Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Curhat Bahlil soal meme, sepatu kuning ESDM, hingga asa mandiri energi

    Jakarta (ANTARA) – Usai menunaikan Shalat Jumat (24/10), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk pertama kalinya menyambangi wartawan Istana Kepresidenan di ruang media.

    Jika biasanya para jurnalis menghampirinya, sesudah rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana, dengan terburu-buru mengejar sampai ke kendaraannya, suasana kali ini berbeda.

    Masih mengenakan baju koko putih dan peci yang sering ia kenakan, Bahlil mengajak para wartawan berdiskusi santai. Ada satu hal yang menarik perhatian awak media, yakni sepatu kuning yang ia kenakan memiliki lambang Kementerian ESDM, lembaga yang ia nakhodai, saat ini.

    Sambil mengangkat sepatu, Bahlil bercerita dengan bangga bahwa sepatu itu merupakan produk lokal dari UMKM.

    Warna kuning hitam yang menjadi warna dominan sepatu juga disebutnya senada dengan logo ESDM yang berwarna serupa. Pernyataan itu seolah membantah bahwa urusan politik, khususnya partai yang ia ketuai, tidak dicampuradukkan dengan urusan pemerintah.

    Bahlil pun berkelakar ingin membagikan sepatu seharga Rp250 ribu itu untuk awak media.

    Sambil makan siang bersama, Bahlil pun kembali membicarakan banyak hal, mulai dari kisah hidupnya yang lahir dari orang tua dengan penghasilan terbatas, hingga yang belakangan ini ramai di media sosial, yakni ujaran kebencian berbentuk meme yang baginya sudah menyentuh ranah personal.

    “Saya memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat, saya anak orang dari kampung. Ibu saya hanya buruh cuci di rumah orang, ayah saya buruh bangunan,” kata Bahlil, bercerita.

    Ia menanggapi dengan santai berbagai meme yang dibuat warganet terkait dirinya. Meme itu, layaknya hinaan yang bukan lagi menjadi barang baru.

    Bahlil menceritakan dirinya sudah sering dihina sejak dirinya duduk di bangku SD. Lahir di Banda, Maluku Tengah, 7 Agustus 1976,dari pasangan Lahadalia dan Nurdjani, Bahlil menceritakan pekerjaan kedua orang tuanya yang hanya sebagai buruh cuci dan buruh bangunan.

    Menurut Bahlil, pekerjaan orang tuanya itu bisa saja menjadi dasar hinaan kepada dirinya, seolah hal yang lumrah, sekali pun ia kini sudah menjadi seorang pembantu presiden.

    Sejak kecil Bahlil memang sudah menyelami kehidupan yang cukup sulit. Anak kedua dari delapan bersaudara itu menghabiskan masa kecil dari SD hingga SMP di Seram Timur, Maluku.

    Sejak SD, Bahlil sudah terbiasa bersekolah sambil menjual kue buatan ibunya. Setelah itu, kebiasaan bekerja sambil menimba ilmu terus dia lakukan hingga duduk di bangku kuliah di Fakfak, Papua Barat.

    Setelah pindah dari Maluku ke Papua, Bahlil kembali melakoni pekerjaan serabutan untuk membiayai sekolah, dengan menjadi kenek angkot, sopir angkot, hingga kuli angkut di pasar.

    Kehidupan keras di terminal itu pun menguatkan mental Bahlil, sehingga saat meme ujaran kebencian itu merebak di media sosial, praktis tidak dihiraukannya.

    Memaafkan

    Di media sosial, Bahlil memang menjadi salah satu menteri yang ramai beredar. Tidak dapat dipungkiri, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM yang dipimpinnya kerap diperdebatkan.

    Banyak kebijakan Bahlil yang dinilai menuai pro-kontra karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar rakyat. Contohnya saja, larangan pengecer menjual gas elpiji 3 kilogram yang membuat masyarakat kesulitan mencari gas melon. Meski demikian, akhirnya kebijakan itu diralat.

    Hal terbaru, nama Bahlil kembali ramai karena isu kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta. Atas hal tersebut, Bahlil menegaskan bahwa kuota impor BBM untuk perusahaan swasta pada tahun ini sudah ditambah 10 persen dibandingkan Tahun 2024. Bahlil juga memberikan opsi agar SPBU swasta dapat bekerja sama dengan Pertamina, terkait pembelian BBM.

    Ia menduga berbagai meme dan ujaran kebencian terhadap dirinya ini merupakan indikasi adanya pihak yang ingin mencoba mengintervensi kebijakan pemerintah.

    Gangguan itu, baginya merupakan “vitamin” untuk membuatnya terus berjalan. Bahlil meyakini kebijakan yang berpihak pada rakyat pasti membuat risau sejumlah pihak.

