Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Ratusan Rumah Tangga di Bojonegoro Terima Pemasangan Listrik Gratis

    Ratusan Rumah Tangga di Bojonegoro Terima Pemasangan Listrik Gratis

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 908 warga kurang mampu di Kabupaten Bojonegoro menerima pemasangan listrik gratis atau Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program tersebut melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tersebar di 17 kecamatan, Minggu (29/12/2024).

    Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM Ainul Wafa mengatakan, pada 2024, Program BPBL telah ditetapkan untuk 26.840 rumah tangga di Jawa Timur. Secara bertahap akan ditingkatkan sesuai target sebesar 27.120 rumah tangga.

    Dalam Penyalaan Pertama Program BPBL di Desa Penganten, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro, Ainul menyampaikan, program yang telah dijalankan sejak tahun 2022 ini tetap berlanjut pada tahun 2024 dengan target 150.000 rumah tangga se-Indonesia.

    “Banyak ditemui rumah ada di bawah tiang listrik, tapi rumah itu tidak punya listrik sendiri, itu miris. Untuk itu Pemerintah hadir untuk melistriki setiap rumah tangga yang tidak mampu memasang listrik sendiri karena keterbatasan biaya,” ungkap Ainul.

    Sementara Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyampaikan bahwa program BPBL diinisiasi untuk masyarakat kurang mampu. Sehingga dapat memperoleh akses listrik dan meningkatkan taraf hidup. Dengan sudah teraliri listrik ini, diharapkan bisa memberikan dampak positif.

    “Saya memotivasi kepada warga yang sudah memiliki listrik ini, nantinya bisa membuka usaha produktif di rumahnya, dan selanjutnya mampu membeli token listriknya sendiri,” terang Ratna.

    Hal senada diungkapkan oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Djoko Lukito yang mengapresiasi program ini. Djoko Lukito berharap masyarakat penerima program bisa memanfaatkan listrik ini dengan baik, bisa digunakan untuk penerangan, memasak dan usaha.

    “Jangan salah kaprah, misal digunakan untuk perangkat tikus di sawah, karena itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan korsleting listrik bahkan kebakaran,” tegas Djoko.

    Salah seorang warga Desa Penganten yang mendapatkan bantuan sambung listrik gratis ini adalah Suparno (47). Sehari-hari ia bekerja sebagai petani dan buruh serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Tinggal bersama istri, dua anak dan orang tuanya di rumah yang berlantai dan berdinding kayu, Suparno gembira mendapatkan bantuan dari pemerintah.

    Pria paruh baya ini berharap dengan hadirnya listrik, bisa merubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik lagi. “Selama ini nyalur listrik dari keluarga, mau pasang ga ada uangnya, kalau kekumpul uang buat hidup aja (makan-red),” ujarnya.

    Suparno adalah salah satu dari 150.000 rumah tangga penerima manfaat program BPBL tahun anggaran 2024. Program BPBL ini menjadi bukti komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak mampu dan listrik untuk kehidupan yang lebih baik. [lus/suf]

  • ESDM: Pengembangan “smart grid” bagian penting dukung transisi energi

    ESDM: Pengembangan “smart grid” bagian penting dukung transisi energi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian ESDM mengembangkan smart grid atau jaringan cerdas untuk mendukung transisi energi, dan energi baru terbarukan, guna mencapai target Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission/NZE).

    Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan smart grid telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sesuai Undang-Undang No. 59 Tahun 2024.

    “Melalui undang-undang tersebut proses pengembangan smart grid dibagi menjadi 4 tahapan yaitu, Penguatan Transformasi pada 2025-2029, Akselerasi Transformasi pada 2030-2034, Ekspansi Global di tahun 2035-2039 dan Perwujudan Indonesia Emas pada tahun 2040-2045,” ujar Jisman dalam acara “Workshop on International Knowledge and Experience Sharing for Distribution Smart Grid and Operations”.

    Jisman menjelaskan bahwa dalam RPJPN Tahun 2025-2045, Smart Grid merupakan bagian penting dari strategi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan efisien dalam sektor energi di Indonesia.

    “Smart grid mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem kelistrikan, diharapkan dapat mendukung upaya pengelolaan energi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi distribusi dan memperkuat ketahanan energi nasional,” jelas Jisman.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Pengaturan Operasi Usaha Ketenagalistrikan Wahid Pinto Nugroho menyampaikan bahwa dalam peraturan, pengembangan smart grid harus mulai diimplementasikan di Jawa-Bali pada tahun 2020.

