Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Bahlil Ingin Perbaiki Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan

    Bahlil Ingin Perbaiki Tata Kelola Kegiatan Usaha Pertambangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ingin memperbaiki tata kelola kegiatan usaha pertambangan melalui perubahan regulasi dalam kementeriannya.

    Ia mulanya menjelaskan postur terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi penduduk ditambah investasi, nilai ekspor-impor, dan pengeluaran pemerintah.

    Dengan ruang konsumsi penduduk sebesar 53 persen, menurut Bahlil, yang bisa ditingkatkan adalah sektor investasi. Apalagi, kini incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia masih tinggi, di mana pada 2023 lalu mencapai level 6,33.

    “Kalau bicara investasi, itu bicara tentang bidang apa yang akan dilakukan investasi itu. Sekarang yang lagi tren itu hilirisasi. Maka saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah perbaikan tata kelola percepatan sehingga melahirkan efisiensi,” ujar Bahlil dalam acara CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

    Bahlil mengklaim, kementeriannya telah melakukan pembenahan secara revolusioner. Contohnya, kata dia, durasi penyelesaian perizinan di sektor panas bumi alias geothermal telah dipangkas dari dua tahun menjadi tak lebih dari satu tahun.

    Sementara di sektor pertambangan, Bahlil menyebut pihaknya telah melakukan penataan regulasi, seperti salah satunya percepatan perizinan.

    “Yang dulunya RKAB (rencana kerja dan anggaran biaya) apa segala macam susah, sekarang lebih jelas. Kita tidak bikin satu tahun, tapi kita bikin lebih dari satu tahun,” ujar dia.

    Sejalan dengan titah Presiden Prabowo Subianto, Bahlil memang tengah mempercepat upaya penyederhanaan regulasi dalam sektor energi dan sumber daya mineral. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, menarik investasi, dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik.

    Dia menegaskan, bahwa penyederhanaan regulasi di sektor energi menjadi prioritas dalam rangka mempercepat investasi, terutama dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya.

    Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah tumpang tindih perizinan, yang selama ini menghambat kelancaran investasi.

    “Bayangkan kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita service level agreement-nya yang kurang, kecepatannya. Nah, ini saya lagi cari akalnya,” ungkap Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.

    (del/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Bahlil Bakal Evaluasi Izin Usaha Sumur Tak Produktif

    Bahlil Bakal Evaluasi Izin Usaha Sumur Tak Produktif

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan melakukan evaluasi pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) sumur minyak tidak produktif atau idle.

    Bahlil mengatakan saat ini sumur yang tidak produktif atau menganggur ada sebanyak 16 ribu dari total 44 ribu sumur di Indonesia. Dari 16 ribu sumur itu ada sebanyak 6.000-7.000 sumur yang masih produktif.

    Ia juga menjelaskan untuk saat ini lifting minyak Indonesia di kisaran 600 ribu barel per hari, yang mana produksinya dikuasai oleh dua kontraktor, yakni PT Pertamina (Persero) dan ExxonMobil Cepu Ltd.

    Evaluasi pencabutan IUP itu menjadi salah satu strategi Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi minyak alias lifting minyak.

    “Strateginya adalah sumur-sumur yang sudah selesai eksplorasi, yang belum POD (plan of development), kita dorong cepat POD. Supaya dia berproduksi,” ujar Bahlil dalam acara CNN Indonesia Business Summit di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

    “Kalau sumur yang sudah selesai POD, kemudian dia tidak melakukan produksi, ya saya tegur mereka. Kalau masih main-main, tidak beruntung, kemungkinan untuk izinnya kita evaluasi, enggak ada urusan,” tegasnya.

    Menurutnya, konsesi tambang adalah barang milik negara. Bahlil mewanti-wanti pengusaha untuk tidak mengatur-atur negara. Namun di saat yang sama, negara juga tidak boleh semena-mena.

