Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Kementerian ESDM targetkan Pegunungan Arfak 100 persen gunakan EBT

    Kementerian ESDM targetkan Pegunungan Arfak 100 persen gunakan EBT

    Pegunungan Arfak (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang 100 persen kebutuhan listriknya dipasok dari energi baru terbarukan (EBT).

    Upaya tersebut ditempuh melalui pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Anggi I berkapasitas 150 kW, dan dilanjutkan dengan pembangunan PLTMH Anggi II berkapasitas 500 kW.

    “Hari ini kami lakukan peletakan batu pertama pembangunan PLTMH Anggi II. Ini proyek multiyears,” kata Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi di Anggi, Pegunungan Arfak, Rabu.

    Menurut dia, penambahan kapasitas PLTMH Anggi II bertujuan memperkuat sistem kelistrikan berbasis EBT, setelah PLTMH Anggi I yang memanfaatkan daerah aliran sungai Enggimun beroperasi sejak Maret 2023.

    Pembangunan PLTMH Anggi II merupakan wujud optimalisasi suplai listrik ramah lingkungan yang akan diintegrasikan dengan sistem kelistrikan sebelumnya menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

    “Proyek ini juga merupakan bagian dari program dedieselisasi untuk mengurangi pemakaian BBM (bahan bakar minyak) pada PLTD di Pegunungan Arfak,” ujar Eniya.

    Sebelum adanya PLTMH, kata dia, masyarakat di Pegunungan Arfak menggunakan aliran listrik PT PLN yang bersumber dari PTLD sehingga suplai energi listrik sangat bergantung terhadap ketersediaan BBM jenis solar.

    Pihaknya terus berkoordinasi dengan PLN agar pembangunan jaringan transmisi dan integrasi sistem kelistrikan segera diselesaikan, supaya pasokan listrik dari PLTMH dapat menjangkau sejumlah distrik atau kecamatan.

    Pewarta: Fransiskus Salu Weking
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM memastikan Pertamina tangani keluhan soal pertalite

    Kementerian ESDM memastikan Pertamina tangani keluhan soal pertalite

    Apabila memang ada yang terdampak dan kami berkomitmen untuk menangani keluhan tersebut.

    Surabaya (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Pertamina Patra Niaga akan menangani keluhan masyarakat mengenai sepeda motor mereka yang terkendala mesinnya setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite pada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jawa Timur.

    “Apabila memang penyebabnya Pertamina tentu akan dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Semua akan dihandle oleh Pertamina,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

    Meski demikian, kata Laode, berdasarkan pengecekan langsung di SPBU 54.601.79, di Jalan Kayoon, Surabaya, dan SPBU 53.611.01 Gresik pada Rabu (29/10), tidak ditemukan adanya kandungan air dalam BBM.

    Pengecekan dilakukan melalui uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM serta uji visual untuk mengetahui ada atau tidaknya pengotor atau kontaminan lain di dalam BBM.

    Laode mengatakan uji pasta air dan uji visual itu sebenarnya merupakan prosedur standar yang rutin dilakukan pada semua SPBU sebelum operasi berjalan lantaran sangat berbahaya apabila terdapat air di dalam BBM.

    “Air itu tidak boleh sama sekali berada di dalam BBM. Kandungan air kan bisa dari moda transportasinya, bisa juga mungkin ada air bebas yang masuk yang tidak kita ketahui,” katanya lagi.

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra memastikan pihaknya langsung mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dan memulai investigasi atas Keluhan-keluhan masyarakat khususnya di wilayah Jawa Timur.

    “Ini untuk mencari tahu permasalahannya. Oleh karena itu, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila memang ada yang terdampak dan kami berkomitmen untuk menangani keluhan tersebut,” kata Mars Ega.

    Pertamina Patra Niaga pun telah membuat posko keluhan masyarakat di masing-masing SPBU, sehingga masyarakat bisa datang langsung ke SPBU untuk mendapat penanganan hingga ganti rugi sesuai perjanjian.

    Masyarakat juga bisa menyalurkan keluhannya ke Pertamina Call Center di nomor 135.

