Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Harga BBM Non Subsidi di Seluruh SPBU Kompak Naik, ESDM Buka Suara

    Harga BBM Non Subsidi di Seluruh SPBU Kompak Naik, ESDM Buka Suara

    Jakarta CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara perihal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang dilakukan oleh sejumlah badan usaha mulai 1 November 2024.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM non subsidi merupakan ranah badan usaha. Hanya saja, pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga tidak boleh melebihi batas atas yang telah ditetapkan.

    “Kan pemerintah menetapkan batasan ya. Kita menerapkan batasan, wilayah menaikkan menetapkannya berapa di badan usaha wilayahnya, mereka yang tidak boleh itu melewati,” kata Dadan ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Sebagaimana diketahui, sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak menaikkan harga produk BBM non subsidi. Penyesuaian harga tersebut berlaku pada 1 November 2024.

    Pertamina misalnya, Pertamax Turbo dipatok menjadi Rp 13.500 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.250 per liter. Berikutnya Pertamax Green 95 dipatok menjadi Rp 13.150 per liter, dari yang sebelumnya Rp 12.700 per liter.

    Kemudian, BBM Dexlite kini dibanderol Rp 13.050 per liter, dari yang sebelumnya Rp 12.700 per liter. Lalu, Pertamina DEX dibanderol Rp 13.440 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.150 per liter.

    Sementara itu, harga BBM non subsidi Pertamax (RON 92) per 1 November 2024 ini masih tetap di harga Rp 12.100 per liter, tidak mengalami perubahan dari periode Oktober 2024 lalu.

    Begitu juga dengan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite (RON 90) masih dibanderol pada harga Rp 10.000 per liter dan BBM Solar Subsidi Rp 6.800 per liter.

    Berikut daftar terbaru harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR Per 1 November 2024:

    BBM Pertamina DKI Jakarta:

    Biosolar: Rp 6.800 per liter

    Pertalite: Rp 10.000 per liter

    Pertamax (RON 92): Rp 12.100 per liter

    Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.500 per liter

    Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 13.150 per liter

    Dexlite: Rp 13.050 per liter

    Pertamina DEX: Rp 13.440 per liter.

    BBM Shell

    Shell Super: Rp 12.290 per liter

    Shell V-Power: Rp 13.310 per liter

    Shell V-Power Diesel: Rp 13.510 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    Shell Diesel Extra: Rp 13.170 per liter (hanya di Jawa Timur)

    Shell V-Power Nitro:+ Rp 13.540 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    BBM BP-AKR

    BP Ultimate: Rp 13.310 per liter

    BP 92: Rp 12.290 per liter

    BP diesel: Rp 13.170 per liter (hanya di Jawa Timur)

    BP Ultimate Diesel: Rp 13.510 per liter (Jabodetabek).

    BBM Vivo

    Revvo 95: Rp 13.200 per liter

    Revvo 92: Rp 12.200 per liter

    Revvo 90: Rp 12.090 per liter

    (pgr/pgr)

  • Akademisi Anti Korupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming

    Akademisi Anti Korupsi Ikut Bersuara Bebaskan Mardani Maming

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus Zarof Ricar yang baru ini mengejutkan publik, memperkuat kajian para akademisi anti korupsi dan guru besar terkait kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam kasus Mardani H Maming.

    Mengingat, perkara yang menjerat Mardani H Maming ini menyoal perizinan tambang. Dimana perizinan itu telah melalui kajian di daerah hingga pusat.

    Bahkan, IUP yang dikeluarkan telah mendapatkan sertifikat clear and clean (CNC) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selama 11 tahun.

    Diketahui dari fakta persidangan, proses peralihan IUP ini juga telah mendapatkan rekomendasi dari kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Tanah Bumbu yang menyatakan bahwa proses tersebut sudah sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, ditambah paraf dari Sekda, Kabag Hukum, dan Kadistamben

    Fakta tersebut, memunculkan kritik dari Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran, Prof. Romli Atmasasmita. Ia mengkritik dalam penanganan hukum dalam kasus Mardani Maming, ada sejumlah kekeliruan yang sangat serius.

    “Menurut saya, ada delapan kekeliruan yang bisa dikategorikan sebagai kesesatan dalam penerapan hukum,” ungkapnya.

