Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Bakal Akuisisi Saham Tambang Emas di Sangihe

    Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Bakal Akuisisi Saham Tambang Emas di Sangihe

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Arsari Tambang, anak usaha Arsari Group milik pengusaha sekaligus adik Presiden Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo, akan mengakuisisi 10% saham perusahaan tambang emas, PT Tambang Mas Sangihe.

    Induk usaha Tambang Mas Sangihe (TMS), Baru Gold Corp. menyatakan bahwa perseroan telah menandatangani non-binding letter of intent dengan PT Arsari Tambang untuk menjadi mitra ekuitas dan investor strategis.

    “Berdasarkan uji tuntas, PT Arsari Tambang akan mengakuisisi 10% saham ekuitas di PT TMS dari pemegang saham existing PT TMS, sebuah perusahaan swasta Indonesia. Perusahaan swasta tersebut akan tetap menjadi pemegang saham PT TMS,” demikian pernyataan resmi Baru Gold dikutip, Selasa (26/11/2024).

    Adapun, kepemilikan saham Baru Gold sebesar 70% di PT TMS tidak berubah dan kepemilikan 10% tersebut tidak bersifat dilutif bagi pemegang saham Baru Gold.

    PT TMS akan memberikan PT Arsari Tambang opsi selama 5 tahun untuk membeli tambahan 15% saham ekuitas di PT TMS. Opsi ini dapat dieksekusi sampai dengan tahun kelima dari tanggal perusahaan menerima persetujuan untuk status operasi produksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Harga akuisisi saham tambahan tersebut didasarkan pada valuasi PT TMS pada saat pelaksanaan opsi. Valuasi PT TMS akan ditentukan oleh TSX Venture Exchange, valuator yang disetujui. Estimasi ini akan didasarkan pada estimasi sumber daya dari dua laporan Sangihe National Instrument 43-101 perusahaan dari tahun 2010 dan 2017 dan bukti geologi lainnya yang mungkin diperlukan.

    Jika opsi akuisisi tambahan 15% dieksekusi, kepemilikan Baru Gold di PT TMS akan berkurang dari 70% menjadi 59,5%. Meskipun sedikit mendilusi saham para pemegang saham, Baru Gold akan terus memegang kepemilikan lebih dari 50% saham PT TMS dan dana dari investasi tersebut akan digunakan sebagai modal kerja untuk memperluas operasi dan mengakselerasi nilai bagi para pemegang saham.

    “Manajemen perusahaan berharap kerja sama dengan PT Arsari Tambang akan menjadi kerja sama yang transformatif dan memberikan manfaat yang besar bagi para pemegang saham,” ujar manajemen Baru Gold.

    Tujuan dari kerja sama ini untuk memungkinkan perusahaan memperoleh sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk memulai produksi, membantu memperoleh pendanaan untuk memulai produksi emas, dan mendukung pengeboran eksplorasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi semua sumber daya yang tersedia di Pulau Sangihe.

    Hashim Djojohadikusumo jadi Presiden Komisaris PT TMS

    Seiring aksi korporasi tersebut, Baru Gold mengumumkan bahwa Hashim Djojohadikusumo akan bergabung dengan jajaran dewan komisaris PT TMS sebagai presiden komisaris.

  • Dirjen Minerba ESDM Soroti PT Timah karena Tak Capai Target sejak 2020

    Dirjen Minerba ESDM Soroti PT Timah karena Tak Capai Target sejak 2020

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno menyoroti kinerja PT Timah Tbk. (TINS) karena tidak pernah mencapai target Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sejak 2020.

    Tri bahkan menyebut target RKAB TINS untuk 2024 ini yang sebesar 48.000 ton, tidak dapat tercapai.

    “Tapi target 48.000 ton kayaknya gak tercapai ya? PT Timah itu kalau tidak salah mulai tahun 2020 sampai sekarang RKAB-nya selalu di bawah [target produksi] ya, Pak ya?” ucap Tri dalam acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Komentar Tri itu pun disambut gelak tawa direksi dan komisaris anggota holding BUMN tambang MIND ID. Adapun salah satu direksi yang hadir dalam forum tersebut adalah Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo.

    Tri juga menyebut TINS menguasai 70% luas lahan izin usaha pertambangan (IUP) timah. Meski demikian, kata Tri, produksi TINS hanya mencapai 20%.

