Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Energi Terbarukan Bisa Menjadi Faktor Pendorong Pertumbuhan

    Energi Terbarukan Bisa Menjadi Faktor Pendorong Pertumbuhan

    Di samping mengoptimalkan produksi energi fosil dalam negeri, energi berkelanjutan juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiyani Dewi, mengatakan energi baru dan terbarukan (EBT) punya potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Ia mencermati penggunaan listrik sangat dibutuhkan dalam industri. Namun, dalam pelaksanaannya, Eniya mengakui masih menjadi tantangan.

    “Capaian baruan EBT sudah bertambah 1 persen. Kemudian sebentar lagi PLTA akan diresmikan. Namun memang masih jauh dari (target) 23 persen,” ujarnya. 

    Dalam kesempatan yang sama, EVP Aneka Energi Terbarukan, Zainal Arifin, melontarkan optimismenya terhadap penggunaan listrik yang diyakini bakal semakin masif ke depan. Bahkan, ia menyebut permintaan listrik pada 2024 telah meningkat hampir 21 persen.

    Namun sayangnya, lanjut Zainal, industri produktif yang intensif memakai listrik seperti semen dan tekstil justru mengalami tren penurunan penggunaan listrik. Ditambah lagi, Indonesia masih bergantung pada impor energi fosil. Tahun lalu saja, Indonesia mengimpor BBM senilai US$40,4 miliar atau sekitar Rp600 triliun, dan impor LPG Rp58 triliun.

    “Artinya [Indonesia] ngabisin devisa hampir Rp2 triliun tiap hari untuk energi,” katanya.

    Oleh sebab itu, Zainal mengatakan pemerintah saat ini tengah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil dan mulai mengoptimalkan energi listrik. Salah satu langkahnya adalah menggencarkan elektrifikasi sektor transportasi.

    “Impor BBM yang besar itu salah satunya dikonsumsi oleh transportasi. Jadi, sekarang targetnya 6,02 persen dan diharapkan bisa support [target ekonomi] 8 persen,” kata Zainal. 

    Di sisi lain, untuk mencapai penggunaan energi ramah lingkungan yang lebih berkelanjutan, penggunaan energi fosil tidak bisa serta-merta disetop. Dengan kata lain, masa transisi dari energi fosil ke EBT pasti akan terjadi. 

    Oleh karenanya, masa transisi ini akan didukung dengan sejumlah kebijakan. Purnomo menjelaskan pemerintah akan memulai dari kebijakan harga, dan secara bertahap mengalihkan subsidi harga menjadi subsidi langsung dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal, daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah, dan kondisi sosial politik.

    Pemerintah juga akan melakukan diversifikasi energi, mengurangi penggunaan energi fosil, dan meningkatkan penggunaan EBT di transportasi, rumah tangga, serta industri. 

  • Penampakan Bumi RI Bolong 1.600 Meter Digasak WNA China, Pelaku Bebas!

    Penampakan Bumi RI Bolong 1.600 Meter Digasak WNA China, Pelaku Bebas!

    Kementerian ESDM menyoroti kasus WNA asal China (YH) terkait pencurian emas di Ketapang, Kalimantan Barat. Sidang mengungkap YH terlibat penambangan emas ilegal yang merugikan negara Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg. Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut aksi yang dilakukan YH beserta komplotannya mengakibatkan lubang hasil pertambangan ilegal mencapai 1.648,3 meter. (Istimewa)

  • Achmad Muchtasyar, S.T., S.H., M.SIE. – Halaman all

    Achmad Muchtasyar, S.T., S.H., M.SIE. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Achmad Muchtasyar, S.T., S.H., M.SIE. merupakan sosok yang baru saja dilantik oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas).

    Ia bukanlah sosok asing di industri minyak dan gas.

    Muchtasyar tercatat pernah menjabat sebagai Direktur PT Pertamina Gas Negara (PGN) dan Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN.

    Berikut profil Achmad Muchtasyar.

    Kehidupan Pribadi

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, Achmad Muchtasyar lahir pada 19 Februari 1973.

    Saat ini, ia telah berusia 51 tahun.

    Pendidikan

    Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Achmad Muchtasyar dalam Workshop Percepatan Target Pelaksanaan Pembangunan Jargas di Wilayah DKI Jakarta dengan Pemprov DKI Jakarta, Kamis (07/04/2022). (Istimewa)

    Achmad Muchtasyar diketahui pernah mengenyam pendidikan di Universitas Trisakti dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Teknik Perminyakan.

