Batubara Convention–Expo (Minerba Convex) 2025, Jakarta, 16 Oktober yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dirinya menyoroti bahwa setiap pihak di sektor pertambangan memiliki peran pentingnya dalam mengembangkan potensi mineral kritis di Indonesia.

    Menurutnya, peran yang diemban oleh perusahaan sebagai bagian dalam sektor industri, yakni berinvestasi pada teknologi dan metodologi yang tepat, patuh terhadap prinsip transparansi dan standar internasional untuk memastikan pengakuan hasil eksplorasi di pasar global, serta berkomitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan.

    Adapun secara keseluruhan, sumber mineral kritis yang ada di Indonesia yakni nikel, tembaga, kobalt, bauksit, timah dan potensi litium. Untuk nikel, Indonesia memiliki cadangan terbesar di dunia yakni mencapai 48 persen dari total cadangan global, serta cadangan tembaga dengan total mencapai 28 juta ton yang menempatkannya di peringkat ketujuh dunia.

    Selanjutnya, cadangan kobalt Indonesia diperkirakan mencapai 600 ribu ton, cadangan bauksit diperkirakan mencapai 1,2 miliar ton, serta Indonesia adalah salah satu produsen timah terbesar di dunia, dengan cadangan mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 16 persen dari cadangan global.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pertamina ikut arahan pemerintah soal campuran etanol 10 persen di BBM

    Pertamina ikut arahan pemerintah soal campuran etanol 10 persen di BBM

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan bahwa Pertamina mendukung kebijakan pemerintah terkait penerapan campuran etanol sebesar 10 persen pada bahan bakar minyak (BBM).

    “Kami akan dukung arahan pemerintah,” kata Simon di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Pencampuran etanol dalam BBM, menurut Simon, juga telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Brasil yang bahkan mewajibkan penggunaan bahan bakar dengan kandungan etanol hingga 100 persen di sejumlah wilayah.

    “Kami tahu bahwa di beberapa negara sudah banyak yang mencampur etanol. Bahkan di Brasil, sudah beberapa tempat itu campuran 100 persen mandatori sudah e-100. Tempat lain mungkin hanya e-20,” katanya.

    Dia menjelaskan langkah tersebut juga sejalan dengan inisiatif Pertamina dalam mendorong transisi energi dan pengurangan emisi pada produk BBM.

    “Ini juga bagian dari inisiatif kami juga mendorong transisi energi dan penciptaan emisi yang lebih rendah utamanya dari produk BBM,” ucap Simon.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menyetujui mandatori campuran etanol 10 persen untuk bahan bakar minyak (BBM), dalam rangka mengurangi emisi karbon dan ketergantungan terhadap impor BBM.

    “Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol (E10),” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).

    Dengan demikian, lanjut Bahlil, Indonesia akan mewajibkan campuran bensin dengan etanol untuk membuat BBM yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    “Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” kata Bahlil.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan mobil-mobil di Indonesia sudah kompatibel dengan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak hingga 20 persen.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Peneliti UI: B50 hemat devisa tapi berpotensi tekan neraca perdagangan

    Peneliti UI: B50 hemat devisa tapi berpotensi tekan neraca perdagangan

    menghemat Rp172 triliun, tapi ada risiko kehilangan Rp190 triliun. Secara agregat ada negatif Rp18,15 triliun dari segi neraca perdagangan

    Jakarta (ANTARA) – Pusat Penelitian (Puslit) Pranata Pembangunan Universitas Indonesia mencatat bahwa program mandatori biodiesel B50 berpotensi menghemat devisa dalam jumlah besar dari berkurangnya impor solar, namun pada saat yang sama dapat menimbulkan tekanan terhadap neraca perdagangan.

    Penghematan devisa akibat berkurangnya impor solar diperkirakan mencapai Rp172 triliun ketika campuran biodiesel ditingkatkan menjadi B50. Namun, penerapan B50 diperkirakan menekan ekspor CPO, dengan volume ekspor yang turun menjadi sekitar 20,8 juta ton dan potensi penurunan nilai ekspor mencapai Rp190,5 triliun karena sebagian pasokan dialihkan untuk kebutuhan biodiesel dalam negeri.

    “Kita bisa menghemat Rp172 triliun, tapi ada risiko bahwa kita kehilangan Rp190 triliun. Secara agregat ada negatif. Negatif Rp18,15 triliun dari segi neraca perdagangannya,” kata Peneliti Puslit Pranata Pembangunan UI Surjadi di Jakarta, Jumat.

    Pungutan ekspor menjadi sumber utama pembiayaan selisih harga biodiesel dengan solar. Saat ekspor menurun, penerimaan dari pungutan tersebut otomatis ikut berkurang, padahal kebutuhan subsidi meningkat.

