Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Bahlil Pastikan Ditjen Gakkum ESDM Bakal Dipimpin Polisi, Tentara, atau Jaksa

    Bahlil Pastikan Ditjen Gakkum ESDM Bakal Dipimpin Polisi, Tentara, atau Jaksa

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) bakal dipimpin oleh seorang direktur jenderal (dirjen) berlatar belakang aparat penegak hukum.

    Menurutnya, seseorang latar belakang aparat dibutuhkan agar proses penegakan hukum di sektor ESDM bisa lebih disiplin. Ini khususnya terkait penyelesaian masalah izin usaha pertambangan (IUP).

    “Dirjen gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau nggak jaksa. Dengan demikian, maka penyelesaian konflik-konflik IUP terselesaikan di Kementerian ESDM. Supaya clear barang ini,” ujar Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil juga sebelumnya telah menyarankan agar Ditjen Gakkum kelak dipimpin aparat. Hal itu dia sampaikan tatkala menghadiri rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI beberapa waktu lalu.

    Menurutnya, aparat tidak mudah dirayu jika ada oknum yang melobi. Selain itu, aparat juga dinilai bukan orang yang memiliki konflik kepentingan di dunia pertambangan.

    “Yang penting harus jangan sampai dirayu nih orang [calon Dirjen Gakkum]. Jadi kita harus menjamin bahwa ini steril, ya,” kata Bahlil.

    Kendati demikian, Bahlil belum bisa mengungkap secara detail kapan Ditjen Gakkum dibentuk dan dilantik. Dia hanya menyebut ditjen baru di Kementerian ESDM itu segara terbentuk dalam waktu dekat.

    Pembentukan Ditjen Gakkum sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024. 

    Berdasarkan beleid itu, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM. 

    Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

    Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

  • Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Menteri ESDM Sebut Hilirisasi Jadi Syarat Utama Perpanjangan PKP2B

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, pembentukan ekosistem hilirisasi merupakan syarat utama bagi perusahaan di sektor pertambangan yang ingin memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Salah satu syarat utama untuk memperpanjang PKP2B adalah membangun hilirisasi,” kata Bahlil dikutip dari Antara, Senin (25/11/2024).

    Menurut Bahlil, ketentuan ini diberlakukan sebagai bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah di dalam negeri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga melampaui 8%.

    Bahlil melanjutkan, kebijakan ini bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan nasional agar tidak terlalu bergantung pada ekspor bahan mentah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang masih signifikan.

    “Konsumsi LPG kita mencapai 8 juta ton per tahun, tetapi 6 juta ton, di antaranya masih harus diimpor. Kapasitas produksi LPG dalam negeri hanya berkisar antara 1,6 hingga 1,8 juta ton. Karena itu, kita perlu mendorong produksi gas seperti C3 dan C4, yang saat ini masih sangat terbatas di Indonesia,” jelasnya.

    Untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo, Bahlil menyebut pemerintah telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi untuk 28 komoditas utama.

    Sebanyak 91% dari komoditas tersebut berada di bawah Kementerian ESDM dan membutuhkan investasi sebesar USS 618 miliar hingga 2040.

    “Dari total kebutuhan investasi itu, sekitar 91%  berada di lingkup Kementerian ESDM,” ungkapnya.

    Selain menerapkan hilirisasi jadi syarat perpanjangan PKP2B, Bahlil juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan pemerataan alokasi produksi mineral di dalam negeri. Hal ini dilakukan melalui pengaturan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahunan bagi perusahaan tambang.

    Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya permintaan dari salah satu perusahaan tambang domestik yang menginginkan porsi RKAB lebih besar dari yang semestinya.

    “Ada perusahaan yang meminta alokasi RKAB hingga 30–40 persen dari total produksi nasional. Sebagai contoh, produksi nikel kita mencapai 150 juta ton, namun ada perusahaan yang meminta jatah hingga 50–60 juta ton,” tutup Bahlil.