    Berdasarkan penelusurannya, Bahlil mengatakan lifting 600 ribu barel per hari ini 65 persen dihasilkan oleh Pertamina dan 25 persen dihasilkan oleh ExxonMobil.

    “Kalau produksi lifting kita naik, pendapatan negara naik. Pendapatan BUMN naik, pertumbuhan ekonomi di daerah itu juga jalan,” tuturnya.

    (del/jal)

  • Hilirisasi Tembaga Dorong Pertumbuhan Strategis di Indonesia

    Hilirisasi Tembaga Dorong Pertumbuhan Strategis di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) melalui kajian terbarunya mengungkapkan perkembangan positif dalam pembentukan ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia. Temuan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, dalam paparan hasil kajian di Jakarta hari ini.

    “Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta tembaga global dengan kepemilikan sekitar 3% dari cadangan tembaga dunia. Posisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan tembaga terbesar ke-10 di dunia dan produsen tembaga terbesar di Asia Tenggara,” ungkap Esther.

    Menurut kajian INDEF, momentum ini diperkuat dengan tren global menuju transisi hijau yang membuka peluang besar bagi Indonesia. Konsumsi tembaga global diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2035 dengan pertumbuhan rata-rata 14% sejak 2016, terutama didorong oleh perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan.

    “Hilirisasi tembaga memiliki nilai strategis yang signifikan. Peningkatan nilai tambah dari hulu ke hilir sangat substansial, mulai dari pengolahan bijih tembaga menjadi konsentrat yang meningkat 2 kali lipat, hingga produk akhir berupa kabel listrik yang bisa mencapai 71 kali lipat nilai tambah,” jelas Esther.

    Dari sisi ekonomi, pengembangan industri hilir tembaga memiliki potensi dampak yang besar, mulai dari nilai ekspor yang mencapai 282 juta USD, penciptaan lapangan kerja (253.583 lapangan kerja) dengan kontribusi terhadap GDP sebesar 34,9 juta USD.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin, menekankan bahwa hilirisasi tembaga wajib memberikan manfaat kepada negara. Menurutnya hal itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    “Kita ingin proses nilai tambah yang panjang itu sebanyak mungkin memberi dampak bagi negara, untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja, dan membangun kemandirian (energi),” katanya.

    Selain itu INDEF mencatat bahwa pembentukan ekosistem menjadi aspek krusial dalam pengembangan hilirisasi industri tembaga.

    “Tanpa adanya ekosistem yang terintegrasi, sulit untuk mendorong hilirisasi karena membutuhkan keterkaitan antar sektor yang kuat,” kata Esther.

    Kajian INDEF menunjukkan bahwa ekosistem hilirisasi tembaga di Indonesia mulai terbentuk dengan baik, terutama setelah implementasi UU Minerba. Hal ini terlihat dari terbentuknya rantai nilai yang melibatkan berbagai aktor utama, dari produsen hulu hingga pemain hilir, termasuk industri kabel listrik.

    “Peran negara melalui kebijakan yang tepat terbukti krusial dalam membentuk ekosistem hilirisasi. Ini membuktikan pentingnya state-led development dalam transformasi industri. Kebijakan pemerintah telah berkembang dari penetapan dasar hukum hingga penguatan ekosistem industri yang terintegrasi, dengan fokus pada keberlanjutan dan inovasi teknologi,” kata Esther menjelaskan.

    Seperti diketahui, salah satu Langkah strategis yang dilakukan pemerintah melalui PT Freeport Indonesia (PTFI) adalah dengan membangun smelter baru di Gresik, Jawa Timur.

    Smelter ini, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024, merupakan fasilitas pemurnian tembaga dengan desain single-line terbesar di dunia, mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun menjadi sekitar 600.000 ton katoda tembaga.

    Investasi sebesar Rp58 triliun dalam pembangunan smelter ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan tembaga nasional tetapi juga membuka peluang bagi tumbuhnya industrialisasi di Indonesia, khususnya di area Gresik, Jawa Timur. Beroperasinya smelter ini diperkirakan akan menyerap sekitar 2.000 tenaga kerja, terdiri dari 1.200 pekerja kontraktor dan 800 karyawan PTFI.

