Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Viral Kasus Pungli Bantuan Rice Cooker dari KESDM, Ini Penjelasan Kades Sarimulyo Blora

    Viral Kasus Pungli Bantuan Rice Cooker dari KESDM, Ini Penjelasan Kades Sarimulyo Blora

    Liputan6.com, Blora – Pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, buka suara soal viralnya kasus pungutan liar (pungli) bantuan rice cooker dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM).

    Puluhan warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebelumnya ditarik atau dimintai tebusan ratusan ribu rupiah oleh pemerintah desa setempat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.

    Kepala Desa (Kades) Sarimulyo, Budy Siswoyo, saat ditemui Liputan6.com, awalnya mengaku sempat menampik jika uang tebusan tersebut dikatakan sebagai pungli.

    “Saya juga bingung tidak ada pungutan tapi beritanya ada pungutan. Dari pemdes memang tidak ada pemungutan sama sekali,” ujarnya saat ditemui di kediamannya, Selasa (3/12/2024).

    Terkait dengan penebusan bantuan rice cooker dari KESDM, Kades Sarimulyo menjelaskan bahwa sebelumnya warga KPM yang menerima bantuan disuruh membuat proposal sendiri tidak bisa.

    Kemudian mereka dimintai uang tebusan oleh pihak pemerintah desa senilai Rp100 ribu sebagai pengganti.

    “Nah, jadinya yang garap proposal itu pihak Pemdes,” jelasnya.

    Selain itu, Kades Sarimulyo menjelaskan bahwa uang tebusan tersebut juga dipakai kebutuhan lain seperti untuk membeli materai.

    Setelah kasus yang terjadi ini menuai sorotan, pihaknya kemudian langsung koordinasi dengan perangkat desanya supaya uang tebusan tersebut dikembalikan lagi kepada sejumlah 34 KPM.

    “Begitu ada berita langsung yang bersangkutan saya suruh mengembalikan. Saya yakin sudah dikembalikan,” ucapnya.

    Berkaitan dengan kasus pungli ini, secara hukum maupun agama tidak dibenarkan. Apalagi, dalam bantuan rice cooker tersebut sudah tertera dengan jelas sudah diberi logo dan lebel hibah KESDM tidak untuk diperjualbelikan.

    Berdasarkan pantauan, Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimcam) Ngawen yang terdiri dari dari Camat Ngawen, Sekcam Ngawen, Kapolsek Ngawen dan Danramil Ngawen, langsung mendatangi rumah Kades Sarimulyo untuk menyikapi persoalan yang mengemuka ini.

     

  • Pemerintah Masih Siapkan Aturan agar LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual Bebas – Page 3

    Pemerintah Masih Siapkan Aturan agar LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual Bebas – Page 3

    Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Terminal LPG Bima yang ditugaskan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga, telah rampung sepenuhnya.

    Proyek ini mendapatkan pengawalan dan pengamanan intensif dari Jamintel Kejaksaan Agung RI melalui Program Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Melalui kegiatan exit meeting PPS Pembangunan Tangki Terminal LPG Bima pada 14 November 2024 di Surabaya, Jawa Timur pengawalan dan pengamanan pembangunan Terminal LPG Bima ini secara resmi berakhir dan proyek dinyatakan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi mengatakan, dengan ada infrastruktur Terminal LPG Bima, PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk memperkuat kehandalan distribusi LPG di Indonesia Timur.

    “Proyek pembangunan Terminal LPG Bima merupakan wujud nyata dari komitmen Pertamina untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kami sangat mengapresiasi pengawalan dan pengamanan dari PPS Jamintel Kejaksaan Agung RI yang memastikan proyek ini berjalan sesuai GCG. Dengan selesainya proyek ini, kebutuhan LPG masyarakat NTB dapat terjamin lebih andal,” ujar Eduward.

    Eduward pun menambahkan Terminal LPG Bima mulai melakukan commissioning pada akhir Desember 2023 dan sejak awal Januari 2024 telah beroperasi secara reguler.

    Infrastruktur ini menjadi salah satu penguat distribusi LPG untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya distribusi dilakukan dengan pengiriman skid tank menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.

