Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Terungkap! Batu Bara ‘Tak Laku’ Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

    Terungkap! Batu Bara ‘Tak Laku’ Jadi Senjata RI Kurangi Impor LPG

    Jakarta –

    Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG dengan cara mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME). Proyek ini akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

    “Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu,” ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat kemarin.

    Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

    Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

    “Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu,” papar Ahmad Erani.

    Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

    Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

    “Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka,” ujar Ahmad Erani.

    (hal/fdl)

  • Tarif Listrik yang Berlaku 1 November 2025

    Tarif Listrik yang Berlaku 1 November 2025

    Jakarta –

    Tarif listrik per kWh November 2025 untuk 13 pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero) tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan demikian, tarif listrik yang berlaku bulan ini sama seperti tarif listrik PLN pada bulan sebelumnya.

    Perlu diketahui, Kementerian ESDM baru melakukan penyesuaian tarif listrik setiap tiga bulan. Hal ini sesuai dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

    Berdasarkan aturan tersebut, perubahan tarif listrik ini baru dilakukan setiap triwulan sehingga tarif listrik ini berlaku sepanjang periode Oktober-Desember 2025. Adapun biasanya perubahan tarif listrik baru akan terjadi jika ada perubahan terhadap realisasi parameter ekonomi makro (kurs, Indonesian Crude Price/ICP, dan inflasi) serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    Selain itu, tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak berubah dan tetap mendapat subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Daftar Tarif Listrik November 2025

    1.⁠ ⁠Golongan R-1/TR daya 900 VA, seharga Rp 1.352,00 per kWh.

    2.⁠ ⁠Golongan R-1/TR daya 1.300 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.

    3.⁠ ⁠Golongan R-1/TR daya 2.200 VA, seharga Rp 1.444,70 per kWh.

    4.⁠ ⁠Golongan R-2/TR daya 3.500-5.500 VA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    5.⁠ ⁠Golongan R-3/TR daya 6.600 VA ke atas, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    6.⁠ ⁠Golongan B-2/TR daya 6.600 VA-200 kVA, seharga Rp Rp 1.444,70 per kWh.

    7.⁠ ⁠Golongan B-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.

    8.⁠ ⁠Golongan I-3/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.114,74 per kWh.

    9.⁠ ⁠Golongan I-4/TT daya 30.000 kVA ke atas, seharga Rp 996,74 per kWh.

    10.⁠ ⁠Golongan P-1/TR daya 6.600 VA – 200 kVA, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    11.⁠ ⁠Golongan P-2/TM daya di atas 200 kVA, seharga Rp 1.522,88 per kWh.

    12.⁠ ⁠Golongan P-3/TR untuk penerangan jalan umum, seharga Rp 1.699,53 per kWh.

    13.⁠ ⁠Golongan L/TR, TM, TT, seharga Rp 1.644,52 per kWh.

    (shc/fdl)

  • Catat! Aturan Terbaru Tarif Listrik PLN Terbaru per November 2025

    Catat! Aturan Terbaru Tarif Listrik PLN Terbaru per November 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk tidak mengubah tarif listrik bagi pelanggan PT PLN (Persero) untuk Triwulan IV (Oktober-Desember) 2025.

    Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Tri Winarno, menjelaskan bahwa penetapan Tarif Tenaga Listrik (Tariff Adjustment) yang disediakan PT PLN (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024. Dalam beleid tersebut, penyesuaian tarif listrik dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro, yaitu kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

    “Dengan menggunakan realisasi ekonomi makro untuk Tariff Adjustment Triwulan IV Tahun 2025 dimana secara akumulasi pengaruh perubahan ekonomi makro tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap atau tidak naik,” ujar Tri beberapa waktu yang lalu.

    Selain pelanggan nonsubsidi, tarif listrik bagi pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan. Pemerintah tetap memberikan subsidi listrik kepada pelanggan sosial, rumah tangga miskin, industri kecil, serta pelanggan dengan pemanfaatan listrik untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan mempertahankan tarif listrik hingga akhir tahun ini, kami ingin memberikan kepastian dan menjaga stabilitas bagi masyarakat serta dunia usaha,” ungkap Tri.

    Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan salah satu wujud nyata dari Pemerintah melalui PLN dalam menjaga daya beli masyarakat Indonesia. Ia juga menegaskan komitmen perseroan untuk terus memberikan pelayanan listrik yang andal kepada seluruh pelanggan.