    Prof Romli menilai bahwa proses penuntutan kasus ini dipaksakan dengan penerapan pasal yang kurang tepat. Menurutnya penerapan Pasal 12 b UU Nomor 20 tahun 2001 oleh Hakim Kasasi dalam perkara Mardani Maming mestinya tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan pendekatan wessensschau .

    Pasal tersebut, lanjutnya bertujuan untuk memberikan efek pencegahan agar penyelenggara negara menjalankan tugas sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum menerapkan UU Tipikor Tahun 1999/2001.

    “Jadi, pola pemikiran sistematis, historis, dan teleologis dalam putusan Kasasi perkara Nomor 3741/2023 atas nama Mardani Maming tidak dijalankan. Putusan tersebut sudah memenuhi alasan adanya novum serta kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim,” ujarnya.

    Senada dengan Prof Romli, Guru besar Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Prof Yos Johan Utama, menyebut, putusan dalam perkara itu syarat dengan kekeliruan.

    Berdasarkan kajiannya, mantan Rektor Undip ini, mengkritisi penghukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Mardani H Maming terkait pasal yang dijeratkan kepada terdakwa.

    Menurutnya, majelis hakim pidana diduga khilaf dan keliru karena ketentuan yang dijadikan dasar dituduhkan kepada terpidana yakni pasal 97 ayat 1 undang-undang 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batubara adalah salah Alamat, karena larangan itu ditujukan hanya untuk pemegang IUP dan IUPK

    “Fakta yuridis menunjukkan bukti bahwa Mardani H. Maming selaku Bupati dan sekaligus pejabat tata usaha negara mempunyai kewenangan atributif menerbitkan IUP dan IUPK sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat 1 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan, mineral dan batu bara,” jelasnya.

    Prof Yos menjelaskan, dalam kasus yang menjerat Mantan Ketum BPP HIPMI yang saat itu menjabat sebagai Bupati merupakan orang yang memberikan bukan yang memegang izin.

    Dengan demikian Prof Yos Johan berpendapat agar putusan hakim tersebut dapat dikaji ulang, sebab Mardani H Maming diketahui sebagai pihak yang mengeluarkan izin seharusnya tidak bisa dijerat dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam UU tersebut.

    Terpisah, Aktivis hak asasi manusia (HAM) Todung Mulya Lubis menyoroti terjadinya miscarriage of justice (peradilan sesat) dalam penanganan perkara korupsi atas nama Mardani H Maming, mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Periode 2010-2015 dan 2016-2018.

     

  • Pertamina Patra Niaga wilayah Maluku-Papua selesaikan 40 titik BBM Satu Harga

    Pertamina Patra Niaga wilayah Maluku-Papua selesaikan 40 titik BBM Satu Harga

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Pertamina Patra Niaga wilayah Maluku-Papua selesaikan 40 titik BBM Satu Harga
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga kembali menambah jumlah lembaga penyalur BBM Satu Harga dengan meresmikan 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang dioperasikan pada tahun 2024 dengan sebaran tambahan titik BBM Satu Harga tersebar di Klaster Maluku – Papua (14 titik), Klaster Sulawesi – Nusa Tenggara (12 titik), Klaster Kalimantan (7 titik) dan Klaster Sumatera (7 titik).

    Peresmian dilakukan secara serentak di 4 lokasi diantaranya Ternate untuk klaster Maluku Papua, Padang untuk klaster Sumatera, Kubu Raya untuk klaster Kalimantan dan Banggai Kepulauan untuk klaster Sulawesi & Nusa Tenggara pada Rabu, 30 Oktober 2024.

    Peresmian Lembaga Penyalur BBM Satu Harga untuk Klaster Maluku Papua di Ternate ini diresmikan langsung oleh Wakil Menteri ESDM RI, Yuliot Tanjung, Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dan Sekda Provinsi Maluku Papua, Abubakar Abdullah.

    Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan mengatakan, sejak tahun 2017 hingga September 2024, Pertamina Patra Niaga telah mengoperasikan 542 lembaga penyalur BBM Satu Harga yang tersebar di Sumatera sebanyak 84 titik, Kalimantan 108 titik, Sulawesi 58 titik, Nusa Tenggara 98 titik, Maluku 78 titik dan Papua 111 titik, serta Jawa dan Bali sebanyak 5 titik. 

