Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Ekspor Listrik Bersih ke Singapura, Menteri ESDM: Harus Saling Menguntungkan

    Ekspor Listrik Bersih ke Singapura, Menteri ESDM: Harus Saling Menguntungkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih mempertimbangkan ekspor listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura. Pemerintah ingin kerja sama tersebut nantinya saling memberi keuntungan.

    Menurutnya, perjanjian ekspor listrik bersih itu harus dibicarakan secara government to government (G2G). Selain itu, dia juga ingin membintangkan Indonesia terlebih dahulu agar lebih unggul di sektor EBT.

    “Nah, Indonesia kita harus memanfaatkan hal-hal yang tidak dimiliki oleh negara lain, keunggulan kompetitif, termasuk dalamnya energi baru terbarukan kita lagi mau bicarakan dulu dengan pemerintah,” jelas Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, (22/11/2024).

    Oleh karena itu, Bahlil belum menyetujui kerja sama ekspor listrik kepada Singapura. Sebab, dia juga mempertimbangakn timbal balik dari Negara Singa untuk Indonesia.

    “Jangan mau kita hanya menguntungkan satu negara tertentu kita harus sama-sama win-win [solution]. Negara lain butuh energi kita, tapi kita juga butuh negara lain untuk ada sharing investasi,” ucapnya.

    Adapun, Indonesia telah memiliki kesepakatan kerja sama ekspor listrik hijau dan pengembangan industri panel surya dengan Singapura mencapai US$20 miliar atau setara dengan Rp308 triliun (asumsi kurs Rp15.423 per dolar AS).  

    Dalam agenda International Sustainability Forum (ISF) 2024, otoritas Singapura melalui Energy Market Authority (EMA) memberikan persetujuan bersyarat kepada dua perusahaan Singapura, Total Energies & RGE dan Shell Vena Energy Consorsium, untuk impor listrik rendah karbon dari Indonesia.  

    Sebelumnya, Singapura juga telah memberikan izin impor listrik dari Indonesia kepada lima perusahaan, yaitu Pacific Metcoal Solar Energy, Adaro Solar International, EDP Renewables APAC, Venda RE, dan Kepel Energy. 

    EMA menerbitkan lisensi bersyarat kepada kelima perusahaan tersebut sebagai pengakuan bahwa proyek-proyek ini berada dalam tahap pengembangan lanjutan. Kendati, Bahlil menilai belum ada kesepakatan hitam di atas putih.

    “Belum ada, yang ada cuma MoU, MoU tidak mengikat yah, kesepahaman yah. Oh nggak ada gagal, gagal, semua berpotensi baik-baik saja ya,” ujar Bahlil. 

  • Menteri ESDM Bahlil Siap Suntik Mati PLTU dalam 15 Tahun, Arahan Prabowo di G20

    Menteri ESDM Bahlil Siap Suntik Mati PLTU dalam 15 Tahun, Arahan Prabowo di G20

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku siap jika diminta melakukan suntik mati pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan.

    Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Brasil, Selasa (19/11/2024) lalu. Prabowo optimis Indonesia akan mencapai target emisi nol atau net zero emission sebelum 2050. 

    Janji tersebut lebih cepat 10 tahun dari target pemerintahan sebelumnya, yaitu emisi nol pada 2060. Menurut Prabowo, pensiun dini PLTU tenaga batu bara bisa terealisasi dalam 15 tahun ke depan lantaran RI memiliki cadangan geothermal atau panas bumi yang melimpah.

    Terkait hal itu, Bahlil menilai pernyataan Prabowo itu sebagai bentuk komitmen Indonesia menuju net zero emission (NZE) 2060. Oleh karena itu, dirinya pun siap mengejar target tersebut.

    “Sudah barang tentu dalam penyampaiannya Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (22/11/2024).

    Dia pun segera melakukan kajian untuk pensiun dini sejumlah PLTU. Sebab, transisi menuju energi baru terbaru (EBT) menjadi keniscayaan.

    Di sisi lain, Bahlil memastikan proses transisi energi itu tak membebani keuangan negara.