    Pernyataan Bahlil menegaskan, perusahaan tambang yang ingin perpanjang PKP2B harus memiliki syarat pembentukan ekosistem hilirisasi.

  • Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Bahlil tekankan hilirisasi sebagai syarat utama perpanjangan PKP2B

    Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan pembentukan ekosistem hilirisasi sebagai syarat utama bagi para pengusaha di sektor pertambangan untuk memperpanjang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

    “Syarat utama PKP2B, kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin.

    Menurut Bahlil persyaratan tersebut ditetapkan pihaknya guna mendukung keinginan Presiden Prabowo untuk melakukan hilirisasi sumber daya alam guna meningkat nilai tambah domestik sehingga bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen.

    Ia mengatakan persyaratan tersebut juga bertujuan untuk mendiversifikasi pendapatan Indonesia agar tidak terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah, serta menekan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang masih cukup tinggi.

    “LPG kita impor satu tahun itu 6 juta ton, konsumsi LPG kita 8 juta ton per tahun. Industri dalam negeri LPG kita itu hanya 1,6 sampai 1,8 juta ton, sisanya ya impor. Kita mau bikin gas, gasnya harus C3, C4, dan di Indonesia itu sedikit,” katanya.

    Lebih lanjut, dikatakan dia guna membantu mewujudkan target pertumbuhan ekonomi dari Presiden Prabowo, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan (roadmap) 28 komoditas utama hilirisasi yang 91 persen di antaranya berada di lingkup Kementerian ESDM, dan membutuhkan realisasi investasi sebesar 618 miliar dolar AS hingga tahun 2040.

    “Dari 618 miliar dolar AS itu sekitar 91 persen ada di kementerian ESDM,” katanya.

    Selain mensyaratkan hilirisasi sebagai perpanjangan PKP2B, Menteri Bahlil mengatakan pihaknya juga bakal membagi rata alokasi produksi mineral di tanah air untuk para pengusaha, melalui pemerataan porsi dalam rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB).

    Hal tersebut ditetapkan dirinya, karena ada salah satu perusahaan dalam negeri yang meminta porsi RKAB lebih besar.

    “Ada satu perusahaan RKAB minta sampai 30–40 persen dari total RKAB. Produksi kita kan 150 juta ton untuk nikel, ada satu perusahaan yang minta sampai 50 sampai 60 juta (ton),” katanya.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bahlil Ungkap Modus ‘Dokumen Terbang’ Izin Tambang, Pakai Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bahlil Ungkap Modus ‘Dokumen Terbang’ Izin Tambang, Pakai Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah modus kecurangan dalam pembuatan izin usaha pertambangan (IUP).

    Dia menyebut, hal itu dengan istilah ‘dokumen terbang’. Artinya, pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pemangku kepentingan terkait.

    Bahlil bahkan menyebut ada pengusaha yang memalsukan nomor surat pada IUP. Dia mengatakan, nomor surat IUP diganti dengan nomor surat pengantar KTP ataupun surat pengantar jenazah.

    “Kita kan tahu ada dokumen terbang. Bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah jangan kita baku tipu. Kita sama-sama tahu ini barang. Nomor surat kadang-kadang [diganti] surat pengantar KTP, kadang-kadang surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” ucap Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil pun meminta para pengusaha mengakhiri modus-modus tersebut. Dia ingin tahap penerbitan IUP memasuki babak baru, yakni lebih transparan dan disiplin.

    Di sisi lain, Bahlil juga mengamini kecurangan penerbitan IUP tentu melibatkan oknum di Kementerian ESDM. Oleh karena itu, Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno mengevaluasi karyawan-karyawannya.

    “Ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik antara eksternal dan internal. Ya Pak Dirjen, evaluasi juga karyawan kita. Nggak mungkin itu [kecurangan] terjadi kalau tanpa ada kolaborasi-kolaborasi,” ucap Bahlil.

    Sekali lagi, Bahlil meminta pengusaha dan para pemangku kepentingan untuk berhenti menjalankan modus kecurangan.