    “Keterjangkauan tarif listrik sepanjang tahun 2025 merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perekonomian nasional. PLN siap mendukung penuh dengan terus menjaga keandalan pasokan listrik serta meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh pelanggan,” ujar Darmawan.

    Darmawan menambahkan, selain terus menjaga keandalan pasokan listrik, PLN juga terus melakukan langkah-langkah efisiensi biaya operasional dan meningkatkan akses kelistrikan bagi masyarakat.

    Berikut daftar tarif listrik untuk 13 pelanggan non subsidi selama Triwulan IV-2025 atau Oktober-Desember 2025:

    1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp 1.352 per kWh.

    2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp 1.444,70 per kWh.

    4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp 1.699,53 per kWh.

    5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp 1.699,53 per kWh.

    6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.444,70 per kWh.

    7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.114,74 per kWh.

    9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp 996,74 per kWh.

    10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp 1.699,53 per kWh.

    11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp 1.522,88 per kWh.

    12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp 1.699,53 per kWh.

    13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp 1.644,52 per kWh.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Harga BBM Terbaru di SPBU BP Indonesia Mulai 1 November 2025, Ini Rinciannya

    Harga BBM Terbaru di SPBU BP Indonesia Mulai 1 November 2025, Ini Rinciannya

    Meskipun BBM RON 92 kembali hadir di SPBU bp, untuk ketersediaan BBM RON 95 atau BP Ultimate terpantau belum pulih.

    Kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta, termasuk bp, telah berlangsung sejak pertengahan Agustus 2025.

    Berbagai negosiasi dilakukan antara badan usaha pengelola SPBU swasta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Pertamina.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menyarankan kepada badan usaha pengelola SPBU swasta untuk menggunakan kuota impor Pertamina untuk memulihkan kembali stok BBM di SPBU mereka.

    Laode menyoroti poin terpenting yang diperbaharui dalam negosiasi yang berlangsung antara Pertamina dengan badan usaha pengelola SPBU swasta adalah pengecekan kualitas BBM di titik awal pengiriman atau loading port.

    Setelah proses negosiasi yang berlangsung kurang lebih selama dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

  • Shell belum capai kesepakatan komersial dengan Pertamina

    Shell belum capai kesepakatan komersial dengan Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan belum mencapai kesepakatan komersial untuk pasokan base fuel dengan Pertamina Patra Niaga.

    “Saat ini belum mencapai kesepakatan business to business terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga,” ujar Ingrid dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Pembahasan antarbisnis terkait pasokan impor base fuel atau bahan bakar murni, kata dia, terus berlanjut.

    Shell pun terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan agar produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin tersedia kembali di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Shell, sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur, dan pedoman pengadaan BBM Shell.

    “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” ucapnya.

    Saat ini, jaringan SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel serta produk dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

    Sedangkan, produk BBM di SPBU Shell jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ masih belum tersedia.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bp membeli 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina Patra Niaga.

    “Betul hasil negosiasi bp dan Pertamina. Volumenya 100 ribu barel,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Setelah proses negosiasi yang berlangsung kurang lebih selama dua bulan, kini stok BBM di SPBU bp mulai pulih.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap Sumber Bahan Baku Proyek DME Pengganti LPG

    Terungkap Sumber Bahan Baku Proyek DME Pengganti LPG

    Jakarta –

    Pemerintah mencari cara untuk meneken impor LPG, salah satunya dengan mencari pengganti energi gas tersebut. Salah satunya adalah proyek gasifikasi batu bara atau dymethil ether (DME), proyek ini salah satunya akan dikembangkan di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

    Sekretaris Jenderal Ahmad Erani Yustika mengatakan pemerintah masih mencari sumber batu bara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut. Batu bara yang dibutuhkan adalah yang rendah kalori. Salah satu potensi sumber batu baranya adalah dari konsesi tambang milik BUMN yang tidak terpakai.

    “Kan itu nanti akan menggunakan batu bara rendah kalori ya. Nanti akan dilihat kalau memang masih ada beberapa konsesi milik BUMN dan relatif belum terpakai bisa menggunakan itu,” ujar Ahmad Erani di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2025).