    Hingga akhir tahun 2024, ditargetkan sebanyak 573 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga dioperasikan oleh Pertamina Patra Niaga. “Kami berkomitmen hingga akhir tahun 2024, target 71 titik BBM Satu Harga pada 2024 ini dapat terselesaikan tepat waktu,” ucap Riva dalam peresmian lembaga penyalur BBM Satu Harga, di Fuel Terminal Ternate, Maluku Utara, pada Rabu (30/10).

    Riva menambahkan, Program BBM Satu Harga merupakan komitmen dan bukti nyata kehadiran Pertamina dalam memastikan ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    “Peresmian 40 lembaga penyalur BBM Satu Harga ini merupakan wujud komitmen berkelanjutan Pertamina dalam memastikan accessibility, affordability dan acceptability energi bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tambah Riva seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (31/10).

    Melalui BBM Satu Harga, Pertamina Patra Niaga berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia.

    “Kami juga berterima kasih atas dukungan Kementerian ESDM, BPH Migas, Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder terkait yang telah berkolaborasi dalam mewujudkan dan memastikan penyaluran BBM Satu Harga berjalan dengan lancar sehingga multiplier effect bagi masyarakat atas kehadiran energi ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Riva.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri Bahlil Minta Lapangan Geng North Bisa Onstream sebelum 2027

    Menteri Bahlil Minta Lapangan Geng North Bisa Onstream sebelum 2027

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berharap lapangan Geng North bisa onstream sebelum 2027.

    Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara.

    Lapangan Geng North masuk dalam wilayah kerja (WK) North Ganal, Lapangan Gehem WK Ganal, dan WK Rapak. Adapun ketiganya termasuk dalam North Hub Development Project Selat Makassar.

    Benny menuturkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Hulu Migas, lapangan Geng North sejatinya ditargetkan bisa onstream pada 2027. Pasalnya, lapangan tersebut mengandung cadangan migas besar.

    Namun, Bahlil ingin lapangan itu bisa onstream dalam waktu lebih singkat demi mendorong produksi migas Tanah Air.

    “Nah, PR kami yang dikasih untuk proyek jangka pendek ini oleh Pak Menteri [Bahlil] itu adalah bisa enggak [onstream] lebih awal gitu lho,” kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Oleh karena itu, SKK Migas terus memutar otak dan melakukan berbagai kajian. Selain itu, SKK Migas juga turut mengadakan diskusi dengan para CEO kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Benny menuturkan diskusi itu salah satunya untuk membahas hambatan dalam pengembangan lapangan migas. Dia menyebut saat ini terdapat sejumlah KKKS yang belum mengembangkan lapangan.

    Dia pun mengatakan SKK Migas berjanji membantu jika memang ditemukan kendala dalam pengembangan tersebut.

    “Pertama kami tahu itu pasti ada masalah gitu ya. Apakah volumenya kekecilan atau kondensat-nya remote atau ada masalah-masalah lain. Karena kalau enggak masalah, kalau baik-baik aja, pasti enggak perlu disuruh, sudah dikerjakan oleh investor,” jelas Benny.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui Plant of Development (PoD) atau rencana pengembangan lapangan pertama Geng North Wilayah Kerja North Ganal, Lapangan Gehem Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. 

    Keputusan ini tercantum lewat Surat Menteri ESDM Nomor : T-351/MG.04/MEM.M/2024 sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas nomorSRT-0318/SKKIA0000/2024/S1 perihal Rekomendasi PoD North Hub Development Project Selat Makassar.  

    Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan persetujuan PoD tersebut menjadi pencapaian penting untuk industri hulu migas sehingga dapat mendukung ketahanan energi pada Indonesia Emas 2045. 

    “Pemberian persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam waktu 10 bulan POD nya sudah disetujui,” kata Hudi dalam keterangan resminya, Jumat (23/8/2024).

    Menurutnya, PoD lapangan tersebut juga menjadi upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi salah satu strategi yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke produksi. 

    Hudi menerangkan, persetujuan PoD ini membawa masuk investasi raksasa ke Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk-cost) sebesar US$11.847 juta dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN dan PBB) sebesar US$5.643 juta.  

    Alhasil, total investasi proyek ini sebesar US$17.490 juta atau sekitar Rp280 triliun (kurs US$=Rp 16.000). Adapun, total sunk-cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar US$ 859 juta.  