  • Kementerian ESDM beri apresiasi ke 157 pemangku kepentingan EBTKE

    Kementerian ESDM beri apresiasi ke 157 pemangku kepentingan EBTKE

    Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (17/12/2024). ANTARA/HO-Kementerian ESDM

    Kementerian ESDM beri apresiasi ke 157 pemangku kepentingan EBTKE
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 20 Desember 2024 – 10:55 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan apresiasi kepada 157 pemangku kepentingan, yang telah berkontribusi dalam pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE).

    Wakil Menteri ESDM Yuliot, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menekankan pentingnya kolaborasi antarpihak baik dari dalam maupun luar negeri dalam mengoptimalkan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

    “Kami mengucapkan selamat kepada para penerima apresiasi atas pencapaiannya. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi serta menjadi inspirasi bagi kita semua. Marilah kita jadikan ini sebagai salah satu milestone untuk kita menunjukkan Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujar Yuliot dalam sambutannya saat menyerahkan penghargaan pada acara Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (17/12).

    Penghargaan EBTKE Award, katanya lagi, merupakan apresiasi dari pemerintah kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam perkembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi.

    Untuk mencapai hasil yang optimal dalam mengembangkan EBT, Yuliot menekankan pentingnya kolaborasi dengan stakeholder terkait baik dari dalam maupun luar negeri, agar tantangan dan permasalahan yang ada dapat diselesaikan secara bersama-sama termasuk teknologi.

    “Saya menekankan kembali pentingnya menjaga semangat kolaborasi dan sinergi untuk menyelesaikan tantangan yang semakin kompleks dan tidak mungkin kita hanya hadapi sendiri. Tetapi, bagaimana kita melakukan kolaborasi yang kuat dengan semua stakeholder, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri berkolaborasi dan sinergi dengan perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang memiliki teknologi, termasuk juga mengembangkan riset dan inovasi secara bersama-sama khususnya pada energi baru terbarukan,” ujar Yuliot.

    Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengingatkan bahwa pengembangan EBT merupakan bagian Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi.

    “Kita harus dukung dan menjalankan perintah dari Bapak Menteri (Menteri ESDM Bahlil Lahadalia) dan juga Pak Wamen (Wamen ESDM Yuliot Tanjung) untuk mewujudkan cita-cita Presiden kita untuk swasembada energi. Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa ada tiga hal yang harus kita swasembadakan yaitu food, energy, dan water,” katanya lagi.

    Senada Wamen, Eniya juga menegaskan pentingnya berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan EBT dengan pihak-pihak lain dan anugerah EBTKE Award adalah bentuk apresiasi pemerintah atas kolaborasi yang sudah berjalan selama ini.

    “Kami juga sangat mengapresiasi kerja sama yang selama ini sudah berjalan, dan malam ini kita mengadakan acara apresiasi untuk 157 penghargaan untuk seluruh subsektor dari EBTKE. Apresiasi untuk bidang panas bumi, bioenergi, aneka EBT, infrastruktur, dan juga efisiensi energi,” kata Eniya.

    Malam Apresiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024 merupakan malam pemberian apresiasi/penghargaan, penguatan sinergi, dan kolaborasi berbagai pihak yang berperan dalam pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

    Rincian 157 penerima apresiasi adalah 22 penerima Apresiasi Kinerja Stakeholder Bidang Panas Bumi; 28 penerima Apresiasi Kinerja Stakeholder Bidang Bioenergi; 27 penerima Apresiasi Kinerja Stakeholder Bidang Aneka EBT; 3 penerima Apresiasi Kinerja Stakeholder Bidang Infrastruktur EBT; dan 77 penerima Apresiasi Kinerja Stakeholder Bidang Efisiensi Energi.

    “Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima Apresiasi Kinerja Stakeholder Bidang EBTKE,” ujar Eniya.

