Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Kementerian ESDM Bantah Laporan Ombudsman soal Maladministrasi RKAB

    Kementerian ESDM Bantah Laporan Ombudsman soal Maladministrasi RKAB

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah laporan Ombudsman RI yang menyatakan terdapat maladministrasi dalam penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) usaha pertambangan mineral dan batu bara pada 2021-2024.

    Kementerian ESDM memastikan penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

    “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, dalam upaya menyempurnakan tata kelola sektor pertambangan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dilansir ANTARA, Jumat, 21 Desember.

    Temuan Ombudsman adalah pengabaian kewajiban hukum oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan tidak melaksanakan kewenangan penandatanganan persetujuan RKAB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

    Ombudsman berpendapat, apabila Menteri ESDM mendelegasikan kewenangan penandatanganan persetujuan dokumen RKAB kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, diperlukan regulasi sebagai dasar hukum pendelegasian berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden.

    Sedangkan yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bukan peraturan pemerintah/peraturan presiden.

    Terkait hal tersebut, Kementerian ESDM menjelaskan kewenangan penerbitan RKAB oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) tidak harus langsung berasal dari kewenangan atribusi dari peraturan pemerintah/peraturan presiden.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan dapat dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya atribusi, delegasi, dan/atau mandat, sehingga Menteri ESDM yang memiliki kewenangan penerbitan RKAB dapat melakukan delegasi atau mandat kepada Dirjen Minerba/Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba/Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Minerba, sebagaimana saat ini tercantum di dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023.

    Kementerian ESDM juga menjelaskan bahwa mengenai pendelegasian melalui PP/peraturan presiden, apabila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah tepat pemberian delegasi dan mandat penerbitan RKAB kepada direktur jenderal melalui peraturan di tingkat menteri (permen).

    Kementerian ESDM menilai, apabila pendelegasian langsung kepada direktur jenderal melalui PP/perpres dianggap berpotensi dapat melampaui materi muatan PP/perpres yang memberikan pengaturan tata kelola pemerintahan di tingkat presiden dan menteri.

  • PLN Bakal Bangun Jaringan Pintar Demi Alirkan Listrik Hijau Antarpulau

    PLN Bakal Bangun Jaringan Pintar Demi Alirkan Listrik Hijau Antarpulau

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT PLN (Persero) didorong untuk membangun jaringan listrik terintegrasi atau smart grid antar pulau di Indonesia. Hal itu seperti yang diarahkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.

    Kartika yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pihaknya mendorong PLN untuk menggenjot tambahan kapasitas listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT). Hal itu juga sejalan dengan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024/2034 yang saat ini juga tengah digodok antara PLN dan pemerintah.

    “Dan memang tadi di salah satu rencana yang kita bahas memang bagaimana nantinya dengan EBT ini PLN menggunakan smart grid dan juga membangun inter-island grid antara Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa. Jadi itu nanti mungkin rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” ujarnya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) milik PT PLN (Persero) di Gandul, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Adapun, revisi RUPTL yang saat ini masih disusun itu diperlukan koordinasi antar kementerian itu merencanakan tambahan kapasitas listrik nasional hingga 71 Giga Watt (GW).

    Tiko menyebutkan, saat ini revisi RUPTL yang akan berlaku hingga 2034 itu masih dalam persetujuan lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga Kementerian Keuangan.

    “Kita akan membangun 71 giga kapasitas baru nanti 2024 ke 2034 dimana mayoritasnya memang EBT,” jelasnya.

    Dia mengungkapkan, pihaknya bersama dengan kementerian/lembaga terkait akan melakukan rapat final setidaknya pada bulan Januari 2025 mendatang untuk menetapkan RUPTL baru tersebut.

    Dia menyebutkan, pada tahun 2025 mendatang PLN juga sudah akan memulai pembangunan pembangkit EBT secara masif di Indonesia untuk mewujudkan target tambahan kapasitas listrik tambahan sebesar 71 GW di Tanah Air.

    “Nanti rencananya dengan Menteri ESDM, Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari untuk memutuskan dan tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT,” tambahnya.

    Dengan begitu, dia mengatakan rencana selama 10 tahun yang akan tertuang dalam RUPTL baru itu sejalan dengan rencana Indonesia untuk menyeimbangkan keamanan, keterjangkauan, dan keberlanjutan energi di dalam negeri.