    “Penyelesaian PSN ini penting karena dampaknya sangat besar dalam memberikan manfaat bagi masyarakat, yakni ketersediaan energi yang berkeadilan hingga ke seluruh pelosok Indonesia,” imbuh Eduward.

  • SKK Migas Kantongi Modal Rp46,8 Triliun per Tahun untuk Eksplorasi

    SKK Migas Kantongi Modal Rp46,8 Triliun per Tahun untuk Eksplorasi

    Bisnis.co, JAKARTA – Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengungkapkan pihaknya memiliki dana sekitar Rp46,89 triliun per tahun untuk modal eksplorasi migas.

    Adapun, dana tersebut mencakup Rp15 triliun anggaran yang disediakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan US$2 miliar atau setara Rp31,89 triliun (asumsi kurs Rp15.944 per dolar AS) dari kas SKK Migas.

    “Jadi Rp15 triliun plus US$2 miliar untuk kegiatan eksplorasi,” ucap Djoko dalam acara Kegiatan Hasil Akhir Kajian Percepatan Eksplorasi Indonesia bagian Barat Tahap Kedua di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Sementara itu, ditemui usai acara, Penasehat Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf memerinci dana Rp15 triliun dari Kementerian ESDM itu berasal dari 10% hingga 15% penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Nanang membenarkan dana tersebut digunakan untuk modal eksplorasi migas. Namun, dana Rp15 triliun itu tak terbatas untuk hal tersebut saja.

    Menurutnya, dana tersebut digunakan untuk investasi SKK Migas, termasuk membangun infrastruktur jaringan gas (jargas) dan semacamnya.

    “Jadi tidak seluruhnya Rp15 triliun digunakan eksplorasi, tapi untuk infrastruktur jargas dan sebagainya,” ucap Nanang.

    Sebelumnya, SKK Migas mengungkapkan realisasi investasi di sektor hulu migas telah mencapai US$10,3 miliar atau Rp163,25 triliun per Oktober 2024. Jumlah tersebut setara dengan 64,4% dari target investasi yang dibidik oleh SKK Migas pada 2024.

    Djoko Siswanto mengatakan, pihaknya tetap optimistis target investasi di 2024 yang sebesar US$16 miliar atau Rp253,56 triliun bisa tercapai.

    “Realisasi sampai Oktober sebesar US$10,3 miliar. Kami harap akhir tahun bisa mencapai US$16 miliar,” ucapnya dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024) lalu.

    Adapun, prognosis investasi di hulu migas untuk 2024 itu sejatinya turun. Sebab, sebelumnya target investasi hulu migas mencapai US$17,7 miliar atau setara Rp280,59 triliun.

    Menurut Djoko, target itu turun karena ada sejumlah kebijakan dari pemerintah. Salah satunya, kebijakan kewajiban tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    “Bahwa beberapa kegiatan jadi tertunda ke tahun depan. Jadi karena target-target seluruh kegiatan belum 100%, otomatis kan investasinya gak 100%, ada beberapa pekerjaan yang delay,” jelas Djoko. Kendati, pemerintah saat ini sudah melakukan perubahan kebijakan terkait TKDN. Kini, syarat TKDN telah direlaksasi.

  • Ini Jurus PLN Distribusikan Energi Hijau ke Pusat Permintaan Listrik

    Ini Jurus PLN Distribusikan Energi Hijau ke Pusat Permintaan Listrik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia memiliki sumber energi baru terbarukan (EBT) yang melimpah, mulai dari energi hidro hingga panas bumi. Namun, lokasi dari sumber energi tersebut jauh dari lokasi permintaan listrik untuk masyarakat.

    Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengungkapkan, salah satu kunci agar sumber energi ‘hijau’ yang melimpah di Indonesia bisa dimanfaatkan, adalah dengan membangun jaringan transmisi energi ‘bersih’ atau yang disebut sebagai green enabling super grid agar bisa disalurkan ke pusat permintaan listrik.