    “Jadi kita mau [transisi energi], tapi jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu pasti harganya mahal,” ucap Bahlil.

    Oleh karena itu, Bahlil bersama para pemangku kepentingan harus memutar otak untuk menemukan skema terbaik. Ini khususnya terkait pembiayaan.

    “Ini yang kita lagi ada exercise tapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo di G20 adalah harus kita jalankan, orang pemerintah presiden, ya kita harus lakukan,” tuturnya.

    Bahlil menambahkan bahwa dirinya bakal segera bertemu Prabowo untuk meminta arahan lebih teknis terkait suntik mati PLTU tersebut.

    “Saya malam ini akan ikut berangkat ke Uni Emirat Arab untuk mendampingi Bapak Presiden. Nanti saya akan meminta arahan-arahan lebih teknis,” katanya.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia memiliki 253 PLTU hingga 20 April 2022. PLTU itu tersebar di berbagai provinsi. Dari jumlah tersebut, PLTU terbanyak berada di Kalimantan Timur, yaitu 26 unit.

    PLTU juga banyak tersebar Banten dan Jawa Timur yang masing-masing sebanyak 22 unit. Kemudian, ada 16 PLTU yang berada di Bangka Belitung. Ada pula 13 PLTU yang beroperasi di Kalimantan Barat.

    Sementara, Papua Barat hanya memiliki satu PLTU di wilayahnya. Posisinya diikuti oleh enam provinsi yang sama-sama memiliki enam PLTU, yaitu Aceh, Bengkulu, Jakarta, Jambi, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.

    Adapun, terdapat dua provinsi yang tidak memiliki PLTU sama sekali. Kedua provinsi tersebut adalah Yogyakarta dan Maluku. Sementara, PLTU yang memiliki kapasitas terbesar di Indonesia adalah PLTU Jawa 7. PLTU yang terletak di Kabupaten Serang, Banten tersebut berkapasitas 2 x 1.000 megawatt dari dua unit.

  • ESDM buat penyesuaian penuhi target pensiunkan seluruh PLTU batu bara

    ESDM buat penyesuaian penuhi target pensiunkan seluruh PLTU batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tengah melakukan penyesuaian untuk memenuhi target Presiden Prabowo yang ingin menghentikan operasional seluruh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di tanah air dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.

    “Apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu sebagai bentuk komitmen dalam rangka Indonesia menuju net zero emission 2060. Sudah barang tentu, dalam penyampaiannya Bapak Presiden Prabowo, kami sebagai pembantunya akan melakukan penyesuaian-penyesuaian,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ditemui di Jakarta, Jumat.

    Dikatakan Bahlil, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian secara mendalam untuk menghentikan operasional beberapa PLTU tanpa membebani perekonomian negara.

    “Kita lagi exercise. Karena energi baru terbarukan itu penting bagi bangsa kita, tapi tidak mesti membebani negara kita dan masyarakat kita,” ujar dia.

    Ia menyatakan, salah satu PLTU batu bara yang akan dipensiunkan yakni PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat, yang saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan lembaga keuangan terkait agar tidak membebani kas negara.

    “Sekarang kita lagi rapat koordinasi terus dengan keuangan dan lembaga pembiayaannya. Jadi kita mau, tapi jangan negara dibebankan. Karena pasti energi baru terbarukan itu harganya mahal. Itu sudah pasti mahal,” ujarnya.

    Bahlil mengatakan, terkait PLTU lain yang akan dihentikan operasionalnya, dirinya akan menunggu terlebih dahulu arahan teknis dari Presiden Prabowo.

    Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam gelaran KTT G20 di Brasil 19 November, memiliki keyakinan penuh bahwa Indonesia mampu mencapai target “net zero” pada 2050 berkat kekayaan sumber daya alam (SDA) yang bisa diolah menjadi energi terbarukan dan ramah lingkungan.

    Dalam gelaran tersebut Presiden menyatakan Indonesia menargetkan untuk menghentikan seluruh PLTU batu bara dalam kurun waktu 15 tahun ke depan.

