Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Jatim Menerima Lima Penghargaan Anugerah DEN 2024

    Jatim Menerima Lima Penghargaan Anugerah DEN 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jatim melalui Dinas ESDM berhasil meraih lima penghargaan dari Dewan Energi Nasional (DEN) Republik Indonesia dalam acara Anugerah DEN Tahun 2024.

    Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono, yang mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, menerima penghargaan tersebut secara langsung. Aris menyatakan bahwa penghargaan ini mencerminkan komitmen ESDM Jatim di bidang energi, termasuk energi baru terbarukan.

    “Alhamdulillah, Jawa Timur mendapatkan 5 penghargaan. Penghargaan ini menunjukkan komitmen Jatim dalam sektor energi,” ungkap Aris didampingi oleh Kabid EBT Dinas ESDM Jatim, Rendy Herdijanto, pada Jumat (13/12/2024).

    Dalam acara ini, penghargaan yang diraih Jatim meliputi Juara I untuk kategori ‘Daerah yang Melakukan Implementasi Kebijakan dan Regulasi Turunan PERDA RUED Provinsi’.

    Selanjutnya, Juara I kategori ‘Pemerintah Daerah yang Paling Aktif dalam Melakukan Inisiatif Manajemen/Konservasi Energi’. Kemudian, Juara II untuk kategori ‘Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi dan Mengoptimalkan serta Memanfaatkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan’.

    Juga, Juara II dalam kategori ‘Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan dan Aktif dalam Mengkampanyekan Energi Bersih’. Terakhir, Juara III untuk kategori ‘Daerah yang Paling Baik dalam Pengelolaan Data Energi’.

    Aris menegaskan bahwa ESDM akan terus berkomitmen untuk mengimplementasikan Perda RUED agar sejalan dengan RUEN. Sementara itu, Kabid EBT Rendy menambahkan bahwa pihaknya telah menerapkan Perda RUED Jatim dengan menerbitkan 7 Peraturan Daerah terkait kebijakan energi. Hal ini menjadi salah satu alasan DEN memberikan lima penghargaan kepada Jatim.

    “Saat ini, Pemprov Jatim adalah satu-satunya Pemerintah Provinsi yang melakukan revisi terhadap RUED P-Provinsi Jatim sesuai dengan yang tertuang dalam Perda RUED Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2019 mengenai Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2050,” jelas Rendy.

    “Kami juga berkomitmen untuk melakukan kegiatan konservasi energi. Salah satu pencapaian dalam kegiatan konservasi adalah Provinsi Jawa Timur sebagai Pemenang dalam Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) Kementerian ESDM Tahun 2024 untuk kategori Gedung Baru. Selain itu, kegiatan konservasi energi lainnya termasuk pemasangan PLTS Atap di beberapa Gedung Instansi Pemerintah, Swasta, Pondok Pesantren, Sekolah, UMKM, Rumah Sakit, Lembaga, dan Pertanian untuk menghasilkan efisiensi energi,” tambahnya.

    Jatim, menurut Rendy, juga berkomitmen untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan potensi EBT sebesar 188.410 MW, dengan total pemanfaatan EBT (pembangkit dan non-pembangkit) di Jawa Timur dari Tahun 2023 hingga Semester I tahun 2024 sebesar 2.209,55 MW.

    Selain itu, penggunaan kendaraan listrik terus meningkat dengan jumlah 16.981 unit, serta Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) sebanyak 119 unit yang dibangun oleh PT. PLN dan pihak swasta.

    “Jatim juga terus mendorong akselerasi pengembangan dan pemanfaatan EBT dengan melakukan inovasi, antara lain Pembangunan Instalasi Gas Rawa sebagai pengganti LPG, Pemasangan PLTS Atap di 87 Pondok Pesantren, Pelabuhan, Pertanian, Pemanfaatan Refused Derived Fuel (RDF) untuk bahan bakar cofiring di PLTU, Pemanfaatan Bioetanol 5 persen (E5), Pembangunan PLTS Atap di UMKM, dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Benowo Kota Surabaya, serta Kendaraan Hidrogen yang diciptakan oleh Mahasiswa ITS bekerja sama dengan PT PLN Jawa Timur,” paparnya.

