Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Porsi Energi Baru Terbarukan RI Baru 14,1%, Masih Jauh dari Target 23%

    Porsi Energi Baru Terbarukan RI Baru 14,1%, Masih Jauh dari Target 23%

    Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia baru mencapai 14,1% hingga 2024. Capaian tersebut masih jauh dari yang ditargetkan 23% di 2025.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan dari capaian tersebut, kapasitas terpasang EBT mencapai 14,1 gigawatt (GW) dari potensi 3.687 GW atau 0,38%.

    “Challenge kita adalah merealisasikan apa yang kita planning. Kalau meninjau 10 tahun lalu kan target EBT 23% di 2025 itu kayak angka keramat gitu, tapi kenapa nggak pernah bisa tercapai? Itu yang menjadi acuan kita saat ini untuk masuk ke 2025 apa yang perlu difokuskan,” kata Eniya dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’ di Menara Global, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Eniya juga mengaku heran dari mana perhitungan saat itu dalam menetapkan target bauran EBT 23% di 2025. Untuk itu, saat ini aturannya disebut sedang dalam revisi berdasarkan tinjauan ulang Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini memang masih jauh dari target tadi 23%. Terus kita balik tanya dulu menetapkan 23% hitungan mana sih? Kita pun bertanya begitu. Upaya penetapan capaian EBT ini akhirnya kita RPP-kan,” tutur Eniya.

    “Saat ini kebijakan energi nasional dikembalikan lagi oleh pak presiden karena perlu ditinjau karena waktu itu perhitungannya masih berdasarkan pertumbuhan ekonomi 6,5%, nah ini harus ditinjau ulang karena target kita 8%. Itu yang digali sebentar lagi akan ditetapkan dari situ kita menetapkan RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik),” tambahnya.

    Eniya optimis ke depannya bauran EBT akan terus bertambah. Hal ini melihat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.

    “Ini pak presiden sebentar lagi akan meresmikan PLTA bersama PLN, PLTA terbesar Jatigede sama Asahan dan dari situ baurannya nambah, lalu sebentar lagi juga COD panas bumi sudah masuk,” ungkapnya.

    (aid/kil)

  • Alasan WNA China Terdakwa Pencuri Emas 774 kg Divonis Bebas, Hakim Sebut Tak Ada Bukti Sah – Halaman all

    Alasan WNA China Terdakwa Pencuri Emas 774 kg Divonis Bebas, Hakim Sebut Tak Ada Bukti Sah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Putusan menghebohkan datang dari Pengadilan Tinggi Pontianak, Kalimantan Barat, yang membebaskan WNA China, Yu Hao (49).

    Yu Hao sebelumnya terseret kasus penambangan emas ilegal yang merugikan negara sebesar Rp1,02 triliun karena hilangnya cadangan emas sebanyak 774,27 kg dan perak 937,7 kg.

    Padahal, Yu Hao telah divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp30 miliar oleh Pengadilan Negeri Ketapang.

    Namun, keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang tertuang dalam keputusan nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 10 Oktober 2024.

    Putusan Pidana tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, Isnurul S Arif.

    Hakim menyatakan Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam tindak pidana tanpa izin.

    Kejaksaan Negeri Ketapang pun tak tinggal diam.

    Kepala Seksi Intelejen, Panter Rivay Sinambela, menegaskan akan mengajukan kasasi.

    “Iya betul, kita wajib kasasi,” ujarnya, Selasa (14/1/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Putusan ini tentu menjadi sorotan warganet.

    Tak sedikit netizen yang mulai tak percaya dengan keputusan pengadilan di Indonesia.

    Bahkan putusan Harvey Moeis pun disangkutkan karena ringannya hukuman bagi oknum yang merugikan negara.

    “Kabar duka

    Pengadilan Tinggi Pontianak mengabulkan permohonan banding dan memberikan vonis bebas WNA asal China YH yg telah mencuri 774 kg Emas dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1020 triliun,” tulis akun X @AlnilamOmar.

    “Warga negara sendiri cuma ngambil sebatang pohon saja di hukum satu tahun,ini WNA maling emas sampai merugikan negara ratusan T, di bebaskan.”

    “Harvey cs gada apa2nya cuman 300T, ini 1020T.”

