Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Pemerintah Targetkan Bauran EBT Naik, Bagaimana Caranya?

    Pemerintah Targetkan Bauran EBT Naik, Bagaimana Caranya?

    Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mencatat realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 13,93% sepanjang semester I tahun 2024.

    Sementara untuk tahun depan, pemerintah menargetkan sebesar 25% bauran EBT. Untuk memacu realisasi bauran EBT, pemerintah menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagai upaya mendorong pengembangan EBT.

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya mengungkap, regulasi itu dibuat tidak lain dibuat untuk mengejar target realisasi bauran EBT tahun 2025.

    “Apalagi kita mempunyai target share dari pada EBT 23% pada tahun 2025. Dan ini sudah di depan mata, tinggal tahun depan,” kata Chrisnawan dalam sebuah diskusi di Hotel Rafless Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Sementara sebelumnya, kata Chrisnawan, regulasi pengembangan EBT masih sebatas peraturan Menteri ESDM dan tidak bersifat menyeluruh. Karenanya, pengembangan EBT mengalami perlambatan.

    “Kita sadari ternyata untuk pengembangan EBT tidak bisa dilakukan oleh Kementerian ESDM saja. Banyak faktor yang membutuhkan interaksi ataupun koordinasi dengan kementerian lainnya seperti contoh persoalan tahan, persoalan insentif, persoalan TKDN, lokal konten dan lain sebagainya,” ungkapnya.

    Ia pun menegaskan, pengembangan EBT juga semakin memiliki harga yang kompetitif sebagaimana yang diterapkan Pembangkit Listrik Tenaga Solar (PLTS) Terapung Cirata.

    “PLTS Cirata, PLTS terapung terbesar di kita, itu harganya itu cuma 5,81 (sen). Artinya apa? Dari tahun ke tahun harga semakin menurun dan sekarang sudah banyak penawaran yang masuk,” jelasnya.

    “PLTS ini juga sudah mengalami beberapa teknologi EBT, ini sudah mengalami penurunan daripada harga teknologinya itu sendiri,” tutupnya.

    (kil/kil)

  • Sosialisasi Izin Tambang Rakyat, Wujud Pemprov Antisipasi Penambang Liar di Jatim

    Sosialisasi Izin Tambang Rakyat, Wujud Pemprov Antisipasi Penambang Liar di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas ESDM berkolaborasi dengan Dirjen Minerba Kementrian ESDM menggelar rapat pembahasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Rapat ini guna mensosialisasikan WPR untuk menekan angka penambang liar di Jatim.

    Kadis ESDM Jatim, Aris Mukiyono mengatakan, sosialisasi WPR merupakan komitmen pemerintah pusat bersama provinsi untuk menekan angka penambang liar. Di mana ada lebih dari 649 penambang liar di Jawa Timur.

    “Upaya menekan penambamgan liar dengan Izin Penambang Rakyat (IPR) diperbolehkan tapi di lokasi WPR yang sudah ditetapkan oleh kementerian,” kata Aris didampingi Kabid Tambang Oni Setiawan, Selasa (10/12/2024).

    Aris merinci sejumlah daerah di Jawa Tomur yang sudah masuk wilayah pertambangan rakyat (WPR). Yakni di Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Trenggalek, dan Pacitan.

    “Jadi wilayah-wilayah tersebut sudah ditentukan oleh Kementerian ESDM. Saat ini kita sedang melakukan penyusunan dokumen WPR. Dokumen WPR ini difasilitasi pemerintah provinsi berupa penelitian,” bebernya.

    “Setelah ditetapkan (wilayahnya), maka izin pertambangan rakyat (IPR) bisa dilaksanakan pekerjaan, perizinannya,” tambahnya.

    Sementara Kabid Tambang ESDM Jatim, Oni menambahkan, saat ini pihaknya tengah nenyusun dokumen WPR di wilayah Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar karena sudah siap tahun depan.

    “Kemudian Laporan hasil penyusunan penelitian WPR ini akan digunakan dasar memyusun dokumen lingkungan WPR yang anggarannya difasilitasi Pemprov Jatim,” jelasnya.

