Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Skema Subsidi Listrik Bakal Sama dengan BBM? Ini Kata Bahlil

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan, rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi termasuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik di Indonesia.

    Bahlil mengatakan bahwa ada kemungkinan rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia sama dengan skema subsidi untuk BBM yang saat ini masih digodok. Namun, Bahlil menegaskan hal tersebut baru akan diputuskan bila dirinya sudah melakukan pelaporan pada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ada beberapa alternatif (subsidi listrik) dan kemungkinan bisa sama (dengan skema subsidi BBM). Kemungkinan ya, tapi belum diputuskan alternatif mana. Ini mungkin (setelah) Pak Presiden datang (dari Amerika Serikat), kami sudah bisa melaporkan,” jelas Bahlil saat ditanya perihal rencana perubahan skema subsidi listrik di Indonesia, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Yang pasti, perubahaan skema subsidi listrik dan BBM yang akan digunakan, demi subsidi tepat sasaran. Kemudian juga mempertimbangkan daya beli masyarakat. “Yang ketiga, subsidi ini kan dialihkan saja, sudah barang tentu untuk mendorong agar sebagian mempunyai daya beli masyarakat, merangsang daya beli masyarakat. Itu sih sebenarnya,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bahlil sempat membeberkan bahwa saat ini terdapat tiga opsi rencana perubahan skema subsidi BBM dan listrik di Indonesia.

    Formulasi pertama, memindahkan subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jika ini dialihkan, kata Bahlil, maka Rumah Sakit, Sekolah, Gereja dan Masjid yang selama ini mendapatkan subsidi akan dicabut.

    “(Ini untuk) UMKM dan segala macamnya, transportasi umum. Nah, akhirnya kita membuat alternatif kedua,” ungkap Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Rabu (13/11/2024).

    Formulasi Kedua, yang sifatnya fasilitas umum. Tujuannya untuk bisa menahan inflasi dengan memberikan subsidi ke barang (Dalam hal ini BBM) sesuai dengan yang berhak. “Selebihnya kita pakai BLT,” jelas Bahlil.

    Formulasi Ketiga, pihaknya sedang memformulasikan supaya sebagian barang yang disubsidi bisa dinaikkan angkanya. Sayangnya, Bahlil belum menjelaskan detil maksud dari formulasi ketiga ini.

    “Karena masih dalam pembahasan, tunggu kami laporkan kepada Bapak Presiden dulu. Kalau sudah putus baru kami laporkan kepada Bapak-Ibu anggota DPR yang terhormat,” tandas Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT Nasional 14 November 2024

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT Nasional 14 November 2024

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Manfaatkan EBT
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – PT Perusahaan Listrik Negara (
    PLN
    ) (Persero) berkomitmen menjalankan
    transisi energi
    sebagai katalisator
    pertumbuhan ekonomi
    Indonesia agar dapat mencapai 8 persen. 
    Hal itu searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.
    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi mengatakan, pihaknya berkomitmen mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan (
    EBT
    ) sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (14/11/2024).
    Dia mengatakan itu dalam diskusi panel bertajuk “Driving 8% Economic Growth Through Sustainable Initiatives” di Conference of the Parties (COP29) di Azerbaijan, Selasa (12/11/2024).
    Evy menjelaskan, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada 2040. 
    Selain itu, PLN juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70.000 kilometer sirkuit (kms).
    Hal itu dilakukan untuk menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat
    demand
    .
    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi
    smart grid
    agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).
    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian,” ujarnya. 
    Evy menyebutkan, inisiatif itu akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. 
    Menurutnya, industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan juga akan bertumbuh.
    “Misalnya produsen PLTS dan baterai akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. 
    Di sana, pemerintah telah merencanakan pembangunan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.
    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional,” katanya. 
    Untuk itu, Evy menegaskan, penambahan kapasitas pembangkit 1 GW yang direncanakan di Papua diperkirakan dapat meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240 persen.
    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyampaikan, salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (
    energy security
    ) melalui transisi energi. 
    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi,
    green economy
    dan
    blue economy
    ,” ujarnya dalam panel pada
    COP 29
    , Selasa.
    Di saat bersamaan, pemerintah perlu mendukung visi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
    Eniya memaparkan, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar untuk mencapai 13,8 terawatt (TW). 
    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan,” katanya. 
    Eniya menambahkan, pemerintah segera meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN.
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada 314 Kali Gempa Vulkanik Dangkal Gunung Lokon