    “Kami berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara dan semua pembangkit listrik tenaga fosil dalam 15 tahun ke depan. Kami juga berencana untuk membangun lebih dari 75 gigawatt tenaga terbarukan dalam 15 tahun ke depan,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    PSN Terminal LPG Bima Rampung Dibangun, Perkuat Distribusi LPG di Indonesia Timur

    Bisnis.com, JAKARTA – Proyek strategis nasional (PSN) Terminal LPG Bima telah rampung dibangun. Terminal ini diklaim mampu memperkuat keandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.

    PSN yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga itu mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). 

    Adapun, melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima di Surabaya pada 14 November 2023 lalu, pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir. Dengan kata lain, proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi mengatakan, proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. 

    “Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG [good corporate governance]. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” terang Eduward melalui keterangan resmi, Kamis (21/11/2024).

    Eduward pun menuturkan, Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler. 

    Menurutnya, infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebab, sebelumnya distribusi LPG di wilayah itu dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” sambung Eduward.

    Sementara itu, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria mengatakan, program PPS pada Terminal LPG Bima dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT). 

    Menurutnya, dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG), proyek ini berhasil diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

    Irene menyampaikan, seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek berhasil dimitigasi bersama sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

    “Pengamanan Pembangunan Strategis adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujar Irene.

  • PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    PIS siapkan dua kapal guna jaga kelancaran distribusi BBM akhir tahun

    Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina International Shipping (PIS) menyiapkan dua armada kapal, PIS Rokan dan PIS Natuna, untuk menjaga kelancaran distribusi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) pada akhir tahun.

    “Kedua armada tanker ini disiapkan untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM terutama menjelang masa liburan Natal dan Tahun Baru 2025, di mana kebutuhan akan BBM di masyarakat biasanya akan meningkat,” kata Corporate Secretary PIS Muhammad Baron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kedua kapal ini, lanjut Baron, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM khususnya di area Indonesia Timur, yakni termasuk Nusa Tenggara, Papua, dan Maluku.

    Secara rinci, Kapal PIS Rokan dan Natuna memiliki spesifikasi teknis yang mendukung kebutuhan distribusi BBM domestik, dengan kapasitas angkut hingga 6,245 Cbm, panjang kapal (LOA) 99.90 meter, draft 5.7 meter, dan daya angkut total (DWT) sebesar 4,990 ton.

    “Penambahan armada ini juga sejalan dengan Asta Cita untuk ketahanan energi nasional. Menjaga keamanan pasokan BBM domestik, serta menjamin kelancaran arus distribusi energi agar masyarakat bisa menikmati masa libur panjang dengan aman dan nyaman,” tambah dia.

    Sementara itu, Pemerintah sedang menyiapkan tiga opsi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik agar tepat sasaran.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (13/11), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim khusus yang bertugas merumuskan formulasi untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran. Tim yang dipimpin oleh Kementerian ESDM itu, kata Bahlil, sudah melakukan dua kali rapat koordinasi.

    Bahlil mengatakan tim tersebut sudah menyiapkan tiga opsi untuk dipertimbangkan. Pertama, mengalihkan seluruh subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

    Opsi kedua adalah mempertahankan subsidi BBM dalam bentuk barang untuk seluruh transportasi dan fasilitas umum. Ini dilakukan untuk menahan laju inflasi. Sementara sebagian besar subsidi untuk masyarakat dialihkan ke dalam bentuk BLT.

    Alternatif ketiga adalah dengan menaikkan harga BBM subsidi.

    Menteri ESDM menyebut bahwa ketiga opsi tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum ada keputusan final. Pemerintah akan terlebih dahulu melaporkan hasil kajian tersebut kepada presiden sebelum menyampaikannya kepada DPR RI.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina Patra Niaga rampungkan proyek Terminal LPG Bima NTB

    Pertamina Patra Niaga rampungkan proyek Terminal LPG Bima NTB

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga merampungkan sepenuhnya proyek strategis nasional Terminal LPG Bima, NTB, sehingga makin memperkuat distribusi bahan bakar tersebut untuk masyarakat di NTB.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Eduward Adolof Kawi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan proyek telah selesai mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS).