    Sumber : Antara

  • Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA Diproyeksikan Capai US Miliar pada Akhir 2024

    Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA Diproyeksikan Capai US$14 Miliar pada Akhir 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memproyeksikan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA yang telah ditempatkan di dalam negeri mencapai US$14 miliar pada akhir 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku implementasi kebijakan DHE SDA seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 sudah berjalan baik.

    Dia memerinci, kepatuhan eksportir untuk menempatkan DHE tersebut sudah hampir 90%. Oleh sebab itu, pihaknya meyakini DHE SDA mencapai US$14 miliar pada akhir 2024.

    “Nah tentu akan kita intensifikasikan lagi,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

    Apalagi, mantan ketua umum Partai Golkar itu meyakini neraca perdagangan Indonesia masih berjalan dengan baik. Dalam 55 bulan terakhir, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus.

    Terakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca dagang senilai US$4,42 miliar pada November 2024.

    Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan pemerintah ingin merevisi PP No. 36/2023 agar kurun waktu penempatan DHE SDA bisa lebih lama. Menurut aturan sekarang, DHE SDA ‘hanya’ wajib ditempatkan di dalam negeri paling singkat tiga bulan dengan minimal 30% dari total nilai ekspor.

    Oleh sebab itu, Airlangga menggelar rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza dan jajaran, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria dan jajaran di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2024) sore.

    Hanya saja, dia belum bisa mengumumkan detail perubahan aturan tersebut. Airlangga meminta setiap pihak bersabar karena PP, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan OJK terbaru ihwal DHE SDA sedang disusun.

    “Mungkin sekitar sebulan dari sekarang [akan terbit],” ujar Airlangga.

  • Ekonom Senior Sarankan Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau – Halaman all

    Ekonom Senior Sarankan Pengembangan Bioethanol Harus dengan Harga Terjangkau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pengembangan bioethanol harus dilakukan untuk mendukung transisi energi.

    Hanya saja, dalam kondisi penciptaan pasar seperti sekarang, harga jual bioetanol harus terjangkau masyarakat.

    “Dengan meningkatnya tuntutan peduli lingkungan yang kuat, pengembangan bioethanol harus tetap dilakukan. Tetapi, marketnya harus dicari dulu. Nah, dalam kondisi creating market, salah satunya adalah dengan harga yang terjangkau masyarakat. Kalau harga bioethanol terlalu mahal, lama-lama masyarakat kosong. Tak ada yang mau beli,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad dalam pernyataannya kepada wartawan, Jumat(20/12/2024) di Jakarta.

    Karena itulah, menurut Tauhid, pemerintah harus ’berkorban’. Selain meniadakan pajak ethanol yang akan digunakan sebagai bahan bakar nabati (BBN), Pemerintah juga bisa memberikan subsidi dan berbagai insentif agar harga bioethanol terjangkau.

    Hal lain yang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar bioethanol, lanjut Tauhid adalah dengan mendorong lingkungan bisnis menggunakan BBN tersebut.

    Tauhid mencontohkan, jika perusahaan ingin memperoleh sertifikat ESG, maka kendaraan operasional harus menggunakan bioethanol. Menurutnya, cara itu akan mendorong penggunaan bioethanol sehingga pasarnya akan membesar.  

    Tauhid juga mendukung perlunya diversifikasi bahan baku. Upaya tersebut bisa dilakukan, agar bioethanol juga bisa diproduksi dengan harga jual yang terjangkau.

    ”Bisa saja diversifikasi, asal perhitungan ekonominya masuk. Selain itu, pabrik etanolnya tidak jauh dari lahan bahan baku sehingga biaya transportasi juga bisa ditekan,” pungkas Tauhid.

    Pemerintah memang menyatakan keseriusan dalam pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN). Selain memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai, upaya juga dilakukan melalui penekanan harga produksi.

    Seperti disampaikan Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Kementerian ESDM Efendi Manurung, Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberi dukungan mulai dari hulu, antara lain pembibitan tebu dan pemupukan.

