Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pemerintah bayarkan dana kompensasi Pertamina kuartal II-2024

    Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi iniJakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode kuartal II- 2024.

    Pembayaran itu tercatat senilai Rp38,03 triliun (termasuk pajak) atau senilai Rp34,26 triliun (tidak termasuk pajak).

    “Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri di Jakarta, Rabu.

    Simon mengungkapkan Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah senilai Rp111,43 triliun (termasuk pajak) hingga akhir November 2024.

    Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode kuartal IV- 2023, periode kuartal I- 2024 dan periode kuartal II- 2024.

    Simon menyebut penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.

    “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga kuartal II- 2024,” ujar Simon.

    Simon menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” ujar Simon.

    Ia melanjutkan, Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

    “Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi,” ucap Simon.

    Baca juga: Pertamina apresiasi pembayaran dana kompensasi BBM oleh pemerintah

    Baca juga: Pemerintah segera bayar dana kompensasi kepada PLN dan Pertamina

    Baca juga: Indef: Dana kompensasi wajib dibayarkan kepada Pertamina

    Atas upaya ini, hingga kuartal III- 2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi sebesar 13 persen year on year (yoy) atau sebesar 31 juta kilo liter.

    Lebih lanjut, Simon menjelaskan bahwa berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya adalah implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code MyPertamina.

    Selain itu, lanjutnya, Pertamina telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina, serta melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.

    “Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” imbuh Simon.

    Ia menyebut, pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara.

    Dalam mendukung target Net Zero Emission 2060, Pertamina terus mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap capaian Sustainable Development Goals (SDGs), sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi perseroan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Hilirisasi Batu Bara Jadi Salah Satu PR Satgas Baru Besutan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno membocorkan salah satu tugas Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi besutan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Tri, satgas yang bakal dipimpin oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu bakal turut mendorong hilirisasi batu bara. Adapun, hilirisasi batu bara hingga saat ini masih jalan di tempat.

    “Ya, insyaallah. Harapannya gitu [mendorong hilirisasi batu bara],” kata Tri usai menghadiri acara Indonesia Mining Summit di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Tri menjelaskan hilirisasi batu bara penting untuk menciptakan nilai tambah, salah satunya hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih defisit liquefied petroleum gas (LPG). Pengembangan DME didorong untuk menjadi subtitusi LPG.

    Namun, Tri juga membuka kemungkinan lain bahwa hilirisasi batu bara tak mesti selalu menjadi DME.

    “Kita ada potensi untuk hilirisasi batu bara. Bisa jadi untuk substitusi [LPG], bisa jadi untuk tujuan yang lain. Misalnya, sekarang kan ada teknologi untuk pupuk, sudah pencairan [likuifikasi], ada macem-macem lah,” jelasnya.

    Prabowo segera membentuk Satgas Hilirisasi guna mendorong proses pengolahan produk mentah di dalam negeri. Rencana itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. 

    Bahlil mengatakan, Satgas Hilirisasi dibentuk demi merespons berbagai keluhan dan keinginan dari para dunia usaha, sedangkan untuk ketua satgas, Prabowo rencananya akan menunjuk Bahlil.

    “Kemarin di rapat, Presiden memutuskan membentuk satgas dan secara kebetulan yang ditunjuk sebagai ketua satgas adalah menteri ESDM,” kata Bahlil dalam acara yang sama.

    Menurutnya, segala unsur bakal dilibatkan agar kerja satgas bisa lebih efisien. Ini khususnya terkait perizinan bagi para pengusaha dalam mendorong hilirisasi.

    Bahlil mengatakan, proses pengesahan satgas saat ini masih berlangsung. Menurutnya, payung hukum pembentukan Satgas Hilirisasi akan berbentuk keputusan presiden (Keppres).

    Namun, dia memastikan Keppres yang dimaksud segera ditandatangani Prabowo dalam waktu dekat.