    Meskipun demikian, Bahlil menyatakan telah memaafkan pihak yang membuat ujaran kebencian berupa meme itu dan meminta sayap organisasi Partai Golkar untuk menghentikan proses pelaporan mereka.

    Ia pun menegaskan bahwa ujaran kebencian terhadap seseorang yang menyerang ranah pribadi, apalagi dari segi fisik, tidak dibenarkan.

    “Saya pikir ya, kalau ada yang meme-meme, sudah lah saya maafkan. Tidak apa-apa. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu tidak apa-apa, tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya tidak bagus,” katanya.

    Menurut Bahlil, kebijakan yang ia buat semata-mata untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo, yakni kedaulatan atau kemandirian energi. Oleh karenanya, ia menegaskan tidak akan mundur, meski meme tersebut berupaya untuk menjatuhkannya.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPKN Bakal Klarifikasi Aqua soal Sumber Air Minum dari Sumur Bor

    BPKN Bakal Klarifikasi Aqua soal Sumber Air Minum dari Sumur Bor

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyatakan bakal memanggil PT Tirta Investama selaku produsen air minum kemasan Aqua untuk meminta klarifikasi terkait dengan dugaan sumber air yang tidak berasal dari mata air pegunungan. Hal ini sebagaimana klaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai melakukan inspeksi di Subang.

    Ketua BPKN Mufti Mubarok menegaskan bahwa pihaknya telah menerima berbagai laporan dan pemberitaan publik atas hal tersebut, sehingga akan memastikan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana amanat Undang-undang (UU) No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

    “BPKN juga akan mengirim tim investigasi langsung ke lokasi pabrik guna memverifikasi kebenaran informasi tersebut,” kata Mufti dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (26/10/2025).

    Menurutnya, apabila klaim bahwa produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Aqua berasal dari sumur bor benar, maka hal tersebut akan bertolak belakang dengan slogan perseroan selama ini.

    Mufti menyebut bahwa BPKN memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan konsumen tidak terdampak oleh informasi yang menyesatkan.

    “Jika klaim di iklan berbeda dengan fakta di lapangan, maka itu termasuk pelanggaran prinsip kejujuran dalam beriklan. Konsumen berhak mengetahui asal bahan baku produk yang mereka konsumsi. BPKN akan menindaklanjuti ini secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum,” ujar Mufti.

    Selain itu, BPKN akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Perindustrian untuk memeriksa izin sumber air dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap standar AMDK tersebut.

    Dia memastikan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan reputasi perusahaan manapun, melainkan semata-mata untuk menjaga kepercayaan publik dan perlindungan konsumen nasional.

    Adapun, dalam laman resminya, Aqua telah memberikan tanggapan atas dugaan yang menyebutkan bahwa produk Aqua berasal dari sumur bor biasa.

    Manajemen Aqua menyatakan bahwa produk mereka menggunakan air dari akuifer dalam yang merupakan bagian dari sistem hidrogeologi pegunungan.

    Selain itu, produk Aqua disebut terlindungi secara alami dan telah melalui proses seleksi serta kajian ilmiah oleh para ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjadjaran (Unpad).

    “Air yang digunakan Aqua berasal dari lapisan dalam yang tidak bersinggungan dengan air permukaan yang digunakan masyarakat. Proses pengambilan air dilakukan sesuai izin pemerintah dan diawasi secara berkala oleh pemerintah daerah dan pusat melalui Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” tulis manajemen.

  • Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bahlil Sebut Proyek DME Pengganti LPG Dimulai 2026, Ini Sederet Tantangannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menuturkan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetyhl ether (DME) dapat berjalan pada tahun depan. Pengamat pun menilai tantangan proyek tersebut masih sama, yakni investasi jumbo dan nilai keekonomian.

    Bahlil menuturkan, proyek dimethyl ether (DME) menjadi keniscayaan demi mengurangi impor LPG. Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME sejatinya sudah didengungkan sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, rencana itu mandek usai PT Bukit Asam Tbk (PTBA) ditinggal investor utamanya dari Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemical Inc.

    Bahlil mengatakan proyek hilirisasi batu bara kali ini telah dirampungkan konsep dan pra-feasibility study (pra-FS) oleh Satuan Tugas Hilirisasi. 

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono menilai, masalah yang masih menjadi tantangan utama bagi rencana proyek DME adalah besarnya nilai investasi.

    Hal ini terlihat dari hasil kajian kelayakan yang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang batu bara, termasuk PTBA. Widhy mengatakan, berdasarkan kajian itu, harga jual produk DME masih lebih tinggi dibandingkan patokan yang ditetapkan pemerintah, bahkan lebih tinggi dari harga LPG impor.  