    “Jadi untuk penataan penambang tanpa izin akan kami fasilitas berupa IPR. Dan WPR ini yang menetapkan Kementerian ESDM sesuai Undang-Undang Nomor 3 dan 4 serta PP nomor 96. Untuk kewenangan pemberian izin di provinsi di dinas ESDM,” tambahnya.

    Lebih lanjut Oni mengatakan penambang rakyat akan dibina dan diawasi langsung oleh pemerintah daerah mulai dari teknis hingga penataan lingkungan pasca tambang.

    “Nantinya kewajiban pemegang penambang rakyat, karena rakyat penambang kecil, pembinaaanya dan pengawasan difasilitasi oleh pemerintah baik teknis dan penataan lingkungan,” ungkapnya.

    “Kami awasi agar pelaksanaan tambang rakyat tidak merusak lingkungan dan tidak merugikan wilayah yang ditambang,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    Program BPBL 2024 Alokasikan Aliran Listrik untuk 6.205 Rumah Tangga di Kalsel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kehidupan nelayan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, berangsur membaik setelah menerima program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Pemerintah.

    Seperti dirasakan pasangan Roliadi (62) dan Veronica (58). Sebelumnya, keduanya harus menumpang listrik dari rumah orang tuanya termasuk untuk memasak nasi yang harus bergantian karena daya listrik yang terbatas dibagi untuk dua rumah.

    Sementara, penghasilan yang didapat dari menekuni profesi sebagai nelayan ikan banta tidak memberikan kecukupan uang untuknya memasang listrik sendiri. 

    Selain tinggal bersama kedua anaknya, mereka juga dititipi dua anak saudara yang salah satunya berkebutuhan khusus.

    Kebutuhan listrik di rumah mereka di Kelurahan Muara Laung 1, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, kini tercukupi melalui program BPBL Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Warga lainnya, Ajian Efendi (47) juga merasakan manfaat Program BPBL. Buruh sawit ini menuturkan, belasan tahun ia menyalur listrik ke rumah familinya. Ia mengatakan, penghasilannya tak tentu sehingga tak mampu bayar pasang listrik sendiri.

    Program BPBL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, mengalokasikan bantuan aliran listrik untuk 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah.

    Program BPBL diinisiasi sejak 2022 untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. 

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menggunakan listrik saluran untuk masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025.

    Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swasta maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah. 

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (09/12/2024).

    Ketua Komisi XII DPR Bambang Pati Jaya menyatakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara Komisi VII DPR dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero). 

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. 

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.

    Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” ujar Jisman.

    Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

  • KPK Endus Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Negara Bocor Rp50 Triliun

    KPK Endus Subsidi LPG 3 Kg Tak Tepat Sasaran, Negara Bocor Rp50 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengidentifikasi pemberian subsidi berupa Liquefied Petroleum Gas atau LPG 3 kilogram (kg) sebesar Rp50 triliun tidak tepat sasaran.

    Hal itu diungkap oleh Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango pada Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Senin (9/12/2024). Untuk diketahui, KPK merupakan bagian dari Stranas PK yang dibentuk dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.54/2018. KPK pun merupakan bagian dari Stranas PK.

    Nawawi menerangkan, temuan Stranas terkait dengan ketidaktepatan pemberian subsidi itu dalam rangka upaya pencegahan korupsi dalam pemberian subsidi. Upaya itu dilakukan dengan memanfaatkan pendataan terpadu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Hasilnya, Stranas di antaranya mengidentifikasi potensi kebocoran serta potensi penghematan untuk subsidi listrik hingga LPG 3 kg. Untuk listrik, pemanfaatan NIK yang didorong Stranas mampu mengidentifikasi kebocoran sebesar Rp14 triliun selama setahun.

    “Dan ketidaktepatan sasaran subsidi LPG 3 kg sebesar Rp50 triliun,” ungkap Nawawi dalam sambutannya di hadapan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih di Gedung Juang KPK, Senin (9/12/2024). 

    Adapun Stranas PK saat ini masih mendalami kajian tersebut. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, yang juga merupakan Koordinator Pelaksana Stranas PK menyebut pihaknya tengah menyoroti Peraturan Menteri ESDM terkait dengan subsidi gas melon tersebut.

    Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, pengguna LPG 3 kg adalah rumah tangga miskin, usaha mikro, petani serta nelayan sasaran. Namun, timpal Pahala, saat ini pengguna gas melon di lapangan hanya orang miskin dan usaha mikro.

    Namun, kuota subsidi gas melon itu membengkak sejalan dengan berjalannya waktu. Dia mencontohkan kajian yang dilakukan Kementerian ESDM di Bali. Kajian itu menemukan bahwa alokasi subsidi gas melon untuk keluarga miskin di Bali bisa mencapai 38 tabung per bulan. Jumlahnya lebih banyak di Jakarta yakni 58 tabung per bulan.

    Pahala menduga alokasi subsidi gas melon itu justru banyak jatuh ke tangan usaha kecil yang menjalankan usaha masak. Masalahnya, tak ada data pasti berapa usaha kecil yang menjalankan usaha masak tersebut. 

    Menurut Pahala, pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun apabila bisa mengatasi ketidakjelasan data penerima manfaat subsidi itu. 

    “Kita duga sekitar Rp40 sampai Rp50 triliun subsidi LPG 3 kg ini bisa dihemat, kalau dia langsung ke keluarga miskin. Oleh karena itu Peraturan Menteri ESDM-nya pernah kita suratin dua bulan atau tiga bulan yang lalu untuk segera diubah dan menyebutkan spesifik 3 kg ini buat apa gitu,” paparnya. 

    Pahala lalu mengatakan bahwa harusnya Kementerian UMKM berperan dalam menyediakan data masyarakat yang memiliki usaha kecil memasak.

    “Tapi kenyataannya sekarang keluarga miskinnya segitu-segitu aja, tapi alokasinya per provinsi naik terus setiap tahun. Itu yang makanya kita kaji di KPK,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis.com, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini juga tengah fokus untuk mengatur skema subsidi yang bisa lebih tepat sasaran. Untuk penyaluran LPG 3 kg, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pernah menyebut skema pembelian gas melon dengan NIK bakal terus berjalan. 

    Hal ini sejalan dengan yang tengah dilakukan pemerintah saat ini, yakni mendata penerima subsidi LPG 3 kg yang berhak.

    “Jadi pakai NIK ya, karena kalau tidak kan orang beli double-double,” tutur Bahlil November 2024.

    Ketua Umum Partai Golkar itu pun menargetkan proses pendaftaran subsidi berbasis NIK untuk LPG 3 kg rampung pada kuartal I/2025.

    “Kami targetkan paling lambat di kuartal pertama tahun depan, paling lambat ya,” pungkasnya.

  • Menteri Rosan Ungkap Sektor Investasi Prioritas Pemerintahan Prabowo

    Menteri Rosan Ungkap Sektor Investasi Prioritas Pemerintahan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan akan fokus menaikkan investasi sektor kendaraan listrik.

    Rosan menjelaskan bahwa pemerintah ingin kembangkan sektor yang berorientasi ekspor sekaligus energi terbarukan. Oleh sebab itu, electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik menjadi salah satu pilihan utama.

    Apalagi, sambung mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia ini, cadangan nikel yang merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik berlimpah di Indonesia.

    “Kita ingin mengembangkan seluruh ekosistem dari EV Battery sampai juga EV Car. Kita resources-nya ada, kita sudah memulai, multiplier effect-nya tinggi, penciptaan lapangan pekerjaannya dapat, teknologinya dapat, kualitas manusianya meningkat,” ujar Rosan kepada Bisnis, pekan lalu.

    Apalagi, dia meyakini tren permintaan dunia atas kendaraan listrik terus meningkat ke depannya. Oleh sebab itu, Rosan menekankan pentingnya Indonesia memulai kembangkan industri kendaraan listrik dalam negeri yang salah satunya dengan hilirisasi nikel.

    Lebih luas lagi, menurutnya, pemerintah ingin kembangkan industri hijau. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Rosan mengungkapkan Indonesia memiliki potensi 3.700 gigawatt energi terbarukan mulai dari tenaga surya, angin, hidro, hingga panas bumi.

    “Kalau sama dengan tren dunia, pendanaannya akan lebih mudah, akan lebih affordable [terjangkau],” jelasnya.

