Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Prabowo Bilang Mau Geber Biodiesel 50 Persen di Indonesia Mulai Tahun 2025

    Prabowo Bilang Mau Geber Biodiesel 50 Persen di Indonesia Mulai Tahun 2025

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana pengembangan biodiesel yang disampaikan dalam Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11/2024) waktu setempat. Prabowo ingin menggunakan Biodiesel hingga 50 persen (B50) mulai tahun depan.

    Mulanya Prabowo memuji Brazil yang dinilai lebih maju soal pemanfaatan energi hijau dan energi terbarukan. Untuk bioetanol, pemerintah perlu belajar banyak hal mulai dari hulu hingga hilirnya, seperti yang sudah sukses dilakukan di Brazil.

    Di Brasil, industri biofuel telah berkembang selama 50 tahun. Bioetanol yang sebagian besar diproduksi dari tebu dan jagung.

    “Saya pikir Brasil lebih maju bersama kami soal penggunaan biofuel energi yang berasal dari nabati. Dan Anda sangat berhasil dengan etanol, kami menuju biodiesel. Memproduksi diesel dari kelapa sawit,” kata Prabowo seperti disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

    “Sekarang kami di 35-40 persen, kami mau meningkatkannya ke 50 persen pada 2025,” ujar dia lagi.

    Penggunaan bahan bakar nabati ini bisa mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang mayoritas dari impor. Selain itu, karbon yang dihasilkan dari proses pembuangan kendaraan juga lebih ramah.

    Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan pihaknya tengah melakukan persiapan untuk pelaksanaan mandatori biodiesel 40% (B40) pada 2025 mendatang.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut program B40 akan berjalan pada Januari 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menuju penggunaan energi yang lebih bersih.

    “Sekarang B40 kan mulai 1 Januari sudah mulai jalan. Selebihnya sambil berjalan. Tahun depan B40 yang sudah bisa running,” ujar Bahlil di Jakarta, dikutip Senin (4/11/2024).

    Prabowo sudah menyampaikan visinya untuk menjadikan Indonesia mandiri energi dengan swasembada energi. Salah satu yang digencarkan adalah program campuran bahan bakar dengan kelapa sawit atau biodiesel.

    Prabowo pernah mengatakan targetnya B50 bisa disalurkan di seluruh Indonesia paling cepat akhir tahun ini, atau paling lambat tahun depan. Hal ini bisa mengurangi ketergantungan impor minyak untuk membuat solar, ujungnya Prabowo menilai Indonesia bisa hemat US$ 20 miliar atau sekitar Rp 309,7 triliun untuk impor minyak.

    “Kita sebentar lagi tak perlu impor solar lagi, solar kita akan datang dari yang namanya kelapa sawit, namanya biodiesel. Sekarang kan B35, kita akan percepat jadi B40, B50 minimal. Dengan capai B50, biodiesel 50% dari kelapa sawit, begitu capai itu Insyaallah akhir tahun ini atau awal tahun depan, kita akan hemat US$ 20 miliar,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Penutupan Kongres PAN 2024, dikutip Minggu (25/8/2024) lalu.

    (riar/din)

  • Menkomdigi Minta Telkomsel Cs Beri Internet Gratis kepada Masyarakat Lewotobi

    Menkomdigi Minta Telkomsel Cs Beri Internet Gratis kepada Masyarakat Lewotobi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta seluruh Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Smartfren untuk memberikan bantuan bagi masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Adapun, permintaan Meutya ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan layanan internet dan komunikasi dapat digunakan oleh masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi.

    Maka dari itu, Meutya mendorong seluruh operator seluler untuk memberikan voucher atau kouta kepada masyarakat agar dapat mengakses internet secara gratis.

    “Hal ini untuk menunjang kebutuhan siswa untuk sekolah dan memberikan masyarakat perkembangan informasi kondisi di Gunung Lewotobi Laki-Laki,” kata Meutya dalam keteranganya, Rabu (20/11/2024).

