Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Melimpah di Indonesia, Sawit Digadang jadi Sumber Energi dan Pangan Masa Depan – Page 3

    Melimpah di Indonesia, Sawit Digadang jadi Sumber Energi dan Pangan Masa Depan – Page 3

    Pemerintah terus mendorong transisi energi. salah satu cara yang dilakukan dengan memproduksi biodiesel. Jenis produk Biosolar B30 berlaku mulai Januari 2020 dan saat ini akan terus berkembang secara bertahap ke B40 dan B50.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, untuk menuju bahan bakar B50 dibutuhkan tambahan sekitar tujuh hingga sembilan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) menjadi biodiesel.

    “Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar tujuh sampai sembilan pabrik, atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujar Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024, dikutip dari Antara, Kamis (7/11/2024).

    Penambahan pabrik pengolahan CPO tersebut guna mengejar celah antara kebutuhan konversi ke B50 yang membutuhkan biodiesel sebanyak 19,7 juta kiloliter, sementara saat ini total produksi dalam negeri baru sebanyak 15,8 juta kiloliter.

    “Berarti ada shortage sekitar 3,9 juta kiloliter,” ujarnya.

    Selanjutnya, Edi mengatakan kebutuhan produksi tersebut juga bisa dijadikan peluang investasi, mengingat untuk merealisasikan B50 butuh penanaman modal tambahan sebesar 360 juta dolar AS.

    “Sebenarnya peluang investasi juga kalau nanti pemerintah harus taruh sekitar hampir 360 juta dolar AS untuk tambahan investasi tadi,” kata Edi.

    “Kalau pabriknya tetap, mungkin apakah nanti akan mundur itu aja implementasi dari B50-nya,” lanjut dia.

     

  • Bamsoet Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik untuk RI Lebih Bersih & Sehat

    Bamsoet Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik untuk RI Lebih Bersih & Sehat

    Jakarta –

    Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengapresiasi pembukaan showroom United E-Motor milik influencer Jhon LBF di Karawaci, Tangerang. Showroom ini hadir sebagai bagian dari ekspansi strategis untuk menghadirkan kendaraan listrik modern dan ramah lingkungan.

    Bamsoet mengatakan hadirnya showroom ini juga turut membuka lapangan pekerjaan baru serta membantu pemerintah dalam mengurangi subsidi pemerintah dalam hal bahan bakar minyak.

    “Penggunaan kendaraan listrik merupakan langkah strategis untuk mengatasi masalah lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan industri, Indonesia berpotensi untuk menjadi salah satu pelopor dalam transisi menuju transportasi yang lebih berkelanjutan. Kendaraan listrik bukan hanya sekadar alternatif transportasi, tetapi sebuah kebutuhan mendesak untuk Indonesia yang lebih bersih dan sehat,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (16/11/2024).

    Saat meresmikan pembukaan Showroom United E-Motor hari ini, Ketua MPR RI ke-15 ini menjelaskan salah satu alasan utama penggunaan kendaraan listrik adalah untuk mengurangi polusi udara.

    Penelitian dari World Health Organization (WHO) melaporkan polusi udara menjadi salah satu penyebab utama kematian, dengan lebih dari 230.000 kematian setiap tahunnya. Sementara itu Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat sektor transportasi menyumbang sekitar 26% dari total emisi gas rumah kaca di Indonesia. Dengan beralih ke kendaraan listrik, emisi CO2 dapat diminimalkan secara signifikan.

    “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencatat dengan peralihan dari motor berbasis BBM ke motor listrik, maka diperkirakan subsidi BBM dari pemerintah bisa dihemat mencapai Rp 32,7 miliar per tahunnya. Selain penghematan subsidi BBM, program kendaraan listrik juga bisa meningkatkan penjualan listrik PT PLN hingga 15,2 Giga Watt hour (GWh) per tahun,” ucap Bamsoet.

    Anggota Komisi III DPR RI ini pun menambahkan, sebelumnya Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk transportasi jalan.