    “Investasi Rp280 triliun tentu sangat besar karena 2,5 kali lebih besar dari pada investasi kereta cepat Jakarta Bandung yang sekitar Rp112 triliun,” tutur Hudi.  

    Proyek ini berpotensi menghasilkan pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) mencapai sekitar US$39.457 juta atau setara dengan Rp631 triliun. Sementara itu, dari pendapatan tersebut alokasi bagian Pemerintah sebesar US$12.993 juta atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5% dari gross revenue. 

    Adapun, bagian kontraktor adalah US$8.128 juta atau sekitar 19,7% dari gross revenue dan biaya cost recovery sebesar US$18.336 juta atau sekitar 44,4%.

  • PGN-Unud kolaborasi kembangkan kapabilitas pengelolaan energi

    PGN-Unud kolaborasi kembangkan kapabilitas pengelolaan energi

    Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depanJakarta (ANTARA) – PT PGN Tbk dan Universitas Udayana atau Unud berkolaborasi dalam rangka mengembangkan kapabilitas pengelolaan energi untuk mencari solusi sekaligus terobosan energi.

    Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pengelolaan energi di masa depan bagi PGN perlu berkolaborasi dengan civitas academica untuk mengembangkan riset yang inovatif.

    “Kolaborasi PGN dengan Universitas Udayana juga untuk menyiapkan SDM yang unggul untuk pengelolaan energi ke depan. Maka, pada kesempatan ini juga dapat meningkatkan kerja sama korporasi dengan calon-calon masa depan pengelola energi nasional,” ujarnya saat kegiatan Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC 2024).

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Pembinaan Ditjen Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menerangkan tantangan penggunaan EBT di masa depan adalah keekonomian dan menyinergikan pengaturan hulu dan hilir.

    “Kami mendapat tugas dari Presiden untuk melaksanakan swasembada energi. Karena energi impor akan menggerus ekonomi Indonesia dan tugas kita bersama untuk menjaga pengelolaan energi melalui program diversifikasi energi,” ujarnya.

    Menurut Mirza, untuk menuju net zero emission 2060, poin pentingnya adalah transisi energi.

    “Key point-nya adalah adalah gas bumi sebagai energi fosil paling ramah lingkungan. Itu lah kenapa, PGN men-deliver energi yang lebih baik dari sisi lingkungan,” ujarnya.

    Kemudian, dari sisi cadangan, saat ini dan beberapa waktu ke depan, cadangan gas mencukupi. Namun, memiliki tantangan yaitu infrastruktur untuk menyalurkan gas sampai ke masyarakat menuju NZE 2060.

    “Kerja sama di berbagai aspek, secara khusus di bidang riset energi baru terbarukan menjadi komitmen bersama dalam mengurangi jejak karbon dan bumi yang lebih baik. Universitas Udayana sebagai bagian dari masyarakat akademik dalam lembaga pendidikan, bersama dengan PGN, bersinergi, saling melengkapi atau satu sama lain agar edukasi, kesadaran dan peningkatan wacana concern transisi energi yang tengah kita hadapi saat ini dapat bergulir dengan lancar,” tambah Rektor Unud Prof I Ketut Sudarsana.

    PGN dan Universitas Udayana sepakat bahwa gas bumi sebagai energi transisi yang dapat membawa perubahan nyata dalam menyongsong energi baru terbarukan di masa depan.

    Kerja sama juga diharapkan dapat membawa generasi ke depan untuk peduli terhadap isu energi dan siap memasuki dunia kerja di tengah arus digitalisasi.

    “Semoga kerja sama dapat menjadi awal energi baik bagi kita semua,” sebut Ketut.

    Arief menambahkan PGN dan Unud dapat membuahkan kerja sama yang konstruktif untuk mendukung upaya perusahaan dalam pengembangan pemanfaatan gas bumi.

    Selain itu, dapat memperluas sosialisasi pemanfaatan gas bumi di kalangan anak-anak muda khususnya mahasiswa Unud.

    Khusus di Bali, PGN melakukan introduksi produk gas bumi beyond pipeline yaitu CNG dan LNG, mengingat belum adanya infrastruktur pipa dan sumber gas di Pulau Bali.