    “Keseriusan itu artinya, harganya bisa kita tekan kalau kita berikan dukungan mulai dari hulu, pembibitan, pemupukan, unit produksi dan sebagainya. Sehingga nanti di produk akhir, harganya bisa lebih kompetitif dengan harga BBM fosil yang disubsidi,” ujar Efendi sebelumnya, pada acara diskusi publik di Jakarta beberapa waktu lalu.

    Dukungan yang dimaksud, kata Efendi, Pemerintah memberikan subsidi pada setiap tahapan prosesnya. Subsidi diberikan, mulai hulu sehingga mencapai harga keekonomian saat dijual ke pasar.

    Terkait dukungan tersebut, Efendi mengatakan, posisi Pemerintah saat ini masih menerima semua masukan, baik dalam bentuk hasil riset maupun pendapat ahli. “Kita masih mendorong riset-riset bioetanol generasi kedua, ketiga dan seterusnya,” ujar Efendi.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi juga memastikan, bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. “Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,” kata Eniya saat itu.

  • ESDM Ungkap Nasib Badan Nuklir: Tunggu Kesesuaian Program Presiden

    ESDM Ungkap Nasib Badan Nuklir: Tunggu Kesesuaian Program Presiden

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian ESDM mengungkapkan progres pembentukan badan yang bakal mengurus nuklir di Indonesia, yakni Nuclear Energy Programme Implementing Organization (NEPIO).

    “Itu persiapan NEPIO, kita lagi susun itu,” kata Sekretaris Jenderal Dadan Kusdiana di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).

    Dadan kemudian menyinggung soal Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN). Ia mengatakan prosesnya kala itu berada di bawah pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Lalu, berlanjut ke penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060. Dadan menegaskan penggunaan tenaga nuklir sebagai pemasok listrik juga sudah disetujui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    “Sekarang kita lagi memastikan bahwa kesesuaian dengan program Pak Presiden yang sekarang (Prabowo Subianto). Jadi, lagi di situ (progresnya),” jelas Dadan.

    “Ini sudah sejalan, di RUKN kan sudah masuk untuk nuklir. Sehingga kita siap-siap,” tambahnya.

    Meski begitu, Dadan tidak menegaskan kapan pembentukan NEPIO rampung. Ia hanya menekankan pihaknya tengah mempersiapkan hal tersebut.

    Penggunaan tenaga nuklir juga dibahas oleh PT PLN (Persero). Perusahaan pelat merah itu mengklaim sedang melakukan pembahasan intens dengan Kementerian ESDM.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyebut pihaknya sedang menggodok Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024-2033.

    “Kami dengan Kementerian ESDM bersama-sama melakukan joint modelling, ada namanya accelerating renewable energy development. Ini sampai 2040 penambahan pembangkit 75 persen berbasis pada renewable energy, ada 5 gigawatt (GW) berbasis new energy salah satunya adalah nuklir, dan 20 persen berbasis pada gas dengan total kapasitas yang dibangun sampai 2040 sekitar 100 GW,” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (2/12).

    “Saat ini kita sedang menggodok RUPTL dengan total 68 GW antara tahun ini (2024) sampai 2033, di mana 46 GW berbasis pada renewable energy. Artinya, 67 persen penambahan pembangkit 10 tahun mendatang berbasis pada energi berbasis terbarukan (EBT),” imbuh Darmawan.

    (skt/agt)

  • Airlangga dan Sri Mulyani Cs Kumpul Bahas Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor (DHE)

    Airlangga dan Sri Mulyani Cs Kumpul Bahas Aturan Baru Devisa Hasil Ekspor (DHE)

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri ekonomi terpantau berkumpul di kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas evaluasi DHE SDA, Jumat (20/12/2024).  

    Usai pertemuan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza, perwakilan Kementerian ESDM, beserta Bank Indonesia, Airlangga menyampaikan telah membahas terkait kebijakan baru repatriasi Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA). 