    “Keppresnya sekarang lagi dalam proses. Kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ucap Bahlil.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengingatkan para bos perusahaan untuk segera menjalankan hilirisasi batu bara menjadi DME. Dia pun menegaskan bahwa eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) yang mendapatkan perpanjangan menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), wajib menjalankan hilirisasi batu bara.

    “Syarat utama PKP2B kita lakukan perpanjangan, salah satu syaratnya adalah harus membangun hilirisasi. Saya melihat sampai sekarang belum ada [perusahaan melakukan hilirisasi],” kata Bahlil dalam acara Minerba Expo 2024 di Jakarta, Senin (25/11/2024).

    “Hati-hati, karena perjanjiannya dengan kalian waktu itu saya yang tanda tangan IUP waktu masih di Kementerian Investasi,” imbuhnya.

    Bahlil juga mengingatkan pengusaha tak boleh ingkar janji atau lari dari kewajiban untuk melakukan hilirisasi batu bara menjadi DME itu.

    “Biar mu [pengusaha] lari sampai ke manapun, saya tahu ini barang. Jangan sampai orang Papua bilang tulis lain, baca lain,” ucap Bahlil. 

  • Dukung Pertamina Sediakan Energi ke Pelosok Negeri, Pemerintah Bayarkan Dana Kompensasi Triwulan II-2024 Nasional 4 Desember 2024

    Dukung Pertamina Sediakan Energi ke Pelosok Negeri, Pemerintah Bayarkan Dana Kompensasi Triwulan II-2024 Nasional 4 Desember 2024

    Dukung Pertamina Sediakan Energi ke Pelosok Negeri, Pemerintah Bayarkan Dana Kompensasi Triwulan II-2024
    Penulis
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) kembali menerima pembayaran dana kompensasi dari Pemerintah untuk penyaluran Jenis
    BBM
    Tertentu (JBT)
    Solar
    dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)
    Pertalite
    periode triwulan II-2024, sebesar Rp 38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp 34,26 triliun (tidak termasuk pajak).
    Pertamina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi tersebut.
    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, hingga akhir November 2024 lalu, Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari Pemerintah sebesar Rp 111,43 triliun (termasuk pajak).
    Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode triwulan IV-2023, triwulan I-2024, dan triwulan II-2024.
    Dia menjelaskan, hal itu merupakan wujud nyata pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri.
    “Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga triwulan II-2024,” ujar Simon.
    Simon juga menyampaikan bahwa Pertamina akan terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” katanya.
    Pertamina juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi
    BBM bersubsidi
    dan memastikan bahwa BBM
    bersubsidi
    diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.
    Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM nonsubsidi melalui perluasan
    outlet
    BBM nonsubsidi.
    Atas upaya ini, hingga triwulan III-2024, Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM nonsubsidi
    year-on-year
    (yoy) sebesar 13 persen atau sebesar 31 juta kilo liter.
    Dia menjelaskan, berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran telah dijalankan, di antaranya lewat implementasi pembelian Solar dan Pertalite bersubsidi untuk kendaraan roda empat melalui QR Code Pertamina.
    “Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina.
    Selain itu, sebutnya, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia.
    “Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara
    real-time
    dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” jelasnya.
    Lebih lanjut, Simon menjelaskan, pencapaian itu merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi.
    “Sekaligus Pertamina terhadap pemerintah untuk mengurangi beban anggaran negara,” pungkas Simon.
    Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).
    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan
    environmental, social, and governance
    (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Prabowo Tunjuk Bahlil sebagai Ketua Satgas Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) hilirisasi dalam waktu dekat. Nantinya,  pembentukan satgas ini akan disahkan melalui keputusan presiden (keppres)

    “Dalam rapat dengan Bapak Presiden Prabowo, (satgas hilirisasi) baru diputuskan dan ditindak lanjut lewat keppres. Keppresnya sekarang lagi dalam proses dan kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” kata Bahlil seusai menghadiri Indonesia Mining Summit di Mulia Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

    Bahlil menyampaikan, pembentukan satgas hilirisasi ini sebelumnya belum ada di era pemerintahan Presiden Jokowi. Untuk itu, pemerintah ingin menyempurnakan tata kelola hilirisasi dengan pembentukan satgas.