    Ia pun juga mengambil studi S1 jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara dan berhasil mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

    Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 dan meraih gelar Master of Industrial Engineering dari University of New Haven.

    Karier

    Achmad Muchtasyar bukan nama baru di industri migas.

    Ia mengawali karier sebagai di ExxonMobil pada tahun 2001-2003 sebagai Procurement Service Analyst.

    Pada tahun 2003-2015, Muchtasyar berkarier di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

    Ia kemudian ditunjuk menjadi Chief Business Development Officer Bakrie Metal Industry tahun 2015 hingga 2016.

    Pada tahun 2019-2020, Muchtasyar berkarier sebagai Tenaga Ahli Kementerian Perhubungan. 

    Tak berselang lama, ia ditunjuk menjadi Direktur Pengembangan Usaha PT Rekayasa Industri tahun 2020.

    Kariernya semakin melejit saat ia dipercaya menjadi Direktur PT Pertamina Gas Negara (PGN) periode 2021 hingga 2023.

    Muchtasyar juga pernah menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN.

    Per tanggal 16 Januari 2025, ia mengemban tugas baru sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM.

    Harta Kekayaan

    Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Achmad Muchtasyar diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 48.216.954.281.

    Laporan harta kekayaan terbaru Muchtasyar diterbitkan pada 31 Desember 2022.

    Adapun rincian kekayaan Muchtasyar yakni sebagai berikut:

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 26.496.116.000                                    

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 1070 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 2.170.370.000                         

    2. Tanah Seluas 54 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 100.548.000

    3. Tanah Seluas 1278 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 1.809.648.000                         

    4. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK, HASIL SENDIRI Rp 2.255.000.000                         

    5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp 600.000.000

    6. Tanah dan Bangunan Seluas 1190 m2/615 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 14.060.550.000                        

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/295 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 5.500.000.000.

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 750.000.000                        

    1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 20.000.000

    2. MOBIL, KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp 280.000.000

    3. MOBIL, MAZDA CX 3 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp 355.000.000

    4. MOTOR, HUSQVARNA SVARTPILEN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 95.000.000.

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 3.853.000.000                              

    D. SURAT BERHARGA Rp 5.379.028.863                         

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp 11.738.809.418                             

    F. HARTA LAINNYA Rp 0                          

    Sub Total Rp 48.216.954.281.

    Achmad Muchtasyar tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 48.216.954.281.

    (Tribunnews.com/David Adi)

  • Pertamina NRE Siap Operasikan PLTP Lumut Balai Unit II

    Pertamina NRE Siap Operasikan PLTP Lumut Balai Unit II

    Jakarta, FORTUNE – Pertamina New & Renewable Energy (NRE) menyatakan commissioning operation date (COD) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit II di Sumatra Selatan dijadwalkan berlangsung pada April mendatang. 

    Direktur Keuangan Pertamina NRE, Nelwin Aldriansyah, mengatakan PLTP ini 100 persen berbasis energi terbarukan dan memiliki kapasitas 55 MW. 

    “Kita bersama-sama mempercepat target bauran energi terbarukan. Salah satu upaya kami di Pertamina NRE adalah mempersiapkan COD Lumut Balai Unit II. Insya Allah akan siap diresmikan bulan April tahun ini,” kata Nelwin dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, yang diadakan di IDN HQ, Jakarta, Kamis (15/1).

    Nelwin mengatakan pengoperasian PLTP ini akan menjadi langkah signifikan dalam menambah kapasitas energi terbarukan Pertamina NRE. Saat ini, kapasitas pembangkit listrik geotermal yang dikelola perusahaan mencapai 672 MW. Namun, Pertamina NRE menargetkan peningkatan kapasitas ini menjadi 1,5 GW dalam lima hingga enam tahun mendatang. 

    “Programnya sudah ada, dan dukungan dari pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sangat besar untuk mempercepat transisi dari energi fosil ke energi terbarukan,” ujarnya.

    Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target bauran energi terbarukan nasional.

    Kontribusi terhadap energi berkelanjutan

    PLTP Lumut Balai Unit II yang akan beroperasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas energi terbarukan nasional, tetapi juga mendukung visi global untuk mengurangi emisi karbon. Dengan kapasitas 55 MW, PLTP ini diharapkan dapat menyuplai listrik ke ribuan rumah tangga, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil.

    Sebagai salah satu pemain utama dalam sektor energi, Pertamina NRE terus berkomitmen menjadi penggerak transisi energi Indonesia. Proyek Lumut Balai Unit II adalah salah satu bukti nyata dari komitmen tersebut.