    Meutya juga meminta kepada seluruh operator seluler untuk membangun integrated posko sebagai layanan customer care bagi masyarakat yang menjadi pelanggannya. 

    Tak hanya itu, Meutya mendorong semua operator seluler untuk menyampaikan titik koordinat BTS yang perlu peningkatan kecepatan recovery jaringan.

    “Serta menerapkan fasilitas BHP no rupiah untuk setiap penggunaan frekuensi berbasis Izin Stasiun Radio (ISR), untuk membantu ketika operator seluler membutuhkan alternatif backhaul ketika backhaul berbasis Fiber Optic-nya terputus,” ucap Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memantau perkembangan dan aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusat Tenggara Timur.  

    Sejak malam hingga Senin (11/10) pagi dilaporkan masih terjadi erupsi. Untuk itu, masyarakat diminta tetap waspada dan mematuhi rekomendasi yang sudah dikeluarkan PVMBG.

    Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan meminta masyarakat tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan Pemda juga tidak mempercayai isu-isu yan tidak jelas sumbernya. 

    “Masyarakat yang bermukim di sekitar G. Lewotobi Laki-Laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak G. Lewotobi Laki-Laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi,” kata Wafid.

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Waspada Penurunan Daya Beli hingga Catatan Ahli Pertambangan

    Bisnis, JAKARTA— Penurunan daya beli masyarakat berpotensi terjadi pada tahun depan seiring dengan sejumlah pungutan dana publik, termasuk kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% mulai Januari 2025.
    Setidaknya ada 10 pungutan masyarakat yang berlaku tahun depan dan berpotensi membatasi daya beli. Sebagai implikasinya, kenaikan harga barang hingga konsumsi masyarakat yang melemah. Berita tentang potensi penurunan daya beli merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id. Simak ulasan singkat Top 5 News Bisnisindonesia.id berikut ini.

    Waspada Penurunan Daya Beli Masyarakat Saat ‘Beban’ Makin Banyak
    Tambahan 10 ‘beban’ yang bakal ditanggung masyarakat, yakni tarif PPN 12%, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BPJS Kesehatan, uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa, dan tarif cukai berpeluang untuk naik pada tahun depan. Pemerintah juga mewacanakan pengenaan third party liability (TPL) untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, Pajak Penghasilan (PPh) Final usaha mikro kecil menengah (UMKM), subsidi kereta rel listrik (KRL) berdasarkan nomor induk kependudukan (NIK), pembatasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) 2025, pembatasan subsidi pupuk, dan dana pensiun wajib.

    Sederet kebijakan itu, memicu kekhawatiran bagi kalangan pengusaha akan penurunan daya beli pada 2025. Bagaimana respons pelaku usaha terhadap potensi risiko terhadap daya beli dan kinerja ekonomi tahun depan? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

    Mewaspadai Pisau Bermata Dua Kenaikan PPN
    Tak hanya penurunan daya beli, rencana penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% mulai 2025 bisa menjadi pisau bermata dua karena bisa membawa efek domino negatif terhadap roda perekonomian nasional.
    Penurunan daya beli masyarakat bakal berimbas pada kinerja manufaktur yang lebih lesu dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air. Berdasarkan catatan Bisnis, sebanyak 64.751 karyawan di Indonesia terkena gelombang PHK per 18 November 2024. Angka itu merupakan data terbaru hingga pukul 08.45 WIB dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
    Adapun, wilayah penyumbang PHK tertinggi berasal dari DKI Jakarta sebanyak 14.501 tenaga kerja yang ter-PHK. Wilayah ini berkontribusi sebesar 22,4% dari 64.751 karyawan yang ter-PHK. Mengekor Jawa Tengah dengan tenaga kerja yang ter-PHK mencapai 12.492 dan 10.992 tenaga kerja Banten di-PHK.
    Bagaimana potensi risiko sektor ketenagakerjaan terhadap kebijakan pemerintah mengumpulkan pajak lebih tinggi tahun depan? Artikel selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Wanti-wanti DPR di Balik Masuknya Bank BUMN di Danantara
    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang melibatkan tiga bank pelat merah memantik peringatan dari Dewan Perwakilan Rakyat.
    Seperti diketahui, pembentukan BPI Danantara melibatkan tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan tiga di antaranya berasal dari sektor perbankan. Tujuh BUMN tersebut, yakni  PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia(Persero) Tbk. (TLKM), PT Mineral Industri Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pertamina (Persero). Penggabungan tujuh BUMN ini memiliki aset Rp8,979,93 triliun dengan Rp5.353,99 triliun atau 59,62% di antaranya berasal dari bank BUMN.
    Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun menyampaikan kekhawatirannya soal pelibatan bank BUMN di BPI Danantara. Kekhawatiran itu menyentuh soal keterlibatan aset publik berupa dana pihak ketiga (DPK). Selain itu, ada potensi kecurangan atau fraud yang perlu diantisipasi.
    Pandangan DPR soal BPI Danantara dan perkembangan terbarunya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.

