Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Dukung Swasembada Energi, Seluruh Pihak Diminta Bijak Manfaatkan Gas Bumi

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan melakukan swasembada energi. Seluruh pihak pun diminta untuk bijak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, termasuk gas bumi sebagai energi transisi.

    Hal tersebut dikemukakan dalam Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12).

    Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyebut Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar. Namun untuk mengembangkannya, perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur.

    “Gas bumi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, juga sebagai bagian penting dari transisi energi dalam mendukung Indonesia maju 2045,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Saleh menambahkan RI perlu lebih banyak membangun infrastruktur agar gas bumi bisa tersalurkan ke lebih banyak konsumen, baik industri, rumah tangga, listrik maupun transportasi.

    Di sisi lain, pengembangan infrastruktur gas bumi maupun usaha niaga gas bumi memerlukan ‘security of supply’, sehingga dapat lebih banyak menarik dan meyakinkan bagi investor untuk pengembangannya, termasuk juga bagi konsumen gas bumi.

    Selain itu, Saleh juga menyinggung pentingnya perluasan pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) dilakukan secara lebih masif. Langkah ini dinilainya menjadi salah satu opsi terbaik kalau kita ingin mengurangi penggunaan LPG bersubsidi baik melalui pendanaan APBN, Jargas mandiri maupun dengan skema KPBU atau skema lain yang memungkinkan.

    Saleh juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan membangun transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat.

    Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno.

    “Indonesia diberkahi sumber energi yang melimpah seperti energi terbarukan. Di sisi lain, Indonesia memiliki energi fosil yang besar, terutama batu bara dan migas,” paparnya.

    Saat ini, mayoritas pembangkit listrik menggunakan batu bara. Selanjutnya adalah migas dan energi terbarukan. Saat belum dapat menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan adalah gas bumi sebagai energi transisi.

    Eddy juga menyoroti pentingnya elektrifikasi transportasi publik yang akan mengurangi emisi. Dirinya juga mendukung Program B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40.

    “Ini merupakan kebijakan yang baik di mana biofuel dicampurkan ke BBM karena menggunakan energi terbarukan,” katanya.

    Sementara Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan swasembada energi dapat diartikan mampu memproduksi energi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan tata kelola yang baik guna meningkatkan ketahanan energi, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang diharapkan dapat mendukung target Pemerintah dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.

    Upaya lainnya adalah melakukan terobosan di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas, serta meningkatkan produksi sumur-sumur aktif melalui penggunaan teknologi.

    Mengenai gas bumi, Dadan menilai produksi gas bumi semakin baik. Namun hal ini tetap memerlukan dukungan infrastruktur, serta aksesibilitas. Selain itu, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil jangan dipertentangkan, melainkan harus jalan bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

    “Dengan jalan bersama, saya kira kita bisa mengembangkan seluruh sumber energi terbarukan yang ada, serta melaksanakan transisi energi dengan baik guna mencapai ketahanan dan selanjutnya kemandirian energi di masa mendatang,” terangnya.

    Sedangkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi mengatakan gas bumi menjadi energi perantara dalam transisi energi, dari sebelumnya menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar menjadi energi terbarukan.

    Dengan peran gas sebagai energi transisi, menurut Eri dapat menjadi peluang bagi BPH Migas, Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi membangun pipanisasi jargas, baik untuk rumah tangga, industri maupun kelistrikan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    (anl/ega)

  • BPH Migas Sebut Pentingnya Infrastruktur untuk Optimalkan Gas Bumi

    BPH Migas Sebut Pentingnya Infrastruktur untuk Optimalkan Gas Bumi

    Jakarta –

    BPH Migas mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi. Langkah ini dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi, mengingat negara Indonesia memiliki cadangan gas bumi yang cukup besar.

    Diketahui, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan melakukan swasembada energi. Seluruh pihak pun diminta untuk bijak memanfaatkan kekayaan alam Indonesia, termasuk gas bumi sebagai energi transisi.

    Hal tersebut dikemukakan dalam Plenary Session Hilir Migas Conference & Expo 2024, di Jakarta, Kamis (12/12).

    “Gas bumi memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, juga sebagai bagian penting dari transisi energi dalam mendukung Indonesia maju 2045,” ungkap anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Saleh menambahkan RI perlu lebih banyak membangun infrastruktur agar gas bumi bisa tersalurkan ke lebih banyak konsumen, baik industri, rumah tangga, listrik maupun transportasi.

