Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Jakarta –

    Kehadiran truk impor China di Indonesia dinilai tidak adil bagi pabrikan kendaraan niaga yang berinvestasi di Indonesia. Mitsubishi Fuso, sebagai raja truk di Indonesia, mengungkap beberapa hal yang bikin persaingan tidak fair.

    “Kalau kompetisi harus kita terima sebagai pelaku bisnis, tapi selama kompetisi itu fair nggak masalah,” kata Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian di Cakung, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Pertama-tama, spek mesin truk impor yang ditawarkan tidak sesuai aturan emisi yang sudah ditetapkan pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, produsen telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Bahkan belum lama ini, merek China itu ikut pameran dengan memamerkan standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Hal ini yang menjadi sorotan pabrikan Jepang.

    Aji menyoroti proses masuk kendaraan komersil impor dari China juga tidak dilalui melalui pengujian kendaraan seperti pabrikan Jepang.

    “Ya proses masuknya. Kan kalau kita mau bikin nih, Pak Momon (Duljatmono – President Director PT KRM) mau bikin produksi, kita usul mau bikin produk. Itu Pak prosesnya harus uji. Diuji dulu mobil ini secara ini kelayakan, layak jalannya, keselamatannya. Harus didaftarkan ke mana,” jelas dia.

    Dia mewanti-wanti hadirnya truk impor dari China bisa menggerus pasar pabrikan yang sudah memproduksi dalam negeri. Jika penjualan terus turun, imbasnya bisa efisiensi para pekerja.

    “Belum dealer nanti punya part shop, dia punya part shop jual spare part kita juga. Pasti kena dampak juga nanti kalau mobil kita makin sedikit, konsumsi spare partnya makin dikit, nggak mau orang bisnis spare part,” jelas Aji.

    “Kita punya pabrik, mereka punya vendor untuk supply part-part. Dan itu ratusan, dari pasti ribuan juga itu karyawannya. Jadi pasti multiple effect kalau sampai kita terus terimbas,” tambah dia.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    (riar/rgr)

  • Menteri ESDM Soal IUP Raja Ampat: Saya Belum Ada di Muka Bumi Barang Ini Sudah Ada

    Menteri ESDM Soal IUP Raja Ampat: Saya Belum Ada di Muka Bumi Barang Ini Sudah Ada

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan progres program listrik desa, produksi minyak nasional, hingga kesiapan menuju kedaulatan energi. Capaian tersebut sudah dilaporkannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/11/2025) kemarin.

    Untuk program listrik desa, Bahlil menargetkan seluruh wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik paling lambat pada 2030 mendatang. “Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua,” tegas Bahlil dalam siaran pers resmi Kementerian ESDM, Selasa (4/11/2025).

    Guna mewujudkan target tersebut, Kementerian ESDM tahun ini hingga 2029 mendatang akan mempercepat penyediaan akses listrik melalui program listrik desa di 10.068 lokasi untuk menjangkau 1,28 juta calon pelanggan. Pada 2025 ini akan diselesaikan penyediaan akses listrik di 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan.

    Bahlil turut menyampaikan capaian positif produksi minyak nasional (lifting). Hingga November 2025, produksi minyak harian Indonesia telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, yakni 605.000 barel per hari.

    Potensi peningkatan lifting juga dimungkinkan akan didapat melalui program perbaikan tata kelola sumur tua yang telah menginventarisir sebanyak 45.000 sumur untuk segera dikelola. Khususnya kepada koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.

    Selain itu, Bahlil turut melaporkan peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi. Dari target sekitar Rp 260 triliun di 2025, realisasi PNBP saat ini sudah mencapai sekitar 74-75 persen dari target.

     

  • Pembagian Hak Partisipasi Pemda di Proyek Migas Papua Diproses Ulang

    Pembagian Hak Partisipasi Pemda di Proyek Migas Papua Diproses Ulang

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) masih memproses pembagian hak partisipasi pemerintah daerah di wilayah Papua Barat Daya. Prosesnya perlu dilakukan ulang pasca pemekaran sejumlah provinsi baru.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menuturkan, baru Papua Barat yang sudah masuk pembahasan pembagian participation interest (PI) 10 persen dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). 

