Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Shell Incar Prospek Migas di Sulawesi hingga NTB

    Shell Incar Prospek Migas di Sulawesi hingga NTB

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala SKK Migas Djoko Siswanto memberi bocoran bahwa Shell Plc membidik sejumlah prospek migas di Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Dia mengatakan, Shell saat ini tengah melakukan joint study dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec). Joint study tersebut dilakukan untuk lima lapangan migas.

    Djoko tak memerinci nama kelima wilayah kerja (WK) migas yang dimaksud. Dia hanya menyebut, joint study dilakukan pada satu lapangan onshore di Sulawesi Barat dan satu offshore di Sulawesi Barat. Lalu, tiga wilayah offshore di Bali dan NTB.

    “Dua wilayah onshore, offshore Sulawesi Barat. Tiga wilayah offshore, Bali dan NTB,” ucap Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Sebelumnya, Djoko juga mengatakan bahwa Shell dan Kufpec melakukan joint study bersama dengan porsi 50:50.

    “Dia sudah join sama Kufpec 50:50, dia mengajukan proposal ke Ditjen Migas [Kementerian ESDM]. Ada dua offshore, tiga onshore, kalau tidak salah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Dia menambahkan bahwa saat ini Ditjen Migas sedang mengevaluasi kepastian WK migas yang diminati Shell untuk eksplorasi.

    Kabar kembalinya Shell ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025. Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan WK eksis, yang berarti perusahaan tersebut akan berinvestasi di wilayah kerja yang saat ini juga dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain. Saat itu, SKK Migas masih mengurusi evaluasi minat area yang dikaji Shell.

    Belakangan, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus memberi sinyal bahwa Shell bakal kembali berinvestasi di hulu migas RI pada November 2025.

    Rikky menuturkan, Shell tertarik kembali ke sektor hulu migas Indonesia karena banyak temuan lapangan baru, terutama di area lepas pantai dan laut dalam (deepwater). Menurutnya, temuan tersebut relevan dengan kompetensi Shell, yakni pengeboran minyak lepas pantai dan laut dalam.

    “Dengan temuan semua yang ada, kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar-benar hadir di Indonesia,” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menambahkan, Shell sempat ragu untuk kembali masuk ke sektor hulu migas RI. Namun, pihaknya berhasil meyakinkan perusahaan asal Eropa itu.

    Menurut Rikky, Shell akan kembali karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang cukup baik.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu, dan jadi Shell kan juga banyak entitasnya, jadi ini tone positif bagi rekan-rekan,” ujarnya.

  • Serupa dengan Bobibos, Perusahaan Dunia Ini Gunakan Jerami Jadi Bahan Bakar

    Serupa dengan Bobibos, Perusahaan Dunia Ini Gunakan Jerami Jadi Bahan Bakar

    GELORA.CO – Bobibos ramai dibicarakan publik karena dianggap bisa menjadi salah satu energi alternatif.  Bahan baku utama Bobibos berasal dari jerami yang diolah menjadi bioetanol. 

    Namun pembuatan bahan bakar dari jerami sebenarnya bukanlah hal yang baru.  Penemuan serupa ternyata sudah banyak dikenalkan di penelitian-penelitian internasional.

    Seperti dilansir dari laman BioCycle yang dirilis pada 2005, dituliskan berkat kemajuan bioteknologi, para peneliti kini dapat mengubah jerami, dan limbah tanaman lainnya, menjadi emas “hijau” – etanol selulosa.

    Meskipun secara kimiawi identik dengan etanol yang diproduksi dari jagung atau kedelai, etanol selulosa disebut punya kandungan energi bersih tiga kali lebih tinggi daripada etanol jagung dan menghasilkan emisi gas rumah kaca bersih yang rendah.

    Etanol selulosa berpotensi mengurangi konsumsi bensin secara substansial.

    “Etanol selulosa setidaknya sama mungkinnya dengan hidrogen untuk menjadi pembawa energi pilihan bagi sektor transportasi berkelanjutan,” ujar Dewan Pertahanan Sumber Daya Nasional (NRDC) dan Persatuan Ilmuwan Peduli dalam sebuah pernyataan bersama.