    Setidaknya, dibutuhkan jaringan transmisi sepanjang kurang lebih 70 ribu kilometer sirkuit (kms) hingga tahun 2040 mendatang. Darmawan menyatakan, jika dibayangkan, panjang transmisi tersebut hampir 2 kali lipat keliling bumi.

    “Sesuai dengan modelling dari Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dan dari PLN, hari ini sampai 2040 diperlukan sekitar 70.000 kms transmission line. Yang mana sekali lagi keliling bumi 42.500 (km), ini hampir 2 kali lipat dari keliling bumi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Selasa (3/12/2024).

    Darmawan menjabarkan, sumber EBT yang tersebar di Indonesia berada di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Dari lokasi itu, perlu disalurkan pada pusat permintaan listrik, salah satunya ke pusat kawasan perindustrian di Indonesia.

    “Kalau kita lihat ada mismatch antara lokasi resources (EBT) dengan lokasi dari demand. Maka kita ke depan ini perlu membangun green enabling super grid atau green enabling transmission line untuk mengevakuasi sumber daya dari hidro dan geothermal ke pusat-pusat demand tersebut maupun pusat industri,” imbuhnya.

    Menurut perhitungan PLN dan pemerintah, akan ada tambahan kapasitas listrik sebesar 100 GW. Dari jumlah tersebut, sebesar 75 GW diantaranya berasal dari sumber energi baru dan energi terbarukan. Dari besaran jumlah EBT itu, 5% nya adalah new energy salah satunya adalah nuklir.

    Di lain sisi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga pernah mengungkapkan, dibutuhkan setidaknya Rp 1.000 triliun untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan berupa transmisi dan pembangkit listrik dalam kurun waktu 10 tahun ke depan.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung merinci, investasi sebesar Rp 600 triliun dibutuhkan untuk bisa membangun pembangkit listrik baru, ditambah investasi sebesar Rp 400 triliun untuk bisa membangun jaringannya transmisi.

    “Untuk kebutuhan pembangkit untuk 10 tahun ke depan, kita membutuhkan investasi sekitar Rp 600 triliun. Sementara untuk jaringan, kita membutuhkan investasi sekitar Rp 400 triliun. Jadi nanti untuk setiap tahapan, itu nanti kita akan mencoba untuk mendetailkan,” beber Yuliot dalam Konferensi Pers Electricity Connect 2024, di JCC, Rabu (20/11/2024).

    Pengembangan infrastruktur listrik itu dibutuhkan, seiring dengan meningkatnya permintaan listrik di dalam negeri. Kenaikan dari permintaan listrik dalam negeri didorong oleh meningkatnya produktivitas industri, rumah tangga, hingga kendaraan listrik.

    “Kami melihat misalnya di ekosistem kendaraan listrik, itu justru permintaan ke depan itu akan terjadi peningkatan, kemudian kegiatan rumah tangga juga akan terjadi peningkatan, dan juga di industri akan juga terjadi peningkatan,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Penjualan Listrik 2025 Ditargetkan Naik Jadi 327,7 TWh

    Penjualan Listrik 2025 Ditargetkan Naik Jadi 327,7 TWh

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) menargetkan penjualan listrik perusahaan pada 2025 dapat naik menjadi 327,7 terawatt hour (TWh). Hal tersebut sebagai upaya perusahaan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

    Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan harapannya agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mendekati 8% pada 2029, sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Sehingga hal ini sejalan dengan target penjualan listrik yang akan dipatok perusahaan.

    “Harapannya ada revamping pertumbuhan ekonomi hingga 2029 mendekati 8%, sesuai target Presiden. Untuk itu, PLN siap menjalankan amanah menghadirkan listrik di tanah air sesuai dengan sila kelima Pancasila,” ujar Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII, Senin (2/12/2024).

    Sebelumnya di kesempatan yang berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan peningkatan konsumsi listrik nasional hingga mencapai 6.300 kilo Watt hour (kWh) per kapita. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kedaulatan energi sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun, di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah telah menetapkan strategi untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita.

