Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia

    Kementerian ESDM catat ada 4.634 izin tambang minerba di Indonesia

    Selasa, 12 November 2024 17:04 WIB

    Sejumlah Haul Truck dioperasikan di area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, Sabtu (19/9). PT Freeport Indonesia kini mendapat izin ekspor untuk Juli 2015 – Januari 2016 dengan kuota ekspor mencapai 775.000 ton konsentrat tembaga. Selain itu Freeport mendapat pengurangan bea keluar menjadi lima persen lantaran kemajuan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur, yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye/15 (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    ESDM Ungkap 128 Tambang Ilegal Tersebar di RI, Sumatra Selatan Paling Banyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) di sektor mineral dan batubara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan pertambangan tanpa izin itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” ucap Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu berdasarkan laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatera Selatan 26 laporan, dan Sumatera Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberiana izin tambanga kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Duh! Kegiatan Tambang Ilegal Masih Marak di RI, Ini Buktinya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan terdapat laporan 128 pertambangan tanpa izin (PETI) atau ilegal di sektor mineral dan batu bara per 2023.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan tambang ilegal itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, dari Aceh hingga Nusa tenggara barat (NTB).

    “Ini adalah data yang PETI yang kami sampaikan, terkait dengan data yang ada di peti, mulai dari Aceh, Banten, Bengkulu, dan lain sebagainya,” kata Tri dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Berdasarkan bahan paparan Tri, data pertambangan tanpa izin itu mengacu pada laporan kepolisian dan keterangan ahli khusus PETI.

    Lebih rinci, pertambangan tanpa izin di Aceh mencapai 11 laporan, Banten 1 laporan, Bengkulu 6 laporan, Jambi 1 laporan, Jawa Barat 3 laporan, Jawa Timur 9 laporan, Kalimantan Barat 1 laporan, dan Kalimantan Selatan 2 laporan.

    Lalu, Kalimantan Tengah 1 laporan, Kalimantan Timur 7 laporan, Kalimantan Utara 1 laporan, Kepulauan bangka Belitung 2 laporan, Kepulauan Riau 1 laporan, Lampung 4 laporan, dan Maluku 1 laporan.

    Kemudian, NTB 2 laporan, Riau 24 laporan, Sulawesi Selatan 1 laporan, Sulawesi Tengah 1 laporan, Sulawesi Tenggara 2 laporan, Sulawesi Utara 2 laporan, Sumatra Barat 7 laporan, Sumatra Selatan 26 laporan, dan Sumatra Utara 12 laporan.

    Tri pun menegaskan PETI tersebut melanggar hukum. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu pelaku bisa dikenakan sanksi.

    “Ini dikenakan sanksi yang sama, yaitu paling lama 5 tahun [pidana] dan denda paling banyak Rp100 miliar,” ucap Tri.

    Lebih lanjut, Tri mengatakan pihaknya melakukan tiga pilar penyelesaian pertambangan tanpa izin tersebut.

    Pertama, digitalisasi. Tri menjelaskan digitalisasi pemberian izin tambang kini dilakukan lewat platform Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA).

    Tri menyebut SIMBARA telah mengintegrasikan proses monitoring dan pengawasan niaga batu bara dari hulu ke hilir. 

    “Membatasi pergerakan dari penambang tanpa izin melalui digitalisasi, yaitu SIMBARA, apabila perusahaan itu tidak berizin, kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” kata Tri.

    Kedua, formalisasi. Tri menuturkan formalisasi dilakukan untuk wilayah kegiatan pertambangan ilegal yang memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan izin melalui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

    Ketiga, pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian ESDM. Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

    Tri menuturkan Ditjen Gakkum segara dibentuk dan dilantik dalam waktu dekat.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” katanya.

  • Zulhas Blak-blakan Biang Kerok Serapan Pupuk Subsidi Minim di 2024

    Zulhas Blak-blakan Biang Kerok Serapan Pupuk Subsidi Minim di 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menambah kuota pupuk subsidi dari semula 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton di 2024. Namun, subsidi pupuk yang telah tersalur baru mencapai 5 juta ton hingga Juni 2024 atau sekitar 52% dari total kuota tahun ini.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, lambatnya penyaluran distribusi pupuk subsidi salah satunya lantaran belum adanya Surat Keputusan alokasi pupuk bersubsidi dari gubernur dan bupati/wali kota.

    “Karena ada Bupati yang belum SK. Baru-baru ini 50%. Juni baru 50%,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (12/11/2024).

    Merujuk Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi TA 2024, alokasi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. 