    “Jadi ada satu yang Papua Barat, di sini Genting Oil Kasuri, dengan revisi POD 1 sudah disetujui, kemudian juga BUMD dalam tahap pembahasan dengan Pemprov Papua Barat terkait PI-nya,” ungkap Laode dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Pembahasan dilakukan oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd dengan PT Papua Doberai Mandiri, BUMD milik Pemprov Papua Barat dan Pemkab Teluk Bintuni. Sementara itu, tiga lainnya masih harus dibahas karena adanya pemekaran provinsi di Papua.

    “Selebihnya memang ini masih dalam tahap diproses kembali, dikarenakan adanya pemekaran dan pembentukan provinsi baru. Jadi karena terbagi, sehingga proses yang tadi kita perlihatkan di slide proses itu perlu dilewati lagi dari tahap yang permulaan atau tahap awal,” tutur Laode.

    Proses yang perlu dilakukan lagi merujuk pada Provinsi Papua Barat Daya yang melibatkan tiga wilayah kerja (WK), yakni West Salawati dengan KKKS Montd’Or (Salawati), Kepala Burung dengan Petrogas (Basin) Ltd dan Pertamina Hulu Energi Salawati Basin, serta Salawati dengan Petrogas (Island) Ltd dan Pertamina Hulu Energi Salawati.

     

  • Tak Cuma Emas, Papua Ternyata Pemilik Cadangan Gas Terbesar ke-2 RI

    Tak Cuma Emas, Papua Ternyata Pemilik Cadangan Gas Terbesar ke-2 RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Papua ternyata bukan hanya dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya mineral seperti tembaga dan emas. Namun demikian, wilayah ini ternyata juga menyimpan potensi besar di sektor minyak dan gas bumi (migas).

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memaparkan, Pulau Papua dan Papua Barat tercatat menyimpan cadangan gas bumi terbesar kedua di Indonesia, dengan total potensi mencapai 10.258 miliar standar kaki kubik (BSCF) atau sekitar 18,4% dari total cadangan gas RI sebesar 55.850 BSCF.

    “Kita perhatikan data tahun 2025 ini mencapai 55.850 BSCF, cadangan gas ini tersebar di beberapa wilayah dengan potensi signifikan di beberapa wilayah utama seperti Pulau Kalimantan sebesar 11.587 BSCF dan Pulau Papua sebesar 10.258 BSCF,” kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Laode mengungkapkan kegiatan hulu migas di wilayah Papua Barat didukung oleh sejumlah wilayah kerja (WK) eksploitasi yang berperan penting dalam menjaga pasokan energi nasional.

    Beberapa WK eksploitasi tersebut antara lain yakni Berau, Muturi, Wiriagar, serta Pertamina EP di lapangan Sorong dan unitisasi Wakamuk. Selain itu, ada juga Kasuri, West Salawati, Salawati, dan Kepala Burung.

    Sementara itu, hingga 31 Oktober 2025 kegiatan produksi gas di wilayah Papua Barat berasal dari dua wilayah kerja yaitu Pertamina EP lapangan Papua serta WK Berau dengan rata-rata produksi 470 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), Muturi dan Wiriagar dengan rata-rata produksi sebesar 1.986 MMSCFD.

    Kemudian untuk produksi minyak bumi dan kondensat berasal dari beberapa wilayah kerja, yakni Pertamina EP Lapangan Unitisasi Wakamuk dengan rata-rata produksi 31 barel per hari (bph), Pertamina EP Lapangan Sorong sebesar 814 bph, serta WK Berau, Muturi, dan Wiriagar dengan produksi rata-rata 7.636 bph.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • RI Punya Cadangan Minyak 4,4 Miliar Barel, Terbesar Ada di Daerah Ini

    RI Punya Cadangan Minyak 4,4 Miliar Barel, Terbesar Ada di Daerah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa cadangan minyak dan kondensat Indonesia saat ini tercatat sebesar 4,4 miliar barel. Cadangan tersebut tersebar di berbagai wilayah.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan total cadangan tersebut mencakup beberapa kategori cadangan minyak bumi dan kondensat. Adapun, cadangan terbesar disumbang oleh Pulau Kalimantan dengan total 573,82 juta standar barel (MMSTB).