    Bahlil membeberkan, angka konsumsi listrik nasional tidak akan mencukupi jika hanya dipatok di level 5.000 hingga 5.300 kWh per kapita. Pasalnya, angka tersebut hanya cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di bawah 6%.

    “Dalam RUPTL kita sudah dorong, sekarang konsumsi per kapita kita akan kita dorong sampai dengan 6.300. Kalau hanya 5.000 dengan 5.300 itu pertumbuhan ekonominya di bawah 6 persen. Kita akan dorong sampai dengan 6.000 lebih, agar itu ketika terjadi pertumbuhan ekonomi kita tidak mengalami krisis energi,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII, Senin (2/12/2024).

    (hsy/hsy)

  • Pertamax Diklaim Sudah Penuhi Standar, Seperti Apa Kandungan Bensinnya?

    Pertamax Diklaim Sudah Penuhi Standar, Seperti Apa Kandungan Bensinnya?

    Jakarta –

    Sampel bensin Pertamax dicek tim Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB. Hasilnya, Pertamax dinyatakan aman digunakan.

    Sebelumnya, Pertamax dituding jadi penyebab rusaknya fuel pump di salah satu bengkel kendaraan di Cibinong, Bogor beberapa waktu lalu. Seperti apa kandungan bensin Pertamax?

    “Sampel endapan dari kendaraan yang bermasalah sudah dicek oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB dan dinyatakan bahwa penyebab rusaknya kendaraan bukan dari BBM Pertamax,” ucap VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya dikutip, Minggu (1/12/2024).

    Uji coba juga dilakukan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM di sejumlah SPBU di Cibinong. Hasilnya, Pertamax juga dinyatakan sudah sesuai standar sesuai spesifikasi dan dinyatakan aman untuk digunakan.

    “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan kualitas Pertamax. Pertamina menjamin dan terus berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas bagi masyarakat,” ucap Fadjar.

    Disinggung lebih lanjut bagaimana standar, dan kandungan Pertamax, dia melampirkan dokumen tentang spesifikasi Pertamax.

    Dokumen itu mengacu pada SK Dirjen Migas No. 3674K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri. Pada saat itu, jenis BBM RON 91 dengan batasan maksimal sulfurnya sebesar 0,05 persen m/m atau setara 500 ppm.

    Selanjutnya Pertamax disebut punya stabilitas oksidasi sebesar 480 per menit, kandungan timbal maksimal 0,013 gram per liter, sulfur maksimal 0,05 persen m/m, mengandung oksigen maksimal 2,7 persen m/m, kandungan aromatik maksimal 50,0 persen v/v, dan kandungan benzena sebesar maksimal 5 persen v/v.

    Namun diketahui, aturan Dirjen Migas No. 3674K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin yang Dipasarkan di Dalam Negeri. dicabut dengan Keputusan Dirjen Migas No: 110.K/MG.01/DJM/2022. Beleid itu mengatur sulfur dari bensin sesuai Euro4 diterapkan secara bertahap.

    Salah satunya disebutkan, BBM RON 91 maksimal hanya 400 ppm mulai 1 Januari 2023. Lalu, wajib turun ke 350 ppm mulai Januari 2025.

    Ke depan, Ditjen Migas ESDM menetapkan kandungan sulfur bensin ini maksimal 300 ppm di 2027. BBM RON 91 baru ditargetkan menyentuh standar Euro 4 atau 50 ppm atau 0,005 persen m/m pada 1 Januari 2028 mendatang.

    Diberitakan detikcom sebelumnya, tim LAPI ITB kemudian mencoba untuk menganalisa endapan itu dengan membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan melalui metode EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy).

    Ahli Konversi Energi Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri memastikan kandungan di dalam BBM jenis Pertamax bukan penyebab rusaknya mesin kendaraan seperti yang diklaim.

    Adapun berdasarkan hasil EDS tersebut tim Lemigas menemukan bahwa endapan tersebut tidak berasal atau tercipta dari bahan bakar Pertamax seperti yang diklaim.

    “Ternyata senyawa pembentuk endapan tersebut tidak ditemukan dalam bahan bakar yang dianalisis (Pertamax-red)” ungkap Tri.