    “Arah pengembangan smart grid harus mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa Bali pada tahun 2020 dan secara bertahap diterapkan pada sistem diluar Jawa Bali untuk mendorong porsi EBT,” kata Wahid.

    Executive Vice President Perencanaan Strategis Distribusi PT PLN (Persero) Adams Yogasara menyampaikan bahwa pengembangan Smart Grid juga telah tertuang dalam RUPTL PLN.

    “Pengembangan Smart Grid telah tertuang dalam RUPTL PLN 2021-2030 dengan prinsip mengintegrasikan teknologi smart grid untuk mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan, menuju NZE pada tahun 2060,” ucap Adams.

    Di era transisi energi, kebutuhan listrik yang andal, efisien, dan ramah lingkungan menjadi sangat mendesak. Dalam perencanaan pembangunan ketenagalistrikan, pemerintah Indonesia dituntut untuk membuat sistem kelistrikan menjadi lebih fleksibel dan adaptif.

    “Teknologi Smart Grid hadir sebagai jawaban untuk tantangan ini. Dengan kemampuan memantau, mengendalikan, dan mengoptimalkan operasi jaringan listrik secara real-time, Smart Grid tidak hanya menjaga stabilitas sistem, tetapi juga mendukung integrasi energi terbarukan dalam skala besar,” kata Jisman.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri ESDM: Hulu migas jadi kunci capai swasembada energi

    Menteri ESDM: Hulu migas jadi kunci capai swasembada energi

    Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah reaktivasi sumur-sumur menganggur (idle) yang tidak berproduksi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sektor hulu minyak dan gas (migas) menjadi kunci pencapaian target swasembada energi sesuai program Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut dia, pencapaian swasembada energi memerlukan peningkatan produksi migas, yang berkelanjutan dan optimal.

    “Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah reaktivasi sumur-sumur menganggur (idle) yang tidak berproduksi,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurut dia, potensi yang ada di sumur-sumur yang telah lama tidak beroperasi tersebut cukup besar untuk meningkatkan lifting migas nasional.

    “Kami mengincar tambahan lifting migas dari sumur idle yang memiliki potensi besar,” ujar Bahlil.

    Saat ini, kata Bahlil, Indonesia memiliki 44.985 sumur migas. Dari jumlah itu, sebanyak 16.433 sumur aktif berproduksi, 16.990 sumur idle tidak
    berproduksi, dan 11.562 sumur lain-lain berstatus abandoned, injection, atau dry-hole.

    Terdapat 4.993 sumur idle yang tidak memiliki potensi hidrokarbon (HC), 4.495 sumur idle yang memiliki potensi HC, dan 7.502 sumur idle yang dalam proses kajian.

    Lebih jauh, Bahlil menjelaskan reaktivasi sumur-sumur migas idle mampu mengembalikan produksi minyak Indonesia hingga di atas 1,5 juta barel per
    hari sebagaimana pernah terjadi pada 1997.

    Dengan begitu, kesenjangan antara kebutuhan dan produksi migas dalam negeri dapat diperbaiki.

    “Jadi kondisi 1997 terbalik dengan kondisi sekarang. Kalau dahulu kita ekspor 1 juta barel per hari, sekarang kita impor 1 juta barel per hari,” kata Bahlil

    Saat ini, sambung Bahlil, kebutuhan konsumsi minyak Indonesia rata-rata adalah 1,6 juta barel per hari.

    Peningkatan lifting minyak dan gas bumi menjadi salah satu langkah strategis Kementerian ESDM untuk mewujudkan swasembada energi.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Top 5 News Bisnisindonesia.id: Hitung Mundur B40 hingga Target Harbolnas Meleset

    Top 5 News Bisnisindonesia.id: Hitung Mundur B40 hingga Target Harbolnas Meleset

    Bisnis, JAKARTA— Implementasi penggunaan campuran bahan bakar nabati (BBN) biodiesel dengan Solar dari yang saat ini 35% atau B35 menjadi 40% atau B40 kini tinggal menghitung hari.

    Berbagai persiapan pun telah dilakukan untuk mendukung mandatori B40, terutama dari sisi bahan baku dan rantai pasok, sehingga implementasinya diharapkan mulai berjalan pada 1 Januari 2025.