    “Hal inilah yang mendasari program hilirisasi batu bara menjadi DME ini seperti masih jalan di tempat,” kata Widhy kepada Bisnis, dikutip Minggu (26/10/2025).

    Merujuk paparan PTBA dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (5/5/2025), perusahaan pelat merah itu telah menjajaki sejumlah calon mitra baru proyek DME, yaitu CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. Dalam hal ini, hanya ECEC (East China Engineering Science and Technology Co.) yang berminat sebagai mitra investor.

    ECEC yang telah menyampaikan proposal awal (preliminary proposal) coal to DME pada November 2024, mengusulkan processing service fee (PSF) indikatif senilai US$412 hingga US$488 per ton. Angka tersebut lebih besar dibanding ekspektasi Kementerian ESDM, yakni senilai US$310 per ton.

    Di sisi lain, harga DME yang dapat dihasilkan yakni senilai US$911-US$987 per ton.Angka ini juga lebih tinggi patokan DME yang diusulkan oleh Kementerian ESDM pada 2021 yakni sebesar US$617 per ton, belum termasuk subsidi.

    Harga DME itu juga jauh lebih mahal dari rata-rata impor LPG ke Indonesia tercatat sebesar $435 per ton pada 2024.

    Pun, PTBA memberikan perbandingan biaya subsidi LPG dengan DME apabila harga patokan DME US$911 per ton. Berdasarkan perhitungan, nilai subsidi untuk DME bisa mencapai US$710 per ton atau Rp123 triliun per tahun.

    Angka tersebut lebih besar dibandingkan nilai subsidi untuk LPG pada kesetaraan DME saat ini sebesar US$474 per ton atau Rp82 triliun per tahun. Artinya, akan ada risiko kenaikan subsidi sebesar Rp41 triliun per tahun.

    Oleh karena itu, Widhy merasa skeptis jika insentif yang direncanakan untuk diberikan oleh pemerintah dapat membantu secara signifikan penurunan biaya DME.

    Memang, Widhy tetap sepakat jika proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini tetap didorong dengan tujuan untuk dapat menyubstitusi LPG, sehingga mengurangi ketergantungan impor LPG yang cukup menguras devisa negara.  Namun demikian, perlu dievaluasi kembali bersama-sama antara pemerintah dengan kalangan pengusaha serta offtaker produknya.

    “Agar proyek nasional ini bisa direalisasikan tanpa harus merugikan karena nilai investasinya yang besar dan harga jualnya yang masih belum sebanding dengan nilai investasi yang harus dikeluarkan,” tutur Widhy.

    Alternatif Proyek DME

    Widhy berpendapat, salah satu opsi alternatif yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah dengan memusatkan proyek DME di satu lokasi saja secara terpusat. Selanjutnya para pengusaha mengirimkan batu bara ke proyek terpusat itu.

    Dengan begitu, setiap perusahaan tidak perlu membangun proyek DME sendiri-sendiri. Menurutnya, opsi ini mampu menekan biaya untuk investasi pembangunan proyek.

    “Pemerintah dapat meminta Danantara untuk menjadi investor untuk pembangunan proyek hilirisasi batu bara secara terpusat di sebuah lokasi tersebut dan tentunya tetap dengan menggandeng partner dan investor dari negara yang memiliki teknologi hilirisasi seperti dari China,” jelas Widhy.

    Sementara itu, Ekonom Senior di Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai, jika masalah keekonomian masih sukar diselesaikan, sebaiknya pemerintah mengurungkan proyek DME.

    Sebagai gantinya, pemerintah sebaiknya mendorong pengembangan gasifikasi lewat jaringan gas (jargas) kota dengan memanfaatkan LNG domestik.

    “Subsidi untuk infrastruktur [jargas] memang cukup besar namun bisa mengurangi subsidi dalam jangka panjang termasuk mengurangi kebutuhan devisa untuk mengimpor bahan baku LPG, yang akan semakin membebani anggaran di masa mendatang jika tidak diatasi,” kata Ishak.

    Ishak mengamini pemberian KEK untuk proyek DME memang dapat mengurangi biaya produksi energi tersebut termasuk pembebasan bea masuk barang modal produksi DME. Namun, pemerintah harus menghitung dengan detil berapa potensi penurunan biaya produksi dengan insentif fiskal tersebut.

    “Lalu, hingga kapan proyeksi nilai keekonomiannya bisa bersaing dengan LPG. Apakah subsidinya dalam jangka panjang akan lebih rendah dari LPG?” ucapnya.