    Pemerintah menargetkan pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia ini mencapai 2,2 juta kendaraan listrik pada tahun 2025, dan 13 juta kendaraan listrik pada tahun 2030. Di sisi lain, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) ditargetkan mencapai 31.859 unit, dan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) mencapai 67.000 unit.

    “Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia berpotensi membuka peluang baru dalam industri otomotif. Dengan meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik, Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasok global bagi produksi baterai dan komponen kendaraan listrik lainnya. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki cadangan mineral penting untuk pembuatan baterai, seperti nikel. Konsultan asal Amerika Serikat McKinsey & Company memperkirakan perputaran uang pada pasar kendaraan listrik global akan mencapai USD 2.5 triliun pada tahun 2030, dan Indonesia memiliki kesempatan emas untuk memanfaatkan potensi ini,” pungkas Bamsoet.

    Sebagai informasi, turut hadir pada peresmian ini, antara lain pemilik United E-Motor influencer Jhon LBF, Nikita Mirzani serta Kimberly Ryder.

    (akn/ega)

  • AHY harap harga tiket pesawat turun sebelum Desember

    AHY harap harga tiket pesawat turun sebelum Desember

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ditemui di Jakarta, Jumat (15/11/2024) (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

    AHY harap harga tiket pesawat turun sebelum Desember
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 15 November 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan dirinya sudah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian terkait guna menurunkan tiket pesawat yang diharapkan turun sebelum Desember mendatang.

    Menko AHY ditemui di Jakarta, Jumat menyatakan rapat tersebut sudah digelar dirinya pada dua hari lalu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pariwisata, dengan tujuan harga tiket pesawat bisa turun di periode high season seperti natal dan tahun baru.

    “Natal dan tahun baru ini selalu akan mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri tapi juga mancanegara. Kita ingin menurunkan harga tiket yang diharapkan bisa semakin baik buat masyarakat, dan tentunya akan memutar perekonomian,” ujar dia.

    Dirinya mengatakan pihaknya bakal mempercepat proses penurunan harga tiket tersebut dalam kurun waktu hingga dua minggu ke depan.

    “Saya harap bisa segera, kita punya target-target kemarin dalam satu, dua minggu ke depan ini kita akan percepat proses,” kata AHY.

    AHY menjelaskan aspek yang diperhatikan dalam proses menurunkan harga tiket penerbangan yakni perpajakan, bahan bakar (avtur), kebutuhan-ketersediaan, serta suku cadang. Dikatakan dia, dalam proses menurunkan harga tiket ini, pihaknya turut memerhatikan performa keuangan dari industri penerbangan yang ada di Indonesia, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dan pelaku usaha di sektor penerbangan.

    “Karena banyak komponen sekali lagi tidak hanya satu dan ini perlu penyesuaian, perlu adjustment di semua pemangku kepentingan yang saya sampaikan tadi,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan semangat satuan tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat. Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.

    Sumber : Antara

  • Investasi Pabrik LPG 2 Juta Ton di RI Ditarget Mulai Januari 2025

    Investasi Pabrik LPG 2 Juta Ton di RI Ditarget Mulai Januari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia membeberkan, bahwa pemerintah berencana untuk membangun pabrik Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Indonesia mulai awal tahun 2025 mendatang.

    Bahlil menyebutkan pihaknya akan mematangkan persiapan pembangunan pabrik yang rencananya berkapasitas 2 juta ton tersebut.

    “November-Desember kami matangkan semuanya dulu. Baru mulai rencananya untuk dilakukan investasi siapa, kapan, itu mulai Januari. Sekarang kan 100 hari ini lah saya matangkan semua dulu untuk mapping nya,” kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Jumat (15/11/2024).

    Rencana pembangunan pabrik LPG tersebut menyusul temuan pemerintah di lapangan gas yang mengandung jenis gas Propane (C3) dan Butane (C4). C3 dan C4 sendiri merupakan bahan baku dalam pembuatan LPG.

    Oleh sebab itu, pemerintah terbuka bagi siapa saja yang ingin terlibat dalam proyek industrialisasi LPG dalam negeri. Sehingga produk yang dihasilkan dari pabrik LPG dapat kompetitif. “Kita akan buat terbuka. Supaya ada kompetitif. Harus kita buat terbuka,” kata Bahlil.

