Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Pertamina Patra Niaga Tunaikan Target BBM Satu Harga di 573 Titik

    Pertamina Patra Niaga Tunaikan Target BBM Satu Harga di 573 Titik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga yang berkolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan BPH Migas meresmikan 31 titik baru BBM Satu Harga, masing-masing di Klaster Sumatera dan Kalimantan (6 titik), Klaster Nusa Tenggara-Sulawesi (6 titik), Klaster Maluku (9 titik), dan Klaster Papua (10 titik).

    Peresmian dilakukan di empat lokasi secara bersamaan, yakni di Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Lima Puluh – Kota Sumatra Barat, Kabupaten Fakfak – Papua Barat dan Kota Ambon – Maluku pada Rabu (18/12). Kini, total realisasi titik operasional BBM Satu Harga menjadi 573 titik, sesuai target pemerintah.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan menyampaikan bahwa pencapaian target 573 titik lokasi BBM Satu Harga itu terjadi berkat kolaborasi erat bersama Kementerian ESDM, BPH Migas, hingga pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain.

    “Kami bertekad untuk terus memastikan keberlanjutan suplai BBM di 573 lokasi tersebut dengan melakukan koordinasi yang baik antara Terminal BBM, transportir, dan lembaga penyalur untuk memperkuat distribusi energi,” papar Riva di Integrated Terminal Wayame, Kota Ambon, yang menjadi pusat peresmian.

    Ke depannya, Pertamina Patra Niaga akan terus memantau ketersediaan BBM di setiap titik, juga melakukan pemeliharaan infrastruktur distribusi secara rutin. Sehingga, masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan akan selalu dapat mengakses energi tanpa masalah.

    Kepala BPH Migas Erika Retnowati, mengatakan pihaknya secara konsisten sejak 2017 turut mengawal upaya pencapaian target BBM Satu Harga. Erika pun menyatakan apresiasi terhadap berbagai pihak yang terlibat mewujudkan program BBM Satu Harga.

    “Atas terbangunnya penyalur BBM Satu Harga dan terselenggaranya acara ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pertamina dan semua pihak yang terlibat, semoga dengan beroperasinya BBM Satu Harga ini bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ucap Erika.

    Sementara, Menteri ESDM Bahil Lahalida menjelaskan bahwa pencapaian ini menandai komitmen pemerintah sejak 2017 untuk memeratakan penyediaan BBM dengan harga yang sama di seluruh pelosok Indonesia, termasuk wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

    “31 titik BBM Satu Harga kita resmikan hari ini, dengan demikian maka harga BBM di kota yang notabenenya subsidi itu akan sama dengan harga BBM yang di daerah-daerah sekalipun terpencil. Ini sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan bakar supaya aktivitas ekonomi bisa jalan, perputaran ekonomi bisa terjadi, ketersediaan terhadap bbm bisa terjadi,” ujar Bahlil.

    Di kesempatan berbeda, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan harap bahwa perluasan BBM Satu Harga ini dapat membantu pemerataan perekonomian Indonesia.

    “Dengan ketersediaan energi, juga dengan satu harga yang sama, diharapkan program ini dapat membantu pemerataan dan peningkatan ekonomi daerah,” kata Fadjar.

    (rea/rir)

    [Gambas:Video CNN]

  • Investasi Energi Terbarukan RI Tembus Rp 24,04 Triliun

    Investasi Energi Terbarukan RI Tembus Rp 24,04 Triliun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, investasi sektor energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai US$ 1,49 miliar atau setara Rp 24,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.137 per US$) sepanjang tahun 2024 ini.

    “Ini realisasi investasi adalah sebesar US$ 1,49 miliar,” ucap Direktur Jenderal (Dirjen) EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, dalam acara Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE, di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta, dikutip Rabu (18/12/2024).