    “Dalam rangka menyiapkan solusi energi menuju energi baru terbarukan, salah satu peluang untuk dikolaborasikan adalah energi hidrogen. PGN juga akan mengarah ke sana sebagai bagian dari strategi step out atau inisiatif untuk low carbon business untuk mendukung NZE 2060,” sebut Arief.

    Baca juga: PGN jaga kinerja positif pada triwulan III 2024
    Baca juga: PGN siap bangun jargas nasional untuk kurangi subsidi energi

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Geber Biodiesel, ESDM Pastikan Jatah CPO untuk Ekspor Tak Akan Dikorbankan

    Geber Biodiesel, ESDM Pastikan Jatah CPO untuk Ekspor Tak Akan Dikorbankan

    Bisnis.com, TERNATE – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan biodiesel ke depan tidak akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (CPO) untuk kebutuhan pangan maupun ekspor.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk meningkatkan kadar pemanfaatan biodiesel sebagai alternatif bahan bakar minyak, dari saat ini di level 35% atau B35 menjadi B40, B50, bahkan hingga B100.

    Namun demikian, dia memastikan pengembangan bahan bakar nabati berbasis CPO itu akan tetap memperhitungkan ketersediaan pasokan CPO di dalam negeri.

    “Kami akan petakan dari existing [kapasitas produksi] berapa kemampuannya. Dari kemampuan yang ada, kalau kita meningkatkan jadi B50 itu kira-kira berapa tambahan CPO-nya, masih ter-cover nggak produksi CPO yang ada,” ujar Yuliot saat ditemui di Ternate, Maluku Utara, Rabu (31/10/2024).

    Dia menuturkan, pemerintah sangat menyadari bahwa selain harus memenuhi pasokan CPO untuk kebutuhan pangan dalam negeri, pelaku usaha juga harus memenuhi pasokan untuk ekspor yang telah terkontrak. Untuk itu, pemerintah akan memastikan kebijakan mandatori biodiesel tidak menggerus pasokan CPO untuk ekspor.

    “Kalau sudah berkontrak kan wajib dipenuhi ya, kita kan juga harus menjaga bagaimana kepercayaan mitra usaha dari pelaku usaha dalam negeri,” jelas Yuliot.

    Lebih lanjut, Yuliot mengatakan, pemerintah nantinya akan lebih mengoptimalkan produksi sawit dari kebun-kebun masyarakat atau pelaku usaha yang belum memiliki pasar untuk pengembangan biodiesel.

    “Nanti kami arahkan produksi mereka itu untuk diolah di dalam negeri dalam rangka hilirisasi,” kata Yuliot.

    Adapun, pemerintah segera mengimplementasikan program mandatori pemanfaatan B40 atau campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati berbasis sawit 40% pada 1 Januari 2025. Sementara itu, untuk implementasi B50, pemerintah masih melakukan kajian.    

    “Kami akan lihat kesiapan industrinya yang masok. Kalau kami ada program, tapi rantai pasoknya nggak bisa memenuhi ya tidak jalan. Jadi kami harus pastikan seluruh program yang ditetapkan oleh pemerintah kami evaluasi data, klarifikasi check and recheck, kemudian dilaksanakan,” tutur Yuliot. 

  • Terungkap Alasan Timah Libatkan Penambang Rakyat

    Terungkap Alasan Timah Libatkan Penambang Rakyat

    Jakarta –

    Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

    Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

    Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

    Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

    Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

    “Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual,” tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

    Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

    Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

    Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

    Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

    Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

    “Karena biaya pengolahannya lebih murah,” sebut dia.

    Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

    Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

    Lihat Video: Tampang Eks Dirjen Kementerian ESDM Tersangka Korupsi PT Timah

    (rrd/rir)

  • Triwulan Ketiga 2024, PT Vale Catat Laba di Tengah Kondisi Harga yang Menurun

    Triwulan Ketiga 2024, PT Vale Catat Laba di Tengah Kondisi Harga yang Menurun

    Setelah divestasi selesai pada bulan Juni, Perseroan saat ini tengah melaksanakan proses pemisahan dari Vale Base Metal, yang melibatkan biaya satu kali. Namun, kami melakukan transisi secara menyeluruh untuk memastikan proses berjalan lancar dan efisien. Selain itu, kami terus berupaya meningkatkan daya saing operasi Sorowako dengan biaya tunai per unit pendapatan yang tetap kompetitif pada AS$9.536 per ton pada 9M24.