    Berdasarkan perhitungan tim peneliti, untuk menutup tambahan subsidi sekitar Rp46,45 triliun, tarif pungutan ekspor perlu dinaikkan dari 10 persen menjadi 15,17 persen.

    Surjadi bersama tim peneliti mengestimasikan bahwa kenaikan tarif pungutan ekspor sebesar itu dapat menurunkan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani hingga Rp1.725 per kilogram.

    Selain menekan ekspor, kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan tekanan pada harga minyak sawit mentah (CPO) domestik dan kesejahteraan petani sawit, terutama petani swadaya yang memiliki lahan terbatas.

    “Petani sawitlah yang akan terdampak, kesejahteraannya menurun apabila harga TBS ini tertekan akibat peningkatan pungutan ekspor, terutama petani sawit yang swadaya yang lahannya tidak luas itu yang akan paling terdampak,” kata Surjadi.

    Simulasi yang dilakukan tim peneliti juga menunjukkan bahwa agar ekspor tidak menurun ketika B50 diterapkan, Indonesia harus mampu meningkatkan produksi CPO hingga 54 juta ton. Angka ini jauh di atas proyeksi produksi tahun 2025 yang hanya sekitar 49,5 juta ton.

    “Jadi ini semoga bisa menjadi pertimbangan apabila ingin menerapkan B50, tapi ekspornya tetap bertahan, jangan sampai ada kehilangan devisa kalau ekspornya turun. Dan segala macam dampak tidak menyenangkannya yang terjadi apabila ekspor turun, maka kita harus upayakan agar dicapai tingkat produksi itu, 59,6 juta ton CPO dan CPKO atau 54 juta ton kalau CPO-nya saja,” kata Surjadi.

    Sebagai informasi, penelitian bertajuk “Produksi Sawit, Dinamika Pasar, serta Keseimbangan Biodiesel di Indonesia” ini menggunakan analisis kuantitatif dan metode ekonometrika dengan periode data 1990-2025.

    Sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kementerian ESDM, dan sumber lainnya. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • SPBU Swasta Putuskan Beli BBM dari Pertamina atau Tidak Malam Ini Nasional 17 Oktober 2025

    SPBU Swasta Putuskan Beli BBM dari Pertamina atau Tidak Malam Ini Nasional 17 Oktober 2025

    SPBU Swasta Putuskan Beli BBM dari Pertamina atau Tidak Malam Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, pihaknya terus melakukan negosiasi dengan SPBU swasta terkait pembelian
    base fuel
    atau BBM murni dari Pertamina.
    Simon mengeklaim, SPBU swasta akan membuat keputusan pada malam ini.
    “Masih berjalan terus saat ini dengan badan usaha BBM swasta, kemungkinan sore atau malam ini akan segera ada keputusan. Saya dengar akan ada beberapa, tetapi kita akan tetap terus,” kata Simon, di Istana, Jakarta, Jumat (17/10/2025).
    “Karena yang pasti kami kan selalu mendukung seperti yang selalu kami sampaikan, (kami)
    open book
    jadi komersialnya secara terbuka. Semua bisa, bisa secara terbuka. Dan kami berharap agar harga yang ada di masyarakat tidak terjadi kenaikan, jadi harganya tetap,” sambung dia.
    Saat ditanya apakah SPBU swasta dipastikan membeli BBM dari Pertamina atau tidak, Simon tak menjawab secara tegas.
    “Masih pembicaraan rapat dengan badan usaha BBM swasta. Sore atau malam ini salah satunya keputusannya,” imbuh Simon.
    Diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis proses negosiasi antara PT Pertamina (Persero) dan badan usaha SPBU swasta akan menghasilkan kesepakatan positif.
    Stok bahan bakar minyak (BBM) pada SPBU swasta pun ditargetkan kembali normal pada akhir bulan ini.
    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan optimisme itu menyusul diubahnya mekanisme negosiasi antara Pertamina dengan badan usaha swasta.
    Jika sebelumnya proses negosiasi dilakukan secara bersamaan, kini masing-masing perusahaan swasta melakukan negosiasi secara langsung dengan Pertamina sebagai penyedia base fuel atau BBM murni.
    “Jadi masing-masing badan usaha swasta nanti yang berkomitmen dengan Pertamina. Jadi enggak satu dikumpul lagi, nanti masing-masing di-treatment satu-satu. Karena ternyata begitu digabung, tuh tiga masuk, satu sudah lolos, satunya mundur,” ujar Laode, ditemui di JICC, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Program Listrik Desa Bukti Pemerintah Tepati Janji Energi Merata

    Bisnis.com, MUSI BANYUASIN — Saat malam tiba di Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, cahaya putih kini memantul lembut dari jendela-jendela rumah warga. Dulu, hanya lampu minyak yang berkerlip samar, atau suara genset yang menggeram di kejauhan. Kini, desa itu hidup dalam terang.