    Langkah itu sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan ketahanan pangan dan energi sebagai prioritas nasional. Implementasi penggunaan B40 pada awal tahun depan menjadi bagian dari upaya untuk mencapai ketahanan energi sekaligus mendukung Indonesia hijau dan berkelanjutan. Berikut rangkuman berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Minggu (29/12/2024).

    Hitung Mundur Implementasi Biodiesel B40

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan mandatori penggunaan B40 di Tanah Air bakal diterapkan sesuai dengan peta jalan, yakni pada 1 Januari 2025, meskipun sejumlah tantangan masih mengadang.

    Dalam kunjungannya ke Kilang Pertamina Refinery Unit II Dumai, Riau, pada Jumat (27/12/2024), Wakil Menteri ESDM Yuliot menyebut bahwa tantangan dalam penerapan B40 tidak hanya terkait dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga kondisi geografis yang beragam di Indonesia.

    Kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter (KL) per tahun. Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia, sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama. Bagaimana kesiapan bahan baku dalam program tersebut? Akses lengkap tulisannya tersedia di Bisnisindonesia.id.

    Kinerja Manufaktur Kian Terseok

    Prospek industri manufaktur bakal makin menantang seiring dengan kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) menjadi 6,5% yang dapat membebani ongkos produksi.

    Mesin industri sedang seret tecermin dari indeks PMI manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global berada di level 49,6 pada November. Angka indeks manufaktur mengalami penurunan sejak Juli atau kontraksi 5 bulan beruntun.  

    Pesanan baru baik dari domestik maupun luar negeri yang landai telah menjadi penyebab utama kontraksi pada kinerja manufaktur. Di sisi lain, kenaikan upah minimum lebih besar memengaruhi kenaikan ongkos produksi industri yang selama ini dinilai terlampau tinggi. Simak pandangan sejumlah ekonom tentang prospek industri manufaktur di tautan yang tersedia.

    Adu Laba Bank Jumbo Menjelang Tutup Tahun 2024

    Kinerja PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) tercatat menjadi yang paling moncer hingga November 2024 dibandingkan dengan bank jumbo atau kelompok bank dengan modal inti (KBMI) IV lainnya, bahkan melampaui capaian bank-bank pelat merah atau himpunan bank milik negara (Himbara).

    Berdasarkan laporan keuangan bulanan, bank dengan kode saham BBCA tersebut telah mencetak laba bersih individual (bank only) mencapai Rp50,47 triliun per November 2024. Capaian tersebut naik 14,31% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari angka Rp44,15 triliun per November 2023. 

    Perolehan laba BBCA salah satunya didorong oleh pendapatan bunga bersih (net interest income) yang tumbuh 9,29% YoY dari Rp64,20 triliun menjadi Rp70,16 triliun pada periode yang sama. Simak ulasan kinerja keuangan tiga bank besar lainnya di Bisnisindonesia.id.

    Manuver Alamtri (ADRO) Genjot Bisnis Energi Terbarukan

    Emiten energi afiliasi Garibaldi ‘Boy’ Thohir, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) terus menggenjot bisnis energi terbarukan setelah spin off anak usahanya di bisnis batu bara, PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI).

    Berdasarkan keterbukaan informasi, ADRO baru-baru ini tercatat telah menjalankan transaksi afiliasi, melalui pembiayaan ke sejumlah proyek energi terbarukan yang dilakukan oleh cucu usaha.

    Adapun, pembiayaan tersebut dilakukan oleh anak usaha ADRO, yakni PT Adaro Clean Energy Indonesia (ACEI) yang memberikan pinjaman untuk sejumlah proyek energi terbarukan. Pada 23 Desember 2024, ACEI memberikan pinjaman kepada PT Karimun Sarana Surya dengan jumlah sampai dengan US$4,1 juta.

    Bagaimana strategi perusahaan mengejar kinerja bisnis energi terbarukan? Berita selengkapnya tersedia di Bisnisindonesia.id.

    Target Tinggi Transaksi Harbolnas 2024 Meleset

    Transaksi pesta belanja daring terbesar di Indonesia, Hari Belanja Online Nasional alias Harbolnas yang berlangsung pada 10—16 Desember tahun ini masih belum sesuai harapan. Target tinggi yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp40 triliun tidak tercapai.

    Selama 7 hari program Harbolnas, total transaksi belanja hanya mencapai Rp31,2 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memerincikan rata-rata belanja per orang mencapai Rp318.000 selama Harbolnas 2024. 