    “ESDM Jatim saat ini telah memiliki database energi untuk memudahkan penyediaan data dan informasi energi terkini yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan road map pengelolaan energi daerah di Jawa Timur. Database tersebut perlu terus diperbarui seiring perkembangan data,” lanjutnya.

    “Harapan Pemerintah Provinsi adalah adanya sinergi kolaborasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, dan Masyarakat dalam pengembangan EBT di Jawa Timur untuk mencapai target bauran energi terbarukan Jawa Timur dan kontribusi terhadap target nasional Net Zero Emission pada tahun 2060, serta mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Provinsi Jawa Timur,” tutupnya. [tok/beq]

  • Cahaya Harapan Program BPBL Terangi Desa Buluh Tumbang

    Cahaya Harapan Program BPBL Terangi Desa Buluh Tumbang

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung, Samsina (57) akhirnya dapat menikmati terang lampu berkat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah.

    Tinggal seorang diri setelah berpisah dengan suaminya, ia pun mengenang getir masa lalu.

    “Dulu, kalau malam hanya ada cahaya kecil dari botol bekas minuman energi, diisi minyak dan sumbu. Itu pun redup, kadang asapnya membuat sesak,” tuturnya sambil tersenyum tipis.

    Samsina bekerja sebagai buruh di kebun sawit. Upah yang ia terima setiap minggu tak cukup untuk memasang listrik sendiri.

    Dalam keterbatasan, ia tetap bertahan, menjalani hari-hari dengan tekad yang kuat.

    Kini, dengan bantuan BPBL, kehidupannya berubah. Senyum lega menghiasi wajahnya saat menyampaikan rasa syukur.

    “Alhamdulillah, syukur luar biasa, banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah,” katanya penuh haru.

    Program BPBL menjadi secercah harapan bagi masyarakat seperti Samsina. Tidak hanya memberikan akses listrik, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk hidup lebih layak.

    Cahaya di rumah kecilnya tersebut tak hanya menerangi malamnya, tetapi juga memberikan semangat baru untuk menapaki masa depan.

    Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

    Program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P. Hutajulu, mengatakan pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Hal ini dimaksudkan agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalur agar masuk ke dalam program BPBL pada 2025.

    Di samping itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi melalui swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Kamis (12/12).

    Di sisi lain, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa program BPBL merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero).

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.

    Menanggapi hal tersebut, Jisman menyampaikan target Program BPBL pada 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi di 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan pada 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apa pun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” tegasnya.

    Sebagai informasi, calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

    (INFO ENERGI/INFO ENERGI)

  • ESDM Pastikan Tak Ada Pembatasan Beli LPG 3 Kg Meski Kuota Jebol

    ESDM Pastikan Tak Ada Pembatasan Beli LPG 3 Kg Meski Kuota Jebol

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian ESDM memastikan tidak ada pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi atau 3 Kg, meski kuota tahun ini jebol melebihi batas yang ditetapkan dalam APBN 2024.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatasi pembelian LPG 3 Kg.

    “Enggak, tidak. Terhadap LPG, kita memastikan bahwa itu tepat sasaran, tidak ada pembatasan,” kata Dadan dalam acara Hilir Migas Conference & Expo BPH Migas di Hotel Intercontinental Jakarta, Kamis (12/12).

    Tahun ini, pemerintah menetapkan kuota LPG 3 Kg sebesar 8,03 juta ton. Namun, ternyata pemakaiannya sudah mencapai 103 persen atau lebih 3 persen dari target.

    Dadan menyebutkan kuota LPG 3 Kg yang jebol ini masih lebih rendah dari pada pertumbuhan konsumsinya yang mencapai 4,5 persen di tahun ini. Dengan kondisi tersebut, ia mengklaim penyaluran LPG subsidi sudah makin tepat sasaran.

    “Angka 3 persen ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Pertumbuhan LPG itu di angka 4,5 persen. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi semakin tepat sasaran,” jelasnya.

    Sementara, untuk tahun depan pemerintah memperkirakan kebutuhan LPG 3 Kg mencapai 8,17 juta metrik ton yang dituangkan dalam RAPBN 2025. Naik dibandingkan tahun ini yang sebesar 8,03 juta metrik ton.