    Oleh sebab itu, Rosan mengungkapkan pemerintah ingin membangun lebih banyak kawasan industri yang berbasis energi hijau agar juga lebih mudah menarik investor asing masuk ke Tanah Air.

    Dia mencontohkan, sudah banyak investor asing yang berminat menanamkan modalnya ke Indonesia namun beri prasyarat: kawasan industrinya harus ditenagai energi terbarukan.

    Menurutnya, selama ini Indonesia kerap ditikung Vietnam dalam hal menarik investor asing karena faktor ketersediaan kawasan industri berbasis energi hijau. Rosan menceritakan pengalaman ketika berbicara dengan perusahaan Singapura, yang memutuskan menanamkan modalnya ke Vietnam karena sudah tersedia 13 kawasan industri berbasis energi hijau.

    “Investasi yang masuk ke Vietnam lebih deras karena industrial park [kawasan industri] sudah pakai energi bersih. Nah di kita, yang mohon maaf, mungkin masih ketinggalan. Kita akan dorong industrial park yang berbasis clean energy [energi bersih],” tutupnya.

  • Kemenhub Uji Kelaikan Konversi Motor Bensin Jadi Listrik

    Kemenhub Uji Kelaikan Konversi Motor Bensin Jadi Listrik

    Jakarta –

    Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pengujian massal terhadap sepeda motor listrik hasil konversi dari motor berbahan bakar bensin. Pengujian massal ini dilakukan untuk mendorong percepatan program konversi motor dari motor bensin jadi motor listrik.

    Pengujian massal motor listrik hasil konversi ini dilakukan pada 7-8 Desember 2024 di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, Bekasi, Jawa Barat.

    “Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen dan mendukung penuh program konversi sepeda motor. Adapun kita lakukan bersama-sama kolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),” kata Direktur Sarana Transportasi Jalan, Amirulloh. dalam keterangan tertulis dikutip dari situs resminya.

    Ditjen Perhubungan Darat sepanjang tahun 2024 telah melaksanakan pengujian sepeda motor listrik sebanyak 459 unit di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sudah terdapat 38 bengkel konversi sepeda motor yang sudah tersertifikasi dan sudah terdaftar pada platform Kementerian ESDM.

    “Ke depannya kami juga akan terus menyukseskan program konversi sepeda motor listrik berbasis baterai dengan melaksanakan pengujian secara On Site di berbagai wilayah di Indonesia,” ujarnya.

    Pengujian massal motor listrik konversi ini diikuti oleh bengkel-bengkel konversi tipe A maupun tipe B di wilayah Jabodetabek. Setidaknya sebanyak 138 sepeda motor hasil konversi diuji.

    Direktur Konversi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dalam rangka program percepatan konversi sepeda motor listrik.

    “Saya merasa tenang dengan adanya kolaborasi dalam pengujian massal sepeda motor listrik hasil konversi. Semoga kerja sama ini terus berlanjut di tahun depan,” katanya.

    Hendra juga berharap, semakin baiknya layanan dan kolaborasi dapat membentuk ekosistem kendaraan listrik yang lebih baik sehingga dapat terlihat progres percepatan penggunaan sepeda motor listrik.

    (rgr/din)

  • Ojol Bisa Dapat BBM Subsidi? Ini Kata Bahlil & Menteri UMKM Maman

    Ojol Bisa Dapat BBM Subsidi? Ini Kata Bahlil & Menteri UMKM Maman

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah berencana untuk menerapkan skema blending atau pencampuran untuk penyaluran subsidi energi, baik subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, skema blending ini yaitu dengan tetap memberikan sebagian subsidi pada komoditas atau BBM, dan juga ada pemberian subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat yang berhak.

    Namun demikian, untuk pemberian subsidi kepada barang atau BBM, akan ada kriteria tertentu yang masih mengizinkan masyarakat untuk mengisi BBM bersubsidi. Artinya, akan ada golongan masyarakat yang selama ini menikmati BBM subsidi, namun ke depannya takkan bisa lagi menikmatinya. Hal ini guna membuat penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

    Lantas, bagaimana dengan pengemudi ojek online (ojol)?