    Pada 30 September 2024, kas dan setara kas Perseroan mencapai AS$771,2 juta, turun darivAS$832,1 juta pada 30 Juni 2024. Pada triwulan ketiga tahun 2024, PT Vale menginvestasikan AS$82,4 juta untuk belanja modal, meningkat dari AS$61,0 juta pada triwulan kedua.

    Peningkatan ini terutama ditujukan untuk proyek-proyek pertumbuhan untuk pengembangan tambang di masa mendatang.

    Dalam tonggak penting bagi sejarah keberlanjutan, PT Vale mengumumkan pencapaian signifikan dalam perjalanan keberlanjutannya, dengan menerima peringkat risiko ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) yang direvisi sebesar 29,4 dari Sustainalytics, menempatkan perusahaan dalam kategori Risiko ESG Sedang.

    Hal ini menandai peningkatan signifikan dari klasifikasi sebelumnya. Khususnya,
    PT Vale menjadi satu-satunya perusahaan nikel Indonesia dalam sektor tersebut yang
    mencapai kategori sedang, yang selanjutnya menunjukkan kepemimpinan perusahaan dalam kinerja ESG di sektor pertambangan nikel.

    Selain itu, Perseroan juga menerima Penghargaan Subroto, penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian ESDM, dalam kategori pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

  • Bukan Gosip, Nikel Bahan Baku Baterai Tesla Memang dari RI

    Bukan Gosip, Nikel Bahan Baku Baterai Tesla Memang dari RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – CNGR Indonesia, produsen komponen baterai asal China yang turut memproduksi logam nikel di Indonesia, membeberkan bahwa pabrik kendaraan listrik kelas internasional seperti Tesla dan BYD secara tidak langsung memang menggunakan bahan material dari Indonesia.

    Direktur Hubungan Masyarakat CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengatakan, pihaknya memproduksi prekursor untuk baterai kendaraan listrik. Prekursor itu sendiri mengandung nikel sulfat yang berasal dari nickel matte yang diproduksi di Indonesia.

    Dengan begitu, Veronika menyebutkan bahwa baterai kendaraan listrik kelas kakap tersebut memang menggunakan salah satu komponen baterai dari Indonesia.

    “Jadi kami membuat prekursor, kemudian prekursor bahan utamanya adalah nikel sulfat kelas baterai. Nikel sulfat kelas baterai itu berasal dari nickel matte, nickel matte berasal dari Indonesia. Jadi bisa dikatakan bahwa memang nikel yang mereka pakai semua ya ada dari Indonesia,” bebernya dalam sebuah diskusi di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun, Veronika menekankan bahwa sejatinya pembuatan prekursor baterai kendaraan listrik tersebut juga melibatkan rantai pasok dari berbagai negara di dunia.

    “Tapi dalam proses-prosesnya itu, kami supply chain-nya ada di mana-mana. Ada di Indonesia, ada di Tiongkok, ada di Moroko, ada di Korea Selatan,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bahlil Lahadalia saat masih menjabat sebagai Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pernah mengungkapkan bahwa prekursor baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/ EV) yang diproduksi dari Indonesia akan dijual kepada pabrikan kendaraan listrik asal Amerika Serikat, Tesla.

    Bahlil menyebut, prekursor baterai yang dipasok untuk Tesla akan berasal dari pabrik pengolahan nikel di Kawasan Industri Weda Bay, Pulau Halmahera, Maluku Utara, milik Huayou Indonesia.

    “Kemarin dari Huayou sedang bangun prekusor di Maluku Utara untuk suplai permintaan Tesla, jadi ke depan 1 Januari 2025 Indonesia akan mengirim material bahan baterai prekusor dari Indonesia yaitu pabriknya di Weda Bay,” ungkapnya saat konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal II 2024 di Jakarta, Senin (29/04/2024).

    “Jadi sebenarnya bahan baku setengah jadi kita sudah 60-70% bahannya sudah kita kirim ke sana,” ujarnya.

    (wia)

  • Nikel RI Mendunia, Pabrik Negara Tetangga Malah Tutup!

    Nikel RI Mendunia, Pabrik Negara Tetangga Malah Tutup!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Nikel Indonesia berhasil melantai di bursa logam internasional, yakni London Metal Exchange (LME) sejak Mei 2024 lalu. Masuknya Indonesia dalam bursa logam dunia tersebut ternyata membuktikan bahwa nikel RI bisa bersaing dengan nikel dari negara-negara lainnya.

    Bahkan, di sisi lain, nikel hasil produksi negara tetangga malah kalah saing dari nikel Indonesia.

    Direktur Hubungan Masyarakat CNGR Indonesia Magdalena Veronika mengatakan, kini banyak perusahaan nikel di Australia “gulung tikar” akibat produk nikel mereka kurang kompetitif.

    “Nah ini memang berdampak juga kemarin sempat salah satu manufaktur yang di Australia, negara tetangga kita juga tutup. Sementara operasionalnya hingga tahun 2026, masih belum ada kepastiannya, nah itu salah satunya,” jelasnya dalam sebuah diskusi di Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Bahkan, Veronika membeberkan bahwa Australia mengeluh lantaran hasil nikel Indonesia bisa dijual dengan harga yang murah padahal memiliki kualitas yang tinggi.

    “Keluhan-keluhan dari negara tetangga kita, contohnya Australia. ‘Kamu gimana ini jualnya terlalu murah?’” kata dia.

    Memang, Veronika mengungkapkan harga nikel RI bila dibandingkan dengan harga nikel Australia, Indonesia menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas tinggi. Hal itu dinilai bisa menjadi daya tarik bagi konsumen nikel yang lebih memilih nikel Indonesia.

    “Nah harga kita jadi sangat kompetitif karena kualitasnya sedemikian murni, kualitas bagus tapi harganya bagus juga. Nah dibanding negara tetangga kita, Australia memang harganya di US$ 20 ribuan (per ton), nah itu mau gak mau ya tidak ada yang beli dong, pasti belinya yang bagus dan juga kompetitif,” ungkapnya.

    Adapun, Veronika menyebutkan bahwa nikel yang dihasilkan oleh pihaknya memang memiliki tingkat kemurnian hingga 99,99% yang mana nikel itu sendiri diolah hingga produk yang paling murni.

    “Otomatis harga kita sangat kompetitif di global,” bebernya.

    Asal tahu saja, sejumlah pemimpin perusahaan global mulai mengemukakan kerisauan karena gagal bersaing dengan nikel RI yang jauh lebih murah dengan cadangan yang melimpah.

    Produsen nikel asal Indonesia yang berbiaya rendah diyakini akan menyingkirkan pesaingnya dalam beberapa tahun ke depan.

    Kepala perusahaan tambang Perancis Eramet, Christel Bories, beberapa waktu lalu mengatakan hal itu akan mengukuhkan Indonesia sebagai produsen logam baterai mobil listrik yang dominan di dunia.

    Mengutip Financial Times, Bories mengatakan Indonesia mungkin akan menghasilkan lebih dari tiga perempat nikel murni kelas tertinggi di dunia dalam lima tahun dari sekarang. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi radikal bagi para pesaingnya di negara lain.

    “Ini benar-benar membuat sebagian besar pemain tradisional lama secara struktural tidak kompetitif di masa depan,” kata Bories kepada Financial Times awal tahun ini.

    Asal tahu saja, London Metal Exchange (LME) sudah menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia, dengan kode “DX-zwdx” pada Mei 2024 lalu. Meskipun namanya mungkin tidak begitu mudah diingat, masuknya merek baru ini dalam daftar pengiriman yang baik dari LME merupakan momen penting bagi industri global dan nikel Indonesia.

    Adapun nikel dengan tingkat kemurnian 99,8% nikel tersebut merupakan produksi dari PT CNGR Ding Xing New Energy. Perusahaan tersebut adalah usaha patungan antara grup bahan baterai China CNGR Advanced Material Co. dan Rigqueza International PTE Ltd.

    Produk utama dari perusahaan ini berupa Electrolytic Nickel. Berlokasi di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah, mereka memproduksi 50.000 ton logam lembaran penuh setiap tahun dengan spesifikasi tersebut.

    LME sendiri merupakan bursa berjangka dan opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Pada Agustus 2022, ada lebih dari 450 merek yang terdaftar di LME dari lebih dari 55 negara.

    Semua merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat, sebagaimana diuraikan oleh bursa.

    (wia)