Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Produksi Migas Anjlok Terus, Ini Buktinya

    Produksi Migas Anjlok Terus, Ini Buktinya

    Jakarta –

    Pemerintah tengah mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari (bopd) dan 12 miliar kaki kubik (bcf) pada 2030. Namun, target tersebut menantang karena produksi minyak dan gas bumi (migas) terus menurun.

    Mengutip data Kementerian ESDM, Senin (12/8/2024), lifting minyak terus menurun dari tahun 2015. Pada tahun 2015, realisasi lifting minyak tercatat 779 ribu barel per hari (bopd). Sempat naik menjadi 829 ribu bopd di 2016, tapi kemudian turun di 2017 menjadi 804 ribu bopd.

    Setelah itu, lifting terus turun secara berurutan yakni 778 ribu bopd (2018), 746 ribu bopd (2019), 707 ribu bopd (2020), 660 ribu bopd (2021), 612 ribu bopd (2022), dan 605,4 ribu bopd (2023).

    Kondisi serupa juga terjadi pada gas. Di tahun 2015 realisasi lifting gas 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd). Kemudian turun menjadi 1,180 juta boepd tahun 2016 dan sebanyak 1,142 juta boepd tahun 2017. Secara berurutan, realisasi lifting migas yakni 1,145 juta boepd (2018), 1,059 juta boepd (2019), 983 ribu boepd (2020), 995 ribu boepd (2021), 953 ribu boepd (2022), dan 960 ribu boepd (2023).

    Belum lama ini, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, produksi minyak memang terus menurun beberapa tahun ini. Hal ini terjadi karena lapangan migas Indonesia relatif sudah tua. Dia bilang, saat ini pihaknya berupaya mendorong produksi minyak tersebut.

    “Dari 2020 itu kita memang minyaknya memang anjlok terus. Coba untuk ditahan, tapi memang kita sekarang mengelola lapangan-lapangan tua dan belum ketemu prospek lapangan minyak baru. Dan kita sedang mengupayakan, prospeknya ada,” katanya dikutip Senin (12/8/2024).

    Dia bilang, lifting gas memang sempat turun. Namun, sekarang sudah ada tren kenaikan. Apalagi, dia bilang, belakangan ada temuan sumber gas raksasa. Dia optimistis, target 12 bcf di 2030 dapat tercapai.

    “Mengenai gas bumi, memang sempat turun, tapi sekarang sudah ada tren kenaikan. Jadi kalau misalnya target 1 juta barel minyak 2030, nanti ada upaya-upaya apa yang kita lakukan,” ujarnya.

    “Kemudian mengenai gas 12 bcf, insyaallah bisa ketemu. Jadi dengan adanya temuan-temuan baru, prospek di Andaman, South Andaman, dan juga di Selat Makassar. Gas ini nanti kita pakai banyak ke dalam negeri, untuk menjadi andalan kita untuk bisa mendukung transisi energi,” sambungnya.

    (acd/rrd)

  • PLN Gaspol Proyek EBT demi Capai Net Zero Emission

    PLN Gaspol Proyek EBT demi Capai Net Zero Emission

    Jakarta – PT PLN (Persero) mendapatkan anugerah dari detikcom sebagai perusahaan yang telah mendukung ekonomi hijau melalui Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) Ramah Lingkungan.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN (Persero) Evy Haryadi mengatakan, infrastruktur EBT menjadi salah satu upaya perusahaan untuk menghasilkan energi bukan hanya tenaga listrik tetapi juga demi mencapai target bebas emisi.

    PLN juga telah mempunyai program untuk mencapai net zero emission bersama Kementerian ESDM terkait Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Bersamaan dengan itu, PLN juga mengembangkan accelerated development renewable energy demi menghasilkan energi yang lebih bersih.