    Dengan tambahan kapasitas ini, Pertamina NRE berharap dapat mempercepat pencapaian target energi terbarukan nasional sekaligus menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam pembangunan energi berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

    Dengan adanya dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Pertamina NRE optimistis bahwa target jangka panjang untuk mencapai kapasitas geotermal 1,5 GW dapat terwujud dalam waktu yang telah direncanakan. Operasional PLTP Lumut Balai Unit II diharapkan menjadi langkah awal yang mempercepat tercapainya visi ini.

    “Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mendorong percepatan transisi energi dan mendukung keberlanjutan bagi generasi mendatang,” kata Nelwin.

  • Presiden Prabowo Bakal Resmikan Dua PLTA Terbesar di Indonesia, Ini Lokasinya – Page 3

    Presiden Prabowo Bakal Resmikan Dua PLTA Terbesar di Indonesia, Ini Lokasinya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan dua Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terbesar di Indonesia pada Januari 2025. Informasi peresmian PLTA ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi.

    Menurut Eniya, dua PLTA yang akan diresmikan adalah PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dan PLTA Asahan 3 di Sumatera Utara. Keduanya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen.

    “Presiden akan meresmikan PLTA Jatigede dan PLTA Asahan 3. Sebentar lagi juga ada COD (Commercial Operation Date) untuk pembangkit panas bumi, tetapi capaian bauran masih menuju 23 persen,” kata Eniya dalam acara Ekonomi Digital Indonesia 2025 di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Namun, Eniya belum mengungkapkan detail kapasitas kedua PLTA tersebut maupun tanggal pasti peresmian. Ia hanya memastikan bahwa acara akan berlangsung pada Januari 2025 dengan jadwal yang masih bersifat tentatif.

    PLTA Jatigede Berkapasitas 2 x 55 MW

    PLTA Jatigede, yang terletak di Sumedang, Jawa Barat, telah berhasil diselesaikan oleh PT PLN (Persero). Pembangkit listrik ini memiliki kapasitas 2 x 55 megawatt (MW) dan diharapkan dapat meningkatkan pasokan listrik untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

    Selama proses pembangunannya, proyek ini telah menyerap tenaga kerja hingga 980 orang. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya pekerjaan operasional.

     

  • ESDM Buka Suara Soal Banyak Investor SPKLU Mundur dari RI

    ESDM Buka Suara Soal Banyak Investor SPKLU Mundur dari RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal kabar banyak investor stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) atau charging station batal investasi di Indonesia.

    Dugaan banyak investor mundur itu pertama kali disampaikan oleh Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto. Dia mengatakan, sejatinya, ada banyak investor SPKLU yang berminat investasi di Tanah Air, mayoritas berasal China, Eropa hingga Australia.

    Kendati demikian, para investor SPKLU itu mengurungkan niatnya untuk berinvestasi di RI lantaran penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia masih minim.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi mengatakan bahwa penjualan kendaraan listrik (EV) di Indonesia meningkat seiring banyaknya pilihan dan harga yang kompetitif.

    “Dari produsen-produsen makin banyak yang datang, semakin banyak yang available harganya 300-400 juta. Karena kalau dari perbandingan kemampuan daya beli masyarakat itu acceptable,” kata Eniya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Eniya pun memperkirakan jika permintaan EV ini makin banyak, maka harga kendaraan listrik pun akan turun lagi. Dengan begitu, pertumbuhan SPKLU pun akan meningkat.

    Dia pun yakin investor akan berdatangan untuk berinvestasi membangun SPKLU. “Nah pastinya nanti makin lama, makin tumbuh untuk EV sehingga SPKLU-nya pasti juga akan tumbuh,” ucap Eniya.

    Sebelumnya, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto mengeklaim banyak investor SPKLU mengurungkan niat berinvestasi di Tanah Air lantaran penjualan EV yang masih minim.

    Gaikindo mencatat total penjualan BEV di Indonesia sepanjang 2024 sebanyak 43.188 unit. Kontribusi penjualan BEV hanya 4,98% dari total penjualan mobil wholesales di RI sebanyak 865.723 unit.

    “Investor SPKLU banyak ini yang mau masuk. Saya sudah dapat beberapa investor yang bilang minat [investasi], ada dari Eropa, China, dari Australia ada juga. Tetapi begitu mereka dengar angka penjualannya cuma 43.188 setahun, yah sedikit sekali,” ujar Jongkie kepada Bisnis, dikutip Rabu (15/1/2025). 