    Dalam sebuah tulisan yang diunggah di Bloomberg pada 2021 silam dituliskan bahwa mengubah jerami menjadi etanol akan menjadi usaha yang sangat menguntungkan di Eropa. Demikian menurut sebuah perusahaan yang baru saja membuka lokasi produksi di benua tersebut.

    Clariant AG, produsen bahan kimia Swiss, misalnya telah membuka fasilitas di Rumania untuk memproduksi apa yang disebut biofuel canggih dengan menggunakan limbah pertanian atau tanaman untuk menghasilkan bahan bakar yang dapat dicampur menjadi bensin dan solar.

    Hal ini lebih ramah lingkungan daripada etanol generasi pertama yang saat ini beredar di pasaran, yang terbuat dari bahan pangan seperti gula atau jagung.

    “Penghematan karbon dari pendekatan baru ini akan menghasilkan etanol yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses yang ada,” ujar CEO Clariant, Conrad Keijzer, dalam sebuah konferensi telepon.

    “Kami memperkirakan harga akan naik dua kali lipat dibandingkan generasi pertama,” ujarnya. Hal ini “hanya karena telah diatur dalam undang-undang,” ujarnya.

    Clariant membangun pabrik tersebut terutama untuk mempromosikan teknologinya, yang kini ingin dilisensikan kepada perusahaan lain.

    Uni Eropa telah menetapkan target bahwa setidaknya 0,2% dari seluruh bahan bakar transportasi harus dibuat dari biofuel canggih tahun depan, dan akan meningkat menjadi 2,2% pada tahun 2030.

    Teknologi Clariant juga dapat digunakan dalam industri kimia dan penerbangan. “Ini adalah contoh utama solusi ekonomi sirkular,” ujar Keijzer.

    Perusahaan internasional lain yang juga mengembangkan energi dari jerami adalah DP. Bukan membuat campuran bensi, tapi mereka membangun lebih dari 40 pembangkit listrik tenaga jerami di Eropa dan Tiongkok.

    Boiler berbahan bakar jerami ini terdiri dari serangkaian lengkap komponen yang dirancang khusus, termasuk kisi getar berpendingin air yang dirancang untuk menangani berbagai jenis jerami seperti gandum, jagung, dan padi.

    Riset panjang 

    Riset-riset internasional tersebut menggambarkan bagaimana bahan bakar dari sisa tanaman seperti jerami bisa menjadi hal yang potensial. Hanya saja perlu dikaji lebih jauh dari sisi kapasitas bahan baku dan teknologi pengolahannya hingga benar-benar bisa menjadi energi alternatif. 

    Founder Bobibos, M. Iklas Thamrin menjelaskan pemilihan bahan baku jerami didasarkan riset panjang. Pemilihannya didasarkan pada jumlahnya, kemudahan mendapatkannya, dan tak membuat harga pokok produksi (HPP) melambung.

    “Bagaimana bahan baku ini kita cari yang melimpah, kita nggak perlu suruh masyarakat untuk tanam. Basisnya sawah itu hasilkan padi, jerami, nah itu yang kita manfaatkan,” kata Iklas dalam kegiatan itu.

    Iklas meyakini keputusan membuat bahan bakar dari jerami terbilang tepat. Sebab jerami tak membuat HPP membengkak. Sehingga nantinya harga jual Bobibos diharapkan bisa di bawah bahan bakar lain.

    “Poinnya kenapa jerami? Dari riset kami jerami yang buat HPP bisa bersaing,” ujar Iklas.

    Iklas menyebut jerami yang didapat dari petani diproses sedemikian rupa hingga dapat menjadi bahan bakar Bobibos. Salah satu proses itu melibatkan penyuntikan serum “rahasia” yang membuat jerami dapat menjadi bahan bakar. Iklas enggan merinci proses tersebut karena menjadi bagian dari resep rahasia Bobibos.

    “Jerami dikelola untuk ekstraksi dengan bio chemistry, ekstrak tanaman. Gunakan mesin yang kita rancang yang memang dari nol dirancang. Tahapannya 5 tahap. Akhirnya outputnya bahan bakar nabati berkinerja tinggi,” ujar Iklas.