    “Kenapa dibuat Satgas? Agar terpadu kerjanya, tidak lagi ego-ego sektoral. Itu arahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi Bapak Presiden Prabowo maunya adalah agar semua persoalan-persoalan yang terkait dengan hilirisasi di semua sektor itu bisa terkondisi di satu tim,” ujarnya.

    Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan, pembentukan satgas hilirisasi ini akan melibatkan kementerian-kementerian teknis, antara lain Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perindustrian.

    Bahlil menyatakan, ketua satgas hilirisasi ini akan berasal dari Kementerian ESDM. Kendati demikian, Bahlil tidak menjelaskan siapa sosok yang akan menjadi ketua satgas hilirisasi.

    Ketika ditanya ketua satgas hilirisasi adalah dirinya, dia menjawab diplomatis.  “Ya saya tidak tahu menteri ESDM siapa ya,” kata Bahlil.

  • Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Ojol Disebut Layak Dapat Subsidi BBM: Pekerja Informal-Kaum Rentan

    Jakarta –

    Anggota DPR RI dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membatalkan rencana menghapus ojek online (ojol) dari daftar penerima subsidi BBM. Sebab, menurutnya, ‘pasukan hijau’ tersebut masuk kategori rentan.

    Rieka menjelaskan, ojol merupakan pekerja informal yang semua kebutuhan kerjanya dipenuhi sendiri, mulai dari kendaraan, bahan bakar, sampai keperluan sehari-hari. Mereka tidak ditanggung perusahaan seperti pekerja formal. Itulah mengapa, mencabut subsidi BBM, membuat hidup mereka makin berat.

    “Rencana kementerian terkait yang mau menghapus ojol dari penerima BBM subsidi, tolong diusulkan agar dikaji ulang. Karena ojol pekerja sektor informal yang termasuk rentan, mereka tidak punya jaminan apapun selain bayar sendiri,” ujar Rieke saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT Pertamina.

    Rieke Diah Pitaloka alias Oneng. Foto: Grandyos Zafna

    Kata Rieke, hidup ojol sudah susah dengan potongan aplikasi yang besar. Maka, sudah selayaknya mereka mendapat kemudahan melalui subsidi BBM.

    “Kemudian ada masalah dengan operator, potongan tinggi dan sebagainya. Karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, maka terindikasi kuat mereka masuk definisi fakir miskin,” tuturnya.

    [Gambas:Youtube]

    Di kesempatan yang sama, Rieke berkisah soal pengalamannya berbaur dengan ojol. Dia pernah membantu memulangkan jenazah anak driver ojol yang terkena online scamming ke Kamboja. Pekerja tersebut, saking susahnya, sampai harus menyewa motor. Bukan milik pribadi.

    “Mohon dukungannya, agar pencabutan subsidi ojol dibatalkan. Kasihan mereka, kasihan betul,” kata dia.

    Bahlil Lahadalia Foto: Ilyas Fadilah

    Diberitakan detikOto sebelumnya, Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM RI memberikan isyarat, ojol tak masuk kriteria penerima subsidi BBM. Sebab, motor yang dipakai para driver merupakan milik personal dan difungsikan untuk kegiatan usaha.

    “Enggak (masuk kriteria). Ojek kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?” kata Bahlil.

    (sfn/dry)

  • Menteri ESDM Targetkan Lelang Blok Migas 2025 Naik 3 Kali Lipat – Page 3

    Menteri ESDM Targetkan Lelang Blok Migas 2025 Naik 3 Kali Lipat – Page 3

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan lelang 6 Wilayah Kerja (WK) Migas 2024 tahap II, yang terdiri dari 5 WK Migas penawaran langsung dan 1 WK migas lelang reguler.

    Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyebut, total potensi sumber daya yang bisa dikeruk dari 6 blok migas tersebut mencapai 48 miliar barel setara minyak, atau barrel oil equivalent (BOE).

    “Dengan ditawarkannya 6 wilayah kerja dengan total potensi sekitar 48 miliar barrel oil equivalent ini, maka total menjadi 11 Wilayah Wilayah Kerja yang ditawarkan oleh Kementerian ESDM di tahun 2024. Tentunya hal ini menjadi capaian yang luar biasa,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12/2024).

    Dadan juga menyampaikan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam lelang blok migas kali ini. Dalam bentuk bagi hasil atau split yang lebih besar, dan persyaratan bonus tanda tangan yang lebih rendah.

    “Bagi hasil atau split untuk kontraktor yang ditawarkan yaitu mencapai 45-50 persen. Dulu sebelumnya adalah di sekitar angka 15-30 persen,” jelas Dadan.

    Selanjutnya, Dadan menyampaikan bonus tanda tangan yang dipersyaratkan juga relatif jauh lebih rendah, yakni berkisar antara USD 200.000 sampai USD 300.000. “Hal ini juga lebih rendah juga dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya,” imbuhnya.

    Adapun akses dokumen Penawaran Lelang Wilayah Kerja Migas Tahap II 2024 telah dibuka pada 3 Desember 2024, dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran untuk Lelang Reguler adalah 10 April 2025. Sedangkan untuk Lelang Penawaran Langsung adalah 17 Januari 2025.

    “Pemerintah mengundang para investor dan perusahaan minyak dan gas bumi yang memiliki kemampuan dan komitmen memenuhi persyaratan untuk mengikuti lelang ini,” ujar Dadan.

  • Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Optimalisasi Produksi LPG: Peran Nyata Pertagas Demi Swasembada Energi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki visi untuk mewujudukan swasembada energi. Berbagai program untuk merealisasikan target tersebut pun terus digencarkan.

    Salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi ini melalui pengurangan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Seperti diketahui, LPG merupakan salah satu sumber bahan bakar yang masih didominasi oleh impor.

    Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan LPG pada 2023 mencapai 8,71 juta ton. Namun, produksi dari dalam negeri pada 2023 tercatat hanya 1,97 juta ton. Artinya, Indonesia masih harus mengimpor LPG sebesar 6,95 juta ton pada 2023.

    Kebutuhan LPG tersebut mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar badan usaha semakin menggencarkan pengembangan LPG di dalam negeri.

    Bahlil pun meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan perusahaan migas untuk menggencarkan temuan lapangan migas yang mengandung Propana (C3) dan Butana (C4) sebagai bahan baku LPG.

    “Gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita tapi produksi kita hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor jadi impor kita 6-7 juta ton. Maka program ke depan adalah bangun industri gas untuk konversi ke LPG C3 C4,” kata Bahlil dalam acara Rakornas REPNAS 2024 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Lebih lanjut, Bahlil membeberkan bahwa berdasarkan hitungan pihaknya bersama SKK Migas dan Pertamina, Indonesia masih mempunyai potensi untuk memproduksikan LPG hingga 2 juta metrik ton.

    Di sisi lain, cadangan gas bumi Indonesia semakin turun setiap tahunnya. Berdasarkan data Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, yang dirilis Kementerian ESDM 2023, per 1 Januari 2023, jumlah cadangan gas bumi nasional tercatat sebesar 54,76 triliun standar kaki kubik (TSCF), terdiri dari cadangan terbukti (proven) 35,30 TSCF dan potensial 19,46 TSCF.

    Jumlah cadangan gas bumi ini terpantau menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Per 1 Januari 2022, cadangan gas bumi nasional tercatat mencapai 54,83 TSCF, terdiri dari cadangan terbukti 36,34 TSCF dan potensial 18,49 TSCF.

    Dengan semakin menurunnya cadangan gas bumi nasional, maka ini akan berimbas pada suplai gas untuk LPG itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan dukungan pemerintah untuk menggiatkan kembali eksplorasi guna meningkatkan temuan cadangan gas bumi nasional.

    Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto, pemerintah juga akan menggiatkan eksplorasi dan pengembangan lapangan gas yang ada. Apalagi, lanjutnya, adanya sejumlah penemuan lapangan gas bumi baru di Tanah Air.

    “Alhamdulillah kita diberkati oleh Tuhan yang maha kuasa, temuan-temuan pada akhir-akhir ini adalah banyak di gas bumi dan banyak yang sedang kita akan kembangkan sebagai contoh di Masela, di Genting Oil Papua, di Andaman, kemudian di Sakakemang dan beberapa lapangan migas lainnya nanti kita sampaikan,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

    Peran Nyata Pertagas

    Salah satu perusahaan yang memiliki peran nyata untuk mendukung ketahanan energi dan swasembada energi nasional yaitu PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

    Pertagas merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembangunan infrastruktur energi terintegrasi, mulai dari regasifikasi gas, pemrosesan gas menjadi LPG, transportasi gas, termasuk pengoperasian pipa transmisi gas bumi, hingga pengelola pipa Bahan Bakar Minyak (BBM).

    PT Perta-Samtan Gas (PSG), merupakan anak usaha Pertagas sebagai bagian dari Subholding Gas PT Pertamina (Persero), memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan LPG domestik. PSG mengelola dua kilang utama, yaitu Kilang Ekstraksi di Prabumulih dan Kilang Fraksinasi di Sungai Gerong, Sumatera Selatan. Dengan kapasitas desain 250 MMSCFD, PSG mampu memproduksi ±710 MT LPG dan ±2.200 barel kondensat per hari.

    Produksi ini disalurkan melalui PT Pertamina Patra Niaga untuk kebutuhan domestik dengan rute distribusi dari Depot LPG Pulau Layang (Sungai Gerong) dan Jetty 01 RU III menggunakan kapal ke wilayah Pontianak dan Bangka. Dengan konsistensinya, PSG turut mendukung pencapaian swasembada energi nasional sekaligus membantu pengurangan ketergantungan impor LPG.

    Selain PSG, peran strategis lainnya juga datang dari Kilang LPG Plant Gresik yang dioperasikan oleh Pertamina Gas di Gresik, Jawa Timur. Kilang LPG Plant Gresik ini memiliki kapasitas feed gas sebesar 100 MMSCFD, dan mampu menghasilkan ±350 ton LPG per hari, serta kondensat sebesar ±880 barel per hari.

    Keberadaan LPG Plant Gresik menjadi pelengkap dalam upaya memperkuat produksi LPG domestik, sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Kilang LPG Plant Gresik ini secara konsisten memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi impor LPG dan memperkuat ketahanan energi negara.

    Pada tahun 2023, Pertagas Bersama dengan anak usahanya telah mampu mengoptimalkan produksi gas menjadi LPG melalui Perta-Samtan Gas mencapai + 184.305 ton dan LPG Plant Gresik mencapai + 38.783 Ton.

    Sehingga, dengan kapasitas yang dimiliki, Pertagas memiliki potensi besar untuk lebih maksimal dalam melakukan pemrosesan gas menjadi LPG. Langkah ini tidak hanya memperkuat pasokan energi domestik tetapi juga turut mendukung pencapaian swasembada energi melalui produksi LPG domestik yang berkesinambungan.

    Peran perusahaan dalam negeri ini menjadi krusial dalam mendukung program pemerintah, seperti konversi minyak tanah ke LPG, yang bertujuan menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien bagi masyarakat serta mengurangi beban subsidi BBM.