  • Mau Terapkan BBM Etanol 10%, Indonesia Bakal Berguru ke Brasil

    Mau Terapkan BBM Etanol 10%, Indonesia Bakal Berguru ke Brasil

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggenjot rencana penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan kandungan etanol 10 persen di Indonesia. Bahkan, mereka akan belajar langsung dari Brasil sebagai ahlinya!

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pihaknya berencana mengirim tim ke Brasil untuk mempelajari pengembangan etanol untuk bahan bakar. Sebab, menurutnya, Negeri Samba sudah terbukti berhasil mengelola senyawa nabati tersebut.

    “Karena ini sesuatu yang baru, maka tim saya akan kirim ke Brasil untuk bertukar pandangan dengan beberapa pakarnya di sana dan mereka juga akan ke sini. Tetapi di B40 ke B50 itu kita yang cepat,” kata Bahlil Lahadalia, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (26/10).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia Foto: Heri Purnomo/detikcom

    Menurut Bahlil, Brasil merupakan salah satu negara percontohan untuk mandatori bioetanol. Dia menjelaskan, ketika Indonesia baru mau menuju E10, tapi di sana sudah mencapai E30. Bahkan, di beberapa kawasan sudah menerapkan E100.

    “Etanol itu di negara mereka E30, tapi di beberapa negara bagian sudah ada sampai E100, ada E85. Dan kita sudah sepakat untuk membentuk tim. Kemarin saya tanda tangan MOU,” tuturnya.

    Selain kerja sama dalam pengembangan bioetanol, kedua negara juga sepakat untuk menjalin kemungkinan kerja sama pengembangan nuklir. Karuan saja, Brasil punya uranium dan beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang sudah beroperasi.

    “Termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir. Karena mereka juga punya uranium di sana dan beberapa pembangkit mereka juga sudah memakai nuklir,” kata dia.

    Diberitakan sebelumnya, Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan menerapkan penggunaan etanol 10 persen (E10) sebagai campuran bahan bakar minyak (BBM) mulai 2027.

    “Tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lama 2027 ini sudah bisa jalan,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10).

    Dia menjelaskan, penerapan kebijakan tersebut mempertimbangkan kesiapan pabrik etanol. Menurutnya, pabrik etanol dalam negeri harus terbangun terlebih dulu sebelum aturan benar-benar diresmikan.

    Meski demikian, pemerintah tetap akan mendorong penerapan E10 secepatnya. Bahlil mengingatkan, kebijakan itu penting untuk kemandirian energi Indonesia.

    “E10 adalah bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin sebab impor bensin banyak, 27 juta ton per tahun,” kata Bahlil.

    (sfn/rgr)

  • ESDM Percepat Transisi Energi Bersih, Sampah dan Limbah Kini jadi Sumber Daya Baru untuk Rakyat – Page 3

    ESDM Percepat Transisi Energi Bersih, Sampah dan Limbah Kini jadi Sumber Daya Baru untuk Rakyat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat agenda besar transisi energi nasional yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga berpihak pada kepentingan rakyat. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebijakan ini dijalankan sebagai wujud nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya memperluas akses energi bersih dan berkeadilan.

    Sejumlah langkah konkret kini sudah berjalan, mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE), Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, hingga biomassa. Seluruh program tersebut tidak hanya menekan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah.

    “Seluruh program transisi energi yang dijalankan pemerintah harus bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat tanpa menambah beban biaya,” kata perwakilan Kementerian ESDM dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/10/2025).

    Sampah jadi Energi dan Peluang Ekonomi

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, yang menyempurnakan Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memastikan kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang oleh mekanisme subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Dua PLTSa yang telah beroperasi di Surabaya dan Solo saat ini memiliki kapasitas terpasang mencapai 36,47 megawatt (MW). Dengan regulasi baru tersebut, pemerintah menargetkan proyek serupa bisa segera direplikasi di berbagai daerah lain untuk menjawab masalah sampah sekaligus memperkuat pasokan listrik berbasis energi terbarukan.

    Selain itu, RDF kini menjadi alternatif bahan bakar efisien bagi sektor industri. Sampah non-organik diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang digunakan oleh pabrik semen dan pembangkit listrik.

    Dengan RDF, masa pakai Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa diperpanjang dan penggunaan energi fosil semakin berkurang. Program ini juga melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat.

    Energi Bersih dari Desa

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Di kawasan pedesaan, pemerintah memperluas pemanfaatan biogas yang bersumber dari limbah pertanian dan peternakan. Energi ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak maupun penerangan rumah tangga. Selain menghemat biaya hidup masyarakat, program biogas juga memperbaiki sanitasi lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

    Kementerian ESDM bahkan telah menerbitkan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 pada akhir 2023 sebagai dasar hukum pengembangan bisnis biogas di tanah air. Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik.