    “Saya ingin mengatakan demi Allah, di mimbar ini, cukup sudah. Jangan lagi buat gerakan tambahan. Saya mohon dengan hormat,” kata Bahlil.

  • Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Bahlil pastikan Ditjen Gakkum ESDM dipimpin polisi, tentara atau jaksa

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) yang segera dibentuk di Kementerian ESDM, akan dipimpin oleh aparat, mulai dari polisi, tentara atau jaksa.

    “Ditjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau enggak jaksa,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin.

    Bahlil mengatakan dengan penambahan direktorat baru di institusi yang dipimpinnya tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan izin usaha pertambangan (IUP), sekaligus menjadikan tata kelola pertambangan di Indonesia lebih transparan.

    “Saya gak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dirinya mengakui selama ini pengelolaan tambang di Indonesia belum transparan. Hal itu karena Bahlil mendapati laporan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (RKAB), lambat dalam proses penerbitannya.

    Disampaikan Bahlil pula, tak hanya melalui Ditjen Gakkum yang bakal dibentuk, dirinya turut ingin ada komitmen dari para pengusaha untuk tidak menggunakan jasa konsultan dalam proses pembuatan izin di sektor minerba guna meminimalisasi kecurangan.

    “Tolong kalau bikin RKAB, bikin Minerba One Data Indonesia (MODI). Jangan pakai konsultan. Datang ke kantor kita, bapak Ibu semua yang datang. Karena konsultan itu yang membuat RKAB naik-naik gitu, seolah-olah ada titipan dirjen,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk direktorat jenderal baru, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di bidang energi dan sumber daya mineral.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan bahwa pembentukan ditjen baru itu dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024

    “Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama (Ditjen Gakkum) akan segera ada di Kementerian ESDM,” ujar Tri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/11).

    Baca juga: Bahlil usulkan buat Ditjen Gakkum di ESDM berantas tambang ilegal
    Baca juga: Menteri ESDM-Menteri Energi UEA bahas tiga kerja sama di Abu Dhabi
    Baca juga: ESDM-Pertamina cek stok BBM serta LPG jelang Natal dan Tahun Baru

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • PGN Optimalkan Pemanfaatan LNG Domestik untuk Topang Energi Transisi

    PGN Optimalkan Pemanfaatan LNG Domestik untuk Topang Energi Transisi

    Jakarta, Beritasatu.com – PT PGN Tbk mengoptimalkan konsumsi energi pada masa transisi menuju penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dengan pemanfaatan LNG atau gas bumi yang bersumber dari liquefied natural gas (LNG).

    Diketahui, puncak pemanfaatan gas bumi di negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan terjadi pada 2040-an. Sebagian besar akan dipenuhi melalui pemanfaatan LNG domestik. Selain itu produksi atas gas juga meningkat sesuai dengan discovery mayoritas gas projects yang ada di Indonesia.

    “Pertumbuhan pemanfaatan gas bumi akan didukung oleh optimalisasi pasokan gas baik langsung dari sumur produksi maupun melalui moda LNG dalam rangka meningkatkan ketersediaan gas bumi,” ujar Direktur Komersial PT PGN Tbk Ratih Esti Prihatini, Senin (25/11/2024).

    Menurutnya, berdasarkan data di Kementerian ESDM, saat ini pemanfaatan gas bumi untuk ekspor tengah menurun sejak 2012. Sedangkan pada posisi pertengahan 2024, kurang lebih 60% gas dimanfaatkan secara domestik. 

    Kebutuhan yang paling besar adalah kalangan industri dengan rata-rata pemakaian gas sebesar 1.592 BBTUD pada rentang waktu 2020-2024. Di sisi lain untuk kebutuhan listrik juga sudah dialihkan pemenuhan gasnya dengan pemanfaatan LNG.