    “Kami juga sedang mengembangkan kembali accelerated development renewable energy ke depan gimana pada perencanannya ini kami meningkatkan pencapaian EBT lebih lanjut untuk mencapai sekitar 60 gigawatt EBT di tahun 2060, dan ini tentunya akan membuat kita mencapai energi yang jauh lebih bersih,” jelas dia, dalam acara Anugerah Ekonomi Hijau detikcom di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (30/7) malam.

    Selain itu, dalam mencapai bebas emisi, PLN menggenjot program dedieselisasi atau konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit berbasis EBT. Upaya itu diyakini dapat menekan penggunaan bahan bakar minyak dan biaya produksi.

    “Kita memulai proyek-proyek dedieselisasi sehingga ini bisa menurunkan biaya-biaya produksi. Kita juga akan memulai hibridisasi dari penggunaan gas, di mana kita akan meng-combine pemanfaatan gas dengan EBT. Dan kita ketahui kita mempunyai potensi energi EBT sangat besar dari hydro samai energi surya, ini akan membawa kemajuan di sisi pembangunan EBT ke depan,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, PLN telah memiliki sejumlah proyek EBT untuk mewujudkan penurunan emisi karbon pada 2060. Proyek itu pertama, melalui Sub-Holdingnya PT PLN Nusantara Power bekerjasama dengan Masdar (Uni Emirat Arab) membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung terbesar se-ASEAN dan terbesar ke tiga di dunia di Cirata, Jawa Barat.

    PLTS Cirata adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memasok energi bersih untuk sistem kelistrikan di wilayah Jawa dan Bali. PLTS ini dipasang di atas Waduk Cirata dengan luas 200 hektare, yang terdiri dari 13 pulau/arrays dengan lebih dari 340 ribu panel surya yang dapat menghasilkan listrik untuk disalurkan ke lebih dari 50 ribu rumah.

    Proyek PLTS Terapung Cirata ini digadang akan berkontribusi untuk mengurangi sumbangan emisi karbon di Indonesia. Proyek PLTS Cirata diproyeksikan akan memproduksi listrik ‘hijau’ sebesar 245 GWh per tahun dan dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 214.000 tonCO2 per tahun.

    Selain itu, proyek terbaru PT. PLN Nusantara Power saat ini adalah pembangunan PLTS di Ibu Kota Negara (IKN) sebesar 50 Mega Watt (MW). Pembangunan PLTS IKN ini akan dibangun di lahan seluas 80 hektare di Penajam Paser Utara.

    Pada Februari 2024 lalu PLTS IKN sebesar 10 MW sudah berhasil dibangun dan dioperasikan. Selain pembangunan PLTS, akan dibangun juga gardu induk berkapasitas 50 MW yang akan digunakan sebagai sumber pasokan listrik saat pembangunan PLTS berjalan.

    (ada/ara)

  • Pemerintah Lebarkan Batas Daya Golongan Tarif Listrik, Ini Daftarnya

    Pemerintah Lebarkan Batas Daya Golongan Tarif Listrik, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan stratifikasi tarif listrik atau pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik PT PLN (Persero). Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menegaskan stratifikasi tarif listrik tersebut hanya untuk melebarkan batas daya, sehingga tidak mengubah tarif listrik PLN.

    “Keluarnya permen ini ya, tidak mengubah besaran tarif tenaga listrik yang ada,” kata Jisman di kantornya, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

    Beberapa golongan tarif yang mengalami stratifikasi yakni tarif traksi, curah, bisnis dan rumah tangga. Dia mengatakan, aturan yang baru ini melengkapi aturan yang sebelumnya.

    “Jadi tarif ini sebenarnya ya kita sebut bukan revisi, tapi baru ya, melengkapi yang sudah lama, yang sudah kita lakukan yaitu Permen 28 Tahun 2016,” katanya.

    “Intinya bahwa Permen 7 ini adalah perluasan dan disebut dengan stratifikasi atau juga bisa kita sebut pelebaran batas daya. Nah yang terdampak ada rumah tangga besar, bisnis besar, traksi dan curah,” tambah Jisman.