    (ldy/sfr)

  • Dirut PLN Darmawan Prasodjo Kembali Raih Gelar CEO Of The Year 2024 – Page 3

    Dirut PLN Darmawan Prasodjo Kembali Raih Gelar CEO Of The Year 2024 – Page 3

    Lewat penghargaan ini, Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk terus mendukung agenda Pemerintah dengan menjadi lokomotif transisi energi di Indonesia. Lebih lanjut, Perseroan juga akan terus berinovasi sekaligus menciptakan peluang baru bagi perekonomian.

    “Dulu PLN hanya bertugas menyediakan listrik, tetapi kini tugas PLN adalah menyediakan energi yang bersih dan affordable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, sekaligus pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Darmawan.

    Ajang penghargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.

  • Kuota LPG 3 Kg Tahun Ini Jebol, ESDM: Masih Terkendali

    Kuota LPG 3 Kg Tahun Ini Jebol, ESDM: Masih Terkendali

    Bisnis.com, JAKARTA – Plt Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyebut, penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang melebihi alokasi APBN 2024 relatif terkendali.

    Dadan menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada APBN 2024 adalah sebesar 8,03 juta ton. Sementara saat ini, penyaluran LPG bersubsidi itu telah mencapai 103% dari kuota tersebut.

    Dengan kata lain, terdapat kelebihan penyaluran sebesar 3% dari kuota yang telah ditentukan. Namun, Dadan menilai kelebihan kuota tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Angka 3% ini masih lebih rendah dari pertumbuhan yang terjadi selama ini. Pertumbuhan LPG itu di angka 4,5%. Sekarang kita berhasil menurunkan, artinya itu menjadi semakin tepat sasaran,” kata Dadan usai acara Hilir Migas Conference, Expo & Award di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Adapun, Kementerian ESDM mencatat kenaikan penyaluran LPG 3 kg selama 2019 sampai dengan 2022 berada di kisaran 4,5% setiap tahunnya. Kendati demikian, terjadi tren penurunan pada penyaluran 2022 ke 2023 ke level 3,2%.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan kuota LPG 3 kg untuk tahun 2025 berada di level 8,17 juta ton.  

    Proyeksi itu menggunakan realisasi harian periode Januari dan Februari 2024 setiap kabupaten atau kota, sesuai dengan surat Dirjen Migas kepada Dirjen Anggaran Nomor B-1802/MG.05/DJM/2024 tanggal 16 Februari 2024.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menuturkan bahwa penyaluran LPG bersubsidi tahun ini telah overkuota.

    Simon mengatakan, kondisi overkuota itu terjadi sebelum periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Dengan kata lain, overkuota tersebut berpotensi naik lagi.

    “Untuk realisasi PSO [public service obligation] yang sudah dijalankan hingga Desember ini, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk LPG memang ada kelebihan kurang lebih 3% overkuota,” kata Simon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (9/12/2024).

  • Dirut PLN Raih Penghargaan CEO Of The Year 2024 di CNBC Indonesia Awards

    Dirut PLN Raih Penghargaan CEO Of The Year 2024 di CNBC Indonesia Awards

    Jakarta –

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo kembali dinobatkan sebagai CEO of The Year untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2022. Darmawan terpilih di antara CEO terbaik dari berbagai perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ajang CNBC Indonesia Awards 2024 pada Rabu (11/12).

    Penghargaan ini diraih atas kepiawaiannya memimpin transformasi PLN dan menjadi motor penggerak dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Darmawan juga dinilai menjadi sosok inspiratif bagi masa depan energi Indonesia.

    Atas kepemimpinan dan navigasi Darmawan, PLN juga dianugerahi Best Company in National Energy Security. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan korporasi mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan transformasi yang didorong BUMN akan terus berlanjut dan tetap dikelola secara profesional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pihaknya memastikan BUMN akan menjadi pusat ekonomi kerakyatan.