    PGN sebagai subholding gas Pertamina mengambil peran dalam menyediakan LNG untuk keperluan domestik. Penyediaan LNG ini juga bagian dari upaya adaptasi PGN terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

    Ratih menjelaskan, pemanfaatan LNG domestik merupakan peluang sekaligus tantangan bagi PGN. Bagaimana PGN dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menghadapi natural decline gas pipa eksiting. Keadaan tersebut memerlukan dukungan dari pasokan baru yang handal Kemudian menjadi hal menantang bagi PGN agar mampu menyediakan LNG dan meraih potensi supply LNG domestik yang besar, seperti dari Bontang, Tangguh dan Donggi-Senoro.

    “Kemudian juga ada potensi dari Lapangan Andaman. Hal ini menarik, karena lokasinya dekat dengan Fasilitas LNG Arun yang akan kami fungsikan untuk regasifikasi LNG,” ujar Ratih.

    Saat ini, PGN mengoptimalkan pemanfaatkan fasilitas LNG yang ada di FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat. Sebagai informasi, kebutuhan LNG PGN di tahun 2025 khususnya untuk Jawa Bagian Barat kurang lebih 22-25 cargo LNG (1 kargo kurang lebih setara dengan 8-10 BBTUD). Pasokan gas hasil regasifikasi LNG juga diperlukan sebagai balancer dari penurunan pasokan gas pipa eksisting, baik karena terjadinya gangguan pada sumur gas maupun adanya planned maintenance yang dilakukan oleh para pemasok gas. 

    Dalam pemanfaatan LNG juga ada sejumlah hal yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah mengenai harga LNG. Harga beli LNG domestik mengacu dengan realisasi harga minyak produksi domestik atau Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Namun secara historis, harga beli LNG domestik cenderung stabil, jika dibandingkan JKM sebagai referensi harga market LNG Asia.

    “PGN berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik dalam jangka panjang. Kami memanfaatkan uncommited kargo LNG domestik, optimalisasi fasilitas regasifikasi LNG untuk mengurangi defisit pasokan eksisting, serta menjalin kerja sama secara long term dengan penyedia LNG domestik untuk menjaga kelangsungan gas bumi. Sinergi dengan pemerintah, pengguna gas bumi dan stakeholder lain juga kami lakukan dalam rangka menciptakan kebijakan yang mendorong pasar gas bumi yang adaptif,” tutup Ratih.

  • IESR nilai RI bisa sediakan listrik bersih di pedesaan dan wilayah 3T

    IESR nilai RI bisa sediakan listrik bersih di pedesaan dan wilayah 3T

    Jakarta (ANTARA) – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Pemerintah Indonesia sangat memungkinkan untuk menyediakan listrik bersih dan terjangkau di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T), mengingat potensi energi baru terbarukan (EBT) yang dimiliki cukup besar.

    “Menyediakan listrik dan handal, terjangkau dan bersih di daerah perdesaan dan 3T sangat dimungkinkan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk mengganti 3 gigawatt pembangkit listrik tenaga diesel yang tersebar. Dengan ini selain akses listrik jadi lebih merata, penurunan emisi dan biaya penyediaan tenaga listrik dapat terjadi,” kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

    Disampaikannya, menurut Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai 3.686 gigawatt. Bahkan kajian pihaknya pada 2022 mengindikasikan ada potensi energi terbarukan yang lebih besar, mencapai lebih dari 7.800 gigawatt, dengan lebih dari 75 persen merupakan sumber energi surya.

    Oleh karena itu, ia mengatakan Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya yang paling murah, menjamin kehandalan pasokan yang optimal, dan berkeadilan.

    Menurut Fabby, lewat transisi energi terbarukan, Indonesia dapat meningkatkan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang selaras dengan target 1,5 derajat celcius yang disasar oleh Persetujuan Paris (Paris Agreement).

    Lebih lanjut, Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum mengatakan bahwa untuk mencapai target transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

    Transisi energi di Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber non-pemerintah, dan pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di sektor ketenagalistrikan.