    “Dahlah, makin skeptiss sm hukum negeri ini.”

    “Baca beritanya bikin darah langsung naik.”

    Sebagai informasi, Yu Hao sebelumnya didakwa melanggar Pasal 158 UU No.3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Jaksa penuntut umum menuntut pidana 5 tahun dengan denda Rp50 miliar dengan subsder kurungan 6 bulan.

    Modus yang digunakan Yu Hao adalah dengan memanfaatkan lubang pada wilayah tambang berizin yang seharusnya digunakan untuk pemeliharaan.

    “Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan.”

    “Namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal,” demikian keterangan Kementerian ESDM pada September 2024.

    “Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas,” lanjutnya.

    Yu Hao juga didapati mengkoordinir lebih dari 80 Tenaga Kerja Asing (TKA) China dalam operasi tambang ilegal tersebut.

    Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, mengungkapkan volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3.

    Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026. 

    Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade).

    Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

    Sementara itu, dari fakta pesidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini.

    “Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg,” tulis keterangan dari pihak ESDM. (*)

    (Tribunnews.com/ Siti N) (Kompas.com/ Hendra Cipta)

  • WNA China yang Gasak 774 Kg Emas di Indonesia Divonis Bebas, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya

    WNA China yang Gasak 774 Kg Emas di Indonesia Divonis Bebas, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya

    TRIBUNJATENG.COM – Permohonan banding terdakwa Yu Hao (49) dalam kasus tambang emas ilegal atau tanpa izin di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dikabulkan Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak.

    Ketua Majelis Hakim Isnurul S Arif menyatakan bahwa permintaan banding Yu Hao diterima dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024.

    Majelis hakim juga memutuskan bahwa terdakwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

    Sebagai konsekuensinya, Yu Hao dibebaskan dari semua dakwaan dan tahanan.

    Atas putusan bebas itu, Kejaksaan Negeri Ketapang berencana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

    Kronologi lengkap kasus

    Kasus ini sejatinya sudah bergulir cukup lama. Pencurian emas dari tambang di Kalbar secara ilegal ini sempat menggemparkan publik Tanah Air lantaran jumlah kandungan emas yang digondol sangat fantastis dan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1 triliun.

    Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, terbongkarnya kasus ini bermula saat Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian ESDM dan Bareskrim Polri mengendus aktivitas tambang emas ilegal oleh puluhan orang WN China di wilayah pedalaman Ketapang.

    Tim penyidik kemudian turun ke lapangan dan menemukan fakta adanya kegiatan penambangan ilegal. Ternyata, penambangan ilegal itu dilakukan dengan skala masif dan ditemukan beberapa alat berat.

    Aksi pencurian emas ini juga dilakukan dengan peralatan canggih dan dieksekusi dengan rapi. Para penambang ilegal yang dikoordinir Yo Hau ini melakukan pencurian emas dengan menggali lubang terowongan (tunnel).

    Setelah dilakukan pengukuran oleh surveyor yang kompeten ditemukan lubang tambang sangat masif dengan total panjang 1.648,3 meter (1,64 km) dan volume total tunnel adalah 4.467,2 m3.

    Pasca-ditemukan, Tim PPNS Ditjen Minerba kemudian melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan ditingkatkan menjadi tahap penyidikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Yu Hao dan komplotannya.

    Di lokasi tambang dalam ini ditemukan sejumlah alat bukti yang menjadi ciri khas pengolahan dan pemurnian emas antara lain pemecah batu (grinder), induction furnace, pemanas listrik dan koli untuk melebur emas.

    Ditemukan pula cetakan bullion grafit, blower, bahan kimia penangkap emas, garam, kapur dan peralatan yang digunakan untuk menambang antara lain blasting machine, lower dozer, dumptruck listrik dan lori.

    Barang bukti yang disita di lokasi tambang lalu dititipkan di Polres Ketapang karena alasan mobilisasi. 

    Modus pelaku

    Modus yang digunakan dalam tindak pidana ini adalah memanfaatkan lubang tambang dalam (tunnel) yang masih dalam masa pemeliharaan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan alasan kegiatan pemeliharaan dan perawatan.

    IUP tersebut adalah milik dua perusahaan emas swasta lokal yakni PT BRT dan PT SPM, yang kala itu belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

    Di kawasan IUP dua perusahaan itu, Yu Hao dan komplotannya malah menambang emas di lubang yang tak boleh ditambang karena sedang dalam masa pemeliharaan.