    Menurutnya untuk mengetahui penyebab kerusakan fuel pump dilakukan dengan melepas pompa bahan bakar serta dikuras tangkinya. Dari hasil pemeriksaan itu kemudian ditemukan endapan di dalam bahan bakarnya.

    Dari hasil pemeriksaan itu juga Tri menduga material antikorosi yang biasa dipakai sebagai pelapis tangki bahan bakar berbahan logam lah yang menjadi penyebab terciptanya endapan tersebut.

    Endapan inilah yang menjadi penyebab utama mobil kehilangan tenaga karena menyumbat filter sebelum bahan bakar masuk ke dalam pompa.

    “Mengingat pelapis tersebut biasanya terbuat dari paduan unsur yang terdeteksi pada analisis EDS, tapi penelitian masih terus dilakukan untuk memastikan dari mana asal usul unsur-unsur pembentuk endapan tersebut,” terangnya.

    Menurutnya jika endapan tersebut berhubungan dengan material tahan korosi pelapis tangki, maka pemilik kendaraan yang tangki bahan bakarnya terbuat dari resin dapat merasa aman untuk tetap mengkonsumsi bahan bakar Pertamax karena tidak akan ada fenomena munculnya endapan.

    Meski begitu, Tri memastikan pihaknya masih mencari akar masalah kasus ini untuk bisa dilakukan mitigasi. Sehingga ke depan tidak akan terulang kasus serupa. “Supaya tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari,” tutup Tri.

    (riar/rgr)

  • Kejar Ekonomi RI Tumbuh 8%, Bahlil Mau Genjot Konsumsi Listrik 6.300 kWh/Kapita

    Kejar Ekonomi RI Tumbuh 8%, Bahlil Mau Genjot Konsumsi Listrik 6.300 kWh/Kapita

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menargetkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia akan ditingkatkan dalam beberapa waktu ke depan. Targetnya, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang dibuat untuk tahun 2021-2030 konsumsi listrik per kapita ditarget mencapai 6.300 kWh/kapita.

    Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi yang ditargetkan pemerintah hingga mencapai 8%.

    Target ini disampaikan Bahlil dalam rapat kerja Dewan Energi Nasional (DEN) dengan Komisi XII DPR. Bahlil sendiri merupakan Ketua Harian DEN.

    “Dalam RUPTL didorong sekarang konsumsi per kapita kita akan kita dorong sampai 6.300, kalau hanya 5.000-5.300 itu di bawah 6%,” ujar Bahlil pada rapat yang dilakukan Senin (2/12/2024).

    “Kita dorong sampai 6.000 lebih agar itu ketika pertumbuhan ekonomi kita tidak mengalami krisis energi,” lanjutnya.

    Sejauh ini, secara tren, konsumsi listrik per kapita masyarakat Indonesia memang terus meningkat sejak tahun 2017. Namun, jumlahnya masih jauh dari target yang ditetapkan Bahlil.

    Dalam data Kementerian ESDM, pada 2023 realisasi konsumsi listrik rata-rata setiap orang di Indonesia mencapai 1.285 kWh/kapita. Angka ini meningkat dari 1.173 kWh/kapita pada tahun 2022.

    Pada tahun 2024 ini saja, konsumsi listrik hanya ditargetkan mencapai 1.408 kWh/kapita.

    (hal/rrd)

  • Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025

    Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Kontainer Bitung, Kota Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (19/11/2024). ANTARA FOTO/Yegar Sahaduta Mangiri/YU/Spt.

    Proyeksi tantangan dan harapan ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Desember 2024 – 18:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia untuk menavigasi tantangan dan peluang ekonomi di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

    Di pedesaan, petani menghadapi tekanan besar akibat perubahan iklim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan bahkan telah memprediksi indeks La Nina terjadi hingga 2025 mendatang.

    Kepala BMKG Sulsel, Ayi Sudrajat, sempat menyebut kondisi tersebut akan mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya.

    Kondisi ini mungkin saja berpotensi menyebabkan banjir yang merusak lahan pertanian dan mengancam produksi pangan nasional, khususnya padi.