    Lebih lanjut, dia mengatakan, selama 5 tahun terakhir periode 2020-2024, total jumlah mobil listrik yang beroperasi (unit in operation) sebanyak 71.378 unit. Hal itu membuat investor SPKLU ragu untuk menanamkan modalnya di RI.

    “Unit in operation di seluruh Indonesia selama 5 tahun terakhir hanya sekitar 70.000-an. Kalau hanya segitu, nanti mereka berpikir berapa unit yang akan isi daya setiap hari? Bangkrut dong nanti, sudah investasi gede-gedean, beli lahan, pasang semuanya, tetapi mobilnya masih sedikit,” katanya. 

    Bukan hanya investor, menurut Jongkie, jika jumlah SPKLU di Indonesia masih sangat terbatas sehingga membuat masyarakat juga masih ragu-ragu untuk membeli mobil listrik. 

    “Mobil listrik masih perlu charging station, sedangkan charging station-nya sangat kurang. Orang kalau mau beli BEV kan pasti berpikir, akan ngecas di mana?” tuturnya.

  • Menaker Singapura Sambangi Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Menaker Singapura Sambangi Kantor Bahlil, Bahas Apa?

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Minister for Manpower and Second Minister MTI atau Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Singapura, Tan See Leng. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta Pusat.

    “Menerima kunjungan Second Minister MTI Singapura Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM,” ujar Bahlil lewat unggahan Instagram @bahlillahadalia, Kamis (16/1/2025).

    Menurut Bahlil pertemuan itu membahas penguatan kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura. Pertemuan itu juga merupakan tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong ke Indonesia pada November 2024.

    “Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama energi antara Indonesia dan Singapura sebagai tindak lanjut dari kunjungan Perdana Menteri Singapura ke Indonesia pada November 2024 yang lalu,” tambah Bahlil.

    Bahlil menyebut Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk bersinergi, khususnya di sektor energi yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan sinergi yang bermanfaat bagi kedua negara, khususnya dalam mewujudkan masa depan energi yang berkelanjutan,” tutupnya.

    [Gambas:Instagram]

    Tonton juga Video: BBM RI 60% Impor dari Singapura, Bahlil Geleng-geleng Kepala

    (acd/acd)

  • BBM Baru B40 Berlaku 1 Januari, Berapa Harga Nonsubsidinya?

    BBM Baru B40 Berlaku 1 Januari, Berapa Harga Nonsubsidinya?

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan penerapan BBM dengan campuran minyak sawit 40% atau B40 mulai berlaku 1 Januari 2025. Langkah tersebut sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060.

    Implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengungkapkan program mandatori BBN ini dapat mengurangi impor BBM, sehingga menghemat devisa.

    “Penghematan devisa untuk B40 sebesar Rp 147,5 triliun, sedangkan untuk B35 dapat menghemat Rp122,98 triliun. Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp 25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar,” kata Eniya dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).

    Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    “Kita melihat harga insentif itu kan dihitung dari selisih harga solar dan selisih harga biodieselnya sendiri. Jadi ada harganya biodiesel yang tinggi ini diberikan insentif. Nah dari sini kalau untuk yang non-PSO kan dibebankan kepada konsumen saat ini kalau yang non-PSO (harganya) itu sudah sekitar Rp 13 ribuan nanti bertambah sekitar antara Rp 1.500-2.000,” terang Eniya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia.

    Eniya menjelaskan pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak mempengaruhi inflasi, meskipun dibebankan kepada konsumen. Pihaknya telah melakukan studi sebelum menerbitkan mandatori tersebut. Hasilnya, para ahli memperkirakan kontribusinya hanya sekitar 0,2% ke inflasi.

    “Ini kita sebelum kita melakukan mandatori kemarin studinya sudah selesai dan dalam kajian kita melihat bahwa tidak mempengaruhi inflasi. Jadi, pengaruhnya hanya sekitar 0,2%. Jadi saya rasa ini menurut berbagai ahli tidak mempengaruhi inflasi,” imbuh Eniya.

    (acd/acd)

  • Target Bauran Energi Sulit Tercapai, Minta Direvisi

    Target Bauran Energi Sulit Tercapai, Minta Direvisi

    Jakarta – Eks Menteri ESDM Ungkap Asal-usul Target Bauran Energi 23% 2025

    Jakarta – Penasihat Khusus Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro mengusulkan agar target bauran energi baru terbarukan (EBT) Indonesia 23% pada 2025, dapat direvisi. Purnomo mengatakan target itu dibuat pada 2007 saat dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM.

    Capaian bauran EBT 2024 saja baru mencapai 14%, sementara tahun ini ditargetkan 23%. Artinya telah memasuki 2025, terlihat target itu cukup jauh.