    Oleh karena itu, Tri mengatakan fakta tersebut sebagai tantangan bagi TINS.

    “Jadi poinnya sangat aneh apabila saya gak tahu industri pertambangan, terus dikasih tahu PT Timah itu menguasai 70% luas lahan, tetapi tingkat produksinya hanya 20% [dari total]. Itu orang luar pasti akan heran, kok bisa?” tutur Tri.

    Dia lantas mengingatkan TINS melalui MIND ID tidak membuat target terlalu tinggi dalam RKAB. Dia menilai realisasi yang berada di bawah target bukan disebabkan oleh kapasitas TINS yang kurang.

    “Ya Pak Dilo kalau pas pembuatan RKAP jangan kenceng-kenceng targetnya Pak Dilo,” kata Tri kepada Dilo yang duduk di antara tamu yang hadir. 

    Ditemui setelah acara, Dilo mengatakan tak tercapainya target terjadi karena masih banyak IUP TINS yang berada di tanah milik masyarakat. Oleh karena itu, TINS tidak bisa sembarangan menggarap lahan tersebut.

    “Penguasaan tanahnya itu bukan [oleh TINS], walaupun IUP-nya PT Timah, tapi lahannya kan bukan penguasaan atas nama PT Timah,” jelas Dilo.

    IUP sendiri diberikan kepada perusahaan untuk mengelola sumber daya mineral di bawah tanah. Sementara untuk lahan di atas permukaan tanah tidak termasuk ke dalam IUP tersebut.

    Dengan kata lain, harus ada proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar dua hingga tiga kali lipat sebelum melakukan penambangan.

    “Jadi kalau ada orang PT Timah datang ke rumah gali-gali di situ kan banyak yang harus dibereskan. Pengertian tentang penguasaan yang di atas dan yang di bawah tanah ini juga mungkin tidak aware,” katanya.

  • Jauh dari ‘Kiamat’, Batu Bara RI Diramal Masih Laris Manis

    Jauh dari ‘Kiamat’, Batu Bara RI Diramal Masih Laris Manis

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi bahwa masa depan batu bara Indonesia masih akan tetap cerah dalam beberapa tahun ke depan. Sekalipun dunia terus berupaya mendorong ke arah transisi menuju energi bersih.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno menilai berbagai faktor global seperti kebijakan energi murah di Amerika Serikat, kebutuhan energi China, serta dampak konflik Rusia-Ukraina, diperkirakan akan menjaga permintaan terhadap komoditas emas hitam ini tetap stabil.

    “Dengan adanya China, konflik Rusia-Ukraina dan lain sebagainya yang mungkin ada dinamikanya seperti saya sampaikan, mungkin Batu Bara relatif masih digunakan lah. Saya ngomong di sini bukan sebagai pemerintah,tapi nanti dikira nggak berpihak pada transisi energi nanti kan,” kata Tri dalam acara MIND ID Commodities Outlook 2025 di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Oleh sebab itu, ia pun memandang bahwa sektor batu bara masih mempunyai prospek yang cukup menjanjikan dengan adanya isu global tersebut. Terutama dengan adanya kebijakan Donald Trump, yang cenderung mendukung energi berbasis fosil, memberikan sinyal positif untuk keberlanjutan permintaan batu bara.

    Namun, Tri mengingatkan bahwa strategi peningkatan produksi harus dilakukan dengan hati-hati mengingat pasar global yang cenderung jenuh. Ia pun mengingatkan pentingnya efisiensi logistik bagi PT Bukit Asam (PTBA) yang merupakan perusahaan batu bara pelat merah.

    “Jadi rasanya Batu Bara masih oke, produksi Batu Bara dunia itu kan sekitar 8,4 miliar ton dan yang ada di pasar itu sekitar 1,4 sampai dengan 1,5 miliar ton. Nah poinnya kalau misalnya mau ngisi market internasional, itu rasanya untuk tambahin Batu Bara saat ini rasanya sudah agak jenuh lah. Jadi harapannya untuk teman-teman di PTBA mungkin untuk peningkatan kapasitas produksi gak terlalu tajam sekali,” katanya.

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya hilirisasi batu bara sebagai langkah strategis untuk menghadapi perubahan pasar global. Misalnya seperti Mongolia dan China, yang telah berhasil mengembangkan hilirisasi batu bara secara ekonomis.