    “Pertama kita masih mempersiapkan regulasinya, nanti pada saat regulasi selesai kita umumkan ke publik,” ujarnya kepada media massa. 

    Dirinya enggan menyampaikan detail pembicaraan mengenai aturan baru tersebut, baik mengenai jangka waktu penyimpanan DHE yang diisukan akan diperpanjang maupun porsi dana yang disimpan. 

    Airlangga menuturkan pihaknya sedang menyiapkan peraturan pemerintah (PP), peraturan menteri keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). 

    Pemerintah merencanakan beleid tersebut akan rampung dalam jangka waktu satu bulan atau akan terbit pada Januari mendatang. 

    “Time frame-nya mungkin sekitar sebulan dari sekarang [Januari]. Porsinya juga nanti kita umumkan,” ujarnya. 

    Sementara Airlangga menyampaikan bahwa dari evaluasi DHE sejauh ini menunjukkan tingkat kepatuhan eksportir mencapai 90%. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar jangka waktu minimal penempatan DHE SDA diperpanjang, tidak lagi tiga bulan. 

    Saat ini, kebijakan yang berlaku yakni eksportir wajib menempatkan DHE ke dalam rekening khusus yang ditempatkan paling sedikit sebesar 30% dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu.

    Dana atau devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor harus dimasukkan dan ditempatkan ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI) dengan tujuan meningkatkan likuiditas valas dan mendorong peningkatan jasa keuangan. DHE akan menjadi pasokan cadangan devisa yang bank sentral gunakan untuk stabilisasi rupiah. 

  • Perlukah Indonesia Impor Bijih Nikel untuk Mendukung Penghiliran?

    Perlukah Indonesia Impor Bijih Nikel untuk Mendukung Penghiliran?

    Bisnis.com, JAKARTA – Beberapa tahun ter­­­akhir, In­­­­do­­­­­ne­­­­sia ber­­­ko­­­mit­­­­men untuk me­­­­­ngembangkan penghiliran ni­­­kel melalui pembangunan smelter (peleburan) dan re­­­­finery (pemurnian) guna me­­­ningkatkan nilai tambah produk nikel.

    Indonesia, hingga saat ini telah membangun 42 pabrik pengolahan, 35 pabrik sedang dalam konstruksi, dan 59 pabrik lagi dalam tahap perencanaan. Total semuanya mencapai 136 pabrik, baik smelter maupun refinery. Namun, di balik rencana besar ini, terdapat permasalahan besar terkait pasokan bijih nikel. Apakah langkah impor bijih nikel adalah solusi yang tepat bagi Indonesia?

    Sebagai penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki cadangan bijih nikel yang sangat besar. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, cadangan bijih nikel Indonesia yang berkadar di atas 1,5% diperkirakan mencapai 3,4 miliar ton. Adapun sumber daya yang ada mencapai 7,5 miliar ton.

    Berdasarkan rencana pembangunan industri pengolahan nikel yang ambisius, diperkirakan kebutuhan bijih nikel kadar tinggi akan mencapai sekitar 413 juta ton per tahun untuk memenuhi kapasitas semua smelter piromealurgi (RKEF) yang dibangun. Sayangnya, cadangan bijih nikel berkadar tinggi ini diperkirakan hanya dapat bertahan di bawah 10 tahun jika digunakan secara maksimal.

    Di sisi lain, Indonesia juga memiliki sumber daya bijih nikel dengan kadar rendah (limonite), yang diperkirakan mencapai 9,8 miliar ton, dengan cadangan sekitar 1,7 miliar ton. Bijih nikel kadar rendah ini dapat digunakan untuk teknologi hidrometalurgi yang digunakan dalam proses refinery. Dibutuhkan sekitar 50 juta ton bijih nikel kadar rendah per tahun untuk mendukung teknologi ini. Artinya, cadangan bijih nikel kadar rendah Indonesia dapat bertahan di atas 30 tahun.