    Catatan Ahli Pertambangan Indonesia soal Izin Tambang Ormas
    Langkah pemerintah yang mengizinkan pendistribusian pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kembali disoal.
    Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemberian IUPK untuk ormas keagamaan saat ini masih bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba Perubahan).
    Perhapi menyebut, dalam beleid itu pemerintah hanya memberikan penawaran prioritas izin usaha pertambangan (IUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Di sisi lain, belum ada aturan yang mencabut ketentuan tersebut.
    Masalah lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari perusahaan tambang oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Berita selengkapnya soal pandangan ahli di sektor pertambangan bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

    Langkah Pemerintah Menuju Ketahanan Air
    Kementerian Pekerjaan Umum akan memfokuskan penggunaan anggaran pada infrastruktur sumber daya air untuk mendukung dan mewujudkan Asta Cita Swasembada Pangan. 
    Adapun, belanja infrastruktur mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi bendung, serta bendungan. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pun menggandeng Kementerian Pertanian untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) bersama untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, Kementerian PU akan menyiapkan air irigasinya baik melalui bendungan yang telah dibangun dan jaringan irigasi yang telah direvitalisasi, sedangkan Kementerian Pertanian akan menyiapkan sarana produksinya. Oleh karena itu, program pembangunan bendungan terus berlanjut sehingga Indonesia akan memiliki 259 bendungan dari 187 bendungan yang terbangun. Bagaimana dampak pembangunan bendungan ke depannya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

  • PVMBG sarankan KPU buat TPS alternatif di luar gunung api

    PVMBG sarankan KPU buat TPS alternatif di luar gunung api

    Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. (ANTARA/Karel A Polakitan)

    PVMBG sarankan KPU buat TPS alternatif di luar gunung api
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 19 November 2024 – 08:35 WIB

    Elshinta.com – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat opsi tempat pemungutan suara alternatif di luar kawasan rawan bencana (KRB) letusan gunung api di Sulawesi Utara.

    “Saat ini ada empat gunung api yang telah dinaikkan statusnya dari waspada level II ke siaga level III atau total 7 gunung api level III,” kata Kepala PVMBG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hadi Wijaya melalui sambungan telepon di Manado, Senin.

    Dia mengatakan, Dari tujuh gunung api yang sudah berstatus siaga tersebut diantaranya adalah Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang memang sudah lebih dulu dinaikkan aktivitas vulkaniknya.

    Sementara dua gunung api yang dinaikkan statusnya pada pekan lalu adalah Gunung Lokon di Kota Tomohon, dan Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro.

    Manakala dinaikkan statusnya menjadi siaga, kata dia, bisa saja ada potensi terjadinya erupsi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Sulawesi Utara.

    Kondisi itu, menurut Hadi Wijaya perlu dipikirkan matang oleh penyelenggara sehingga pelaksanaan pilkada dapat berjalan. 