    “Dan di sini cadangan sebesar 4,4 miliar barel. Cadangan minyak bumi dan kondensat terbesar di berbagai wilayah Indonesia, diantaranya Pulau Kalimantan memiliki total cadangan sebesar 573,82 MMSTB,” kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (13/11/2025).

    Sementara itu, Pulau Papua menyumbang cadangan sebesar 109,45 MMSTB. Laode menilai sebaran cadangan migas tersebut menunjukkan bahwa peluang pengembangan masih terbuka, baik melalui kegiatan eksplorasi lanjutan maupun optimalisasi produksi dari lapangan eksisting.

    “Sebaran cadangan ini menunjukkan masih adanya peluang pengembangan di wilayah-wilayah tersebut, baik melalui kegiatan eksplorasi hutan maupun optimalisasi produksi dari lapangan yang sudah berproduksi,” ungkapnya.

    Selain minyak, pihaknya juga mencatat cadangan gas bumi nasional mencapai 55.850 miliar standar kaki kubik (BSCF). Kalimantan kembali menjadi wilayah dengan potensi gas terbesar mencapai 11.587 BSCF, diikuti Papua dengan 10.258 BSCF.

    “Cadangan gas ini tersebar di berbagai wilayah dengan potensi signifikan di beberapa wilayah utama seperti Pulau Kalimantan sebesar 11.587 BSCF dan Pulau Papua sebesar 10.258 BSCF. Yang menunjukkan bahwa gas bumi masih menjadi salah satu tulang punggung utama dalam penyediaan energi nasional ke depan,” kata Laode.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Indonesia Punya Cadangan Migas Jumbo, Segini Jumlahnya

    Indonesia Punya Cadangan Migas Jumbo, Segini Jumlahnya

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan jumbo dari minyak dan gas bumi Indonesia. Minyak bumi sebanyak 4.423,52 miliar barel tangki stok (mmstb), sedangkan gas bumi sebanyak 55.850,81 miliar kaki kubik (bscf).

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaeman menyampaikan cadangan migaa tersebut tercatat per 1 Januari 2025. Adapun, total angka itu terdiri dari beberapa kategori.

    “Kalau kita lihat hasil evaluasi dan data terkini, total cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia terdiri atas beberapa kategori. Dan di sini cadangan sebesar 4,4 miliar barel,” ungkap Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Jumlah minyak bumi tadi, dihitung dari cadangan terbukti sebanyak 2.325,76 mmstb, cadangan mungkin 1.064,76 mmstb, dan cadangan harapan 1.033 mmstb. Sehingga totalnya mencapai 4.423,52 mmstb terdiri dari minyak bumi dan kondensat.

    Pulau Kalimantan memiliki total cadangan sebesar 573,82 mmstb. Sedangkan Pulau Papua atau Papua keseluruhannya menyumbang cadangan sebesar 109,45 mmstb.

    “Sebaran cadangan ini menunjukkan masih adanya peluang pengembangan di wilayah-wilayah tersebut, baik melalui kegiatan eksplorasi hutan maupun optimalisasi produksi dari lapangan yang sudah berproduksi,” tutur Laode.

    Cadangan Gas 

    Sementara itu, untuk gas bumi, terdiri dari cadangan terbukti 34.782,31 bscf, cadangan mungkin 11.856,39 bscf, dan cadangan harapan 9.212,1 bscf. Sehingga totalnya mencapai 55.850,81 bscf.

    “Cadangan gas ini tersebar di berbagai wilayah dengan potensi signifikan di beberapa wilayah utama seperti Pulau Kalimantan sebesar 11.587 BSCF dan Pulau Papua sebesar 10.258 BSCF,” jelas Laode.

