Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Produsen Keramik Cemas, PPN 12% Bikin Ongkos Produksi Bengkak

    Produsen Keramik Cemas, PPN 12% Bikin Ongkos Produksi Bengkak

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) memproyeksi ongkos produksi akan membengkak seiring dengan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dan Upah Minimum yang naik 6,5% tahun depan. 

    Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan pelaku usaha sepakat meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali waktu yang tepat menaikkan PPN dari 11% menjadi 12%. 

    “Seharusnya tidak di tahun 2025 di mana kondisi daya beli masyarakat masih lemah akan terganggu dan mengalami penurunan karena kenaikan harga barang dan potensi inflasi akan makin memberatkan masyarakat,” kata Edy, Kamis (5/12/2024). 

    Dengan tekanan kenaikan PPN dan upah minimum maka mau tak mau industri keramik melakukan penyesuaian pada harga jual seiring dengan kenaikan harga bahan baku, sparepart, kemasan, dan lainnya. 

    Padahal, pelaku industri disebut tengah bersemangat atas program 3 juta rumah per tahun dan berharap banyak pada percepatan realisasi program tersebut. 

    “Karena akan menciptakan demand atau kebutuhan keramik yang cukup besar sekitar 110 juta meter persegi keramik atau setara dengan 17% kapasitas produksi keramik nasional di tengah ketidakpastian perekonomian nasional dan dunia tahun 2025,” tuturnya. 

    Di sisi lain, untuk mempertahankan daya saingnya di tengah pembengkakan biaya produksi tahun depan, Edy meminta perpanjangan insentif harga gas bumi tertentu (HGBT) senilai US$6,5 per MMbtu untuk industri keramik. 

    Perpanjangan kebijakan tersebut juga diharapkan diiringi dengan kepastian supply gas yang selama ini realisasi nya hanya berkisar 65%-70% dari volume kontrak gas dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan alasan shortage gas dari hulu.

    “Kami meminta campur tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM untuk menyelesaikan masalah gangguan supply gas yang telah berlarut-larut tanpa solusi,” jelasnya. 

    Apalagi, industri keramik juga dibebani dengan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lantaran pembayaran gas ke PGN menggunakan dolar AS sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan biaya energi gas yang merupakan 30% dari total biaya produksi keramik.

    Upaya lain untuk menjaga daya saing industri yakni dengan perpanjangan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard yang telah berakhir November 2024. 

    Pihaknya cemas karena kurangnya atensi dari pemerintah terkait perpanjangan BMTP keramik tersebut. Apalagi, Bea Masuk Antidumping (BMAD) terhadap produk impor asal China berkisar 35%-50% yang baru diberlakukan belum sesuai dengan harapan pengusaha yakni sebesar 70%-100%. 

    Menurut dia, proses perpanjangan BMTP telah dimulai sejak 6 bulan yang lalu sebelum berakhirnya BMTP. Edy menilai semestinya tidak ada alasan BMTP terlambat diperpanjang.

    “Kami memandang sangat  perlu kehadiran BMTP Keramik untuk melengkapi BMAD yang besarannya tidak memadai untuk mengerem masuknya produk impor keramik dari China yang mana saat ini negara tersebut sedang mengalami over kapasitas dan oversupply,” pungkasnya. 

  • Genjot Produksi LPG, Peran Swasta Bakal Dibuka Lebar

    Genjot Produksi LPG, Peran Swasta Bakal Dibuka Lebar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah akan memperbesar keterlibatan pihak swasta untuk berkontribusi menggenjot produksi Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Anggawira mengungkapkan, saat ini saja, keterlibatan pihak swasta dalam menggarap LPG dalam negeri baru mencapai 17%.

    Ke depannya, pemerintah akan menggandeng pihak swasta lebih besar lagi dalam mendorong produksi LPG.

    “Kalau kita lihat dari portofolio yang ada saat sekarang itu memang keterlibatan pihak swasta masih cukup kecil ya. Masih di range 17% walaupun memang di 30% lainnya itu adalah K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) ya, tapi kan K3S itu bisa diasumsikan itu juga bagian daripada pemerintah. Karena kan itu ada SKK Migas di sana,” katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

    Anggawira mengungkapkan, dengan rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam menggarap proyek LPG di Indonesia, maka pihaknya akan meningkatkan porsi kolaborasi pihak swasta lebih besar lagi, bahkan mencapai 50%.