    “Beberapa hal memang kalau kita lihat di Mongolia, yang sekitar Mongolia itu kan Batu Bara sudah mulai dihilirisasi ya, sudah banyak Batu Bara yang dihilirisasi bahkan di China juga ada, itu dan mereka ekonomis,” katanya.

    (pgr/pgr)

  • Raksasa Migas Inggris Teken Kontrak Proyek Tangguh Rp 56,5 Triliun

    Raksasa Migas Inggris Teken Kontrak Proyek Tangguh Rp 56,5 Triliun

    Jakarta –

    British Petroleum (BP) menandatangani kontrak Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$ 3,6 miliar atau sekitar Rp 56,5 triliun (kurs Rp 15.700/US$).

    Kontraktor yang pertama adalah Saipem dalam konsorsium dengan mitra PT Meindo Elang Indah, dan kontraktor kedua adalah JGC Holdings Corporation, melalui local subsidiary-nya PT JGC Indonesia.

    Penandatanganan kontrak dilaksanakan hari ini (26/11) oleh Procurement VP bp James Tehubijuluw, sedangkan penandatangan dari Saipem adalah Paolo Evangelista dan Vincent Chan dari Meindo. Penandatangan dari JGC Indonesia adalah Soeryadi.

    Sebelumnya, pengumuman atas keputusan investasi akhir (FID) senilai lebih dari US$ 7 miliar atau sekitar Rp 110 triliun atas Proyek Tangguh UCC disampaikan oleh CEO BP Murray Auchincloss, kepada Presiden Prabowo Subianto di London tanggal 21 November 2024.

    Pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, mencapai target produksi gas nasional, dan memajukan upaya dekarbonisasi untuk mencapai tujuan pengurangan emisi nasional.

    Djoko menyampaikan, menjelang akhir tahun 2024, Proyek UCC telah berhasil mencapai dua tonggak penting dalam perkembangannya. Pertama adalah keputusan FID yang diumumkan manajemen BP saat pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di London.

    Kedua adalah penandatanganan kontrak EPCI untuk fasilitas darat dan lepas pantai. Dia meminta BP agar mengambil pelajaran dari pelaksanaan Proyek Train 3, untuk itu agar BP harus proaktif mengatasi permasalahan yang muncul dan mendiskusikannya dengan SKK Migas untuk mencari solusi yang efisien dan efektif.

    “Saya minta agar BP proaktif dan aktif melakukan komunikasi ke SKK Migas, jangan menunggu sampai ada masalah yang muncul, harus diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaian masalah sejak dini agar proyek ini bisa selesai sesuai rencana baik dari segi jadwal maupun biaya. Selain itu, keandalan fasilitas produksi yang sedang dibangun harus dijaga untuk meminimalkan penghentian yang tidak direncanakan di masa mendatang”, tegas Djoko dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

    Sementara itu, Kathy Wu, BP regional president Asia Pacific, gas & low carbon energy menyampaikan Proyek Tangguh berpotensi menghasilkan 3 triliun kaki kubik sumber daya gas tambahan bagi pemenuhan kebutuhan energi yang terus meningkat di Indonesia dan Asia, sekaligus mendukung upaya dekarbonisasi Indonesia melalui reinjeksi atas sekitar 15 juta ton CO2 pada fase awal.

    “Investasi senilai US$ 7 miliar dari BP dan para mitra Tangguh ini merupakan bukti komitmen kami bagi ketahanan dan keberlanjutan energi Indonesia serta pengembangan wilayah Papua. Kami tidak mungkin mencapai keputusan akhir investasi proyek besar ini tanpa dukungan dari Kementerian ESDM dan SKK Migas. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini,” ucap Kathy

    Proyek UCC (Ubadari, CCUS, Compression) Tangguh terdiri dari pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan pemulihan gas melalui penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (CCUS), dan kompresi di daratan.

    Hal ini menjadi penanda dimulainya tahap lanjutan dari pengembangan Tangguh LNG guna menambah 3 triliun kaki kubik sumber daya gas alam, dalam rangka mendukung agenda swasembada dan ketahanan energi Indonesia.