    Selanjutnya, Keputusan Menteri dijadikan sebagai dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota, di mana alokasi pupuk bersubsidi kabupaten/kota ditetapkan sesuai keputusan gubernur. Alokasi pupuk bersubsidi kemudian ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. 

    Lantaran prosedur penyaluran dinilai terlalu rumit, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN memutuskan untuk mempermudah prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. 

    Zulhas mengatakan, penyaluran pupuk bersubsidi nantinya tidak memerlukan Surat Keputusan dari gubernur dan bupati/wali kota namun cukup dari Kementan sebagai penanggung jawab.

    Selanjutnya, Kementan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menyalurkan pupuk subsidi ke gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Gapoktan, kata Zulhas, akan bertanggung jawab agar pupuk yang disalurkan sampai kepada petani penerima pupuk subsidi. Kemudian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar pupuk subsidi ke PT Pupuk Indonesia (Persero). 

    Untuk itu, pemerintah saat ini tengah merancang regulasi guna mempersingkat prosedur penyaluran pupuk bersubsidi. Rancangan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) itu diharapkan terbit tahun ini dan mulai berlaku di 2024.

    “Putusan hari ini akan ada Perpres, semoga sebulan selesai sehingga Januari [2025 dan seterusnya], pupuk tidak jadi masalah lagi,” ujarnya.

    Merujuk Peraturan Menteri Pertanian No.10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, usulan kebutuhan pupuk bersubsidi harus berdasarkan kebutuhan petani, yang disusun dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    Penetapan alokasi pupuk bersubsidi per provinsi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian. Keputusan itu dijadikan dasar alokasi di tingkat kabupaten/kota.

    Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan alokasi berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari kecamatan dan alokasi kabupaten/kota sebagaimana keputusan gubernur. Adapun, alokasi pupuk bersubsidi ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

    Lebih lanjut, penyaluran pupuk bersubsidi selama ini dilaksanakan secara tertutup sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.4/2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

    Secara terperinci, pupuk bersubsidi disalurkan melalui produsen kepada distributor. Selanjutnya distributor menyalurkan pupuk subsidi kepada pengecer hingga sampai pada kelompok tani atau petani.

  • Gunung Lewotobi Laki-Laki Berstatus Awas, Aktivitas 7 Gunung Api Masuk Level Siaga

    Gunung Lewotobi Laki-Laki Berstatus Awas, Aktivitas 7 Gunung Api Masuk Level Siaga

    Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM mencatat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki pada level Awas dan sebanyak tujuh gunung api berada dalam status III atau Siaga. 

    Berdasarkan informasi di aplikasi Multiplatform Aplication for Geohazard Mitigation and Assesment (Magma Indonesia), sebagian besar aktivitas gunung api yang berstatus Siaga berada di wilayah Timur Indonesia. 

    Mereka adalah Gunung Awu, Sulawesi Utara; Gunung Ibu, Maluku Utara; Gunung Iya, Nusa Tenggara Timur; Gunung Karangetang, Sulawesi Utara; dan Gunung Lokon Sulawesi Utara. 

    Kemudian, dua gunung berstatus Siaga lainnya yakni Gunung Marapi, Sumatra Barat serta Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

    “Level III (Siaga): Hasil pengamatan visual dan instrumental memperlihatkan peningkatan aktivitas yang semakin nyata atau gunung api mengalami erupsi,” dikutip dari aplikasi Magma, Selasa (12/11/2024). 

    Adapun terdapat satu gunung yang aktivitasnya berada di level IV atau Awas yakni Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Gunung Lewotobi Laki – Laki mengalami erupsi pada Sabtu (9/11/2024) sekitar pukul 08.50 wita dan pukul 11.23 WITA. 

    Tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter dari puncak. Erupsi ini sudah terjadi sejak beberapa hari dan menyebabkan banyak warga sekitar mengungsi. 

    Di sisi lain, terdapat 16 gunung dengan aktivitas berstatus level II atau Waspada. Beberapa di antaranya adalah Gunung Krakatau di Lampung dan Bromo di Jawa Timur. 

    Kemudian, terdapat 44 gunung dengan aktivitas berstatus level I atau Normal. 

  • Alur Distribusi Dipangkas, Pupuk Bersubsidi Langsung Disalurkan ke Petani Mulai Januari 2025

    Alur Distribusi Dipangkas, Pupuk Bersubsidi Langsung Disalurkan ke Petani Mulai Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas memangkas alur distribusi pupuk bersubsidi. Mulai Januari 2025, pupuk bersubsidi langsung disalurkan ke petani tanpa melewati banyak birokrasi.