    Bahlil mengakui, pihaknya masih mengkaji skema yang tepat untuk pengemudi ojol. Dia menjelaskan, penerima subsidi BBM hanya untuk kendaraan berpelat kuning atau tergolong transportasi publik. Sedangkan ojol itu sendiri memiliki pelat hitam.

    Tapi dia pun sepakat bahwa pengemudi ojol itu sendiri termasuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Golongan UMKM itu menurutnya termasuk berhak menerima BBM subsidi.

    “Ojol itu akan masuk dalam kategori UMKM, cuman memang selama ini kan pelat motornya kan adalah hitam, jadi nanti subsidi akan kita kasih dalam exercise yang kami salah satu di antaranya adalah pelat kuning itu tetap akan mendapatkan subsidi,” jelasnya saat ditemui di sela acara Indonesia Mining Summit 2024, di Hotel Mulia, dikutip Senin (9/12/2024).

    Bahlil menyadari, saat ini terjadi dinamika terkait penerima BBM subsidi termasuk ojol. Dengan begitu, pihaknya sedang mengkaji dan membedakan mana pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi.

    Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan ojol roda dua akan tetap mendapatkan BBM bersubsidi.

    Namun, terkait taksi online roda empat, Maman menegaskan hal itu bukan menjadi fokus kementeriannya, melainkan kewenangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian ESDM.

    “Jadi kita fokusnya kepada ojek online. Tapi kalau berdasarkan aturan kan untuk roda 4 yang berhak mendapatkan adalah pelat kuning. Namun, saya pikir itu ranahnya Kementerian Perhubungan dan ranahnya Kementerian ESDM. Jadi kalau kami sih fokus kepada teman-teman yang ojek online, yang roda 2,” kata Maman saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koperasi (Kemenkop) Jakarta, dikutip Senin (9/12/2024).

    Menurutnya, prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan pengemudi ojol roda dua tetap mendapatkan subsidi BBM karena perannya yang signifikan dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan distribusi barang, yang bergantung pada jasa transportasi ini.

    “Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan jasa ojek online. Jangan sampai terganggu, karena pasti nanti akan terganggu rantai pasok, rantai suplai, distribusi barang-barang yang memang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha sektor mikro,” tukas dia.

    Ia juga menekankan, ojek online roda dua memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro yang menjadi perhatian utama Kementerian UMKM.

    Sementara untuk nasib taksi online roda empat yang mayoritas berpelat hitam, masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait. Aturan mengenai subsidi BBM untuk kendaraan roda empat yang berfungsi sebagai angkutan umum akan menjadi ranah Kementerian Perhubungan dan ESDM.

    (wia)

  • Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bisakah EBT Jadi Lokomotif Baru Swasembada Energi?

    Bandung: Potensi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia masih terbuka sangat luas, meski energi fosil masih menjadi andalan. Hal ini terjadi karena produksi minyak bumi masih lebih kecil dibandingkan konsumsi masyarakat Indonesia.
     
    Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang diwakili oleh Harris, Kepala Balai Besar Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi  dalam diskusi bertajuk “Mampukah Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Barat Mendukung Kebutuhan Energi Nasional?”.
     
    Diskusi energi ini diselenggarakan Forum Komunikasi Alumni (FORKOMA) dan Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Teknik Geologi (FTG) Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan Pusat Pengkajian Inovasi Nuklir dan Energi Baru Terbarukan, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (PUSPINEBT ICMI) Organisasi Wilayah Jawa Barat.
    Menurut Kepala Balai Besar Survey dan Pengujian KEBTKE, Harris, saat ini pemenuhan kebutuhan energi di Tanah Air masih didominasi oleh sumber energi minyak dan gas (migas) dan batu bara sebesar 87 persen. Sedangkan EBT berkisar 13 persen.
     
    “Yang perlu dicermati penggunaan minyak sekitar 30 persen dari total energi nasional yang dipergunakan untuk sektor transportasi,” ucap Harris, dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Desember 2024.
     
    Sedangkan konsumsi minyak yang dibutuhkan sebesar 1,5 juta barel per hari. Padahal jumlah produksi nasional industri hulu minyak berkisar 600 ribu barel per hari.
     