     Dia menuturkan, jumlah cadangan tersebut menunjukkan gas bumi masih menjadi salah satu tulang punggung utama dalam penyediaan energi nasional ke depan.

  • Shell Bersiap Balik ke Hulu Migas RI, Bisnis SPBU Ikut Terpompa?

    Shell Bersiap Balik ke Hulu Migas RI, Bisnis SPBU Ikut Terpompa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Shell Plc kembali melirik peluang investasi di sektor hulu migas Indonesia setelah sempat hengkang beberapa tahun lalu. Raksasa migas asal Inggris itu tengah mengkaji prospek di sejumlah wilayah.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto memberi bocoran bahwa Shell akan melakukan studi bersama atau joint study di lima prospek migas, baik di darat (onshore) maupun lepas pantai (offshore), dengan Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (Kufpec).

    Kelima prospek tersebut tersebar di wilayah Sulawesi Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Dua wilayah onshore, offshore Sulawesi Barat. Tiga wilayah offshore, Bali dan NTB,” ucap Djoko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Djoko mengatakan bahwa Shell dan Kufpec melakukan joint study bersama dengan porsi 50:50. Proposal joint study tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Dia menambahkan bahwa saat ini Ditjen Migas sedang mengevaluasi kepastian blok migas yang diminati Shell untuk dieksplorasi.

    Kabar kembalinya Shell ke sektor hulu migas RI telah berhembus sejak awal 2025. Kala itu, Shell disebut tengah menjajaki peluang di lapangan eksis, yang berarti perusahaan tersebut akan berinvestasi di wilayah kerja yang saat ini juga dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lain. 

    Sebelumnya, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, & Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Rikky Rahmat Firdaus menuturkan, Shell tertarik kembali ke sektor hulu migas Indonesia karena banyak temuan lapangan baru, terutama di area lepas pantai dan laut dalam (deepwater). Menurutnya, temuan tersebut relevan dengan kompetensi Shell, yakni pengeboran minyak lepas pantai dan laut dalam.

    “Dengan temuan semua yang ada, kami sangat berharap nanti di bulan November kami ajak lagi Shell untuk benar-benar hadir di Indonesia,” ucap Rikky dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Kamis (9/10/2025).

    Dia menambahkan, Shell sempat ragu untuk kembali masuk ke sektor hulu migas RI. Namun, pihaknya berhasil meyakinkan perusahaan asal Eropa itu.

    Menurut Rikky, Shell akan kembali karena prospek migas di Tanah Air memiliki daya tawar yang cukup baik.

    “Kita punya daya tawar yang cukup baik. Kita akan tetap bertemu, dan jadi Shell kan juga banyak entitasnya, jadi ini tone positif bagi rekan-rekan,” ujarnya.

    Adapun, Shell sebelumnya memutuskan untuk hengkang dari salah satu megaproyek migas Tanah Air, Blok Masela. Pada 2023, 35% hak partisipasi Shell di Blok Masela resmi diambil alih oleh Pertamina dan Petronas.

    Niat Shell hengkang mengemuka sejak 2019 dan menyebabkan pengembangan Blok Masela tersendat. Shell menilai bahwa investasi di negara lain lebih menguntungkan sehingga prioritas pada proyek Lapangan Abadi Blok Masela ditinggalkan. Imbasnya, Inpex harus mencari mitra baru untuk menggarap blok tersebut. Proses divestasi Shell juga berlarut-larut hingga 4 tahun lamanya.

    Bisnis SPBU

    Sementara itu, di bisnis hilir, Shell memilih untuk melepaskan bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) miliknya di Indonesia.

    PT Shell Indonesia, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Shell Plc, bakal melepas bisnis SPBU ke perusahaan patungan baru (joint venture) antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group mulai 2026.

    Shell pun memastikan proses pengalihan kepemilikan SPBU yang tengah berjalan saat ini bukan disebabkan kondisi kelangkaan BBM yang terjadi sejak akhir Agustus 2025.