    Melalui kegiatan exit meeting PPS Tangki Terminal LPG Bima di Surabaya, Kamis (14/11/2024), pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima secara resmi berakhir dan proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Eduward mengatakan dengan adanya infrastruktur Terminal LPG Bima, maka Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperkuat keandalan distribusi LPG di Indonesia timur.

    “Proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” terangnya.

    PSN Terminal LPG Bima tersebut merupakan penugasan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga.

    Eduward menjelaskan infrastruktur energi tersebut menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di NTB, yang sebelumnya dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” ujarnya.

    Program PPS dilaksanakan untuk memastikan proyek bebas dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).

    Dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), proyek diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan awal.

    Sebagai tanda berakhirnya pengawalan dan pengamanan, exit meeting, yang menjadi forum evaluasi dan apresiasi atas keberhasilan proyek, Direktur PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI Irene Putria menyampaikan seluruh AGHT yang dihadapi selama pelaksanaan proyek telah dimitigasi bersama, sehingga proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

    “Pengamanan pembangunan strategis adalah bentuk kolaborasi kami dalam mendukung keberhasilan proyek strategis nasional. Dengan berakhirnya pengawalan dan pengamanan pada Terminal LPG Bima, kami bangga bahwa proyek ini selesai tanpa hambatan berarti dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” ujarnya.

    Keberhasilan proyek Terminal LPG Bima menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis nasional.

    “Proyek tidak hanya memperkuat distribusi energi di NTB, tetapi juga menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendorong pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” sebut Eduward.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bentang Karst Maros-Pangkep jadi fokus perlindungan geologi di Sulsel

    Bentang Karst Maros-Pangkep jadi fokus perlindungan geologi di Sulsel

    ANTARA – Maraknya aktivitas pertambangan dan pembangunan infrastruktur di sekitar Bentang Karst Maros-Pangkep mendorong Badan Geologi Kementerian ESDM menggelar sosialisasi perlindungan kawasan geologi di Makassar, pada 19-20 November 2024. Perlindungan kawasan ini dianggap penting karena kerusakan dapat berdampak buruk pada lingkungan, masyarakat, dan kualitas air tanah. (Suriani Mappong/Satrio Giri Marwanto/Rijalul Vikry)

  • Begini Upaya Wujudkan Indonesia Emas dan Net Zero Carbon 2060

    Begini Upaya Wujudkan Indonesia Emas dan Net Zero Carbon 2060

    Jakarta: Pemerintah dan berbagai stakeholders berupaya untuk dapat mewujudkan target Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Carbon 2060. Optimis memang, mengingat Indonesia punya potensi besar untuk menjadi kekuatan ekonomi global dengan kuantitas sumber daya manusia dan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki.
     
    Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Vivi Yulaswati mengatakan, Pemerintah Indonesia mendukung ekonomi hijau untuk menurunkan emisi kumulatif hingga 51,5 persen pada 2045 dan menciptakan lapangan kerja layak serta menarik investasi.
     
    Menurut dia, Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi kendaraan utama untuk mewujudkan keberlanjutan ini, seiring meningkatnya minat investor dan konsumen pada nilai berbasis keberlanjutan.
     
    “Kami berharap ESG Symposium ini memacu kolaborasi lintas sektor, dengan pemerintah menyediakan regulasi pendukung dan industri mempercepat inovasi untuk transisi ekonomi hijau,” ujar Vivi dikutip dari keterangan tertulis, Rabu, 20 November 2024.
     
    Adapun, ESG Symposium 2024 yang digelar PT SCG Indonesia di The St. Regis Jakarta, bertujuan untuk mendorong terintegrasinya kegiatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan untuk mencapai pertumbuhan hijau atau green growth. Ini dilakukan lantaran pertumbuhan ekonomi secara tradisional umumnya hanya fokus pada indikator pendapatan dan investasi, dan masih terbatas dalam melibatkan perspektif lingkungan.
     
    SCG meyakini ketahanan dan stabilitas lingkungan adalah salah satu kunci resiliensi bangsa dalam mencapai target pembangunan Indonesia Emas 2045 dan Net Zero Carbon Emission 2060, serta menghadapi berbagai krisis di masa depan.
     
