Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Babak Baru Penghiliran Nikel, Izin Baru Smelter Dibatasi

    Babak Baru Penghiliran Nikel, Izin Baru Smelter Dibatasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya membatasi izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya memproduksi produk antara (intermediate) tertentu di Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pengembangan penghiliran nikel ke tahap lebih lanjut.

    Adapun, pembatasan izin smelter baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Beleid ini mensyaratkan bagi industri pembuatan logam dasar bukan besi tidak membangun smelter yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi [RKEF], memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte,” demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut dikutip Minggu (9/11/2025).

    Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    Jika mengacu pada klasifikasi bisnisnya, smelter yang dimaksud termasuk dalam kategori industri manufaktur. Artinya, bukan yang terintegrasi dengan pertambangan. Dengan kata lain, aturan ini berlaku untuk perusahaan smelter nikel yang mendapat izin usaha industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengamini bahwa pembatasan izin smelter baru yang memproduksi produk antara itu dirancang untuk membuka peluang investasi baru. Ini khususnya demi mengundang investor untuk memproduksi produk hilir lebih lanjut seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

    Menurutnya, investasi smelter yang memproduksi produk jadi, akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri nikel di Indonesia.

    “Melalui peraturan pemerintah ini [PP Nomor 28 tahun 2025], pemerintah Indonesia masih memperbolehkan proyek pengolahan dan pemurnian nikel baru sepanjang badan usaha tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan produk antara, tetapi juga mengembangkan produk akhir lebih lanjut,” ujar Arif kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025). 

    Namun demikian, pihaknya meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk sejumlah proyek smelter yang sedang dibangun. Artinya, smelter yang saat ini sedang dibangun masih diperbolehkan untuk diteruskan hingga rampung.

    Arif menuturkan, saat ini, beberapa perusahaan anggota FINI telah memulai pembangunan smelter sebelum PP Nomor 28 tahun 2025 tersebut berlaku. Menurutnya, proses pembangunan ini telah berlangsung cukup lama. Perusahaan juga telah menggelontorkan dana investasi yang signifikan.

    Oleh karena itu, FINI juga mengadvokasi para anggotanya yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan smelter.

    “Kami memohon agar pemerintah memberikan pengecualian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan produksi dan proses konstruksi atau pengembangan yang telah dilakukan,” katanya.

    Dia menyebut bahwa permohonan ini semata-mata untuk menjaga produktivitas industri hilir mineral nikel dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan.

    Menjaga Keekonomian Nikel

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai kebijakan pemerintah itu sudah tepat karena memang jumlah smelter existing sudah berlebih.

    Dia mengatakan, pembatasan smelter penting untuk menjaga pasokan dan memperbaiki harga nikel di tingkat global. Maklum, belakangan harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

    Anjloknya harga nikel itu tak lepas dari maraknya smelter di Tanah Air. Sayangnya, menjamurnya smelter tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

    Alhasil, beberapa smelter pun tumbang tahun ini. Berdasarkan catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), setidaknya terdapat empat smelter besar investasi dari China di wilayah Sulawesi yang menyetop sebagian atau total lini produksinya.

    Empat smelter yang dimaksud yaitu PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang mengurangi 15-20 lini produksi nikel sejak awal 2024. Sepanjang tahun lalu, tercatat 28 smelter ditutup di berbagai wilayah, paling banyak dari PT GNI.

    Kemudian, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menghentikan beberapa lini baja nirkarat dan jalur cold rolling sejak Mei 2025. Lalu, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe yang mengurangi kapasitas produksi, meski datanya tidak menyebutkan jumlah lini spesifik.

    Terbaru, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) yang disebut telah mengurangi kapasitas agregat dan menghentikan operasional sementara sejak 15 Juli 2025. Alhasil, dikabarkan 1.200 karyawan terdampak dirumahkan.

    Karena itu, Bisman menilai pembatasan pembangunan smelter baru menjadi hal mendesak. “Hal ini juga penting untuk menjaga kesinambungan pasokan nikel. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan nilai keekonomian produk nikel,” ucapnya.

    Dia berpendapat, ke depan pemerintah perlu lebih fokus pada membangun ekosistem industri nikel serta produk turunan dari smelter.