    “Kami di BUMN memastikan pemerataan ekonomi harus disukseskan sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Hal ini tentunya sejalan dengan visi Bapak Presiden, Pak Prabowo, yang terus menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Erick dalam keterangan tertulis, Kamis (12/12/2024).

    Sementara itu Darmawan berterima kasih atas dua penghargaan yang diberikan. Ia mengatakan penghargaan ini menambah energi baru bagi perusahaan untuk terus berinovasi dan menjalankan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

    Darmawan juga bertekad mendukung target pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sekaligus memprioritaskan pengembangan EBT sebagai masa depan energi dunia.

    “Transisi energi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi, tetapi juga menyeimbangkan antara pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Kita akan mencapai energi bersih yang terjangkau sekaligus menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8% melalui swasembada energi,” ucap Darmawan.

    “Kami telah menyiapkan peta jalan yang konkret dan terus memperluas kolaborasi. Hingga tahun 2040, dari 100 GW kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun, sekitar 75 GW berasal dari energi terbarukan, 5 GW nuklir, dan sisanya gas,” papar Darmawan.

    Darmawan menambahkan, dalam empat tahun terakhir, PLN telah melakukan transformasi, mulai dari membangun fondasi inovasi dan efisiensi, digitalisasi proses bisnis secara end to end serta berhasil membangun sistem operasi kelistrikan paling aman dan andal.

    “PLN berhasil mengubah cara pandang dari backward looking menjadi forward looking. Memastikan financial sustainability yang jauh lebih sehat. Mengubah layanan PLN menjadi sangat responsif, memuaskan, dan berkeadilan. Kami mengubah yang tadinya bureaucratic like process menjadi business like process,” tambahnya.

    Tak hanya itu, hasil transformasi membuat PLN dapat bertahan selama pandemi Covid-19. Di tengah penjualan yang menurun, PLN justru meningkatkan pendapatan listrik.

    “Di tengah masa sulit Covid, kami pun berhasil membukukan kinerja keuangan terbaik selama tiga tahun berturut-turut sepanjang sejarah PLN,” urai Darmawan.

    Lewat penghargaan ini, Darmawan juga menegaskan komitmen PLN untuk mendukung agenda Pemerintah dengan menjadi lokomotif transisi energi di Indonesia. Lebih lanjut, Perseroan juga akan terus berinovasi sekaligus menciptakan peluang baru bagi perekonomian.

    “Dulu PLN hanya bertugas menyediakan listrik, tetapi kini tugas PLN adalah menyediakan energi yang bersih dan affordable untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, sekaligus pada saat yang sama juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Darmawan.

    Sebagai informasi, ajang penghargaan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung, S.T. Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dadan Kusdiana, dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.

    (akn/ega)

  • RI Impor Minyak 1 Juta Barel/Hari, Bahlil: Ganggu Neraca Perdagangan-Devisa

    RI Impor Minyak 1 Juta Barel/Hari, Bahlil: Ganggu Neraca Perdagangan-Devisa

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa Indonesia mengimpor minyak sebanyak 1 juta barel per hari. Sementara, kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari.

    Bahlil bilang, tantangan sektor energi di Indonesia terutama yakni terkait dengan lifting minyak nasional yang saat ini berada pada angka 600 ribu barel per hari.

    “Kita mengimpor 1 juta barel per hari. Situasi ini mengganggu neraca perdagangan, devisa, dan neraca pembayaran kita,” jelasnya dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (12/12/2024).

    Bahlil juga mengatakan bahwa percepatan hilirisasi punya peran penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto. “Tidak akan mungkin pertumbuhan ekonomi kita meningkat kalau tanpa ada trigger-nya, dan trigger-nya itu adalah investasi. Investasinya di apa? Di hilirisasi,” kata Bahlil.

    Bahlil menyebutkan bahwa hilirisasi dapat menjadi solusi strategis guna mencapai kedaulatan energi nasional. Di sektor mineral dan batubara, Bahlil menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

    Ia juga memberikan apresiasi terhadap peta jalan hilirisasi 28 komoditas yang telah disusun oleh Kementerian Investasi sebagai upaya strategis untuk mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

    Dalam konteks transisi energi, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan penggunaan energi baru terbarukan sebagai pengganti energi fosil.