    Salah satu faktor yang dinilai berhasil mendongkrak investasi sektor EBTKE di Indonesia, kata Eniya, dengan diterbitkannya aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM (Permen) No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

    “Kami laporkan Pak Wamen, Permen ESDM yang dikeluarkan pada sekitar bulan April akhir waktu itu Permen 11 tahun 2024. Ini mendobrak Pak dalam beberapa minggu ini mendobrak proyek PLTP dan PLTS, alhamdulillah sudah berkontrak dengan adanya debottlenecking dari Permen 11 tahun 2024,” bebernya.

    Investasi yang berhasil dicapai dengan adanya Permen tersebut mencapai US$ 609 juta setara Rp 9,81 triliun. Adapun, investasi tersebut mencakup pada jenis investasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

    “Investasi mencapai US$ 609 juta. Terima kasih kepada semua industri yang bergerak di sini, di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi dan PLTS,” tambahnya.

    Senada dengan capaian itu, Eniya juga mengungkapkan bahwa sektor EBTKE khususnya dari jenis PLTP di Indonesia sepanjang tahun 2024 berhasil menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Rp 2,1 triliun.

    “Kontribusi yang bisa saya laporkan untuk penerimaan PNBP yaitu terdiri dari bidang panas bumi itu mencapai Rp 2,1 triliun. Ini luar biasa,” kata Eniya.

    Selain itu, dia juga menyebutkan pihaknya dalam menambah kapasitas dari pembangkit dengan sumber EBT sebesar 547,4 mega watt (MW) sepanjang tahun 2024 ini.

    Eniya mengatakan, hingga saat ini kapasitas total pembangkit EBT dalam negeri mencapai 14,1 giga watt (GW).

    “Lalu tambahan pembangkit energi baru terbarukan ini sebesar 547,4 MW. Sehingga total kapasitas pembangkit EBT saat ini mencapai 14,1 GW,” bebernya.

    Dalam catatannya, Eniya menyebutkan bahwa hingga saat ini, bauran EBT di dalam negeri mencapai 13,93%. Sedangkan, total target bauran EBT di Tanah Air tahun 2025 mendatang sebesar 23%.

    “Resume dari kajian kinerja subsektor EBTKE dalam hal ini peningkatan bauran dari energi baru terbarukan sebesar 13,93% pada minggu lalu,” imbuhnya.

    Dengan begitu, dia mengungkapkan capaian tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendukung transisi energi di Indonesia dalam 5 tahun ke depan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    (pgr/pgr)

  • Bahlil Jamin Ketersediaan BBM untuk Nelayan Saat Nataru

    Bahlil Jamin Ketersediaan BBM untuk Nelayan Saat Nataru

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan nelayan dalam keadaan aman selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Hal ini ia katakan setelah melakukan kunjungan kerja ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) 88.971.01Tantui di Ambon, Maluku, pada Rabu (18/12/2024).

    “Kami datang bersama BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan kesiapan stok BBM Nelayan di seluruh Indonesia. Maluku adalah salah satu hub untuk wilayah Maluku Utara dan Papua, jadi kami ingin memastikan aktivitas nelayan tetap berjalan lancar selama Natal dan Tahun Baru, alhamdulillah stok BBM di sini aman,” ujar Bahlil.

    Dari hasil kunjungannya, Bahlil mengungkapkan bahwa stok BBM yang ada di SPBUN Tantui saat ini sudah cukup untuk melayani kebutuhan para nelayan.

    “Kapasitasnya bisa sampai 20-21 hari, jadi masuk dalam kategori yang aman. Dari sisi harga juga tidak mahal, harganya sesuai dengan harga subsidi yang ditetapkan,” tambahnya.

    SPBUN Tantui saat ini melayani penjualan BBM Bio solar dan Dexlite bagi nelayan dengan rata-rata penyaluran harian mencapai 4,5 KiloLiter (KL) untuk produk Solar dan 2.5 KL per hari untuk produk Dexlite. Harga solar subsidi ditetapkan sebesar Rp 6.800 per liter sesuai kebijakan pemerintah, sedangkan harga Dexlite berada pada Rp 13.700 per liter.

    Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan yang turut mendampingi dalam kunjungan tersebut, mengatakan pihaknya selalu memastikan suplai energi ke masyarakat termasuk nelayan dapat berjalan dengan baik.

    “Pertamina Patra Niaga terus menjalankan amanah dari Pemerintah dan Kementerian ESDM untuk menyalurkan bahan bakar solar subsidi guna mendukung keberlanjutan aktivitas nelayan. Dengan kesiapan stok BBM yang terjamin, nelayan di wilayah Ambon Maluku diharapkan dapat menjalankan aktivitas mereka dengan baik,” jelas Riva.

    (rrd/rrd)

  • Investasi Energi Terbarukan RI Capai Rp24 T di 2024

    Investasi Energi Terbarukan RI Capai Rp24 T di 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi investasi sub sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) sepanjang 2024 mencapai US$1,49 miliar atau setara Rp24,03 triliun (asumsi kurs Rp16.131 per dolar AS).

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkap dari realisasi tersebut, industri energi bersih berhasil menciptakan sekitar 13.285 pekerjaan baru.

    “Dengan adanya capaian tersebut, kita bisa mendapatkan ciptaan lapangan kerja baru sebesar 13.200 green jobs,” ujar Eniya dalam acara Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE 2024 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/12).

    Pihaknya mencatat adanya peningkatan realisasi investasi di sektor energi bersih berkat terbitnya Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

    Eniya menuturkan permen tersebut telah menarik investasi mencapai US$609 juta atau Rp9,82 triliun, terutama untuk pelaksanaan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

    “Permen 11/2024 dalam beberapa minggu ini mendobrak proyek PLTP dan PLTS yang alhamdulillah sudah berkontrak dengan adanya debottlenecking dari Permen 11/2024. Investasi mencapai US$609 juta,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut kontribusi investasi EBTKE yang melebihi US$1,3 miliar merupakan sumbangan dari target investasi Indonesia pada 2024 secara keseluruhan, yakni Rp1.650 triliun.

    “Itu merupakan kontribusi yang memberikan dampak ekonomi dan juga dampak terhadap adanya nilai tambah, produktivitas, dan juga penyerapan lapangan kerja, sekaligus adanya penerimaan negara memperlebar ruang fiskal pemerintah dari sisi penerimaan,” ujar Yuliot.

    Dirinya menyebut perlu mendorong lebih banyak investasi di sektor EBTKE. Sebab, hal ini memberikan peluang kepada pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta, termasuk koperasi.

    (del/agt)

  • B40 Sudah Diproduksi, Diedarkan Mulai Awal 2025

    B40 Sudah Diproduksi, Diedarkan Mulai Awal 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Implementasi bahan bakar minyak (BBM) biodiesel B40 dijadwalkan pada 1 Januari 2025. B40 merupakan bahan bakar campuran solar sebanyak 60 persen dan bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit sebanyak 40 persen dan secara bertahap mengembangkan B50.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) volume B40 yang akan diproduksi ditargetkan sebanyak 15,62 juta kiloliter (KL).

    “Sesuai dengan target, pada tahun depan, kami mengharapkan sudah bisa mengimplementasikan B40 dari kondisi saat ini adalah B35,” kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Jakarta, Selasa (18/12) mengutip Antara.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa saat ini, B40 sudah diproduksi.

    “Saya konfirmasi minggu lalu (bahwa) minggu ini mereka (pabrik) sudah memproduksi spek untuk B40. Nah, spek untuk B40 ini nanti di-deliver (diedarkan) per 1 Januari,” ucap Eniya.

    Eniya juga merinci persiapan industri untuk mengimplementasikan B40, baik dari peningkatan kapasitas operasional pabrik, fasilitas blending (pencampuran), hingga kesiapan infrastruktur.

    Menurut Eniya, pengujian untuk otomotif maupun nonotomotif telah selesai.

    Dalam agenda Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, Minggu (17/11), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berambisi meningkatkan penggunaan biodiesel hingga 50 persen pada 2025.