    Di sisi lain, Bisman mengamini kebijakan baru itu dapat membuat investor gusar. Ini khususnya bagi investor yang sebelumnya berencana membangun smelter yang memproduksi MHP, FeNi, dan NPI.

    “Dampak negatifnya mungkin terkait kepercayaan investor terutama investor yang sudah siap-siap mau bangun smelter,” tutur Bisman.

    Pengendalian Izin Tambang Perlu Diperhatikan

    Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel baru harus diiringi moratorium izin tambang.

    Menurutnya, hal ini perlu dilakukan jika pemerintah memang betul-betul ingin mengatasi oversuplai nikel. Bhima mencatat jumlah smelter nikel yang sudah berdiri saat ini sebanyak 54 unit.

    Dia menilai jumlah itu berperan dalam oversuplai produksi nikel olahan di pasar ekspor. Sementara itu, terdapat 38 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi dan 45 smelter dalam perencanaan.

    Selanjutnya, Bhima menyebut bahwa jumlah rencana keuangan anggaran perusahaan (RKAP) yang tahun ini disetujui oleh Kementerian ESDM sudah sebanyak 292 izin, dengan total izin usaha pertambangan khusus (IUPK) seluas 866.292 hektare.

    “Dengan luasan konsesi yang begitu besar dan izin tambang yang terus bertambah, meski izin smelter baru dimoratorium, tanpa kontrol di sektor hulu hanya akan memindahkan tekanan dari industri pengolahan ke kawasan tambang,” ucap Bhima.

    Menurutnya, jika IUPK tak dibatasi, maka akan memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial.

    Dalam laporan bersama, Celios dan CREA mencatat total kerugian pendapatan petani dan nelayan di wilayah nikel sebesar US$234,84 juta atau sekitar Rp3,64 triliun dalam 13 tahun ke depan. Di samping itu, terdapat potensi lebih dari 3.800 kematian dini pada 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.

    Dia juga mencermati adanya kontradiksi antara moratorium izin smelter dengan rencana Danantara yang ingin membangun smelter baru.

    Menurutnya, di tengah situasi pasar yang jenuh dan harga yang terus merosot, pemerintah Indonesia justru mengumumkan akan membiayai proyek smelter nikel milik Vale Indonesia (INCO) dan GEM Co. Ltd. (China), melalui program Danantara.

    “Kontradiksi ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan: di satu sisi pemerintah berupaya menahan ekspansi, tetapi di sisi lain tetap mendorong investasi baru melalui skema pembiayaan negara,” kata Bhima.

  • Menggapai swasembada energi-mineral dengan optimalisasi eksplorasi

    Menggapai swasembada energi-mineral dengan optimalisasi eksplorasi

    Dengan kedaulatan tersebut, rakyat dan industri akan memperoleh energi atau mineral dengan harga terjangkau dan aman, karena pasokannya terjamin.

    Bandung (ANTARA) – “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”, adalah penggalan bait dalam lagu “Kolam Susu” dari band legendaris Koes Plus, yang mendeskripsikan betapa kayanya tanah Indonesia.

    Walaupun yang tergambarkan dalam bait itu hanya soal kekayaan di atas tanah, penggalan lagu tersebut ternyata juga cocok dengan kondisi di dalam tanah Indonesia yakni energi dan sumber daya mineralnya.

    Terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yakni lempeng Samudera Hindia-Australia, lempeng Benua Asia, dan lempeng Samudera Pasifik, menjadikan Indonesia memiliki kesuburan tanah yang tinggi, 128 cekungan sedimen, 362 manifestasi panas bumi, 421 cekungan air tanah, dan lima jalur metalogenic. Tentu, dengan dampak negatifnya seperti letusan gunung, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.

    Indonesia memiliki 128 cekungan potensi minyak dan gas, serta cadangan sumber daya alam yang cadangannya melimpah dengan nikel (5,32 miliar ton), timah (6,9 miliar ton), emas (3,8 miliar ton), bauksit (3,1 miliar ton), tembaga (3 miliar ton), dan batu bara (31,7 miliar ton).

    Belum lagi, terdapat mineral kritis atau logam tanah jarang (LJT) yang didapat dari batuan granit dan batuan vulkanik felsik. Lalu ada vanadium dan galium, batuan ultramafik: kobalt, kromium, skandium, PGM, juga ada pasir besi.