    Tidak dijelaskan apa yang membedakan Bobibos dengan energi dengan bahan sama yang telah diolah oleh perusahaan-perusahaan asing.

    Belum ada izin

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum ada sertifikasi resmi terhadap bahan bakar baru yang disebut Bobibos (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos).

    Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyampaikan, pengujian bahan bakar di laboratorium Lemigas tidak otomatis berarti produk tersebut telah disetujui pemerintah.

    Laode menjelaskan, setiap inovasi bahan bakar harus melalui proses uji teknis panjang untuk memastikan kelayakan dan kualitasnya. Pengujian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari uji oksidasi, uji mesin, hingga evaluasi lanjutan sebelum suatu bahan bakar dinyatakan layak digunakan.

    “Untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar itu minimal delapan bulan. Baru kita bisa putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode di Jakarta, dikutip Senin (10/11/2025).

    Praktisi migas Hadi Ismoyo mengatakan, setiap penemuan bahan bakar minyak (BBM) baru harus melalui tiga tahapan pokok sebelum dinyatakan layak edar. Ia menegaskan, tidak ada produk BBM yang bisa langsung beredar di masyarakat tanpa melewati proses pengujian resmi yang ditetapkan pemerintah.

    Menurut Hadi, tiga hal pokok tersebut mencakup pengujian mutu dan sertifikasi, perizinan usaha, serta pengawasan distribusi dan pengedaran. Setiap tahapan menjadi bagian penting dari sistem legal yang menjamin keamanan dan mutu produk energi nasional.

    “Semua BBM yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Hadi kepada Republika.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia menjelaskan, dari ketiga tahapan itu, pengujian mutu dan sertifikasi merupakan proses paling kompleks karena melibatkan banyak aspek teknis dan lembaga uji. Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas dan keamanan produk sebelum disalurkan ke publik.

    Dalam pengujian mutu, dilakukan dua jenis uji utama, yakni uji laboratorium dan uji lapangan. Uji laboratorium mencakup penilaian terhadap nilai oktan, kandungan sulfur, kandungan aditif, serta karakteristik fisika bahan bakar. Sementara uji lapangan dilakukan dengan mencoba bahan bakar pada berbagai jenis kendaraan di lokasi dengan perbedaan suhu.

    “Tujuannya memastikan bahwa BBM tersebut aman bagi semua kendaraan dalam jangka panjang,” tutur Hadi.

    Ia menambahkan, setelah pengujian mutu dan sertifikasi selesai, tahap berikutnya adalah perizinan usaha. Proses ini meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha umum, izin transportasi BBM, serta izin penyimpanan (storage). Setiap izin berfungsi sebagai dasar hukum bagi badan usaha dalam memproduksi dan menyalurkan bahan bakar.

  • Tak Cuma Penggerak Ekonomi, Keandalan Listrik Jadi Bukti Indonesia Mandiri Energi

    Tak Cuma Penggerak Ekonomi, Keandalan Listrik Jadi Bukti Indonesia Mandiri Energi

     

    Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) menggelar Electricity Connect 2025 pada 19-21 November 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC). Acara yang tergabung dalam rangkaian peringatan Hari Listrik Nasional ke-80 ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional.

    Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wanhar, menyampaikan bahwa kelistrikan memegang peran strategis sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Hal ini searah dengan agenda pemerintah untuk membangun fondasi kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

    “Kelistrikan memegang peran strategis, bukan hanya sebagai penggerak pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai fondasi kemandirian bangsa,” ungkap Wanhar, Rabu (12/11/2025).

    Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN (Persero), Suroso Isnandar, mengungkapkan kalau sektor kelistrikan nasional terus tumbuh hingga 3 juta pelanggan per tahun.

    Sehingga, ia menilai sektor ini perlu terus didukung agar dapat menyukseskan agenda-agenda utama pemerintah.

    Lebih lanjut, Suroso menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperkuat ekosistem energi baru terbarukan (EBT) di tanah air. Peta jalan telah ditetapkan dalam Rencana Usaha penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 di mana penambahan kapasitas pembangkit nasional akan didominasi oleh EBT.