    “Angka ini menjadi bukti bahwa energi bersih sudah semakin dekat dengan masyarakat. Transisi energi bukan sekadar isu global, tapi juga kebutuhan nyata di desa-desa kita,” lanjut pernyataan tersebut.

    Biomassa untuk Ekonomi Lokal

    Selain biogas, pemanfaatan biomassa juga menjadi prioritas pemerintah. Limbah dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu (wood pellet). Program ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, koperasi, dan pelaku UMKM di sektor energi hijau.

    Transisi Energi yang Adil dan Prorakyat

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Kementerian ESDM menegaskan seluruh kebijakan transisi energi dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal menjadi fondasi utama agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dirasakan secara merata.

    “Arah kebijakan energi nasional jelas: transisi menuju energi bersih harus prorakyat. Melalui subsidi PLTSa, perizinan biometana, dan sinergi dengan pelaku lokal, pemerintah memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan tumbuh bersama,” tegas Kementerian ESDM.

    Upaya ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber daya, tetapi juga tentang memastikan setiap warga negara berperan aktif dalam menciptakan masa depan energi yang berkelanjutan, adil, dan menyejahterakan.

  • Kedaulatan Energi untuk Rakyat: Produksi Migas Naik 4,79%, Sumur Rakyat jadi Motor Ekonomi Baru – Page 3

    Kedaulatan Energi untuk Rakyat: Produksi Migas Naik 4,79%, Sumur Rakyat jadi Motor Ekonomi Baru – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya energi nasional. Melalui kebijakan baru yang diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini rakyat bisa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan produksi minyak dan gas bumi (migas) secara legal dan berkelanjutan.

    Dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor migas menunjukkan arah baru yang berpihak pada kepentingan rakyat. Kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat yang dijalankan ESDM dinilai menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produksi migas nasional sekaligus membuka lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah.

    “Salah satu tonggak penting lain sesuai arahan Presiden Prabowo adalah lahirnya kebijakan pengelolaan sumur minyak rakyat oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025, negara memberikan landasan legal bagi aktivitas sumur minyak rakyat,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta.

    Bahlil menegaskan, kebijakan ini merupakan wujud nyata amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “Negara membuka ruang bagi rakyat menjadi bagian dari rantai produksi energi nasional. Migas tidak lagi dikerjakan oleh pemilik modal besar semata,” tegasnya.

    Kementerian ESDM mencatat hasil konsolidasi inventarisasi menunjukkan lebih dari 45.000 sumur rakyat siap dikelola secara legal dan produktif. Dari jumlah tersebut, potensi tambahan produksi diperkirakan mencapai 10.000 barel per hari, serta menciptakan 225.000 lapangan kerja baru di berbagai daerah.

    Menurut Bahlil, kebijakan ini membuktikan bahwa kemandirian energi bisa tumbuh dari partisipasi masyarakat yang terorganisasi.

    “Langkah ini memperkuat arah pembangunan energi nasional yang berkeadilan dan inklusif. Sejarah mencatat, tidak ada kemajuan bangsa tanpa kedaulatan atas energi,” ujarnya.

    Produksi Migas Mulai Naik

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Implementasi kebijakan ini juga mendorong peningkatan produksi minyak nasional. Data ESDM mencatat, rata-rata produksi minyak bumi (termasuk NGL) periode Januari–September 2025 naik 4,79 persen (YoY) menjadi 604,70 ribu barel per hari (MBOPD), dibandingkan 577,08 MBOPD pada periode yang sama tahun sebelumnya. Target produksi ditingkatkan menjadi 610 ribu barel per hari pada 2026.

    “Capaian ini akan terus bertambah ketika pemerintah menghidupkan kembali produktivitas lebih dari 4.400 sumur yang selama ini mati suri, mengembalikan mereka sebagai urat nadi ekonomi,” jelas Bahlil.

    Selain mengaktifkan kembali sumur lama, pemerintah juga memperluas eksplorasi dan mengadopsi teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dari 16.990 sumur idle, sebanyak 4.495 sumur kini telah kembali berproduksi.

    Warga Rasakan Dampak Langsung

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian ESDM)… Selengkapnya

    Kebijakan pengelolaan sumur rakyat membawa perubahan nyata bagi warga di berbagai daerah, termasuk di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan. Warga kini dapat bekerja dengan aman setelah sebelumnya berisiko akibat aktivitas penambangan tanpa izin. Salah satunya dirasakan Anita Bakti, warga Desa Mekar Sari, yang kini bisa menambang minyak dengan tenang setelah mendapat legalitas.