    “Meskipun tadi yang disampaikan Pak Dirjen ini masih sifatnya dugaan, tapi bentuk komitmen kami dengan layanan terbaik maka kami akan memperhatikan keluhan-keluhan tersebut,” katanya pula.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Perintahkan Dirjen, Seluruh Desa-Kelurahan Harus Teraliri Listrik 2029-2030

    Bahlil Perintahkan Dirjen, Seluruh Desa-Kelurahan Harus Teraliri Listrik 2029-2030

    Bahlil Perintahkan Dirjen, Seluruh Desa-Kelurahan Harus Teraliri Listrik 2029-2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia mendapat listrik pada 2029-2030.
    Ia memerintahkan Direktur Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Plt Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM  Tri Winarno untuk mewujudkan target tersebut.
    “Pak Dirjen, sekali lagi saya perintahkan agar 2029-2030 semua desa, semua kelurahan sudah harus ada listrik,” kata Bahlil saat meresmikan sejumlah proyek strategis Merdeka dari Kegelapan di Walantakan, Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).
    Ia menyatakan, negara tidak boleh membiarkan anak-anak muda tidak merasakan fasilitas yang layak untuk belajar.
    Terlebih, Presiden Prabowo Subianto berencana melengkapi fasilitas sekolah dengan TV digital sebagai sarana pembelajaran.
    “Enggak boleh lagi kita biarkan anak-anak kita, masa depan bangsa, tidak merasakan fasilitas yang layak untuk mereka bisa sekolah baik, bisa kesehatan baik, kemudian bisa ekonominya baik,” ucap Bahlil.
    “Agar nelayan yang bisa juga menangkap ikan hasilnya bisa terjaga dan bisa dijual dengan harga yang baik,” imbuh dia.
    Bahlil juga mengaku tidak dapat membayangkan jika anak sekolah di desa tidak mendapat akses belajar yang sama dengan di kota lantaran keterbatasan listrik.
    Presiden Prabowo, lanjutnya, memerintahkan untuk memberikan akses merata kepada anak-anak yang tumbuh di desa.
    “Tujuannya apa? Agar ke depan begitu mereka menjadi orang yang berguna di bangsa ini, tidak melupakan rakyat yang lagi susah. Mungkin anak-anak di 5.700 desa, 4.400 dusun yang nggak ada listrik ini, 20, 30, 40 tahun ke depan yang akan memimpin bangsa ini sebagai Presiden, menggantikan saya sebagai Menteri,” kata Bahlil.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini…

    Surabaya (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengecek secara langsung kualitas bahan bakar minyak (BBM) pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur, menindaklanjuti banyaknya aduan sepeda motor terkendala mesinnya setelah mengisi pertalite.

    SPBU yang dikunjungi, di antaranya adalah SPBU 54.601.79 di Jalan Kayoon, Surabaya, dan SPBU 53.611.01 di Gresik.

    “Saya bersama Direktur Utama Pertamina Patra Niaga hari ini menjalankan salah satu amanah dari Bapak Menteri terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu dugaan atas terdapatnya kandungan air pada BBM,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Surabaya, Rabu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini dengan mengoleskan pasta ke dalam pipa yang dimasukkan ke dalam BBM.

    Apabila tetap berwarna kuning, maka BBM yang diuji tersebut tidak terdapat kandungan air di dalamnya.

    Pengecekan di SPBU Kayoon dilakukan terhadap BBM yang ada pada truck, tangki pendam, serta dispenser hingga didapati hasil seluruhnya tetap berwarna kuning yang menandakan bahwa BBM tersebut tidak mengandung air.

    “Apabila dia terdapat kandungan air, tadi kami sudah perlihatkan juga, itu dia akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan ini tidak ditemukan (pencampuran air),” kata Laode.

    Tak hanya uji pasta air, Kementerian ESDM juga melakukan uji visual yang penting untuk mengetahui ada atau tidaknya pengotor atau kontaminan lain di dalam BBM.

    Dari dua SPBU yang dilakukan uji visual ini, tidak ditemukan kontaminan di dalam BBM, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya free water atau air yang tercampur di dalam BBM.

    Berdasarkan catatan terbaru Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus per Rabu (29/10), terdapat 162 kendaraan terkendala mesin meliputi 155 sepeda motor dan tujuh mobil yang terjadi pada 13 daerah di Jatim.

    Berikut rinciannya:

    1. Kabupaten Bojonegoro 59 kendaraan
    2. Kabupaten Tuban 44 kendaraan
    3. Kota Surabaya 23 kendaraan
    4. Kabupaten Sidoarjo 13 kendaraan
    5. Kabupaten Lamongan 5 kendaraan
    6. Kota Kediri tiga kendaraan
    7. Kabupaten Gresik tiga kendaraan
    8. Kabupaten Malang tiga kendaraan
    9. Kabupaten Pasuruan tiga kendaraan
    10. Kabupaten Jombang dua kendaraan
    11. Kabupaten Kediri dua kendaraan
    12. Kabupaten Nganjuk satu kendaraan
    13. Kabupaten Pasuruan satu kendaraan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Efek Legalisasi Sumur Rakyat: Lapangan Kerja Baru hingga Ketahanan Energi

    Bisnis.com, JAKARTA — Legalisasi sumur rakyat dinilai bisa menciptakan efek berganda ekonomi berupa peluang lapangan kerja baru hingga memperkuat ketahanan energi nasional.

    Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra menuturkan penerapan tata kelola sumur minyak rakyat melalui Peraturan Menteri ESDM No. 14/2025 membuat masyarakat di daerah penghasil minyak untuk berpartisipasi secara legal dalam kegiatan migas.

    “Kalau ribuan sumur rakyat ini dilegalkan dan dikelola oleh BUMD, koperasi, atau UMKM, dampaknya bukan cuma pada peningkatan produksi nasional, tapi juga membuka lapangan kerja baru dan menumbuhkan ekonomi rakyat,” kata Endra dalam keterangannya, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, kebijakan ini dapat menciptakan efek berantai bagi ekonomi lokal dari jasa pengeboran, transportasi, hingga tumbuhnya UMKM di sekitar wilayah operasi. Contohnya seperti di Musi Banyuasin, Aceh, dan Bojonegoro yang mengalami peningkatan produktivitas migas.

    Sementara itu, Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru menuturkan wilayahnya menjadi salah satu contoh daerah dengan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya energi rakyat.

    “Selama ini banyak warga kita bekerja di sektor ini tanpa pembinaan dan menghadapi risiko keselamatan. Dengan permen ini, kita ingin masyarakat bisa bekerja secara aman dan berdaya, serta mendapatkan legalitas,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, Sumatra Selatan tercatat memiliki 26.300 sumur minyak rakyat, jumlah terbanyak secara nasional. Potensi besar ini menjadi modal kuat bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis energi rakyat yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan bahwa terdapat sekitar 11.509 sumur minyak rakyat di wilayahnya dan kini telah menjadi dasar final untuk proses legalisasi.

    “Sesuai arahan dan regulasi dari Kementerian ESDM, sumur-sumur ini harus dilegalkan,” kata Al Haris.

    Dia menjelaskan, hasil verifikasi menunjukkan Kabupaten Batang Hari memiliki jumlah sumur terbanyak yakni 9.885, disusul Muaro Jambi sebanyak 1.336, dan Sarolangun sebanyak 288.

    Selain Sumatra Selatan dan Jambi, sejumlah provinsi lain juga memiliki potensi besar, di antaranya Jawa Tengah (4.391 sumur), Aceh (1.490), Jawa Timur (708), dan Sumatra Utara (607).

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    Ramai Motor Mogok di Jatim Diduga karena BBM, Bahlil Lahadalia Didesak Bertanggung Jawab

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Yusuf Dumdum memberikan sorotan tajam ke Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Sorotan ini diberikannya karena banyak kejadian motor mogok di wilayah Jawa Timur (Jatim).

    Diantara ada beberapa wilayah yang mengeluhkan dan mengalami masalah yang sama yaitu motor mogok atau mengalami kerusakan.

    Seperti Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan beberapa wilayah lainnya di Jatim.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Yusuf Dumdum punya pertanyaan ke Menteri Bahlil.

    Dimana, masalah motor yang mogok ini diduga karena BBM yang digunakan para pengendara.

    “Dari Tuban, Bojonegoro, Kediri, Surabaya dan mungkin masih banyak lagi daerah lain,” tulisnya dikutip Rabu (29/10/2025).

    “Semua bermasalah akibat isi BBM di @MyPertaminaID @pertamina ,” sebutnya:

    Ia pun memberikan sindiran keras karena menurutnya tidak ada yang bertanggung jawab baik dari pihak Pertamina maupun Kementerian ESDM soal kejadian ini.

    “Emang BGST! Gini gak ada tanggung jawabnya,” ujarnya.

    “Kalau gak bisa bantu rakyat minimal jangan bikin susah!@bahlillahadalia 🗿,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Wih, Kendaraan Ini Ternyata Mampu Isi BBM Campur Etanol 100%

    Wih, Kendaraan Ini Ternyata Mampu Isi BBM Campur Etanol 100%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu buka-bukaan mengenai Pabrikan Kendaraan asal Jepang, yakni Toyota yang tertarik membangun pabrik bioetanol di Indonesia.