     

     

    Indonesia juga mengimpor LPG

    Harris menambahkan, Indonesia tidak hanya mengimpor minyak tetapi juga LPG. Apalagi kebutuhan LPG sudah tinggi. Dia mengatakan, sektor batu bara yang ketersediaannya masih puluhan tahun lagi dan produksinya mencapai 700 juta ton per tahun (100 juta ton dipergunakan di dalam negeri) tetapi sektor ini dianggap menimbulkan terjadinya emisi gas rumah kaca.
     
    Pada titik inilah relevansi dikembangkannya EBT yang diharapkan kelak dapat menggantikan peran batu bara. Harris mengatakan potensi EBT Indonesia masih cukup besar, diantaranya  energi surya, mencapai 3.294 Gigawatt (GW) dan pemanfaatannya 675 MW.
     
    Selain itu terdapat energi angin dengan potensinya sebesar 155 GW dan pemanfaatannya mencapai 152 MW. Sedang energi hidro potensinya 95 GW dan pemanfaatannya 6.697 MW. 
     
    Untuk potensi energi laut sebesar 63 GW dan pemanfaatannya 0 (masih dalam penelitian). Sementara untuk Geo Energi potensinya 57 GW dan pemanfaatannya 3.408 MW. Sedangkan  potensi gasifikasi batu bara 0 dan pemanfaatannya 250 MW. Untuk panas bumi potensinya mencapai 23 GW dan pemanfaatannya mencapai 2.597 MW.
     
    Secara total potensi EBT mencapai 3.687 GW dan pemanfaatannya mencapai 13.781 MW. Berdasarkan data tersebut, peluang pengembangan EBT masih sangat terbuka luas.
     
    Ketua IKA FTG Unpad, Surya Widyantoro mengatakan potensi EBT di Indonesia harus dimanfaatkan dan akan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional sehingga dapat menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
     
    “Indonesia saat ini sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti minyak dan gas. EBT bisa  mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan ketahanan energi nasional,” papar Surya.
     
     

     

    Potensi EBT Jawa Barat

    Menurut Kementerian ESDM dalam Buku Potensi Panas Bumi, di Jawa Barat ada 11 wilayah yang ditetapkan sebagai WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi). Ke-11 WKP tersebut di antaranya WKP Cibeureum Parabakti, WKP Cibuni, WKP Cisolok Cisukarame, WKP Kamojang Darajat, dan WKP Pangalengan.
     
    Direktur Pusat Pembinaan EBT ICMI Jawa Barat, Muhammad Irwansyah, mengatakan EBT merupakan pengelolaan energi dan proses alam yang berkelanjutan dan dijadikan sebagai energi alternatif serta bersifat ramah lingkungan, sehingga berkontribusi dalam mengatasi pemanasan global dan mengurangi emisi karbon dioksida.
     
    “Penggunaan energi baru dan terbarukan harusnya lebih ditingkatkan dan diimplementasikan secara berlanjut dan terus menerus melalui Konservasi Energi, Diversifikasi Energi dan Intensifikasi Energi guna mencapai 23 persen di 2025 dan 31 persen di 2050,” kata Irwansyah.
     
    Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)-Jawa Barat, Hadi mengatakan potensi EBT di Jabar yang besar perlu diimbangi dengan regulasi yang kondusif terhadap para investor sehingga dapat menarik minat investor. Misalnya, terkait single buyer dapat memberikan harga kompetitif bagi pelaku bisnis EBT.
     
    Jadi berdasarkan data-data tersebut, tidak berlebihan bila dikatakan EBT Jawa Barat mampu mendukung kebutuhan energi nasional.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • PLTS Terapung Rp 900 Miliar Bakal Dibangun di Danau Singkarak

    PLTS Terapung Rp 900 Miliar Bakal Dibangun di Danau Singkarak

    Jakarta –

    Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung bakal dibangun di Danau Singkarak, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Proyek ini merupakan kerja sama antara PT PLN Indonesia Power bersama investor asal Arab Saudi .

    “PLN Indonesia Power bersama investor Arab Saudi akan bekerja sama membangun PLTS terapung di Danau Singkarak,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dilansir dari Antara, Sabtu (7/12/2024).

