Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Harga Asli BBM Solar Ternyata Bukan Rp 6.800/Liter, Cek Daftar Terbaru

    Harga Asli BBM Solar Ternyata Bukan Rp 6.800/Liter, Cek Daftar Terbaru

    Jakarta, CNBC Indonesia – Terhitung mulai 1 November, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia naik. Penyedia BBM seperti PT PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia kompak mematok harga baru.

    Kendati begitu, harga BBM jenis Solar Subsidi tidak mengalami kenaikan harga. Patokannya masih Rp 6.800/liter.

    Patokan harga itu jauh lebih rendah ketimbang harga keekonomiannya. Hal ini diungkap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa saat lalu.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan harga BBM Solar Subsidi saat ini masih dibanderol sebesar Rp 6.800 per liter.

    Padahal harga BBM Solar non-subsidi seperti Dexlite harganya telah berada di atas 10 ribu per liter. Terbaru, harga Dexlite yang dijual Pertamina dipatok Rp 13.050/liter.

    “Jadi Subsidi Solar itu tidak sampai terhadap angka keekonomiannya Solar. Subsidinya kan hanya 1.000/liter sekarang Rp 6.800/liter. Kan harga solar bukan Rp 7.800/liter. Lihat aja misalkan dexlite lain, itu kan angkanya di Rp 13-14 ribu per liter. Nah sisanya itulah yang disebut kompensasi,” kata dia beberapa waktu yang lalu.

    Berikut daftar terbaru harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP-AKR Per 1 November 2024:

    BBM Pertamina DKI Jakarta:

    Biosolar: Rp 6.800 per liter

    Pertalite: Rp 10.000 per liter

    Pertamax (RON 92): Rp 12.100 per liter

    Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.500 per liter

    Pertamax Green 95 (RON 95): Rp 13.150 per liter

    Dexlite: Rp 13.050 per liter

    Pertamina DEX: Rp 13.440 per liter.

    BBM Shell

    Shell Super: Rp 12.290 per liter

    Shell V-Power: Rp 13.310 per liter

    Shell V-Power Diesel: Rp 13.510 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    Shell Diesel Extra: Rp 13.170 per liter (hanya di Jawa Timur)

    Shell V-Power Nitro:+ Rp 13.540 per liter (kecuali di Jawa Timur)

    BBM BP-AKR:

    BP Ultimate: Rp 13.310 per liter

    BP 92: Rp 12.290 per liter

    BP diesel: Rp 13.170 per liter (hanya di Jawa Timur)

    BP Ultimate Diesel: Rp 13.510 per liter (Jabodetabek).

    (fab/fab)

  • Bahlil Beri Bocoran Perusahaan RI yang Bakal Pasok Prekursor ke Tesla

    Bahlil Beri Bocoran Perusahaan RI yang Bakal Pasok Prekursor ke Tesla

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah berencana melakukan ekspor prekursor baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) ke pabrikan Tesla milik Elon Musk.

    Bahlil menuturkan, prekursor yang nantinya diekspor ke Tesla nantinya bakal berasal dari pabrik smelter nikel milik Huayou Indonesia yang berada di di Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku Utara. 

    “Huayou (asal prekursor),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan bahwa persiapan pabrik Huayou sudah berada dalam tahap akhir.

    Untuk peresmian pabrik tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pabrik Huayou dijadwalkan selesai pada November atau paling lambat Desember tahun ini.

    “Sudah, sudah mampir selesai. Mungkin bulan depan ini peresmian pabriknya,” ujarnya.

    Kala Bahlil menjadi Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dia sempat mengungkap kabar tersebut pada kuartal I/2024 lalu. Menurut Bahlil, ekspor ke Tesla akan dilakukan pada 1 Januari 2025. 

    Prekursor yang dibuat di Indonesia tersebut merupakan bahan setengah jadi yang nilai tambahnya telah meningkat 60%-70%.

    “Huayou sedang bangun prekursor di Maluku Utara untuk menyuplai permintaan Tesla. Jadi ke depan 1 Januari 2025, Indonesia akan mengirim material bahan baterai prekusor dari pabriknya [Huayou] di Wedabay,” jelas Bahlil saat paparan Realisasi Investasi Triwulan II/2024 di Jakarta. 

  • Terlengkap, Daftar Harga BBM Pertamina Penyesuaian November 2024

    Terlengkap, Daftar Harga BBM Pertamina Penyesuaian November 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menanggapi kembali naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi.

    Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM Pertamax Green 95 (RON 95), Pertamax Turbo (RON 98), Dexlite, dan Pertamina DEX per 1 November 2024.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kenaikan harga BBM sepenuhnya dipegang oleh badan usaha dan bukan wewenang ESDM.

    Kendati demikian, Dadan menyebut pemerintah memastikan bahwa kenaikan harga tidak boleh melebihi batas atas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

    “Pemerintah menetapkan batasan ya. Kami menerapkan batasan, wilayah menaikkan menetapkannya berapa di badan usaha wilayahnya, mereka yang tidak boleh itu melewati,” ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Sebagaimana diketahui, BBM non subsidi Pertamax (RON 92) tidak mengalami kenaikan dan masih memiliki harga Rp12.100/liter. BBM subsidi seperti Pertalite (RON 90) dan Solar juga tidak mengalami perubahan pada November 2024 ini.

    Pertamax Green (RON 95) mengalami kenaikan harga menjadi Rp13.150/liter dari sebelumnya Rp12.700/liter.

    Kemudian Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.500/liter dari sebelumnya Rp13.250/liter. Lalu, Pertamina Dex (CN 53) kini miliki harga Rp13.440/liter dari sebelumnya Rp13.150/liter.

    Dexlite (CN 51) dari yang semula Rp12.700/liter, kini disesuaikan harganya menjadi Rp13.050/liter.

    Daftar Harga Lengkap Terbaru BBM Pertamina per 1 November 2024:

    Pertamax             : Rp12.100 per liter
    Pertamax Green   : Rp13.150 per liter
    Pertamax Turbo    : Rp 13.500 per liter
    Pertamina Dex     : Rp13.440 per liter
    Dexlite                : Rp13.050 per liter
    Biosolar               : Rp 6.800 per liter
    Pertalite               : Rp 10.000 per liter

  • Pemerintah Libatkan BPS Sisir Penerima Subsidi BBM Cs

    Pemerintah Libatkan BPS Sisir Penerima Subsidi BBM Cs

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya bakal melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyiapkan data terkait formula pendistribusian subsidi energi. Meliputi Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

    Semula, Bahlil membeberkan setidaknya terdapat dua skema penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Salah satunya yakni dengan bantuan langsung tunai (BLT) agar lebih tepat sasaran.

    “BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Pak Presiden untuk mengumpulkan semua data. Baik yang ada di Mensos, Pertamina, maupun PLN,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Menurut Bahlil, pihaknya saat ini tengah melakukan pencarian data secara akurat dengan menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga tidak ada tumpang tindih terkait data.

    “Kita gabung supaya datanya tidak tumpang tindih. Kita bikin data yang pas,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami terkait kriteria yang tepat untuk penyaluran subsidi energi. Namun yang pasti salah satu skemanya adalah bantuan langsung tunai (BLT).

    “Kalau ESDM tuh tahu rumah tangga itu dapat listriknya itu seberapa KWH sih, nah ini yang akan ESDM itu ke apa namanya tentukan, kita sampaikan ke pak menteri, kita akan sampaikan kalau rumah tangga itu gimana kayak hari ini, tapi bawa siapa siapa yang akan dapet siapa yang tidak dapat itu kan wilayah-wilayah yang nanti di putuskanlah begitu, saya kami di sini di tim teknis opsi-opsi saja,” katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    (pgr/pgr)

  • ESDM Siapkan Tiga Jurus Kelola Sumur Minyak yang Nganggur..

    ESDM Siapkan Tiga Jurus Kelola Sumur Minyak yang Nganggur..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan tiga strategi dalam mengelola sumur-sumur minyak idle di Indonesia. Hal ini penting dilakukan untuk mengerek kenaikan lifting.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan setidaknya terdapat tiga upaya dalam memanfaatkan sumur idle. Pertama, mengupayakan agar pengelolaan sumur idle ini dapat digenjot oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah memiliki hak pengelolaan di area tersebut.

    Kedua, mendorong kemitraan, membuka peluang bagi perusahaan lain untuk ikut mengelola sumur-sumur ini. Ketiga, jika dua langkah tersebut tidak berhasil, pemerintah akan mengambil alih pengelolaan dan mencari mitra strategis yang tepat untuk memaksimalkan potensi dari sumur idle.