    Ada 314 Kali Gempa Vulkanik Dangkal Gunung Lokon

    Liputan6.com, Tomohon – Ada sebanyak 314 kejadian gempa dangkal Gunung Lokon, di Kota Tomohon, Sulut, periode tanggal 1-9 November 2024. Hal ini diungkapkan pihak Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Pada periode itu terekam juga empat kali gempa embusan, tujuh kali gempa vulkanik dalam, dan 23 kali gempa tektonik jauh,” ungkap Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid AN pada, Selasa (12/11/2024).

    Gempa pada periode tersebut lebih banyak bila dibandingkan periode Juni 2023. Pada periode Juni 2023 terekam sembilan kali gempa embusan, 222 kali gempa vulkanik dangkal, 23 kali gempa vulkanik dalam, tiga kali gempa tektonik lokal, dan 69 kali gempa tektonik.

    Kondisi visual Gunung Lokon tanggal 1-9 November 2024, umumnya cuaca cerah hingga hujan, curah hujan terukur sebanyak 31 milimeter selama sembilan hari, angin lemah hingga kencang ke arah timur, selatan dan barat.

    “Suhu udara terukur berkisar antara 18-29 derajat Celcius,” ujarnya.

    Gunung Lokon kadang tertutup kabut, pada saat cerah teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis hingga tebal, tinggi sekitar 10-20 meter di atas puncak, kondisi vulkanik lainnya belum tampak.

    Potensi ancaman bahaya aktivitas Gunung Lokon untuk saat ini adalah terjadinya erupsi.

    “Letusan dapat disertai dengan lontaran material pijar berukuran lapili sampai bongkah dan hujan abu tebal dengan atau tanpa diikuti aliran awan panas letusan secara tiba tiba,” papar dia.

    Terkait kondisi itu, masyarakat yang berada di sekitar alur Sungai Pasahapen agar mewaspadai terjadinya awan panas.

    Berdasarkan hasil evaluasi aktivitas vulkanik secara visual dan instrumental yang menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik, Badan Geologi menaikkan tingkat aktivitas Gunung Lokon dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga) terhitung mulai 10 November 2024 pukul 22.00 Wita.

  • Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Bahlil sebut ada tiga opsi penyaluran subsidi BBM tepat sasaran

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu, Bahlil menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Baca juga: Bahlil sebut formula subsidi BBM-listrik hingga saat ini belum final

    “Namun, opsi ini akan membuat rumah sakit, sekolah, gereja, masjid, UMKM, dan transportasi umum yang selama ini menerima subsidi tidak lagi menerima subsidi,” ujar Bahlil.

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    “Namun, hari ini saya belum bisa menjelaskan secara detail karena masih dalam pembahasan,” ucap Bahlil.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Sementara itu, terkait subsidi LPG, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mempertahankan penyalurannya dalam bentuk barang. Keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas aspirasi dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Baca juga: Dukung misi Asta Cita, Polda Metro Jaya bentuk Subsatgas Gakkum

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Minta Dirjen Gakkum ESDM Diisi Polri atau TNI

    Bahlil Minta Dirjen Gakkum ESDM Diisi Polri atau TNI

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan segera memiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen tersebut memiliki sejumlah tugas, di antaranya mengatasi aktivitas tambang ilegal dan pengeboran minyak ilegal.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berharap orang yang nanti mengisi jabatan Dirjen Gakkum berasal dari aparat, baik pihak kejaksaan, kepolisian, maupun TNI. Mereka dinilai siap berhadapan dalam persoalan tambang ilegal.

    “Yang jadi Dirjen Gakkum ini kalau kalau bukan jaksa, polisi, kalau nggak angkatan darat aja pak, TNI lah. Mau angkatan udara, darat, angkatan laut. Yang memang dipertanggungjawabkan orangnya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024).