    Dengan kekayaan alam itu, sektor energi dan mineral sangat berperan penting bagi perekonomian Indonesia dan menjadi salah satu motor pertumbuhan, baik dari sisi investasi serta industri.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi investasi sektor ini pada paruh pertama 2025 mencapai 13,9 miliar dolar AS atau setara Rp225,8 triliun (kurs Rp16.251) yang tumbuh sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 11,2 miliar dolar AS.

    Dari total investasi tersebut, subsektor mineral dan batubara menyumbang sebesar 3,1 miliar dolar AS (Rp50,38 triliun). Kemudian subsektor minyak dan gas bumi masih menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi 8,1 miliar dolar AS.

    Selain penarik dari sisi investasi, sektor energi juga berperan besar dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), di mana hingga Semester I tahun 2025, PNBP sektor energi mencapai Rp138,8 triliun atau 54,5 persen dari target nasional.

    Kemudian, Penyerapan tenaga kerja selama semester I 2025 di sektor Migas, Minerba, Ketenagalistrikan, dan Energi Baru Terbarukan sebanyak 753.578 orang.

    Dilihat dari data tersebut, energi dan mineral memainkan peranan penting bagi negara bahkan dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga kedaulatan dalam sumber daya tersebut perlu dijaga, dengan dipastikan ketersediaan cadangannya. Di sinilah pentingnya kegiatan eksplorasi.

    Seperti yang disampaikan mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM R Sukhyar, beberapa waktu lalu, bahwa tidak ada negara yang tidak berangkat dari sumber daya alam, karena sumber daya alam digunakan sebagai basis pengembangan dalam industri manufaktur pada negara-negara maju.

    “Namun yang terpenting adalah bagaimana hasil eksplorasi sumberdaya mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya termasuk meningkatkan pendidikan untuk kemajuan,” ucap Sukhyar.

    Editor: Dadan Ramdani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    YLKI Soroti Ketimpangan Pasokan BBM, Desak Pemerintah Benahi Distribusi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan agar pemerintah dan badan usaha (BU) melakukan distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta.

    Hal ini merespons fenomena antrean yang mengular di SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) di Surabaya, Jawa Timur. Antrean yang mengular itu tak lepas dari stok BBM di SPBU swasta yang kini baru terisi di SPBU BP.

    Di satu sisi, warga Surabaya disebut was-was dengan isu kualitas Pertalite besutan Pertamina.

    Sekretaris Jenderal YLKI Rio Priambodo mengatakan, fenomena antrean di SPBU BP setelah pasokan BBM-nya kembali normal menunjukkan adanya ketimpangan pasokan di lapangan yang berdampak langsung pada konsumen.

    “Dari sisi YLKI, kami menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan badan usaha terkait agar distribusi BBM lebih merata, baik untuk SPBU milik Pertamina maupun swasta,” ucap Rio kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).

    YLKI pun mendorong agar koordinasi antara pemerintah, BPH Migas, dan seluruh badan usaha penyedia BBM diperkuat. Hal ini diperlukan agar mekanisme distribusi dan transparansi stok lebih baik. 

    Untuk diketahui, kekosongan stok BBM di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 lalu. Menyikapi hal ini, pemerintah mendorong pengusaha SPBU swasta membeli base fuel dari Pertamina dengan skema business to business (B2B).

    Sebab, Pertamina masih memiliki kuota impor. Di sisi lain, jatah impor BBM untuk SPBU swasta telah habis untuk 2025 ini.

    Belakangan, baru BP yang sepakat membeli base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina, sementara Shell dan Vivo masih dalam tahap negosiasi.

    BP-AKR pun mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur. 

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama Pertamina terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.  

    Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud. 

    “BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia,” ucap Vanda melalui keterangan resmi, Jumat (31/10/2025). 

    BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta internasional. 

    Terpisah, Kementerian ESDM menyebut sejumlah badan usaha SPBU swasta, seperti Vivo dan Shell, hingga saat ini masih melakukan negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman mengatakan, negosiasi yang mengalami progres cukup maju adalah Vivo. Dia menyebut, Vivo hampir mendekati kesepakatan. 