    “Kami bersyukur dan terima kasih kepada Pak Menteri ESDM, yang sudah bersusah payah membantu masyarakat Keluang. Nggak takut lagi kami molot (nambang). Kalau sudah legal aman kami, Pak,” kata Anita, Kamis (16/10).

    Hal senada disampaikan Joko Mulyo, penambang yang sudah bertahun-tahun bekerja di sumur minyak tradisional.

    “Sekarang kerja kami jadi tenang, nggak lagi takut atau was-was. Rasanya seperti mendapat perlindungan,” ujarnya penuh syukur.

    Kebijakan ini disebut menjadi simbol perubahan besar dalam tata kelola migas nasional bahwa energi kini bukan hanya milik korporasi besar, tetapi juga ruang bagi rakyat untuk berperan aktif dalam menopang kemandirian energi Indonesia.

  • ESDM Beri Relaksasi Ekspor Konsentrat Amman Mineral 6 Bulan

    ESDM Beri Relaksasi Ekspor Konsentrat Amman Mineral 6 Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) selama enam bulan.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian relaksasi ekspor itu tak lepas dari proyek smelter perusahaan mengalami kondisi kahar alias force majeure. Adapun izin ekspor konsentrat tembaga anak usaha PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) itu sejatinya telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    Bahlil menuturkan, perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga memang bisa berlaku jika perusahaan mengalami kondisi kahar.

    Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

    “Nah, menyangkut Amman kami kasih waktu tertentu, memang sekarang mereka ajukan dalam keadaan kahar dan itu sudah dibuktikan dari aparat penegak hukum, dari asuransi,” ucap Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (26/10/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu pun mengatakan relaksasi izin ekspor untuk AMNT bakal berlaku selama 6 bulan. Kendati demikian, dia tak merinci kondisi kahar seperti apa yang membuat AMNT mendapat relaksasi ekspor.

    “Ya, mungkin 6 bulan ya, sampai selesai [perbaikan smelter],” ucap Bahlil.

    Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih menunggu rekomendasi dari Kementerian ESDM terkait perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga AMNT.

    Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendag Andri Gilang Nugraha mengatakan, pengajuan perpanjangan izin ekspor itu tak lepas dari kondisi kahar atau force majeure. Adapun, ekspor konsentrat tembaga Amman Mineral telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    “Sejauh yang kami ketahui, Amman Mineral telah mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga dengan alasan kondisi kahar,” ucap Gilang kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025).

    Dia pun menyebut, permohonan tersebut saat ini masih dalam proses di Kementerian ESDM. Oleh karena itu, terkait volume ekspor dan masa berlaku izin ekspor, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM.

    Gilang menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada izin ekspor yang diterbitkan untuk AMNT. 

    “Sesuai ketentuan yang berlaku, perusahaan dapat mengajukan izin ekspor ke Kementerian Perdagangan setelah memperoleh rekomendasi dari Kementerian ESDM,” tuturnya.

    Asal tahu saja, AMMN pernah mengajukan perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat kepada pemerintah pada Mei 2025. Hal ini dilakukan lantaran proses commissioning smelter berjalan lambat sehingga kapasitas operasi maksimal.

    Presiden direktur AMMN saat itu, Alexander Ramlie (saat ini menjabat sebagai komisaris) mengatakan bahwa smelter perusahaan masih memerlukan periode stabilisasi dan penyempurnaan sebelum mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini membuat hasil produksi belum bisa diserap sepenuhnya di smelter di dalam negeri.

    Karena itu, AMMN mengajukan perpanjangan ekspor agar hasil produksi bisa dijual ke luar negeri. Dia juga menekankan bahwa fasilitas smelter perusahaan memerlukan waktu untuk stabilisasi dan kalibrasi agar mencapai operasi yang optimal dan berkelanjutan.

    “Untuk memastikan kelangsungan bisnis selama fase peningkatan kapasitas secara bertahap [ramp-up] ini, kami telah secara resmi meminta pendekatan hibrida dari pemerintah Indonesia memungkinkan ekspor katoda tembaga dan konsentrat secara paralel,” kata Alexander dalam keterangannya dikutip Senin (12/5/2025).

    Menurutnya, perpanjangan ekspor katoda tembaga dan konsentrat dapat memberikan fleksibilitas dan menjamin kelangsungan arus pendapatan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memastikan kontribusi yang berkelanjutan bagi pemerintah selama fase awal operasi smelter. 

  • Evaluasi Rampung, Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Mulai Diperbaiki Bulan Depan

    Evaluasi Rampung, Bahlil Sebut Tambang Bawah Tanah Freeport Mulai Diperbaiki Bulan Depan

    JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kabar terbaru terkait evaluasi area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia.