    Salah satunya, Bahlil bilang, melalui program konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik, yang diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak. Ia mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor roda dua di Indonesia mencapai 120 juta unit.

    “Bayangkan berapa minyak yang kita pakai hanya untuk motor. Ini yang mau kita konversi,” tandas Bahlil.

    Tonton Video: BBM RI 60% Impor dari Singapura, Bahlil Geleng-geleng Kepala

    (acd/acd)

  • Bahlil sebut RI akan buat fasilitas penyimpanan minyak dekat Singapura

    Bahlil sebut RI akan buat fasilitas penyimpanan minyak dekat Singapura

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bahlil sebut RI akan buat fasilitas penyimpanan minyak dekat Singapura
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia akan membuat fasilitas penyimpanan cadangan ​​​​minyak (storage) di sebuah pulau yang berdekatan dengan Singapura.

    Dikatakan Bahlil hal tersebut bertujuan agar Indonesia bisa segera mencapai kedaulatan energi, seperti yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo.

    “Kita akan bangun storage di satu pulau yang berdekatan dengan Singapura, kemampuan penyimpanan (storage) kurang lebih sekitar 30-40 hari,” kata dia di Jakarta, Rabu (11/12).

    Bahlil menyatakan fasilitas penyimpanan itu bisa menampung berbagai jenis minyak, dan nantinya Pertamina bisa membeli dengan harga yang murah.

    Menurut dia, alasan pemerintah bakal membangun fasilitas tersebut karena 60 persen impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia berasal dari negara tersebut.

    Padahal dikatakan Bahlil, Singapura tidak memiliki sumber daya minyak.

    “Singapura tidak punya minyak, tapi dia bisa impor ke Republik Indonesia 60 persen. Ini saya gak ngerti teorinya dari mana,” katanya.

    Adapun dirinya menyatakan apabila terjadi kondisi perang, kapasitas penyimpanan dan cadangan minyak Indonesia hanya untuk 21 hari.

    “Ini bicara geopolitik jadi negara kita ini kalau mau perang ya, saya mau sampaikan, kita punya kapasitas cadangan minyak kita storage kita hanya kemampuannya 21 hari,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan upaya yang dilakukan untuk menekan biaya impor energi sebesar Rp500 triliun per tahun, di antaranya dengan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada.

    Ia menerangkan, pola yang dapat dilakukan untuk meningkatkan lifting minyak, pertama sumur-sumur minyak yang menganggur (idle) harus diaktifkan kembali.

    Kementerian ESDM mencatat, terdapat sekitar 44.900 sumur minyak di Indonesia, dengan 16.600 di antaranya dalam kondisi idle. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 sumur dapat dioptimalkan untuk meningkatkan produksi minyak nasional.

    Sumber : Antara

  • Program Listrik Gratis Ubah Hidup Nelayan dan Buruh Sawit di Kalteng

    Program Listrik Gratis Ubah Hidup Nelayan dan Buruh Sawit di Kalteng

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Di sebuah sudut Kalimantan Tengah, hidup Roliadi (62) dan Veronica (58) akhirnya mendapat secercah harapan. Selama bertahun-tahun, pasangan ini bergantung pada listrik dari rumah orang tua mereka.

    Dengan daya yang terbatas, mereka harus berbagi hingga kegiatan sederhana seperti memasak nasi harus dilakukan bergantian. Sebagai nelayan ikan banta, penghasilan mereka tak mencukupi untuk memasang listrik secara mandiri.

    Selain menghidupi kedua anaknya, pasangan ini juga merawat dua keponakan, salah satunya berkebutuhan khusus. Dengan kondisi ekonomi yang serba sulit, maka memasang listrik mandiri hanyalah sebuah impian.

    Namun, semua berubah ketika Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hadir di Kelurahan Muara Laung 1, Kabupaten Murung Raya. Melalui program ini, rumah Roliadi kini diterangi listrik mandiri tanpa biaya pemasangan.

    Sambil bercerita, tidak putus-putus mereka berucap syukur, berterima kasih atas bantuan Pemerintah.

    “Saya berharap hadirnya listrik dapat menopang kami mencukupi kebutuhan sehari-hari,” ujar Roliadi.