    Untuk diketahui, SPBU Shell tengah mengalami kekosongan stok BBM lantaran kuota impor mereka untuk tahun ini telah habis. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, kuota impor BBM untuk Shell pada 2025 mencapai 329.704 kiloliter (kl) untuk RON 92, 119.601 kl untuk RON 95, dan 38.674 kl untuk RON 98.

    Vice President Corporate Relations Shell Indonesia Susi Hutapea menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan mengantisipasi hasil positif dalam proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia. Menurutnya, semua pihak tetap berkomitmen dengan kesepakatan awal.

    “Tidak terdapat dampak pada proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia. Semua pihak tetap berkomitmen pada kesepakatan tersebut,” kata Susi kepada Bisnis, Minggu (28/9/2025).

    Dia menuturkan, pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell di Indonesia tunduk pada penerimaan persetujuan peraturan dan diharapkan selesai pada tahun 2026.

    Adapun, proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU Shell diharapkan selesai pada 2026. Setelah itu, nantinya merek Shell akan tetap berada di Indonesia melalui perjanjian lisensi merek.

    “Produk BBM akan dipasok melalui Shell dan pelanggan akan terus memiliki akses untuk menggunakan produk BBM berkualitas tinggi,” kata Susi.

    Langkah Shell melepas bisnis SPBU ke Citadel dan Sefas telah diumumkan sejak Mei 2025 lalu. Pengalihan kepemilikan merupakan bagian dari strategi Shell untuk transformasi portofolio dan sejalan dengan komitmen Capital Markets Day Shell.  

    Untuk diketahui, bisnis SPBU Shell di Indonesia mencakup jaringan SPBU Shell dan kegiatan pasokan serta distribusi BBM. Saat ini Shell memiliki sekitar 200 lokasi SPBU di Indonesia di mana lebih dari 160 di antaranya dimiliki perusahaan dan terminal BBM di Gresik, Jawa Timur. 

    Pemilik baru Shell yakni Citadel Pacific adalah perusahaan yang mapan dan terdiversifikasi dengan kegiatan operasional di seluruh Asia-Pasifik. Citadel merupakan pemegang lisensi merek Shell di Guam, Saipan, Republik Palau, Makau, dan Hong Kong. 

    Sementara itu, Sefas Group adalah distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia.

    Meski demikian, Shell tak sepenuhnya melepas bisnis hilirnya di Indonesia. Shell tetap melihat Indonesia menjadi pasar pertumbuhan utama untuk bisnis pelumas Shell. Shell memiliki dan mengoperasikan pabrik pelumas dengan kapasitas mencapai 300 juta liter per tahun.

    Bahkan, saat ini sedang membangun pabrik manufaktur gemuk di Marunda yang akan memiliki kapasitas 12 kiloton per tahun. 

    Pada 2022, Shell mengakuisisi EcoOils yang memiliki dua fasilitas pengolahan di Indonesia. Akuisisi EcoOils ini menambah portofolio bisnis bahan bakar rendah karbon Shell di kawasan tersebut.

  • Ini yang Bikin Impor Truk China Tidak Adil di Mata Pabrikan Jepang

    Banjir Truk Impor China Sudah Makan ‘Korban’, Pemerintah Diminta Kasih Solusi

    Jakarta –

    Impor truk China yang masuk Indonesia bikin kalangan pabrikan lokal khawatir. Kehadiran truk impor China bahkan sudah ‘makan’ korban.

    Pengamat otomotif Yannes Pasaribu menyoroti regulasi antar instansi; Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian yang belum sinkron untuk kendaraan komersil di area off-road (non-jalan raya) seperti tambang.

    Yannes menjelaskan ada ketimpangan yang dihadapi produsen Jepang akibat konsekuensi dari kebijakan yang tumpang tindih.

    “Truk impor China yang digunakan secara eksklusif di area tambang tertutup, tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi yang sama, sehingga banyak yang masih menggunakan mesin Euro 2 atau Euro 3,” ujar Yannes kepada detikOto, Rabu (12/11/2025).