    (pgr/pgr)

  • ESDM Selesaikan 830 Permohonan RKAB Mineral dan Batu bara Sepanjang 2024

    ESDM Selesaikan 830 Permohonan RKAB Mineral dan Batu bara Sepanjang 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan 830 permohonan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk komoditas mineral dan batu bara periode 2024-2026 per Kamis (26/12/2024).

    Dirjen Minerba ESDM Tri Winarno mengatakan dari jumlah tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan.  

    Adapun komoditas yang mendapat persetujuan meliputi nikel 207 izin, timah 107, bauksit 37, galena 130, emas dan mineral pengikut 90, besi 74, tembaga 9, dan komoditas lainnya 56. 

    Sementara itu, untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan. Lebih rinci, 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.  

    Di sisi lain, Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon. 

    Tri mengatakan dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi. 

    Dia pun menegaskan bahwa seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

    “Perbaikan regulasi ini menjadi bagian dari langkah kami untuk memastikan proses perizinan RKAB berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan,” ujar Tri melalui keterangan resmi, Jumat (27/12).  

    Dia menjelaskan mekanisme persetujuan RKAB untuk tahap Operasi Produksi telah diberikan untuk jangka waktu selama 3 tahun melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB. Hal ini sesuai yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. 

    Menurutnya, kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian usaha bagi perusahaan tambang serta menyederhanakan proses administrasi tanpa mengurangi substansi dalam proses evaluasi. 

    Guna memastikan penerapan yang lebih efektif dan efisien, telah juga diterbitkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 yang menyempurnakan tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB serta memberikan kemudahan dalam perubahan studi kelayakan.

    Tri menyebut kewenangan penerbitan RKAB oleh dirinya tidak harus langsung berasal dari kewenangan atribusi dari Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan dapat dilakukan melalui beberapa hal, diantaranya Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat, sehingga Menteri ESDM yang memiliki kewenangan penerbitan RKAB berdasarkan ketentuan Pasal 177 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dapat melakukan delegasi atau mandat kepada Dirjen Minerba/Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba/Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Minerba, sebagaimana saat ini tercantum di dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023. 

    Lebih lanjut, mengenai pendelegasian melalui PP/Peraturan Presiden apabila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah tepat pemberian delegasi dan mandat penerbitan RKAB kepada Direktur Jenderal melalui peraturan di tingkat Menteri (Permen) sebagaimana kelaziman pendelegasian yang telah dikenal di berbagai instansi saat ini. 

    Adapun apabila pendelegasian langsung kepada Direktur Jenderal melalui PP/Perpres dianggap berpotensi dapat melampaui materi muatan PP/Perpres yang memberikan pengaturan tata kelola pemerintahan di tingkat presiden dan menteri.

    “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, dalam upaya menyempurnakan tata kelola sektor pertambangan,” imbuh Tri.

    Dia menambahkan bahwa seluruh perbaikan tata Kelola RKAB pada prinsipnya diperlukan karena adanya penarikan kewenangan sekitar 1.900 izin dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Dengan begitu, untuk perizinan yang berasal dari daerah diperlukan berbagai penyesuaian untuk dapat mengikuti seluruh ketentuan dan compliance yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

  • Wamen BUMN & Dirut Pertamina Tinjau Pasokan Energi Nataru di Digital Hub

    Wamen BUMN & Dirut Pertamina Tinjau Pasokan Energi Nataru di Digital Hub

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo (Wamen Tiko) melakukan kunjungan secara langsung ke Pertamina Digital Hub, command center yang berfungsi untuk melakukan pemantauan pasokan BBM dan LPG secara real-time.

    Bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Wamen Tiko melakukan pemantauan ke Pertamina Digital Hub untuk memonitor secara langsung pergerakan konsumsi di SPBU, antrian SPBU, CCTV jalur mudik, dan pergerakan mobil tangki BBM & kapal, termasuk monitor pengelolaan kilang.

    Wamen Tiko mengatakan, Kementerian BUMN mendukung peran Pertamina untuk memastikan ketersediaan energi jelang tahun baru 2025.