    Andre mengatakan, nilai investasi proyek tersebut ditafsir mencapai Rp 900 miliar. Menurutnya Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja Kementerian BUMN telah melakukan rapat dengar pendapat bersama PLN untuk menindaklanjuti pembangunan PLTS terapung tersebut.

    Pembangunan PLTS terapung tersebut berangkat dari keberhasilan PLTS di Cirata, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan PLTS Cirata akan diadopsi di Danau Singkarak.

    “Jadi, keberhasilan pembangunan PLTS di Cirata ini akan kita adopsi di Danau Singkarak,” ujar dia pula.

    Dalam waktu dekat Komisi VI DPR bersama PLN dan Kabupaten Tanah Datar terlebih dahulu menyosialisasikan rencana proyek tersebut. Tujuannya agar proyek di bidang energi ini didukung serta membawa manfaat bagi masyarakat di Ranah Minang terutama di sekitar Danau Singkarak.

    “Pembangunan PLTS ini harus menguntungkan masyarakat, tidak merusak lingkungan dan ekosistem Danau Singkarak serta membuka lapangan pekerjaan,” kata dia menegaskan.

    Mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah akan membangun dua PLTS terapung yakni di Danau Singkarak dan Waduk Saguling, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

    Untuk PLTS terapung di Danau Singkarak diketahui berkapasitas 90 megawatt (MW). Sementara, PLTS di Waduk Saguling berkapasitas 60 MW. Pengembangan kedua PLTS ini merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi bersih, dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

    (ily/hns)

  • Terjadi 22 Kali Gempa Vulkanik Dalam di Gunung Ruang Sulut

    Terjadi 22 Kali Gempa Vulkanik Dalam di Gunung Ruang Sulut

    JAKARTA – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 22 kali gempa vulkanik dalam Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.

    “Tercatat pula sebanyak 34 kali gempa embusan, tiga kali vulkanik dangkal, empat kali gempa tektonik lokal, 87 kali gempa tektonik jauh, serta satu kali gempa getaran banjir,” kata Kepala Badan Geologi, Mohammad Wafid AN dalam laporan aktivitas Gunung Ruang periode tanggal 16-30 November 2024 mengutip Antara.

    Dalam laporan yang dibagikan dalam grup percakapan Info Gunung Api Sitaro disebutkan, pada umumnya, kegempaan vulkanik Gunung Ruang cenderung rendah, lebih didominasi oleh gempa tektonik, diperkirakan pengaruh dari subduksi Sulawesi Utara dan subduksi ganda di Laut Maluku.

    Aktivitas Gunung Ruang masih belum kembali ke normal, meski jumlah kegempaan sudah jauh menurun dibandingkan dengan bulan April-Mei 2024, dengan jumlah gempa vulkanik pada kisaran 1-3 per hari.

    Namun secara visual masih teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis-tebal dan tinggi sekitar 50 – 200 meter dari puncak.

    Pada periode 16-30 November 2024, jumlah kegempaan tidak ada perubahan yang signifikan bila dibandingkan dengan periode 1-15 November 2024.

    Pada tanggal 29 November 2024, terekam gempa embusan 25 kali dan satu kali getaran banjir dengan amplitudo 13 milimeter dan durasi 1068 detik.

    Asap kawah teramati bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas tipis sedang dan tinggi asap pada kisaran 50-100 meter dari puncak.

    “Potensi bahaya saat ini berupa erupsi yang menghasilkan lontaran material pijar, dan paparan abu vulkanik yang bergantung pada arah dan kecepatan angin serta lahar bila hujan deras turun di sekitar Gunung Ruang,” katanya menambahkan.

    Gunung Ruang Erupsi eksplosif pada tanggal 17 April 2024 pukul 01.08 WITA dengan ketinggian kolom erupsi diperkirakan mencapai 2.500 meter dan disertai suara gemuruh serta dentuman.

    Erupsi berikutnya yang lebih dahsyat terjadi tanggal 30 April 2024 pukul 01.15 wita diawali dengan peningkatan gempa vulkanik dangkal signifikan sejak tanggal 28-29 April 2024.

    Warga kampung Pumpente dan Kampung Laingpatehi yang tinggal di Pulau Ruang harus direlokasi ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow.