Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    ESDM Harap Larangan Smelter Intermediate Dorong Investasi Produk Jadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berharap pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel yang memproduksi produk antara (intermediate) tertentu dapat menarik investor untuk produk jadi.

    Adapun larangan pembangunan smelter baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Dalam beleid yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 Juni 2025 itu, industri pembuatan logam dasar bukan besi yang memiliki izin usaha industri (IUI) tak diperbolehkan membangun proyek smelter baru yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

    Dirjen Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan, pelarangan pembangunan smelter baru yang memproduksi produk intermediate itu diharapkan menarik gelombang investor baru.

    Adapun produk hilir yang dimaksud seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

    “Harapannya kan gitu. Harapannya kan sampai ke produk jadi,” ujar tri di Kompleks Parlemen, Jakarta (10/11/2025).

    Selain itu, dia juga berharap pembatasan pembangunan smelter baru dapat mendorong harga nikel global. Sebab, hal ini bisa menjaga pasokan nikel.

    Maklum, belakangan harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

    Anjloknya harga nikel itu tak lepas dari maraknya smelter di Tanah Air. Sayangnya, menjamurnya smelter tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

    “Supaya multiplier effect-nya itu lebih panjang rantainya. Kan tujuan hilirisasi kan itu. Untuk menciptakan nilai tambah atau multiplier effect yang lebih tinggi,” imbuh Tri.

    Sebelumnya, pemerintah resmi membatasi izin investasi baru untuk pembangunan pabrik pemurnian atau smelter nikel yang memproduksi produk antara tertentu di Indonesia. Kebijakan ini berpotensi berdampak pada proyek-proyek yang direncanakan setelah 2027.

    Kebijakan baru ini sebenarnya telah diterbitkan sejak Juni 2025, tetapi baru belakangan ini menjadi topik pembahasan di pasar.

    Dalam PP Nomor 28 tahun 2025, pemerintah meminta komitmen perusahaan smelter untuk melanjutkan kegiatan hilirisasi yang tidak berhenti pada produk antara (intermediate) bijih nikel.

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte,” demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut.

    Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

    “Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi hidrometalurgi, memiliki dan menyampaikan tidak memproduksi mixed hydroxide precipitate [MHP],” demikian bunyi lampiran itu.

  • Bos Pertamina Sebut Merger 3 Anak Usaha Bisa Terwujud 1 Januari 2026

    Bos Pertamina Sebut Merger 3 Anak Usaha Bisa Terwujud 1 Januari 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) menargetkan proses penggabungan tiga anak usahanya dapat tuntas pada 1 Januari 2026. Adapun, tiga entitas yang akan dilebur tersebut adalah PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS).

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa rencana merger tersebut sudah memasuki tahap akhir. Jika sudah tuntas, rencana penggabungan akan disampaikan kepada BPI Danantara untuk mendapatkan persetujuan.

    “Sekarang kita sedang tahap finalisasi Nanti kita akan laporkan ke Danantara untuk mendapatkan persetujuan. Kita sih kejarnya mudah-mudahan per 1 Januari 2026 sudah terlaksana gitu yang kita kejar,” kata Simon ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).

    Menurut Simon, keputusan final mengenai merger nantinya akan berada di tangan Danantara. Namun yang pasti, alasan merger diperlukan untuk memperkuat kinerja perusahaan di tengah tantangan global.

    “Tentunya supaya lebih banyak manfaat ya, jadi tidak, tentunya ada tantangan di luar, kondisi global juga banyak challenges. Jadi salah satu upaya kita untuk tetap meningkatkan performa perusahaan, salah satu antaranya itu,” ujarnya.

    Selain itu, langkah penggabungan tiga subholding ini diambil agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Mengingat, setiap kebijakan harus mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan tantangan yang berbeda.