    Produksi padi, yang berkontribusi 30 persen terhadap kebutuhan pangan domestik, bisa saja menurun signifikan jika dampak perubahan iklim ini tidak segera diantisipasi.

    Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, juga bisa menjadi ancaman besar lainnya bagi kemandirian pangan.

    Berdasarkan data BPS, Indonesia tercatat telah mengimpor beras sebanyak 3,48 juta ton hingga Oktober 2024.

    Negara-negara yang menjadi sumber impor beras Indonesia adalah Thailand, Vietnam, Myanmar, Pakistan, dan Kamboja. Proyeksi impor beras Indonesia pada tahun 2024 mencapai 5,17 juta ton, yang berpotensi menjadi rekor impor beras terbesar. Itu belum termasuk komoditas pangan impor lainnya seperti gandum, jagung, dan gula.

    Di sisi lain, di wilayah perkotaan seperti Yogyakarta, transformasi digital membuka peluang besar bagi pengusaha muda, tetapi tantangan infrastruktur teknologi tetap menjadi penghalang.

    Sebuah survei terbaru yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa di tahun 2024, sebanyak 82,6 persen penduduk daerah tertinggal di Indonesia telah terhubung internet.

    Padahal, studi Google dan Temasek mencatat bahwa UMKM yang terhubung dengan platform digital dapat meningkatkan pendapatan hingga 26 persen.

    Potensi ekonomi digital Indonesia, yang diproyeksikan mencapai 146 miliar dolar AS pada 2025, terancam tidak optimal jika kesenjangan akses internet tidak segera diatasi.

    Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah Indonesia.

    Dengan target investasi Rp466 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta, proyek ini diharapkan mampu memacu pemerataan pembangunan.

    Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp309,2 triliun per Oktober 2024 menimbulkan kekhawatiran tentang prioritas alokasi sumber daya.

    Proyek ini perlu dikelola dengan transparansi tinggi untuk menjawab kekhawatiran publik.

    Banyak studi menunjukkan bahwa proyek infrastruktur yang direncanakan dan dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan signifikan, menjadikan proyek IKN sebagai peluang yang baik jika diterapkan secara efektif.

    Di sektor energi, Indonesia masih bergantung pada batu bara sebagai sumber utama pendapatan ekspor, yang mencapai 45 miliar dolar AS pada 2022.

    Namun, ketergantungan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060.

    Saat ini, hanya 12 persen energi Indonesia berasal dari sumber terbarukan, jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, bauran energi terbarukan Indonesia mencapai 12,30 persen,

    Sebagai perbandingan, beberapa negara tetangga memiliki proporsi energi terbarukan yang lebih tinggi. Misalnya, Vietnam memiliki kapasitas pembangkit listrik berbasis energi terbarukan sebesar 45.327 MW, menjadikannya yang terbesar di ASEAN.

    Sementara potensi energi terbarukan Indonesia, yang mencapai 442 GW menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perlu segera dimanfaatkan melalui investasi dalam teknologi energi bersih dan reformasi subsidi energi fosil.

    Dengan strategi yang tepat, sumber seperti tenaga surya, angin, dan bioenergi dapat memenuhi kebutuhan domestik sekaligus menopang transisi menuju keberlanjutan.

    Di tengah kemajuan teknologi, tantangan ketenagakerjaan masih menjadi perhatian.

    Tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,86 persen pada Agustus 2023, tetapi ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri tetap menjadi tantangan signifikan.

    Laporan dari Lembaga Demografi Universitas Indonesia menunjukkan bahwa pada 2015, ketidaksesuaian vertikal (perbedaan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan) mencapai 53,33 persen, sementara ketidaksesuaian horizontal (perbedaan antara bidang studi dan pekerjaan) mencapai 60,52 persen.

    Kondisi ini mencerminkan fenomena “pengangguran struktural” yang menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia.