    Menurut Airlangga, tidak kurang dari 98 juta orang melakukan belanja dalam momentum Harbolnas 2024. Dengan puluhan juta masyarakat yang bertransaksi, total transaksi yang diperoleh mencapai Rp31,2 triliun atau mengalami peningkatan sekitar 21,4% dibandingkan dengan total transaksi pada Harbolnas 2023 yang mencetak angka Rp25,7 triliun. Namun, nilai transaksi Harbolnas 2024 tersebut masih di bawah target yang ditetapkan.

    Apa saja penyebab lesunya transaksi selama Harbolnas 2024? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

     

  • Menteri Bahlil optimistis intervensi teknologi dongkrak produksi migas

    Menteri Bahlil optimistis intervensi teknologi dongkrak produksi migas

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. ANTARA/HO-BPH Migas

    Menteri Bahlil optimistis intervensi teknologi dongkrak produksi migas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 15:44 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia optimistis, melalui intervensi teknologi, Indonesia mampu mendongkrak kapasitas produksi minyak dan gas bumi nasional.

    “Pemerintah merespons cepat penurunan realisasi produksi siap jual (lifting) minyak dan gas bumi secara alami sekarang ini dengan percepatan penggunaan teknologi,” kata Bahlil dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Bahlil menegaskan bahwa pencapaian swasembada energi memerlukan peningkatan lifting migas yang berkelanjutan dan optimal. Ia pun mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk meningkatkan produksi migas melalui optimalisasi teknologi, salah satunya ExxonMobil Cepu Limited (EMCL).

    “KKKS yang punya produksi minyak bumi bagus, saya lihat itu ExxonMobil. (Lifting) ​​​​​​​ExxonMobil itu, 25 persen dari total lifting nasional. Kita minta ada intervensi teknologi untuk bisa menaikkan lifting-nya,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan Blok Cepu yang dikelola oleh ExxonMobil awalnya hanya berproduksi 100.000 barel minyak per hari, tetapi dengan teknologi, mampu menaikkan kapasitas produksi menjadi 163.000 barel per hari. Menurut dia, teknologi pengeboran enchanced oil recovery (EOR) merupakan satu dari sekian teknologi, yang dianggap penting sebagai rangsangan awal dalam menggenjot produksi minyak bumi.

    Kementerian ESDM bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga sedang menjajaki kemungkinan adanya kebijakan insentif dalam implementasi EOR. ​​​​​​​Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan tantangan yang dihadapi Indonesia adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi migas.

    “Sekarang lifting (minyak) kita itu 600 ribu barrel oil per day (BOPD). Sementara konsumsi kita 1,5 sampai 1,6 juta BOPD,” ungkapnya.

    Bahlil pun mengambil langkah lainnya dengan mempercepat eksplorasi migas melalui kerja sama dengan KKKS dalam bentuk studi bersama (joint study). Kerja sama itu bertujuan untuk menggali potensi cadangan migas yang belum tereksplorasi di Indonesia.

    “Kami mengundang KKKS untuk melakukan eksplorasi melalui joint study ​​​​​​​guna menemukan potensi cadangan migas baru,” ucap Bahlil.

    Sejalan dengan itu, pemerintah juga fokus pada pengurangan ketergantungan pada impor migas. Mengingat besarnya defisit neraca perdagangan migas, kebijakan peningkatan produksi migas dalam negeri menjadi langkah strategis yang dapat mengurangi ketergantungan tersebut.

    “Strategi kami adalah meningkatkan produksi migas dalam negeri untuk menekan impor dan menciptakan swasembada energi,” ungkap Bahlil.

    Sumber : Antara

  • Bahlil sebut swasembada energi juga mengarah ke energi terbarukan

    Bahlil sebut swasembada energi juga mengarah ke energi terbarukan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah). ANTARA/HO-PT PLN (Persero)

    Bahlil sebut swasembada energi juga mengarah ke energi terbarukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 16:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program swasembada energi tidak hanya fokus pada migas, tetapi juga mengarah pada pengembangan energi terbarukan, yang ramah lingkungan.

    “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya mandiri dalam migas, tetapi juga di sektor energi terbarukan,” ujar Menteri ESDM lewat keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada energi, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan potensi energi terbarukan, dengan menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan yang lebih besar dalam beberapa tahun mendatang.

    Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung transisi energi global menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Menurut Bahlil, salah satu upayanya adalah melalui mandatori biodiesel.