    “RUPTL kita ini kalau kita jalankan akan menyerap 1,7 juta tenaga kerja green jobs yang sebagian besar kita belum pernah punya tenaga ahli di bidangnya. 1,7 juta tenaga kerja ini setara dengan hampir pertumbuhan ekonomi 1%,” jelasnya.

     

  • Pengembangan Industri Etanol Tak Cuma Untungkan Pengusaha Besar

    Pengembangan Industri Etanol Tak Cuma Untungkan Pengusaha Besar

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) target menetapkan mandatori atau kewajiban campuran bioetanol 10 persen (E10) untuk BBM jenis bensin (gasoline) pada 2028.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, program E10 bakal melalui tahapan uji coba pasar (trial market) selama 2-3 tahun terlebih dahulu. Sebelum nantinya diwajibkan untuk BBM non subsidi.

    “Jadi penerapannya di sekitar 2028, dan itu untuk non PSO dulu,” ujar Eniya di Jakarta, dikutip Kamis (16/10/2025).

    Saat ini, PT Pertamina (Persero) tengah melakukan trial market untuk BBM campuran bioetanol 5 persen (E5) pada produk Pertamax Green 95. Adapun kandungan 5 persen bioetanol tersebut dihasilkan dari molase atau ampas tebu.

    Uji coba pasar Pertamax Green 95 akan terus dilaksanakan hingga 2026 mendatang. Sebelum masuk ke tahap E10, Eniya berharap tingkat konsumsi untuk produk campuran bioetanol 5 persen tersebut semakin membesar.

    “Tahun depan sudah pasti bergerak untuk E5. Kita harapkan E5 bertumbuh. Saya pinginnya itu konsumsinya makin tumbuh,” imbuh dia. Rancang Kepmen ESDM

    Demi merealisasikan pentahapan mandatori bioetanol, Kementerian ESDM saat ini tengah menyusun Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM. Selain menilik kesiapan pasar, kebutuhan 1,2 juta kiloliter (KL) etanol untuk menerapkan mandatori E10 pun turut dipertimbangkan.

    “Nanti kalau ada mandatori, baru nanti keluar Kepmen, kita sedang bahas Kepmen. Karena Kepmen pentahapannya itu jadi acuan dari para investor atau pengusaha,” kata Eniya.

    “Kalau E10 ditetapkan, berarti kita perlu 1,2 juta kiloliter, untuk non PSO dulu. Jadi non PSO itu kita harapkan konsumsinya makin tinggi. Karena kan sekarang trennya dari PSO ke non PSO,” tutur dia.

     

     

  • Kata Bahlil soal Kemunculan BBM Bobibos RON 98

    Kata Bahlil soal Kemunculan BBM Bobibos RON 98

    Jakarta

    Muncul BBM baru Bobibos RON 98. Apa kata Bahlil soal BBM baru yang diklaim ramah lingkungan itu?

    BBM Bobibos lagi ramai jadi perbincangan di jagat media sosial. BBM baru itu diklaim ramah lingkungan dan juga bakal dijual dengan harga lebih terjangkau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sedikit bicara menanggapi kehadiran BBM Bobibos RON 98 tersebut.

    “Kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu,” kata Bahlil dikutip detikFinance.

    Tak ada lagi komentar dari Bahlil soal BBM Bobibos tersebut. Untuk diketahui, BBM Bobibos perdana diluncurkan pada 2 November 2025. RON-nya diklaim 98 setara dengan Pertamax Turbo. Tapi, buat kamu yang penasaran, BBM Bobibos ini belum bisa dibeli secara bebas.

    “Sementara ini kita belum menjual, kita lagi proses dan kita akan sesegera mungkin untuk produksi dan kita akan membikin satu piloting manufakturing, menghadirkan produksi di daerah Jawa. InsyaAllah nanti seluruhnya kita berharap pabrik produksi kita ini kan menyebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia,” ungkap Founder BOBIBOS M Ikhlas dalam unggahan video di akun Instagram.

    Ikhlas juga berharap masyarakat bisa menjadi distributor untuk menjual BBM Bobibos. Namun skemanya belum diungkap lebih jelas.

