Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Bahlil Bantah Isu Pemangkasan Produksi Nikel Tahun Ini

    Bahlil Bantah Isu Pemangkasan Produksi Nikel Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana memangkas produksi bijih nikel pada 2025.

    Menurutnya, pemerintah hanya ingin menjaga keseimbangan permintaan perusahaan yang diajukan lewat rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).

    “Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, Bahlil juga ingin memastikan pelaku usaha lokal tetap mendapat perhatian. Dia mengatakan, pengusaha besar harus ikut melibatkan pengusaha lokal dalam mengolah nikel.

    Bahlil mencontohkan, jika perusahaan mengajukan produksi nikel sebanyak 20 juta ton, maka pemerintah hanya akan memberikan izin sebanyak 60% dari jumlah tersebut. Sedangkan 40% sisanya, perusahaan harus menyerap nikel dari pengusaha lokal. Menurut Bahlil, pola tersebut bisa menjaga harga nikel.

    “Dia [perusahaan] harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana? Masyarakat lokal mau jual ke mana?” jelas Bahlil.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian ESDM sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.

    Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran. Diskusi mengenai besarnya potensi pemangkasan kuota sedang berlangsung di dalam pemerintahan.

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung tak membantah ataupun membenarkan wacana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.  

    Dia hanya mengatakan, pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu rencana produksi nikel yang diajukan perusahaan-perusahaan tambang lewat RKAB.

    “Pembatasan ini sesuai dengan rencana perusahaan, mereka akan menyampaikan RKAB, itu sesuai RKAB mereka, pasok ke mana. Jadi justru ini yang akan kami lihat lebih dahulu,” tutur Yuliot saat ditemui di Medan, Sumatra Utara, Senin (23/12/2024).

    Di sisi lain, Yuliot menuturkan, pemerintah akan tetap menggenjot hilirisasi nikel guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dia juga memastikan kebutuhan nikel untuk industri domestik harus tetap terpenuhi.

    “Program hilirisasi untuk memberikan nilai tambah dalam negeri itu tetap akan berjalan. Jadi nanti untuk nikel kita harus lihat hilirisasinya sejauh mana dan menfaat bagi industri, termasuk rantai pasok yang ada harus mencukupi,” jelas Yuliot.

  • Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Bahlil Lahadalia mengimbau perbankan, khususnya yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek hilirisasi yang digagas pemerintah.

    Bahlil, yang juga menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), mengungkapkan komunikasi terkait pembiayaan ini telah dilakukan dengan Menteri BUMN Erick Thohir.

    “Kami sudah rapat dengan Pak Erick (Thohir) terkait pembiayaan, dan secara informal sudah kami komunikasikan,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Hilirisasi Jadi Prioritas Pembiayaan Perbankan
    Menurut Bahlil, sektor hilirisasi memiliki potensi nilai tambah yang besar untuk perekonomian Indonesia. Proyek hilirisasi dinilai lebih menjanjikan dibandingkan sektor konsumsi karena memiliki waktu balik modal (break-even point) yang lebih cepat.

    “Hilirisasi harus memberikan nilai tambah yang signifikan di dalam negeri, dan kepemilikan proyek ini juga harus berada di dalam negeri. Oleh karena itu, perbankan nasional perlu berperan aktif dalam pembiayaannya,” tegas Bahlil.

    Rapat Perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi
    Sebelumnya, sejumlah menteri menghadiri rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM. Rapat ini membahas langkah-langkah strategis untuk menjalankan program hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, strategi hilirisasi. Menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan investasi dan mempercepat hilirisasi.

    Kedua, kontribusi ekonomi. Memastikan program hilirisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

    Ketiga, pembiayaan proyek. Merumuskan sumber pembiayaan yang mendukung keberlanjutan program hilirisasi, dengan fokus pada pembiayaan dalam negeri.

    Keempat, posko Satgas Hilirisasi. Menetapkan Kantor Kementerian ESDM sebagai posko Satgas hingga 2029.

    Bahlil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan perbankan, terutama bank BUMN, untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi. Dengan pembiayaan yang tepat, program ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian nasional.

  • Pemerintah Mau Kurangi Impor LPG yang Tembus 7 Juta Ton Per Tahun – Halaman all

    Pemerintah Mau Kurangi Impor LPG yang Tembus 7 Juta Ton Per Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah tengah berupaya mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa impor LPG Indonesia mencapai 7 juta ton per tahun.

    “Impor kita sekitar 6-7 juta ton per tahun,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    Sementara itu, kebutuhan konsumsi LPG Indonesia mencapai 8 juta ton per tahun. Produksi dalam negeri hanya sebesar 1,4 juta ton.

    Maka dari itu, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan untuk mempercepat proses pengurangan impor dengan mengembangkan industri dalam negeri.

    Beberapa upaya pengembangan industri dalam negeri antara lain adalah dengan memanfaatkan gas C3 (propane) dan C4 (butana) serta mendorong  jaringan gas untuk rumah rakyat.

    “Nah caranya adalah kita membangun LPG dengan mempergunakan gas C3-C4, kurang lebih sekitar 1,7 juta ton yang sudah ada,” ujar Bahlil.

    “Selebihnya kita akan dorong pada gasifikasi untuk jargas, jaringan gas kepada rumah rakyat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Bahlil pernah mengungkap bahwa saat ini Indonesia mengeluarkan devisa yang signifikan untuk impor LPG, sekitar Rp 450 triliun keluar setiap tahun untuk membeli minyak dan gas, termasuk LPG.

    Hal ini berdampak langsung pada neraca perdagangan dan pembayaran negara, sehingga pembangunan industri domestik dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mengurangi beban tersebut.

    Untuk pengembangan jaringan gas rumah tangga sebagai bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, saat ini Bahlil menyebut pemerintah tengah membangun pipa gas dari Aceh hingga Pulau Jawa.

    “Ini sebagai bagian daripada instrumen untuk memediasi ketika gas kita di Jawa lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera. Atau gas kita di Sumatera lebih banyak bisa kita kirim ke Pulau Jawa,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

    Lebih lanjut, untuk mendorong investasi di sektor hulu migas, Pemerintah sedang merumuskan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan penyederhanaan regulasi perizinan.

    “Perizinan kita terlalu banyak. Ada kurang lebih sekitar 300 lebih izin. Nah ini kita akan pangkas, kita akan potong,” kata Bahlil.

    Selain penyederhanaan perizinan, Bahlil menekankan pentingnya memberikan insentif menarik bagi investor di sektor hulu minyak dan gas.

    “Kita akan memperhatikan sweetener-sweetener yang mumpuni untuk kemudian bisa kita menawarkan kepada investor. Kemudian kita akan bicara sama K3S untuk sharing masalah dan sharing pendapatan dengan baik” pungkasnya.

  • Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Rapat Perdana Hampir 2 Jam, Ini Isi Pembahasannya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah melakukan rapat perdana.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku ketua satgas ini mengungkapkan bahwa mereka telah merumuskan langkah-langkah strategis.

    “Hari ini kami melakukan rapat perdana Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi. Alhamdulillah tadi kami sudah rapat kurang lebih sekitar hampir 2 jam,” katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    “Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi,” lanjutnya.

    Bahlil mengatakan, arahan Prabowo adalah hilirisasi harus betul-betul menjadi target pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan sekaligus penciptaan nilai tambah.

    Nilai tambahnya ini harus dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, sesuai arahan Prabowo, satgas juga akan merumuskan bagaimana agar sumber pembiayaannya berasal dari dalam negeri.

    “Supaya persepsi yang seolah-olah mengatakan bahwa itu nanti asing lebih banyak mendapatkan hasilnya, itu perlahan-lahan kita akan kurangi,” ujar Bahlil.

    Ia menyebut Kementerian ESDM akan menjadi posko untuk satgas ini bekerja dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sampai ada arahan terbaru dari Prabowo.

    Sebagaimana diketahui, Prabowo membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.

    Pembentukan Satgas tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 2025. Satgas tersebut berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.