    Berikut 4 golongan pelanggan PLN yang mengalami pelebaran batas daya:

    Rumah Tangga Tegangan Rendah (R-3/TR) daya 6.600 VA s.d 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Menengah (R-3/TM) daya di atas 200 kVABisnis Tegangan Menengah (B-3/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (B-3/TT) daya 30.000 kVA ke atasTraksi Tegangan Menengah (T/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Tinggi (T/TT) daya 30.000 kVA ke atasCurah Tegangan Menengah (C/TM) daya di atas 200 kVA dilebarkan ke Tegangan Rendah (C/TR) daya s.d. 200 kVA dan Tegangan Tinggi (C/TT) daya 30.000 kVA ke atas.

    (acd/das)

  • Pabrik Baterai EV RI Terbesar se-ASEAN, Subsidi BBM Bisa Hemat Sebanyak Ini

    Pabrik Baterai EV RI Terbesar se-ASEAN, Subsidi BBM Bisa Hemat Sebanyak Ini

    Jakarta –

    Indonesia punya target yang besar untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dunia. Target ini bisa saja terwujud berkat adanya pabrik sel baterai EV yang ada di Karawang, Jawa Barat.

    Pabrik ini dimiliki Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, melalui perusahaan patungan mereka PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power dan sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (3/7) kemarin.

    Dalam salah satu unggahan akun Instagram Kementerian ESDM, dijelaskan pabrik sel baterai ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan mampu menghasilkan sekitar 50 ribu unit Kona Electric per tahun.

    “Keberadaan pabrik ini membawa masuk Indonesia ke kompetisi produksi baterai dan kendaraan listrik dunia, dan memulai babak baru sebagai pemain global di ekosistem EV cell baterai,” tulis Kementerian dalam unggahannya, dikutip Selasa (16/7/2024).

    Dengan kehadiran pabrik ini juga, Indonesia diperkirakan bisa menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga Rp 131 miliar per tahun. Tidak hanya itu, Indonesia juga mampu mengurangi kebutuhan impor BBM hingga 45 juta liter per tahun.

    “Dengan produksi Kona Electric 50 ribu unit per tahun akan menambah kapasitas produksi Indonesia secara signifikan. Imbasnya mengurangi emisi CO2 sekitar 160.000 ton/tahun, menghemat subsidi BBM hingga Rp 131 miliar/tahun, mengurangi impor BBM sebanyak 45 juta liter/tahun,” jelas mereka.

    Belum lagi, pabrik produksi baterai mobil listrik terbesar di ASEAN ini juga mampu menyerap sekitar 2.800 tenaga kerja. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat pabrik tersebut nantinya akan menambah jumlah produksi dan investasi.

    “Investasi produk sel Baterai dengan kapasitas 30 GWh. Tahap pertama 10 GWh, nilai investasi US$ 1,2 miliar. Tahap kedua 20 GWh, nilai investasi US$ 2 miliar,” tulis Kementerian ESDM.

    (fdl/fdl)

  • Kementerian ESDM Hibahkan 3.000 Lampu LED ke Masyarakat Blitar

    Kementerian ESDM Hibahkan 3.000 Lampu LED ke Masyarakat Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghibahkan 3.000 unit lampu Light Emitting Diode (LED) untuk masyarakat Kota Blitar. Ribuan lampu itu diberikan kepada warga yang berpenghasilan rendah serta memiliki rumah tidak layak huni.

    Penyerahan hibah lampu LED dilakukan secara simbolis oleh Sekda Kota Blitar Priyo Suhartono bersama Koordinator Komponen III Project ADLIGHT, Kementerian ESDM, Amanda Justicia.

    Dalam keterangannya, Amanda Justicia menjelaskan hibah lampu LED ini diberikan untuk 5 daerah di wilayah Jawa Timur, salah satunya di Kota Blitar. Langkah ini menjadi bentuk komitmen Kementerian ESDM dalam mewujudkan konservasi energi lewat penggunaan lampu rumah tangga.