    Yu Hao mencuri kandungan emas dengan melakukan blasting atau pembongkaran menggunakan bahan peledak, kemudian mengolah dan memurnikan bijih emas di lokasi tersebut (di dalam tunnel).

    Hasil pekerjaan pemurnian di tunnel tersebut dibawa ke luar lubang dalam bentuk dore atau bullion emas.

    Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton.

    Fakta lainnya juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (mercuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

    Terbukti pula, Yu Hao merupakan penanggungjawab dari semua kegiatan yang ada di tunnel, di mana sebanyak lebih dari 80 TKA China dan dibantu beberapa warga lokal untuk mendukung kegiatan non-inti seperti pemompaan, house keeping, dan katering.

    Divonis bebas

    Pada September 2024, WN China Yu Hao dituntut Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ketapang dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 50 miliar, subsider enam bulan kurungan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Ketapang.

    JPU menyatakan terdakwa Yu Hao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin.

    Warga negara China ini melanggar pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    Pada persidangan putusan vonis hakim pada Oktober 2024, hakim menghukum Yu Hao dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara, terdakwa YH juga divonis membayar denda Rp 30 miliar atau subsider 6 bulan kurungan apabila terpidana tidak bisa membayar denda tersebut.

    Putusan ini tertuang dalam Nomor Perkara 332/Pid.Sus/PN Ktp. Vonis hakim ini tentu lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU sebelumnya.

    Tak terima dengan putusan hakim, Yu Hao kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak.

    Belakangan, hakim pada PT Pontianak mengabulkan permohonan banding Yu Hao dan membebaskannya dari semua dakwaan dari putusan pengadilan sebelumnya. (*)

     

  • Gunung Ibu Awas, BNPB Sebut 3.000 Warga Diestimasikan Mengungsi

    Gunung Ibu Awas, BNPB Sebut 3.000 Warga Diestimasikan Mengungsi

     

    Liputan6.com, Jakarta – Gunung Ibu hingga saat ini masih terus bergejolak. Gunung di Halmahera Barat, Maluku Utara, itu kini telah berstatus Awas (Level IV). Terkait situasi tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengestimasikan ada lebih dari 3.000 jiwa warga di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, yang perlu dievakuasi untuk menghindari potensi bahaya material vulkanis dari erupsi.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Kamis (16/1/2025) mengatakan, jumlah warga yang diestimasikan tersebut didapatkan berdasarkan pengalaman evakuasi dalam penanganan tanggap darurat saat Gunung Ibu erupsi pada Mei 2024 silam.

    BNPB memetakan berdasarkan data jumlah penduduk pada kawasan rawan bencana Gunung Ibu diketahui warga yang masuk dalam sasaran rencana evakuasi tersebut berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Ibu Utara, seperti Desa Sangaji Nyeku, dan Tokuoku yang berada dalam radius jangkauan erupsi Gunung Ibu.

    “Prinsipnya semua koordinasi lapangan di Halmahera Barat sudah terbangun dan sudah cukup baik tinggal menggerakkannya saja,” katanya.

    Abdul Muhari juga mengatakan, tim BNPB akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat beserta instansi terkait seperti TNI, Polri, Basarnas hingga Tagana di daerah setempat seputar rencana pelaksanaan evakuasi yang akan mengacu pada rekomendasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    Sebelumnya, Rabu malam (15/1/2025), pukul 19.17 WIT, Gunung Ibu kembali erupsi dahsyat. Menurut catatan PVMBG, tinggi kolom letusan Gunung Ibu saat itu teramati mencapai 2.000 meter di atas puncak, atau sekitar 3.325 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 122 detik.

     

  • Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN – Halaman all

    Pemerintah Akan Sanksi BUMN dan Kontraktor yang Langgar Kewajiban TKDN – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Himpunan Pengusaha Pipa, Tubular, dan Aksesoris (HIPPDA) Irvan Prasurya Widjaya mendukung rencana pemerintah memberi sanksi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun kontraktor EPC (Engineering, Procurement, and Construction) yang mengabaikan kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

    Hal itu berkaitan dengan proyek hulu–hilir minyak dan gas bumi (migas).  