    Proyek ini juga mendukung agenda dekarbonisasi Indonesia dengan cara menyuntikkan kembali sekitar 15 juta ton CO₂ ke dalam reservoir melalui salah satu penerapan teknologi CCUS yang pertama kali dikembangkan dalam skala besar di Indonesia.

    Proyek ini akan menciptakan sekitar 6 ribu lapangan kerja selama konstruksi dan memberikan efek pengganda yang positif bagi masyarakat Papua. Tenaga kerja Tangguh LNG saat ini terdiri dari 99% warga negara Indonesia, 70% daripadanya warga lokal Papua.

    Tonton juga video: Kala Prabowo ‘Pamer’ Punya 8 Kucing-Bertemu Larry The Cat ke Wakil PM Inggris

    (ily/kil)

  • Pengusaha Logistik Wajib Laporkan PAB Mulai 1 Februari 2025 – Page 3

    Pengusaha Logistik Wajib Laporkan PAB Mulai 1 Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan dengan diundangkannya Permendag Nomor 27 Tahun 2024, pemilik muatan (cargo owner), atau yang dapat dikuasakan kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (PJPT), memiliki kewajiban untuk menyampaikan pelaporan Pemberitahuan Perdagangan Antarpulau Barang (PAB).

    Pelaporan tersebut ditujukan kepada Kementerian Perdagangan secara daring melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan INATRADE.

    “Kewajiban penyampaian PAB berlaku untuk semua barang yang yang diperdagangkan antarpelabuhan domestik. Ketentuan ini juga berlaku untuk barang asal impor dan barang yang ditujukan untuk ekspornamun singgah di pelabuhan domestik terlebih dahulu,” kata Budi dalam acara sosialisasi Permendag No. 27 tahun 2024, di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Selain itu, ketentuan ini juga berlaku untuk barang yang dikapalkan ke daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP), baik menggunakan kapal komersial maupun kapal bersubsidi yang termasuk dalam kegiatan Gerai Maritim atau tol laut.

    Lebih lanjut Budi menekankan, optimalisasi perdagangan antarpulau diwujudkan melalui harmonisasi kebijakan dan kolaborasi sistem antarkementerian dan lembaga. Kewajiban penyampaian PABmerupakan salah satu wujud sinergi Kemendag dengan berbagai pihak, antara lain, Kementerian Perhubungan, Tim Ekosistem Logistik Nasional, Lembaga National Single Window (LNSW), Tim Stranas Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT Pelabuhan Indonesia.

    Berkat kolaborasi yang baik tersebut, penyampaian PAB oleh pelaku usaha cukup dilakukan sekali melalui SINSW yang terintegrasi dengan sistem milik PT Pelabuhan Indonesia untuk penerbitan aksesmasuk pelabuhan, Single Submission (SSm) Pengangkut untuk dokumen keberangkatan kapal, serta Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) milik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

    “Pelaporan PAB menjadi kunci penting dalam percepatan implementasi Ekosistem Logistik Nasional di Indonesia. Dokumen PAB berisi informasi alur distribusi barang yang dapat membantu pemerintah dalam kegiatan perencanaan, intervensi jika diperlukan, serta pengawasan barang yang didistribusikan,” kata Mendag Budi.

     

  • Bahlil Beberkan Praktik Kecurangan Izin Tambang, Gunakan Nomor Surat Pengantar Jenazah

    Bahlil Beberkan Praktik Kecurangan Izin Tambang, Gunakan Nomor Surat Pengantar Jenazah

    GELORA.CO  – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan sederet pelanggaran dalam pengelolaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di sektor Mineral dan Batu Bara (Minerba). 

    Salah satunya akal-akalan pengusaha untuk memuluskan proses penerbitan dokumen secara ilegal, yakni menggunakan dokumen palsu seperti surat pengantar KTP bahkan surat pengantar jenazah.  

    Konten Promosi

    “Nomor surat kadang-kadang aneh. Surat pengantar KTP atau bahkan surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, dikutip, Selasa (26/11/2024). 

    “Sudahlah, berakhir sudah permainan ini. Saya tidak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru,” tuturnya.

    Menurutnya, untuk melancarkan modus ini, seringkali oknum pegawai Kementerian ESDM bahkan pemerintah daerah dilibatkan. Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dan pelaku usaha untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran untuk memperoleh IUP secara ilegal tersebut.