    “Sasarannya diutamakan bagi warga berpenghasilan rendah dan memiliki rumah tidak layak huni,” kata Amanda, Sabtu (27/4/2024).

    Amanda menyebut, lampu LED dari Kementerian ESDM memiliki kelebihan mengurangi 50 persen lebih daya lampu pijar, neon maupun CFL. Pihaknya berharap bantuan hibah ini dapat memberikan penerangan yang cukup di rumah warga dengan penggunaan daya rendah.

    “Kita berikan hibah berupa 3.000 unit lampu LED untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga rumah tidak layak huni” tegas Amanda.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan 3.000 lampu LED dari Kementrian ESDM. Menurutnya, rimbuan lampu LED itu memiliki daya 10 – 50 watt.

    Priyo akan segera berkoodinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Blitar untuk menyiapkan teknis penyalurannya ke masyarakat. “Pagi ini tim Kementerian SDM yang memberikan bantuan hibah berupa lampu LED sebanyak 3.000 unit lampu mulai 10 watt hingga 50 watt” terang Priyo. [owi/suf]

  • Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas dan Lahar, Hindari Besuk Sat Lumajang

    Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas dan Lahar, Hindari Besuk Sat Lumajang

    Lumajang (beritajatim.com) – Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dr. Ir. Muhammad Wafid A.N., M.Sc menjelaskan Pada Kamis, 28 Maret 2024 pukul 15.18 WIB telah terjadi erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur.

    Erupsi berupa Awan Panas dengan jarak luncur tidak diketahui dikarenakan visual G. Semeru tertutup kabut.

    “Erupsi terekam di seismogram dengan amplitude maksimum 37 mm dan durasi 27 menit, tinggi kolom abu erapsi tidak dapat teramati karena G Semeru tertutup kabut,” kata Dr Ir Muhammad Wafid A.N dalam keterangan tertulis, Jumat (29/3/2024).

    Aktivitas Gunung Semeru memperlihatkan bahwa aktivitas erupsi, awan panas dan guguran lava masih terjadi, namun secara visual jarang teramati karena terkendala dengan cuaca yang berkabut.

    “Selain berpotensi terjadi awan panas, potensi terjadinya aliran lahar juga masih tinggi mengingat curah hujan yang cukup tinggi di Gunung Semeru,” tambah Dr Ir Muhammad Wafid A.N.

    Akumulasi material hasil erupsi (letusan dan aliran lava) maupun pembentukan “scoria cones” berpotensi menjadi guguran lava pijar atau pun awan panas.

    Material guguran lava dan atau awan panas yang sudah terendapkan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, berpotensi menjadi lahar jika berinteraksi dengan air hujan.

    Selain itu, interaksi endapan material guguran lava atau awan panas yang bersuhu tinggi dengan air sungai akan berpotensi terjadinya erupsi sekunder.

    Dalam periode ini jumlah gempa yang terekam menunjukkan bahwa aktivitas kegempaan di G. Semeru masih tinggi, terutama gempa Letusan.

    Guguran dan Harmonik Gempa Vulkanik Dalam dan Harmonik yang masih terekam mengindikaskan masih adanya suplay di bawah permukaan Gunung Semeru bersamaan dengan pelepasan material ke permukaan serta adanya proses penumpukaan material hasil letusan di sekitar kawah Jonggring Selako.

    Pemantauan deformasi dengan peralatan Tiltmeter dan GPS kontinyu peda periode ini masih berfluktuası, namun diakhir periode pengamatan menunjukan adanya pola yang relatif menurun pada bagian bawah tubuh Gunung Semeru dan di bagian atas menunjukkan proses inflast, yang berkorelasi dengan terus terjadinya perpindahan tekanan dan dalam tubuh gunungapi ke permukaan bersamaan dengan keluarnya material saat terjadi erupsi dan hembusan.