    “Jadi kalau kita lihat dari portofolio yang ada ini pemerintah ingin meningkatkan lah. Paling tidak ada, kalau bisa ada 50:50 lah gitu ya. 50:50 sehingga memang tentunya untuk membangun ini kan butuh investasi kan,” tegasnya.

    Anggawira menilai, untuk bisa mendorong produksi LPG dalam negeri tidak bisa hanya mengandalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu lantaran butuh investasi besar dan kolaborasi dengan pihak swasta hingga perbankan.

    “Butuh investasi ini kan kalau pemerintah aja atau BUMN yang berinvestasi ini kan tentunya akan sangat berat. Tapi juga kita melihat dari pihak swasta kalau ingin berinvestasi pasti butuh kepastian tadi ya. Ada kepastian IRR-nya, bagian BPP dan tentunya ini sangat-sangat juga tergantung daripada pembiayaan daripada perbankan ya, perbankan nasional,” tandasnya.

    (wia)

  • Pengusaha Tambang Blak-blakan Penyebab Proyek DME Batu Bara Mandek

    Pengusaha Tambang Blak-blakan Penyebab Proyek DME Batu Bara Mandek

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesian Mining Association (IMA) menilai hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) masih sulit dilakukan.

    Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai para pengusaha masih maju mundur melaksanakan hilirisasi batu bara menjadi DME lantaran belum ekonomis. Dengan kata lain, untuk melakukan hilirisasi tersebut memerlukan biaya yang mahal.

    “Kenapa [hilirisasi batu bara] nggak jalan-jalan ya ini kan ya? Pertama, tentu karena semuanya nggak ekonomis, teknologinya mahal,” ucap Hendra kepada Bisnis, Kamis (5/12/2024).

    Hendra mengatakan, saat ini negara yang melakukan gasifikasi batu bara baru China. Sementara itu, negara produsen batu bara lain seperti Australia, Rusia, dan India belum melakoni hal serupa.

    Menurutnya, Australia, Rusia, dan India belum melakukan hilirisasi batu bara karena alasan yang sama, yakni tidak ekonomis. Hendra menyebut, biaya teknologi untuk gasifikasi batu bara memerlukan biaya miliaran dolar AS.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan penggunaan DME sebagai substitusi LPG pun masih belum pasti. Hendra menjelaskan pengusaha belum mendapat jaminan kelak DME bakal diserap pasar. 

    “Nah, itu harga jualnya [DME] itu bagaimana ngaturnya, dan ini kan bisnis yang [berjalan] 25 tahun, 30 tahun kan itu harus jangka panjang ya karena kan kita juga nggak jelas kan harga kita kan di sini kadang bisa berubah-ubah,” jelas Hendra.

    Selain itu, Hendra mengaku mencari pendanaan untuk menggarap hilirisasi batu bara menjadi DME bukan hal gampang. Dia menyebut perbankan pun susah untuk memberikan pinjaman.

    “Kalaupun ada, nah misalnya bank yang mau danain, karena dia [hilirisasi batu bara] belum ekonomis ya pasti dia [bank] pasang bunga tinggi,” imbuh Hendra.

    Lebih lanjut, Hendra mengatakan, insentif yang diberikan pemerintah untuk pengusaha yang melakukan hilirisasi, belum mampu menutupi biaya yang mahal.

    Adapun, insentif yang diberikan pemerintah itu ada tiga. Pertama, pengurangan tarif royalti batu bara khusus untuk gasifikasi batu bara hingga 0%. 

    Kedua, pengaturan harga batu bara khusus untuk meningkatkan nilai tambah (gasifikasi) yang dilaksanakan di mulut tambang. Ketiga, masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang dikhususkan pada batu bara untuk gasifikasi diberikan sesuai dengan umur ekonomis industri gasifikasi batu bara.