    Namun, dia belum dapat memberikan informasi perincian terkait volume dan target pembelian oleh Vivo.  

    “Kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati, akan ada lagi jadi kita tunggu aja ya,” kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025). 

    Laode menegaskan bahwa SPBU swasta lainnya, seperti Shell, masih dalam tahap negosiasi dengan Pertamina. Shell disebut meminta bertemu dengan Laode dalam proses negosiasi ini. 

    Kendati demikian, dia tak memberikan penjelasan terkait apa saja pertimbangan Shell saat ini.  

    “[Shell] masih berproses, Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dulu dengan saya, saya bilang oke,” tuturnya. 

  • Gunung Baru Muncul di Jawa, Ahli Geologi Jelaskan Asal-Usulnya

    Gunung Baru Muncul di Jawa, Ahli Geologi Jelaskan Asal-Usulnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Fenomena munculnya ‘gunung’ baru di Grobogan, Jawa Tengah, sempat menghebohkan masyarakat pada Maret 2024 lalu. Menariknya, gundukan tersebut tampak mengeluarkan semburan tanah yang sekilas menyerupai letusan gunung berapi. Sontak hal itu ramai diperbincangkan publik di media sosial.

    Peristiwa tak biasa ini pun memunculkan berbagai pertanyaan dan dugaan dari masyarakat. Sebelum kemunculan gundukan itu, tercatat terjadi gempa berkekuatan M 6,5 pada 22 Maret 2024, yang diduga berkaitan dengan fenomena tersebut.

    Menanggapi kehebohan yang ada, Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Muhammad Wafid A.N buka suara. Ia menegaskan kemunculan gundukan lumpur di Grobogan adalah gunung lumpur atau diistilahkan ‘mud volcano’.

    Gundukan tersebut memiliki ketinggian 25 meter di atas permukaan tanah. Pembentukannya disebabkan natural gas yang naik ke permukaan ketika menemukan sesar mendatar yang tegak (konduit) dan membawa lumpur dengan densitas lebih ringan dari sedimen di sekitarnya, dikutip dari laman resmi EGSA UGM, Senin (20/10/2025).

    “Berbagai material, seperti lumpur, gas, batuan, belerang, garam, dan air akan diletuskan di permukaan membentuk kerucut seperti gunung,” tertulis dalam artikel pada laman EGSA UGM, mengutip Sabdaningsih, 2020.

    Ia mengatakan gempa yang terjadi menyebabkan migrasi hidrokarbon maupun lumpur yang lebih aktif karena rekahan atau patahan sebagai akibat gempa dangkal. Hal ini mendorong lumpur panas keluar dengan kekuatan besar menyerupai gunung api.

    EGSA UGM menuliskan bahwa fenomena mud volcano di Grobogan bukan insiden luar biasa. Pasalnya, sering terjadi mud volcano di daerah tersebut.

    Anomali mud volcano di Grobogan dikatakan berasal dari batuan yang mengalami sesar memanjang dari arah Barat Daya menuju timur laut. Sesar yang terjadi kemudian mengakibatkan keluarnya aliran gas ke permukaan Bumi melalui batuan yang mudah dilalui.

    Risiko kemunculan gunung lumpur

    Dalam artikel di EGSA UGM, disebutkan bahwa mud volcano tidak terlalu eksplosif seperti letusan gunung api. Namun, semburannya tetap menimbulkan dampak bagi wilayah sekitarnya.

    Salah satunya berupa dampak kerusakan pada lahan pertanian warga di sekitar lokasi. Selain itu, semburan lumpur panas yang keluar berkala dan berpindah-pindah tempat bisa menghancurkan sawah dan ladang warga sekitar.

    Tak cuma itu, gas-gas beracun seperti hidrogen sulfida dan karbondioksida yang dikeluarkan oleh semburan lumpur panas dapat membahayakan keselamatan jika terhirup dalam konsentrasi tinggi.

    “Gas hidrogen sulfida yang berbau menyengat seperti telur busuk dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan jika terhirup dalam jumlah banyak. Sementara gas karbondioksida dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan sesak nafas, pusing, dan bahkan kematian jika terhirup dalam waktu lama,” tertulis dalam laporan EGSA UGM.

    Pemerintah diharapkan dapat memberikan solusi alternatif bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena rusaknya lahan pertanian.