    Berdasarkan hasil analisis den evaluasi maka tingkat aktivitas G Semeru tetap peda Level (age) dengen rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi ancaman bahaya terkini.

    Sehubungan dengan tingkat aktivitas Gunung Semeru pada Level III Siaga maka direkomendasikan.

    1. Masyarakat/pengunjung/wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokansejauh 13km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dan tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak

    2. Masyarakat tidak beraktivitas dalam radius 5 Km dari kawah/puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu (pijar)

    3. Masyarakat mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.(ted)

  • Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Dewan Pers Minta Menteri Bahlil Berikan Hak Jawab ke Tempo

    Jakarta (beritajatim.com) – Dewan Pers meminta Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan hak jawab terkait laporan utama Majalah Tempo edisi 4-10 Maret 2023 bertajuk ‘Tentakel Nikel Menteri Bahlil’. Dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 7/PPR-DP/III/2024, Dewan Pers menyatakan liputan Tempo tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik secara prosedural.

    Rekomendasi hak jawab diminta Dewan Pers Bahlil tak memberikan ruang klarifikasi sebelum liputan tersebut terbit. Ia mengabaikan tujuh upaya Tempo meminta konfirmasi dan jawaban atas seluruh informasi dalam liputan itu, melalui surat ke kantor dan rumah dinasnya, dua kali mencegatnya seusai debat calon presiden, lewat staf khususnya, dan melalui seorang politikus senior.

    “Permintaan wawancara sudah kami ajukan sejak pada 15 Januari hingga akhir Februari 2024,” kata Setri.

    Pada 29 Februari 2024, Bahlil baru memberikan pernyataan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pernyataan itu pun sudah dimasukkan dalam tulisan di Majalah Tempo.

    Karena itu, dalam putusannya, Dewan Pers meminta Menteri Bahlil, sebagai pejabat publik, lebih terbuka kepada pers ketika diminta penjelasan atau konfirmasi atas sebuah informasi.

    “Agar tercipta keberimbangan, keakuratan dalam pemberitaan dan terhindar dari penghakiman,” demikian tertulis dalam PPR Dewan Pers.

    Menurut Dewan Pers penyembunyian identitas narasumber dalam liputan tersebut telah sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers menilai keterangan pada sampul edisi tersebut tidak akurat karena menyebut Menteri Bahlil telah mencabut ribuan izin nikel.

    Padahal, khusus tambang nikel, hingga Januari lalu hanya berjumlah 109 izin. Dewan Pers merekomendasikan Tempo memuat hak jawab disertai permintaan maaf kepada Menteri Bahlil dan pembaca atas kekeliruan dalam kalimat tersebut.

    Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers memutuskan Tempo wajib memuat hak jawab Menteri Bahlil atas pelbagai informasi yang terdapat dalam liputan tersebut.

    “Kami siap memberikan ruang hak jawab Menteri Bahlil secara proporsional seperti putusan Dewan Pers,” kata Pemimpin Redaksi Tempo Setri Yasra pada 18 Maret 2024.

    Liputan Tempo menyorot kebijakan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Menteri Bahlil sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Investasi dan Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Investasi. Selain kewenangan mencabut izin, Menteri Bahlil juga berwenang menghidupkan kembali IUP dengan syarat tertentu.

    Kepada Tempo, para pengusaha mengaku diminta uang atau saham oleh Menteri Bahlil dan orang-orang dekatnya jika ingin izin tersebut dihidupkan kembali. Ada sebelas narasumber yang memberikan informasi kepada Tempo dan telah dicek akurasinya. Dewan Pers menilai Tempo telah melakukan uji informasi atas pengakuan-pengakuan tersebut.

    Setri Yasra mengatakan siap memberikan ralat atas keterangan di bawah judul sampul tersebut. Sebab, kata dia, dari keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dari 2.078 izin yang dicabut Menteri Bahlil, sebanyak 1.749 berupa izin pertambangan mineral.