    “Tapi itu saja mungkin belum cukup untuk membuat orang menarik investor gitu ya, buktinya investor [ada] juga yang mundur gitu kan,” kata Hendra.

    Proyek DME menjadi salah satu bentuk hilirisasi batu bara yang didorong oleh pemerintah guna menyubtitusi liquefied petroleum gas (LPG). Apalagi, Indonesia masih ketergantungan impor LPG.

    Berdasarkan keterangan Kementerian ESDM, industri dalam negeri hanya mampu memproduksi LPG sekitar 2 juta ton per tahun. Sementara itu, konsumsi LPG dalam negeri mencapai 8 juta ton sehingga RI masih mengimpor sekitar 6 juta ton LPG senilai US$3,45 miliar per tahun. Bahkan, Indonesia harus mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.  

    Di sisi lain, Indonesia belum mampu menggenjot produksi LPG lantaran kekurangan gas propana (C3) dan butana (C4). Oleh karena itu, DME untuk pengganti LPG menjadi penting.

  • Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Kemenkeu beri penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada K/L berprestasi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan Anugerah Reksa Bandha kepada kementerian/lembaga (K/L) yang berprestasi di bidang pengelolaan barang milik negara (BMN) dan lelang pada periode 2023-2024.

    “Anugerah ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus dorongan agar pengelolaan kekayaan negara semakin optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Anugerah Reksa Bandha Tahun 2024 terdiri dari 4 kategori penghargaan di bidang pengelolaan BNM dan 4 kategori di bidang lelang.

    Pada bidang pengelolaan BNM, kategori pertama adalah utilisasi BNM. Pada kelompok 1, penghargaan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai juara 1, 2, dan 3 secara berturut-turut.

    Pada kelompok 2, pemenangnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN).

    Pada kelompok 3, pemenangnya yaitu Kemenkeu, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Kategori berikutnya yaitu kualitas pelaporan BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kementerian BUMN, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mahkamah Agung (MA), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

    Kategori selanjutnya yaitu sertifikasi BMN. Untuk kelompok 1, pemenangnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Ombudsman, dan Badan Informasi Geospasial.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Kepegawaian Negara.

    Untuk kelompok 3, pemenangnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Agama (Kemenag).

    Kategori terakhir yaitu peningkatan tata kelola berkelanjutan (continous improvement). Pemenang kategori ini di antaranya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kepolisian Negara.

    Adapun untuk bidang lelang, kategori pertama adalah penjual lelang eksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

    Untuk kelompok 2, pemenangnya Kejaksaan Agung (Kejagung), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

    Kategori berikutnya yaitu penjual lelang noneksekusi terbaik. Untuk kelompok 1, pemenangnya adalah Kemenkeu, Kepolisian, dan Kemenag. Untuk kelompok 2, pemenangnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), KPU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kategori selanjutnya yaitu balai lelang dengan tata kelola terbaik, di mana pemenangnya adalah PT Balai Lelang Serasi, PT Mega Armada Sudeco, dan PT Balai Lelang Megatama.

    Kategori terakhir yaitu pejabat lelang kelas II berkinerja terbaik yang dimenangkan oleh Cari Azhari, Chitra W. Mukhsin, dan Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmadja.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Optimalkan Produksi LPG di Dalam Negeri, Pemerintah Bakal Tarik Swasta

    Optimalkan Produksi LPG di Dalam Negeri, Pemerintah Bakal Tarik Swasta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pihaknya akan melibatkan peran swasta untuk mendukung peningkatan produksi Liquefied Petroleum Gas (LPG) di dalam negeri. Hal ini untuk mendukung target produksi LPG mencapai 3,5 juta ton di tahun 2030.

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas, Anggawira mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji berbagai model bisnis termasuk untuk swasta, supaya pihak swasta bisa tertarik untuk ikut dalam pengembangan LPG.

    “Sebenarnya kita ingin mendorong pihak swasta bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Memang ada beberapa model bisnis yang sedang kita kaji sehingga memang potensi untuk pembangunan produksi LPG ini bisa secara ekonomi bisa membuat pihak swasta lebih tertarik ya,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

    Saat ini saja, kata Anggawira, pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) sebanyak 17% sudah dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan sebanyak 36% WK lainnya digarap melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sisanya, kata dia, digarap oleh PT Pertamina (Persero).