    Di sisi lain, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra menyatakan bahwa perencanaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia mencakup akses listrik yang berkualitas, tidak hanya ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa.

    Sementara itu, untuk meningkatkan daya tarik bagi investor, Project Lead Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE for SEA) di Indonesia, GIZ Energy Program for Indonesia/ASEAN Deni Gumilang menggarisbawahi pentingnya pengembangan instrumen kebijakan yang bertujuan untuk memitigasi risiko transaksi, mengingat tantangan dalam kebijakan dan regulasi masih dianggap sebagai hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan di tanah air.

    Adapun data dari Kementerian ESDM hingga November 2024, menunjukkan masih ada sekitar 86 desa yang belum memiliki akses listrik.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Optimalisasi Anggaran Jadi Kunci Paslon Dedi-Erwan Atasi Krisis Listrik di Jawa Barat

    Optimalisasi Anggaran Jadi Kunci Paslon Dedi-Erwan Atasi Krisis Listrik di Jawa Barat

    JABAR EKSPRES – Pasangan calon (Paslon) Gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan, menghadirkan wacana dalam debat ketiga Pilkada Jawa Barat yang berlangsung di Gedung IPC, Sabtu (23/11/2024).

    Dedi Mulyadi atau sapaan akrabnya Kang Dedi Mulyadi (KDM), membahas solusi optimalisasi anggaran untuk menyelesaikan krisis listrik yang masih dialami sebagian masyarakat Jawa Barat.

    Sebelumnya diketahui, Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2023, sebanyak 22 ribu rumah tangga di 20 kota dan kabupaten di Jawa Barat masih belum teraliri listrik. Situasi ini terjadi meski program Jabar Caang telah berjalan.

    BACA JUGA: Sentra Abiyoso Salurkan Bantuan Untuk 467 Jiwa Korban Banjir Bojong Soang

    Dedi Mulyadi, dengan pengalaman panjangnya di bidang pemerintahan, menegaskan bahwa penataan anggaran menjadi solusi paling efektif untuk memastikan seluruh warga Jawa Barat mendapatkan akses listrik.

    “Penyusunan anggaran di pemerintah Jawa Barat harus diarahkan untuk kepentingan dasar masyarakat, terutama jalan dan listrik,” ujar Dedi dalam debat tersebut pada Sabtu (23/11/2024).

    Ia menjelaskan bahwa anggaran provinsi, jika diselaraskan dengan dana dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota, bisa menciptakan dampak signifikan bagi pemerataan listrik.

    BACA JUGA: Ronal Surapradja Tegaskan Konsep Aglomerasi untuk Kemajuan Jabar

    “Dari anggaran itu, kita bisa mengaliri listrik ke seluruh wilayah Jawa Barat. Tapi ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan desa,” tambahnya.

    Selain itu, KDM juga menyoroti pentingnya memanfaatkan potensi energi lokal di Jawa Barat sebagai solusi jangka panjang.

    “Dengan membangun kearifan lokal energi, sumber-sumber energi yang tersebar di Jabar yang berasal dari air, angin, dan kemudian sumber energi lainnya adalah sumber energi lokal yang bisa dibangun oleh badan dan lembaga di desa,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Dorong Pengembangan Penyandang Disabilitas, BRI PeduliSalurkan Beasiswa dan Sarana Prasarana kepada YPAC Jakarta

    Pasangan Dedi-Erwan menargetkan, melalui optimalisasi anggaran dan strategi yang terukur, mereka mampu menyelesaikan persoalan listrik di Jawa Barat untuk dua tahun kedepan.

    KDM optimis bahwa pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya energi mereka sendiri.

  • Nggak Cuma Penuhi Regulasi, Laporan Keberlanjutan Jadi Masa Depan SIG

    Nggak Cuma Penuhi Regulasi, Laporan Keberlanjutan Jadi Masa Depan SIG

    Jakarta: PT Semen Indonesia Tbk (SIG) terus bergerak maju dan menghadapi tantangan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Langkahnya dengan berpijak pada konsep keberlanjutan.
     