    Pada 1 Januari 2025, pemerintah akan mendorong mandatori biodiesel 40 persen atau B40. Kemudian, meningkat menjadi B50 untuk mengurangi impor minyak solar.

    “Pada 1 Januari ini kita mulai untuk mandatori B40. Selanjutnya, kita akan dorong B50. Kalau B50, maka kita tidak akan lagi impor solar. Arahan Presiden Prabowo, begitu lifting kita belum mencapai untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, maka mau tidak mau, kita harus dorong ke B100, baik solar maupun bensin,” imbuh Bahlil.

    Pada 2023, pemanfaatan biodiesel di pasar domestik tercatat mencapai 12,2 juta kiloliter dan ditargetkan meningkat menjadi 12,5 juta kiloliter pada 2025. Program mandatori biodiesel juga menghemat devisa hingga 7,9 miliar dolar AS atau setara Rp120,54 triliun pada 2023.

    Selain itu, pengolahan minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel menghasilkan nilai tambah sebesar Rp15,82 triliun. Menteri Bahlil juga menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan memiliki tingkat keandalan tertinggi.

    Kementerian ESDM memperkirakan pada akhir 2024, proporsi EBT dalam bauran energi nasional akan mencapai 14,1 persen, dengan panas bumi sebagai andalan utama. Saat ini, pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional mencapai sebesar 13,9 persen.

    Kontribusi listrik yang dihasilkan dari panas bumi tercatat mencapai lima persen dari total bauran energi nasional atau sekitar 40 persen dari bauran EBT. Energi panas bumi juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Indonesia.

    Sejak 2014, kapasitas terpasang PLTP telah meningkat sebesar 1,2 GW, sehingga total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia kini mencapai 2,6 GW. Hal itu setara dengan 11 persen dari total potensi panas bumi Indonesia dan menjadikan RI sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia.

    Bahlil juga mengatakan peningkatan lifting migas, pengoptimalan blok migas, serta pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kemandirian energi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pemerintah juga terus mengupayakan percepatan penggunaan kendaraan listrik dan peningkatan efisiensi energi.

    Penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat diyakini pemerintah dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai ketahanan energi nasional. Pemerintah pun berharap komitmen dan dukungan dari semua pihak agar dapat mempercepat pencapaian swasembada energi yang diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan Indonesia yang lebih mandiri.

    Sumber : Antara

  • Cek Keandalan Listrik, Wamen BUMN Tinjau Sistem Monitoring Digital PLN

    Cek Keandalan Listrik, Wamen BUMN Tinjau Sistem Monitoring Digital PLN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memonitor secara langsung operasi sistem kelistrikan Jawa Madura dan Bali (Jamali) di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B) Gandul, Depok pada Jumat (27/12). Agenda ini dilakukan dalam rangka memastikan sistem digital PLN berjalan optimal dalam melayani masyarakat selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Wamen Tiko pun mengapresiasi keberhasilan digitalisasi PLN dalam menjamin ketersediaan dan keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Transformasi digital di PLN terbukti meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan listrik secara signifikan. Hingga November 2024, durasi padam atau SAIDI (System Average Interuption Duration Index) menurun 15,6% dan frekuensi padam atau SAIFI (System Average Interuption Frequency Index) berkurang 30,44% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    “Kami tadi (sudah) melihat kontrol sistemnya, (untuk) memastikan bahwa pasokan listrik untuk Nataru baik. Untuk itu saya mengapresiasi kerja keras yang dilakukan oleh jajaran Direksi dan para insan PLN sebagai ujung tombak ketahanan energi,” ujar Wamen Tiko di Control Room PLN UIP2B Jamali, Sabtu, (28/12/2024).

    Ia pun optimistis PLN ke depan akan terus sehat baik dari sisi kinerja operasional maupun keuangan. Ia menegaskan Kementerian BUMN akan terus memastikan kesehatan korporasi PLN dalam mendukung berbagai penugasan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang diamanahkan kepada PLN.

    Termasuk juga mendukung PLN dalam upayanya meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang akan difinalisasi di Bulan Januari tahun 2025.

    “Kami memastikan juga bahwa kondisi PLN sehat, dengan kemampuan keuangan yang baik, dan tentu dengan kemampuan keuangan yang baik bisa membangun kapasitas EBT baru dan men-deliver listrik secara sustainable kepada masyarakat,” lanjut Tiko.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan selama empat tahun terakhir, PLN terus melakukan transformasi perusahaan berbasis digital, seluruh proses bisnis PLN yang dulunya dilakukan secara manual, kini telah terdigitalisasi. Digitalisasi di sisi sistem kelistrikan terbukti mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik dan di saat bersamaan meningkatkan efisiensi.