    Di sisi lain, pemerintah terus melakukan eksplorasi untuk menemukan sumber gas baru yang bisa menghasilkan LPG. Pihaknya bahkan sudah mengidentifikasi potensi sumber gas di beberapa wilayah seperti di Jambi, Bontang, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sorong Papua, hingga di Jawa Barat.

    Lebih detailnya lagi, sumber gas tersebut berada di lapangan Meruap, Sangati, lapangan Puspa di Sumatera, kemudian di Tuban, di Kalibiru, di Papua, Salawati, di Matindok, hingga di Kalimantan, Sangata.

    “Jadi kalau untuk produksi LPG itu memang biasanya gas-gas yang kaya akan C3 dan C4. Jadi saat sekarang ini kita memang masih melakukan ekspor ya untuk LNG,” imbuhnya.

    (pgr/pgr)

  • Tahun 2028, RI Punya Punya Pipa Gas Nyambung Sumatera Hingga Jatim

    Tahun 2028, RI Punya Punya Pipa Gas Nyambung Sumatera Hingga Jatim

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan bahwa Indonesia mulai 2028 sudah memiliki infrastruktur gas yang tersambung mulai Sumatera-Jawa Timur.

    Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Anggawira mengatakan, saat ini pemerintah tengah membangun infrastruktur transmisi gas. Proyek yang dimaksud adalah Jaringan Pipa Transmisi Gas Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2.

    Tahun depan, kata Anggawira, pemerintah akan mulai membangun jaringan infrastruktur Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) yang terintegrasi di wilayah Sumatera.

    Dengan begitu, dia mengatakan pada 2028 mendatang, Indonesia diharapkan sudah memiliki jaringan pipa transmisi gas, mulai dari Sumatera hingga Jawa Timur.

    “Jadi kita harapkan di 2028 itu sudah terkoneksi ya antara Jawa Timur hingga Sumatera. Jadi resource-resource gas yang ada ini bisa saling menopang,” katanya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

    Adapun Anggawira mengatakan bahwa proyek jaringan pipa transmisi gas yang akan menyambung dari Sumatera-Jawa Timur sepenuhnya menggunakan anggaran negara yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Ke depannya, kata Anggawira, pemerintah akan menggandeng pihak swasta untuk turut terlibat dalam mengelola pipa tersebut.

    “Tinggal tentunya ketika ini sudah dibuat oleh pemerintah, ini kan APBN semua nih, tentunya kita berharap hilirisasinya itu bisa dari pihak swasta ikut kolaborasi lah. Ikut terlibat,” jelasnya.

    Alasannya, Anggawira mengatakan, ke depannya operasional jaringan pipa tersebut diharapkan bisa ditanggung bukan hanya oleh pihak swasta. Namun, dia menegaskan bahwa sektor perbankan dalam negeri juga bisa turut berkolaborasi dalam memberikan pembiayaan pengelolaan jangka panjang.

    “Karena memang bisnis seperti ini kan nggak bisa 1-2 tahun ya. Paling tidak ini kan antar 5 sampai 10 tahun,” tambahnya.

    Proyek Pipa Gas Dusem

    Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Maompang Harahap sempat mengungkapkan, pemerintah akan segera membangun Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem).

    Saat ini proyek pipa ini dalam proses pembuatan desain dasar. Dia menyebut, proyek Pipa Gas Dusem ini ditargetkan akan dilelang pada akhir 2024 ini.

    “Pipa Dusem ini sekarang ini sedang dalam proses perencanaan, jadi basic design-nya sedang disusun. Targetnya itu nanti di akhir 2024 ini akan segera dilelangkan pelaksanaan pembangunan,” jelasnya dalam acara Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Percepatan Transisi Energi dan Sirkular Ekonomi, disiarkan daring, Kamis (8/8/2024).

    Maompang mengatakan, proyek Pipa Gas Dusem akan dibangun sepanjang 550 kilo meter (km). Proyek itu sendiri direncanakan akan dibangun pada 2025 hingga 2027 mendatang.