    Dalam kesempatan ini, SCG mendorong kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat, untuk menyelesaikan persoalan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, udara, dan tanah; krisis iklim; serta kelangkaan sumber daya alam.
     
    “Keberlanjutan bukanlah tujuan akhir, melainkan esensi dari bisnis SCG. Sebagai salah satu kontributor ekonomi, kami terus mengeksplor inisiatif dalam menerapkan end-to-end kegiatan operasional dan bisnis yang berkelanjutan. Antara lain, dengan menciptakan inovasi produk hijau dan membangun infrastruktur hijau di Indonesia,” jelas President & CEO SCG Thammasak Sethaudom.
     
    “Kami mendukung Indonesia Emas 2045 sebagai rencana strategis pembangunan nasional yang meliputi transformasi di seluruh bidang, termasuk lingkungan. Cita-cita ini dapat terwujud dengan kolaborasi yang terstruktur, dan kami siap menjadi mitra utama Indonesia,” tambah dia.
     

     

    Energi terbarukan ditingkatkan tiga kali lipat
     
    Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyampaikan kebijakan sektor energi ke depan berfokus pada ketahanan energi dan transisi energi berkeadilan melalui efisiensi energi, percepatan energi baru terbarukan, dan pembangunan rendah karbon.
     
    Untuk mencapai Net Zero Emission (NZE), jelas dia, energi terbarukan perlu ditingkatkan tiga kali lipat dan efisiensi energi dua kali lipat, dengan geothermal sebagai andalan karena potensinya mencapai 23 gigawatt (GW). Karena itu, kerangka kerja ESG harus terus ditingkatkan untuk menarik lebih banyak investasi, meminimalkan risiko, serta mendorong penghematan energi secara signifikan.
     
    “Pemerintah juga akan mempercepat perizinan dan meningkatkan return on investment (IRR) sebesar 1,5 persen guna mendukung transformasi energi berkelanjutan,” urai Eniya.
     
    Dalam kesempatan ini, SCG memperkenalkan inovasi produk Low Carbon Cement atau semen rendah karbon terbaru, yang akan dipasarkan di Indonesia dengan merek ‘Bezt Eco Friendly Cement’. Proses manufaktur produk ini menggunakan energi terbarukan dan bahan baku daur ulang seperti semen slag, abu terbang, dan limbah industri.
     
    Selain inovasi produk, Country Director SCG di Indonesia Warit Jintanawan juga menjelaskan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan juga menjadi strategi penerapan ESG dengan porsi yang signifikan dalam bisnis SCG di Indonesia.
     
    “Transisi energi adalah upaya strategis untuk dekarbonisasi. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, kita turut mengurangi risiko perubahan iklim dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” sebut dia.
     
    “Manfaat ini akan terasa secara jangka panjang, ketika ketersediaan sumber daya alam kita mencukupi untuk generasi berikutnya, serta kondusifitas lingkungan mampu menciptakan peluang ekonomi, seperti menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru. Inilah indikator-indikator pertumbuhan ekonomi hijau yang perlu kita sasar,” tegas Warit.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai wacana konsolidasi PT PLN (Persero) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, berpotensi menambah beban dan menimbulkan masalah bagi perseroan.

    Dia menjelaskan, kalau kondisinya seperti sekarang, PLN akan memiliki dua kepala yakni BPI Danantara dan Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di perusahaan pelat merah.

    Oleh karena itu, segala keputusan strategis PLN harus dikomunikasikan dan minta persetujuan ke BPI Danantara serta Kementerian BUMN. Menurut Herry, hal tersebut malah memperpanjang birokrasi yang sebenarnya tidak perlu karena membuat gerak jadi lambat.

    “Dalam arti ada Danantara dan ada juga Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di BUMN, bisa jadi masuk ke Danantara akan tambah beban [bagi PLN],” ucap Herry kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).

    Dia juga berpendapat jika PLN bergabung dengan BPI Danantara, upaya PLN untuk peningkatan ketahanan ataupun swasembada energi bisa kena imbas.