    Menurut Bahlil aktivitas tambang ilegal di Tanah Air cukup besar dan merugikan. Bahlil lalu mencontohkan kegiatan pengeboran minyak ilegal yang bisa menyedot 7.000 sampai 8.000 barel minyak per hari.

    “Karena kami sudah menyampaikan bahwa illegal drilling per hari itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 barrel per day,” sebutnya.

    Bahlil menyebut struktur di Ditjen Gakkum sedang dibuat dan dipersiapkan. Bahlil meminta dukungan kepada parlemen atas pembentukan Ditjen Gakkum.

    Apalagi ia menduga akan banyak rayuan yang ditawarkan oknum tertentu kepada pejabat di Ditjen tersebut. Adapun pembentukan Ditjen Gakkum tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM.

    “Tapi saya minta tolong bapak ibu semua agar tolong dukung ini Dirjen Gakkum. Tolong dukung sekali karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini Dirjen,” tutupnya.

    (acd/acd)

  • COP29: ESDM Bicara Potensi RI Jadi Pengguna Geothermal Terbesar di Dunia

    COP29: ESDM Bicara Potensi RI Jadi Pengguna Geothermal Terbesar di Dunia

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Indonesia berpotensi menjadi negara pengguna geothermal terbesar di dunia mengingat cadangan yang dimiliki sangat besar. 

    Hal ini menjadi topik pembicaraan melalui agenda United Nations Climate Change Conference atau COP29 hari ketiga yang berlangsung di Baku, Azerbaijan pada Rabu (13/11/2024). 

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pihaknya terus mendorong potensi geothermal di Indonesia yang memiliki cadangan terbesar kedua di dunia yakni sebesar 23 GW. 

    Jumlah tersebut masih dapat dioptimalkan pemanfaatannya mengingat utilisasi cadangan masih rendah yaitu baru 11%. 

    “Jadi tahun ini kami memilih fokus di geothermal untuk meningkatkan total tambahan 320 MW, Indonesia akan menjadi pengguna geothermal terbesar di dunia jika proyek tambahan dihasilkan dalam 3-4 tahun ke depan,” kata Eniya, dikutip dari Youtube COP UNFCCC, Rabu (13/11/2024).. 

    Dia juga mengatakan pemerintah tengah mengejar ketahanan energi, dengan memperbanyak kolaborasi internasional. 

    “Kita juga memiliki potensi besar dari lautan, tapi penggunaannya masih 0, jadi kita menjemput kolaborasi internasional untuk melakukannya dan kita ingin lebih banyak energi lautan di bagian timur Indonesia,” 

    Untuk potensi EBT di laut, dalam roadmap ESDM disebutkan terdapat potensi sebesar 2 GW meskipun dia menerangkan bahwa pihaknya masih perlu menganalisis lebih lanjut dan ditargetkan tahun ini selesai. 

    Eniya juga menyoroti pengembangan nuklir skala kecil. Adapun, pada tahun 2032-2033 pemerintah akan mulai melakukan pemasangan grid nuklir skala kecil sebesar 250 MW. 

    Di sisi lain, Eniya mengungkap pengembangan energi terbarukan tersebut masih diadang sejumlah kendala. Misalnya, masalah pada energi hidrogen terkait penyimpanan di sejumlah daerah maupun bioenergi yang membutuhkan eksplorasi lebih banyak. 

    “Semua program renewable energy ini baru terutilisasi kurang dari 1% atau hanya 0,3%. Jadi itu adalah potensi yang bisa kita buat dari Indonesia,” pungkasnya.  

  • COP29: Pertamina Ungkap Urgensi Pembangkit Panas Bumi dalam Transisi Energi

    COP29: Pertamina Ungkap Urgensi Pembangkit Panas Bumi dalam Transisi Energi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) berencana meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) demi mengakselerasi transisi energi.

    CEO PT Pertamina Geothermal Energi Tbk (PGEO) Julfi Hadi menjelaskan panas bumi bahkan mampu menjadi baseload sumber kelistrikan. Menurutnya, sumber energi yang stabil dan besar melalui panas bumi menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah.

    Julfi menyebut panas bumi adalah salah satu sumber energi yang terbukti untuk bisa menjadi baseload. Oleh karena itu, pengembangan panas bumi menjadi penting.