    Dikatakan Bahlil, saat ini Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM tengah melakukan pengecekan terkait penyebab longsoran lumpur bijih atau wet muck.

    “Sekarang lagi dicek oleh inspektur tambang untuk mengecek apa penyebabnya,” ujar Bahlil, dikutip Sabtu, 25 Oktober.

    Ia menambahkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Presiden Diretur PT Feeport Indonesia, Tony Wenas terkait waktu yang tepat untuk kembali melakukan kegiatan produksi tambang.

    Bahlil menyebut, proses perbaikan tambang bawah tanah akan dimulai pada bulan depan. Namun akan diawali dengan audit total agar kejadian serup tidak terulang di kemudian hari.

    “Sudah bisa kita memulai produksinya, tapi saya katakan kita audit total dulu. Insyaallah dalam bulan depan sudah ada tanda-tanda perbaikan,” tandas Bahlil.

    Sebelumnya, Freeport-McMoRan Inc (FCX) mengungkapkan operasional tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) baru akan kembali normal pada tahun 2027. Hal ini merupakan imbas atas insiden longsor yang terjadi sejak 8 September 2025 yang lalu.

    “Target kembali ke tingkat produksi sebelum insiden pada tahun 2027,” tulis Manajemen McMoRan dikutip Kamis, 25 September.

    Manajemen menyebut, insiden terjadi di blok produksi PB1C namun merusak merusak infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung area produksi lain.

    “PTFI sedang mengevaluasi dampak insiden terhadap rencana produksi. Proyeksi produksi akan disesuaikan dengan jadwal perbaikan yang diperlukan serta tahapan restart dan peningkatan produksi,” lanjut manajemen.

    Berdasarkan laporan manajemen, badan bijih GBC mewakili 50 persen dari cadangan terbukti dan terduga PTFI per 31 Desember 2024, serta sekitar 70 persen dari proyeksi produksi tembaga dan emas hingga 2029.

    Sementara itu PTFI memperkirakan tambang Big Gossan dan Deep MLZ yang tidak terdampak dapat memulai kembali operasi pada pertengahan kuartal IV 2025. sementara pengembalian operasi bertahap tambang GBC dijadwalkan pada paruh pertama 2026.

    Dengan demikian, penjualan tembaga dan emas PTFI bakal terbatas pada kuartal IV-2025, jauh di bawah estimasi sebelumnya yaitu 445 juta pon tembaga dan 345.000 ounces emas.

  • Dorong Transisi Energi Prorakyat ESDM Percepat Pengembangan PLTSa

    Dorong Transisi Energi Prorakyat ESDM Percepat Pengembangan PLTSa

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempercepat langkah transisi energi yang prorakyat dan ramah lingkungan. Upaya ini dijalankan untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tentang percepatan transisi energi dan penguatan ketahanan energi nasional.

    Program konkret dilakukan melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE/PLTSa), teknologi Refuse Derived Fuel (RDF), pengolahan biogas, serta pemanfaatan biomassa. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk penyediaan lapangan kerja dan pengelolaan limbah bernilai tambah.

    Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program energi baru dan terbarukan disusun agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat tanpa menambah beban biaya. Program PLTSa menjadi salah satu prioritas karena mampu mengubah sampah menjadi listrik sekaligus mengatasi permasalahan lingkungan. Selain itu, proyek ini juga memberikan kontribusi pada sektor tenaga kerja dan ekonomi daerah.

    Melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, penyempurnaan dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018, pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga listrik dari PLTSa akan ditopang oleh mekanisme subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Hingga saat ini, dua PLTSa telah beroperasi di Surabaya dan Solo, dengan total kapasitas terpasang sebesar 36,47 megawatt (MW). Dengan adanya aturan baru, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan PLTSa di berbagai daerah untuk membantu mengatasi persoalan sampah yang mendesak sekaligus meningkatkan bauran energi bersih nasional.

    Selain PLTSa, RDF juga menjadi fokus dalam substitusi bahan bakar fosil. Teknologi ini mengolah sampah non-organik menjadi bahan bakar pengganti batu bara yang digunakan oleh industri semen dan pembangkit listrik. RDF dapat memperpanjang usia TPA, mengurangi emisi karbon, serta menekan biaya energi jika koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat berjalan optimal.

    Di pedesaan, biogas menjadi sumber energi bersih yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Limbah pertanian dan peternakan dimanfaatkan menjadi bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Program biogas berkontribusi terhadap penghematan biaya, peningkatan sanitasi lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

    Kementerian ESDM terus memperluas pembangunan instalasi biogas berbasis komunitas. Untuk memperkuat ekosistem bisnisnya, ESDM telah mempublikasikan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 pada akhir 2023 sebagai bentuk kepastian hukum dan teknis bagi pelaku usaha. Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik, menandakan peningkatan signifikan terhadap konsumsi energi bersih nasional.