    Untuk menghadapi tantangan ini, reformasi sistem pendidikan menjadi kunci, dengan penekanan pada kurikulum berbasis keterampilan dan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

    Solusi strategis
    Di tengah berbagai tantangan tersebut, solusi strategis menjadi kebutuhan mendesak. Ketahanan pangan dapat diperkuat melalui teknologi pertanian modern seperti irigasi pintar dan pemantauan berbasis drone.

    Diversifikasi pangan lokal, seperti pemanfaatan sagu, sorgum, dan singkong, juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.

    Di sektor digital, pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam investasi infrastruktur teknologi, terutama untuk wilayah pedesaan yang masih minim akses internet.

    Pelatihan digital bagi UMKM juga perlu ditingkatkan untuk membuka peluang lebih luas bagi usaha kecil.

    Dalam pengelolaan proyek strategis seperti IKN, pendekatan public-private partnership (PPP) dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan keberlanjutan proyek.

    Di sektor energi, percepatan transisi ke sumber terbarukan memerlukan insentif pajak untuk proyek energi hijau dan reformasi subsidi energi fosil.

    Langkah ini perlu dilakukan dengan investasi besar pada teknologi bersih seperti panel surya dan tenaga angin.

    Reformasi pendidikan juga menjadi prioritas untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja di era digital. Kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri serta program reskilling dan upskilling menjadi langkah penting untuk memastikan tenaga kerja Indonesia tetap kompetitif.

    Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menata ulang strategi ekonominya.

    Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi masa depan menjadi kunci.

    Perjalanan ekonomi Indonesia bukan hanya tentang mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga tentang menciptakan pembangunan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

    Dengan komitmen yang kuat dan langkah strategis yang tepat, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil sebagai ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif.

    Tantangan hari ini adalah pijakan untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat dari perkembangan ekonomi yang dikelola dengan bijak.

    Sumber : Antara

  • Pertamax Bukan Penyebab Mobil Rusak

    Pertamax Bukan Penyebab Mobil Rusak

    Jakarta –

    Pertamina mengungkap hasil pengujian sample endapan yang dicek tim Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB. Hasilnya Pertamax bukan penyebab fuel pump rusak.

    Hal ini menjawab adanya aduan bahwa Pertamax menyebabkan mobil rusak di salah satu bengkel kendaraan di Cibinong, Bogor beberapa waktu lalu.

    “Sampel endapan dari kendaraan yang bermasalah sudah dicek oleh Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri (LAPI) ITB dan dinyatakan bahwa penyebab rusaknya kendaraan bukan dari BBM Pertamax,” ucap VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya dikutip, Minggu (1/12/2024).

    Diberitakan detikcom sebelumnya, melalui tim LAPI ITB kemudian mencoba untuk menganalisa endapan itu dengan membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan melalui metode EDS (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy).

    Ahli Konversi Energi Fakultas Teknik dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (ITB) Tri Yuswidjajanto Zaenuri memastikan kandungan di dalam BBM jenis Pertamax bukan penyebab rusaknya mesin kendaraan seperti yang diklaim.

    Adapun berdasarkan hasil EDS tersebut tim Lemigas menemukan bahwa endapan tersebut tidak berasal atau tercipta dari bahan bakar Pertamax seperti yang diklaim.

    “Ternyata senyawa pembentuk endapan tersebut tidak ditemukan dalam bahan bakar yang dianalisis (Pertamax-red)” ungkap Tri.

    Menurutnya untuk mengetahui penyebab kerusakan fuel pump dilakukan dengan melepas pompa bahan bakar serta dikuras tangkinya. Dari hasil pemeriksaan itu kemudian ditemukan endapan di dalam bahan bakarnya.

    Dari hasil pemeriksaan itu juga Tri menduga material antikorosi yang biasa dipakai sebagai pelapis tangki bahan bakar berbahan logam lah yang menjadi penyebab terciptanya endapan tersebut.

    Endapan inilah yang menjadi penyebab utama mobil kehilangan tenaga karena menyumbat filter sebelum bahan bakar masuk ke dalam pompa.

    “Mengingat pelapis tersebut biasanya terbuat dari paduan unsur yang terdeteksi pada analisis EDS, tapi penelitian masih terus dilakukan untuk memastikan dari mana asal usul unsur-unsur pembentuk endapan tersebut,” terangnya.