    “Saat itu ketika ada Holdingisasi itu adalah langkah yang terbaik. Tapi ketika kita melihat sekarang, kondisi sekarang dengan adanya keputusan ini kita sudah membandingkan antara penggabungan subholding PIS dengan Patra Niaga, Patra Niaga dengan Kilang, Kilang dengan PIS. Inilah yang sejauh ini adalah keputusan terbaik,” ujarnya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wahyudi Anas resmi menjadi Kepala BPH Migas 2025-2029

    Wahyudi Anas resmi menjadi Kepala BPH Migas 2025-2029

    Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM adalah di BPH Migas.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Wahyudi Anas menjadi Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), beserta anggota-anggota komitenya.

    “Tujuan kami adalah bagaimana kami bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang mengendalikan subsidi BBM (bahan bakar minyak) adalah di BPH Migas,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah melantik anggota Komite BPH Migas, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Ia berpesan kepada Wahyudi selaku Ketua Komite sekaligus Kepala BPH Migas agar bisa membangun kerja sama tim yang solid.

    Selain mengendalikan subsidi BBM, ujar Bahlil, BPH Migas juga berperan dalam meningkatkan pemanfaatan gas bumi melalui pipa bagi masyarakat maupun dunia usaha.

    “Harapan kami ke depan bisa membangun kerja sama tim yang baik, ya,” kata Bahlil.

    Komisi XII DPR RI menunjuk Wahyudi Anas menjadi Kepala BPH Migas periode 2025-2029, menggantikan Erika Retnowati dalam “Fit and Proper Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas”, di Jakarta, Senin (8/9).

    Sementara itu, Erika Retnowati terpilih untuk menjadi anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029, bersama dengan tujuh orang lainnya, yakni Arief Wardono, Bambang Hermanto, Baskara Agung W, Eman Salman, Fathul Nugroho, Harya Adityawarman, dan Hasbi Anshory.

    Dalam paparan strategi dan inovasinya, Wahyudi menyampaikan penugasan jaringan gas (jargas) kepada badan usaha penerima alokasi gas bumi dengan dana sendiri.

    Kemudian, membuat peta jalan percepatan lelang WJD (Wilayah Jaringan Distribusi) yang terintegrasi dengan pengembangan demand industri dan diversifikasi BBM/LPG.

    Wahyudi juga akan memantau manajemen stok dan penyaluran BBM dan gas bumi dengan memanfaatkan teknologi informasi.

    Lebih lanjut, ia juga berencana untuk menetapkan toll fee jaringan gas bumi, termasuk tarif toll terintegrasi antarjaringan, untuk mendukung penerapan harga gas bumi di konsumen yang lebih kompetitif.

    Inovasi kelima yang Wahyudi usulkan adalah pengalokasian gas bumi kepada badan usaha niaga yang ditugaskan oleh pemerintah dalam pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.

    “Ini strategi dan inovasi periode kami ke depan,” kata Wahyudi.

    Wahyudi bercita-cita dapat meningkatkan ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, yang meliputi BBM dan gas bumi; perluasan akses dan jangkauan; serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Berikut adalah daftar lengkap Komite BPH Migas untuk periode 2025-2029:

    Ketua Komite: Wahyudi Anas;
    Anggota Komite: Arief Wardono;
    Anggota Komite: Bambang Hermanto;
    Anggota Komite: Baskara Agung Wibawa;
    Anggota Komite: Eman Salman Arief;
    Anggota Komite: Erika Retnowati;
    Anggota Komite: Fathul Nugroho;
    Anggota Komite: Harya Adityawarman; dan
    Anggota Komite: Hasby Anshory.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Lantik Anggota Komite BPH Migas, Ini Harapan Bahlil

    Lantik Anggota Komite BPH Migas, Ini Harapan Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) periode 2025-2029. Adapun, pelantikan ini berlangsung pada Senin (10/11/2025) di Kantor Kementerian ESDM.

    Bahlil berharap, formasi baru di BPH Migas dapat memperkuat tata kelola di sektor hilir migas, terutama terkait pengendalian penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengawasan jaringan pipa transmisi.