    Di sisi lain, pengembangan infrastruktur gas bumi maupun usaha niaga gas bumi memerlukan ‘security of supply’, sehingga dapat lebih banyak menarik dan meyakinkan bagi investor untuk pengembangannya, termasuk juga bagi konsumen gas bumi.

    Selain itu, Saleh juga menyinggung pentingnya perluasan pengembangan jaringan gas bumi rumah tangga (jargas) dilakukan secara lebih masif. Langkah ini dinilainya menjadi salah satu opsi terbaik kalau kita ingin mengurangi penggunaan LPG bersubsidi baik melalui pendanaan APBN, Jargas mandiri maupun dengan skema KPBU atau skema lain yang memungkinkan.

    Saleh juga menekankan pentingnya penghematan penggunaan BBM bersubsidi, antara lain dengan membangun transportasi umum yang nyaman bagi masyarakat.

    Potensi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, juga disampaikan Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno.

    “Indonesia diberkahi sumber energi yang melimpah seperti energi terbarukan. Di sisi lain, Indonesia memiliki energi fosil yang besar, terutama batu bara dan migas,” paparnya.

    Saat ini, mayoritas pembangkit listrik menggunakan batu bara. Selanjutnya adalah migas dan energi terbarukan. Saat belum dapat menyediakan sumber energi terbarukan, maka salah satu energi yang patut dikembangkan adalah gas bumi sebagai energi transisi.

    Eddy juga menyoroti pentingnya elektrifikasi transportasi publik yang akan mengurangi emisi. Dirinya juga mendukung Program B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40.

    “Ini merupakan kebijakan yang baik di mana biofuel dicampurkan ke BBM karena menggunakan energi terbarukan,” katanya.

    Sementara Plt. Dirjen Migas Dadan Kusdiana mengatakan swasembada energi dapat diartikan mampu memproduksi energi dari dalam negeri. Untuk itu, perlu dilakukan tata kelola yang baik guna meningkatkan ketahanan energi, seperti meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang diharapkan dapat mendukung target Pemerintah dalam penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.

    Upaya lainnya adalah melakukan terobosan di sisi hulu migas agar berdampak ke sisi hilir. Misalnya, mendorong peningkatan lifting dengan mempercepat eksplorasi migas, serta meningkatkan produksi sumur-sumur aktif melalui penggunaan teknologi.

    Mengenai gas bumi, Dadan menilai produksi gas bumi semakin baik. Namun hal ini tetap memerlukan dukungan infrastruktur, serta aksesibilitas. Selain itu, pengembangan energi terbarukan dan energi fosil jangan dipertentangkan, melainkan harus jalan bersama untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

    “Dengan jalan bersama, saya kira kita bisa mengembangkan seluruh sumber energi terbarukan yang ada, serta melaksanakan transisi energi dengan baik guna mencapai ketahanan dan selanjutnya kemandirian energi di masa mendatang,” terangnya.

    Sedangkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Eri Purnomohadi mengatakan gas bumi menjadi energi perantara dalam transisi energi, dari sebelumnya menggunakan energi fosil sebagai bahan bakar menjadi energi terbarukan.

    Dengan peran gas sebagai energi transisi, menurut Eri dapat menjadi peluang bagi BPH Migas, Kementerian ESDM dan pihak terkait lainnya untuk berkolaborasi membangun pipanisasi jargas, baik untuk rumah tangga, industri maupun kelistrikan guna mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

    (anl/ega)

  • Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Fakta-fakta Rencana Skema Penyaluran BBM Subsidi, Termasuk Buat Ojol

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah bakal menetapkan skema baru penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, termasuk untuk ojek online (ojol). Tujuannya agar lebih tepat sasaran dari saat ini.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan skemanya masih dalam pembahasan. Namun, dipastikan keputusan finalnya untuk kebaikan semua pihak.

    “2025 insya Allah. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semuanya. Akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas. Setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan,” ujarnya di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (11/12).

    Sebelumnya, Bahlil menyebutkan ojol tidak berhak ‘minum’ BBM subsidi seperti Pertalite. Namun, hal tersebut tidak berlaku lagi sebab ojol bakal dimasukkan dalam kategori UMKM dan berhak mengkonsumsi Pertalite cs.

    Ojol tetap bisa konsumsi Pertalite

    Hal tersebut dipastikan oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang menegaskan bahwa ojol tetap bisa ‘minum’ BBM subsidi jenis pertalite dan solar.