    “Ini (pipa gas Dusem) panjangnya kurang lebih 550 km, ini nanti pelaksanaan fisiknya ditargetkan dari 2025, 2026, dan 2027, nanti bisa diselesaikan,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Maompang memaparkan, proyek Pipa Dusem ini akan mengalirkan gas dalam jangka panjang. Dia mengatakan, gas tersebut akan dialirkan dari Wilayah Kerja Andaman, Aceh bagian utara yang akan dikirim ke wilayah selatan.

    “Kemudian operasinya itu menjadi kunci integrasi pipa sepanjang Sumatera dan integrasi Sumatera-Jawa, kemudian juga menyalurkan potensi gas bumi dari WK Andaman Aceh untuk dimanfaatkan di Sumatera dan Jawa,” bebernya.

    Selain itu, Maompang juga mengatakan bahwa Pipa Dusem nantinya akan bermanfaat untuk mendukung harga gas yang terjangkau lantaran ongkos kirim (toll fee) diklaim lebih murah.

    “Sehingga nanti bisa meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih bersih, menuju net zero emission tahun 2060,” tandasnya.

    (wia)

  • Ditjen Minerba apresiasi Tim Tanggap Darurat GRN usai berlaga di MERC

    Ditjen Minerba apresiasi Tim Tanggap Darurat GRN usai berlaga di MERC

    kita mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat bagi kemajuan ERT di Indonesia, dan kami harapkan pengalaman bertanding di MERC dapat ditularkan kepada semua Tim Tanggap Darurat ESDM Siaga Bencana,

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Teknik dan Lingkungan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Dr.Hendra Gunawan memberikan apresiasi atas dedikasi Tim Tanggap Darurat Garuda Rescue Nusantara (GRN) usai berlaga dalam ajang Mining Emergency Response Competition (MERC) 2024 di Langley Park, Perth, Australia.

    Hendra Gunawan saat menyambut Tim Tanggap Darurat GRN di Kantor Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta pada Rabu (4/12/), menyampaikan rasa bangga kepada Emergency Response Team (ERT) Garuda Rescue Nusantara atas semangat dan kerja keras mereka selama mengikuti kompetisi tersebut.

    “Semoga yang dilakukan ERT GRN dapat memotivasi tim tanggap darurat dari perusahaan sektor ESDM lainnya untuk bisa berprestasi di ajang kompetisi internasional juga,” ujar Hendra Gunawan dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Acara penyambutan menjadi momen apresiasi atas dedikasi tim dalam membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Turut hadir pada acara tersebut, Koordinator Keselamatan Pertambangan Minerba KESDM, Dwinanto Herlambang, Direktur PPA, Sujoko Martin dan Manajer ERT GRN, Adri Thanada.

    Lebih lanjut Hendra Gunawan menilai ajang MERC bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan kapasitas tim penyelamat nasional dan belajar dari pengalaman internasional.

    “Saya apresiasi selamat kepada tim atas pencapaian dan keberhasilannya, kita mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat bagi kemajuan ERT di Indonesia, dan kami harapkan pengalaman bertanding di MERC dapat ditularkan kepada semua Tim Tanggap Darurat ESDM Siaga Bencana,” tambah Hendra Gunawan.

    ERT Garuda Rescue Nusantara yang juga merupakan ERT PT Putra Perkasa Abadi (PPA) berkompetisi dengan 16 tim tanggap darurat dari perusahaan kelas dunia yang beroperasi di Australia dan satu tim dari Afrika Selatan. Kompetisi ini menguji tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga koordinasi tim, kecepatan respons dan kemampuan Tim dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

    Berbeda dengan kejuaraan di Indonesia, di mana juara kategori hanya tiga besar, di MERC penghargaan diberikan kepada lima tim terbaik. ERT GRN berhasil mencatat prestasi, yaitu: peringkat 2 pada challenge First Aid, peringkat 4 challenge Confined Space, peringkat 5 challenge Vertical Rescue, peringkat 4 pada Overall First Aid, dan untuk kali kedua ERT GRN meraih penghargaan khusus Best Spirit Team dari MERC.