    “Demi Allah! Di mimbar ini, cukup sudah! Jangan lagi buat gerakan tambahan. Saya mohon dengan hormat. Saya mohon dengan hormat,” katanya.

    Bahlil juga bercerita, saat menjabat Menteri Investasi, dirinya telah melakukan pecabutan terhadap 2078 IUP. Namun tak berselang lama, dirinya menemukan banyak IUP baru yang sudah terbit kembali.

    “Saya bilang terlalu lincah ini permainan. IUP dalam status dicabut, sudah ada IUP yang keluar. Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri ESDM bayangan sampai bisa keluar IUP ini,” ucapnya.

    Setelah dilakukan pengecekan, lanjut Bahlil, dirinya menemukan banyak bentuk pelanggaran seperti surat izin yang menggunakan tanda tangan kepala daerah yang telah meninggal dunia.

    Untuk menertibkan tata kelola pertambangan, lanjut Bahlil, pihaknya akan segera membentuk Direktorat jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) yang akan dipimpin dari unsur TNI-Polri atau Kejaksaan.

    “Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak Polisi, TNI. Kalau enggak, jaksa,” ujar Bahlil.

    Dia mnekankan, hal ini dimaksudkan agar penyelesaian konflik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat segera bisa diatasi di Kementerian ESDM. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM pernah dipimpin oleh Bambang Suswantono yang merupakan Purnawirawan TNI berpangkat Letnan Jenderal.

    “Coba bayangkan Letnan Jenderal Marinir Jadi Plt Dirjen Minerba satu tahun. Itu artinya apa? Karena sudah bisa diatur lama-lama saya turunkan juga tentara untuk atur kita kelihatannya,” katanya

  • Penopang Energi Transisi, PGN Optimalkan Pemanfaatan LNG Domestik

    Penopang Energi Transisi, PGN Optimalkan Pemanfaatan LNG Domestik

    Jakarta: Sebagai Subholding Gas Pertamina, PT PGN Tbk terus mengupayakan pemenuhan pasokan gas bumi sesuai kebutuhan seluruh pelanggan. Sejalan dengan konsumsi energi yang masih ditopang oleh gas bumi pada masa transisi menuju penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mendukung target NZE 2060, konsumsi energi pada masa transisi juga disertai oleh pemanfaatan gas bumi yang bersumber dari Liquefied Natural Gas (LNG).
     
    Puncak pemanfaatan gas bumi di negara berkembang termasuk Indonesia, diperkirakan terjadi pada tahun 2040an. Sebagian besar akan dipenuhi melalui LNG. Selain itu produksi atas gas juga meningkat sesuai dengan discovery mayoritas gas projects yang ada di Indonesia.
     
    “Pertumbuhan pemanfaatan gas bumi akan didukung oleh optimalisasi pasokan gas baik langsung dari sumur produksi maupun melalui moda LNG dalam rangka meningkatkan ketersediaan gas bumi,” ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini, di Jakarta, Senin, 25 November 2024.
     

    Adapun tren pemanfaatan gas bumi untuk ekspor menurun sejak 2012 berdasarkan data kementerian ESDM. Pada pertengahan 2024, kurang lebih 60 persen gas dimanfaatkan secara domestik. Kebutuhan yang paling besar adalah kalangan industri dengan rata-rata pemakaian gas sebesar 1.592 BBTUD pada rentang waktu 2020 hingga 2024. Di sisi lain untuk kebutuhan listrik juga sudah dialihkan pemenuhan gasnya menggunakan LNG.
    PGN sebagai badan usaha pemanfaatan gas bumi nasional di Indonesia, mengambil peran dalam kondisi tersebut khususnya dalam menyediakan LNG untuk keperluan domestik. Penyediaan LNG ini juga bagian dari upaya adaptasi PGN terhadap dinamika lingkungan bisnis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
     
    Ratih mengatakan, pemanfaatan LNG domestik merupakan peluang sekaligus tantangan bagi PGN. Bagaimana PGN dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk menghadapi natural decline gas pipa eksisting. Keadaan tersebut memerlukan dukungan dari pasokan baru yang handal Kemudian menjadi hal menantang bagi PGN agar mampu menyediakan LNG dan meraih potensi suplai LNG domestik yang besar, seperti dari Bontang, Tangguh dan Donggi-Senoro.
     