    “Mengingat saudara-saudara kita ojol masuk dalam kategori usaha mikro, oleh karena itu saya tegaskan mereka tetap berhak dapat alokasi BBM subsidi dalam aktivitas keseharian mereka,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kantornya usia bertemu asosiasi ojol, Jumat (6/12).

    Oleh sebab itu, ia meminta kepada pengemudi untuk tidak khawatir. Apalagi nanti sampai terganggu aktivitasnya karena isu pencabutan subsidi BBM untuk ojol yang salah.

    “Jangan sampai terganggu, nanti akan terganggu pula rantai pasok yang digunakan oleh para pengusaha-pengusaha mikro,” imbuhnya.

    Pemerintah kumpulkan data ojol

    Menurut Maman, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data para pengemudi ojol. Tujuannya, agar nantinya bisa dimasukkan dalam kategori UMKM yang tetap bisa menggunakan BBM subsidi.

    Sebab, dari 120 juta pengguna motor di Indonesia, hanya ojol yang akan masuk kategori UMKM. Selebihnya adalah pengguna biasa yang bisa menggunakan BBM bersubsidi sesuai dengan aturan Kementerian ESDM.

    “Sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah mekanisme untuk memverifikasi, harus clear juga, supaya jangan bias. Bagi motor di luar ojol, tentunya kita tidak akan masukkan itu dalam kategori, tapi yang masuk dalam kategori adalah saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai ojol. Ini yang sedang kita verifikasi,” terang Maman.

    Operator siap beri data ke pemerintah

    Maman menyebutkan operator yang sudah pasti bersedia memberikan data adalah Grab Indonesia, Gojek hingga Maxim.

    “Alhamdulillah, sebagian besar perusahaan operator Ojek Online mereka bersedia (memberikan data),” ujar Maman di kantornya, Selasa (10/12).

    Menurut Maman, nanti data pengemudi yang diperoleh akan langsung disinkronkan dengan milik Pertamina (Persero). Sehingga, saat pengemudi mengisi BBM di SPBU langsung terdata.

    “Mereka bersedia untuk nanti disinkronisasi datanya dengan Pertamina. Ini juga untuk kebaikan semuanya kan. Karena pihak operator menyadari mereka juga membutuhkan aktivitas ojek online di dalam mendukung usaha mereka,” jelasnya.

    (ldy/dmi)

  • Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bahlil Janji Upayakan Driver Ojol Dapat Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pemerintah akan memperhatikan mitra pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) untuk mendapatkan subsidi BBM.

    Dia menekankan bahwa driver ojol masuk ke kategori usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga berhak mendapat subsidi BBM. 

    “Dia masuk ke UMKM dan tinggal kita akan ngecek mereka. Karena kan mereka kan pelat hitam ya,” ujar Bahlil kepada wartawan usai menghadiri rapat terbatas (ratas) terkait dengan subsidi energi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    Bahlil mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk bisa memperhatikan mitra pengemudi ojol. Seperti diketahui, moda transportasi itu tidak diakui sebagai transportasi umum sehingga sebelumnya tidak dipertimbangkan masuk kriteria penerima subsidi. 

    “Kita akan buat sedemikian rupa lah agar mereka bisa kita perhatikan,” ujar Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Untuk diketahui, pemerintah tengah memfinalisasi skema baru penyaluran subsidi energi ke masyarakat. Presiden Prabowo sudah mewanti-wanti agar penyaluran subsidi ke depannya bisa tepat sasaran. Dia pun pernah mewacanakan agar penyaluran subsidi diubah langsung ke penerima.

    Di sisi lain, validasi data penerima subsidi energi yang dihimpun secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) segera rampung jelang pergantian tahun ke 2025. Bahlil mengatakan bahwa data itu bakal selesai disiapkan setidaknya dalam waktu 1 pekan ini. 

    “Satu minggu ini paling terakhir, karena kan data selama ini enggak satu ya. Antara kementerian A, B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah,” ucapnya. 

    Mantan Menteri Investasi itu mengatakan bahwa kini pemerintah akan menggunakan satu sumber data saja untuk menjadi rujukan penerima bantuan subsidi atau dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

    Sementara itu, Bahlil memastikan bahwa penyaluran subsidi direncanakan bakal menggunakan skema blending antara BLT dan subsidi langsung pada barang. Berdasarkan catatan Bisnis, subsidi langsung pada barang ditujukan untuk transportasi atau angkutan umum (pelat kuning) serta UMKM.