    Bagi Ruslan (52), seorang petani sawit, nyala listrik bukan sekadar penerangan. Itu adalah simbol perubahan hidup. “Saya merasa bersyukur. Walaupun Subhanallah merupakan bagian daripada orang-orang yang menerima hadiah tersebut. Alhamdulillah dengan meteran 900 mendapatkan subsidi dan pulsa 100.000 yang dapat dipakai selama dua bulan,” ujarnya sambil tersenyum.

    Ia tertawa kecil, lalu menambahkan, “Saya senang dapat bantuan ini, biar dibilang norak tidak apa, saya juga ingin merasakan makan nasi yang dimasak dari magic jar dan memiliki kulkas agar bisa minum air dingin.”

    Ruslan adalah satu dari ribuan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang disalurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Program ini merupakan wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pemerataan akses energi hingga pelosok negeri.

    Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Dusun Sungai Putih, Desa Bandar Jaya, pada Kamis (16/10). Melalui BPBL, pemerintah menyediakan instalasi listrik gratis bagi rumah tangga miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, terutama di wilayah 3T—terdepan, terluar, dan tertinggal.

    Sebelum listrik masuk, Ruslan mengandalkan genset kecil yang hanya dinyalakan sesekali. “Sekarang kita tidak lagi menggunakan genset untuk penerangan yang dinyalakan di waktu tertentu saja karena biaya yang mahal. Sekarang penerangan selalu ada dan ini akan sangat membantu memotivasi anak-anak belajar dan istri menjahit yang menjadi kerja sambilannya,” katanya.

    Bagi Ruslan, listrik berarti harapan. Ia bisa melihat anak-anaknya belajar lebih lama, istrinya menjahit pesanan hingga malam, dan rumahnya terasa hidup. “Semoga bantuan ini juga dapat diterima teman-teman saya yang katanya selesai di bulan 12 (Desember). Semoga bantuan ini membawa berkah bagi saya dan keluarga juga teman-teman saya, dan akan menambah semangat bagi orang tuanya untuk bekerja dan meningkatkan semangat anak-anak belajar dan mengejar impian mereka,” ujarnya.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memahami benar arti listrik bagi masyarakat desa. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemerataan listrik adalah wujud nyata kehadiran negara.

    “Di Kementerian ESDM itu ada program listrik desa yang ditargetkan Bapak Presiden Prabowo pada tahun 2029–2030 semua listrik di desa sudah harus terlayani. Ada 5.700 desa yang belum ada listriknya, 4.400 dusun yang belum ada listriknya, dan ini yang menjadi target kita untuk kita selesaikan,” kata Bahlil.

    Ia menambahkan, program ini bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar rakyat. “Ini semua adalah sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, khususnya dari sektor ESDM yang akan kita lakukan terus menerus hingga seluruhnya terlistriki. Masa Indonesia sudah merdeka 80 tahun masih ada desa yang belum listrik,” ujarnya.

    Bahlil sempat menahan haru saat mengenang masa kecilnya. “Saya salah satu anak kampung yang sekolah SD enggak ada listrik. Karena itu, saya tidak ingin kejadian pada masa kecil saya di kampung itu terjadi sekarang,” katanya lirih.

    “Pak Presiden Prabowo sangat konsen untuk bagaimana bisa memberikan layanan listrik sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Program BPBL dan Listrik Desa dibiayai penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM. Tahun ini, puluhan ribu rumah tangga di seluruh Indonesia ditargetkan bisa menikmati akses listrik.

    Di Sumatera Selatan, Program Listrik Desa mencakup 11 desa dan dusun pada tahun anggaran 2025. Untuk BPBL, provinsi ini mendapat jatah 8.050 rumah tangga. Hingga pertengahan Oktober, sekitar 5.500 rumah sudah siap sambung, sementara 2.500 lainnya masih menunggu proses usulan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

  • Warga Sumsel tenang pemerintah melegalkan sumur minyak rakyat

    Warga Sumsel tenang pemerintah melegalkan sumur minyak rakyat

    Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, kami sangat terbantukan sekali. Kami kerja tidak ada rasa takut, rasa was-was, dan berasa terlindungi.

    Jakarta (ANTARA) – Warga Desa Mekar Sari, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel), kini merasa tenang setelah pemerintah melegalkan pemanfaatan sumur minyak rakyat yang selama ini menjadi sumber mata pencahariannya.