    “Transformasi digital di PLN telah meningkatkan efisiensi dan keandalan layanan listrik secara signifikan. Melalui integrasi teknologi canggih dan optimalisasi jaringan, kami berhasil menekan durasi dan frekuensi pemadaman listrik secara signifikan. Ini bukti nyata dari komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tegas Darmawan.

    Keberhasilan penerapan sistem digital ini tercermin dari penurunan SAIDI dan SAIFI secara konstan dari tahun ke tahun semenjak dilakukan transformasi perusahaan di tahun 2020. Sejak tahun 2020 sampai dengan November 2024, PLN telah berhasil menurunkan SAIDI sebesar 62,57% dan juga SAIFI sebesar 67,89%.

    “PLN juga terus memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan di berbagai wilayah melalui pemantauan berbasis teknologi digital yang terintegrasi. Sistem ini memungkinkan pengawasan real-time terhadap distribusi daya, deteksi dini potensi gangguan, serta optimalisasi pengaturan beban di setiap titik jaringan,” tambahnya.

    Sedangkan dari sisi kesiapan pasokan listrik pada periode Nataru 2024 ini, PLN beban puncak mencapai sekitar 39 gigawatt (GW). Dengan daya mampu sebesar 53 GW, maka masih terdapat cadangan daya yang mumpuni sebesar 14 GW.

    Selain itu, sebelumnya PLN juga telah menyiapkan 4.336 posko siaga dengan dukungan 81.591 personel yang siap siaga di seluruh Indonesia. Posko ini bertujuan untuk merespons cepat segala potensi gangguan kelistrikan yang mungkin terjadi selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Dengan pendekatan digitalisasi, PLN tidak hanya meningkatkan responsivitas dalam menangani gangguan tetapi juga menjaga stabilitas pasokan listrik di tengah tingginya permintaan selama periode Natal dan Tahun Baru,” kata Darmawan.

    Lebih lanjut, PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan investasi di bidang teknologi digital dan sumber daya manusia sebagai pilar utama dalam mendukung transformasi sistem kelistrikan di Indonesia. Dengan strategi ini, PLN optimistis dapat mewujudkan sistem kelistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan target transisi energi nasional menuju bauran energi bersih yang lebih besar di masa depan.

    “Melalui sinergi antara pemerintah, PLN, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan layanan listrik yang berkualitas dapat mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Darmawan.

    (dpu/dpu)

  • Aktivitas Gunung Ile Lewotolok Meningkat, Warga Diimbau Jauhi Radius Bahaya Regional 28 Desember 2024

    Aktivitas Gunung Ile Lewotolok Meningkat, Warga Diimbau Jauhi Radius Bahaya Regional 28 Desember 2024

    Aktivitas Gunung Ile Lewotolok Meningkat, Warga Diimbau Jauhi Radius Bahaya
    Tim Redaksi
    LEMBATA, KOMPAS.com
    – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan peningkatan
    aktivitas vulkanik

    Gunung Ile Lewotolok
    di Kabupaten
    Lembata
    , Nusa Tenggara Timur (
    NTT
    ).
    Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid, menjelaskan bahwa berdasarkan pengamatan visual dari 1 hingga 27 Desember 2024, teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas bervariasi, mulai dari tipis hingga tebal, yang mencapai ketinggian antara 5 hingga 300 meter dari puncak gunung.
    Namun, pada Sabtu (28/12/2024), asap kawah utama tidak teramati akibat tertutup kabut.