    Sebagaimana diketahui, pembangunan pabrik LPG dalam negeri sebagai upaya pemerintah Indonesia dalam menekan impor LPG yang saat ini begitu besar.

    Dalam catatan Bahlil, konsumsi LPG di Indonesia mencapai 8 juta ton, sementara produksi LPG di dalam negeri hanya menembus 1,9 juta ton. Artinya, Indonesia melakukan impor sebanyak 6,1 juta ton.

    Di kesempatan berbeda, Bahlil mengungkapkan jika rencana pembangunan pabrik LPG tambahan dengan kapasitas 2 juta ton bisa terbangun di Indonesia, maka jumlah pemenuhan LPG yang dilakukan di dalam negeri sekitar 4 juta ton.

    Selain membangun pabrik LPG, pemerintah juga sedang menggenjot pembangunan jaringan gas bumi (jargas) yang akan diprioritaskan bisa melintas di wilayah Jawa hingga Sumatera.

    Jargas itu sendiri, dinilai bisa mengurangi jumlah impor LPG ke Indonesia lantaran memanfaatkan produksi gas yang ada di dalam negeri. “Kita masih kekurangan kurang lebih sekitar 4 juta. Maka strateginya adalah jargas kita harus bangun khususnya daerah Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, DKI, Jogja. Ini yang menjadi prioritas. Sumatera sebagian sudah jalan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    (pgr/pgr)

  • AHY Harap Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Desember Nasional 15 November 2024

    AHY Harap Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Desember Nasional 15 November 2024

    AHY Harap Harga Tiket Pesawat Turun Sebelum Desember
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (
    AHY
    ) mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk menurunkan harga
    tiket pesawat
    sebelum Desember 2024.
    AHY mengatakan, kementeriannya akan saling berkoordinasi hingga dua minggu ke depan untuk mempercepat proses penurunan harga tiket pesawat.
    “Saya berharap ya bisa segera (sebelum Desember harga tiket pesawat turun), kita punya target-target kemarin dan dalam 1-2 minggu depan ini kita akan percepat prosesnya,” kata AHY di Gedung BJ Habibie BRIN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).
    AHY mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian seperti Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas upaya penurunan tiket pesawat menjelang Libur Natal dan Tahun Baru.
    Ia mengatakan, pemerintah tengah menghitung tata kelola pembiayaan seperti harga avtur dan pajak.
    “Kita harus hitung dengan baik karena semangatnya adalah penerbangan di
    high season
    Natal dan Tahun Baru ini kan selalu akan mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri tapi juga mancanegara,” ujarnya.
    AHY juga mengatakan, pemerintah harus membahas upaya penurunan harga tiket pesawat dengan pelaku maskapai penerbangan agar tak menganggu performa keuangan maskapai.
    Ia berharap penurunan harga tiket pesawat menjelang Natal dan Tahun Baru nantinya dapat meningkatkan perputaran perekonomian khususnua di sektor pariwisata.
    “Kita ingin menurunkan harga tiket yang diharapkan bisa semakin baik buat masyarakat dan tentunya akan memutar perekonomian terutama di sektor pariwisata,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisaris PLN Dirombak, Orang Dekat Prabowo Masuk – Page 3

    Komisaris PLN Dirombak, Orang Dekat Prabowo Masuk – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir merombak jajaran Dewan Komisaris PT PLN (Persero). Ada 4 nama baru yang masuk dalam daftar trsebut, termasuk beberapa orang dekat Presiden Prabowo Subianto.

    Perubahan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) nomor SK-269/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT PLN. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penggantian daftar komisaris dilakukan pada Kamis, 14 November 2024.

    Adapun 4 nama baru yang jadi Komisaris PLN diantaranya Wakil Menteri BUMN Aminudin Maruf sebagai Komisaris. Aminudin pernah menjabat sebagai Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

    Ada pula, Mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Periode 2014-2019, Ali Masykur Musa sebagai Komisaris Independen. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran. Sebelumnya, dia menempati posisi Komisaris Utama PT Pelni (Persero).