    Potensi kemunculan gunung lumpur

    Meski demikian, fenomena ini juga bisa mendatangkan peluang besar bagi warga sekitar. Misalnya di sektor pariwisata dan industri kreatif, dengan memanfaatkan potensi alam mud volcano.

    “Melalui proses penggabungan kandungan mineral berharga seperti litium, kaolinit, dan kalsit dengan keberadaan mikroorganisme yang unik seperti bakteri halofilik, lumpur pada mud volcano menjadi bahan yang menjanjikan untuk berbagai aplikasi mulai dari industri hingga konservasi lingkungan. Potensi ini dapat dioptimalkan melalui penelitian lebih lanjut dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan,” tertulis dalam laporan tersebut.

    Lebih lanjut, mud volcano juga bisa dijadikan objek penelitian yang menarik bagi para ilmuwan geologi, biologi, dan lingkungan. Pasalnya, para ilmuwan bisa mempelajari komposisi kimia dan material yang terkandung dalam semburan lumpur panas.

    Dari situ bisa ditelaah informasi berharga terkait proses-proses kerak bumi, potensi sumber daya alam, serta dampak terhadap lingkungan sekitar. Beberapa komponen yang terkandung dalam lumpur panas juga berpotensi memiliki manfaat dalam industri atau aplikasi lainnya, seperti dalam bidang pertanian, energi, atau bahkan kesehatan.

    Nah, itu dia penjelasan ahli geologi terkait kemunculan mud volcano yang bikin heboh. Semoga informasi ini mencerahkan!

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonom Sebut Moratorium Smelter Harus Diiringi Pengendalian Izin Tambang

    Ekonom Sebut Moratorium Smelter Harus Diiringi Pengendalian Izin Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel baru harus diiringi moratorium izin tambang.

    Adapun pembatasan pembangunan smelter nikel sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Beleid itu mengatur agar industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk antara nikel, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, pembatasan pembangunan smelter itu seharusnya diikuti dengan ketegasan regulasi. Ini khususnya terkait moratorium izin tambang.

    Menurutnya, hal ini perlu dilakukan jika pemerintah memang betul-betul ingin mengatasi oversuplai nikel. Adapun jumlah smelter nikel yang sudah berdiri sebanyak 54 unit. 

    Bhima menilai jumlah itu berperan dalam oversuplai produksi nikel olahan di pasar ekspor. Sementara itu terdapat 38 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi dan 45 smelter dalam perencanaan. 

    Bhima menyebut, jumlah Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang tahun ini disetujui oleh Kementerian ESDM sudah sebanyak 292 izin, dengan total izin usaha pertambangan khusus (IUPK) seluas 866.292 hektare. 

    “Dengan luasan konsesi yang begitu besar dan izin tambang yang terus bertambah, meski izin smelter baru dimoratorium namun tanpa kontrol di sektor hulu hanya akan memindahkan tekanan dari industri pengolahan ke kawasan tambang,” ucap Bhima dalam keterangannya dikutip Minggu (9/11/2025).

    Menurutnya, jika IUPK tak dibatasi, maka akan memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial.

    Dalam laporan bersama, Celios dan CREA mencatat total kerugian pendapatan petani dan nelayan di wilayah nikel sebesar US$234,84 juta atau sekitar Rp3,64 triliun dalam 13 tahun ke depan. Di samping itu, terdapat potensi lebih dari 3.800 kematian dini pada 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.  

    Dia juga mencermati adanya kontradiksi antara moratorium izin smelter dengan rencana Danantara yang ingin membangun smelter baru. 

    Menurutnya, di tengah situasi pasar yang jenuh dan harga yang terus merosot, pemerintah Indonesia justru mengumumkan akan membiayai proyek smelter nikel milik Vale Indonesia (INCO) dan GEM Co. Ltd. (China), melalui program Danantara. 

    “Kontradiksi ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan: di satu sisi pemerintah berupaya menahan ekspansi, tetapi di sisi lain tetap mendorong investasi baru melalui skema pembiayaan negara,” kata Bhima.

    Sementara itu, Peneliti Celios Attina Rizqiana menambahkan bahwa pembatasan terhadap izin smelter nikel, harus ditindaklanjuti dengan pembatasan pada IUPK perusahaan yang notabene memiliki izin pertambangan, konsesi maupun pengolahan nikel. 