    “Sebagai ujung tombak ketahanan energi, kesiapan BUMN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG menjadi prioritas utama, saya apresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pertamina dalam kesiapan menghadapi hari besar keagamaan selama periode tahun 2024 dan kesiapan tahun Baru 2025,” jelas Wamen Tiko.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina Digital Hub beroperasi selama 24 jam setiap hari untuk memonitor pasokan energi kepada masyarakat.

    “Selama Satgas Nataru 2024-2025, perwira Pertamina juga siaga di lapangan untuk memastikan langsung pasokan energi khususnya BBM dan LPG bagi masyarakat tidak mengalami kendala,” ucap Simon.

    Pada kesempatan yang sama, Wamen Tiko turut mengapresiasi atas komitmen dan kerja keras Direksi dan Perwira Pertamina sepanjang tahun 2024.

    “Pertamina terus menorehkan capaian-capaian dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi,” ungkapnya.

    Dan ini menurutnya sejalan dengan target swasembada energi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pertamina saat ini telah mampu memproduksi minyak dan gas mencapai 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut ekuivalen dengan kontribusi nasional minyak 69% dan gas 34%. Pertamina juga melakukan optimalisasi kilang yang mengantarkan Indonesia mandiri Avtur dan Solar.

    Dari sektor distribusi, khususnya dari perkapalan, Pertamina terus menambahkan armada untuk ekspansi bisnis demi menjaga keamanan suplai energi Indonesia dan ekspansi internasional.

    Pertamina juga berkomitmen memasok gas bumi untuk mendukung program pemerintah, makan bergizi gratis. Bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Subholding Gas Pertamina akan menyiapkan infrastruktur jaringan gas untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi gratis.

    “Kementerian BUMN bersama Kementerian ESDM mendukung penugasan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, Kementerian BUMN juga memastikan seluruh kesehatan korporasi BUMN terjaga berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk keberlangsungan perusahaan,” ucap Wamen Tiko.

    Senada, Simon juga mengatakan bahwa Pertamina terus berkomitmen dan berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi sesuai misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

  • Wamen Tiko dukung Pertamina pastikan pasokan energi jelang tahun baru

    Wamen Tiko dukung Pertamina pastikan pasokan energi jelang tahun baru

    Sebagai ujung tombak ketahanan energi, kesiapan BUMN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG menjadi prioritas utama.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) mengatakan, Kementerian BUMN mendukung peran Pertamina untuk memastikan ketersediaan energi jelang Tahun Baru 2025.

    “Sebagai ujung tombak ketahanan energi, kesiapan BUMN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG menjadi prioritas utama, saya apresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pertamina dalam kesiapan menghadapi hari besar keagamaan selama periode tahun 2024 dan kesiapan Tahun Baru 2025,” ujar Wamen Tiko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Wamen Tiko didampingi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengunjungi Pertamina Digital Hub, command center yang berfungsi untuk melakukan pemantauan pasokan BBM dan LPG secara real-time.

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina Digital Hub beroperasi selama 24 jam setiap hari untuk memonitor pasokan energi kepada masyarakat. “Selama Satgas Natal-Tahun Baru 2024-2025, Perwira Pertamina juga siaga di lapangan untuk memastikan langsung pasokan energi khususnya BBM dan LPG bagi masyarakat tidak mengalami kendala,” kata Simon.

    Wamen Tiko turut mengapresiasi atas komitmen dan kerja keras Direksi dan Perwira Pertamina sepanjang tahun 2024. “Pertamina terus menorehkan capaian-capaian dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi,” ujarnya pula.

    Hal itu, menurutnya lagi, sejalan dengan target swasembada energi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pertamina saat ini telah mampu memproduksi minyak dan gas mencapai 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), ekuivalen dengan kontribusi nasional minyak 69 persen dan gas 34 persen, serta melakukan optimalisasi kilang yang mengantarkan Indonesia mandiri avtur dan solar.

    Dari sektor distribusi, khususnya dari perkapalan, juga melakukan penambahan armada untuk ekspansi bisnis demi menjaga keamanan suplai energi Indonesia dan ekspansi internasional.

    Pertamina turut berkomitmen memasok gas bumi untuk mendukung program pemerintah, makan bergizi gratis bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Subholding Gas Pertamina akan menyiapkan infrastruktur jaringan gas untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi gratis.