    “Kami berharap ada opsi tempat pemungutan suara alternatif di luar KRB II, di dalam KRB III. Jadi lokasinya jauh dari jangkauan apabila terjadi letusan,” kata Hadi Wijaya menambahkan.

    Dia pun berharap, warga tetap mematuhi radius bahaya yang telah direkomendasikan PVMBG, Badan Geologi untuk meminimalisasi dampak bila terjadinya letusan.

    Gunung Lokon dan Gunung Karangetang pada pada pekan lalu dinaikkan statusnya menjadi siaga setelah terjadi peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan.

    Sumber : Antara

  • Rencana Relokasi Warga Terdampak Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Realisasinya?

    Rencana Relokasi Warga Terdampak Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Realisasinya?

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, ada enam desa terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang warganya bakal direlokasi. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah dalam keterangan di Jakarta, Minggu (17/11/2024) mengatakan, keenam desa yang direkomendasikan untuk direlokasi antara lain Desa Klatanlo, Desa Hokeng Jaya, Desa Boru, Desa Nawakote (Kecamatan Wulanggitang), Desa Nobo (Kecamatan Ile Boleng) dan Desa Dulipali (Kecamatan Ile Bura). Sementara jumlah warga dari keenam desa tersebut tercatat dalam Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur ada sebanyak 2.209 keluarga.

    “Keenam desa direlokasi karena berada di bawah kaki Gunung Lewotobi Laki-Laki atau dalam radius sekitar 4-5 kilometer dari puncak erupsi,” katanya.

    Jarwansyah mengatakan, rekomendasi yang diberikan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) zona aman Gunung Lewotobi Laki-Laki berada enam kilometer dari puncak. Maka rumah warga yang berada di dalam radius bahaya 4-5 kilometer akan direlokasi.

    Jarwansyah yang mendatangi satu-persatu pos pengungsian di Flores Timur itu meminta, semua kepala desa dari keenam desa tersebut untuk meyosialisasikan rencana relokasi yang sudah dijelaskan secara tertulis dalam formulir persetuan untuk dipindahakan, terutama kepada warganya yang saat ini sedang mengungsi mandiri di luar pos pengungsian

    “Jika warga tidak hafal Nomor Induk Kependudukan dan nomor KK maka tulis nama sesuai KTP dan nantinya akan kami cek di Dukcapil,” katanya.

    Pada sosialisasi tersebut petugas BNPB juga membuka kesempatan kepada kepala desa dan warganya untuk memberikan rekomendasi permukiman baru mereka nantinya mau dipindahkan kemana.

    Hal ini dilakukan karena menurutnya, ada dua opsi yang diberikan antara lain relokasi terpusat dengan lahan dan rumah disiapkan oleh pemerintah atau relokasi mandiri dengan warga dibangunkan rumah oleh pemerintah di lahan miliknya. Tipe rumah yang akan dibangun merupakan rumah tahan gempa RISHA tipe-36 dengan luas lahan per rumah 90 meter persegi.

    BNPB memastikan pemilihan lokasi relokasi mempertimbangkan kemudahan akses warga untuk bisa kembali mengolah aset-aset pertanian atau peternakannya di tempat yang lama. ​​​​​​

    Hanya saja ia mengakui bahwa kelayakan lokasi serta adanya konflik sosial terkait tanah ulayat warga di wilayah Flores Timur masih menjadi tantangan dalam pencarian lahan ini. Jawarsyah menegaskan, pihaknya juga telah memiliki daftar rumah warga yang rusak untuk dibantu pembangunan menggunakan dana stimulan yang masing-masing tersebar di Desa Pululera, Borukedang, dan Boru.

    Skema dana stimulan untuk perbaikan rumah rusak antara lain sebesar Rp60 juta untuk rumah rusak berat, Rp30 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan. BNPB menekankan bahwa dana stimulan ini hanya diperuntukkan untuk pembangunan rumah dengan prosedur yang bertahap dan uang itu hanya boleh untuk membangun rumah, tidak boleh untuk beli motor, mobil, atau yang lainnya.

    Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Bang Ara memastikan, pembangunan rumah relokasi harus melibatkan warga korban bencana yang akan menjadi calon penghuninya.

    “Selain dari hasil pendataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk warga korban bencana yang akan direlokasi, juga harus ada dialog dengan warga calon penghuninya agar tepat sasaran. Jangan sampai ada kejadian rumah yang sudah dibangun tidak dihuni,” kata Ara.

    Hal itu bertujuan untuk memastikan rumah yang telah dibangun akan tepat sasaran dihuni oleh korban bencana. Agar konstruksi dapat segera terlaksana, Ara meminta pendataan segera dilakukan sehingga ada kepastian titik dan jumlah rumah yang akan dibangun.

    “Selain itu, juga segera disiapkan estimasi biaya pembangunan rumahnya beserta isinya. Pastikan juga stok bahan pembangunan rumahnya sudah siap, untuk besok kita laporkan saat rapat bersama Wakil Presiden,” ujar Ara.

    Ara juga menyebutkan, pihaknya telah melakukan survei di dua titik lokasi untuk relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Survei dilakukan secara komprehensif bersama pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi NTT, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

    “Kami mendapatkan arahan dari pak presiden dan pak wapres untuk memakai pola dialog, apakah pengungsi di sini dan anak-anaknya mau pindah atau tidak, jawabannya dari dua titik mau pindah ibu-ibu jawabannya mau pindah bapak-bapak mau pindah, alasannya karena mereka sudah trauma karena beberapa tahun lalu sudah mengalami hal yang sama dan ada korban jiwa,” katanya.

    Ara juga mengklaim, dalam hal ini pemerintah, sangat memperhatikan soal adat istiadat saat proses relokasi. “Kami juga perhatikan karena punya pengalaman masalah adat di sini cukup sensitif jadi kami sangat menghargai soal adat,” katanya.

    Hasil Pendataan Sementara

    Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, dari hasil pendataan sementara ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk warga korban bencana yang akan direlokasi.

    Hingga saat ini bersama TNI/Polri dan pemda masih melakukan pendataan jumlah kerusakan yang terjadi di lapangan.

    “Sudah ada dua lahan rencana untuk relokasi yakni di Lakangkledang Wilayah Ulayat Desa Nobo Desa Konga (50 hektare) dan Kramak Kobasoma Desa Kobasoma (50 hektare),” ujar Letjen TNI Suharyanto.

    kondisi Gunung Lewotobi Laki-Laki, kata Suharyanto, hingga saat ini masih erupsi dan masyarakat juga menyadari tidak dapat kembali ke desa asal karena terdampak. Pendataan telah dilakukan dan sebanyak delapan desa di daerah itu terdampak erupsi dengan jumlah rumah sebanyak 2.905 unit.

    “Ribuan rumah ini masih didata, apakah direlokasi semua atau ada yang relokasi mandiri, tadi pak menteri sudah menyampaikan dua titik itu, ini tentu saja ada pengalaman dan kami dialog dengan masyarakat mana yang mau ke titik itu atau mereka punya titik-titik lain dekat keluarganya,” katanya.

    Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi Wijaya menilai kedua titik lokasi untuk rencana relokasi warga itu aman dari dampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

    “Kami ikut dalam survei di dua lokasi, dari aspek keamanan untuk gunung api karena jaraknya 15 kilometer aman, lalu yang kedua radius 10 kilometer jadi masih aman dalam radius bahaya, lalu dari gerakan tanah longsor aman,” katanya.

    Sedan Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, untuk pembangunan rumah bagi korban bencana saat ini sudah tersedia teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (risha) dan Rumah Sistem Panel Instan (ruspin) yang sudah terbukti cepat dan tangguh.

    “Kami sudah mempunyai stok di katalog pengadaan barang dan jasa dan semuanya merupakan UMKM. Kita sudah siapkan rencana pembangunannya, jika semua data sudah selesai divalidasi maka sudah bisa mulai konstruksi pertengahan Desember 2024 dan target selesai pada April 2025,” ujar Iwan.

