Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Gapmmi Minta Aturan Izin Air Tanah Disederhanakan, Dorong Ekspansi Industri

    Gapmmi Minta Aturan Izin Air Tanah Disederhanakan, Dorong Ekspansi Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) berharap aturan baru perizinan pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah yang baru diterbitkan dapat lebih sederhana untuk mendukung upaya ekspansi industri. 

    Adapun, beleid terbaru terkait perizinan tanah tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 14/2024 yang terbit dan diundangkan pada 9 Desember 2024. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan industri tengah menghadapi perizinan terkait Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) untuk ekspansi industri yang masih tersendat. 

    Surat izin tersebut terkendala di beberapa tempat lantaran masih menunggu revisi aturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adhi menyayangkan hal tersebut lantaran tersendatnya kebutuhan air dapat mengganggu proses produksi. 

    “Tapi intinya pemerintah sudah membuat peraturan baru untuk izin air tanah itu mudah-mudahan bisa diselesaikan,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025). 

    Adhi meminta peraturan dari pusat berupa Permen ESDM itu segera diambil kebijakan turunan Peraturan Daerah dari Kabupaten/Kota, Provinsi untuk aturan pelaksanaan dan diharapkan dapat lebih sederhana. 

    “Ada industri yang akan ekspansi, belum bisa dapat izin penggunaan air, padahal industri kan butuh air ya, kalau tanpa air tentunya akan sulit untuk produksi, itu masih kendala, katanya masih menunggu revisi aturan yang dijanjikan awal Januari siap aturannya,” ujarnya. 

    Adapun, Gapmmi memproyeksi kinerja pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) tumbuh di kisaran 5,5% (year-on-year/yoy) sepanjang 2024.  Perkiraan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan industri mamin terhadap produk domestik (PDB) sebesar 4,47% yoy pada 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). 

  • Pupuk Indonesia Tunggu Keputusan Final HGBT, Kunci Efisiensi Industri

    Pupuk Indonesia Tunggu Keputusan Final HGBT, Kunci Efisiensi Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) menantikan kebijakan perpanjangan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang disebut merupakan salah satu kunci efisiensi produksi pupuk nasional. 

    Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan pihaknya menunggu penyesuaian kebijakan yang dilakukan pemerintah, sekaligus berupaya berkoordinasi melakukan masukan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. 

    “Saat ini Pupuk Indonesia masih menunggu keputusan final dari pemerintah yang berencana melakukan penyesuaian terkait kebijakan HGBT tahun 2025,” kata Wijaya kepada Bisnis, Minggu (12/1/2025). 

    Perusahaan plat merah itu mengungkap bahwa fluktuasi harga gas serta kepastian pasokan gas tentunya mempengaruhi biaya produksi dan keberlanjutan operasional pabrik. 

    Apalagi, gas bumi merupakan bahan baku utama dalam produksi pupuk berbasis nitrogen, seperti urea, yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. 

    “Oleh karena itu, kebijakan HGBT menjadi sangat krusial untuk memastikan efisiensi produksi pupuk sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani, serta menjaga daya saing industri,” tuturnya. 

    Sebagai informasi, HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih memperhitungkan harga di tingkat hulu serta penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee. 

    “Kami ini ingin memastikan bahwa gasnya itu ter-deliver kepada konsumen dengan harga yang baik,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/1/2025).

    Dadan pun mengaku ingin memastikan kecukupan penerimaan negara dan ketersediaan gas sebelum melanjutkan program HGBT.

    Dia pun mengatakan pada program HGBT 2024, sebanyak 258 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menjadi pelanggan. Dadan pun mengaku akan melakukan review kepada 258 perusahaan tersebut apakah masih layak mendapatkan HGBT atau tidak.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan memperluas sektor industri penerima HGBT. Kendati, Dadan menyebut usulan itu perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.

  • RI Produksi Batu Bara 813,05 Juta Ton, ESDM: Lewati Target 2024

    RI Produksi Batu Bara 813,05 Juta Ton, ESDM: Lewati Target 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat produksi batu bara di dalam negeri tembus 831,05 juta ton sepanjang 2024.

    Mengutip data Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, realisasi tersebut telah mencapai 117,05% dari target target produksi 2024 yang sebesar 710 juta ton.