    “Kami sangat setuju dengan rencana pemberian sanksi kepada BUMN & EPC yang masih menggunakan produk impor, khususnya untuk material pipa, flensa (flanges), fittings, dan valves yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di Indonesia,” ujar Irvan saat dikonfirmasi, Rabu (15/1/2025).

    Menurutnya, ketegasan pemerintah sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan industri domestik.

    Namun ia menilai perlu adanya sosialisasi ulang dari pemerintah terhadap semua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), BUMN, dan EPC. 

    Sosialisasi ini mencakup aturan beserta sanksi bagi pelanggar penggunaan produk dalam negeri.  

    “Pabrik-pabrik lokal juga bersinergi dengan UMKM di Indonesia. Jika proyek-proyek strategis tidak memakai produk dalam negeri, otomatis industri dalam negeri dan UMKM terdampak signifikan,” jelas Irvan.  

    Irvan berharap agar pemerintah dapat bersikap tegas dengan membatasi atau menolak permohonan izin impor/kuota impor bagi EPC, BUMN, maupun pemasok (supplier) bila produk yang dibutuhkan telah tersedia di dalam negeri. 

    Dia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat di kawasan berikat, yang rawan disusupi barang impor.  

    “Kami mendukung penuh upaya pemerintah, termasuk pemberian sanksi, supaya industri dalam negeri terlindungi dan mampu tumbuh lebih kuat,” pungkasnya.  
      
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merangkap Plt Dirjen Minyak dan Gas Dadan Kusdiana menegaskan sikap pemerintah yang akan mengambil langkah tegas terhadap KKKS, BUMN, dan kontraktor EPC yang melanggar kewajiban TKDN. 

    Hal ini disampaikannya menanggapi sejumlah sorotan publik mengenai dugaan abainya penggunaan produk domestik pada proyek-proyek yang dikerjakan di sektor migas.

    Dadan merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

    Dalam regulasi tersebut, KKKS, produsen dalam negeri, dan penyedia barang/jasa di hulu migas diwajibkan memaksimalkan produk lokal serta kemampuan rekayasa dalam negeri. 

    Jika melanggar, Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas siap menjatuhkan sanksi.

    Sorotan publik muncul antara lain pada proyek EPC South Sonoro di Sulawesi Tengah milik KKKS JOB Pertamina Medco E&P Tomori dan proyek pembangunan Terminal Refrigerated LPG Tuban di Jawa Timur milik PT Pertamina Energy Terminal (PET) di bawah Subholding PT Pertamina International Shipping (PIS). 

    Dalam proyek-proyek tersebut diduga masih terjadi pengadaan produk impor yang seharusnya dapat dipenuhi oleh industri lokal.

    Di sektor hilir, industri pupuk juga mendapat sorotan, seperti proyek PUSRI-IIIB yang disinyalir tetap memakai pipa impor. 

    Sejumlah perusahaan dalam negeri telah menyampaikan protes resmi dan menempuh jalur surat keberatan kepada pihak terkait, namun belum mendapat tindak lanjut.

  • Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Berbagai aspek dibahas di dalam RUPTL, termasuk skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas, keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan investasi jangka panjang.

    Dalam konteks itu, Menkeu memastikan akan terus mendukung transisi energi nasional dan ketahanan energi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta PLN.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa RUPTL akan diputuskan pada Januari 2025, serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibidik untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 GW.

    Kartika juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, PLN berkomitmen untuk mulai membangun pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) secara maksimal pada 2025.

    “Kami akan membangun 71 GW kapasitas baru nanti, 2025–2034, di mana mayoritasnya memang EBT,” kata Kartika, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, Kartika juga mengatakan bahwa PLN akan menggunakan smartgrid dan membangun inter-island grid antara Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa. Dengan demikian, kapasitas EBT yang diproduksi di Sumatera dan Kalimantan dapat ditarik ke Jawa.

    Ia menjelaskan bahwa dengan rencana yang besar tersebut, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, serta keberlanjutan energi.

    “Itu rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” kata Kartika.

    Sementara itu, dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024), Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa pihaknya akan menambah pembangunan pembangkit listrik yang berkapasitas 68 gigawatt (GW) hingga tahun 2033.