    “Tidak luput, langkah tegas juga harus diambil terkait perusahaan yang masih dalam tahap rencana pembangunan fasilitas, juga terkait batas waktu pembatasan,” ungkap Kiki.

    Dia berpendapat, langkah yang diambil pemerintah menimbulkan kesan kuat bahwa pengendalian ekspansi industri nikel di Indonesia masih didorong oleh pertimbangan ekonomi semata, bukan dimotori atas komitmen terhadap dekarbonisasi dan perlindungan lingkungan. 

    Kiki menyebut, proyek-proyek smelter yang bergantung pada pembangkit energi fosil berpotensi memperbesar jejak emisi sektor mineral justru di tengah klaim transisi energi hijau. 

    “Ditambah lagi dengan perluasan konsesi yang berdampak pada deforestasi dan hilangnya ruang hidup dan penghidupan masyarakat,” imbuhnya.

    Kiki menambahkan bahwa tanpa adanya pembatasan yang sejalan di tingkat hulu (IUP), peta jalan dekarbonisasi yang tegas, dan integrasi kebijakan lingkungan yang nyata, kebijakan pembatasan IUI berisiko menjadi langkah kosmetik.

    “Seolah memperlambat ekspansi secara administratif, tapi tidak mengubah arah struktural pembangunan industri yang masih berbasis ekstraktivisme dan emisi tinggi.” tutup Kiki. 

  • Viral BBM Bobibos, ESDM Buka Suara

    Viral BBM Bobibos, ESDM Buka Suara

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait produk bahan bakar minyak (BBM) baru bernama Bobibos yang viral di media sosial.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman yang enggan menyebutkan nama BBM tertentu mengatakan dia menyampaikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan. Kendati demikian, ia menekankan bahwa BBM yang layak dikonsumsi kendaraan memerlukan waktu yang lebih lama karena menjalani proses pengujian yang panjang.

    “Saya tidak berani menyebut nama dan lain-lain, tapi tidak mengurangi apresiasi saya terhadap inovasi anak bangsa. Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal 8 bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode dikutip Sabtu, 8 November.

    Terkait klaim telah mengantongi sertifikat, Laode menegaskan jika Bobibos baru mengajukan usulan uji laboratorium. Hasilnya pun masih belum dapat dipublikasikan.

    “Jadi gini, mereka mengusulkan uji di laboratorium kami. Tapi kan hasil ujinya kan ini masih secret agreement, maksudnya masih tertutup ya. Saya belum bisa menyampaikan tersebut,” ucap Laode.

    Ia juga meluruskan, jika perusahaan mengajukan uji berarti hasil yang dikeluarkan adalah berupa hasil uji dan bukan sertifikat seperti yang sudah diklaim oleh Bobibos.

    “Dan kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan, biar tidak terjadi simpang siur. Kemarin saya juga dapat, oh sudah disertifikasi. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi,” terang Laode.

    Lebih lanjut, Laode memastikan Kementerian ESDM bersedia memfasilitasi pihak yang melakukan inovasi membuat produk BBM baru dengan Badan Usaha (BU) yang sudah ada untuk dilakukan kerja sama.

    Bahkan, kata dia, banyak pihak yang sudah berhasil membuat terobosan dengan menciptakan BBM baru namun harus melalui serangkaian proses untuk kemudian bisa mencapai standar yang ditetapkan pemerintah.

    “Jadi sebenarnya ini banyak yang membuat seperti itu. Ada juga kan dari plastik pernah tuh. Seperti ini banyak. Tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu lah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi,” tandas Laode.

  • Pemprov Sumbar-Pertamina pulihkan penyaluran BBM ke SPBU

    Pemprov Sumbar-Pertamina pulihkan penyaluran BBM ke SPBU

    Kota Padang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama PT Pertamina mengambil langkah cepat untuk memulihkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang sempat mengalami kelangkaan di sejumlah SPBU.

    “Pemprov Sumbar tidak diam. Kami sudah berkoordinasi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dan Pertamina untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Sumbar,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kota Padang, Minggu.

    Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi antrean panjang kendaraan sekaligus menjamin ketersediaan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat di daerah itu.