    “Kementerian BUMN bersama Kementerian ESDM mendukung penugasan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, Kementerian BUMN juga memastikan seluruh kesehatan korporasi BUMN terjaga berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk keberlangsungan perusahaan,” ujar Wamen Tiko.

    Senada, Simon juga mengatakan bahwa Pertamina terus berkomitmen dan berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi sesuai misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Wamen BUMN Cek Pasokan BBM Jelang Tahun Baru di Pertamina Digital Hub

    Wamen BUMN Cek Pasokan BBM Jelang Tahun Baru di Pertamina Digital Hub

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menjelang perayaan Tahun Baru 2025, kesiapan energi nasional menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk memastikan hal ini, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, melakukan kunjungan langsung ke Pertamina Digital Hub, pusat kendali yang memantau pasokan BBM dan LPG secara real-time.

    Di Pertamia Digital Hub, Wamen yang karib dipanggil Tiko ini memonitor secara langsung pergerakan konsumsi di SPBU, antrian SPBU, CCTV jalur mudik, serta pergerakan mobil tangki BBM dan kapal, termasuk monitor pengelolaan kilang.

    Tiko mengatakan, Kementerian BUMN mendukung peran Pertamina dalam menjaga dan memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat menjelang perayaan Tahun Baru 2025.

    “Sebagai ujung tombak ketahanan energi, kesiapan BUMN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM dan LPG menjadi prioritas utama, saya apresiasi Satuan Tugas (Satgas) Pertamina dalam kesiapan menghadapi hari besar keagamaan selama periode tahun 2024 dan kesiapan tahun Baru 2025,” kata Tiko.

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri menyampaikan, Pertamina Digital Hub beroperasi selama 24 jam setiap hari untuk memonitor pasokan energi kepada masyarakat.

    “Selama Satgas Nataru 2024-2025, perwira Pertamina juga siaga di lapangan untuk memastikan langsung pasokan energi khususnya BBM dan LPG bagi masyarakat tidak mengalami kendala,” ucap Simon.

    Apresiasi Pertamina

    Foto: Arsip Pertamina.

    Tak hanya itu, Tiko juga turut mengapresiasi komitmen dan kerja keras direksi dan petinggi Pertamina sepanjang 2024. Menurutnya hal ini sejalan dengan target swasembada energi Pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Pertamina terus menorehkan capaian-capaian dalam mendukung ketahanan dan kemandirian energi,” ungkapnya.

    Pertamina saat ini telah mampu memproduksi minyak dan gas mencapai 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Angka tersebut ekuivalen dengan kontribusi nasional minyak 69% dan gas 34%.

    Pertamina juga melakukan optimalisasi kilang yang mengantarkan Indonesia mandiri Avtur dan Solar. Dari sektor distribusi, khususnya dari perkapalan, Pertamina terus menambahkan armada untuk ekspansi bisnis demi menjaga keamanan suplai energi Indonesia dan ekspansi internasional.

    Pertamina juga berkomitmen memasok gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis. Bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, Subholding Gas Pertamina akan menyiapkan infrastruktur jaringan gas untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi gratis.

    “Kementerian BUMN bersama Kementerian ESDM mendukung penugasan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional, Kementerian BUMN juga memastikan seluruh kesehatan korporasi BUMN terjaga berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk keberlangsungan perusahaan,” ucap Tiko.

    Simon mengamini, bahwa Pertamina terus berkomitmen dan berupaya mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi sebagaimana misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    (ory/ory)

  • ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    ESDM menyelesaikan 1.757 permohonan RKAB per 26 Desember 2024

    Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Jakarta (ANTARA) – Per 26 Desember 2024, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyelesaikan 1.757 permohonan perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Minerba.

    Adapun 1.757 permohonan perizinan tersebut terdiri atas 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026 dan 927 permohonan perizinan untuk komoditas batu bara.

    “Dari jumlah (komoditas mineral) tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan,” ujar Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.

    Komoditas mineral yang mendapat persetujuan meliputi nikel (207 izin), timah (107), bauksit (37), galena (130), emas dan mineral pengikut (90), besi (74), tembaga (9), dan komoditas lainnya (56).