    “Kita mesti butuh satu dua exercise lagi yang masih kita butuhkan untuk memastikan bahwa penerima pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi validasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu yang berhak,” ujarnya.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM) menekankan ojek online alias ojol berhak memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. 

    Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza pun mengakui pihaknya telah bertemu dengan ojol terkait penyaluran BBM bersubsidi yang dicanangkan bakal berlaku 2025. 

    Di samping itu, Helvi juga mengeklaim Kementerian UMKM telah meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memecahkan permasalahan penyaluran BBM bersubsidi untuk ojol. 

    “Yang jelas, kami mengupayakan bahwa sebagai bagian dari UMKM, mereka [ojol] berhak untuk mendapatkan subsidi [BBM],” kata Helvi saat ditemui di sela-sela acara bertajuk Menatap Masa Depan: Transformasi dan Peluang UMKM Indonesia, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

  • Perbaiki Taraf Hidup Masyarakat, Program BPBL 2024 Alokasikan 150.000 Rumah Tangga di 36 Provinsi – Halaman all

    Perbaiki Taraf Hidup Masyarakat, Program BPBL 2024 Alokasikan 150.000 Rumah Tangga di 36 Provinsi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah yang diinisiasi sejak 2022 terus berlanjut di 2024 ini.

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL untuk memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. 

    Program ini dijalankan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

    Tujuannya, agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. 

    Salah satu langkahnya adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalur agar masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025.

    Pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi melalui swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan, program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero). 

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia. 

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat,” kata Bambang.

    Oleh karena itu, DPR harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik.

    Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” ungkap Jisman/

    Sasaran penerima BPBL sendiri merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat. 

    Mereka yang sudah mendapatkan aliran listrik lewat program BPBL ini adalah warga Desa Buluh Tumbang di Kecamatan Tanjung Pandan, Kepulauan Belitung.

    Samsina (57), salah satu warga penerima program ini mengatakan, dirinya kini bisa merasakan manfaat listrikdi rumahnya setelah bertahun-tahun hidup dengan penerangan seadanya.

    “Dulu, kalau malam hanya ada cahaya kecil dari botol bekas minuman diisi minyak dan sumbu. Itu pun redup, kadang asapnya membuat sesak,” ungkap Samsina.

    Samsina bekerja sebagai buruh di kebun sawit dan upah yang dia terima setiap minggu tak cukup untuk memasang listrik secara mandiri.

  • Indonesia Bakal Bikin Tempat Simpan Cadangan Minyak Dekat Singapura

    Indonesia Bakal Bikin Tempat Simpan Cadangan Minyak Dekat Singapura

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia berencana membuat fasilitas penyimpanan cadangan minyak di dekat Singapura.

    “Kita akan bangun storage (tempat penyimpanan cadangan minyak) di satu pulau yang berdekatan dengan Singapura,” kata Bahlil, dikutip dari Antara, Jumat (13/12).

    Alasan pemerintah mau membangun fasilitas ini karena 60 persen impor bahan bakar minyak (BBM) Indonesia berasal dari Negeri Singa. Padahal, Bahlil menegaskan Singapura tak punya sumber daya minyak.

    Ia menyebut storage itu akan menampung berbagai jenis minyak. Nantinya, PT Pertamina (Persero) bisa membeli minyak dari tempat cadangan ini dengan harga murah.

    “Ini saya enggak ngerti teorinya dari mana (Singapura bisa impor minyak ke Indonesia),” tegasnya.

    “Bicara geopolitik, jadi negara kita ini kalau mau perang ya, saya mau sampaikan kita punya kapasitas cadangan minyak, storage, kemampuannya hanya 21 hari,” sambung Bahlil.

    Sedangkan storage baru yang akan dibangun di dekat Singapura diklaim Bahlil bisa tahan untuk 30 hari hingga 40 hari.

    Anak buah Presiden Prabowo Subianto itu beberapa kali menyinggung tantangan energi ke depan. Salah satunya adalah lifting minyak nasional.

    Kebutuhan minyak nasional mencapai 1,6 juta barel per hari. Sedangkan lifting saat ini hanya di kisaran 600 ribu barel per hari.