    “Jadi sekarang kita lantik ya tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan karena yang mengendalikan subsidi BBM itu kan adalah di BPH Migas termasuk di dalamnya adalah Pipa,” kata Bahlil ditemui usai pelantikan, Senin (10/11/2025).

    Menurut Bahlil, BPH Migas sendiri merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian ESDM. Sehingga diperlukan koordinasi demi memastikan program subsidi tepat sasaran.

    “Mereka bagian daripada keluarga besar dan mempunyai hubungan kerja dengan ESDM. Jadi saya baru habis lantik harapan kita ke depan bisa membangun teamwork yang baik ya,” ujarnya.

    Berikut susunan lengkap anggota Komite BPH Migas periode 2025-2029 yang akan dilantik pada siang hari ini:

    Ketua Komite: Wahyudi Anas

    Anggota: Arief Wardono

    Anggota: Bambang Hermanto

    Anggota: Baskara Agung Wibawa

    Anggota: Eman Salman Arief

    Anggota: Erika Retnowati

    Anggota: Fathul Nugroho

    Anggota: Harya Adityawarman

    Anggota: Hasbi Anshory

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Menteri Bahlil kaji tambang Freeport yang tak terdampak longsor

    Menteri Bahlil kaji tambang Freeport yang tak terdampak longsor

    Kalau kami beri target waktu, kemudian kerjanya nggak benar, nanti bahaya karena ini nyawa.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkaji tambang PT Freeport Indonesia yang tidak terdampak longsor untuk kembali berproduksi setelah longsor yang terjadi pada September 2025.

    “Ada bagian yang memang tidak ada kaitannya dengan musibah, ini lagi di-exercise untuk bagaimana bisa produksi,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah melantik anggota Komite BPH Migas, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

    Evaluasi tersebut dilatarbelakangi oleh terdampaknya pendapatan negara apabila aktivitas pertambangan Freeport betul-betul terhenti.

    Selain itu, Bahlil juga mempertimbangkan karyawan, pendapatan daerah, dan keberlangsungan smelter Gresik yang terdampak oleh terhentinya operasional tambang Freeport pascalongsor.

    “Sekarang tim saya masih di sana, makanya belum berani ngomong secara menyeluruh karena tim kami belum kasih laporan,” kata dia lagi.

    Bahlil pun tak memberi batas akhir kapan evaluasi akan berakhir, sebab ia menginginkan evaluasi yang teliti dan tidak terburu-buru. Evaluasi yang dilakukan oleh terburu-buru, kata dia, dapat membahayakan nyawa.

    “Kalau kami beri target waktu, kemudian kerjanya nggak benar, nanti bahaya karena ini nyawa,” ujar Bahlil.

    Secara terpisah, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Tri Winarno menyampaikan bahwa Freeport sudah mengajukan permohonan untuk mengoperasikan kembali tambang yang tidak terdampak oleh longsor.

    “Sudah (mengajukan), tapi mitigasinya seperti apa, itu yang kami mau tahu,” ujar Tri.

    Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyampaikan bahwa smelter Freeport yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur, tidak beroperasi karena tidak memperoleh pasokan konsentrat sejak longsornya tambang bawah tanah di Grasberg Block Cave (GBC).

    Sejak longsor lumpur bijih basah terjadi di area tambang bawah tanah kawasan Grasberg Block Cave (GBC) Extraction 28-30 Panel, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, pada 8 September 2025, Freeport memberhentikan operasional tambangnya.

    Pemberhentian operasional tersebut bertujuan untuk memfokuskan sumber daya dalam mengevakuasi tujuh orang pekerja yang terjebak di area tambang. Seluruh korban ditemukan secara bertahap, hingga pada 6 Oktober, Freeport menyatakan pencarian selesai.