    Untuk komoditas batu bara, Ditjen Minerba telah menyelesaikan 927 perizinan, dengan rincian 736 izin disetujui, 66 ditolak, 120 dikembalikan, dan 5 permohonan dalam proses evaluasi lebih lanjut.

    Ditjen Minerba juga terus memutakhirkan data persetujuan perubahan RKAB. Per 20 Desember 2024, dari 120 dokumen perubahan RKAB yang sebelumnya dikembalikan untuk perbaikan, 118 telah diperbaiki oleh pemohon.

    Dari jumlah tersebut, 79 dokumen disetujui, 19 ditolak, 17 dikembalikan untuk perbaikan lebih lanjut, dan 3 dokumen masih dalam proses evaluasi.

    “Seluruh tahapan evaluasi dilakukan secara cermat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Tri.

    Ia menjelaskan bahwa Kementerian ESDM terus melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan minerba.

    Perbaikan sistem dan tata kelola yang dilakukan diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha pertambangan, tetapi juga memastikan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta perekonomian nasional.

    Perbaikan lainnya yang telah dilakukan Kementerian ESDM adalah bersinergi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia dalam pengembangan Sistem Informasi Mineral Batu Bara (SIMBARA). SIMBARA mengintegrasikan sejumlah aplikasi pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga mineral dan batubara.

    “SIMBARA mencakup rangkaian proses tata kelola minerba dari hulu ke hilir, mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, ekspor, proses clearance di pelabuhan untuk pengangkutan atau pengapalan, termasuk pemenuhan kewajiban pembayaran pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan devisa hasil ekspor,” kata Tri pula.

    Saat ini, Kementerian ESDM juga melakukan penyelesaian tahap akhir sistem digital terpadu Minerba One, yang menyatukan sistem pendataan, evaluasi, persetujuan, pemantauan, pembinaan, hingga pengawasan secara digital tata kelola mineral dan batu bara.

    Minerba One direncanakan dapat diluncurkan pada awal tahun 2025.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Awal 2025 RI Bakal Punya Rencana Usaha Listrik Baru, Ini Bocorannya

    Awal 2025 RI Bakal Punya Rencana Usaha Listrik Baru, Ini Bocorannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan, Indonesia akan memiliki Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) di tahun 2025. RUPTL ini akan menjadi pedoman kelistrikan selama 10 tahun mendatang atau sampai 2034.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu mengungkapkan pihaknya bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan rapat final terkait revisi RUPTL yang ada saat ini.

    “Jadi kami, tadi terakhir juga kami diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini sedang dalam proses persetujuan. Nanti rencananya dengan Menteri ESDM, Pak Bahlil, dengan Menteri Keuangan kita akan rapat final mungkin di Januari (2034) untuk memutuskan dan tentunya nanti ini komitmen PLN mulai 2025 nanti untuk mulai secara masif membangun EBT,” ujarnya di Unit Induk Pusat Pengaturan Beban (UIP2B) milik PLN di Gandul, Depok, Jumat (27/12/2024).

    Dalam RUPTL itu, bauran energi baru dan terbarukan (EBT) akan mendominasi atau sebanyak sekitar 71 Giga Watt (GW). Bauran EBT juga akan didukung dengan pembangunan jaringan transmisi atau smart grid yang menyambungkan listrik sepanjang Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa.

    “Sehingga kapasitas EBT yang di Sumatera, di Kalimantan bisa ditarik ke Jawa. Jadi itu nanti mungkin rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” bebernya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman P. Hutajulu menyebutkan, pihaknya bersama dengan PT PLN (Persero) sedang menggodok revisi RUPTL tersebut dari yang ada saat ini RUPTL 2021-2030.

    “Memang betul kita lagi menyiapkan RUPTL baru, lagi intensif untuk dibahas antara pemerintah dan PLN. Jadi 10 tahun ke depan kita akan membangun 68 GW, 47 GW itu dari Renewable,” ujarnya dalam Konferensi Pers Electricity Connect 2024, di JCC, Rabu (20/11/2024).

    Di lain sisi, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung juga pernah mengatakan, bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, permintaan listrik di dalam negeri juga turut meningkat, khususnya didorong atas produktivitas industri, rumah tangga, hingga kendaraan listrik.