     

     

  • Kejagung Langsung Tahan Tersangka Kasus Korupsi Timah Hendry Lie

    Kejagung Langsung Tahan Tersangka Kasus Korupsi Timah Hendry Lie

    Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah, Hendry Lie. Hendry Lie langsung ditahan.

    “Dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024) malam.

    Hendry Lie ditahan selama 20 hari terhitung mulai hari ini. Hendry Lie ditahan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

    Hendry Lie ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta setelah berobat dari Singapura. Kejagung menyebut masa berlaku paspor Hendry habis pada 27 November 2024.

    Hendry diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah yakni selaku Beneficiary Owner PT TIN. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak bulan April 2024 lalu.

    Hendry Lie mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry Lie selama ini berdalih masih berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak dapat memenuhi panggilan penyidik.

    Total kerugian dalam kasus ini senilai Rp 300 triliun. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Berikut daftar 23 tersangka dalam kasus korupsi timah:

    Tersangka Perintangan Penyidikan:

    Tersangka Pokok Perkara:

    2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
    3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
    4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
    5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
    6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
    7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
    8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
    9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
    10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
    11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
    12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
    13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
    14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
    15. Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
    16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
    17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN
    18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
    19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
    20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
    21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung
    22. Bambang Gatot Ariyono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022,
    23. Supianto (SPT), mantan Plt Kepala Dinas Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung(Babel)

    (whn/idn)

  • Kejagung Tangkap Koruptor Kasus Timah Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

    Kejagung Tangkap Koruptor Kasus Timah Eks Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kejaksaan Agung menangkap tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk. tahun 2015 sampai dengan 2022, yaitu Hendry Lie.

    Berdasarkan laporan detik.com, Hendry tiba di kantor pusat Kejagung, Jakarta Selatan, sekitar pukul 23.13 WIB. Hendry yang mengenakan celana panjang jeans dan kemeja berwarna krem kemudian digiring jaksa ke dalam gedung tanpa mengucap sepatah katapun.

    Eks bos Sriwijaya Air Hendry Lie diketahui merupakan pihak swasta dalam kasus itu, yakni selaku beneficiary owner PT TIN. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak bulan April lalu.

    Hendry mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry selama ini berdalih masih berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak dapat memenuhi panggilan penyidik.

    “Belum dilakukan penahanan karena sakit dan sakit itu kan sudah ada pemberitahuan dari kuasanya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024) lalu.

    Sebagai informasi, Kejagung telah menjerat 23 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Sebanyak 17 tersangka sudah mulai disidangkan, bahkan tiga di antaranya sudah divonis.

    Total kerugian dalam kasus ini senilai Rp 300 triliun. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem.

    Berikut daftar 23 tersangka dalam kasus korupsi timah:

    Tersangka Perintangan Penyidikan:

    1. Toni Tamsil alias Akhi (TT)

    Tersangka Pokok Perkara:

    2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
    3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
    4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
    5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
    6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
    7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
    8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
    9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
    10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
    11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
    12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
    13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
    14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
    15. Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
    16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
    17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN
    18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
    19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
    20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
    21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung
    22. Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022,
    23. Supianto (SPT) selaku Plt Kepala Dinas Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung(Babel)

    Artikel selengkapnya >>> Klik di sini

    (miq/miq)

  • Kejagung Tangkap Tersangka Kasus Timah Hendry Lie

    Kejagung Tangkap Tersangka Kasus Timah Hendry Lie

    Jakarta

    Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah, Hendry Lie. Hendry sebelumnya berada di Singapura untuk berobat.

    Pantauan detikcom Senin (18/11/2024) Hendry Lie tiba di Kejagung, Jakarta Selatan sekira pukul 23.13 WIB. Dia keluar dari mobil tahanan.

    Hendry Lie kemudian digiring jaksa ke Gedung Kejagung. Belum ada sepatah kata pun yang terucap dari Hendry.