    “Hal ini dari perspektif industri otomotif Jepang jelas menciptakan ketimpangan kompetitif, sebab truk China menawarkan harga 30-50% lebih rendah tanpa beban sertifikasi emisi ketat, sementara produsen Jepang menghadapi biaya produksi lebih tinggi untuk memenuhi standar domestik,” jelasnya.

    Seperti diketahui, produsen Jepang telah berinvestasi triliunan rupiah untuk upgrade line produksi mereka di Indonesia demi mematuhi standar Euro 4 yang diwajibkan pemerintah.

    Mitsubishi Fuso salah satu yang mulai terdampak dengan kehadiran impor truk China. Keresahan ini sudah disampaikan kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), namun belum mendapatkan solusi dari pemerintah.

    “Sampai sekarang kita masih nunggu langkah konkrit dari pemerintah. Dan namanya menunggu itu sih kita nggak bisa maksa orang-orang. Kalau harapannya segera,” ungkap Aji Jaya, Sales & Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors.

    Segmen komersial merupakan industri padat karya yang banyak melibatkan pekerja dan turut berkontribusi kepada perekonomian negara.

    “Jangan nanti kita udah tepar dulu baru ada langkah konkrit,” kata Aji.

    Hal senada juga pernah diungkapkan Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara. Menurut Kukuh, truk impor dari China mengambil keuntungan, tapi bisa mengancam industri dalam negeri, apalagi buat pabrikan yang sudah berinvestasi besar.

    “Sampai Juli ini diperkirakan, kami tidak punya data yang cukup resmi, itu hampir 7 ribu, sampai akhir tahun bisa sampai 14 ribuan kendaraan komersial,” ujar Kukuh beberapa waktu yang lalu.

    Standar emisi kendaraan menjadi salah satu langkah strategis yang sudah ditentukan pemerintah.

    Bukan cuma soal emisi, namun truk impor CBU sudah terasa dampaknya. Pabrik komponen kendaraan ada yang mengurangi karyawan sampai separuhnya.

    “Ada perusahaan yang suplai komponen dump truck pengurangan karyawan hampir 50 persen,” kata Sekjen Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki, beberapa waktu lalu.

    “Untuk truk import CBU-nya segera dihentikan karena kalau truk tidak hanya komponen, namun industri karoseri juga sangat terdampak. Mudah-mudahan dengan cara tersebut industri komponen bisa lebih baik,” sebutnya.

    (riar/rgr)

  • ESDM Beri Sinyal BP-AKR Bakal Beli 300.000 Base Fuel dari Pertamina

    ESDM Beri Sinyal BP-AKR Bakal Beli 300.000 Base Fuel dari Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal SPBU BP-AKR milik PT Aneka Petroindo Raya (APR) bakal menambah pembelian base fuel sebanyak 100.000 barel dari Pertamina Patra Niaga.

    Dengan begitu, secara total BP-AKR bakal membeli 300.000 barel base fuel dari perusahaan pelat merah tersebut.

    Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memerinci, BP-AKR sebelumnya telah membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Kemudian, BP-AKR telah memesan tambahan 100.000 barel lagi yang akan tiba pada bulan ini.

    “BP-AKR kemarin sudah dua kali pesan 100.000 [atau] 2 kargo. Dan kita dengar-dengar akan ada lagi kargo ketiga [100.000 barel],” ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

    Kendati demikian, Laode belum bisa memerinci kapan kargo ketiga untuk BP-AKR tersebut dikirim. Menurutnya, hal ini masih indikasi imbas tingginya pesanan BBM BP-AKR di lapangan. “Ini kan baru indikasi. Indikasi yang bagus kan?” katanya.

    Lebih lanjut, Laode mengaku belum mengetahui nasib Shell dan Vivo terkait negosiasi pembelian base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Dia menyebut, negosiasi masih dilakukan secara business to business (B2B).

    Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa ikut campur tangan. Laode pun mengaku belum tahu kendala ataupun alasan Shell dan Vivo belum mau membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

    “Kalau mau tanya kendala, lebih pas kepada yang B2B-nya. Kita nggak tahu, karena ada yang berhasil dan ada yang masih membahas. Kalau yang berhasil kan mereka berarti membuktikan sudah tidak ada kendala,” jelasnya.

    Sebelumnya, BP-AKR mengumumkan BBM jenis BP 92 kini telah kembali tersedia di seluruh jaringan SPBU BP di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, serta secara bertahap akan tersedia di Jawa Timur.  

    Ketersediaan kembali produk ini berasal dari pengadaan base fuel RON 92 hasil impor melalui mekanisme B2B dengan PT Pertamina Patra Niaga sesuai arahan pemerintah.  

    Presiden Direktur BP-AKR Vanda Laura mengatakan, kerja sama ini terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.

    Menurutnya, atas dukungan dari Kementerian ESDM, dan dilakukan melalui proses kolaboratif dengan PT Pertamina Patra Niaga, maka pengadaan base fuel impor dapat terlaksana dengan baik dan normalisasi pasokan bagi masyarakat terwujud.  

    “BP-AKR kembali menghadirkan bahan bakar berkualitas BP 92 dengan teknologi ACTIVE untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung mobilitas masyarakat. Prioritas kami jelas, BP 92 kembali tersedia dan kualitas produk yang dihadirkan konsisten terjaga. Fokus mutu ini bagian dari komitmen jangka panjang kami membangun layanan energi yang terpercaya di Indonesia,” ucap Vanda melalui keterangan resmi, beberapa waktu lalu.

    BP-AKR menegaskan bahwa pasokan base fuel telah melalui uji kualitas dengan pengawasan surveyor independen yang terpercaya, untuk memastikan pasokan yang diterima telah sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas pemerintah Indonesia serta BP internasional.  

    Vanda mengatakan, semua tahapan ini dilakukan sebagai salah satu wujud komitmen BP-AKR dalam menjamin konsistensi mutu produk dan kenyamanan pelanggan.

    Dia menegaskan bahwa pengadaan base fuel impor melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah, merupakan solusi sementara kesinambungan usaha yang diambil oleh BP-AKR secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.  

    Hal ini guna menjaga kelancaran pasokan bahan bakar di lapangan dan memastikan seluruh mitra operasional di jaringan SPBU bp dapat terus melayani masyarakat.

  • Wanti-wanti Maraknya Truk Impor China Bikin Persaingan Tak Adil hingga PHK

    Wanti-wanti Maraknya Truk Impor China Bikin Persaingan Tak Adil hingga PHK

    Jakarta –

    Mitsubishi Fuso menilai truk impor China bikin resah pabrikan yang sudah berinvestasi di Indonesia. Pabrikan yang memproduksi lokal harus memenuhi standar emisi hingga regulasi teknis kelayakan serta keselamatan, sementara truk impor bisa bebas tanpa memenuhi syarat tersebut.

    “Kami PT Krama Yudha Tiga Berlian motor tidak hanya menjual produk, kami membangun ekosistem, kami melakukan investasi untuk berkontribusi kepada Indonesia,” kata Aji Jaya selaku Sales and Marketing Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors di Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (12/11/2025).

    Aji Jaya menekankan pabrikan lokal selalu mengikuti regulasi pemerintah. Sebagai contoh, PT KTB dan fasilitas produksinya, Krama Yudha Ratu Motor (KRM) telah berinvestasi untuk memenuhi standar emisi Euro4 bagi kendaraan bermesin diesel, yang diwajibkan pemerintah sejak tahun 2022.

    Ironisnya, di sisi lain, truk impor dari China dilaporkan bisa masuk ke pasar tanpa harus memenuhi persyaratan teknis yang sama. Kondisi ini menciptakan keuntungan yang tidak adil, produk impor dapat menawarkan harga jual yang lebih kompetitif.