    “Satu kan urusannya yang punya KKKS kan, kedua kita dorong kemitraan, ketiga kalau ini tidak tetap tidak jalan diserahkan ke pemerintah, pemerintah akan mencarikan mitra nya. Nah, kita akan lakukan seperti itu,” kata Dadan di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Ia pun menargetkan pemetaan terkait sumur-sumur idle ini diharapkan selesai dalam dua bulan mendatang. Sekalipun data mengenai jumlah dan lokasi sumur-sumur tersebut sudah ada.

    “Kita masuk dalam rencananya sih dalam 2 bulan ini baru bisa selesai sebetulnya secara data sudah ada. Kita udah ada kita udah ada data itu sudah ada kan kita udah punya angka sekian ribunya kan ada,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya optimalisasi sumur-sumur minyak idle di Indonesia. Sebab, dari total 44.900 sumur minyak yang ada, hanya 16.500 yang aktif dengan 5.000 sumur idle yang masih memiliki potensi untuk digenjot kembali.

    Ia lantas menekankan bahwa pemerintah siap mengambil langkah tegas jika perusahaan, termasuk BUMN tidak segera mengoptimalkan produksi dari sumur-sumur idle tersebut.

    Bahlil mengancam apabila Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) maupun BUMN tidak segera bertindak, pemerintah mempertimbangkan untuk mengambil alih sumur-sumur tersebut dan menyerahkannya kepada pihak yang lebih mampu.

    “Kalau kemarin kita cabut tahun 2018 IUP, nah ini kelihatannya berpotensi untuk kita melakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh KKKS termasuk BUMN, kita akan ambil alih untuk kita tawarkan kepada perusahaan siapa yang mampu untuk meningkatkan lifting nasional kita,” ungkap Bahlil dalam acara BNI Investor Daily Summit, Rabu (9/10/2024).

    Bahlil menyoroti bahwa sebagian besar konsesi sumur idle dimiliki oleh BUMN, khususnya Pertamina. Ia lantas mengingatkan bahwa negara membutuhkan produksi, bukan izin yang dibawa tidur.

    “Jangan digenggam dong, kita negara butuh gimana? Kita prioritas kepada BUMN. Tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN Ijin-ijinnya pun dibawa tidur. Negara gak butuh tidur. Negara butuh produksi,” kata dia.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Mulai Godok Skema Baru Subsidi BBM Cs, Gelar Rapat Pekan Depan

    Bahlil Mulai Godok Skema Baru Subsidi BBM Cs, Gelar Rapat Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bakal menggelar rapat terkait dengan skema penyaluran subsisi energi agar lebih tepat sasaran pada pekan depan. 

    Bahlil mengatakan, pemerintah saat ini mengalokasikan dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Akan tetapi, Bahlil melihat penyaluran subsidi dengan nominal jumbo itu masih belum tepat sasaran.

    “Kami mulai rapatin untuk menggodok karena ditenggarai bahwa sebagian subsidi kita itu tidak tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (1/11/2024).

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut, seharusnya subsidi energi didapatkan oleh masyarakat yang berhak menerima. Namun, kenyataannya subsidi energi masih dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

    “Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang kita kelola baik lah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran juga menjadi arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

    Bahlil menuturkan, Prabowo agar kebijakan skema baru penyaluran subsidi harus dikaji terlebih dahalu sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut harus dipastikan benar-benar menguntungkan rakyat.

    “Yang paling penting adalah skema yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut ingin mengubah skema penyaluran subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi langsung ke penerima. 

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan, Prabowo menggelar rapat bersama dengan sejumlah menteri dan kepala badan guna membahas subsidi nenergi.

    Pada ratas tersebut, Prabowo meminta para menteri dan kepala badan agar mempertajam soal pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran baik penerima dan alokasinya.

    Hasan juga membenarkan bahwa nantinya skema pemberian subsidi akan langsung ke masyarakat penerima manfaat. 

    “Ya sekarang lagi mempertajam data-data, supaya masyarakat yang menerima itu tepat. Jadi tidak ada lagi subsidi yang salah sasaran. Jadi tepat sasaran, subsidinya ke orang gitu,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

  • Bahlil akui siapkan opsi penyaluran subsidi energi selain BLT

    Bahlil akui siapkan opsi penyaluran subsidi energi selain BLT

    Ada beberapa opsi lah tapi belum ada keputusanJakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya tengah menyiapkan opsi selain menggunakan skema bantuan langsung tunai (BLT) dalam proses penyaluran subsidi tepat sasaran untuk BBM dan listrik.

     

    “Opsi A bisa ke BLT langsung, Opsi B-nya nanti kita lagi pikirkan. Ada beberapa opsi lah tapi belum ada keputusan,” kata Menteri Bahlil di Jakarta, Jumat.