    “Dengan adanya (aturan) sumber minyak yang dikelola masyarakat ini, kami sangat terbantukan sekali. Kami kerja tidak ada rasa takut, rasa was-was, dan berasa terlindungi,” ujar Joko Mulyono, warga Mekar Sari, dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Jumat.

    Joko lantas menggambarkan betapa besar perubahan yang dirasakan sejak terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025.

    Ia menuturkan aktivitas warga kini mendapat perhatian dan penataan langsung dari pemerintah melalui peraturan tersebut.

    Setelah bertahun-tahun beroperasi dengan berbagai keterbatasan, kini ribuan penambang minyak rakyat di Sumsel mendapat kepastian dan pendampingan agar bisa bekerja secara aman, terarah, dan berkelanjutan.

    Pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berusaha di sektor energi dengan sistem pembinaan yang tertata dan pengawasan yang lebih baik.

    “Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat. Nggak takut lagi kami molot (kerja) nambang. Kalau sudah ada aturan, aman kami, Pak,” ungkap Anita Bakti, warga Mekar Sari, saat berdialog dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam kunjungan kerjanya meninjau sumur minyak rakyat, di Desa Mekar Sari, Keluang, Sumsel, Kamis (16/10).

    Apalagi, permen baru ini tak sekadar menata ulang kegiatan penambangan rakyat.

    Di dalamnya, pemerintah mengatur secara komprehensif bagaimana kegiatan penambangan rakyat bisa berjalan berkelanjutan.

    Mulai dari pembinaan aspek keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan agar tidak menimbulkan pencemaran, hingga kepastian harga jual minyak yang lebih adil bagi penambang.

    Produksi rakyat itu kini juga akan tercatat resmi sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Langkah ini mengubah wajah desa-desa penghasil minyak di Musi Banyuasin.

    Jika dulu sumur-sumur tradisional di pekarangan rumah dan kebun warga sering kali dikelola tanpa pendampingan teknis, kini menjadi bagian dari sistem tata kelola energi nasional yang lebih aman dan efisien.

    Sumur-sumur tradisional yang dulu belum tertata kini menjadi simbol kemandirian energi rakyat.

    Pemerintah pun berharap dengan payung hukum baru ini, potensi energi rakyat bisa terus berkembang tanpa mengorbankan keselamatan dan kelestarian lingkungan.

    Pembinaan teknis akan diperkuat melalui kerja sama antara PT Pertamina, PT Medco, dan pihak terkait lainnya yang beroperasi di wilayah kerja setempat.

    Gubernur Sumsel Herman Deru menilai Permen ESDM ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat kecil.

    “Kita bersama-sama menyambut kehadiran Bapak Menteri ESDM dengan penuh suka cita. Apa yang selama ini menjadi hak masyarakat agar sumber daya alam yang ada di daerah ini dapat juga dinikmati oleh masyarakat dengan prosedur dan aturan yang benar, hari ini menunjukkan titik cerah,” ujarnya.

    Herman menambahkan selama ini banyak warga yang kehilangan nyawa akibat bekerja tanpa pembinaan dan perlindungan.

    “Kini dengan aturan baru ini, mereka bisa bekerja dengan tenang, aman, dan bermartabat,” ujarnya.

    Menurut Herman, aturan yang lahir di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini juga menandai perubahan besar dalam cara negara memandang potensi energi rakyat.

    Selama puluhan tahun, penambangan minyak skala kecil hanya diatur lewat regulasi sumur tua yang tidak mencakup aktivitas masyarakat.

    Kini, dengan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, potensi besar minyak rakyat diakui sebagai bagian dari kekayaan alam yang dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, selaras dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

    Kementerian ESDM juga memastikan ke depan, skema pembinaan, perizinan, hingga pembelian hasil minyak rakyat akan terus disempurnakan.

    Pertamina dan perusahaan mitra di wilayah kerja (WK) setempat akan berperan aktif mendampingi masyarakat dalam hal keselamatan, pengelolaan, dan pemasaran.

    Harga jual minyak yang sebelumnya hanya 70 persen dari harga badan usaha Pertamina, kini naik menjadi 80 persen, sehingga lebih layak bagi penambang kecil.

    Herman berharap program ini menjadi awal baru bagi masyarakat Sumsel.

    “Kami harapkan binaannya Pak Menteri, agar masyarakat ini mendapatkan pekerjaan yang legal bersama BUMD, UMKM, dan koperasinya. Ini bukan sekadar tentang minyak, tapi tentang martabat rakyat,” ujarnya pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.