    “Kami melihat misalnya di ekosistem kendaraan listrik, itu justru permintaan ke depan itu akan terjadi peningkatan, kemudian kegiatan rumah tangga juga akan terjadi peningkatan, dan juga di industri akan juga terjadi peningkatan,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Siapa Indira Sudiro? Viral karena Gaya Konsisten Dulu hingga Kini, Ternyata Putri Indonesia Pertama

    Siapa Indira Sudiro? Viral karena Gaya Konsisten Dulu hingga Kini, Ternyata Putri Indonesia Pertama

    TRIBUNJATIM.COM – Nama Indira Sudiro belakangan menjadi sorotan hingga viral di media sosial.

    Ini lantaran gayanya yang dinilai warganet konsisten dulu hingga sekarang.

    Pada usianya yang ke 53 tahun, ia tetap tampil cantik dan prima. 

    Rambut hitam yang panjang dan makeup sederhana, tak menyamarkan kecantikannya. 

    Indira Sudiro sendiri merupakan Puteri Indonesia pertama pada 1992. 

    Namanya mulai menjadi pusat perhatian saat itu. 

    Berbagai ajang kompetisi pun diikutinya dan dirinya selalu menyabet posisi pertama. 

    Lama tak terdengar kabarnya, Indira Sudiro kini menikmati kehidupannya di luar entertainmen. 

    Sementara itu, Indira juga sempat menuai perhatian saat dirinya memperjuangkan wasiat orangtuanya pada tahun 2024 ini. 

    Dikutip dari Tribun Sultra pada Jumat (27/12/2024), Indira Sudiro atau Indira Soediro adalah pemenang None Jakarta 1991 dan juga Miss ASEAN 1991. 

    Ia lahir pada 22 Agustus 1971 di Jakarta.

    Indira Soediro merupakan pemenang dari kontes Abang None Jakarta pada tahun 1991 dan juga Puteri Indonesia pada 1992.

    Potret Indira Sudiro dulu dan sekarang. (Tribun Sultra)

    Bahkan Sebelum Venna Melinda yang menjadi Puteri Indonesia.

    Setahun sebelumnya, Indira menjuarai kontes Miss ASEAN yang diadakan di Hailai, Ancol, Jakarta, Indonesia pada tahun yang sama; yaitu 1991.

    Indira Soediro sosoknya dikenal memiliki kecerdasan dan paras ayu.

    Tak hanya jadi Puteri Indonesia saja, Indira juga mewakili Indonesia di ajang Miss Universe.

    Ajang kecantikan Miss Universe yang diikuti Indira Soediro saat itu di Meksiko pada 1993.

    Indira sempat dinilai negatif oleh masyarakat, lantaran soal pemakaian bikini saat ajang itu berlangsung.

    Kini Indira Soediro sudah dikaruniai 6 orang anak.

    Bahkan anak-anaknya sudah tumbuh dewasa.

    Indira Soediro kerap membagikan momen indah saat bersama anaknya.

    Meski memiliki 6 orang anak, Puteri Indonesia pertama tersebut masih terlihat begitu memukau dan cantik.

    Memasuki usia 52 tahun, membuat dirinya terlihat awet muda.

    Terlihat potret-potretnya yang begitu masih bugar bak gadis remaja.

    Memiliki kecantikan yang tak pernah luntur membuat wanita lain merasa iri.

    Bahkan, sosoknya semakin terlihat cantik dan memukau dari waktu ke waktu.

    Rahasia kecantikan dan awet muda Indira lantaran dirinya menjaga pola hidup sehat.

    Ibu dari 6 orang anak ini terus menekuni hidup sehat.

    Ia rutin berolahraga bersama anak-anaknya.

    Tidak heran jika saat ini Indira Soediro terlihat bugar dan cantik.

     

    Memiliki paras cantik dan populer membuat dirinya selalu jadi sorotan.

    Tak heran jika sosok Indira memiliki banyak penggemar.

    Di media sosial, Indira Sudiro jadi obrolan karena membuat penasaran banyak orang dengan rahasia kecantikannya.

    Menoreh sejarah sebagai Puteri Indonesia 1992, serta wakil Indonesia di ajang pemilihan Ratu Sejagat (Miss Universe) di tahun yang sama, Indira mampu menjaga posturnya tak melar di usia dekati setengah abad.