    Meski Indonesia memiliki cadangan bijih nikel yang melimpah, permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan bijih nikel berkadar tinggi (saprolite). Guna memenuhi kebutuhan pabrik peleburan yang direncanakan, kebutuhan bijih nikel kadar tinggi sangat besar. Indonesia diperkirakan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bijih nikel berkadar tinggi dalam jangka panjang dikarenakan cadangan yang terbatas. Hal ini menjadi alasan utama mengapa beberapa perusahaan smelter memilih untuk mengimpor bijih nikel, meskipun Indonesia adalah pemilik cadangan nikel terbesar di dunia.

    Kondisi ini mengarah pada dilema yang sulit. Di satu sisi, Indonesia harus melaksanakan penghiliran untuk meningkatkan nilai tambah nikel dengan pembangunan industri pengolahan (smelter dan refinery) yang sangat agresif, di sisi lain terbatasnya pasokan bijih nikel berkadar tinggi menjadi hambatan besar dalam pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, impor bijih nikel dari negara lain menjadi solusi sementara untuk menjaga agar industri smelter tetap berjalan.

    Di luar bijih nikel berkadar tinggi, Indonesia masih memiliki cadangan bijih nikel kadar rendah yang cukup besar. Bijih nikel ini bisa digunakan untuk teknologi hidrometalurgi, yang memungkinkan pengolahan bijih nikel kadar rendah menjadi produk bernilai tambah seperti dukungan untuk industri baterai kendaraan listrik (battery EV).

    Meskipun cadangan bijih nikel kadar rendah ini cukup melimpah, tantangan terbesar adalah pengembangan dan penguasaan teknologi hidrometalurgi yang dapat memprosesnya secara efisien.

    PEMBATASAN & REGULASI

    Selain keterbatasan pasokan bijih nikel, pemerintah Indonesia juga memberlakukan pembatasan kuota produksi untuk menjaga keberlanjutan cadangan nikel. Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa cadangan bijih nikel yang ada tidak cepat habis, tetapi kebijakan ini berpotensi membatasi pasokan bijih nikel untuk smelter yang ada. Salah satu dampaknya adalah peningkatan ketergantungan pada impor bijih nikel untuk memenuhi kebutuhan bahan baku smelter.

    Selain itu, masalah terkait RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang belum sepenuhnya terselesaikan juga menjadi kendala bagi beberapa perusahaan smelter dalam mendapatkan pasokan bijih nikel yang cukup. RKAB yang belum final seringkali membuat proses perizinan dan pembagian kuota produksi menjadi terhambat, yang pada akhirnya mendorong perusahaan-perusahaan smelter untuk mengimpor bijih nikel guna memenuhi kebutuhan produksi mereka.

    Pemerintah seyogianya dapat segera melakukan kebijakan untuk eksplorasi secara masif terutama di daerah frontier (green field) untuk menemukan sumber daya bijih nikel. Diperkirakan wilayah yang belum tersentuh eksplorasi lebih dari 50% terutama di wilayah timur Indonesia termasuk Papua Barat. Perusahaan dapat melakukan brown field exploration untuk mengonversi sumber daya menjadi cadangan dengan menggunakan kode KCMI secara benar untuk memastikan keakuratan datanya.

    Impor bijih nikel memang dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menjaga kelangsungan industri smelter Indonesia. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan proses merger & acquisition (M&A) tambang nikel di luar negeri seperti Filipina, Australia, New Caledonia, dan lainnya sebagai alternatif bahan baku smelter. Jangka panjang, Indonesia perlu fokus pada pemanfaatan bijih nikel kadar rendah yang melimpah dengan pengembangan teknologi yang lebih efisien. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mengandalkan cadangan bijih nikel berkadar tinggi yang terbatas, tetapi juga bisa memanfaatkan potensi besar yang ada pada bijih nikel kadar rendah.