    “Bagaimana energi ini bisa menjadi bagian dari masyarakat untuk berhak untuk menjadi distributor,” sambungnya lagi.

    Bobibos dalam unggahan di Instagramnya juga menyebut masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan sesuai regulasi sebelum bahan bakar diproduksi massal sekaligus dipasarkan secara luas. Soal harganya pun belum terungkap. Namun disebut-sebut harganya terjangkau meski kandungan RON-nya tinggi.

    “Bobibos melakukan peluncuran untuk memberi kabar gembira kepada masyarakat bahwa telah ditemukan bahan bakar berbasis nabati dengan kualitas standar internasional, harga terjangkau, irit pemakaian, dan ramah lingkungan,” begitu penjelasannya.

    BBM Bobibos punya dua jenis bahan bakar yakni bensin dan solar. Kedua jenis BBM itu sepenuhnya dibuat menggunakan tumbuhan. Bobibos juga diklaim sudah diuji di beberapa model mobil dan motor seperti Honda BeAT, Toyota Alphard, hingga Nissan Navara bermesin diesel. Hasilnya, mobil disebut bisa menyala dan hanya mengeluarkan sedikit asap.

    Sebelumnya, Direktur Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengapresiasi inovasi yang dilakukan dalam menghadirkan BBM ramah lingkungan. Namun menurut Laode untuk bisa menghadirkan BBM yang layak digunakan masyarakat membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang.

    “Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal 8 bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode.

    Laode menjelaskan saat ini BBM Bobibos itu baru mengajukan usulan uji laboratorium. Pun dengan hasilnya juga belum bisa diketahui.

    “Dan kalau minta uji berarti kan hasilnya laporan hasil uji, bukan sertifikasi ya. Ini saya perlu luruskan, biar tidak terjadi simpang siur. Kemarin saya juga dapat, oh sudah disertifikasi. Saya luruskan di sini bahwa ini belum disertifikasi,” terang Laode.

    (dry/din)

  • BP Sudah Mau Tambah Lagi, Kenapa Shell Belum Beli Base Fuel dari Pertamina?

    BP Sudah Mau Tambah Lagi, Kenapa Shell Belum Beli Base Fuel dari Pertamina?

    Jakarta

    Stok bahan bakar minyak jenis RON 92 dari di Shell masih kosong. Apa alasan badan usaha penyalur BBM swasta itu belum membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga?

    President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan negoisasi yang berlangsung belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) dengan Pertamina Patra Niaga terkait aspek komersial pasokan BBM impor. Akan tetapi, Inggrid mengatakan hingga kini pihaknya masih melakukan negosiasi dengan Pertamina Patra Niaga.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga,” katanya saat dihubungi detikcom, Selasa (11/11/2025).

    ⁠Saat ini, jaringan SPBU Shell tetap melayani para pelanggan dengan produk BBM Shell V-Power Diesel serta produk dan layanan lainnya, termasuk Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell.

    Inggrid menyampaikan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan produk BBM di jaringan SPBU Shell Indonesia kembali tersedia sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur dan pedoman pengadaan BBM, serta standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global.

    Dengan masih belum adanya BBM yang dijual di SPBU, Shell Indonesia meminta maaf kepada pelanggan. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi,” katanya.

    Badan usaha penyalur BBM swasta yang sudah melakukan pembelian adalah BP-AKR. Sehingga stok BBM yang dijual ke pasaran kembali pulih.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua pekan, BP AKR kembali memesan 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina Patra Niaga.

    “BP AKR 2 minggu lagi ada pesan lagi satu kargo 100 ribu (barel), di minggu ketiga November,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman dikutip Antara.

    Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri merespons kabar rencana PT Aneka Petroindo Raya (APR) selaku operator SPBU BP-AKR yang ingin menambah pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) murni atau base fuel dari PT Pertamina Patra Niaga sebanyak 100 ribu barel.

    Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan negosiasi antara Pertamina Patra Niaga dengan PT APR. Karenanya Simon juga belum bisa memberikan kepastian terkait rencana pembelian base fuel ini.

    “Ya mungkin, kita lihat perkembangannya,” kata Simon saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Senin (10/11/2025).