    Hal itu berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pupuk Indonesia (Persero), Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan instansi terkait lainnya di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    “Kita baru saja memutuskan pupuk yang subsidi yang selama ini banyak sekali aturan-aturan atau banyak sekali yang mengatur mengenai pupuk bersubsidi itu sehingga sampai kepada petani atau yang memerlukan. Nah, baru saja kita rapat, kita pangkas,” ungkap Zulhas.

    Zulhas menjelaskan, alur distribusi pupuk bersubsidi akan diinstruksikan langsung oleh Kementan kepada Pupuk Indonesia. Kemudian, Pupuk Indonesia akan menyalurkan langsung ke gabungan kelompok tani (Gapoktan).

    Selanjutnya, Gapoktan akan bertugas menyalurkan pupuk bersubsidi hingga ke individu petani. Alur distribusi hingga data penerima nantinya akan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kementan.

    “Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementan. Nanti SK-nya tidak lagi dari bupati dan gubernur dan 8 kementerian, bayangkan jadi rumit sekali gitu ya. Nah, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia. Nanti Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, nanti Kemenkeu bayar,” terang Zulhas.

    Zulhas mengatakan, aturan ini akan segera berlaku mulai Januari 2025. Saat ini pemerintah tengah menggodok penerbitan perpres yang ditargetkan akan rampung dalam satu bulan ke depan.

    “Jadi mudah-mudahan dengan putusan hari ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai. Tetapi akan dimulai oleh aturan dari Kementerian Pertanian sehingga nanti Januari, Februari dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi kira-kira itu intinya,” katanya.

  • Gunung Lokon Siaga, Radius Bahaya Diperluas Jadi 3 Kilometer dari Kawah Tompaluan

    Gunung Lokon Siaga, Radius Bahaya Diperluas Jadi 3 Kilometer dari Kawah Tompaluan

     

    Liputan6.com, Jakarta – Radius bahaya Gunung Lokon di Tomohon Sulawesi Utara diperluas menjadi 3 kilometer. Hal itu dilakukan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), karena adanya peningkatan aktivitas vulkanik gunung tersebut.

    “Kami sudah sampaikan ke publik bahwa penambahan radius sudah menjadi tiga kilometer,” kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Hadi Wijaya seperti dikutip dari Antara, Selasa (12/11/2024).

    Hadi berharap, area tiga kilometer dari kawah Tompaluan Gunung Lokon tidak ada aktivitas untuk meminimalisasi dampak erupsi.

    “Sebetulnya area tiga kilometer tersebut saya minta ke pemerintah daerah atau pengelola cagar alam Gunung Lokon agar clearence sehingga ketika terjadi erupsi maka tidak terjadi accident,” ujarnya.

    Kepatuhan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan ini menjadi penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    Hadi menjelaskan, pada aktivitas vulkanik level III (siaga), ada beberapa rekomendasi yang harus dipatuhi yaitu masyarakat/pengunjung/wisatawan/pendaki tidak diperbolehkan beraktivitas dan mendekati area dalam radius tiga kilometer dari kawah Tompaluan (pusat aktivitas).

    Apabila terjadi letusan dan hujan abu, masyarakat diimbau untuk tetap berada di dalam rumah, dan apabila berada di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata).

    Masyarakat juga diharapkan mewaspadai potensi lahar pada sungai sungai yang berhulu dari puncak Gunung Lokon terutama pada musim hujan. 

    Berdasarkan hasil evaluasi aktivitas vulkanik secara visual dan instrumental yang menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik, Badan Geologi menaikkan tingkat aktivitas Gunung Lokon dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) terhitung mulai Minggu, 10 November 2024, pukul 22.00 Wita.

     

  • Sumur Minyak Tertua RI Ini Sumbang 25% Produksi Nasional

    Sumur Minyak Tertua RI Ini Sumbang 25% Produksi Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai pengelola Wilayah Kerja Minyak dan Gas (WK Migas) Rokan mencatat produksi minyak mencapai 161.620 barel per hari (bph) pada tahun 2023. Itu artinya, wilayah kerja migas tertua di Indonesia ini menyumbang sebesar 25% dari produksi nasional.

    VP Information Technology PHR, Triatmojo Rosewanto mengatakan pihaknya pada tahun 2023 lalu terhitung memproduksi minyak mentah dari wilayah kerja (WK) yang dioperasikan oleh perusahaan hingga 161.620 barel per hari (bph).

    Nah, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pada tahun 2023 produksi minyak mentah nasional berada di level 606 bph dari target tahun 2023 sebesar 660 ribu bph.

    “Saya pikir bahwa kita berproduksi sekitar 160-161 ribu (bph) rata-rata selama tahun 2023 perhari. Jadi itu banyak, itu 25% dari kontribusi hulu migas domestik dan 100% untuk kepentingan domestik,” jelas Triatmojo dalam acara Konferensi Pers PHR Digital Day 2024, di Kantor PHR, Jakarta, dikutip Selasa (12/11/2024).