    “Mudah-mudahan kami bisa segera beroperasi walaupun tidak dalam kapasitas penuh, supaya bisa ada konsentrat yang kami produksi untuk dikirim ke smelter-smelter,” kata Tony.

    Implikasi terhentinya operasional tambang Freeport selama lebih dari sebulan terhadap realisasi produksi perusahaan akan segera dikalkulasi.

    Tony menyampaikan bahwa yang menjadi fokus bagi Freeport saat ini adalah restorasi tambang setelah tuntasnya evakuasi tujuh korban.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Sebut VIVO Sempat Sepakat Beli BBM Pertamina tapi Mundur, Kini Nego Lagi

    ESDM Sebut VIVO Sempat Sepakat Beli BBM Pertamina tapi Mundur, Kini Nego Lagi

    Jakarta –

    SPBU Shell dan VIVO hingga saat ini belum membeli base fuel atau BBM murni dari Pertamina Patra Niaga. Alhasil, BBM di SPBU tersebut masih kosong. Berbeda dengan BP-AKR yang sudah melakukan pembelian BBM dari Pertamina.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan sebenarnya VIVO sudah melakukan negosiasi dan menyatakan sepakat untuk membeli BBM dari Pertamina. Namun dalam perjalanannya, Vivo menyatakan mundur.

    Namun, Laode mengatakan, saat ini VIVO tengah melakukan negosiasi kembali dengan Pertamina Patra Niaga untuk membeli BBM.

    “Sebenarnya VIVO itu kan sudah dulu harusnya. Tapi mundur. Alasannya belum tahu. Sekarang nego lagi, kita tunggu aja,” katanya saat ditemui di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

    Laode pun berharap VIVO dan Shell untuk segera menyelesaikan negosiasi dan melakukan pemesanan BBM.

    “Karena kan BP-AKR aja sudah dua kargo, masa yang lain gak pesen, nanti apa Itu bisa menyebabkan prognosa dia sampai akhir tahun turun, karena dia gak memkonsumsi apa-apa,” katanya.

    Sebelumnya, Loade mengabarkan BP-AKR bakal kembali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Jumlah BBM yang akan dibeli sebanyak 100 ribu barel

    “Jadi malah yang BP AKR dua minggu lagi ada pesan lagi satu kargo. BP nambah lagi 100 ribu barel,” kata Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/11).

    Laode mengatakan untuk SPBU lainya seperti Shell dan VIVO saat ini masih melakukan proses negosiasi dengan Pertamina Patra Niaga. Ia mendapatkan bocoran bahwa dalam waktu dekat kemungkinan SPBU VIVO akan menyusul untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.

    “Ya jadi yang belum itu sedang bernegosiasi dengan Badan Usaha Patra Niaga dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa VIVO sudah mendekati, akan ada lagi. Jadi kita tunggu aja ya,” terang Laode.

    (acd/acd)

  • Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Bahlil Lantik 9 Anggota Komite BPH Migas, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sembilan anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk periode 2025-2029. Pelantikan berlangsung tertutup di Kantor Kementerian ESDM hari ini, Senin (10/11).

    “Hari ini saya sudah melakukan pelantikan BPH Migas, karena BPH Migas sudah satu periode selesai, dan SK masa berlaku yang perpanjangan hari ini berakhir. Jadi saya lantik,” kata Bahlil saat ditemui usai pelantikan Komite BPH Migas, Senin (10/11/2025).

    Ia berhadap Komite BPH Migas yang baru dilantik dan mulai bertugas hari ini mampu bekerja sama dengan baik, terlebih mengingat badan ini memiliki tugas yang sangat penting yakni mengatur serta mengawasi penyediaan serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

    “Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa membangun tim yang baik, terutama dalam pengelolaan, karena yang memberikan subsidi BBM itu kan ada di BPH Migas dan mereka bagian daripada keluarga besar dan punya hubungan kerja dengan ESDM. Harapan kita ke depan bisa membangun team work yang baik,” terangnya.

    Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Ketua dan Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada Selasa (23/9) kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Wahyudi Anas ditetapkan untuk memimpin komite sebagai Ketua Komite BPH Migas.

    Pemilihan ketua dan anggota Komite BPH Migas dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam proses ini disepakati 9 ketua dan calon anggota komite BPH Migas.

    Ketua dan Anggota Komite BPH Migas 2025-2029

    Ketua: Wahyudi Anas

    Anggota:

    – Arief Wardono
    – Bambang Hermanto
    – Baskara Agung Wibawa
    – Eman Salman Arief
    – Erika Retnowati
    – Fathul Nugroho
    – Harya Adityawarman
    – Hasbi Anshory

    Lihat juga Video ‘Kejagung soal Mafia Migas Riza Chalid Masih Buron’:

    (igo/fdl)

  • Penjelasan Lengkap Aqua ke DPR soal Tudingan Pakai Air Bor, Ungkap Fakta Ini

    Penjelasan Lengkap Aqua ke DPR soal Tudingan Pakai Air Bor, Ungkap Fakta Ini

    Jakarta –

    Aqua buka suara soal tudingan yang menyebut produk Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) mereka bersumber dari sumur bor, bukan air pegunungan. Menurut Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, pengeboran memang menjadi tahapan produksi yang perlu dilakukan.

    Vera menjelaskan, PT Tirta Investama selaku produsen Aqua perlu melakukan pengeboran untuk mendapatkan air yang berada di sumber tanah dalam atau akuifer. Air tersebut terlindungi secara alami oleh lapisan batuan serta tidak memiliki risiko terkontaminasi.

    “Kalau ada persepsi ataupun pendapat bahwa air Aqua adalah air dibor, izin kami menyampaikan pengeboran itu adalah cara yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan air dari sumber tanah dalam atau kita menyebutnya akuifer yang tertekan atau akuifer yang terlindungi,” ujar Vera saat rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (10/11/2025).

    “Karena di situ terlindungi secara alami ratusan tahun oleh lapisan-lapisan batuan, sehingga tidak ada resiko terkontaminasi mengenai cemaran-cemaran seputar dari sumber air tersebut. Sehingga sumber airnya adalah air pegunungan, sesuai dengan hidrogeologi tersebut,” tambah dia.

    Kedalaman pengeboran disesuaikan dengan kondisi akuifer dan izin yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pada kesempatan itu, Vera menjelaskan bahwa pihaknya melakukan studi dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Padjajaran (Unpad) demi menemukan sumber air yang memenuhi kualifikasi.

    “Studi yang dilakukan adalah studi hidrogeologi atau studi isotop. Tujuannya adalah untuk mencari tahu di mana kah letak sumber air yang memang secara sains geologi atau hidrogeologinya itu bisa dibuktikan bahwa memang sumber air tersebut berasal dari daerah tangkapan air hujan di pegunungan,” tuturnya.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty sempat mengkonfirmasi kembali apakah air AQUA bersumber dari air tanah atau air pegunungan. Evita berpendapat bahwa semua air berasal dari pegunungan.

    “Kalau Ibu kan memang ngebor air tanah, semua air juga dari pegunungan, Semuanya kan meresap ke tanah. Jadi sumber air Ibu dari tanah, biar saya nggak salah catat, sumber daya air Ibu adalah dari tanah, bukan langsung dari pegunungan?” tanya Evita.

    Menjawab ini, Vera menjawab bahwa lokasi pabrik AQUA rata-rata berlokasi di kaki pegunungan demi mendapat sumber air pegunungan yang berada di akuifer terdalam atau terlindungi. Ia menjelaskan bahwa tidak semua lokasi bisa serta-merta dikategorikan sebagai sumber air pegunungan.