    PLN, kata Herry, sudah punya rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun skenario bauran energi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan masuknya PLN ke Danantara, bisa jadi lembaga baru itu nanti punya rencana lain dalam pemanfaatan aset PLN. 

    “Kalau tidak sinkron, ini bisa kacau dan musibah buat PLN,” imbuh Herry.

    Di sisi lain, Herry mengatakan , da juga keuntungan kalau PLN masuk ke Danantara. Misalnya, soal pembiayaan. Dia menyebut Danantara bisa membantu PLN untuk mencarikan pembiayaan. Ini tentunya dengan menjaminkan aset-aset gabungan BUMN gemuk di bawah Danantara. 

    Namun, Herry mengatakan ihwal yang seperti ini sudah bisa diatasi juga oleh PLN selama ini. Karena itu, nilai lebihnya agak sulit dicari, sekiranya posisi Danantara masih seperti sekarang.

    “Maksudnya seperti sekarang, ada dualisme dengan Kementerian BUMN. Mau dibilang superholding, tapi ya nggak super. Karena pengurus BUMN masih disalurkan dari Kementerian BUMN,” kata Herry. 

    “Begitu juga dengan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, masih jadi kekuasaan Kementerian BUMN,” sambungnya.

    Danantara secara bertahap memang disiapkan sebagai cikal bakal superholding yang bakal mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

    Adapun tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun menyambangi Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024) siang ini.

    Dia menjelaskan pertemuan dengan pucuk pimpinan BPI Danantara itu sebagai bentuk silaturahmi antara satu sama lain. Menurut Darmawan, belum ada kesepakatan apapun antara PLN dengan BPI Danantara.

    Kendati demikian, dia menyebut tugas PLN masih akan tetap untuk menyediakan energi bersih dengan harga terjangkau.

    “Dalam hal ini tugas PLN gimana menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di saat yang sama menyeimbangkan antara growth juga environmental sustainability,” kata Darmawan.

  • Di Wilayah Ini, Pertambangan Ilegal Sudah Ada Sejak Zaman Kemerdekaan

    Di Wilayah Ini, Pertambangan Ilegal Sudah Ada Sejak Zaman Kemerdekaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan fakta bahwa kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal sudah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Salah satunya seperti yang terjadi di wilayah Sulawesi Utara.

    Direktur Teknik & Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Hendra Gunawan mengatakan bahwa aktivitas PETI telah berlangsung sangat lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Adapun, kegiatan PETI semakin meningkat seiring naiknya harga komoditas.

    “PETI sudah ada sejak lama ini, baru 2 bulan terakhir kami ke sana ke Sulawesi utara di sana kami diundang oleh Polda di sana ada PETI yang menurut dinas di sana sebelum ada kemerdekaan sudah ada, dan itu sudah ramai sekali jumlah yang terlibat meningkat bila ada kenaikan harga komoditas,” ujar Hendra dalam acara Coffee Morning CNBC Indonesia, Rabu (20/11/2024).

    Hendra menjelaskan bahwa aktivitas PETI sering kali terjadi di daerah terpencil dan kawasan hutan, yang membuat penindakan menjadi lebih sulit. Selain itu, informasi tentang rencana penindakan kerap bocor sebelum operasi dilakukan. “Jauhnya lokasi PETI dan ketika dilakukan penindakan beritanya sudah bocor terlebih dahulu,” tambahnya.

    Ia juga membeberkan bahwa salah satu kasus baru-baru ini yang terjadi di Kalimantan Timur, di mana aktivitas PETI dilakukan secara terang-terangan dengan menggunakan alat berat di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum aktif.

    Oleh sebab itu, ia berharap dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM bisa mengatasi persoalan tambang ilegal yang masih marak di Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

    Pembentukan Ditjen Gakkum ini tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.

    Pembentukan Ditjen Gakkum bertujuan sebagai langkah nyata pemerintah dalam memberantas praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang semakin marak di berbagai wilayah Indonesia.

    Ditjen Gakkum bertanggung jawab langsung kepada Menteri ESDM dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Ditjen anyar tersebut juga mempunyai tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral. “Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral,” bunyi Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

    (pgr/pgr)