    “Saat ini kami ada di antara 35-40 persen (kapasitas produksi) dan ingin meningkatkan menjadi 50 persen pada 2025,” kata Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI di Jakarta, Senin (18/11).

    (Antara/mik)

    [Gambas:Video CNN]

  • Begini Jurus Pemerintah Genjot Produksi Bioetanol

    Begini Jurus Pemerintah Genjot Produksi Bioetanol

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggenjot produksi bioetanol. Tujuannya demi meningkatkan produksi biodiesel dalam negeri.

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan hingga saat ini produksi etanol dalam negeri baru mencapai 400 ribu KL.

    Namun sebagian besar dari jumlah tersebut bukan untuk produksi bahan bakar (Fuel Grade) seperti biodisel, melainkan untuk keperluan konsumsi (Food Grade).

    “Kalau mau bicara tentang Fuel Grade, jadi gini bioetanol, itu seingat saya ada sekitar 400 ribu kiloliter yang diproduksi oleh 13 perusahaan. Tetapi yang diproduksi 400 ribu itu adalah food grade Food Grade,” ungkap Eniya.

    Sedangkan untuk spesifikasi produksi etanol untuk keperluan bahan bakar atau Fuel Grade, Eniya mengatakan saat ini kapasitas produksinya hanya 40 ribu KL yang diproduksi oleh 2 perusahaan.

    “Nah tetapi kalau fuel grade itu berarti dia menaikkan persentasenya ya 99% ke atas ya, nah itu hanya bisa di-deliver oleh 2 perusahaan dan kapasitasnya hanya 40 ribu kiloliter,” tambahnya.

    Dengan begitu, Kementerian ESDM juga mendorong agar industri bioetanol bisa berjalan. Untuk mendukung hal tersebut, Eniya juga menuturkan saat ini sudah ada produsen yang bisa memproduksi bioetanol dari jagung dan sorgum.

    “Pak Menteri itu mendorong industri bioetanol, mendorong bioavtur. Tetapi feedstock-nya, bahan bakunya. Nah bahan bakunya waktu itu sudah ada industri yang ke kami dari Gorontalo kalau enggak salah bilangnya bahwa sudah bisa memproduksi dari jagung atau sorgum kalau enggak salah ada dua sumber yang diproduksi,” pungkasnya.

    (hns/hns)

  • Wamen ESDM bidik EBT bantu capai target investasi Rp2.200 triliun

    Wamen ESDM bidik EBT bantu capai target investasi Rp2.200 triliun

    Pemerintah pada 2025, untuk target investasinya, mencapai Rp1.900 triliun–Rp2.200 triliun. Tentu kita harus mendorong lebih banyak lagi investasi di sektor EBTKE

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung membidik sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) untuk membantu pemerintah dalam mencapai target investasi sebesar Rp1.900 triliun–Rp2.200 triliun.

    “Pemerintah pada 2025, untuk target investasinya, mencapai Rp1.900 triliun–Rp2.200 triliun. Tentu kita harus mendorong lebih banyak lagi investasi di sektor EBTKE,” ujar Yuliot dalam Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024 di Jakarta, Selasa.

    Terlebih, ketahanan energi merupakan salah satu prioritas pemerintah. Oleh karena itu, Yuliot mengatakan, saatnya pemerintah memberi peluang sebanyak-banyaknya kepada pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta, untuk berkontribusi di sektor energi.

    Dalam kesempatan tersebut, Yuliot mengungkit potensi energi baru terbarukan yang dimiliki oleh Indonesia, baik yang berasal dari air, panas bumi, hingga minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

    “Ini harus kita transformasikan dalam kegiatan yang memberikan kontribusi ekonomi. Kontribusi ekonomi tidak bisa kita lakukan tanpa adanya kegiatan investasi di sektor EBTKE,” kata Yuliot.

    Yuliot mengatakan bahwa mewujudkan target investasi tersebut penting untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sekitar 8 persen, sebagaimana yang menjadi target dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi melaporkan realisasi investasi untuk subsektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) mencapai 1,49 miliar dolar AS atau Rp24,03 triliun (kurs Rp16.125 per dolar AS).