    Penentuannya harus lewat studi hidrogeologi yang bisa melacak asal usul aliran air secara ilmiah. Studi isotop dan pemetaan hidrogeologi akan menunjukkan apakah air di titik A benar berasal dari lereng gunung tertentu, misalnya Gunung Salak atau Merapi.

    “Jadi, statement kami penjelasan sesuai dengan bukti yang ada, sumber air kami adalah sumber air pegunungan. Tentunya untuk mengambilnya untuk keperluan komersialisasi dan industri harus dilakukan pengeboran. Dan pengeboran itu dilakukan untuk satu, mengambil airnya,” ujar Vera.

    “Tetapi lebih dari itu, cara pengeboran yang dilakukan adalah untuk memastikan sumber air yang memang didapat dari akuifer terlindungi tersebut pada saat diambil melalui pipa, itu tidak terdapat cemaran-cemaran lain. Jadi, pengeboran itu hanya caranya, tetapi sumber air pegunungannya bisa dibuktikan dengan studi yang ada adalah air pegunungan,” tutupnya.

    (ily/kil)

  • RON 98, Diklaim dari Nabati

    RON 98, Diklaim dari Nabati

    Jakarta –

    BBM baru bernama Bobibos lagi ramai jadi perbincangan di media sosial. BBM RON 98 itu diklaim ramah lingkungan karena sepenuhnya menggunakan nabati.

    Muncul BBM baru bernama Bobibos. BBM ini diluncurkan pada 2 November 2025, diklaim punya RON 98 dan sepenuhnya ramah lingkungan karena terbuat dari nabati. Nggak cuma itu, BBM ini juga diklaim lebih murah sehingga bisa menjadi solusi buat masyarakat.

    “Produk revolusioner ini adalah hasil karya inovatif dari anak-anak muda Indonesia yang bersemangat, yang berdedikasi untuk menciptakan perubahan positif dalam penggunaan energi melalui BOBIBOS. Dengan peluncuran ini, kita melihat langkah maju dalam revolusi energi yang dibanggakan oleh negeri ini,” demikian dikutip dari Instagram Bobibos_.

    Meski sudah meluncur, BBM tersebut belum dijual. Bobibos dalam unggahan di Instagramnya itu menyebut masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan sesuai regulasi sebelum bahan bakar diproduksi massal sekaligus dipasarkan secara luas.

    “Karena ini menyangkut kepentingan banyak orang, BOBIBOS sedang dalam proses koordinasi dengan pemerintah agar sesuai regulasi sebelum diproduksi massal dan dijual bebas,” begitu penjelasannya.

    Belum diketahui dengan pasti kapan BBM Bobibos itu akan dijual. Direktur Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengapresiasi inovasi yang dilakukan dalam menghadirkan BBM ramah lingkungan. Namun menurut Laode untuk bisa menghadirkan BBM yang layak digunakan masyarakat membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang.

    “Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal 8 bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode dikutip detikFinance.

    Laode menjelaskan saat ini BBM Bobibos itu baru mengajukan usulan uji laboratorium. Pun dengan hasilnya juga belum bisa diketahui.

    “Dan kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan, biar tidak terjadi simpang siur. Kemarin saya juga dapat, oh sudah disertifikasi. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi,” terang Laode.

    Laode menambahkan Kementerian ESDM membuka pintu lebar kepada inovasi produk BBM baru, agar bisa kerja sama dengan Badan Usaha (BU) untuk diperjualbelikan. Sebab, ini bukan kali pertama ada inovasi melahirkan produk BBM baru. Kalau sudah bekerja sama dengan Badan Usaha dan mendapatkan sertifikasi, barulah BBM bisa dijual ke pasaran.

    “Jadi sebenarnya ini banyak yang membuat seperti itu. Ada juga kan dari plastik pernah tuh. Seperti ini banyak. Tapi kita tidak ingin menanggapi satu per satu lah. Saya ingin menyampaikan prosedur legal bagaimana suatu BBM tersebut disahkan oleh pemerintah untuk menjadi bahan bakar resmi,” tutur Laode.