    Hendry diketahui merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah yakni selaku Beneficiary Owner PT TIN. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini sejak bulan April lalu.

    Hendry Lie mangkir setiap kali Kejagung menjadwalkan pemanggilan. Hendry Lie selama ini berdalih masih berada di Singapura untuk berobat, sehingga tak dapat memenuhi panggilan penyidik.

    “Belum dilakukan penahanan, karena sakit dan sakit itu kan sudah ada pemberitahuan dari kuasanya,” kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan di Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (30/9) lalu.

    Total kerugian dalam kasus ini senilai Rp 300 triliun. Sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Berikut daftar 23 tersangka dalam kasus korupsi timah:

    Tersangka Perintangan Penyidikan:

    Tersangka Pokok Perkara:

    2. Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung
    3. MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
    4. Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
    5. Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
    6. Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
    7. Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
    8. Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
    9. Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
    10. Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
    11. Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
    12. Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
    13. Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
    14. Alwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
    15. Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
    16. Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT
    17. Hendry Lie (HL) selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN
    18. Fandy Lie (FL) selaku marketing PT TIN sekaligus adik Hendry Lie
    19. Suranto Wibowo (SW) selaku Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019
    20. Rusbani (BN) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019
    21. Amir Syahbana (AS) selaku Plt Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung
    22. Bambang Gatot Ariyono, mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM periode 2015-2022,
    23. Supianto (SPT), mantan Plt Kepala Dinas Energi Sumberdaya Daya Mineral (ESDM) Bangka Belitung(Babel)

    (whn/idn)

  • Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Aman, Tak Terganggu Produksi B50

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan kebijakan produksi biodiesel B50 tidak akan mengganggu stok minyak goreng dalam negeri. 

    Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera menjelaskan pemerintah bisa memproduksi 50 juta ton minyak sawit dalam negeri. Jumlah ini dinilai tidak menjadi kendala saat Indonesia menggenjot biodiesel B50.

    “Kalau itu [stok CPO untuk pangan] aman, kan relatif minyak goreng itu hanya sekitar 10 juta—11 juta [ton]. Karena kan kita produksi 50 juta [ton], jadi seharusnya nggak ada kendala lah,” kata Dida di sela-sela acara bertajuk Menggapai Kedaulatan Pangan, Energi Terbarukan dan Ekonomi Melalui Perkebunan Sawit Untuk Menuju Indonesia Emas 2045, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Seiring dengan cadangan minyak goreng yang dipastikan aman, Dida menuturkan harga minyak goreng yang beredar di pasar pun akan tergantung dari daya beli masyarakat. 

    Untuk itu, dia tidak dapat memastikan apakah harga minyak goreng akan tetap stabil meski stok yang dimiliki melimpah.

    “Kalau itu [minyak goreng naik] kan memang lebih karena mekanisme di pasar dan juga tergantung daya beli masyarakat. Jadi banyak faktor kalau menurut saya,” terangnya.

    Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng tidak hanya disebabkan ketersediaannya, melainkan juga ada faktor lain di dalamnya. 

    Namun, Dida menyampaikan bahwa harga minyak goreng cenderung relatif stabil selama tiga bulan terakhir.

    Lebih lanjut, Dida juga mengungkap pemerintah berambisi memproduksi biodiesel hingga B100. Namun, ekspor CPO dan turunannya tidak akan berpengaruh atas ambisi itu, meski akan sedikit berdampak.

    Terlebih, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekspor komoditas unggulan Indonesia, yakni minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan turunannya mencapai US$2,37 miliar pada Oktober 2024, atau naik 70,90% secara bulanan (month-to-month/MtM).

    Adapun saat ini, Dida mengungkap pemerintah tengah mencari titik keseimbangan dalam memproduksi B40 hingga B100 ke depan. 

    “Jadi intinya ekspor kita kurang lebihnya tetap sama lah. Tapi semua itu kan tergantung harga, tergantung kondisi pasar, segala macam,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap terdapat kekurangan pasokan bahan bakar nabati (BBN) untuk biodiesel berbasis minyak sawit 40% dengan solar atau B40 yang akan diterapkan 1 Januari 2025.

    Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo mengatakan, saat ini terdapat 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan memasok bahan baku B40 pada 2025. Kapasitas produksinya mencapai 15,8 juta kiloliter.

    “Kekurangan kami sekitar 0,3 juta kiloliter tapi nanti mungkin kami dengan BU BBN yang ada supaya nanti meningkatkan produksinya, mungkin masih cukup untuk itu,” kata Edi, Kamis (7/11/2024). 

    Apalagi, untuk implementasi B50 yang disebut Kementerian Pertanian akan diterapkan setahun setelah penerapan B40. Kendati demikian, dalam roadmap Kementerian ESDM disebutkan campuran sawit 50% pada bahan bakar diusulkan pada 2028. 

    Berdasarkan hitungan Edi, kebutuhan biodiesel untuk B50 mencapai 19,7 juta kiloliter. Kendati demikian, kapasitas produksi BBN saat ini sebesar 15,8 juta kiloliter sehingga terdapat kekurangan sebesar 3,9 juta kiloliter. 

    “Makanya untuk itu perlu dibangun lagi, sekitar 7-9 pabrik atau nanti meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujarnya. 

    Pabrik tersebut diperlukan untuk memproduksi CPO menjadi biodiesel. Menurut Edi, kekurangan pasokan tersebut menjadi peluang investasi yang dapat didorong kepada pelaku usaha dengan kebutuhan investasi mencapai US$360 juta. 

  • PGA Rekam Ada 38 Gempa Vulkanik Gunung Lokon di Tomohon

    PGA Rekam Ada 38 Gempa Vulkanik Gunung Lokon di Tomohon

    Liputan6.com, Tomohon – Ada sebanyak 38 kali gempa vulkanik Gunung Lokon, di Kota Tomohon, Sulut, yang terekam oleh Pos Pengamatan Gunung Api (PGA), Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian ESDM.

    “Pos PGA Lokon merekam sebanyak 38 kali gempa vulkanik Gunung Lokon pada periode pengamatan pukul 12.00-18.00 Wita,” ungkap Armando Manguleh, petugas Pos PGA Lokon pada, Jumat (15/11/2024).

    Dia menyebutkan, gempa vulkanik dangkal tersebut memiliki amplitudo 3-11 milimeter, berdurasi 3-6 detik.

    Terekam juga, gempa tektonik jauh sebanyak dua kali dengan amplitudo 15-17 milimeter, dengan durasi 70-222 detik.

    “Secara visual, Gunung Lokon tampak jelas, sementara asap kawah bertekanan lemah teramati berwarna putih dengan intensitas tipis dan tinggi 10-15 meter di atas puncak kawah,” papar dia.

    Dalam laporan juga disebutkan tingkat aktivitas Gunung Lokon berada pada level tiga siaga.

    Beberapa rekomendasi yang harus dipatuhi yaitu masyarakat dan wisatawan untuk tidak mendekati, dan melakukan aktivitas di dalam radius tiga kilometer dari kawah Tompaluan atau pusat aktivitas.

    “Jika terjadi letusan dan hujan abu, masyarakat diimbau untuk tetap berada di dalam rumah, dan apabila berada di luar rumah disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata,” ujarnya.

    Masyarakat diharapkan mewaspadai potensi lahar pada sungai-sungai yang berhulu dari puncak Gunung Lokon terutama pada musim hujan.

    Berdasarkan hasil evaluasi aktivitas vulkanik secara visual dan instrumental yang menunjukkan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik, Badan Geologi menaikkan tingkat aktivitas Gunung Lokon dari level II Waspada menjadi level III Siaga terhitung mulai tanggal 10 November 2024 pukul 22:00 Wita.

     

    Tradisi Dandan Jelang Pudunan Penganut Islam Kejawen Kalikudi, Cilacap