    Dalam kategori individu, Hendrik Aprilianto dan M. Jamaludin Al’Apgani juga menunjukkan prestasi luar biasa dengan meraih peringkat 4 untuk Best Captain dan Best Medic.

    Direktur PPA, Sujoko Martin mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan atas prestasi serta pengalaman berharga yang diraih selama ajang MERC 2024.

    “MERC adalah ajang yang sangat menantang, tetapi juga memberikan pembelajaran luar biasa. Kami pulang membawa banyak ilmu, Ini akan menjadi bekal penting bagi kami untuk terus meningkatkan standar keselamatan dan respons darurat di Indonesia, dan kami akan berbagi ilmu yang didapatkan disana kepada seluruh pihak yang berkepentingan,” ungkap Sujoko Martin.

    Pewarta: Faisal Yunianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Warga Dilarang Beraktivitas di Dekat Kawah Gunung Karangetang

    Warga Dilarang Beraktivitas di Dekat Kawah Gunung Karangetang

    Liputan6.com, Sitaro – Warga dilarang melakukan aktivitas dekat kawah Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut. Hal ini disampaikan Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Pada tingkat aktivitas Level III atau Siaga, masyarakat, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak diperbolehkan beraktivitas dan mendekati area radius 2,5 kilometer dari kawah utama Gunung Karangetang,” ungkap Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid pada, Rabu (4/12/2024).

    Selain itu juga masyarakat dianjurkan menyiapkan masker penutup hidung dan mulut guna mengantisipasi bahaya gangguan saluran pernapasan jika terjadi hujan abu.

    Dia mengatakan, tingkat aktivitas akan dievaluasi kembali secara berkala maupun jika terjadi perubahan yang signifikan.

    “Tingkat aktivitas dianggap tetap jika evaluasi berikutnya belum dikeluarkan,” ujarnya.

    Pemantauan secara intensif tetap dilakukan guna mengevaluasi aktivitas Gunung Karangetang oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

    Dia berharap masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai yang berhulu dari puncak gunung meningkatkan kesiapsiagaan dari potensi ancaman lahar hujan dan banjir bandang.

    “Masyarakat juga diharapkan tetap tenang, tidak terpancing berita bohong tentang erupsi, dan senantiasa mengikuti arahan dari BPBD Provinsi Sulut dan BPBD Kabupaten Sitaro,” ujarnya.

    Muhammad Wafid berharap pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pos PGA Karangetang atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi di Bandung.

    Diketahui, Status Gunung Karangetang di Pulau Siau kembali dinaikkan dari Waspada Level II ke Siaga Level III seja 11 November 2024 setelah frekuensi kegempaan vulkanik meningkat.

     

  • Wamen ESDM minta Pertamina tingkatkan produksi minyak guna tekan impor

    Wamen ESDM minta Pertamina tingkatkan produksi minyak guna tekan impor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung meminta PT Pertamina (Persero) meningkatkan produksi minyak nasional guna menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

    Dikatakan Wamen dalam pernyataan di Jakarta, Kamis, upaya ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam program Astacita untuk mewujudkan swasembada energi.

    “Ketahanan energi nasional adalah hal yang sangat penting untuk dicapai. Ini menyangkut kondisi terjaminnya ketersediaan energi yang dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, berjangka panjang, dan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup,” katanya.

    Ia mengatakan salah satu langkah yang diharapkan turut mendukung pengurangan impor adalah implementasi bahan bakar nabati melalui program biofuel B40.

    Lebih lanjut, ia menyatakan produksi minyak nasional saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan tingkat konsumsi. Padahal pada 1997, Indonesia sempat menjadi eksportir minyak karena produksi melebihi kebutuhan domestik, namun kondisi tersebut telah berubah drastis.

    Baca juga: Bahlil pastikan RI pakai cara sendiri capai NZE dan transisi energi

    “Saat ini, produksi minyak bumi dalam negeri hanya sekitar 600.000 barel per hari, sementara tingkat konsumsi lebih dari 1,5 juta barel per hari. Akibatnya, kita harus memenuhi kebutuhan tersebut melalui impor,” kata Yuliot.