    Selama periode pengamatan 1 hingga 27 Desember 2024, tercatat 378 kali gempa embusan, 1 kali tornillo, 1 kali hybrid, 8 kali
    gempa vulkanik
    dangkal, 109 kali gempa vulkanik dalam, 43 kali gempa tektonik lokal, dan 43 kali gempa tektonik jauh.
    Pada periode 28 Desember 2024 antara pukul 00.00 Wita hingga 06.00 Wita, tercatat 2 kali gempa embusan, 18 kali gempa vulkanik dangkal, 33 kali gempa vulkanik dalam, dan 2 kali gempa tektonik jauh.
    Selain itu, antara pukul 00.00 Wita hingga 11.00 Wita, terjadi dua kali gempa tektonik lokal.
    Wafid menyatakan bahwa hingga 28 Desember 2024, gempa embusan masih mendominasi aktivitas vulkanik.
    “Namun, gempa vulkanik dalam selama Desember ini meningkat cukup signifikan bila dibandingkan bulan November 2024,” ujarnya dalam keterangan yang dirilis pada Sabtu (28/12/2024).
    Wafid juga menambahkan bahwa peningkatan kegempaan vulkanik pada 28 Desember 2024 merupakan kejadian kedua setelah peningkatan yang terjadi pada 17 Desember 2024.
    Peningkatan jumlah gempa vulkanik dangkal dan dalam pada tanggal tersebut terjadi setelah munculnya gempa tektonik lokal pada pukul 20.28 Wita.
    Hingga pukul 11.00 Wita, gempa vulkanik dangkal tercatat sebanyak 18 kejadian dan gempa vulkanik dalam sebanyak 33 kejadian.
    Dia menjelaskan bahwa rata-rata harian untuk gempa vulkanik dangkal hanya 1 kejadian per hari, sedangkan gempa vulkanik dalam berkisar antara 1 hingga 5 kejadian per hari.
    “Kemunculan gempa vulkanik dangkal dan vulkanik dalam ini mengindikasikan adanya peningkatan tekanan atau stres signifikan pada tubuh Gunung Ile Lewotolok, yang berkaitan dengan suplai magmatik dangkal dan dalam,” jelasnya.
    Meskipun terdapat peningkatan aktivitas seismik, belum teramati perubahan signifikan dari data deformasi.
    Pengukuran jarak menggunakan Electronic Distance Measurement (EDM) menunjukkan adanya sedikit pemendekan, yang mengindikasikan perubahan deformasi inflasi atau penggembungan pada tubuh Gunung Ile Lewotolok yang belum signifikan.
    “Berdasarkan data pemantauan instrumental, aktivitas vulkanik menunjukkan peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan,” tambah Wafid.
    Wafid mengimbau kepada warga di sekitar gunung untuk tidak memasuki dan melakukan aktivitas di dalam radius bahaya yang telah ditetapkan.
    Dia juga mengingatkan untuk mewaspadai potensi ancaman bahaya guguran atau longsoran lava dan awan panas.
    “Gunakan masker pelindung mulut dan hidung serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit dari abu vulkanik,” ujarnya.
    Hingga saat ini, status Gunung Ile Lewotolok berada di level II waspada.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bantahan ESDM ke Ombudsman soal Temuan Maladministrasi RKAB Tambang Minerba

    Bantahan ESDM ke Ombudsman soal Temuan Maladministrasi RKAB Tambang Minerba

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait temuan maladministrasi penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara (minerba) oleh Ombudsman RI.

    Kementerian ESDM memastikan pendelegasian dalam penerbitan persetujuan RKAB minerba dilakukan secara akuntabel dan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance). Namun ESDM menyebut terbuka dengan masukan berbagai pihak, termasuk dari Ombudsman RI.

    “Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, dalam upaya menyempurnakan tata kelola sektor pertambangan,” ujar Dirjen Minerba Tri Winarno dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).

    “Perbaikan regulasi ini menjadi bagian dari langkah kami untuk memastikan proses perizinan RKAB berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pemangku kepentingan,” tambah dia.

    Ia menjelaskan, mekanisme persetujuan RKAB untuk tahap Operasi Produksi telah diberikan untuk jangka waktu selama tiga tahun melalui sistem digitalisasi, yaitu e-RKAB.

    Hal itu telah diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

    Selain itu diterbitkan Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 yang menyempurnakan tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB serta memberikan kemudahan dalam perubahan studi kelayakan.

    Tri menyebut Kewenangan penerbitan RKAB oleh Dirjen Minerba tidak harus langsung berasal dari kewenangan atribusi dari Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelimpahan kewenangan dapat dilakukan melalui beberapa hal.

    Misalnya, atribusi, delegasi, dan/atau mandat, sehingga Menteri ESDM yang memiliki kewenangan penerbitan RKAB dapat melakukan delegasi atau mandat kepada Dirjen Minerba/Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Minerba/Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Minerba. Hal itu juga tercantum di dalam Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023.

    Lebih lanjut, mengenai pendelegasian melalui PP/Peraturan Presiden, apabila dikaitkan dengan hierarki peraturan perundang-undangan, telah tepat pemberian delegasi dan mandat penerbitan RKAB kepada Direktur Jenderal melalui peraturan di tingkat Menteri (Permen) sebagaimana kelaziman pendelegasian yang telah dikenal di berbagai instansi saat ini.