    Pembentukan Satgas tersebut dalam rangka mewujudkan percepatan hilirisasi di bidang mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri.

    Selain itu juga untuk melakukan percepatan ketahanan energi nasional melalui ketersediaan dan kebutuhan energi dalam negeri baik yang berasal dari minyak dan gas bumi, batubara, serta energi baru dan terbarukan.

    “Dibentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas,” bunyi Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Tribunnews dari JDIH Sekretariat Negara, Senin, (13/1/2025).

    Satgas tersebut bertugas dalam peningkatan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

    Selain itu merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan pembiayaan dan penerimaan negara.

    Kemudiam memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Lalu melakukan perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan / kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Satgas juga bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non bank, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja negara.

    Kemudian memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan yang menjadi kendala.

    Lalu melaksanakan percepatan penyelesaian hukum dan memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional

    Satuan tugas tersebut terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota, anggota pelaksana, dan sekretariat.

    Satgas dipimpin oleh seorang Ketua yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Lalu Wakil Ketua Bidang kemudahan berusaha dan percepatan hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi.

    Wakil Ketua Bidang penyediaan lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi pertanian: Menteri Pertanian

    Wakil Ketua Bidang hilirisasi kelautan dan perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan

    Wakil Ketua Bidang dukungan kebijakan: Menteri Sekretaris Negara

    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.

    Sementara itu Anggota terdiri dari:

    Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum,  Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri

  • Tingkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri, Bahlil Dorong Bank BUMN Biayai Proyek Hilirisasi

    Arahan Presiden Prabowo, Sejumlah Menteri Bahas Program Hilirisasi di Kantor Bahlil Lahadalia

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah menteri menghadiri rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (17/1/2025). Rapat ini bertujuan merumuskan langkah strategis untuk mempercepat program hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut menghasilkan empat poin utama yang menjadi fokus Satgas. Pertama, strategi hilirisasi nasional.

    Rapat merumuskan langkah strategis untuk mendukung program hilirisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Kami telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden dalam meningkatkan investasi dan hilirisasi,” ungkap Bahlil di Jakarta.

    Kedua, kontribusi pada ekonomi domestik. Program hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai tambah dari potensi komoditas dalam negeri.

    Ketiga, sumber pembiayaan dalam negeri. Satgas juga membahas sumber pembiayaan yang dapat mendukung keberlanjutan program ini.

    “Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan pembiayaan dilakukan di dalam negeri,” tambah Bahlil.

    Keempat, kantor Kementerian ESDM sebagai posko. Kementerian ESDM ditetapkan sebagai posko utama Satgas hingga 2029 untuk memantau dan mengoordinasikan program hilirisasi dan ketahanan energi.

    Hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri, termasuk Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025
    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Satgas ini dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan mandat untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Dengan pembentukan satgas ini, pemerintah berharap program hilirisasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan energi nasional.

  • Gunung Ibu Awas, 6 Desa Dalam Radius Bahaya Diimbau Patuhi Rekomendasi PVMBG

    Gunung Ibu Awas, 6 Desa Dalam Radius Bahaya Diimbau Patuhi Rekomendasi PVMBG

    Liputan6.com, Jakarta – Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, yang kini berstatus Awas (Level IV) masih terus bergejolak hingga hari ini. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyebut dalam sehari terjadi puluhan kali kegempaan vulkanik, sehingga masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan.

    Kepala Badan Geologi, Muhammad Wafid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/1/2025) mengatakan, aktivitas kegempaan vulkanik dangkal sebanyak 80 kali yang terjadi sepanjang hari ini atau setidaknya sampai dengan pukul 06.00 Wita.

    Selain itu, di saat yang bersamaan dalam beberapa jam terakhir juga tercatat oleh tim pos pemantauan Gunung Ibu di Halmahera Barat juga terjadi sebanyak 18 kali gempa erupsi, 28 kali gempa hembusan, delapan kali gempa vulkanik dalam dan lima kali gempa tektonik jauh.