    Untuk mengurangi ketergantungan pada impor, pemerintah mendorong peningkatan produksi migas nasional, termasuk kontribusi dari Pertamina, mengingat perusahaan plat merah itu saat ini menyumbang 60 persen dari total produksi minyak nasional, atau sekitar 400.000 barel per hari.

    Baca juga: RI-Kanada perkuat kolaborasi mineral kritis dan transisi energi

    “Pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga 700.000 barel per hari pada 2025-2026. Dengan kontribusi Pertamina yang diproyeksikan tetap 60 persen, target produksi Pertamina diharapkan mencapai 480.000 barel per hari, meningkat sekitar 20 persen dari produksi saat ini,” katanya.

    Baca juga: Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Selain itu, Yuliot menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, badan usaha, dan BUMN seperti Pertamina untuk mencapai target ketahanan energi nasional.

    “Kementerian ESDM dan Pertamina memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketahanan energi nasional. Hal ini membutuhkan kolaborasi yang kuat agar arahan Presiden untuk mewujudkan swasembada energi dapat terwujud,” kata dia.

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pertamina Kantongi Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 38 Triliun

    Pertamina Kantongi Kompensasi Penyaluran BBM Subsidi Rp 38 Triliun

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) menerima pembayaran dana kompensasi dari pemerintah untuk penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite periode Triwulan II tahun 2024, sebesar Rp 38,03 triliun (termasuk pajak) atau Rp 34,26 triliun (tidak termasuk pajak). Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri pun mengapresiasi pemerintah atas penerimaan pembayaran kompensasi ini.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan, hingga akhir November 2024, Pertamina telah menerima total dana kompensasi dari pemerintah sebesar Rp 111,43 triliun (termasuk pajak). Dana kompensasi ini mencakup selisih harga formula dengan harga eceran di SPBU untuk penyaluran JBT Solar dan JBKP Pertalite periode triwulan-IV 2023, periode triwulan-I 2024 dan periode triwulan-II 2024.

    “Penerimaan ini merupakan wujud nyata dukungan Pemerintah terhadap Pertamina dalam menjalankan perannya sebagai penyedia energi di seluruh pelosok negeri. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian ESDM, atas dukungannya kepada perusahaan dengan mempercepat pencairan dana kompensasi BBM hingga Triwulan II tahun 2024,” ujar Simon dalam keterangannya, Rabu (4/12/2024).

    Simon juga menyampaikan pihaknya akan terus mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi, serta menyediakan energi melalui solusi inovatif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

    “Kami memfokuskan bisnis kami melalui strategi pertumbuhan ganda yang dirancang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon untuk transisi energi,” imbuh Simon.

    Pihaknya juga terus berupaya untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh masyarakat yang berhak melalui program Pertamina Subsidi Tepat Sasaran.

    Di sisi lain, Pertamina juga terus mendorong penyaluran volume BBM non-subsidi melalui perluasan outlet BBM non-subsidi. Atas upaya ini, hingga triwulan-III tahun 2024 Pertamina berhasil meningkatkan volume penjualan BBM non-subsidi year on year (yoy) sebesar 13% atau sebesar 31 juta kilo liter.

    Menurutnya, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung program subsidi tepat sasaran, seperti implementasi pembelian Solar subsidi dan Pertalite subsidi untuk kendaraan roda 4 melalui QR Code MyPertamina.

    “Pertamina juga telah melakukan pengendalian distribusi LPG 3 kg bersubsidi dengan menggunakan Merchant Apps Pangkalan (MAP) Pertamina. Selain itu, Pertamina juga melakukan penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di lebih dari 8.000 SPBU seluruh Indonesia. Diharapkan proses digitalisasi ini dapat memantau proses implementasi program subsidi tepat sasaran secara realtime dan juga memastikan akses BBM serta LPG bersubsidi bagi masyarakat yang berhak,” terang dia.

    “Pencapaian ini merupakan salah satu wujud komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi dan dukungan Pertamina terhadap Pemerintah untuk mengurangi beban anggaran Negara,” sambung Simon.

    (hns/hns)