    “Kemudian juga ada potensi dari Lapangan Andaman. Hal ini menarik, karena lokasinya dekat dengan Fasilitas LNG Arun yang akan kami fungsikan untuk regasifikasi LNG,” ujar Ratih.
     
    Saat ini, PGN mengoptimalkan pemanfaatkan fasilitas LNG yang ada di FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat. Sebagai informasi, kebutuhan LNG PGN pada 2025 khususnya untuk Jawa Bagian Barat kurang lebih 22 hingga 25 cargo LNG (1 kargo kurang lebih setara dengan 8-10 BBTUD). Pasokan gas hasil regasifikasi LNG juga diperlukan sebagai balancer dari penurunan pasokan gas pipa eksisting, baik karena terjadinya gangguan pada sumur gas maupun adanya planned maintenance yang dilakukan oleh para pemasok gas.
     
    Dalam pemanfaatan LNG juga ada sejumlah hal yang menjadi perhatian. Salah satunya adalah mengenai harga LNG. Harga beli LNG domestik mengacu dengan realisasi harga minyak produksi domestik atau Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan oleh Menteri ESDM setiap bulan. Namun secara historis, harga beli LNG domestik cenderung stabil, jika dibandingkan JKM sebagai referensi harga market LNG Asia.
     
    “PGN berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik dalam jangka panjang. Kami memanfaatkan uncommited kargo LNG domestik, optimalisasi fasilitas regasifikasi LNG untuk mengurangi defisit pasokan eksisting, serta menjalin kerja sama secara long term dengan penyedia LNG domestik untuk menjaga kelangsungan gas bumi. Sinergi dengan pemerintah, pengguna gas bumi dan stakeholder lain juga kami lakukan dalam rangka menciptakan kebijakan yang mendorong pasar gas bumi yang adaptif,” tutur Ratih.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Sederet Tantangan Wujudkan Transisi Energi Listrik di Perdesaan

    Sederet Tantangan Wujudkan Transisi Energi Listrik di Perdesaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber penyediaan listrik dapat menjadi salah satu strategi mencapai swasembada energi Indonesia, termasuk di perdesaan.

    Melalui arahan Presiden Prabowo pada Pidato Pelantikan (20/10/2024), Indonesia akan berfokus pada pengelolaan energi terbarukan untuk mencapai swasembada energi sesuai dengan Asta Cita.

    Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Ervan Maksum mengatakan bahwa untuk mencapai target transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

    Menurutnya, transisi energi di Indonesia memerlukan pembiayaan alternatif dari sumber-sumber nonpemerintah, dan pelibatan modal swasta untuk mencapai target-target di sektor ketenagalistrikan.

    Untuk itu pemerintah menyiapkan kerangka regulasi dan kebijakan untuk memobilisasi pendanaan dan investasi swasta tersebut.

    “Kolaborasi dengan berbagai perusahaan swasta dan lembaga pemilik modal sangat diperlukan. Salah satu inisiatif yang dapat ditawarkan kepada perusahaan adalah penggunaan dana environment, sustainability and governance [ESG] yang diarahkan untuk mendukung proyek energi terbarukan di desa, sebagai kewajiban perusahaan untuk menurunkan emisi karbon dari aktivitas bisnis yang dilakukan,” tegas Ervan dalam siaran pers, Senin (25/11/2024).

    Sementara itu, Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufiq Hidayat Putra menyatakan bahwa perencanaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia mencakup akses listrik yang berkualitas, tidak hanya ke industri, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, terutama di desa.

    “Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan harus bahu-membahu untuk mencapai transisi energi di sektor ketenagalistrikan. Kita harus mendukung saudara-saudari kita yang berada di desa khususnya untuk menikmati listrik yang bersih, aman dan terjangkau dengan potensi energi terbarukan di daerah masing-masing,” ujarnya.

    Dengan listrik yang berkualitas, sambungnya, masyarakat desa bisa menerima berbagai manfaat di berbagai bidang, salah satunya modernisasi dalam aktivitas pertanian atau yang sering disebut dengan electrifying agriculture.

    “Sedangkan di desa nelayan, akses listrik berkualitas memungkinkan penyediaan cold storage untuk menyimpan hasil tangkapan ikan segar lebih lama,” imbuhnya.