    Laode mengatakan, saat ini VIVO tengah melakukan negosiasi kembali dengan Pertamina Patra Niaga untuk membeli BBM.

    “Sebenarnya VIVO itu kan sudah dulu harusnya. Tapi mundur. Alasannya belum tahu. Sekarang nego lagi, kita tunggu aja,” katanya saat ditemui di Komplek DPR RI, Jakarta, Senin (10/11).

    Laode pun berharap VIVO untuk segera menyelesaikan negosiasi dan melakukan pemesanan BBM.

    “Karena kan BP-AKR aja sudah dua kargo, masa yang lain nggak pesen, nanti apa Itu bisa menyebabkan prognosa dia sampai akhir tahun turun, karena dia nggak mengkonsumsi apa-apa,” katanya.

    (riar/riar)

  • Pertamina Jalin Komunikasi Baik dengan SPBU Swasta, Shell-Vivo Ready?

    Pertamina Jalin Komunikasi Baik dengan SPBU Swasta, Shell-Vivo Ready?

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Pertamina (Persero) memastikan masih menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta, termasuk Vivo dan Shell, terkait kerja sama pengadaan bahan bakar minyak (BBM) atau base fuel.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, pihaknya terus membuka ruang dialog secara business-to-business (B2B) dengan pelaku usaha swasta untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM di seluruh jaringan SPBU nasional.

    “Kemarin sudah ada (yang sepakat). Yang lain tentunya saya pikir juga komunikasi baik, tetapi masih menunggu laporan perkembangan,” ungkap Simon di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

    Ia menyebut, salah satu kerja sama yang sudah berjalan adalah dengan BP-AKR, yang kembali membeli base fuel dari Pertamina untuk mendukung operasional SPBU-nya.

    “Kalau kita berpikir ini (komunikasinya) positif ya. Kita selalu optimis, tentunya yang terbaik bagi semua,” tambah Simon.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan bahwa sejumlah SPBU swasta kini tengah melakukan negosiasi lanjutan dengan Pertamina Patra Niaga, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir minyak dan gas.

    “(SPBU swasta) sedang bernegosiasi dengan Patra Niaga. Dan kemarin memang kami mendapatkan info bahwa Vivo sudah mendekati. Kita tunggu saja,” kata Laode saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jumat (7/11/2025).

    Laode menjelaskan, Vivo sudah berada di tahap penjajakan lanjutan, sementara Shell baru mengajukan pertemuan dengan pihak Kementerian ESDM untuk membahas opsi pasokan bahan bakar dari Pertamina.

    “Shell tadi baru menghubungi saya, mau ketemu dahulu,” ujarnya tanpa merinci waktu pertemuan.

    Langkah negosiasi ini muncul setelah beberapa SPBU swasta seperti Vivo, Shell, dan BP-AKR dilaporkan mengalami kekosongan stok BBM akibat lonjakan permintaan sejak pertengahan tahun.

    Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa kuota impor tahunan BBM bagi badan usaha swasta telah habis, sehingga mereka tidak lagi memiliki izin impor bahan bakar baru untuk 2025.

    Sebagai solusi, Kementerian ESDM mendorong seluruh badan usaha non-BUMN untuk menjalin kerja sama pengadaan BBM dengan Pertamina agar pasokan di pasar tetap terjaga.

    “Negosiasi ini penting karena menyangkut ketersediaan energi untuk masyarakat. Pemerintah mendorong semua pihak menjaga stabilitas pasokan,” ujar Laode.

    Simon memastikan, Pertamina selalu membuka ruang kolaborasi dengan semua badan usaha agar ekosistem SPBU nasional tetap sehat dan kompetitif.

    Ia optimistis kesepakatan dengan pihak swasta dapat segera tercapai, sehingga layanan pengisian bahan bakar di berbagai jaringan SPBU kembali normal.

    “Kita harap komunikasi ini menghasilkan kesepakatan yang baik. Ekosistem SPBU di Indonesia harus berjalan bersama untuk kepentingan masyarakat,” tutup Simon.

  • Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Bahlil bidik sumur rakyat tambah produksi minyak nasional bulan depan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mengeluarkan izin yang melegalkan 45 ribu sumur rakyat sehingga minyak yang dihasilkan dari sumur-sumur tersebut dapat dihitung sebagai produksi nasional.

    “Mulai tahun ini, bulan Desember, insya Allah izinnya (keluar). Mereka (pengelola sumur rakyat) bisa kerja dan (tidur) nyenyak, tanpa ada ketakutan,” ucap Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa.

    Adapun izin yang dimaksud adalah izin resmi untuk pengelolaan sumur minyak rakyat akan mulai diberikan paling lambat akhir November 2025.

    Bahlil memaparkan bahwa sumur rakyat sudah ada sejak pasca-kemerdekaan. Akan tetapi, belum ada regulasi yang melegalkan keberadaan sumur-sumur tersebut.

    Imbasnya, masyarakat yang mengelola sumur minyak ditakut-takuti oleh oknum-oknum dan preman-preman.

    Oleh karena itu, Bahlil meyakini pemberian izin untuk mengelola sumur rakyat dapat memberi ketenangan bagi para pengelola. Ia juga menambahkan, aturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, sehingga masyarakat bisa terlibat dalam mengelola sumber daya alam di daerahnya.

    “Yang penting untuk kebaikan dan sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan dan memperhatikan lingkungan,” tuturnya.

    Bahlil juga menyampaikan rencana tersebut telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan, Prabowo berpesan kepada dirinya untuk mengeluarkan aturan yang baik untuk rakyat, baik untuk daerah, dan memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Saya izin sama Pak Presiden Prabowo, apa kata penutup Pak Presiden? Kalau itu baik untuk rakyat, kalau itu baik untuk daerah, kalau itu menciptakan dan memberi keadilan, lakukan,” kata Bahlil.

    Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat 45.095 sumur minyak rakyat di enam provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumur Minyak Rakyat.

    Sebagian besar sumur dikelola masyarakat dengan cara tradisional dan menjadi sumber ekonomi bagi banyak keluarga di sekitar wilayah penambangan.

    Kementerian ESDM telah menyelesaikan inventarisasi nasional terhadap seluruh sumur minyak rakyat pada 9 Oktober 2025.

    Hasil pendataan tersebut menjadi dasar penetapan sumur yang masih aktif dan layak berproduksi.

    Selama empat tahun masa penanganan, kegiatan produksi akan didampingi oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Medco Energi guna memastikan keselamatan kerja serta penerapan praktik teknik yang baik (good engineering practices).

    Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan bahwa kegiatan produksi hanya boleh dilakukan pada sumur yang sudah tercatat dalam hasil inventarisasi nasional.

    Hasil minyak dari sumur rakyat akan dibeli oleh Pertamina atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan harga 80 persen dari harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    ESDM prediksi mandatori bioetanol E10 dilakukan 2028 atau lebih cepat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi mandatori bioetanol 10 persen (E10) dapat dilakukan pada tahun 2028 atau lebih cepat.

    “Sesuai arahan kita memprediksi bahwa pada tahun 2028 atau lebih cepat bisa dilakukan mandatori E10,” ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Eniya mengatakan, program mandatori bioetanol bertujuan untuk mengurangi impor bensin yang cukup tinggi.

    Pada saat tahun 2023, Kementerian ESDM mendorong adanya uji pasar (market trial) bioetanol oleh Pertamina. Pertamina melakukan market trial sejak 2023 dengan mencampurkan 5 persen etanol ke beberapa SPBU.

    Saat ini sudah ada BBM ramah lingkungan berbasis bioetanol 5 persen yang sudah dijual di 146 SPBU, seperti di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

    “Seperti yang kami sampaikan bahwa pentahapan mandatori untuk etanol ini dikeluarkan nantinya sebagai turunan dari Peraturan Menteri ESDM 4/2025 tentang Pengusahaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati menjadi keputusan menteri,” kata Eniya.

    Menurut dia, terdapat sejumlah tantangan terkait bioetanol mulai dari ketersediaan bahan baku dan adanya keterbatasan insentif. Kemudian tantangan dalam fluktuasi harga dari minyak nabati juga sangat berpengaruh, isu lingkungan dan deforestasi juga menjadi satu hal yang harus dicermati.