    Menurutnya jika endapan tersebut berhubungan dengan material tahan korosi pelapis tangki, maka pemilik kendaraan yang tangki bahan bakarnya terbuat dari resin dapat merasa aman untuk tetap mengkonsumsi bahan bakar Pertamax karena tidak akan ada fenomena munculnya endapan.

    Meski begitu Tri memastikan pihaknya masih mencari akar masalah kasus ini untuk bisa dilakukan mitigasi. Sehingga ke depan tidak akan terulang kasus serupa. “Supaya tidak terjadi lagi masalah yang sama di kemudian hari,” tutup Tri.

    Uji coba juga dilakukan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) Kementerian ESDM di sejumlah SPBU di Cibinong. Hasilnya, Pertamax juga dinyatakan sudah sesuai standar sesuai spesifikasi dan dinyatakan aman untuk digunakan.

    “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir akan kualitas Pertamax. Pertamina menjamin dan terus berkomitmen untuk menyediakan produk-produk berkualitas bagi masyarakat,” ucap Fadjar.

    Bagi masyarakat yang memerlukan informasi terkait layanan, informasi produk, menyampaikan keluhan, bisa mengubungi call center Pertamina 135 untuk mendapatkan pelayanan.

    (riar/lua)

  • Electricity Connect 2024 Jadi Upaya Kolaboratif Genjot Transisi Energi

    Electricity Connect 2024 Jadi Upaya Kolaboratif Genjot Transisi Energi

    Jakarta: Perhelatan akbar Electricity Connect 2024 yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, sukses menelurkan delapan Memorandum of Understanding (MoU) untuk kerja sama strategis. Event ini dihadiri 15 ribu pengunjung dan melibatkan 175 exhibitor dalam dan luar negeri.
     
    “Sudah tiga hari kita melaksanakan acara ini dan bisa berjalan dengan baik. Itu sudah ada 175 exhibitor, kemudian ada 50 perjanjian bilateral yang kemudian delapan di antaranya menjadi MoU dan beberapa hal lainnya,” kata Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Evy Haryadi dalam closing ceremony Electricity Connect 2024, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu, 1 Desember 2024.
     
    Ia menilai perhelatan Electricity Connect kali ini mengalami banyak kemajuan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terutama karena banyaknya exhibitor lokal yang terlibat di dalam event ini.
     
    “Alhamdulillah, tahun ini dengan kekuatan kita sendiri. Kalau tahun lalu kita masih dibantu oleh satu exhibitor luar negeri, tahun ini kita bisa melaksanakan dengan local pride. Jadi, alhamdulillah tahun ini kita bisa melaksanakan dengan jauh lebih baik lagi,” jelas Evy.
     

     

    Upaya kolaboratif dorong akselerasi transisi energi
     
    Dalam closing ceremony tersebut, Evy pun mengapresiasi peran para exhibitor serta sponsor yang telah berfokus pada upaya kolaboratif dalam mendorong akselerasi transisi energi ini.
     
    Selanjutnya, Evy turut mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, dan emiten pelat merahnya yakni PT PLN (Persero), serta pihak swasta termasuk para sponsor.
     
    “Sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, mulai dari pemerintah kemudian ESDM, pemberi mandat Electricity Connect, khususnya Menteri ESDM, BUMN, PLN dan swasta termasuk di dalamnya para sponsor, yang tentunya tanpa mereka, kita tidak bisa menjalankan ini dengan baik,” papar Evy.
     
    Electricity Connect 2024 merupakan event kolaborasi antara PLN dan MKI dengan harapan dapat menjadi showcase kekuatan Indonesia dalam membangun sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi di kawasan ASEAN, serta pusat kolaborasi untuk seluruh stakeholder dunia.
     
    Tahun ini, event tersebut menggabungkan beberapa aspek yang terkait dengan inovasi, mulai dari pameran digitalisasi sistem kelistrikan, digitalisasi peralatan listrik rumah tangga dengan Internet of Things (IoT), future office, hingga future EV ecosystem.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)