    Padahal ia tercatat sebagai ratu kecantikan di zaman belum ada kecanggihan dalam hal perawatan kecantikan wajah dan postur.

    Belum ada teknologi manicure, padicure, sedot lemak, teknologi sulam alis, tanam benang, sulam bibir, apalagi operasi plastik yang aneh-aneh.

    Pada saat itu juga belum muncul teknologi komputerisasi photoshop yang bisa mengubah wajah biasa menjadi spektakuler cantiknya.

    Tapi Indira Sudiro mampu menjaga pesonanya.

    Indira Sudiro beberapa kali disorot karena kedekatannya dengan orang penting atau pejabat tinggi di negeri ini.

    Sebelumnya, ibu dari Rizky, Almira, Nabila, Pasha, Sharfa, dan Sharqa tersebut juga jadi perbincangan karena dekat dengan putera Soeharto, Presiden Indonesia kala itu, Tommy Soeharto.

    Namun, kabar tersebut terbantahkan dengan kedekatan Indira dengan Teuku Djohan, pengusaha dan mantan direktur perusahaan pupuk di Aceh.

    Indira Sudiro juga sempat dikabarkan dekat dengan Ignasius Jonan yang saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Kehebohan itu dipicu munculnya spanduk unjuk rasa di depan kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 18, Jakarta Pusat, yang dipasak sejak Rabu (19/7/2017).

    Dalam spanduk tersebut, terdapat foto Indira disertai tulisan, “USIR !!! INDIRA SUDIRO DARI KEMENTERIAN ESDM KARENA BUKAN AHLINYA. FORUM PEDULI & PENYELAMAT ESDM”

    Bersamaan itu pula, pada media sosial Twitter beredar foto Menteri ESDM, Ignasius Jonan jalan bareng Indira di luar negeri.

    Foto tersebut merupakan hasil screenshot akun Indira pada Instagram @indirasoediro.

    Sebelumnya dia memang mem-posting fotonya jalan berdua dengan Jonan.

    Tak dapat dibantah, Jonan memang dekat dengan Indira.

    Pasalnya, sejak Jonan menjabat Menteri ESDM, Kementerian ESDM menunjuk mantan Putri Indonesia tahun 1992 tersebut sebagai Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

    Terkait dengan kabar kedekatan khusus Jonan dengan Indira, Staf Khusus sekaligus Juru Bicara Kementerian ESDM, Hadi M Juraid kemudian langsung mengklarifikasi melalui akunnya pada Twitter @HadiMDjuraid.

    Klarikasinya disampaikan dalam bentuk kultweet sebanyak 22 kali.

    1. “Selamat siang Tweeps. Sy kultwit utk jawab isu yg brkmnbang ttg foto2 Men-ESDM Ignasius Jonan dn Indira Soediro #FotoJonanBiasaAja.”

    2. “Isu itu awalnya dr chripstory akun anonimous @nasionalistulen dg judul Skandal Menteri #FotoJonanBiasaAja.”

    3. “Lalu muncul foto2 Jonan dg Indira Soediro, yg awalnya jg dr akun2 anonymous. #FotoJonanBiasaAja.”

    4. “Utk mmprkuat kesan skandal spt isi chripstory ngawur itu, foto2 Indira dlm brbagai pose yg ckp trbuka jg dimnculkan #FotoJonanBiasaAja.”

    5. “Trhitung sjk 1/4/17 Indira direkrut Kem-ESDM sbg Tenaga Ahli Komunikasi. #FotoJonanBiasaAja.”

    6. “Tugas Indira spesifik utk media intrnasional dn hubungan lmbaga intrnasional #FotoJonanBiasaAja.”

    7. “Knp jbatannya Tenaga Ahli? Ini adalh jabatn yg disediakn utk profesional dr luar kementerian #FotoJonanBiasaAja.”

    8. “Berbeda dg Staf Ahli yg mrupakn jabatan struktural dg kepangkatan trtentu #FotoJonanBiasaAja.”

    9. “Tiga bln prtma, Indira hmpir sllu ada di knjungan/kegiatan Menteri utk akselerasi pngtahuan dn wwsan ttg ESDM #FotoJonanBiasaAja.”