    Ajian Efendi (47) dan Istri, Buruh Sawit, Kel. Muara Laung 1 , Kec. Laung Tuhup. (Foto: Arsip Kementerian ESDM).

    Tak berapa jauh dari rumah Roliadi, Ajian Efendi (47) juga merasakan manfaat Program BPBL dari Kementerian ESDM. Buruh sawit ini menuturkan, penghasilannya tak tentu sehingga tak mampu bayar pasang listrik sendiri, sehingga selama belasan tahun ia menyalurkan listrik dari rumah keluarganya.

    “Terima kasih untuk bantuan pemerintah. Gratis, tidak diminta bayar,” ujar ayah dua orang anak ini.

    Kisah Roliadi dan Ajian adalah cerminan nyata dari upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui akses listrik. Melalui program BPBL Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2024, sebanyak 6.205 rumah tangga di Provinsi Kalimantan Tengah dialiri listrik gratis oleh Pemerintah.

    Program BPBL tak hanya menerangi rumah mereka, namun menyalakan api semangat untuk menyongsong hidup yang lebih baik.

    Tingkatkan Ekonomi Masyarakat

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan, program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalurkan agar masuk ke dalam program BPBL 2025. Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi dari pihak swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Senin (9/12)

    Jisman menambahkan, target Program BPBL pada 2024, yakni sebanyak 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi 2022 sebanyak 80.183 rumah tangga dan 2023 sebanyak 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” Jisman menegaskan.

    Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

    Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Pati Jaya menambahkan, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” ujar Bambang.

    (info energi/info energi)

  • PLN Klaim Ngecas Mobil Listrik di SPKLU Rest Area Kini Tak Antre

    PLN Klaim Ngecas Mobil Listrik di SPKLU Rest Area Kini Tak Antre

    Jakarta –

    PT PLN (Persero) mengklaim, pengecasan mobil listrik di stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di rest area tol saat ini bebas antre. Sebab, jumlahnya sudah banyak dan mulai tersebar ke banyak titik!

    Executive Vice President (VP) Retail Product Development PLN Ririn Rahmawardani mengatakan pihaknya sudah tak pernah menerima komplain mengenai antrean SPKLU di rest area. Meski demikian, timnya akan terus melakukan penambahan titik untuk memudahkan pemilik mobil listrik di Indonesia.

    “Untuk (SPKLU) di (rest area) jalan tol kami pastikan sudah tidak ada komplain antrean, karena kemarin waktu Lebaran kami membangun setiap rest area minimal 1 SPKLU,” ujar Ririn Rahmawardani saat berbincang bersama wartawan di Cikini, Jakarta Pusat.

    Ngecas Mobil Listrik Toyota bZ4X di SPKLU Ultrafast Charging 200 kW Foto: Rangga Rahadiansyah/detikOto

    Ririn menjelaskan, penambahan jumlah SPKLU yang masif di rest area merupakan hasil kolaborasi antara pihak internal dengan mitra. Sebagai catatan, PLN memang membolehkan badan usaha mendirikan fasilitas terkait dengan konsep kerja sama.

    “Kecepatan PLN membangun (SPKLU) tidak bisa dilakukan sendiri, makanya kami bekerja sama dengan beberapa mitra. Saat ini sudah ada lima mitra besar yang bekerja sama bikin SPKLU,” ungkapnya.

    PLN terus menjalin kolaborasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk menentukan angka SPKLU yang hendak dibangun di Indonesia. Sebab, jika penambahannya melampaui jumlah kebutuhan, maka akan terjadi over supply.

    “Kami berkolaborasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Infrastruktur, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. Kami mengukur kemampuan industri penyedia EV dalam menyediakan unit per tahun,” tuturnya.

    “Kami juga koordinasi dengan Gaikindo soal berapa proyeksi penjualan (mobil listrik) per tahun. Kami juga koordinasi dengan Korlantas soal berapa mobil yang beredar. Kemudian kami meramu bersama. Jadi kami punya formulasi tepat berapa SPKLU yang harus dibangun,” kata Ririn menambahkan.

    (sfn/rgr)