     

    Disampaikan Bahlil, saat ini pihaknya masih mencari formulasi skema distribusi BBM dan listrik subsidi tepat sasaran, serta akan bertahap memberikan bantuan tersebut untuk penggunaan LPG.

     

    “Kalau untuk LPG karena itu terkait dengan UMKM, kemudian masyarakat ibu-ibu rumah tangga, dan saya pikir itu bertahap aja. Tapi kita akan mencoba untuk mencari formulasi listrik dan BBM,” katanya.

     

    Selanjutnya, ia mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, dirinya yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi, diminta untuk mencari skema dan formulasi distribusi yang matang, sehingga beleid yang ditetapkan nantinya mencerminkan keputusan yang sesuai.

     

    “Pak Prabowo mengarahkan kalau sudah matang maka siap untuk kita jalankan yang paling penting adalah skemanya yang matang. Jangan sampai keputusan kita itu tidak mencerminkan sebuah keputusan yang pas,” katanya.

     

    Bahlil menyampaikan, dirinya bakal mengadakan rapat dengan beberapa lembaga terkait guna membahas lebih jauh mengenai kriteria penerima subsidi tersebut.

     

    “Kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapatin untuk menggodok,” ujarnya.

     

    Lebih lanjut, Bahlil mengatakan pihaknya turut menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengkaji data untuk formula distribusi. Hal ini karena institusi tersebut ditunjuk Presiden dalam menginventarisasi dan memadukan data.

     

    “BPS adalah institusi yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mengumpulkan semua data baik yang ada di Mensos, Pertamina maupun PLN,” katanya.

     

    Sebelumnya, dirinya menyatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran bagi masyarakat, dengan salah satu opsi subsidi langsung.

     

    Menteri Bahlil mengatakan, guna mengoptimalkan dan mengakselerasi kajian itu, dirinya diberikan amanat oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi.

     

    Bahlil menyampaikan kebijakan subsidi yang tepat harus ditinjau secara cermat karena berpengaruh langsung pada masyarakat, itu karena pemerintah tidak ingin subsidi justru diberikan pada kelompok yang tidak berhak

    Baca juga: PGN sebut pembangunan jargas sejalan dengan target swasembada energi
    Baca juga: Formula subsidi BBM masih dikaji, bantuan langsung jadi opsi
    Baca juga: Kementerian ESDM masih dalami mekanisme pembatasan BBM subsidi

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PGN sebut pembangunan jargas sejalan dengan target swasembada energi

    PGN sebut pembangunan jargas sejalan dengan target swasembada energi

    Jakarta (ANTARA) – PT PGN Tbk menyebutkan pembangunan jaringan gas bumi (jargas) untuk rumah tangga sejalan dengan target pemerintah mencapai swasembada energi.

    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya senantiasa menjaga peran dalam rangka membantu mengurangi beban beban subsidi dan impor energi, melalui pengembangan jargas rumah tangga yang masif.

    “Tentunya, hal ini sejalan dengan target swasembada energi di mana Indonesia semakin mandiri dalam hal pemenuhan energi dengan memanfaatkan sumber domestik,” ujarnya saat Investortrust FGD Gotong Royong Membangun Jargas.

    Dari sisi pemerintah, jargas dapat membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

    Subsidi energi juga bisa menjadi lebih tepat sasaran dan memperbaiki current devisa negara, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan penyerapan tenaga kerja selama pembangunan jargas berlangsung.

    Sedangkan, dengan jargas, masyarakat dapat menikmati energi yang praktis, aman, dan hemat.

    “Jargas dapat membantu menurunkan impor yang selama ini membebani,” ujar Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam kesempatan yang sama.

    Sedangkan, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Gunawan Eko Movianto menyampaikan dukungan Kemendagri untuk menjembatani kepentingan pemerintah daerah dengan pengembangan jargas.

    “Kemendagri mendukung pembangunan jargas untuk swasembada energi agar kita dapat memanfaatkan kekayaan alam domestik bekerja sama bersama seluruh stakeholder,” ujarnya.

    Rosa menambahkan PGN menyambut baik dukungan dari berbagai stakeholder yang harapannya menjadi stimulus ke depan dalam pengembangan jargas.

    Estimasi pengurangan impor LPG dari pengelolaan jargas eksisiting PGN saat ini mencapai 84.000 ton per tahun dan pengurangan subsidi Rp468 miliar per tahun per 1 juta sambungan rumah tangga.