    Triatmojo menjabarkan, selama 3 tahun terakhir tepatnya sejak Agustus 2021 hingga September 2024, pihaknya berhasil menambah hingga 1.380 pemboran sumur baru dan saat ini terdapat hingga 83 rig (alat bor) aktif yang dikelola oleh perusahaan. “1.300-an sumur kita sudah drill untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi (migas),” imbuhnya.

    Untuk bisa terus mendongkrak produksi migas nasional, pihaknya bahkan melakukan inovasi teknologi melalui kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang salah satu fungsinya juga bisa meningkatkan produksi minyak di dalam negeri.

    Dia mengatakan pihaknya terus menjaga agar produksi minyak yang dilakukan oleh perusahaan tidak merosot. “Dari mulai waktu zaman alih kelola terakhir itu kan di 158-159 ribu barel oil per day (BOPD). Sekarang kan di 161 ribu barel oil per day. Nah kalau pas 159 (ribu BOPD) itu kita nggak ngapain-ngapain, itu mungkin tahun ini udah 111-112 (ribu) BOPD,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Triatmojo menilai, penggunaan AI yang dilakukan oleh perusahaan bisa turut meningkatkan produktivitas perusahaan untuk memproduksi minyak agar terus melonjak. “Ya pertama productivity ya kan, dari kinerja kita ya produksi minyak itu membantu itu,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Aktivitas Vulkanik Meningkat, Tiga Gunung Api di Sulut Berstatus Siaga – Espos.id

    Aktivitas Vulkanik Meningkat, Tiga Gunung Api di Sulut Berstatus Siaga – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Gunung Lokon di Kota Tomohon dinaikkan statusnya ke Level III atau Siaga setelah terjadi peningkatan kegempaan vulkanik, Senin (11/11/2024). ANTARA/Karel A Polakitan

    Esposin, MANADO — Tiga gunung api di Provinsi Sulawesi Utara saat ini berstatus Level III atau Siaga setelah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik belakangan ini.

    “Ketiga gunung api yang berstatus Siaga yaitu Gunung Awu, Gunung Lokon, dan Gunung Karangetang,” kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hadi Wijaya, Selasa (12/11/2024), dilansir Antara.

    Promosi
    Pulihkan Hutan Bekas Tambang, Kelompok Tani Selamatkan Lingkungan Bersama BRI

    Hadi menambahkan, status Siaga Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terlebih dahulu ditetapkan beberapa waktu lalu setelah frekuensi kegempaan meningkat

    Sementara, Gunung Lokon di Kota Tomohon dan Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro baru beberapa hari ini dinaikkan statusnya dari Level II atau Waspada menjadi Level III atau Siaga.

    Dia berharap warga mematuhi radius bahaya yang telah direkomendasikan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Radius bahaya yang direkomendasikan untuk setiap gunung berbeda-beda. Namun, yang paling penting adalah bagaimana warga mematuhi radius bahaya yang direkomendasikan,” katanya.

    Menurut dia, kepatuhan terhadap rekomendasi tidak beraktivitas di radius bahaya akan meminimalisasi dampak yang timbul ketika terjadi erupsi.

     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Akivitas Vulkanik Meningkat, 3 Gunung Api di Sulut Berstatus Siaga

    Akivitas Vulkanik Meningkat, 3 Gunung Api di Sulut Berstatus Siaga

    Manado, Beritasasatu.com – Sebanyak tiga gunung api di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini berstatus siaga atau level III setelah terjadi peningkatan aktivitas vulkanik akhir-akhir ini.

    “Ada tiga gunung api di Sulut berstatus siaga, yakni Gunung Awu, Gunung Lokon, dan Gunung Karangetang,” kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hadi Wijaya melalui sambungan telepon di Manado, Selasa (12/11/2024) dilansir Antara.

    Hadi menambahkan, status siaga Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, terlebih dahulu ditetapkan beberapa waktu lalu setelah frekuensi kegempaan meningkat.

    Sementara, Gunung Lokon di Kota Tomohon dan Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro baru beberapa hari ini dinaikkan statusnya dari level II atau waspada menjadi level III atau siaga.

    Dia berharap warga mematuhi radius bahaya yang telah direkomendasikan PVMBG terkait tiga gunung api di Sulut berstatus siaga itu.

    Menurut dia, kepatuhan terhadap rekomendasi tidak beraktivitas di radius bahaya akan meminimalisasi dampak yang timbul ketika terjadi erupsi.