    “Dari 68 gigawatt, di mana 46 gigawatt-nya berbasis pada renewable energy, artinya 67 persen penambahan pembangkit 10 tahun mendatang berbasis pada energi baru terbarukan,” ujar Darmawan.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah membuat permodelan bersama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan.

    Dalam permodelan tersebut, terdapat tambahan kapasitas pembangkit 100 GW hingga tahun 2040, di mana 75 persennya berbasis EBT.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • PGE sebut fokus kerja sama dengan Kenya melalui GDC

    PGE sebut fokus kerja sama dengan Kenya melalui GDC

    Abu Dhabi (ANTARA) – Direktur Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) Yurizki Rio menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kenya terkait eksplorasi dan pengembangan, PGE ingin fokus pada kerja sama dengan Geothermal Development Company (GDC).

    GDC merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kenya yang bergerak di bidang energi.

    “Tadinya kan ada dua entitas di Kenya, yang satu itu swasta (Africa Geothermal International Limited/AGIL), satunya seperti BUMN-nya Kenya. Kami mau fokus oleh entitas yang memang seperti BUMN-nya Kenya,” ucap Yurizki kepada ANTARA ketika ditemui di sela-sela Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa.

    Yurizki menjelaskan bahwa kerja sama dengan Kenya tidaklah berbentuk penggabungan atau akuisisi, tetapi berbentuk eksplorasi bersama dan pengembangan bersama lapangan geothermal (panas bumi).

    Sampai saat ini, kata dia, kerja sama tersebut masih berproses.

    Ketika disinggung mengenai perluasan ke tingkat internasional, Yurizki menjelaskan PGE sedang fokus pada internal dan pertumbuhan organik perusahaan.

    Sebab, menurut dia, berdasarkan penilaian untuk beberapa aset geothermal yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri, belum ada yang sesuai dengan keinginan PGE.

    “Belajar dari pengalaman 2–3 tahun terakhir, pada saat kita mau melakukan akuisisi ke perusahaan domestik ataupun yang ada di luar negeri, sampai saat ini belum ketemu yang sesuai,” ucap Yurizki.

    Meskipun demikian, PGE tidak menutup kemungkinan apabila memang ada aset yang menarik untuk dipelajari lebih jauh.

    “Kami pasti akan melakukan itu. Kami tidak menutup kemungkinan ekspansi ke tingkat internasional,” tuturnya.

    Pada pertengahan 2024, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menyampaikan terdapat potensi sebesar 10 ribu megawatt (MW) di Kenya, yang bermuara pada rencana eksplorasi dua blok sumber energi panas bumi atau geotermal di Kenya.

    Eksplorasi lapangan panas bumi itu dilakukan atas kerja sama cucu usaha BUMN Pertamina, yakni Pertamina Geothermal Energy (PGE) dengan Africa Geothermal International Limited (AGIL) di blok Longonot, serta Geothermal Development Company (GDC) untuk pengembangan di Blok Suswa.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina jamin kualitas dan harga LPG sesuai HET di pangkalan resmi

    Pertamina jamin kualitas dan harga LPG sesuai HET di pangkalan resmi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina jamin kualitas dan harga LPG sesuai HET di pangkalan resmi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga menjamin kualitas dan harga LPG 3 kg sesuai harga eceran tertinggi (HET) di pangkalan resmi.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, pihaknya kembali mengajak masyarakat mengenali pangkalan LPG 3 kg sebagai rantai distribusi resmi, yang menjual LPG 3 kg bersubsidi tersebut.

    “Dengan membeli dari pangkalan yang sudah terverifikasi, masyarakat dapat memastikan bahwa mereka memperoleh LPG yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai harga eceran tertinggi (HET),” katanya.

    Heppy menjelaskan, harga LPG 3 kg yang diatur dalam rantai distribusi resmi sesuai Kepmen ESDM 7436.K/12/MEM/2016 adalah harga LPG yang berada di tingkat agen atau penyalur, sedangkan harga di pangkalan atau subpenyalur berdasarkan HET, yang ditetapkan pemerintah daerah.

    “Pangkalan atau subpenyalur merupakan kepanjangan tangan dari Pertamina Patra Niaga di mana harga yang dijual di pangkalan sesuai dengan harga eceran tertinggi sesuai Kepmen ESDM yang mana HET masing-masing wilayah provinsi mengikuti pada harga yang ditetapkan oleh gubernur melalui surat keputusan,” katanya.