    Selain mengadukan majalah Tempo, Menteri Bahlil juga mengadukan siniar Bocor Alus Politik yang membahas topik yang sama. Bocor Alus merupakan siniar jurnalistik Tempo yang tayang di YouTube setiap Sabtu dan menjadi pengantar topik liputan majalah Tempo yang terbit setiap Ahad.

    Atas tayangan Bocor Alus Politik, Dewan Pers menyatakan memenuhi kewajiban etik dengan menayangkan upaya konfirmasi berupa teks dalam tayangan tersebut. [beq]

  • PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM

    PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM

    Jakarta, CNN Indonesia —

    PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PT PP menyetop sementara pembangunan gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membuat kantor Kementerian ESDM retak.

    Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan pihaknya menyetop sementara pembangunan tersebut sejak Selasa (30/1). Kontraktor proyek BSI Tower itu juga mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

    “Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama ahli geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlement ini agar terkendali ke depannya. Tentunya, kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage (ESDM),” ungkapnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2).

    Perusahaan mengatakan pihaknya ditunjuk sebagai kontraktor pemenang tender Gedung BSI dengan skema Build, Operate, Transfer (BOT) selama 30 tahun. Proyek di Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat itu dimulai pada 9 November 2023 lalu.

    Mereka mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Perusahaan juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

    “PT PP tetap berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur keselamatan bangunan dan memperhatikan lingkungan sekitar sesuai pedoman Quality, Health, Safety, dan Environment,” tegas Effendi.

    “Oleh karena itu, kami bersama ahli geoteknik didampingi juga oleh PUPR akan melakukan evaluasi secara lebih mendetail, merencanakan perkuatan pekerjaan basement untuk menghindari penurunan tanah dan dampak terhadap bangunan sekitarnya, terutama Gedung Heritage Kementerian ESDM. Kami juga berkomitmen untuk selalu kooperatif dengan semua stakeholder di proyek pembangunan BSI Tower ini,” tutupnya.

    Pembangunan BSI Tower itu memang membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

    Menurut Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Kementerian PUPR tengah mengidentifikasi mendalam dampak dari pembangunan Gedung BSI terhadap kantor Kementerian ESDM.

    Ia menyebut pembuktian penelitian itu akan melihat apakah kerusakan yang timbul membahayakan atau tidak, juga untuk memudahkan proses restorasi.

    (skt/sfr)

  • Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup

    Ekonomi Warga Drop Usai Tambang Nikel Blok Mandiodo Milik Antam Tutup

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ombudsman RI mengungkap penutupan tambang nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat ekonomi warga sekitar sulit.

    Adapun aktivitas tambang di blok tersebut dihentikan sementara buntut kasus korupsi sejak pertengahan 2023 lalu.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menuturkan pihaknya telah melakukan pantauan langsung di lapangan pada September 2023. Hasilnya, perwakilan tokoh masyarakat Desa Mandiodo menyebut penutupan tambang berdampak pada perekonomian warga.

    “Bahwa sebelum adanya penghentian operasional sementara penutupan di Blok Mandiodo perputaran ekonomi masyarakat setempat berjalan dengan baik dan setelah adanya penutupan operasional tambang tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat sangat buruk,” tutur Hery dalam acara Penyampaian Hasil Tinjauan Lapangan Ombudsman RI di Lokasi Tambang Nikel Antam Blok Mandiodo, Selasa (23/1).

    Sementara, berdasarkan keterangan perwakilan masyarakat Desa Tapuemea, jumlah pengangguran kian meningkat setelah tambang ditutup. Pasalnya, pekerjaan dan penghasilan masyarakat setempat bergantung kepada pertambangan.

    Hery mengatakan masyarakat sekitar tambang pun tidak bisa lagi bertani karena semua lahan sudah tidak produktif. Hal itu disebabkan oleh rusaknya ekosistem dan lingkungan buntut aktivitas tambang.