    Dengan konsistensinya dalam menghasilkan LPG berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, perusahaan – perusahaan ini telah berkontribusi langsung terhadap pengurangan ketergantungan impor energi dan penguatan pasokan LPG nasional. Hal ini mendukung upaya pemerintah mewujudkan kemandirian energi Tanah Air, sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan sektor energi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

    (pgr/pgr)

  • Akhir Kasus Pungli Rice Cooker Gratis di Desa Sarimulyo Blora

    Akhir Kasus Pungli Rice Cooker Gratis di Desa Sarimulyo Blora

    Liputan6.com, Blora – Hukum tidak berlaku surut, itulah aturan yang dipedomani banyak orang di negeri ini. Bagi yang melakukan tindak kriminal, tentu bisa terkena pidana atau hukuman penjara.

    Namun, hal tersebut tidak berlaku terhadap pihak Desa Sarimulyo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, yang dengan terang-terangan melakukan pungutan liar (pungli) bantuan rice cooker gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Sebab, sudah direstotive justice.

    Menurut Kapolsek Ngawen Blora, AKP Lilik Eko Sukaryono, saat ini pihak Desa Sarimulyo sudah komitmen mengembalikan uang tebusan senilai Rp100 ribu yang diterima dari masing-masing warga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) supaya mendapatkan bantuan rice cooker.

    “Semuanya sudah dikembalikan. Untuk hukum memang betul tidak berlaku surut, tetapi hukum itu kan ada istilahnya restorative justice,” ujarnya pada Liputan6.com, Selasa (3/12/2024).

    Lilik mengaku penanganan kasus pungli yang sudah terjadi ini solusinya yakni dengan restorative justice. Artinya, pelaku bebas dari jeratan hukum lantaran sudah dilakukan mediasi bersama.

    “Jadi kalau itu memang bisa diselesaikan di tingkat bawah kenapa tidak, jadi tidak harus dengan penegak hukum. Apalagi ini kan hanya sedikit saja dan itu sudah dikembalikan,” ungkapnya.

    Restorative Justice sendiri merupakan langkah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban dan sejumlah pihak lain untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula.

    Menurut Lilik, pihak Pemerintah Desa Sarimulyo bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan 45 warga KPM yang menerima bantuan rice cooker gratis dari KESDM.

    “Kalau memang ada kesepakatan kompensasi dari kades dan penerima bantuan ya monggo dibicarakan saja,” katanya.

    Lilik berpesan kepada Kades Sarimulyo dan para perangkatnya supaya tidak mengulang kejadian serupa.

    “Silakan sebelum membagikan itu berkoordinasi dulu minta saran dulu kepada pihak-pihak yang lebih tahu. Jadi, agar tidak ada kesalahan-kesalahan lagi dalam hal pembagian,” ujarnya.

     

  • Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Pertamina Bidik Produksi Minyak Tembus 748.000 Barel per Hari pada 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menargetkan peningkatan produksi minyak hingga 748.000 barel per hari (bopd) pada 2025 atau naik dari prognosa tahun ini sebanyak 556.000 bopd. 

    Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan, target dari Rencana Jangka Panjang Pembangunan (RJPP) tersebut dikontribusikan dari produksi domestik sebesar 417.000 bopd dan sisanya dari sumur di luar negeri. 

    “Di 2029 kita produksinya 914.000 barrel oil per day, sementara di domestik 480.000 bopd ini dengan menghitung semua potensi yang kita miliki, termasuk lapangan baru dan yang menggunakan teknologi,” kata Wiko dalam RDP Komisi VI, Selasa (3/12/2024). 

    Dia optimistis target tersebut dapat tercapai dengan penambahan sumber minyak dari lapangan baru maupun optimalisasi sumur eksisting. Hingga Oktober 2024, produksi minyak Pertamina mencapai 555.000 bopd. 

    Terlebih, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) bersama Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi nasional yang saat ini mencapai 407.000 bopd dari domestik. 

    “Pada saat rapat dengan ESDM kita menargetkan 416.000 bopd tahun depan finish-nya. Namun, ditantang untuk kita bisa sampai 430.000, kami bersemangat untuk itu,” ujarnya. 

    Untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina memiliki sejumlah program kerja strategis di sektor hulu migas yakni fokus menjaga baseline produksi melalui program seperti revitalisasi aset eksisting dan optimisasi sumur. 