    Heppy menambahkan, pangkalan LPG 3 kg dapat dikenali dari papan nama berwarna hijau yang mencantumkan nama pangkalan, nomor registrasi pangkalan, harga eceran tertinggi, nama agen yang menyuplai pangkalan tersebut, dan nomor layanan pengaduan dari Pertamina, Ditjen Migas Kementerian ESDM, dan pemda setempat.

    “Papan ini harus diletakkan di tempat usaha yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen,” ujarnya.

    Selanjutnya, untuk menjaga kualitas tabung LPG 3 kg yang dijual, pangkalan wajib menyediakan timbangan.

    “Tabung kosong LPG 3 kg memiliki bobot kurang lebih 5 kg, sehingga tabung dengan keadaan isi memiliki bobot 8 kilogram, dan bilamana konsumen menemukan berat tabung segel yang kurang dari 8 kilogram, maka konsumen berhak untuk minta ditukar,” kata Heppy.

    Dijelaskan Heppy, idealnya konsumen mengecek terlebih dahulu LPG yang akan dibeli apakah sesuai timbangan atau tidak.

    Untuk itulah pihak pangkalan harus dilengkapi dengan alat ukur yang ditera setiap tahun oleh dinas metrologi setempat untuk memastikan timbangan yang digunakan tingkat akurasinya telah sesuai dan tepat ukur.

    “Apabila masyarakat maupun konsumen membutuhkan informasi seputar layanan dan produk LPG atau produk lainnya, dapat mengunjungi sosial media @pertaminapatraniaga serta menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135,” kata Heppy.

    Sumber : Antara

  • Usai Rapat Bertiga, Bahlil, Sri Mulyani dan Erick Thohir Kompak Bungkam saat Ditanya Media – Halaman all

    Usai Rapat Bertiga, Bahlil, Sri Mulyani dan Erick Thohir Kompak Bungkam saat Ditanya Media – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengadakan rapat bersama pada Selasa (14/1/2025).

    Mereka bertiga datang ke kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat sekitar pukul 14.45 WIB lalu memasuki Ruang Sarulla.

    Sekitar satu jam setelah itu, sekitar pukul 15.45 WIB, mereka keluar dari Ruang Sarulla diikuti oleh rombongan peserta rapat di belakang mereka. 

    Awak media sebelumnya telah menunggu tiga anggota Kabinet Merah Putih itu di luar ruangan untuk mewawancarai mereka.

    Salah seorang ajudan sempat mengatakan bahwa Bahlil tidak bisa melayani wawancara doorstop awak media karena harus menghadiri agenda di Istana Kepresidenan pada pukul 16.00 WIB.

    Ketika keluar dari Ruang Sarulla, awak media langsung melayangkan pertanyaan kepada mereka betiga mengenai apa yang dibahas saat rapat. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang menjawab.

    Erick keluar terlebih dahulu dengan batik berwarna coklat biru, diikuti oleh Sri Mulyani dengan batik berwarna coklat hitam. Di sebelah Bendahara Negara, ada Bahlil menggunakan jas hitam kemeja putih dengan dasi berwarna biru muda.

    Mereka bertiga terus berjalan ketika awak media bertanya mengenai hasil rapat tersebut.

    “Nanti ya,” kata Bahlil sambil melambaikan tangan kepada awak media. Di depannya, Erick hanya melempar senyum sembari berjalan meninggalkan ruangan. Sri Mulyani juga hanya menebar senyum dari wajahnya.

    Para wakil menteri juga tak tampak ada yang mencoba menjawab pertanyaan awak media. Ada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Menteri ESDM Yuliot yang mengikuti mereka dari belakang.

    Ditemui di lokasi sama, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu juga irit bicara ketika ditanya hasil rapat tersebut.

    Dari beberapa pertanyaan yang dilemparkan, seperti apakah ada pembahasan mengenai skema penyaluran subsidi atau soal Freeport, Jisman hanya menjawab tidak ada.

    “Biasa. Tahun Baruan. (soal skema penyaluran subsidi?) Enggak ada. (Soal Freeport?) Enggak ada,” kata Jisman.