    (dry/din)

  • Jatuhan Batu Besar di Lembang karena Kondisi Geologi yang Labil

    Jatuhan Batu Besar di Lembang karena Kondisi Geologi yang Labil

    JAKARTA – Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kejadian jatuhan tiga batu berukuran besar di Gunung Batu, Lembang, Bandung Barat, Sabtu, 8 November, merupakan fenomena alami akibat kondisi geologi lokasi setempat yang labil.

    “Ini fenomena alami akibat kondisi geologi yang labil. Kemungkinan dipicu oleh getaran kecil atau faktor internal batuan,” kata Kepala Badan Geologi M Wafid, ANTARA, Minggu, 9 November.

    Berdasarkan laporan yang diterima Badan Geologi, jatuhan batu berukuran besar dari tebing Gunung Batu, Lembang tersebut berlangsung tanpa adanya hujan lebat atau gempa signifikan yang tercatat di sekitar lokasi.

    Menurut pengamatan awal dari tim yang diturunkan, kata Wafid, lokasi jatuhan batu tersebut berada pada lereng terjal dengan kemiringan lebih dari 60 derajat, yang tersusun oleh batuan vulkanik yang telah mengalami retakan dan pelapukan.

    “Terdapat juga bidang rekahan yang memanjang sejajar lereng, dan menunjukkan potensi pelepasan blok batuan. Kondisi ini menandakan bahwa batuan berada pada keadaan mendekati batas kestabilan (limit equilibrium),” ujar Wafid.

    Berdasarkan analisis mekanisme, lanjut Wafid, fenomena ini termasuk dalam kategori gerakan massa batuan tipe jatuhan (rockfall) dengan pemicu utama kemungkinan kelemahan internal batuan akibat retakan dan pelapukan alami, getaran gempa mikro yang tak tercatat dalam sistem utama namun cukup untuk memicu pelepasan blok batuan yang telah rapuh, serta perubahan suhu dan pelapukan berulang yang kemungkinan juga dapat berkontribusi terhadap keretakan lebih lanjut.

    “Wilayah tebing memiliki potensi terpapar jatuhan batu lanjutan, khususnya pada musim peralihan atau saat terjadi getaran ringan. Kemudian area jalan dan bangunan warga di bawah tebing berisiko tinggi terhadap bahaya serupa,” katanya.

    Oleh karena itu, Badan Geologi merekomendasikan agar dilakukan pemasangan jaring kawat pengaman (rock mesh) dan pagar penahan batu (rockfall barrier) di kaki tebing. Kemudian pembatasan aktivitas dan pembangunan di zona rawan jatuhan batu.

    Kemudian dilakukan monitoring mikro-seismik oleh instansi teknis untuk mengetahui potensi getaran pemicu di area sesar Lembang serta edukasi masyarakat mengenai tanda-tanda awal retakan baru dan pelapukan lereng.

    “Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kejadian serupa, terutama di sekitar tebing curam yang tersusun oleh batuan vulkanik terlapuk dan beretakan,” tutur Wafid.

    Warga Kampung Sukamulya, RT 01/10, Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, dikejutkan dengan sejumlah batu berukuran besar yang tiba-tiba berjatuhan dari atas Gunung Batu pada Sabtu (8/11).

    “Berdasarkan informasi, ada longsoran tiga batu dari Gunung Batu. Kejadiannya pukul 12.10 WIB,” ujar Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KBB Asep Sehabudin saat dikonfirmasi.

    Tiga batu besar tiba-tiba jatuh dari tebing tanpa hujan, tanpa gempa, tanpa angin kencang. Asep memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Hanya saja sebuah green house mengalami kerusakan usai terkena batu besar yang menggelinding dari atas Gunung Batu.

    “Satu batu paling besar bahkan menimpa dinding green house kaktus milik warga, membuat dinding green house sobek,” kata Asep.