    Lalu infrastruktur produksi dan distribusi, keterbatasan dari fasilitas di terminal bahan bakar minyak (TBBM) juga perlu dipertimbangkan, moda angkutnya yang memenuhi persyaratan termasuk fasilitas pendukung kapal jika pada suatu saat nanti ada pabrik bahan bakar nabati, lalu dari situ harus dikirimkan ke seluruh Indonesia.

    Di samping itu tantangan teknologi yang mana diperlukan adanya kesiapan teknologi yang dapat memproses secara efisien, dan sekaligus untuk menurunkan biaya produksi.

    Hal ini dikarenakan dari bahan baku yang ada, jika terjadi kompetisi dengan bahan pangan, bahan baku pupuk dan lain sebagainya, maka ini membuat tentunya industri bahan bakar nabati akan sulit berkembang. Pasar global juga menjadi satu atensi, karena adanya kriteria keberlanjutan (sustainability criteria) dan sebagainya.

    “Dari sini kami memberikan satu gambaran, bahwa dalam pelaksanaannya nanti tentunya perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk pelaksanaan dari tantangan dan sinergi dari pelaksanaan program bahan bakar nabati ini,” ujar Eniya.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ESDM Pede Implementasi E10 Bisa Tekan Impor Bensin

    ESDM Pede Implementasi E10 Bisa Tekan Impor Bensin

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimis implementasi bensin campur etanol 10% atau mandatory E10 dapat menekan impor bensin.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa saat ini jumlah impor bensin Indonesia masih cukup besar, yakni mencapai 22,8 juta kiloliter (KL), sedangkan produksi dalam negeri baru sekitar 13,84 juta KL.

    “Tujuan dari mandatori bioetanol ini adalah untuk mengurangi impor bensin,” ujar Eniya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

    Eniya mencontohkan, penerapan BBM campur bioetanol 5% atau E5 selama ini mampu menekan impor bensin sekitar 5%.

    Menurutnya, regulasi kewajiban pencampuran BBM dengan bioetanol sudah ada sejak 2008 melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 32 Tahun 2008, yang menetapkan kewajiban pencampuran etanol sebesar 1%. Kemudian, revisi ketiga Permen 32/2008 diatur dalam Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2015.

    Pada 2023, Kementerian ESDM mulai mendorong proyek uji pasar (market trial) bioetanol yang dilakukan oleh Pertamina. Dalam uji tersebut, Pertamina mencampurkan etanol 5% pada produk BBM dan memasarkan dengan nama Pertamax Green 95.

    “Saat ini, Pertamax Green 95 yang mengandung etanol 5% sudah dijual di 146 SPBU, yaitu di Jabodetabek, Jawa Timur, Bandung, Jawa Tengah, dan Yogyakarta,” imbuh Eniya.

    Ke depan, Eniya memprediksi mandatory E10 bisa diterapkan pada 2028 atau lebih cepat. Pentahapan mandatori untuk etanol akan diatur melalui keputusan menteri sebagai turunan dari Permen ESDM Nomor 4 Tahun 2025. Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan pasokan bahan baku serta mekanismenya.

    Terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol berasal dari bahan baku nabati, seperti singkong, jagung, dan tebu, yang ditanam dan diolah di pabrik etanol. Ia memperkirakan proses ini membutuhkan waktu 1,5–2 tahun.

    “[Kebutuhan etanol 2027] sekitar 1,4 juta ton,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

    Untuk mempercepat penerapan E10, pemerintah juga menggandeng Brasil sebagai salah satu produsen etanol terbesar dunia. Kesuksesan penggunaan etanol di Brasil dianggap dapat menjadi acuan bagi pengembangan di Indonesia.

    Brasil diketahui menerapkan mandatory etanol 30% dalam bensin dan melakukan transisi energi dengan cepat. Bahlil menambahkan, ada potensi investasi pengembangan etanol di Indonesia oleh investor Brasil.

    “Kemarin malam, saya menandatangani MoU dan berdiskusi. Ada kemungkinan besar investor Brasil akan ikut berinvestasi,” tuturnya.