    Menurut Tri adapun apabila pendelegasian langsung kepada Direktur Jenderal melalui PP/Perpres dianggap berpotensi dapat melampaui materi muatan PP/Perpres yang memberikan pengaturan tata kelola pemerintahan di tingkat Presiden dan Menteri.

    Tri menambahkan, seluruh perbaikan tata Kelola RKAB pada prinsipnya diperlukan karena adanya penarikan kewenangan sekitar 1.900 izin dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Sehingga untuk perizinan yang berasal dari daerah diperlukan berbagai penyesuaian untuk dapat mengikuti seluruh ketentuan dan compliance yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

    Tercatat hingga 26 Desember 2024, Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba telah menyelesaikan 830 permohonan perizinan RKAB untuk komoditas mineral periode 2024-2026. Dari jumlah tersebut, 336 izin disetujui untuk produksi, 224 izin disetujui tanpa produksi, 262 ditolak, 6 dalam tahap evaluasi, dan 2 menunggu tanggapan.

    Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan maladministrasi dalam penerbitan persetujuan RKAB usaha pertambangan minerba pada kurun waktu 2021-2024. RKAB merupakan dokumen yang wajib disusun oleh perusahaan pertambangan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

    Maladministrasi yang dimaksud salah satunya pengabaian kewajiban hukum oleh Menteri ESDM dengan tidak melaksanakan kewenangan penandatanganan persetujuan RKAB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    “Apabila Menteri ESDM mendelegasikan kewenangan penandatanganan persetujuan dokumen RKAB kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, diperlukan regulasi sebagai dasar hukum pendelegasian berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden,” ujar Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto.

    “Sedangkan yang berlaku saat ini terkait dasar hukum pendelegasian dari Menteri ESDM ke Dirjen Minerba adalah Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, bukan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden,” tegasnya.

    (ily/ara)

  • Rampungkan Rencana Ketenagalistrikan 2024-2034, Pemerintah Fokus pada Energi Baru dan Terbarukan

    Rampungkan Rencana Ketenagalistrikan 2024-2034, Pemerintah Fokus pada Energi Baru dan Terbarukan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) segera menyelesaikan penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk periode 2024-2034. Rencana ini menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 71 gigawatt (GW), dengan mayoritas berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).

    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, yang akrab disapa Tiko, mengungkapkan keputusan final RUPTL akan dilakukan pada Januari 2025. Tiga kementerian terkait, yakni Kementerian BUMN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan, akan memutuskan rancangan tersebut.

    “Kami diskusi sedikit mengenai RUPTL 2024-2034 yang saat ini dalam proses persetujuan. Menteri BUMN, menteri ESDM, dan menteri keuangan akan melakukan rapat final pada Januari untuk memutuskan,” ujar Tiko saat meninjau sistem ketenagalistrikan di PLN Unit Induk Pusat Pengatur Beban (UIP2B) Jamali, Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).

    Dalam RUPTL 2024-2034, pemerintah menargetkan sebagian besar pembangkit baru berbasis EBT. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah.

    “PLN akan secara masif membangun pembangkit berbasis EBT mulai 2025. Dari total tambahan kapasitas 71 GW hingga 2034, mayoritasnya akan berasal dari EBT,” jelas Tiko terkait rencana ketenagalistrikan 2024-2034 dengan fokus energi baru dan terbarukan.

    Selain itu, PLN akan mengembangkan teknologi smart grid dan membangun jaringan transmisi antarpulau. Langkah ini bertujuan untuk menyalurkan potensi energi dari Sumatera dan Kalimantan ke pulau-pulau dengan permintaan tinggi, seperti Jawa.

    “Rencana ini mencakup pembangunan inter island grid antara Sumatera, Kalimantan, dan Jawa sehingga kapasitas EBT dari wilayah Sumatera dan Kalimantan dapat dimanfaatkan secara optimal di Jawa,” tambahnya.

    Pembangunan pembangkit baru berbasis EBT menjadi langkah strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah juga berupaya mengintegrasikan potensi sumber daya alam ke dalam sistem ketenagalistrikan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

    “Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia harus memaksimalkan peluang ini untuk mendukung kebutuhan energi nasional yang terus meningkat,” kata Tiko terkait rencana ketenagalistrikan 2024-2034 dengan fokus energi baru dan terbarukan.