  • 2024 Tahun Kejadian Gempa Bumi Merusak Tertinggi, Pertanda Apa?

    2024 Tahun Kejadian Gempa Bumi Merusak Tertinggi, Pertanda Apa?

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan 2024 sebagai tahun kejadian gempa bumi merusak tertinggi dalam kurun waktu 24 tahun terakhir.

    Menurut Penyelidik Bumi Utama Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM, Supartoyo, sepanjang tahun 2024 telah terjadi sebanyak 31 kejadian gempa bumi merusak di Indonesia.

    “Kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 diawali dengan gempa bumi di Lebak, Provinsi Banten tanggal 3 Januari 2024 bersumber dari zona intraslab dan diakhiri oleh kejadian gempa bumi Garut, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Desember 2024 bersumber dari sesar aktif,” ujar Supartoyo dalam keterangan tertulisnya dicuplik di laman PVMBG, Sabtu (11/1/2024).

    Supartoyo mengatakan kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 tidak ada korban jiwa meninggal, namun tercatat 50 orang luka-luka.

    Memang, sepanjang tahun 2024 tidak ada kejadian gempa bumi yang mengakibatkan dampak besar. Namun beberapa kejadian gempa bumi merusak telah memberikan kepanikan seperti kejadian gempa bumi merusak di Banjar-Tapin, Pulau Bawean, Batang, Berau, Sanggau, Lumajang dan Cianjur.

    “Tidak tercatat kejadian tsunami yang dipicu oleh kejadian gempa bumi merusak selama tahun 2024. Demikian juga tidak terjadi bahaya gempa bumi berupa sesar permukaan (fault surface rupture), namun terdapat bahaya ikutan (collateral hazard) berupa likuefaksi tipe siklik pada kejadian gempa bumi Pulau Bawean,” ungkap Supartoyo.

    Supartoyo menuturkan kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 sebagian besar bersumber dari sesar aktif, dan beberapa bersumber dari zona penunjaman terutama zona intraslab.

    Sumber gempa bumi merusak zona intraslab terjadi pada gempa bumi tanggal 3 Januari 2024 di Lebak Banten, 23 Maret 2024 di Bengkulu Selatan, 27 April 2024 di Jawa Barat, 15 September 2024 di Jawa Barat, dan 24 September 2024 di Gorontalo.

    “Magnitudonya berkisar antara M 5,3 hingga M 6,2,” ungkap Supartoyo.

    Seperti halnya kejadian gempa bumi merusak tahun 2023, Supartoyo menyebutkan pada tahun 2024 Provinsi Jawa Barat tercatat paling banyak kejadian gempa bumi merusak, yakni 8 dari 31 kejadian gempa bumi merusak dan dominan bersumber dari sesar aktif di darat.

    Ada hal menarik dari kejadian gempa bumi merusak tahun 2024 yaitu kejadian gempa bumi merusak di Pulau Bawean tanggal 22 Maret 2024 dengan M 6,5 dan bersumber dari sesar Pola Meratus yang selama ini dianggap tidak aktif.

    “Selain itu terdapat kejadian gempa bumi merusak di Pulau Kalimantan yang tercatat sebanyak 3 kejadian yaitu tanggal 13 Februari 2024 di Banjar-Tapin (Kalimantan Selatan), 15 September 2024 di Berau (Kalimantan Timur), 22 September 2024 di Sanggau (Kalimantan Barat), semuanya bersumber dari sesar aktif di darat dengan magnitudo berkisar M 4,2 hingga M 5,6,” ucap Supartoyo.

    Hal menarik lainnya adalah lanjut Supartoyo, bahwa terdapat kejadian gempa bumi merusak yang tidak bersumber dari zona sesar utama.

    Namun pada tear fault atau bisa disebut sesar antitetik, seperti kejadian gempa bumi merusak tanggal 13 Februari 2024 di Banjar-Tapin (Kalimantan Selatan), 22 Maret 2024 di Pulau Bawean, 07 Juli 2024 di Batang (Jawa Tengah).

    “Hal ini tentunya harus menjadi perhatian berkaitan dengan keberadaan tear fault atau sesar antitetik ini,” sebut Supartoyo.

     

    Mengharukan, Kisah Guru Ngaji Lumpuh Mengajar dari Tempat Tidur