    Eniya juga menjelaskan bahwa sektor EBTKE berhasil menciptakan lapangan kerja baru sebesar 13.200 green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan.

    Eniya mengatakan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi debottlenecking regulasi di bidang tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • ESDM Sebut Kebutuhan Investasi EBT 2025 Capai Rp 231 T

    ESDM Sebut Kebutuhan Investasi EBT 2025 Capai Rp 231 T

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) hingga Desember 2024 ini mencapai US$ 1,49 miliar atau Rp 23,13 triliun (kurs Rp 15.530 per dolar AS).

    Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan berkat realisasi investasi tersebut tingkat bauran EBT terhadap energi nasional mencapai 14%. Angka ini lebih rendah 5% dibandingkan dengan target 2024 yang mencapai 19%.

    Sementara itu, untuk 2025 mendatang ia menyebut pemerintah RI membutuhkan realisasi investasi hingga US$ 14,9 miliar untuk memenuhi target peningkatan porsi EBT dalam bauran energi nasional.

    “Kalau saya bicara Tahun 2030 Kita perlu US$ 55 miliar. Kalau 2025 Kita perlu US$ 14,9 miliar,” kata Eniya saat ditemui wartawan usai acara Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, Selasa (17/12/2024).

    Menurutnya kebutuhan investasi ini sudah termasuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) maupun non-RUPTL. Adapun RUPTL yang dimaksud merupakan pengembangan energi di luar listrik semisal biogas hingga biodiesel.

    “Itu hitungan berdasarkan teman-teman memastikan Investasi yang di RUPTL dan non-RUPTL. Kan ada non-RUPTL Itu kayak biomasa, biogas, itu non-RUPTL karena tidak menghasilkan listrik,” jelasnya.

    Sebagai informasi, dalam situs resmi Kementerian ESDM sebelumnya Eniya mengungkapkan Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$ 14,02 miliar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 8.224,1 Megawatt (MW).

    “Sampai tahun 2025 masih perlu 8.224,1 MW atau 8,2 Gigawatt (GW). Di mana ini investasi yang diperlukan adalah USD14 miliar. Terdiri dari berbagai macam jenis EBT, ada biomasa, biogas, sampah, geothermal, air, hidro, baterai, dan seterusnya. Nah, ini yang diperlukan,” ujar Eniya dalam keterangan resminya, Senin (9/9/2024) lalu.

    (rrd/rrd)

  • PNBP Sektor Panas Bumi Capai Rp 2,1 Triliun – Page 3

    PNBP Sektor Panas Bumi Capai Rp 2,1 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani, mengatakan bahwa tahun 2024 sektor EBTKE mencatatkan capaian yang luar biasa. Salah satunya penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor panas bumi yang mencapai Rp 2,1 triliun.

    Pencapaian ini, menurut Eniya, merupakan hasil dari kegigihan tim Direktorat Energi Panas Bumi yang telah berhasil membangun koordinasi yang solid dengan industri panas bumi di Indonesia.

    Hal ini menjadi bukti bahwa sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi, mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan dan berpotensi menjadi sumber daya yang besar bagi negara.

    “Saya laporkan untuk penerimaan PNBP, yaitu terdiri dari bidang panas bumi, itu mencapai Rp 2,1 triliun. Ini luar biasa, capaian ini kegigihan dari tim Direktorat Energi Panas Bumi ini luar biasa gigihnya, dan sudah membentuk koordinasi dengan industri-industri panas bumi sedemikian rupa,” kata Eniya dalam Apreasiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Di sisi lain, sektor transportasi juga mengalami perkembangan positif dengan meningkatnya konversi kendaraan bermotor konvensional menjadi kendaraan listrik.

    Konversi Motor Listrik

    Ia mencatat tahun ini, program konversi kendaraan bermotor listrik menunjukkan lonjakan luar biasa, dengan jumlah unit yang dikonversi mencapai hampir 1.400 unit atau 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan 145 unit.