    Komitmen SIG terhadap keberlanjutan tercermin dalam Sustainability Roadmap SIG 2030 tentang strategi bisnis Perusahaan yang menjunjung nilai etika dan tanggung jawab meliputi tiga pilar keberlanjutan, yaitu mendorong solusi dan inovasi berkelanjutan, perlindungan terhadap lingkungan, dan menciptakan nilai untuk karyawan dan komunitas.
     
    Laporan keberlanjutan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas SIG dalam melaporkan kinerja keberlanjutan Perusahaan, yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan, sosial, serta tata kelola.
    “Bagi SIG, laporan keberlanjutan tidak sebatas untuk memenuhi regulasi, tetapi juga sebagai media informasi bagi para pemangku kepentingan tentang strategi, target, langkah ke depan, serta proyeksi atas kinerja operasional dan kondisi usaha SIG di masa mendatang,” kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari, dalam keterangan tertulis, Jumat, 22 November 2024.
     
    Reni menambahkan, operasional berbasis keberlanjutan menjadi keharusan untuk meningkatkan keunggulan yang mendukung pertumbuhan kinerja dan ketahanan bisnis Perusahaan di masa mendatang.
     
    Pertambangan ramah lingkungan

    Di tengah isu perubahan iklim yang mengakibatkan cuaca ekstrem, SIG terus berinovasi untuk menjalankan operasional yang ramah lingkungan melalui Production Excellence. Dimulai dari kegiatan pertambangan, SIG mengimplementasikan kaidah teknik pertambangan yang baik secara konsisten dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
     
    Komitmen menjalankan pertambangan berkelanjutan, membawa SIG meraih 16 Penghargaan Good Mining Practice 2024 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
     
    SIG juga menjalankan proses produksi yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular, salah satunya diwujudkan melalui penggunaan bahan bakar alternatif dari limbah pertanian dan industri, sampah perkotaan (municipal solid waste) yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF), biomassa, serta sumber lainnya, untuk menggantikan hingga 20 persen penggunaan bahan bakar batu bara pada 2030.
     
     

     
    Selain itu, inisiatif penggunaan bahan bakar alternatif telah membantu Perusahaan dalam mereduksi emisi CO2 per ton semen yang di produksi hingga 38 persen lebih rendah dibandingkan semen konvensional. Fokus SIG dalam mereduksi emisi CO2, juga dilakukan melalui penggunaan hydrogen injection untuk optimalisasi proses pembakaran di kiln semen, sehingga meningkatkan produktivitas dan efisiensi energi termal dan listrik.
     
    Kemudian mengembangkan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya untuk substitusi energi listrik pada unit-unit operasional, dan optimasi gas panas buang dari proses produksi semen (Waste-Heat Recovery Power Generation).
     
    Berkat berbagai upaya yang telah dilakukan, hingga 2023 SIG berhasil menurunkan 17,37 persen intensitas emisi CO2 cakupan 1 (dari operasional) dibandingkan baseline 2010. Sedangkan pada cakupan 2 (penggunaan energi tidak langsung) berhasil diturunkan 5,22 persen dari baseline 2019.
     
    “Operasional bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan adalah sebuah keharusan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing Perusahaan, terutama dalam menghadapi situasi sosial, ekonomi dan politik yang dinamis. Dengan keberlanjutan, SIG siap mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” jelas Reni.
     
    Pemeringkatan laporan keberlanjutan

    Di sisi lain, SIG telah meraih peringkat Gold dalam pemeringkatan laporan keberlanjutan (sustainability report), Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2024, yang dilakukan oleh National Center for Corporate Reporting bekerja sama dengan Institute of Certified Sustainability Practitioners.
     
    Anak usaha SIG, Semen Baturaja, juga berhasil meraih peringkat Gold pada ajang yang sama. SIG dinilai telah menyajikan laporan keberlanjutan secara transparan dan akuntabel, serta memenuhi standar The Global Reporting Initiative (GRI) 2021, organisasi internasional yang menyediakan standar laporan keberlanjutan. 
     