    Bila memang dari konsesi tambang BUMN tidak ada batu bara yang bisa dipakai, pemerintah akan mencari di tambang lain milik swasta.

    Yang jelas menurutnya tak sulit untuk mencari bahan baku batu bara untuk digasifikasi, sebab umumnya batu bara kalori rendah nilai ekonomisnya sangat minim, sehingga tak banyak tambang yang menjual batu bara tersebut ke pasar.

    “Kalau nggak kan nanti akan dicari yang lain. Intinya kita memanfaatkan teknologi, batu bara yang rendah kalori itu kan selama ini relatif dianggap tidak memiliki nilai ekonomi. Tidak bisa dijual. Nah ternyata itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan DME tadi itu,” papar Ahmad Erani.

    Proyek gasifikasi batu bara sendiri masuk dalam daftar 18 proyek hilirisasi strategis yang disusun oleh Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Secara umum, proyek ini mau digarap di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp 164 triliun. Proyek ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja hingga 34.800 pekerja.

    Menyoal proyek DME dan 17 proyek lainnya, Ahmad Erani yang juga merupakan Sekretaris Satgas mengatakan pihaknya telah memberikan hasil pra feasibility study (pra-FS) kepada BPI Danantara yang akan menggarap proyek-proyek tersebut.

    Ahmad Erani mengatakan langkah selanjutnya adalah menunggu Danantara melakukan FS baru kemudian ground breaking sekaligus pengerjaan proyek bisa dilakukan. Sejak Agustus, Satgas Hilirisasi telah menyetor pra-FS untuk ditindaklanjuti Danantara.

    “Pra-FS memang kita itu sejak bulan Agustus kemarin kita serah terima ke Danantara, kan sudah selesai pra-FS. Ditunggu kepastian informasi dari Danantara karena yang mengerjakan mereka,” ujar Ahmad Erani.

    (hal/kil)

  • 4 Kementerian Ini Terima Kenaikan Tukin 2025, Siapa Paling Tinggi?

    4 Kementerian Ini Terima Kenaikan Tukin 2025, Siapa Paling Tinggi?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah kementerian mengalami kenaikan tunjangan kinerja atau tukin pada tahun ini. Terbaru, Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang disebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tukin nya akan naik 100%.

    Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa selaku bendahara negara mengaku tidak tahu menahu soal kabar kenaikan tukin 100% di Kementerian ESDM. Namun, ia memastikan, bila telah resmi disetujui Presiden tentu pencairan kenaikan tukinnya akan segera dilakukan.

    “Saya nggak tahu, saya belum tahu. Kalau ada surat dari Perintah bapak Presiden, ya kita ikut, cuma saya belum tahu,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, awal pekan ini, seperti dikutip Jumat (31/10/2025).

    Purbaya pun menuturkan anggaran untuk seluruh kementerian dan lembaga untuk tahun 2026 sebenarnya sudah ada. Tetapi, dia mengaku belum menerima rincian mengenai kebijakan kenaikan tukin untuk Kementerian ESDM. Dia pun berjanji jika sudah mendapatkan rinciannya akan menjelaskan kebijakan ini.

    “Anggarannya sudah ada semua, cuma saya belum tahu untuk ESDM seperti apa. Jadi belum sampai, nanti kalau sampai saya akan jelaskan,” katanya.

    Di luar rencana kenaikan tukin Kementerian ESDM, sebetulnya sejumlah kementerian lain sudah mendapatkan ketentuan resmi kenaikan tukin pada tahun ini oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Setidaknya ada tiga kementerian yang tukin para pegawainya naik, yaitu Kementerian Pendidikan dan Budaya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini dituangkan dalam Peraturan Presiden (PP) No. 20 Tahun 2025 , PP 19 Tahun 2025, dan PP No. 18 Tahun 2025.

    Adapun, Pasal 5 Peraturan Presiden (PP) No. 20 Tahun 2025 menegaskan Menteri Kebudayaan yang memimpin dan mengepalai Kementerian Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi kementerian tersebut. Sementara itu, Wakil Menteri Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Kebudayaan.

    Lebih lanjut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang memimpin dan mengepalai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dan Wakil Menterinya mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Selanjutnya, dalam Pasal 5 PP No. 18 Tahun 2025, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang memimpin dan mengepalai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja dengan kelas jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% dari tunjangan kinerja Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    Adapun, kenaikan tukin ini diberikan kepada pegawai dengan kelas jabatan 1-17 di 3 kementerian ini, di mana nilai setiap kelas jabatan paling kecil Rp 2.531.250 hingga paling tinggi Rp 33.240.000.