    Berikutnya, ada nama Purnawirawan Polisi, Yazid Fanani yang ikut masuk sebagai Komisaris Independen. Seeta, nama Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu sebagai Komisaris.

    RUPS juga mengangkat kembali Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).

    Ada beberapa nama yang diberhentikan, yakni Dudy Purwagandhi yang didapuk menjadi Menteri Perhubungan, sebelumnya menjabat Komisaris PLN. Lalu, ada Charles Sitorus yang tersandung kasus hukum, sempat menjabat Komisaris.

    Berikutnya ada Mantan Menteri ESDM, Arcandra Tahar, sebelumnya sebagai Komisaris. Staf Ahli Menteri BUMN Bidang Keuangan Nawal Nely yang sebelumnya Komisaris. Serta, Mohamad Ikhsan dari posisi Komisaris.

  • Erick Thohir Angkat Anak Buah Bahlil Jadi Komisaris PLN

    Erick Thohir Angkat Anak Buah Bahlil Jadi Komisaris PLN

    Jakarta –

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Kamis, 14 November 2024, melakukan perubahan susunan komisaris di PT PLN (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut diputuskan ada penambahan satu komisaris di PLN.

    Posisi Komisaris tersebut diisi oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Hutajulu, di mana Kementerian ESDM saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia.

    “Ya salah satunya saya lah, jadi Komisaris di PLN,” kata Jisman di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

    Pada kesempatan itu ia juga menyebut tidak ada perubahan pada jajaran direksi PLN. Artinya Darmawan Prasodjo tetap menjabat sebagai Direktur Utama PLN.

    “(Darmawan) masih lah masih tetap (menjabat Dirut),” ujar Jisman.

    Saat ditanya lebih rinci soal pergantian Komisaris lain di PLN, Jisman mengaku belum mengetahui pasti. Sementara itu, Suahasil Nazara diproyeksikan tetap menjabat Wakil Komisaris Utama PLN.

    Dilansir dari laman Kemneterian ESDM, Jisman P. Hutajulu lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967. Ia mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1993. Pada tahun 2000, Jisman menjabat PJ. Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi. Setahun setelahnya, ia menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik.

    Karirnya terus menanjak hingga pada 2018, Jisman menjadi Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Empat tahun setelahnya, pada 2022 ia berpindah menjadi Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Jisman juga aktif terlibat dalam Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjadi Kepala PPNS sejak 2014 hingga sekarang.

    (ily/rrd)

  • PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    PLN Siapkan Teknologi Smart Grid untuk Pasok Listrik Nasional Berbasis EBT

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/ega)

  • Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Di COP29, PLN Paparkan Strategi Dorong Pertumbuhan Swasembada Energi

    Jakarta – PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan transisi energi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia agar dapat mencapai 8%. Hal ini searah dengan visi Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang juga menuju swasembada energi berkelanjutan di Tanah Air.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa salah satu visi Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan ketahanan energi (energy security) melalui transisi energi.

    “Presiden ingin mendorong kemandirian nasional kita dan tentunya menciptakan pertumbuhan ekonomi, green economy dan blue economy, serta harus mendukung visi kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” ungkap Eniya, dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    Eniya memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai 13,8 terawatt (TW).

    “Tentunya dari pemerintah akan menyusun kebijakan energinya dan membuat inovasi-inovasi baru mengenai perencanaan kami 10 tahun ke depan. Karena sebentar lagi kami akan meluncurkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dengan PLN,” paparnya.

    Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi menekankan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung visi pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber EBT sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Mencapai pertumbuhan ekonomi 8% memerlukan infrastruktur energi yang aman dan berkelanjutan. Tanpa listrik yang andal, kita tidak dapat mencapai target pertumbuhan tersebut,” ujar Evy.

    Saat ini, kata Evy, PLN telah merancang pengembangan kapasitas energi terbarukan hingga 75 Gigawatt (GW) pada tahun 2040. Selain itu, Perseroan juga merancang pembangunan jaringan transmisi listrik bertajuk Green Enabling Transmission Line sepanjang 70 ribu kilometer sirkuit (kms) agar mampu menyalurkan listrik hijau dari sumber-sumber EBT yang mayoritas berada di daerah terpencil ke pusat demand.