    “Apalagi, dengan rencana pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari industri hilirisasi serta manufaktur, membutuhkan pasokan listrik yang stabil dan bersih. Panas bumi merupakan jawabannya,” kata Julfi dalam panel Energy Transition: Innovations, Sustainability Approaches, Strategic Efforts and Initiatives to Achieve Indonesia’s Climate Goals COP 29, Rabu (13/11/2024).

    Julfi juga menyampaikan PGEO menargetkan pengembangan panas bumi Pertamina mencapai 1,5 GW pada 2030. Ini demi mencapai target tersebut berbagai strategi dilakukan termasuk strategi investasi. 

    “Pengembangan ini membutuhkan investasi hingga US$50 juta dengan kalkulasi pertumbuhan kapasitas pembangkit panas bumi hingga 10,5 GW,” ungkap Julfi.

    Untuk bisa membuat investasi panas bumi ini menarik, Pertamina bahkan membuat model risiko yang lebih rendah dalam pengembangan panas bumi. Julfi menyebut Electrical Submersible Pumps yang merupakan salah satu teknologi untuk bisa mereduksi risiko pengembangan panas bumi.

    “Pompa akan menghasilkan peningkatan produksi bahkan di sumur sub komersial dan juga di pembangkit listrik. Katakanlah dulunya, mengembangkan sektor geothermal itu butuh 10 tahun, sekarang bisa dikembangkan dalam 5 tahun,” kata Julfi.

    Sementara itu, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan Indonesia tetap konsisten dalam mencapai target net zero emission (NZE). Adapun panas bumi menjadi sumber energi yang penting untuk menjadi sumber energi bersih yang stabil untuk memasok seluruh kebutuhan listrik nasional.

    “Potensi di Indonesia sangat besar, dengan posisi strategis yang memiliki potensi panas bumi lebih dari 23 gigawatt, di mana saat ini baru dimanfaatkan sekitar 2,5 gigawatt atau sekitar 11%,” kata Eniya.

    Dia menegaskan dengan memanfaatkan panas bumi maka penurunan emisi bisa mencapai 22 juta ton CO2 pada 2030. Pemerintah pun berkomitmen untuk mendukung semua pihak dalam pengembangan panas bumi dalam negeri.

    “Presiden kita sudah berulang kali menekankan pentingnya geothermal, dan dukungan internasional dibutuhkan agar Indonesia dapat menjadi negara nomor satu dalam pemanfaatan geothermal di dunia. Kami juga telah menyederhanakan regulasi perizinan dan menaikkan return of investment (IRR) hingga 1,5%,” kata Eniya.

  • Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Ditjen Gakkum Bakal Dipimpin Aparat, Bahlil Sebut Lebih Bertanggung Jawab

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) segera dibentuk dan dipimpin oleh aparat.

    Hal itu Bhalil sampaikan dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (13/11/2024). Menurutnya, aparat lebih bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai seorang Dirjen Gakkum.

    “Yang jadi Dirjen Gakum ini, kalau bukan Jaksa, Polisi, kalau enggak, [TNI] Angkatan Darat saja, Pak. Atau TNI lah. Mau Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, yang memang dapat kita bertanggung jawabkan orangnya,” tutur Bahlil.

    Dia juga mengatakan aparat tidak mudah dirayu jika ada oknum yang melobi. Selain itu, aparat juga dinilai bukan orang yang memiliki konflik kepentingan di dunia pertambangan.

    “Yang penting harus jangan sampai dirayu nih orang [calon Dirjen Gakkum]. Jadi kita harus menjamin bahwa ini steril, ya,” kata Bahlil.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Adapun, alasan Ditjen Gakkum mendesak untuk dibentuk diungkapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (12/11/2024).

    Menurutnya, pembentukan Ditjen Gakkum harus segera direalisasikan usai praktik penambangan ilegal kian marak.

    “Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” ungkap Tri.

  • Gawat! Kegiatan Ilegal Drilling di RI Capai 8.000 Barel per Hari

    Gawat! Kegiatan Ilegal Drilling di RI Capai 8.000 Barel per Hari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka-bukaan, bahwa ada kegiatan pengeboran minyak ilegal atau illegal drilling yang terjadi di Indonesia mencapai 8.000 barel per hari (bph).