    “Tahun 2024 realisasi produksi sebanyak 815,05 juta ton,” demikian tulis data MODI Kementerian ESDM, dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Lebih terperinci, dari total produksi emas hitam itu, penyerapan untuk domestik tercatat mencapai 378,95 juta ton.

    Sementara, realisasi untuk ekspor sebesar 434,11 juta ton. Adapun realisasi untuk domestic market obligation (DMO) mencapai 209,93 juta ton.

    Adapun penjualan batu bara sepanjang 2024 mencapai 813,06 juta ton. Realisasi ini mencapai 114,52% dari target penjualan batu bara pada tahun lalu.

    produksi batu bara yang melebihi target ini seiring dengan realitas bahwa komoditas tersebut masih mendominasi bauran energi di Indonesia.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bauran energi didominasi oleh sumber energi batu bara yang mencapai 39,48% per semester I/2024.

    “Bauran energi tahun 2024 sampai dengan Juni 2024 didominasi oleh batu bara sebesar 39,48%,” ucap Yuliot dalam acara Hilir Migas Conference, Expo, & Awards 2024 di Jakarta, Kamis (12/12/2024).  

    Selain itu, pemanfaatan minyak mencapai 29,9% dalam bauran energi nasional, sedangkan untuk gas masih mencapai 16,69%. Sementara itu, pemanfaatan EBT baru mencapai 13,93%.

  • Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Anwar Abbas Buka Suara Soal Muhammadiyah Resmi Kelola Tambang Eks Adaro

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas buka suara soal organisasinya yang akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) milik PT Adaro Energy Tbk.

    Adapun pernyataan mengenai Muhammadiyah bakal mengelola tambang eks Adaro sebelumnya disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Menanggapi hal itu, Anwar tak membantah maupun membenarkan secara langsung pernyataan Bahlil. Anwar hanya menyebut pihaknya yakin dan percaya dengan Bahlil.

    “Kalau sudah Pak Bahlil yang bicara baru kita yakin dan percaya,” kata Anwar kepada Bisnis, Sabtu (11/1/2025).

    Kendati, Anwar tak mau bicara lebih banyak mengenai pengelolaan tambang Muhammadiyah. Sebab, pihaknya belum menerima langsung Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk tambang eks Adaro dari pemerintah.

    “Kalau WIUP belum di tangan, saya belum mau bicara,” katanya.

    Sebelumnya, Bahlil mengungkapkan bahwa Muhammadiyah secara positif akan mengelola tambang bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil singkat di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Dengan demikian, kini Muhammadiyah telah memilih. Sebab, sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi lokasi pertambangan bekas PKP2B untuk Muhammadiyah sebagai penawaran prioritas izin tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Dua lokasi itu yakni bekas lahan PT Adaro Energy Tbk dan PT Arutmin Indonesia.

    Adapun, lokasi bekas tambang Adaro dan Arutmin keduanya berlokasi di Kalimantan Selatan. Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

    Dalam kesempatan terpisah, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy telah membentuk dua perusahaan usai mendapat tawaran pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Nantinya, kedua perusahaan yang dibentuk untuk mengelola tambang itu berperan sebagai holding dan perusahaan operator.    

    “Sekarang ini sudah dibentuk tim yang saya sebagai ketua timnya, tapi dalam kapasitas itu bukan sebagai ahli tambang, tapi sebagai ketua PP yang membidangi ekonomi karena itu sekarang sudah kami bentuk dua korporasi badan, ada strategic company ini jadi holding. Kemudian, juga nanti ada operating company,” tuturnya beberapa waktu lalu.  

    “Kemudian nanti ada operating company yang bertugas mengoperasikan lembaga kita untuk bekerja sama dengan pihak operator dan kontraktor di lapangan dan ini kumpulan para ahli di Muhammadiyah,” imbuhnya.

  • Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan finalisasi data penerima BBM subsidi terbaru.

    Dia mengatakan bahwa ESDM segera mengadakan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemutakhiran data penerima. BPS sendiri saat ini tengah mengkonsolidasikan data penerima BBM subsidi yang berasal dari PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Kami saja belum melakukan rapat. Ini saya baru abis mau rapat sama Kepala BPS,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan skema baru penyaluran BBM subsidi bakal diterapkan usai pemutakhiran data penerima oleh BPS rampung. 