    Diketahui kendaraan niaga berat dari China hanya memenuhi standar emisi Euro 2 dan Euro 3. Padahal, Indonesia sudah menetapkan standar emisi Euro 4 sebagai aturan wajib untuk kendaraan yang baru diproduksi.

    Aji menginginkan pemerintah segera punya solusi untuk melindungi industri dalam negeri.

    “Karena kalau kelamaan juga pasti dampaknya akan lebih besar ke kita. Bisa-bisa Pak Momon (Duljatmono, Presiden Direktur PT KRM) produksinya terus turun harus layoff karyawan, harus kurangin produksi,” jelas Aji.

    Menanggapi fenomena ini, pengamat otomotif Yannes Martinus Pasaribu menyoroti akar masalah yang lebih kompleks, yakni adanya perbedaan yurisdiksi dan tumpang tindih regulasi, khususnya di sektor pertambangan.

    “Agak lucu juga ya, sebab yang pertambangan di bawah yurisdiksi Kementerian ESDM, sedangkan yang di jalan raya di bawah Kemenhub (Kementerian Perhubungan). Lalu yang usulkan regulasi wajibkan seluruh kendaraan beroperasi di kawasan pertambangan atau di luar jalan umum untuk memenuhi standar emisi euro4 adalah Kemenperin,” kata Yannes.

    Truk China dengan standar emisi Euro 2, Euro 3, atau bahkan truk listrik, dapat legal beroperasi di kawasan tambang. Masalah utamanya bukan sekadar “banjir truk impor ilegal”, melainkan adanya celah regulasi yang sah di sektor tertentu.

    “Hal ini disebabkan oleh sifat kendaraan tersebut yang lebih banyak dikategorikan sebagai peralatan produksi di lokasi tertutup, bukan transportasi publik atau komersial di jalan umum, sehingga tunduk pada regulasi khusus pertambangan,” jelas Yannes.

    Regulasi yang dimaksud adalah UU No. 3 Tahun 2020 (UU Minerba), yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian ESDM (KemenESDM). Di sisi lain, APM (Agen Pemegang Merek) yang sudah berinvestasi di Indonesia–kebanyakan dari Jepang– memproduksi kendaraan yang beroperasi di jalan umum. Karena itu, mereka wajib mematuhi aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan memproduksi mesin berstandar Euro 4.

    “Otomatis mereka (pabrikan Jepang) hanya memiliki spek mesin Euro 4. Nah untuk pesaing truk dari China dengan harga murah yang sudah diterima pertambangan ini dinilai APM-APM yang ada (sebagai) sebuah unfairness,” papar Yannes.

    Ironisnya, lanjut Yannes, kementerian yang mengusulkan regulasi agar seluruh kendaraan di wajib memenuhi standar Euro 4 justru adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

    Area tambang dianggap sebagai kawasan tertutup atau bukan jalan umum. Truk yang beroperasi di sana sering dikategorikan sebagai peralatan produksi seperti halnya ekskavator, bukan alat transportasi jalan raya. Namun Aji menyebut truk impor China saat ini makin terang-terangan, bahkan tidak hanya terlihat pada area tambang saja.

    “Ada sih (di pulau Jawa), kalau di lapangan pernah lihat gitu. Cuma yang masif sih emang di mining ya,” kata Aji.

    Secara singkat Yannes menggambarkan adanya pasar dengan standar ganda, sehingga merugikan pabrikan yang telah berinvestasi untuk standar yang lebih tinggi.

    Pabrikan Jepang mayoritas sudah berinvestasi besar untuk mematuhi regulasi pemerintah, salah satunya standar emisi Euro 4 untuk kendaraan di jalan umum. Persaingan menjadi tidak adil ketika produk impor truk China bisa masuk dengan standar lebih rendah Euro 2 atau 3 dan harga lebih murah.

    “Jadi yang terbaca ada tumpang tindih dan perbedaan yurisdiksi antara Kementerian ESDM, Kemenhub, dan Kemenperin inilah yang membuat aturan kendaraan pertambangan dan industri kendaraan berat di Indonesia saat ini,” tutupnya.

    (riar/rgr)