    Berikut ini daftar tukin di 3 kementerian yang telah ditetapkan naik oleh Presiden Prabowo:

    – Kelas jabatan 17 Rp 33.240.000

    – Kelas jabatan 16 Rp 27.577.500

    – Kelas jabatan 15 Rp 19.280.000

    – Kelas jabatan 14 Rp 17.064.000

    – Kelas jabatan 13 Rp 10.936.000

    – Kelas jabatan 12 Rp 9.896.000

    – Kelas jabatan 11 Rp 8.757.600

    – Kelas jabatan 10 Rp 5.979.200

    – Kelas jabatan 9 Rp 5.079.200

    – Kelas jabatan 8 Rp 4.595.150

    – Kelas jabatan 7 Rp 3.915.950

    – Kelas jabatan 6 Rp 3.510.400

    – Kelas jabatan 5 Rp 3.134.250

    – Kelas jabatan 4 Rp 2.985.000

    – Kelas jabatan 3 Rp 2.898.000

    – Kelas jabatan 2 Rp 2.708.250

    – Kelas jabatan 1 Rp 2.531.250.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Uji Sampel BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jatim, Ini Hasilnya

    Uji Sampel BBM Pertalite di SPBU Pertamina Jatim, Ini Hasilnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) turun langsung ke lapangan untuk memastikan kualitas bahan bakar minyak (BBM) Pertalite di sejumlah SPBU di Jawa Timur.

    Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel BBM yang diambil dalam kondisi baik dan memenuhi standar mutu yang berlaku.

    Kunjungan lapangan tersebut dilakukan di wilayah Gresik dan Surabaya. Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait dugaan kendala yang dialami beberapa kendaraan setelah mengisi BBM.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan pelayanan publik tetap optimal.

    “Kami meninjau langsung SPBU di Gresik dan Surabaya untuk memastikan langkah mitigasi risiko yang dilakukan oleh Pertamina, termasuk mekanisme keluhan konsumen yang kini tersedia di SPBU,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Dalam peninjauan itu Ditjen Migas dan Lemigas melakukan serangkaian uji kualitas BBM, mulai dari uji pasta air hingga uji visual. Dari dua lokasi SPBU yang diuji, hasilnya menunjukkan tidak ada kandungan air dalam BBM.

    “Dari hasil pengujian, seluruh sampel menunjukkan kondisi baik dan memenuhi standar. Prosedur ini juga rutin dilakukan di setiap SPBU sebelum operasional,” tambahnya.

    Di sisi lain, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra menegaskan komitmen perusahaan untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.

    “Terkait kejadian beberapa kendaraan konsumen yang mengalami kendala, kami segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan dan menyiagakan posko layanan konsumen di wilayah terdampak,” ujarnya.

    Perusahaan juga telah melakukan uji laboratorium terhadap produk Pertalite yang disalurkan dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa produk tersebut masih sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Namun, investigasi tetap berlanjut hingga tingkat SPBU untuk memastikan tidak ada gangguan pada jalur distribusi.

    “Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan secara bertanggung jawab. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan di luar wilayah posko, Pertamina menyediakan berbagai kanal pelaporan resmi, yaitu di SPBU terakhir tempat pembelian BBM atau menghubungi Pertamina Contact Center 135 melalui telepon, email maupun DM media sosial,” imbuhnya.

    Pihaknya juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami sebagian konsumen. “Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen yang mengalami ketidaknyamanan atas kejadian ini,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tukin PNS Kemenkeu Naik Tahun Depan? Ini Jawaban Purbaya

    Tukin PNS Kemenkeu Naik Tahun Depan? Ini Jawaban Purbaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi sejumlah kementerian, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan bahwa dirinya akan menjalankan kebijakan kenaikan tukin tersebut, jika sudah ditetapkan oleh Presiden. Adapun, ketika dirinya ditanya, apakah jajarannya juga akan menerima kenaikan tukin. Dia memastikan kementerian yang dipimpinnya belum akan menaikkan tunjangan kinerja pegawainya.

    Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menaikkan tunjangan kinerja. Hal ini diungkapkan Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan.

    Bahkan ketika disinggung besaran kenaikan tukin pun, dia menegaskan bahwa tidak ada perhitungan apapun saat ini. Dia menuturkan bahwa gajinya sudah cukup besar, meskipun lebih kecil dari jabatannya di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    “Kita lihat aja nanti. Kalau untuk saya sih gaji saya udah kegedean..Lebih kecil tapi dibanding yang lain cukup besar lah, nggak perlu naik juga nggak apa-apa,” tegasnya, dikutip Jumat (31/10/2025).

    Lantas, berapa sebenarnya gaji dan tukin PNS di jajaran Kementerian Keuangan?

    Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2024, gaji pokok PNS Kemenkeu mengalami kenaikan rata-rata 8%:

    Golongan I

    Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600
    Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
    Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
    Id: Rp1.999.900 – Rp2.901.400

    Golongan II

    IIa: Rp2.184.000 – Rp3.633.400
    IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
    IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200
    IId: Rp2.591.000 – Rp4.125.600

    Golongan III

    IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
    IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
    IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
    IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700

    Golongan IV

    IVa: Rp3.287.800 – Rp5.399.900
    IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
    IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
    IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
    IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200

    Sementara itu, gaji eselon di jajaran Kemenkeu berdasarkan Permenkeu Nomor 39 Tahun 2023:

    Gaji Pimpinan dan Pejabat Eselon

    Ketua/Kepala Lembaga: Rp24.134.000
    Wakil Ketua/Wakil Kepala: Rp21.237.000
    Sekretaris/Anggota Lembaga: Rp18.340.000
    Eselon I: Rp19.939.000
    Eselon II: Rp14.702.000
    Eselon III: Rp8.987.000
    Eselon IV: Rp7.517.000

    Adapun Tukin PNS Kemenkeu 2025 masih berdasarkan Perpres Nomor 156 Tahun 2014. Tukin ini berbeda-beda sesuai jabatan dan kelasnya.

    Tukin PNS Kemenkeu 2025

    Pejabat Eselon I: Rp81.940.000 – Rp117.375.000 /bulan
    Eselon II: Rp56.780.000 – Rp81.940.000 /bulan
    Eselon III: Rp37.219.800 – Rp46.578.000 /bulan
    Eselon IV: Rp22.935.726 – Rp28.757.200 /bulan
    Pemeriksa Pajak Madya: Rp34.172.125 /bulan
    Pranata Komputer Madya: Rp27.914.850 /bulan
    Pelaksana: Rp5.361.800 – Rp7.673.375 /bulan

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI ‘Suntik Mati’ Pembangkit Listrik BBM, Digantikan dengan Ini

    RI ‘Suntik Mati’ Pembangkit Listrik BBM, Digantikan dengan Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengurangi pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) khususnya diesel sebagai energi pembangkit listrik. Melalui program dedieselisasi, pemerintah berupaya menggantikan peran BBM dengan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

    Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, M. Pradana Indrasaputra mengatakan, pembangkit EBT yang bisa menggantikan peran pembangkit BBM adalah dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

    “Kita perhatikan bahwa salah satu fosil fuel yang masih dipakai untuk listrik, yang mahal bahkan, itu diesel. Atau kita pakai solar. Nah itu kita akan ganti. Kita switch ke solar panel kira-kira gitu,” jelasnya dalam acara Road to Hari Tambang 2025 CNBC Indonesia, Rabu (29/10/2025).

    Adapun, program dedieselisasi dinilai bukan hanya proyek teknis, tapi juga upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang mahal dan tidak berkelanjutan.

    “Nah ini programnya juga sudah berjalan. Ini sembarangan berjalan,” tambahnya.

    Adapun dedieselisasi itu diprioritaskan di wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan yang selama ini masih mengandalkan pembangkit basis BBM. Dengan mengganti mesin diesel menjadi sistem tenaga surya, biaya operasional diharapkan turun signifikan, sementara pasokan listrik menjadi lebih stabil dan ramah lingkungan.

    Hal itu juga dinilai sejalan dengan komitmen Indonesia menuju target net zero emission pada 2060. Selain menekan emisi karbon, penggantian diesel dengan PLTS diharapkan mampu memperluas akses energi bersih ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau oleh jaringan listrik nasional.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]