    Angka itu akan terus bertambah seiring pertumbuhan jargas yang diakselerasi secara bersama-sama oleh pihak-pihak terkait.

    “Dibutuhkan penyelarasan bauran energi di wilayah jargas dengan bahan bakar substitusi, khususnya LPG bersubsidi untuk optimalisasi program jargas, serta meningkatkan keberminatan pelanggan,” ungkap Rosa.

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan jargas merupakan solusi untuk lingkungan yang lebih bersih sekaligus menghemat devisa.

    “Komitmen untuk membangun jargas penting dan nurani dalam pengelolaan energi nasional penting untuk rakyat. Selain itu, dalam konteks geopolitik, ketika Timur Tengah goyang, maka 50 persen pasokan migas dapat terganggu. Jargas akan jadi salah satu solusi menjaga ketahanan energi nasional,” imbuhnya.

    Sementara, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan dalam pengelolaan energi nasional, Indonesia cukup bergantung dengan impor.

    “Apakah kita mau untuk mengurangi subsidi energi? Karena kondisi global juga cukup mengkhawatirkan. Dalam hal pengelolaan ketahanan energi nasional, mau diakui atau tidak, Indonesia cukup bergantung dengan impor. Now or never (bangun jargas),” sebutnya.

    Baca juga: PGN siap bangun jargas nasional untuk kurangi subsidi energi
    Baca juga: PGN: Jargas bantu substitusi impor LPG nonsubsidi 83,5 juta kilogram
    Baca juga: PGN kembangkan jargas di kawasan industri pariwisata bersama ITDC
     

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepala SKK Migas kumpulkan CEO KKKS guna pacu produksi nasional

    Kepala SKK Migas kumpulkan CEO KKKS guna pacu produksi nasional

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengumpulkan para pemimpin atau CEO dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor minyak dan gas bumi, sehingga diharapkan bisa memacu produksi nasional.

    Pertemuan tersebut dilakukan di Jakarta, Jumat sebagai tindak lanjut implementasi Keputusan Menteri ESDM No 110.K/MG.01/MEM.M/2024 tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Minyak dan Gas Bumi.

    “Antusiasmenya CEO KKKS menghadiri pertemuan ini menunjukan SKK Migas dan KKKS berada dalam perahu yang sama, dengan tujuan yang sama yaitu produksi-produksi-produksi. Semangat ini, saya harapkan dapat diimplementasikan dengan langkah nyata dan konkret sehingga produksi dapat ditingkatkan”, kata dia.

    Adapun CEO KKKS yang hadir dalam pertemuan ini yakni Kathy Wu BP BP President Asia Pacific, Juan Carlos Coral Operations Deputy Director ENI Muara Bakau, Justin Murphy SVP Business Development ExxonMobil, Didi Basuki Direktur Kangean Energi Indonesia, Ronald Gunawan Direktur Medco E&P, Qian Mingyang President Director Petrochina, Ruby Mulyawan Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan, dan Wisnu Hindadari Direktur Utama Pertamina EP.

    Dalam pertemuan itu, Dwi mengatakan sudah banyak kemudahan dan insentif yang diberikan Pemerintah agar proyek migas menjadi lebih ekonomis, serta lebih leluasa.

    “Oleh karena itu, ditunggu gebrakan dari KKKS. Kita perlu melakukan percepatan untuk peningkatan produksi, antara lain melalui optimalisasi wilayah kerja (WK) dan meminimalisasi potensi yang mangkrak atau sleeping area”, ujarnya.

    Lebih lanjut, Dwi menyampaikan terdapat beberapa lapangan yang belum diproduksikan, seperti Plan of Development (PoD) yang belum dilanjutkan ke tahap produksi, serta hasil temuan eksplorasi yang tidak ditindaklanjuti, khususnya pada WK eksploitasi yang hanya fokus pada produksi yang sudah ada (existing)..

    SKK Migas mencatat terdapat potensi yang masih bisa dikembangkan, Pertama, terdapat 301 struktur yang memiliki potensi sebesar 1,8 billion barrel oil (BBO) minyak dan 13,4 triliun kaki kubik (TCF) gas yang belum dikembangkan.

    Kedua, terdapat potensi peningkatan produksi dari kegiatan enchanced oil recovery (EOR) dan Waterflood, meski demikian SKK Migas telah memetakan semua potensi yang ada dan akan fokus untuk menerapkan teknologi ini terhadap 12 Lapangan dengan potensi recoverable resource sebesar 951 million barrels of oil (MMBO).