    Eks Wali Kota Padang itu menjelaskan berdasarkan laporan Pertamina, keterlambatan pasokan terjadi akibat kendala cuaca di jalur distribusi laut yang sempat menghambat pengiriman dari terminal utama menuju Sumbar.

    Namun, sejak 6 November 2025 Pertamina sudah mulai melakukan pemulihan stok di SPBU dengan mempercepat suplai dari sejumlah terminal pendukung. Selain itu, Pertamina juga menyiasati jalur darat guna mempercepat pasokan dengan dukungan terminal BBM dari Siak Riau, Jambi serta Sibolga.

    “Jalur darat ini menjadi alternatif utama untuk mempercepat pemulihan distribusi,” katanya.

    Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan komunikasi berjalan lancar di semua tingkat. Bahkan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Wakil Menteri ESDM untuk melaporkan situasi di Sumbar serta meminta dukungan pemulihan penuh.

    “Stok BBM sebenarnya tidak ada masalah karena Sumbar sudah mendapat tambahan kuota. Hanya kendala teknis distribusi yang membuat penyalurannya ke SPBU sedikit terlambat. Kami harap masyarakat tenang karena proses pemulihan sedang berlangsung dan hasilnya mulai terlihat,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi menjelaskan Pertamina telah menambah 20 unit armada mobil tangki dengan total kapasitas angkut 320 kiloliter untuk mempercepat distribusi ke SPBU di seluruh wilayah provinsi itu.

    “Selain itu, Integrated Terminal Teluk Kabung sudah beroperasi 24 jam penuh sejak 7 November untuk memastikan pasokan ke SPBU berjalan lebih cepat,” ujar dia.

    Menurut dia, dengan langkah tersebut, kecepatan penyaluran meningkat sekitar 16 persen dari kondisi normal. Dinas ESDM juga terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan tidak ada hambatan baru di lapangan.

    “Pertamina sudah mengimbau masyarakat agar bijak menggunakan BBM dan melaporkan bila menemukan indikasi penyalahgunaan kepada aparat berwenang atau melalui Pertamina Call Center 135,” katanya, menambahkan.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikhtiar ESDM tekan impor BBM dan wujudkan swasembada energi

    Ikhtiar ESDM tekan impor BBM dan wujudkan swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – Babak akhir polemik kuota impor bahan bakar minyak (BBM) mewarnai triwulan keempat 2025, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil menjembatani negosiasi antara pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta dan Pertamina.

    “Kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati (kesepakatan), BP-AKR 2 minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu (barel),” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Jakarta, Jumat (7/11).

    Tambahan pemesanan BBM dilakukan oleh BP-AKR setelah membeli 100 ribu barel base fuel (bahan bakar murni) dari Pertamina Patra Niaga pada akhir Oktober 2025. Perlahan, RON 92 kembali tersedia di SPBU bercorak hijau tersebut.

    Laode menyampaikan, terdapat kemungkinan pemerintah kembali menggunakan skema tambahan 10 persen dari kuota impor 2025 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta pada 2026.

    Saat ini, pemerintah sudah mendapatkan data kebutuhan impor BBM dari badan usaha swasta, namun belum menentukan besaran kuota yang akan diberikan.

    “Kemungkinan seperti itu polanya. 100 plus 10 persen. Tapi kan referensi tahunnya, beda, kan. Kalau kemarin tahun 2024, sekarang tahun 2025,” ucap Laode.

    Pulihnya ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap di SPBU swasta merupakan buah dari solusi yang ditawarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tanpa menambah kuota impor untuk badan usaha swasta. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan sebagian kuota impor milik Pertamina untuk digunakan oleh badan usaha swasta.

    Ketika solusi tersebut dicetuskan, September 2025, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34 persen atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571.748 kiloliter.

    Tugas Kementerian ESDM, tutur Bahlil, adalah memastikan ketersediaan energi untuk negeri, sembari menjaga keseimbangan neraca perdagangan mengingat tingginya angka impor minyak apabila dibandingkan dengan produksi minyak nasional.

    Data Kementerian ESDM menunjukkan Indonesia masih mengimpor 330 juta barel minyak pada 2024, yang terdiri atas 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel bahan bakar minyak (BBM). Sedangkan, produksi minyak nasional pada 2024 berada di angka 212 juta barel.