    “Karena kami sudah menyampaikan bahwa illegal drilling per hari itu kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000 barrel per day,” jelasnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Dengan masifnya kegiatan pengeboran minyak ilegal maupun penambangan ilegal di dalam negeri itu, pihaknya meminta dukungan Komisi XII DPR perihal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) di Kementerian ESDM.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

    “Nah Ditjen Gakkum ini kita akan mengoptimalkan dalam waktu dekat struktur yang lagi kami buatkan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan illegal mining dan illegal drilling. Tapi saya minta tolong Bapak Ibu semua (Komisi XII DPR RI) agar tolong dukung ini Ditjen Gakkum. Tolong dukung sekali. Karena pasti rayuannya, godaannya banyak ini Ditjen. Ini saya jujur saja,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan Ditjen Gakkum Kementerian ESDM akan terbentuk dalam waktu dekat.

    “Kita lakukan secara Gakkum, ini kami berdasarkan pada awal kami ada Perpres ya, Perpres yang baru tentang tata kelola organisasi di Kementerian ESDM, ada dalam Gakkum yang mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera ada di Kementerian ESDM,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

    Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum), untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

    Adapun, Ditjen Gakkum berada di bawah tanggung jawab Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Berdasarkan Pasal 24, Ditjen Gakkum bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    “Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24.

    Lebih lanjut, pada Pasal 25, Ditjen Gakkum diberi sejumlah fungsi utama yang meliputi:

    a. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    b. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral.

    g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

    h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

    (pgr/pgr)

  • Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Stranas PK Usul Subsidi Listrik Pakai BLT, Lebih Tepat Sasaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menerapkan bantuan tunai langsung (BLT) pada subsidi listrik agar penyerapannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat dalam kategori miskin. 

    Untuk mendukung rekomendasi tersebut, pihaknya telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berbasis NIK sebagai target penerima subsidi listrik yang ditujukan untuk masyarakat miskin. Hal ini ditujukan agar program subsidi pemerintah lebih tepat sasaran.  

    Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan mengatakan subsidi lewat BLT atau subsidi langsung ke konsumen dapat lebih optimal dibandingkan subsidi listrik yang selama ini diberikan untuk membayar PT PLN (Persero).

    “Itu namanya subsidi konsumen, yang ditarget yang dikasih. Makanya kita bilang ESDM yang kelola datanya, jangan PLN dia BUMN, badan usaha dia gak berkepentingan, mau miskin mau ngga, pokoknya kasih aja yang penting terjual,” kata Pahala di Kantor KPK C1 Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Pihaknya membeberkan data bahwa terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp1,2 triliun per bulan imbas subsidi listrik yang tidak tepat sasaran menyasar ke 10,6 juta pelanggan PT PLN yang tidak masuk dalam kategori miskin. 

    Angka tersebut didapatkan dari survei pencatatan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mencatat sebanyak 33 juta masyarakat penerima subsidi listrik 450 VA dan 900 VA pada 2023. 

    “Ada kemungkinan kalau terus dijalanin, tergantung kecepatan PLN ya kan, sudah 2 tahun kita minta, kalau dia cepat konversi ID pelanggan nya jadi NIK, cepat dipadankan dengan dukcapil dan DTKS, dugaan kta terus bertambah,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Stranas PK menekankan pentingnya peninjauan kembali Permen ESDM 3/2024 di mana terdapat pasal  yang memungkinkan otomasi pemindahan pelanggan 900 VA non subsidi menjadi 900 VA subsidi jika teridentifikasi padan dengan DTKS. 

    Pahala menerangkan, dalam harmonisasi Permen ESDM ini, pihaknya sudah mengajukan bahwa pemindahan pelanggan tidak dilakukan dengan cara otomasi tetapi menggunakan mekanisme pengajuan.

    “Masalahnya ESDM nya selama ini udah gak kelola data, cuma nyiapin kuota, Rp37 triliun tahun ini udah kasih ke PLN, ngutang itu juga. Jadi PLN sendiri yang kelola data, sekarang PLN disuruh misahin miskin atau ngga, lah dia gak mau pusing,” pungkasnya.