    Namun demikian, dia belum bisa memastikan skema baru itu bisa diterapkan pada Januari 2025 ini. Yang pasti, kata dia, skema baru penyaluran BBM subsidi bakal berlaku tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin [berlaku Januari]. Tapi kalau tahun ini, InsyaAllah,” kata Bahlil.

    Skema baru penyaluran BBM subsidi belakangan direncanakan berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%.

    “Ya 98% lah ya [progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi],” ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.   

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024). 

  • Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Nasib Program HGBT di 2025, ESDM Masih Hitung Harga Hulu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menghitung harga sebelum menetapkan kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri pada 2025.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Adapun, program HGBT menyasar tujuh subsektor industri yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) ESDM Dadan Kusdiana mengatakan pihaknya masih memperhitungkan harga di tingkat hulu serta penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa atau toll fee. 

    “Kami ini ingin memastikan bahwa gasnya itu ter-deliver kepada konsumen dengan harga yang baik,” kata Dadan di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (11/1/2025).

    Danan pun mengaku ingin memastikan kecukupan penerimaan negara dan ketersediaan gas sebelum melanjutkan program HGBT.

    Dia pun mengatakan pada program HBGT 2024, sebanyak 258 perusahaan dari tujuh sektor industri telah menjadi pelanggan. Dadan pun mengaku akan melakukan review kepada 258 perusahaan tersebut apakah masih layak mendapatkan HGBT atau tidak.

    Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa Kementerian Perindustrian mengusulkan memperluas sektor industri penerima HGBT. Kendati, Dadan menyebut usulan itu perlu didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industri-nya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh. Terus ada juga [usulan tambahan] yang di luar itu,” tutur Dadan.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, pihaknya masih mengkaji terkait kelanjutan program HGBT pada tahun ini. Dia juga membuka opsi untuk memangkas jumlah sektor industri penerima HGBT itu. 

    “Ada kemungkinan [memangkas jumlah perusahaan atau industri], kami lagi ada bahas, tapi belum final ya,” kata Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025). 

    Selain itu, Bahlil juga mengatakan, pemerintah tengah mengevaluasi pelaksanaan program HGBT sebelumnya. Dia menjelaskan, HGBT sejatinya bertujuan untuk memberikan keuntungan bisnis bagi perusahaan penerima. 

    Oleh karena itu, jika ada perusahaan yang sudah untung, Bahlil akan mengeluarkan perusahaan tersebut dari daftar penerima HGBT. Menurutnya, tolak ukur keuntungan perusahaan itu dilihat dari kesehatan internal rate of return (IRR). 

    “Yang IRR-nya udah bagus, kemungkinan kita dapat pertimbangkan untuk dikeluarkan di dalam checklist HGBT,” kata Bahlil.

  • Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah melakukan finalisasi penerima BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar. Pemerintah di tahun ini tengah menyiapkan skema baru penyaluran BBM subsidi ini sehingga penyaluran Pertalite dan Solar tepat sasaran.

    Dalam finalisasi data itu, Bahlil masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dia berencana menemui Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    “Kita aja belum rapat, ini saya baru mau rapat sama ketua BPS,” kata Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Dia belum bisa bicara banyak mengenai waktu pelaksanaan skema baru tersebut. Pasalnya, data penerimanya masih harus lebih dulu dipastikan.

    “Setelah saya rapat sama BPS, BPS presentasikan data sejauh mana, baru (diumumkan waktu pelaksanaannya),” ujarnya.

    Bahlil tak memberi kemungkinan skema baru BBM subsidi itu meluncur Januari 2025. Dia hanya menyebut kemungkinan terbesar tetap berjalan tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin (dirilis Januari 2025), tapi kalau tahun ini InsyaaAllah,” pungkasnya.

    Penerapan BLT

    Untuk diketahui, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

    Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).

  • Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektar.

    “Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Muhammadiyah sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusumo, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)

  • Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

    Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

    Tampak depan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. ANTARA/HO-JDIH Setneg.

    Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 14:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

    Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1), menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.

    Untuk mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional, lingkup kerja satgas mencakup produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Infrastruktur yang dimaksud dalam keppres itu mencakup infrastruktur ketenagalistrikan, fasilitas penyimpanan, pipanisasi, serta jaringan minyak dan gas bumi. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, satgas berwenang untuk berkoordinasi terkait dengan percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional, kemudian memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah.

    Setidaknya ada delapan tugas utama satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu pertama, meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga
    dan/atau pemerintah daerah; kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara.