    Maka total keseluruhan kendaraan yang berhasil dikonversi mencapai sekitar 1.500 unit. Capaian ini berkat kontribusi berbagai pihak, termasuk industri, pemerintah, dan juga peran aktif dari Corporate Social Responsibility (CSR).

    “Nah ini tahun ini sudah mencapai 10 kali lipat, jadi tahun lalu hanya 145 unit, tahun ini alhamdulillah hampir mencapai 1.400 unit. Disini 1.352 unit plus 263 unit jadi sekitar 1.500an unit. Alhamdulillah,” ujarnya.

    Capaian program konversi kendaraan juga didukung oleh Pemerintah melalui bantuan subsidi sebesar Rp10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Tentu hal ini sangat berperan besar dalam menurunkan biaya konversi, sehingga kendaraan yang tadinya berbahan bakar fosil kini bisa beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.

    Selain itu, kontribusi dari sektor industri dan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), terutama dalam bidang vokasi, turut mempercepat pengembangan program ini.

    “Industri-industri yang pada satu tahun ini membantu kami, karena ada bantuan pemerintah Rp 10 juta per unit untuk konversi kendaraan listrik. Kenapa bisa menjadi gratis? Karena bantuan dari CSR. Jadi, industri yang sudah berkontribusi dan juga teman-teman dari Kemedikbud Ristek waktu itu, dari bidang vokasi juga mendukung hal ini,” pungkasnya.

  • ESDM Kaji Keppres Pembentukan Badan Nuklir, Percepat Pembangunan PLTN

    ESDM Kaji Keppres Pembentukan Badan Nuklir, Percepat Pembangunan PLTN

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

    Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi menjelaskan pihaknya tengah fokus pada persiapan draf Keppres. 

    Adapun jika draf sudah dibahas oleh Menteri ESDM Bhalil Lahadalia, rancangannya segera diajukan ke Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Sekretaris Negara (Setneg).

    “Nah ini kita bentuk NEPIO ini Dalam bentuk Keppres. Nah Kepres-nya kita sudah bahas dengan Pak Wamen Nanti akan diajukan ke Pak Menteri Dan ke Pak Presiden,” ucap Eniya di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    NEPIO bertujuan untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Eniya pun menjelaskan NEPIO akan memiliki tiga kelompok kerja atau Pokja. Pokja itu yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

    Tim Percepatan Pembangunan PLTN ini nantinya akan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih tahun 2060.

    Nantinya, kata Eniya, NEPIO akan dipimpin langsung oleh presiden. Sedangkan ketua harian NEPIO adalah Menteri ESDM.

    Selain itu, ketika NEPIO sudah terbentuk dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) sudah terbit, maka Majelis Pembangkit Tenaga Nuklir (MPTN) pun akan terbentuk.

    “Untuk nuklir Ini arahan dari Pak Menteri sudah jelas Bahwa nuklir nanti on grid. Lalu Pak Wamen tadi sudah juga menyinggung Bahwa nuklir dipakai,” kata Eniya.

    Pemerintah sendiri tengah mempercepat target operasi komersial PLTN untuk meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT). Pengembangan PLTN kini tak lagi menjadi pilihan terakhir pemerintah untuk mengakselerasi pengembangan energi terbarukan

    Dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang telah diselesaikan oleh DEN, target operasi komersial PLTN dipercepat ke 2032. Sebelumnya, PLTN ditarget beroperasi komersial pada 2039 dalam peta jalan nol emisi karbon nasional.

    Berdasarkan peta jalan yang baru, DEN menetapkan target bauran EBT di rentang 19% sampai dengan 21% pada 2030. Saat itu, pemerintah berencana bakal menghentikan impor bensin dan LPG. 

    Selanjutnya, bauran EBT dikerek di level 25% sampai dengan 26% pada 2035, dengan asumsi pembangkit listrik tenaga nuklir pertama beroperasi pada 2032 dengan kapasitas terpasang 250 megawatt (MW).