    Ia juga menuturkan pertambangan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat setempat. Sebab, masyarakat dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Masyarakat setempat berharap operasional tambang di Blok Mandiodo Kembali berjalan lagi seperti semula,” imbuh Hery.

    Hery menuturkan keluhan yang sama juga disampaikan oleh perwakilan masyarakat Desa Tapunggaya. Ia menyebut kondisi ekonomi warga di desa itu cukup baik sebelum ada penutupan tambang.

    “Bahwa setelah adanya penutupan operasional tambang di Blok Mandiodo lebih banyak negatifnya daripada positifnya,” tutupnya.

    Oleh karena itu, Ombudsman pun memberi sarana agar Kementerian ESDM dan Antam mengaktifkan kembali kegiatan operasional tambang Blok Mandiodo.

    Namun, pengaktifan kembali itu harus dengan mengevaluasi dan memperbaiki pengelolaannya sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Begitu juga terhadap proses penegakan hukum dalam kasus Blok Mandiodo harus dijalankan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Hery.

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan dirjen mineral dan batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin (RJ) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi terkait tambang nikel ilegal.

    Adapun tambang nikel ilegal itu berada di wilayah IUP Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

    Selain Ridwan, Kejagung juga menetapkan HJ sebagai Sub Koordinator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian ESDM sebagai tersangka.

    Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan pengusaha asal Brebes Windu Aji Sutanto (WAS) sebagai tersangka. Selain itu, ada juga pejabat Kementerian ESDM lainnya yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    Ia adalah SM selaku Kepala Geologi Kementerian ESDM sekaligus mantan Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

    Sementara itu, beberapa tersangka lainnya merupakan HW selaku General Manager PT Antam UPBN Konawe Utara, GAS selaku pelaksana lapangan PT LAM, AA selaku Direktur PT Kabaena Kromit Pratama, dan OS selaku Direktur PT LAM.

    (mrh/pta)

  • Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengatakan bakal mengatasi banyaknya tambang ilegal dengan cara mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mereka.

    Gibran mengklaim mencabut IUP adalah solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal dan diduga terlibat praktik korupsi.

    Gibran memberi landasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4), juga Pancasila sila keempat serta kelima. Dia beralasan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran ingin sumber daya alam dimanfaatkan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

    “Kita juga harus jalankan peraturan menteri investasi nomor 1 tahun 2022 intinya kami ingin perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal dan perusahaan lokal jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan usaha lokal dan UMKM setempat,” ujarnya.

    Gibran melontarkan hal tersebut saat merespons jawaban cawapres nomor urut tiga Mahfud MD terkait strateginya untuk mengatasi tambang ilegal.

    Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan, karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal.

    Lantas apakah tambang ilegal sebenarnya memiliki IUP?

    Pada faktanya, semua pertambangan ilegal tak memiliki IUP. Hal ini diungkapkan oleh aktivis lingkungan hidup Greenpeace Indonesia.

    Melalui cuitan di media sosial X, Greenpeace menyebut tak mungkin mencabut IUP karena para pengusaha nakal tersebut adalah ilegal.

    “Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), jadi apanya yang mau dicabut? @gibran_tweet #DebatCawapres,” tulis Greenpeace melalui cuitannya.

    [Gambas:Twitter]

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 96 lokasi di antaranya merupakan tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

    Sedangkan sisanya atau sebanyak 2.645 lokasi tambang ilegal mineral yang tersebar merata di hampir seluruh provinsi.

    “Dan melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan 133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya yang akan diidentifikasi,” ujarnya dalam webinar beberapa waktu silam.

    Lebih lanjut ia menyampaikan kegiatan pertambangan tanpa izin itu memiliki banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

    Tidak cuma itu, tambang ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup, antara lain mengakibatkan banjir, longsor, dan mengurangi kesuburan tanah.

    Aktivitas pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lahan.

    (del/agt)