    Ketiga, satgas bertugas memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; keempat, satgas bertugas membuat perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, satgas bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan/atau APBN.

    Keenam, satgas dapat memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala; ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian hukum; kedelapan, satgas dapat memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Dalam keppres yang sama, satgas diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satgas paling sedikit satu kali dalam waktu enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sementara itu, untuk segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas, dananya bersumber dari APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian, struktur kepengurusan satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:

    Ketua Satgas: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

    Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

    Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian: Menteri Pertanian;

    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan;

    Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretaris Negara;

    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.

    Susunan Anggota Satgas: Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri.

    Susunan anggota pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keppres itu, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satgas. Kemudian, kerja-kerja Satgas juga bakal dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

    Sekretariat itu berkedudukan di Kementerian ESDM dan dipimpin oleh kepala sekretariat. Susunan organisasi sekretariat nantinya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satgas.

    Sumber : Antara

  • Batu Bara Indonesia Tetap Seksi Meski Hadapi Coal Phase-out

    Batu Bara Indonesia Tetap Seksi Meski Hadapi Coal Phase-out

    Jakarta –

    Dunia kini sedang bergerak menuju pengurangan penggunaan batu bara dalam pembangkit listrik melalui inisiatif coal phase-out. Negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menargetkan penghentian penggunaan batu bara pada 2030.

    Meski demikian, cadangan batu bara Indonesia yang besar tetap memiliki daya tarik dan dipandang seksi bagi sebagian besar negara yang masih bergantung pada energi fosil ini.

    Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Gita Mahyarani mengatakan bahwa batu bara Indonesia tetap menarik di pasar internasional.

    “Di tengah upaya coal phase-out global, posisi Indonesia sebagai eksportir batu bara termal terbesar sulit digantikan karena banyak negara masih bergantung pada batu bara kita,” ujar Gita saat dihubungi beberapa waktu lalu.

    Dia menjelaskan, Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, dengan produksi 625 juta ton pada 2022. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi batu bara tahun 2023 mencapai 775 juta ton, melampaui target awal 695 juta ton.

    Di samping itu, cadangan batu bara Indonesia mencapai 4% dari total cadangan dunia. Adapun, Amerika Serikat memiliki cadangan sebesar 25%, Rusia 16%, Australia 15%, China 14%, dan India 10%.

    Menurut Gita, batu bara Indonesia memiliki keunggulan karena kandungan abu dan sulfur yang rendah, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan batu bara dari negara lain. Karakteristik ini pula yang membuat banyak negara tetap tertarik menggunakan batu bara Indonesia.

    Diperkirakan cadangan yang besar dan permintaan global yang masih tinggi, Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi pemain utama dalam industri batu bara dunia.

    “Kami optimistis dalam 10-20 tahun ke depan, batu bara tetap berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional, sembari mendukung pertumbuhan energi terbarukan sesuai target Nationally Determined Contribution (NDC),” jelas Gita.

    Transisi Energi Bertahap

    Gita menambahkan bahwa transisi menuju energi terbarukan perlu dilakukan secara bertahap. Mengingat kebutuhan energi dan kemampuan finansial tiap negara berbeda.

    “Pengurangan batu bara atau coal phase-down harus mempertimbangkan ketahanan energi di setiap negara,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat Energi UGM, Fahmy Radhi turut mengakui cadangan batu bara yang cukup besar. Dia menilai jika cadangan tersebut ditinggalkan begitu saja berpotensi tidak menguntungkan bagi Indonesia.

    “Indonesia itu kan masih mempunyai cadangan batu bara yang masih cukup besar. Sehingga kalau ditinggalkan begitu saja Ini barangkali yang kurang menguntungkan bagi Indonesia,” jelasnya.

    Menurutnya, tantangan yang mesti dijawab Indonesia yakni bagaimana membuat batu bara menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Dia mengatakan hal dapat dilakukan karena saat ini sudah banyak teknologi yang bisa membuat batu bara menjadi lebih ramah lingkungan.

    “Ada keharusan juga bagi Indonesia tetap bisa menggunakan cadangan batu bara tadi. Tapi kemudian mengolahnya menjadi energi bersih juga banyak cara yang bisa digunakan misalnya dengan teknologi tertentu,” tutupnya.

    (akn/ega)