    Selanjutnya, upaya peningkatan produksi melalu investasi organik dan anorganik, pelaksanaan program transisi energi dan CCS/CCUS, serta peningkatan cost competitiveness melalui digitalisasi dan otomasi. 

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap sejumlah upaya untuk meningkatkan target lifting minyak. Pertama, intervensi teknologi di sumur-sumur minyak, meski biayanya terbilang mahal. 

    Kendati demikian, Bahlil mengakui intervensi dengan teknologi ini hanya menahan agar produksi tidak turun saja.

    Kedua, Bahlil meminta agar sumur-sumur yang sudah selesai dieksplorasi untuk segera melanjutkan perencanaan pengembangan lapangan migas (PoD). Ketiga, melakukan eksplorasi untuk meningkatkan lifting minyak tersebut.

    Meski optimistis target 2025 tercapai, Bahlil mengaku tidak bisa berjanji bahwa target lifting 2024 yang dipatok sebesar 635.000 bopd akan tercapai.

  • Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bos Pertamina Ungkap Progres Penyusunan Skema Baru Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan, skema baru penyaluran subsidi BBM masih terus digodok.

    Simon menjelaskan bahwa Pertamina menjadi bagian dari satuan tugas (Satgas) BBM subsidi tepat sasaran yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Pertamina, kata Simon, mengambil bagian untuk memberikan data-data calon penerima subsidi BBM. Selanjutnya, semua data dari Pertamina akan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kemarin yang akan menjadi leading sektor di situ adalah BPS. Semua pembaruan data ini bisa benar-benar mencerminkan dan menggambarkan kondisi penerima manfaat yang sebaik-baiknya,” jelas Simon dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (3/12/2024).

    Oleh karena itu, Simon menyebut, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait target penerima subsidi BBM itu. Dia pun memastikan segala keputusan akan diambil secara adil.

    “Tentunya segala hal yang akan diambil akan melewati proses diskusi dan lintas kementerian, tentunya untuk mencari solusi mana yang paling baik,” kata Simon.

    Adapun, pemerintah berencana menyalurkan subsidi BBM secara kombinasi atau blending antara skema subsidi langsung pada barang dengan bantuan langsung tunai (BLT).

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, opsi skema subsidi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan akan diumumkan lebih detail oleh sang kepala negara. 

    “Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran,” kata Bahlil di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (27/11/2024).

    Untuk subsidi barang langsung, dia mengatakan, nantinya akan dikhususkan salah satunya untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan umum. Dengan kata lain, kendaraan di luar itu tidak diperkenankan menerima BBM subsidi. 

    “Salah satu di antaranya adalah yang berhak menerima subsidi adalah kendaraan yang berpelat kuning. Angkot, transportasi umum, supaya apa? Harganya [tarif] transportasinya enggak boleh naik. Harga angkutannya enggak boleh naik,” tutur Bahlil.

    Sedangkan, khusus kriteria penerima BLT nanti akan diambil dari data masyarakat kurang mampu milik Kementerian Sosial, Pertamina, Kemenko Ekonomi, hingga Kemenko Pembangunan Manusia. Selanjutnya, data-data tersebut akan dikonsolidasikan oleh BPS. 

    “Jadi selama ini kan kita tidak pernah satu data nih. Nah, kali ini Pak Presiden Prabowo memerintahkan harus satu data terkait dengan saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Maka, BPS yang ditunjuk sebagai komandan dalam rangka penyeragaman data,” tutur Bhalil. 

    Ketua Umum Golkar itu pun mengaku bakal segera bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membicarakan hal ini. Dia ingin mendorong agar BLT untuk BBM subsidi bisa berjalan dulu. Dengan begitu, kata Bahlil, masyarakat kurang mampu ekonominya bisa terjaga. Sebab, harga BBM subsidi untuk masyarakat mampu kemungkinan naik. 

    “Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan,” ucapnya.