    10. “Cara efktf utk itu adlh libtkan dlm kgiatn, shg bs dengar dn simak lgsung pemikiran, kebjakn, dn program Menteri ESDM#FotoJonanBiasaAja.”

    11. “Indira sll posting di Instagram foto2 kunjungn/kegiatn dg Menteri dll.Foto2 dg Jonan yg beredar diambl dr instagramnya #FotoJonanBiasaAja.”

    12. “Foto2 itu biasa sj, tdk spesial, tdk aneh, tdk langgar norma susila. Foto dg pejabat lain spt Wamen dn Dirjen jg ada #FotoJonanBiasaAja.”

    13. “Dalam tugas barunya Indira a.l jd moderator utk kegiatan dg bhs Inggris, spt kegiatan berikut: #FotoJonanBiasaAja.”

    14. “Atau turut menerima tamu dr mancanegara: #FotoJonanBiasaAja.”

    15. “Ttg foto Indira dlm brbagai pose, itu adlh foto2 dr akun Instagramnya, tdk ada kaitan dg tugas barunya di ESDM #FotoJonanBiasaAja.”

    16. “Bbrp bahkan foto yg diambil jauh sblm Indira brgabung ke ESDM #FotoJonanBiasaAja.”

    17. “Beredar jg foto spanduk, dg bumbu narasi ada demo kryawan ESDM utk usir Indira #FotoJonanBiasaAja.”

    18. “Spanduk tsb dipasang di luar pagar Gd Ditjen Listrik di Jl Gatot Subroto, Rabu 19/7/17 #FotoJonanBiasaAja.”

    19. “Pemasang spanduk adlh pengecut, krn pasang dini hari saat gelap, lalu kabur #FotoJonanBiasaAja.”

    20. “Tidak ada demo. Pemasang spanduk pengecut itu hanya ingin pasang, potret, lalu kabur utk sebar foto #FotoJonanBiasaAja.”

    21. “Jadi tuduhan akun anonymous ada skandal di ESDM, atau ada inisial IPPS bisa atur proyek, jelas superngawur #FotoJonanBiasaAja.”

    22. “Di tengh rame2 isu reshuffel, mesti superhati-hati sikapi info. Smoga mnjernihkan kekeruhan yg telanjur meluas #FotoJonanBiasaAja.”

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Pemerintah Siapkan Proyek Listrik untuk 10 Tahun, Pembangkit EBT Jadi Perhatian – Page 3

    Pemerintah Siapkan Proyek Listrik untuk 10 Tahun, Pembangkit EBT Jadi Perhatian – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani, mengatakan dengan adanya bottleneck atau hambatan regulasi, khususnya terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam keberlanjutan proyek-proyek besar, seperti pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) mendorong Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 11 Tahun 2024.

    Tujuan diterbitkannya Permen tersebut untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan proyek-proyek PLTP dan PLTS.

    Eniya menyebut regulasi ini dianggap sebagai terobosan yang sangat penting dalam mempercepat perkembangan proyek-proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi dan tenaga surya. 

    Bahkan, berkat Permen tersebut dalam beberapa minggu setelah penerapan peraturan ini, sejumlah kontrak proyek pembangkit listrik telah terjalin, dengan total nilai investasi yang tercatat mencapai 609 juta USD.

    “Alhamdulillah sudah berkontrak dengan adanya debattlenecking dari Permen nomor 11 tahun 2024. Investasi mencapai USD 609 juta,” kata Eniya dalam Apreasiasi Kinerja Stakeholder EBTKE Tahun 2024, di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Tidak hanya pada sektor pembangkit listrik, Kementerian ESDM juga mencatat capaian positif dalam pemanfaatan energi terbarukan non-listrik, khususnya dalam bidang biodiesel.

    Tim Bioenergi, yang telah bekerja keras mengawal implementasi kebijakan biodiesel, berhasil mencapai produksi sebesar 12,07 juta kiloliter atau sekitar 90% dari target tahunan. 

    “Ini tim bioenergi sudah luar biasa mengawal, capaian kita pada minggu ini adalah sebesar 12,07 juta kiloliter atau besar 90%. Luar biasa,” ujarnya.