    Oleh karena itu, mengendalikan kuota impor BBM untuk badan usaha pengelola SPBU swasta saja tak cukup untuk mengurangi angka impor BBM. Ikhtiar memangkas impor BBM jenis bensin juga bisa diwujudkan dengan mendongkrak produksi minyak bumi atau menghadirkan alternatif, seperti menerapkan energi bersih untuk mengurangi ketergantungan terhadap fosil.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HIP Bioetanol November Turun jadi Rp9.013 per Liter

    HIP Bioetanol November Turun jadi Rp9.013 per Liter

     

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Bulan November 2025 sebesar Rp9.013 per liter.

    Harga bioetanol pada bulan ini mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp9.263 per liter.

    Keputusan harga HIP Biodiesel tersebut tertuang dalam surat Nomor B-3152/EK.05/DJE.B/2025 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi pada tanggal 27 Oktober 2025.

    Dalam perhitungan besaran harga HIP BBN Bioetanol tersebut, menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 dolar AS/L.

    Sedangkan nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September 2025 – 14 Oktober 2025 sebesar Rp16.585.

  • Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Profil Sultan Sinergi Indonesia, Pengembang Bensin Baru Bobibos

    Bisnis.com, JAKARTA — Bobibos, bensin jenis baru berasal dari tanaman, tengah menjadi perbincangan publik. Bahan bakar nabati yang diklaim ramah lingkungan itu merupakan besutan PT Inti Sinergi Formula, bagian dari Sultan Sinergi Indonesia Group.

    Bobibos merupakan singkatan dari Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos! BBN ini diciptakan melalui riset panjang selama 1 dekade oleh M. Ikhlas Thamrin bersama tim. 

    Diluncurkan di Bumi Sultan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Minggu (2/11/2025), Bobibos juga telah diuji pada mobil Fortuner dan Alphard.

    Founder Bobibos M. Ikhlas Thamrin mengatakan, peluncuran tersebut menjadi simbol kolaborasi antara inovator muda, pelaku usaha nasional, dan masyarakat daerah dalam mendorong kemandirian energi Indonesia. Dia menuturkan, inovasi ini merupakan hasil perjalanan panjang yang berawal dari keresahan akan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor.

    “Kami ingin membuktikan bahwa bangsa ini mampu berdiri di atas kaki sendiri melalui ilmu pengetahuan. Setelah lebih dari 10 tahun riset mandiri, akhirnya kami menghadirkan bahan bakar yang murah, aman, dan beremisi rendah,” ujar Ikhlas melalui keterangan resmi dikutip Kamis (6/11/2025).

    Profil Produsen Bobibos, Sultan Sinergi Indonesia Group

    Dilansir dari laman resmi perusahaan, Sultan Sinergi Indonesia Group dipimpin oleh Mulyadi sebagai direktur utama. Mulyadi juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra.

    Mulyadi juga hadir pada acara peluncuran Bobibos di Bogor pada pekan lalu. Saat itu, dia mengatakan bahwa peluncuran Bobibos merupakan langkah nyata menuju kedaulatan energi bangsa.

    “Dulu kita berjuang menolak kenaikan harga BBM, kini saatnya kita melahirkan solusi. Indonesia harus berani bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen energi terbarukan,” ujarnya.

    Mulyadi juga mengungkapkan bahwa Bobibos telah melalui tahap uji sertifikasi dari lembaga resmi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurutnya, Bobibos juga siap dikembangkan lebih luas melalui kerja sama lintas sektor.

    Adapun, PT Sultan Sinergi Indonesia adalah holding company yang berfokus pada investasi di sektor strategis seperti energi, infrastruktur, perhotelan, pertambangan, perkebunan, properti, dan transportasi. 

    Dengan visi menciptakan investasi berkelanjutan yang berdampak positif bagi perekonomian, perusahaan ini mengedepankan integritas, inovasi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap proyeknya.

    Perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Jonggol, Kabupaten Bogor itu berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui proyek-proyek ramah lingkungan dan pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan kesejahteraan. 

    Sebagai mitra pembangunan masa depan, PT Sultan Sinergi Indonesia bekerja untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan menjaga keseimbangan lingkungan di Indonesia.