    Pemanfaatan biomassa juga menjadi prioritas dalam diversifikasi energi. Limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan diubah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu. Program ini memperkuat ketahanan energi nasional dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil.

    Seluruh program ini dijalankan dengan prinsip transisi energi yang adil, inklusif, dan prorakyat. Kementerian ESDM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, dan masyarakat agar manfaatnya terasa luas di seluruh wilayah. Energi tidak hanya menjadi instrumen ekonomi, tetapi juga fondasi kesejahteraan dan pelestarian lingkungan.

    Arah kebijakan energi nasional ke depan memastikan bahwa transisi menuju energi bersih tidak menambah beban masyarakat. Subsidi PLTSa, dukungan perizinan biometana, dan integrasi pelaku usaha lokal menjadi bagian dari strategi pemerintah agar manfaat ekonomi dan lingkungan berjalan beriringan.

     

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sanksi Perusahaan Tidak Terapkan ESG, Pemerintah Hentikan Sementara 190 IUP

    Sanksi Perusahaan Tidak Terapkan ESG, Pemerintah Hentikan Sementara 190 IUP

    Jakarta (beritajatim.com) – Koordinator Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Horas Pasaribu menegaskan, pemerintah tidak akan lagi bersikap lembek terhadap perusahaan tambang yang tidak menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance), termasuk soal jaminan reklamasi.

    Horas mengungkapkan, baru-baru ini ada 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dihentikan sementara kegiatan operasinya karena belum membayarkan jaminan reklamasi.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, penempatan jaminan reklamasi kini menjadi syarat utama dalam pengajuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Jika belum memenuhi kewajiban tersebut, maka RKAB tidak akan disetujui.

    “Kalau ESG baik tentu ga ada yang kena sanksi. Setiap IUP harus tempatkan jaminan reklamasi. Bukan untuk pemerintah, tapi akan kembali lagi ke perusahaan jika sudah terbukti laksanakan reklamasi sesuai dokumen yang telah disetujui,” kata Horas.

    Menurutnya, kebijakan ini jauh lebih tegas dibandingkan aturan sebelumnya. Meski banyak pihak yang menentang, pemerintah disebut tidak akan gentar menegakkan ketentuan tersebut.

    “Ini demi peningkatan penerapan ESG dan pada akhirnya untuk kepentingan negara kita siap hadapi. Itu untuk kepentingan NKRI,” tegas Horas.

    Sementara itu, Direktur Health Safety Environment (HSE) PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (Harita Group) Tonny Gultom menyebut bahwa praktik teknik tambang yang baik menjadi dasar penerapan ESG. Ia menilai aturan pemerintah merupakan batas minimal yang harus dijalankan, dan ketiga aspek—lingkungan, sosial, dan tata kelola—harus berjalan secara beriringan.

    “Dulu terbagi, lingkungan ada, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ada, sosial ada. Kalau pembinaannya di minerba ada. Sosial ada pembinaan di pengusahaan. Hanya dulu terpilah satu per satu. ESG itu bagian dari itu, menyatukan, karena tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pilah pilah lagi apalagi ada aturannya,” kata Tonny.

    Ia menambahkan, tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan lingkungan tidak hanya untuk karyawan, tapi juga bagi masyarakat sekitar. Jika perusahaan abai terhadap kewajiban reklamasi, maka komitmen terhadap ESG menjadi tidak bermakna.

    “Kalau jaminan reklamasinya tidak disetor bagaimana bisa beyond. Dulu banyak perusahaan mementingkan produksi, itu tidak bisa lagi seperti itu. Seperti RKAB itu kan produksi, tapi kalau dana reklamasi tidak ditempatkan, jaminan tidak ada bagaimana RKAB mau disetujui,” papar Tonny.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia menilai Indonesia memiliki regulasi lingkungan yang tergolong ketat dibandingkan negara lain.

    “Faktor ESG itu inherent dengan kegiatan pertambangan. Kita berbicara beyond compliance termasuk Harita Nickel yang sudah menunjukan beyond compliance untuk mencapai target melebihi yang ditetapkan pemerintah,” kata Hendra.

    Ia menegaskan, penerapan ESG berpengaruh besar terhadap penerimaan masyarakat, reputasi perusahaan, hingga kemampuan dalam menarik pendanaan dan mitra bisnis.

    “Apa yang sudah dilakukan Harita Nickel positif untuk bisa diikuti perusahaan lain. Mereka buktikan perusahaan nasional bisa wujudkan ESG seperti perusahaan multi nasional company,” ungkap Hendra. [hen/ian]