    Hal tersebut sejalan dengan langkah perusahaan yang sudah lebih dulu menggunakan hidrogen dan bioetanol dalam dunia otomotif. Bahkan beberapa produk Toyota sudah mampu beroperasi menggunakan etanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 100% (E10).

    “Bahkan produk Toyota itu sebenarnya sudah ada yang mampu sampai kalau saya gak salah mereka 100% pakai E100, 100% pakai etanol,” usai acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Di sisi lain, ia juga membeberkan bahwa ketertarikan Toyota dalam membangun pabrik etanol di Indonesia menyusul dengan kebutuhan perusahaan untuk memastikan ketersediaan bahan baku atau feedstock bioetanol.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM juga menyampaikan kemungkinan masuknya investor asal Brasil terkait rencana pembangunan pabrik etanol di Indonesia. Hal ini menyusul mandatori penggunaan etanol sebagai campuran BBM jenis bensin sebanyak 10% (E10).

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahan baku etanol diperoleh dari tanaman seperti singkong, jagung, dan tebu. Adapun program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka lapangan kerja baru.

    “Nah ini banyak menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat pertanian. Tetapi memang harus ada prosesnya itu, mekanisasi teknologi. Jadi ini kita akan kolaborasi plasma intilah. Jadi supaya juga ekonomi daerah bisa tumbuh. Nah begitu ditanam, selesai, baru kita bangun pabrik etanolnya,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Ia lantas mengungkapkan adanya peluang investasi dari Brasil di sektor bioetanol Indonesia. Terlebih, Indonesia dan Brasil baru saja menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) baru di bidang ESDM.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jaga Keselamatan Operasionalnya, Kilang Pertamina Diganjar Subroto Award 2025

    Jaga Keselamatan Operasionalnya, Kilang Pertamina Diganjar Subroto Award 2025

    Liputan6.com, Jakarta Kilang Pertamina Internasional (KPI) berhasil meraih penghargaan Subroto Award 2025 di Bidang Keselamatan Migas dan Optimalisasi Gas Suar. (Jumat, 24/10). Penghargaan itu diraih oleh dua unit operasi KPI, yakni Kilang Plaju dan Kilang Balongan.

    Subroto Award merupakan penghargaan tertinggi dari Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) dan diberikan kepada BUMN dan sejumlah pihak yang telah memajukan sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia.

    Pjs. Corporate Secretary KPI, Edward Manaor Siahaan mengatakan, penghargaan ini menunjukkan komitmen KPI untuk mengutamakan aspek keselamatan dalam operasional kilang, yang merupakan sektor strategis dan berperan penting dalam ketahanan energi nasional. Menurutnya, keselamatan dalam sektor minyak dan gas (migas) bukan sekadar kewajiban untuk mematuhi peraturan, melainkan budaya kerja yang terus ditanamkan di seluruh unit operasi KPI.

    “Keselamatan kerja dalam operasional kilang merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian KPI. Kami menyadari bekerja di dunia migas termasuk kilang memiliki resiko tinggi. Penghargaan Subroto Award 2025 ini telah menegaskan kalau KPI memiliki komitmen tinggi dalam aspek keselamatan dalam menjaga keberlangsungan bisnis energi nasional,” ujar Edward.

    Edward menambahkan, untuk memastikan keselamatan terimplementasi baik di lingkungan perusahaan di semua level, KPI menerapkan aspek Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) melalui pendekatan holistik. Hal ini mencakup faktor psikologis, sosial, dan teknis dalam menjaga keselamatan kerja dan telah menjadi standar operasional utama di seluruh unit kilang. Dalam pandangan Edward, budaya HSSE bukan hanya sebatas slogan, melainkan bagian dari identitas setiap pekerja dan mitra KPI.

    Untuk memperkuat aspek keselamatan dalam operosional kilang, KPI juga telah meluncurkan Process Safety Asset Integrity Management System (PSAIMS). Ini merupakan sebuah sistem manajemen keselamatan proses yang terintegrasi dengan keandalan operasional kilang. Edward menjelaskan, sistem ini dirancang untuk mencegah gangguan operasional, mengurangi potensi kecelakaan kerja, dan memastikan seluruh aset kilang berfungsi optimal.

  • Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

    Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka.

    “Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi peristiwa gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

    Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

    Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

    Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

    Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, meminta Pertamina memberikan atensi serius terhadap kasus ini.

    Ia juga mengimbau publik tidak mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan tambahan etanol yang sedang dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

    “Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” kata Nurdin.

    Nurdin Halid mengatakan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

    Ia menambahkan arah kebijakan Bahlil selaras dengan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    “Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.