    Selain itu, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah terkait pembatasan produksi dan RKAB. Penyelesaian masalah regulasi ini akan memastikan pasokan bijih nikel dalam negeri bisa terkelola dengan baik, sehingga ketergantungan pada impor dapat diminimalkan.

  • PHE Temukan Sumber Gas Alam Baru Hampir Setara 320 Juta Barel Minyak di Sulteng – Halaman all

    PHE Temukan Sumber Gas Alam Baru Hampir Setara 320 Juta Barel Minyak di Sulteng – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam kurun tujuh tahun terakhir, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mencatat sumber daya inplace gas bumi sebesar lebih dari 1.8 triliun kaki kubik (TCF).

    Angka tersebut hampir setara 320 juta barel minyak (MMBOE) dan ditemukan dari eksplorasi di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng).

    Temuan eksplorasi tersebut berasal dari penemuan gas di struktur Wolai-East Wolai, Morea, dan terbaru dari struktur Tedong yang dibor tahun 2024.

    Direktur Utama PHE Chalid Said Salim menyebut penemuan sumber daya ini merupakan bukti komitmen Pertamina dalam meningkatkan cadangan dan upaya memenuhi kebutuhan gas bumi seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

    Selain itu, juga mendukung upaya pencapaian target produksi nasional, di mana gas merupakan sumber daya energi transisi yang ramah lingkungan.

    Subholding Upstream Pertamina itu juga secara intensif mengimplementasikan upaya penemuan sumber daya di area Indonesia Timur seperti survey seismic, joint study, pengeboran eksplorasi.

    Melalui kerja keras eksplorasi, perusahaan energi milik negara ini berhasil menemukan sumber daya gas alam baru yang signifikan.

    Temuan itu berhasil divalidasi pada akhir 2024 dari Struktur Tedong-001 sebesar 875.47 milyar kaki kubik gas (BCFG) atau setara 151.13 juta barel setara minyak (MMBOE) yang terakumulasi di dalam batuan (inplace).

    Temuan itu selain meningkatkan kapasitas produksi gas, juga menjadi tonggak penting dalam upaya Pertamina untuk mendiversifikasi pasokan energi, mendukung transisi energi berkelanjutan, serta memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

    Penemuan sumber daya ini tidak terlepas dari upaya PHE mengelola strategi utama dalam mengelola baseline produksi dan meningkatkan production growth melalui rencana kerja yang masif.

    Serta, meningkatkan reserve dan resource growth untuk menjaga ketahanan energi nasional.

    Menurut Chalid, keberhasilan PHE dalam menemukan sumber daya migas ini tidak terlepas dari dukungan dari Kementerian ESDM dan SKK Migas.

    “Dengan pengeboran eksplorasi ini PHE juga berupaya menjaga keberlanjutan energi dalam negeri,” kata Chalid dalam keterangan tertulis, Kamis (19/12/2024).

    Ia menyatakan PHE akan terus berinvestasi dalam pengelolaan operasi dan bisnis hulu migas sesuai prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

    PHE juga disebut senantiasa berkomitmen Zero Tolerance on Bribery dengan memastikan pencegahan atas fraud dilakukan dan memastikan perusahaan bersih dari penyuapan.

    Salah satunya dengan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang telah terstandardisasi ISO 37001:2016.

    PHE juga terus mengembangkan pengelolaan operasi yang prudent dan excellent di dalam dan luar negeri secara profesional.

    Hal itu demi mewujudkan pencapaian menjadi perusahaan minyak dan gas bumi kelas dunia yang Environmental Friendly, Social Responsible dan Good Governance.

    Sejalan dengan Misi Prabowo

    Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso menyampaikan Pertamina mendukung target pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi.

    Itu sejalan dengan misi dan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Temuan sumber daya energi di berbagai wilayah ini membuktikan komitmen Pertamina dalam mewujudkan swasembada energi di Indonesia,” kata Fadjar.

    Ia menyatakan Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission pada 2060 melalui dorongan pada program-program yang berdampak langsung ke capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

    Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.