    Penghargaan diterima oleh Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari pada ajang ASRRAT Award 2024 di Raffles Hotel Jakarta, pada Kamis, 21 November 2024. ASRRAT Award merupakan ajang apresiasi bagi perusahaan dan institusi atas kualitas laporan keberlanjutan dan komitmen terhadap praktik terbaik dalam tata kelola berkelanjutan.
     
    Pada 2024, ASRRAT diikuti oleh 70 organisasi, baik perusahaan dari sektor swasta dan publik, maupun institusi perguruan tinggi. Para peserta tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga luar negeri seperti Bangladesh dan Filipina. Penilaian dilakukan oleh para assessor kompeten yang berasal dari akademisi dan praktisi ahli.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Wisatawan Dilarang Muncak, Jalur Pendakian Gunung Banda Ditutup Regional 22 November 2024

    Wisatawan Dilarang Muncak, Jalur Pendakian Gunung Banda Ditutup Regional 22 November 2024

    Wisatawan Dilarang Muncak, Jalur Pendakian Gunung Banda Ditutup
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Wisatawan
    , baik mancanegara maupun lokal, dilarang mendaki
    Gunung Api Banda
    di Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, akibat
    penutupan jalur pendakian
    yang berlaku sejak Jumat (22/11/2024).
    Penutupan ini dilakukan menyusul peningkatan aktivitas
    gempa vulkanik
    yang signifikan di kawasan tersebut.
    Sejak 1 Agustus hingga 17 November 2024, tercatat 11 kali gempa vulkanik dangkal, 541 kali gempa vulkanik dalam, 46 kali gempa tektonik lokal, dan 250 kali gempa tektonik jauh.
    “Kami telah menutup jalur pendakian Gunung Api Banda sejak 18 November 2024. Aktivitas gempa vulkanik yang terekam dari Agustus hingga November menunjukkan peningkatan yang signifikan,” jelas Johan Hasan, petugas pos pemantauan Gunung Api, pada hari yang sama.
    Penutupan jalur pendakian
    ini bertujuan untuk menghindari potensi ancaman yang dapat ditimbulkan oleh gempa atau letusan, termasuk lontaran batu pijar, awan panas, dan gas beracun.
    Masyarakat Banda, terutama yang berada di sekitar Gunung Api Banda, serta pengunjung, diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 1 kilometer dari puncak gunung.
    Mito Lamere, seorang
    wisatawan
    lokal yang berada di Banda, mengaku sempat mendaki gunung pada hari yang sama dengan diterbitkannya larangan tersebut.
    “Kami naik ke gunung jam 04.00 WIT dan sampai di puncak Lewarani pukul 05.30 WIT. Pemberitahuan waspada baru keluar jam 07.30 WIT,” ungkap Mito kepada Kompas.com.
    Dia dan timnya tidak merasakan adanya getaran atau guncangan saat mendaki, meskipun mereka mengetahui adanya gempa kecil saat turun.
    Mito juga mengingatkan para wisatawan untuk memantau status gunung melalui akun resmi BMKG atau pos pemantauan.
    Saat ini, jalur pendakian Gunung Api Banda ditutup dengan status level II waspada.
    Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan edaran serupa dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitas sehari-hari.
    Selain di Banda, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga menaikkan status Gunung Api Dempo di Sumatera Selatan.
    Aktivitas vulkanik kedua gunung api tersebut menunjukkan peningkatan, sehingga perlu diwaspadai.
    “Pengamatan kegempaan Gunung Api Banda sejak Januari 2017 menunjukkan pola kenaikan, khususnya pada gempa vulkanik dalam.”
    “Meskipun jumlah gempa terasa belum signifikan, hal ini perlu diwaspadai,” ujar Kepala Badan Geologi, Ego Syahrial, dalam keterangan resmi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.