    Taufiq menjelaskan bahwa untuk menghasilkan listrik yang andal di desa, tantangan terkait spatial mismatch antara lokasi energi terbarukan listrik dengan lokasi pusat industri dan kegiatan ekonomi, serta masyarakat, perlu dijawab melalui perencanaan yang holistik, integratif, dan komprehensif.

    Caranya adalah dengan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang terintegrasi dengan rencana pembangunan pembangkit listrik terbarukan.

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa menegaskan Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan peta jalan transisi energi dengan pilihan biaya yang paling murah, menjamin kehandalan pasokan yang optimal, dan berkeadilan.

    Menurut Fabby, lewat transisi energi terbarukan Indonesia dapat meningkatkan ambisi penurunan emisi GRK yang selaras dengan target 1,5 derajat celcius yang disasar oleh Persetujuan Paris.

    “Penurunan emisi menjadi hal sangat penting bagi Indonesia, karena sebagai negara kepulauan, masyarakat di daerah 3T [terdepan, terluar dan tertinggal] sangat rentan terhadap -dampak yang disebabkan oleh peningkatan suhu bumi,” ujarnya.

    Dia menilai, menyediakan listrik, andal, terjangkau, dan bersih di daerah perdesaan dan 3T sangat dimungkinkan dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan setempat untuk mengganti 3 GW PLT Diesel yang tersebar.

    Di lain sisi, untuk meningkatkan daya tarik bagi investor, Deni Gumilang, Project Lead Clean, Affordable and Secure Energy for Southeast Asia (CASE for SEA) di Indonesia, GIZ Energy Program for Indonesia/Asean menggarisbawahi pentingnya pengembangan instrumen policy derisking yang bertujuan untuk memitigasi risiko transaksi, mengingat tantangan dalam kebijakan dan regulasi masih dianggap sebagai hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

    Selain itu, instrumen mitigasi risiko keuangan juga perlu dikembangkan secara paralel untuk menciptakan momentum yang memungkinkan optimalisasi penyaluran pendanaan dari para investor, guna mendorong pertumbuhan pasar energi terbarukan.

    “Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan yang menarik minat banyak investor. Namun, tingginya risiko dalam proyek-proyek energi terbarukan menjadi hambatan bagi masuknya investasi. Penerapan instrumen-instrumen policy and finance derisking diharapkan dapat membuka peluang implementasi pembiayaan yang real bagi Indonesia,” jelas Deni.

    Adapun, berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi terbarukan di Indonesia sebesar mencapai 3.686 GW.

    Bahkan kajian IESR (2022) mengindikasikan adanya potensi energi terbarukan yang lebih besar, mencapai lebih dari 7.800 GW, dengan lebih dari 75 persen merupakan sumber energi surya.

    Namun, besarnya potensi energi terbarukan yang ada belum termanfaatkan secara optimal, khususnya di daerah perdesaan.

  • Bahlil Tiba-Tiba Bongkar Ada Modus ‘Dokumen Tambang Terbang’

    Bahlil Tiba-Tiba Bongkar Ada Modus ‘Dokumen Tambang Terbang’

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan bahwa pihaknya ke depan akan membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Penegakan Hukum (Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM.

    Salah satu fungsi Ditjen baru tersebut, kata Bahlil, untuk memberantas modus ‘dokumen terbang’ dalam mempermulus pengajuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) khususnya sektor mineral dan batu bara (minerba).

    Modus ‘dokumen terbang’ itu sendiri, kata Bahlil, seperti melalui dokumen yang ditandatangani oleh Bupati yang sudah meninggal, dokumen yang menggunakan nomor surat pengantar KTP, bahkan hingga dokumen yang menggunakan surat pengantar jenazah.

    “Kita kan tahu ada dokumen yang terbang. Bupati sudah meninggal, tanda tangan masih jalan. Sudahlah, jangan kita baku tipu. Kita sama-sama tahu ini barang. Nomor surat, kadang-kadang surat pengantar KTP, kadang-kadang surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” jelas Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024, di Balai Kartini Jakarta, Senin (25/11/2024).