    Tidak hanya itu, PLN juga tengah menyiapkan teknologi Smart Grid agar sistem kelistrikan nasional mampu mengakomodasi sifat intermitensi dari pasokan listrik berbasis EBT intermittent seperti PLTS dan PLTB.

    “Pembangunan infrastruktur sebesar itu tentu akan menimbulkan efek domino yang sangat besar terhadap perekonomian. Inisiatif ini akan menciptakan banyak lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik pekerjaan formal maupun informal. Industri-industri baru yang terkait dengan inisiatif berkelanjutan, misalnya produsen PLTS dan baterai, akan bangkit dan melalui inovasi serta transfer teknologi yang akan meningkatkan kapasitas industri lokal,” jelas Evy.

    Lebih lanjut, Evy mencontohkan besarnya potensi EBT dan kebutuhan energi di Indonesia bagian timur. Mengingat, disana telah direncanakan untuk dibangun beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti di Sorong, Timika, hingga Raja Ampat yang membutuhkan pasokan energi yang memadai.

    “Di Indonesia timur, potensi pengembangan energi terbarukan sangat menjanjikan. Infrastruktur energi baru dapat meningkatkan ekonomi regional. Penambahan kapasitas pembangkit satu gigawatt yang direncanakan di Papua saja diperkirakan dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut hingga 240%,” kata Evy.

    (prf/prf)

  • Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Sempat Dicabut, 499 Izin Tambang Ini Aktif Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa terdapat 499 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditangguhkan lagi izinnya, pasca statusnya dicabut beberapa waktu yang lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan bahwa dari 2.078 IUP yang dicabut izinnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sejatinya terhitung sebanyak 2.051 IUP yang dicabut.

    Kemudian, sebanyak 596 IUP diajukan untuk dibatalkan pencabutan izinnya, namun 97 IUP diantaranya masih tertahan lantaran masih memiliki utang setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada negara. Tri mengatakan, dengan begitu saat ini ada 499 IUP yang sudah masuk kembali pada sistem pemerintah melalui Minerba One Data Indonesia (MODI).

    “Kemudian (IUP) yang dibatalkan, dibatalkan pencabutannya ada 596. Kemudian dari 596 IUP tersebut ada 97 (IUP) yang belum memenuhi untuk naik ke modi karena ada utang PNBP,” jelas Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (14/11/2024).

    “Nah sisanya ada 499 IUP yang dibatalkan pencabutannya oleh BKPM dan sekarang sudah masuk ke MODI,” tambahnya.

    Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan, alasan di balik pemulihan beberapa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya sempat dicabut.

    Adapun, pemerintah awalnya mencabut 2.078 IUP yang dianggap tidak produktif melalui Satgas Percepatan Investasi serta Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

    Bahlil membeberkan saat pertama kali mencabut izin-izin tersebut, ia sempat dipertanyakan karena pada saat itu posisinya sebagai Menteri Investasi bukan Menteri ESDM. Namun, ia menekankan bahwa tindakan ini diambil berdasarkan arahan Peraturan Presiden (Perpres) dan Keputusan Presiden (Keppres).

    “Waktu itu orang-orang tanya saya, kalau kamu kan Menteri Investasi, kenapa kamu cabut? Saya bilang, Bos, Perpres dan Kepres memerintahkan untuk pencabutan penataan lahan itu lewat Satgas. Baik itu hutan maupun HGU,” ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).

    Dalam proses evaluasi, pemerintah menemukan bahwa sekitar 500 izin masih layak untuk dipulihkan. Bahlil menekankan bahwa pemulihan ini didasarkan pada prinsip keadilan, terutama bagi pemegang izin yang telah memenuhi syarat dan ketentuan.

    “Kita buka ruang untuk kemudian mengecek mana yang pantas untuk dipulihkan, mana yang tidak. Itulah kemudian kita lakukan verifikasi,” katanya.

    (pgr/pgr)