    “Sejak 2007 sampai sekarang belum pernah diubah. Jadi pesan saya jangan meninggalkan sejarah. Karena tantangan itu ada di zamannya, kalau menengok ke belakang ‘ko begini?’ Tantanganya berbeda. Jadi waktu kita design EBT 23%, (capaia sekarang) 14%, mohon maaf tolong direvisi, jadi (Kementerian) ESDM harus direvisi,” kata dia dalam acara diskusi di Menara Global, Kamis (16/1/2025).

    Purnomo bercerita, target bauran EBT 23% itu dibuat pada tahun 2007 saat Indonesia mengalami krisis. Saat itu pemerintah tengah mendapatkan protes karena mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari sebelumnya 7 produk, tetapi 4 di antaranya mengikuti harga dunia.

    Skema itu dilakukan untuk dialihkan menjadi bantuan tunai langsung (blt) dari hasil produk yang mengikuti harga dunia. Subsidi langsung itu dilakukan agar tepat sasaran bukan digunakan untuk orang kaya.

    Dalam situasi itu pemerintah mulai menghitung bagaimana target bauran EBT sampai 2025. Kala itu diakui memang dengan kondisi perekonomian saat itu target EBT 2025 dapat mencapai 23%.

    “Maka katakan kalau orang kaya jangan dong pakai BBM disubsidi, kasihan. Jadi waktu itu saya tingkatkan dari 7 produk, 4 market price, dan uang yang kita dapat itu kita kembalikan ke rakyat miskin untuk blt. Kemudian yang 3 ron 88, sekarang pertalite, kemudian solar sekarang B40, dan ketiga minyak tanah menjadi LPG,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengakui capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia baru mencapai 14,1% di 2024. Capaian tersebut masih jauh dari yang ditargetkan 23% di 2025.

    Eniya juga mengaku heran dari mana perhitungan saat itu dalam menetapkan target bauran EBT 23% di 2025. Untuk itu, saat ini aturannya disebut sedang dalam revisi berdasarkan tinjauan ulang Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini memang masih jauh dari target tadi 23%. Terus kita balik tanya dulu menetapkan 23% hitungan mana sih? Kita pun bertanya begitu. Upaya penetapan capaian EBT ini akhirnya kita RPP-kan,” tutur Eniya.

    (ada/rrd)

  • Porsi Energi Baru Terbarukan RI Baru 14,1%, Masih Jauh dari Target 23%

    Porsi Energi Baru Terbarukan RI Baru 14,1%, Masih Jauh dari Target 23%

    Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan capaian bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia baru mencapai 14,1% hingga 2024. Capaian tersebut masih jauh dari yang ditargetkan 23% di 2025.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan dari capaian tersebut, kapasitas terpasang EBT mencapai 14,1 gigawatt (GW) dari potensi 3.687 GW atau 0,38%.

    “Challenge kita adalah merealisasikan apa yang kita planning. Kalau meninjau 10 tahun lalu kan target EBT 23% di 2025 itu kayak angka keramat gitu, tapi kenapa nggak pernah bisa tercapai? Itu yang menjadi acuan kita saat ini untuk masuk ke 2025 apa yang perlu difokuskan,” kata Eniya dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’ di Menara Global, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Eniya juga mengaku heran dari mana perhitungan saat itu dalam menetapkan target bauran EBT 23% di 2025. Untuk itu, saat ini aturannya disebut sedang dalam revisi berdasarkan tinjauan ulang Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini memang masih jauh dari target tadi 23%. Terus kita balik tanya dulu menetapkan 23% hitungan mana sih? Kita pun bertanya begitu. Upaya penetapan capaian EBT ini akhirnya kita RPP-kan,” tutur Eniya.

    “Saat ini kebijakan energi nasional dikembalikan lagi oleh pak presiden karena perlu ditinjau karena waktu itu perhitungannya masih berdasarkan pertumbuhan ekonomi 6,5%, nah ini harus ditinjau ulang karena target kita 8%. Itu yang digali sebentar lagi akan ditetapkan dari situ kita menetapkan RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik),” tambahnya.

    Eniya optimis ke depannya bauran EBT akan terus bertambah. Hal ini melihat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia.

    “Ini pak presiden sebentar lagi akan meresmikan PLTA bersama PLN, PLTA terbesar Jatigede sama Asahan dan dari situ baurannya nambah, lalu sebentar lagi juga COD panas bumi sudah masuk,” ungkapnya.

    (aid/kil)