    “Kita mengimpor 1 juta barel per hari. Situasi ini mengganggu neraca perdagangan, devisa, dan neraca pembayaran kita,” beber Bahlil beberapa waktu lalu, dikutip dari situs resmi Kementerian ESDM.

    (skt/sfr)

  • Progres Terkini RUU Energi Baru Terbarukan Diungkap Wamen ESDM

    Progres Terkini RUU Energi Baru Terbarukan Diungkap Wamen ESDM

    Jakarta –

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung menjelaskan perkembangan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Menurut Yuliot, pihaknya sedang membahas materi apa saja yang harus masuk di regulasi tersebut.

    “Jadi untuk RUU EBT, ya kita juga lagi konsolidasikan materi-materi apa yang harus masuk di dalam EBT. Ya karena itu kan untuk EBT bisa berkembang terus,” kata Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Salah satu yang disorot Yuliot adalah potensi EBT yang diproses melalui pengolahan sampah. Selain dapat menghasilkan listrik, proses tersebut juga dapat menghasilkan bahan bakar minyak.

    “Ya kemarin saya melihat potensi EBT, bauran energi yang terkait dengan pengolahan sampah, itu justru bisa menghasilkan listrik, juga bisa menghasilkan bahan bakar minyak. Jadi ya kita akan melihat opsi sejauh mana itu potensi yang untuk EBT yang bisa dihasilkan,” ujarnya.

    Pada September lalu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan proses pembahasan RUU EBET telah selesai, namun masih menyisakan dua pasal yang belum mencapai kesepakatan.

    “Prosesnya sudah, tim sinkronisasi dan tim perumus sudah membahas 63 pasal, yang sudah disepakati ada 61 pasal, tinggal 2 pasal, yakni 1 pasal terkait energi baru dan 1 pasal terkait energi terbarukan. Isi 2 pasal yang terakhir ini terkait Pemanfaatan Bersama Jaringan Transmisi (PBJT) atau sewa jaringan,” jelas Eniya pada Temu Media di Jakarta, Senin (9/9).

    Dalam dua pasal terakhir itu, pemerintah mengusulkan terkait dengan PBJT yang isinya antara lain bahwa pemenuhan kebutuhan konsumen akan listrik yang bersumber dari Energi Baru/Energi Terbarukan wajib dilaksanakan berdasar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan dapat dilakukan dengan PBJT melalui mekanisme sewa jaringan.

    Lihat juga Video: Menteri Investasi Ungkap Potensi Energi Terbarukan RI Capai 3.677 GW

    (ily/ara)

  • Lama Hidup dalam Gelap, Warga Belitung Ini Kini Terang Benderang

    Lama Hidup dalam Gelap, Warga Belitung Ini Kini Terang Benderang

    Jakarta –

    Di tengah sunyinya malam di Desa Buluh Tumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Samsina (57) kini merasakan kehangatan berbeda. Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, ia akhirnya dapat menikmati terang lampu di rumahnya, berkat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari pemerintah.

    Tinggal seorang diri setelah berpisah dengan suaminya, Samsina mengenang getir masa lalu. “Dulu, kalau malam hanya ada cahaya kecil dari botol bekas minuman energi, diisi minyak dan sumbu. Itu pun redup, kadang asapnya membuat sesak,” ungkapnya sambil tersenyum tipis.

    Samsina bekerja sebagai buruh di kebun sawit. Upah yang ia terima setiap minggu tak cukup untuk memasang listrik sendiri. Dalam keterbatasan, ia tetap bertahan, menjalani hari-hari dengan tekad yang kuat. Kini, dengan bantuan BPBL, kehidupannya berubah. Senyum lega menghiasi wajah Samsina saat menyampaikan rasa syukur.

    “Alhamdulillah, syukur luar biasa, banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah,” katanya penuh haru.

    Program BPBL menjadi secercah harapan bagi masyarakat seperti Samsina. Tidak hanya memberikan akses listrik, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk hidup lebih layak. Cahaya di rumah kecil Samsina kini tak hanya menerangi malamnya, tetapi juga memberikan semangat baru untuk menapaki masa depan.

    Program BPBL yang diinisiasi sejak 2022 ini bertujuan untuk memperluas akses listrik serta diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P. Hutajulu mengatakan, Pemerintah bersama PLN terus berupaya memperluas akses listrik hingga ke desa-desa dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), agar kebutuhan listrik tidak hanya terpenuhi di perkotaan dan sektor industri, tetapi juga di seluruh pelosok negeri.

    Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong rumah tangga yang belum berlistrik atau masih menyalur agar masuk ke dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2025. Selain itu, pemerintah juga mencatat masih adanya elektrifikasi melalui swadaya masyarakat maupun dengan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di beberapa wilayah.

    “Kami berharap ke depan seluruh kebutuhan listrik masyarakat dapat sepenuhnya dilayani oleh PLN,” ujar Jisman di Jakarta, Kamis(12/12/2024).

    Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyatakan bahwa program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) merupakan hasil kemitraan antara DPR RI dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dengan pelaksanaan yang dipercayakan kepada PT PLN (Persero).

    DPR RI telah menyetujui alokasi APBN 2024 untuk program BPBL, yang akan memberikan akses listrik kepada 150.000 rumah tangga miskin di 36 provinsi di Indonesia.

    “Listrik saat ini bukan hanya kebutuhan pokok, tetapi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI harus memastikan tidak ada lagi rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan aliran listrik,” tegas Bambang.

    Jisman menyampaikan target Program BPBL di tahun 2024 adalah 150.000 rumah tangga se-Indonesia. Target ini meningkat dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 80.183 rumah tangga dan tahun 2023 sebesar 131.600 rumah tangga.

    “Program ini bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Apabila pada pelaksanaannya terdapat pungutan liar, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada kami, Kementerian ESDM melalui berbagai kanal seperti media sosial dan Contact Center 136,” Jisman menegaskan.

    Calon penerima BPBL merupakan rumah tangga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berdomisili di daerah 3T, dan/atau layak menerima BPBL berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat.

    (fdl/fdl)

  • ESDM Buka Suara soal Nasib Gas Murah Industri yang Berakhir Tahun Ini

    ESDM Buka Suara soal Nasib Gas Murah Industri yang Berakhir Tahun Ini

    Jakarta –

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung merespons kelanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) US$ 6 per MMBTU. Sejumlah pengusaha sebelumnya meminta program tersebut diperpanjang oleh pemerintah.

    Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

    Yuliot memberi sinyal pemerintah bakal melanjutkan program tersebut. Namun saat ini hal itu masih dibahas, khususnya soal ketersediaan gas dengan kebutuhan industrinya.

    “Itu masih dalam evaluasi, seharusnya memberikan kepastian kepada pelaku usahanya itu seharusnya berlanjut. Itu lagi dibahas antara internal ketersediaan dengan kebutuhan industri,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2024).

    Saat dikonfirmasi apakah industri penerimanya bakal diperluas, Yuliot menyebut hal itu juga masih dibahas. Menurut Yuliot pihaknya perlu melapor dulu ke Presiden Prabowo Subianto.

    Sebagai informasi, saat ini terdapat tujuh sektor industri penerima manfaat HGBT, antara lain pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    “Ini kita lihat dulu, nanti akan dilaporkan ke Presiden terlebih dulu. Pak Menteri (Bahlil Lahadalia) akan lakukan pembahasan dan juga lapor sama Presiden,” terang Yuliot.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kebijakan gas murah untuk industri alias Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk diperpanjang. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri, termasuk industri keramik dan kaca di RI.

    Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non-Logam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan kebijakan HGBT sebetulnya sudah berlaku sejak 2020 lalu dan akan berakhir tahun ini. Untuk itu menurutnya penting bagi pemerintah untuk segera memperpanjang insentif ini.

    “Industri ini sebenarnya sudah mendapatkan insentif berupa kebijakan HGBT sejak 2020, dan kalau kita lihat regulasinya, Peraturan Presiden-nya, itu akan berakhir di tahun 2024 ini dan pemerintah dalam hal ini Kemenperin, bapak Menteri Perindustrian (Agus Gumiwang Kartasasmita) selalu mengupayakan agar insentif HGBT ini dapat dilanjutkan,” kata Putu dalam Media Talks di Kantor Kemenperin, Rabu (11/12/2024).

    (ily/ara)

  • Video: Meski Lewati Kuota, Pemerintah Tak Batasi Pembelian LPG 3 Kg

    Video: Meski Lewati Kuota, Pemerintah Tak Batasi Pembelian LPG 3 Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memastikan tidak ada pembatasan pembelian Liquefied Petroleum Gas, atau LPG, subsidi atau 3 Kilogram meski kuota tahun ini sudah jauh melebihi batas yang ditetapkan di APBN.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Jumat, 13/12/2024) berikut ini.