    Ketiga, terdapat kategori POD, yang mencakup lapangan-lapangan yang sudah disetujui, namun pelaksanaannya terhambat. Saat ini, terdapat 74 lapangan dalam kategori tersebut yang memiliki potensi sebesar 153 MMBO minyak dan 5.3 TCF gas, tetapi belum bisa dimanfaatkan.

    Keempat, terdapat Idle Field dan Idle Well, yaitu lapangan atau sumur yang saat ini tidak aktif, tetapi masih memiliki potensi untuk diaktifkan kembali. Saat ini terdapat 203 lapangan idle field dengan potensi produksi 122 MMBOE.

    “Saya minta masing-masing Kontraktor KKS juga melakukan evaluasi kembali dan penyusunan strategi sehingga harmoni dengan strategi SKK Migas. Kontraktor KKS ditargetkan dapat menyampaikan inventarisasi dan strategi tindak lanjut tersebut maksimal satu minggu setelah pertemuan ini atau Minggu pertama bulan November 2024”, ujar Dwi.

    Baca juga: SKK Migas temukan sumber gas berkapasitas 9,45 MMSCFD di Jambi
    Baca juga: SKK Migas sebut peningkatan investasi topang penemuan sumber migas
    Baca juga: Kementerian ESDM dorong investasi masuk ke sektor hulu migas
     

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pasca AS Cabut, Proyek Kebanggaan Jokowi Ini Bakal Dilanjut Prabowo?

    Pasca AS Cabut, Proyek Kebanggaan Jokowi Ini Bakal Dilanjut Prabowo?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat suara perihal kelanjutan program hilirisasi batu bara usai hengkangnya perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) yakni Air Products and Chemicals Inc.

    Proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) sendiri merupakan program hilirisasi yang jadi ‘kebanggaan’ pemerintahan Presiden RI Joko Widodo periode 2019-2024. Lantas, apakah program hilirisasi akan terus dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto?

    Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi membeberkan, bahwa saat ini pihaknya terus mendorong program hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia.

    “Lagi dibahas itu (perkembangan gasifikasi batu bara), belum punya informasi lagi. Memang hilirisasi kan, hilirisasi tidak terbatas pada mineral. Kan presiden udah bilang gitu, hilirisasi semua komoditas,” jelas Agus saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

    Yang terang, saat ini Kementerian ESDM bersama dengan pihak terkait sedang mengkaji keberlanjutan dari hilirisasi batu bara tersebut. “Nanti dilihat lagi, dalam kajian itu,” tambahnya.

    Saat ini, Kementerian ESDM harus secara teliti tentang siapa saja investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Maka tidak bisa sembarangan dalam menerima investor masuk ke Indonesia.

    “Investor kalo udah B-to-B ya bisnisnya yang menentukan. Kalau dapat tugas, kalau dia ngasih tugas itu ada konsekuensi gak? Iya, kalau menugaskan gak bisa sembarangan. Soalnya ada konsekuensinya,” tandasnya.

    PT Bukit Asam Tbk (PTBA) sempat membeberkan terkait partner dalam kelanjutan gasifikasi batu bara itu

    SVP Project Management Office PTBA Setiadi Wicaksono mengungkapkan saat ini pihaknya terus mendorong agar program hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) bisa berjalan. Salah satunya, Setiadi mengatakan pihaknya tengah melakukan penjajakan dengan beberapa mitra strategis usai hengkangnya Air Products.

    “Dapat kami sampaikan untuk update dari sisi proyek coal to DME, memang saat ini kami sedang melakukan menjajakan ke beberapa calon mitra, strategis untuk pengembangan ini, menyusul dari mundurnya air product di tahun lalu,” jelasnya dalam paparan Public Expose Live 2024, disiarkan daring, Selasa (27/8/2024).

    Yang saat ini sedang dipertimbangkan dari proyek gasifikasi batu bara berkaitan dengan pendanaan, kelayakan teknologi, hingga kepemilikan pasarnya.

    “Jadi harapannya nanti partner baru yang diperoleh oleh Bukit Asam, nantinya tepat, sasaran, dan juga bisa nantinya secara teknis maupun juga ekonomis, mampu untuk mendevelop proyek coal to DME yang memang sesuai dengan apa yang diharapkan, dari sisi harga patokan yang diharapkan oleh pemerintah,” tandasnya.

    (pgr/pgr)