    Bahlil menegaskan di depan para pengusaha sektor pertambangan minerba, bahwa modus tersebut jangan lagi dilakukan dan pihaknya ingin memulai babak baru dalam mengurus perizinan di Indonesia

    “Sudah, kita berakhir saja lah. Berakhirlah sudah permainan ini. Sudah. Saya gak mau tengok ke belakang lah. Sudah, saya gak mau tengok ke belakang. Saya mau bikin babak baru. Saya ingin babak baru. Modusnya pun, saya paham, bukan gak paham,” imbuhnya.

    Ditambah, Bahlil mengatakan harus ada kolaborasi untuk memulai babak baru tanpa modus ‘permainan’ dalam mengurus izin pertambangan di Indonesia.

    Dia bahkan meminta kepada Pemerintah Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) Kementerian ESDM untuk tidak melakukan gerakan aksi tambahan, khususnya terkait penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

    Bahlil menyebut, hal ini harus diucapkannya karena beranjak dari pengalaman tata kelola IUP, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan mencabut IUP yang dianggap melanggar aturan, tiba-tiba IUP yang sudah dicabut tersebut diterbitkan lagi izin barunya.

    “Saya mau bilang demi Allah di mimbar ini saya mohon dengan hormat jangan ada gerakan tambahan karena waktu kami melakukan penataan pencabutan IUP ketika saya jadi Menteri Investasi ini, izin baru dicabut IUP-nya sudah keluar, terlalu lincah ini permain. IUP dalam status dicabut, sudah ada IUP yang keluar. Saya bilang mungkin ada Menteri Investasi dan Menteri ESDM bayangan ini, ketika setelah dicek lagi ternyata Bupatinya sudah meninggal. Jadi, sudah lah saya mohon dengan hormat jangan paksakan saya melakukan batas kewajaran karena kita sama-sama tahu kartu ini,” katanya.

    Oleh karena itu, Bahlil menyebut, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM yang sudah disetujui pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto akan dipimpin oleh pihak Kepolisian atau TNI.

    “Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak Polisi, TNI, kalau gak Jaksa. Dengan demikian, penyelesaian konflik IUP sudah terselesaikan di Kementerian ESDM karena kalian lolos pun di pengadilan, begitu dicek Dirjen, MODI (Minerba One Data)-nya gak bisa dikeluarkan, terus berdebat lagi, itu MA kan sudah memutuskan, kenapa gak dihargai,” tutup Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Berantas Mafia Tambang, Bahlil Pilih Dirjen Gakkum ESDM dari Profesi Polisi hingga Jaksa – Page 3

    Berantas Mafia Tambang, Bahlil Pilih Dirjen Gakkum ESDM dari Profesi Polisi hingga Jaksa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap kriteria calon pemimpin Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM. Ia akan memilih Dirjen Gakkum dari kalangan kepolisian, TNI, hinggap Kejaksaan.

    “Pesan saya Dirjen Gakkum akan dipimpin kalau tidak polisi, TNI, kalau gak jaksa,” tegas Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/11).

    Bahlil mengatakan, alasan menunjuk Dirjen Gakkum ESDM dari profesi polisi hingga jaksa demi memberantas mafia dalam pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP). Menurutnya, saat ini banyak izin tambang yang diterbitkan menyalahi prosedur yang berlaku.

    “Saya bilang ini mungkin ada Menteri Investasi bayangan dan Menteri ESDM bayangan, sampai bisa keluar IUP ini. Ternyata setelah dicek lagi, bupatinya siapa? sudah meninggal.

    Nomor surat kadang-kadang aneh, surat pengantar KTP atau bahkan surat pengantar jenazah pun masuk dalam nomor surat IUP,” ucapnya.

    Diakuinya praktik tersebut terjadi lantaran ada anak buahnya yang berkongkalikong dengan pengusaha nakal ataupun pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan.

    “Dan ini bisa terjadi kalau ada kolaborasi yang baik antara eksternal dan internal ya, pak Dirjen evaluasi juga karyawan kita, gak mungkin itu terjadi Kalau tanpa ada kolaborasi,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Bahlil meminta jajaran Kementerian ESDM dan pengusaha untuk bersama-sama meninggalkan praktek kotor demi mendapatkan izin usaha pertambangan. 

    Ia berjanji tidak akan ragu menindak siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik kotor tersebut.

    “Jadi, sudahlah saya mohon dengan segala hormat, dari lubuk hati yang paling dalam, jangan paksakan saya melakukan di luar batas kewajaran,” tandasnya.