    Jika ditotalkan selama dua pekan terakhir atau pada medio 1-16 Januari 2024, ada 885 kali gempa letusan dan 8.081 kali gempa vulkanik dangkal, 64 kali gempa tektonik lokal yang beberapa di antaranya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar Gunung Ibu di Halmahera Barat.

    Menurut dia, dalam periode itu ada sembilan kali erupsi dengan tinggi kolom erupsi 3.000 – 4.000 meter di atas puncak, berwarna kelabu dengan intensitas tebal, durasi 200 – 552 detik. Beberapa kejadian erupsi diiringi suara dentuman serta gemuruh yang terdengar hingga ke Pos Pemantau Gunung Ibu dan disertai lontaran lava pijar yang mencapai radius hingga sekitar 1,5 kilometer dari bibir kawah.

    “Badan Geologi masih menetapkan status aktivitas Gunung Ibu pada level IV/ Awas,” kata dia.

    Ia menambahkan masyarakat di sekitar Gunung Ibu maupun wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 5 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 6 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

    Sebagai informasi, untuk memaksimalkan upaya kedaruratan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari yang berlaku efektif pada 15-28 Januari 2025 dan mulai melakukan evakuasi warga ke tempat yang aman sejak terjadi peningkatan status gunung tersebut.

     

     

     

  • Top 5 News BisnisIndonesia.id: Dampak Pajak Global ke Investasi Hingga Pamor Paylater Dibanding Kartu Kredit

    Top 5 News BisnisIndonesia.id: Dampak Pajak Global ke Investasi Hingga Pamor Paylater Dibanding Kartu Kredit

    BisnisIndonesia.id, JAKARTA – Pemberlakuan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dilakukan demi keadilan hak pajak, tetapi dikhawatirkan akan meredupkan daya tarik investasi Tanah Air.
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global dan berlaku efektif per 1 Januari 2025.

    Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/ 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional yang diteken pada 31 Desember 2024.

    Selain soal pajak minimum global, terdaapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi berita pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Jumat (17/1/2025). Di antaranya adalah:

    1. Pajak Minimum Global Tak Boleh Redupkan

    Implementasi pajak minimum global berarti pemerintah tidak bisa lagi menggunakan skema insentif pajak tertentu untuk menarik investasi.

    Selain itu, secara administrasi, pajak minimum global bukanlah hal yang mudah sehingga makanya hanya dikenakan pada PMN dengan omzet dan syarat tertentu.

    Pelaku usaha juga mengatakan investor asing bakal dihadapkan dengan tambahan beban seiring dengan rentetan masalah seperti birokrasi.

    2. Kripto Menguat Terkerek Penurunan Inflasi AS & Potensi Reli Menanti Pelantikan Trump

    Pasar kripto mulai bergerak ke zona hijau seiring dengan meredanya data inflasi CPI Amerika Serikat. Potensi reli juga dinanti jelang pelantikan presiden terpilih AS Donald Trump, yang sudah menjanjikan pemotongan pajak untuk memacu pertumbuhan.

    Adapun, laju kenaikan inflasi yang turun memberikan harapan terhadap potensi tercapainya target inflasi The Fed 2%. Aset kripto berkapitalisasi jumbo, Bitcoin terapresiasi ke level US$99 ribu, hingga kemudian menembus level US$100 ribu.

    Situasi tersebut juga diikuti oleh aset kripto lainnya, seperti Ethereum, XRP, SOL, XLM, dan mayoritas aset kripto di pasar. Sementara di pasar saham AS, Nasdaq Composite memimpin dengan kenaikan 2,17% diikuti S&P 500 1,62% dan Dow Jones Industrial Average dengan 1,5%.

    3. Aral Menantang Setrum Kendaraan Listrik

    Upaya pemerintah memperkuat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air kian menantang, mengingat investasi untuk pembangunan infrastruktur pendukung berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mulai seret.

    Banyak investor disebut-sebut mulai membatalkan rencana investasinya untuk membangun infrastruktur pengisian daya kendaraan terelektrifikasi tersebut, lantaran penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia belum begitu bergairah.

    Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis investasi untuk pembangunan SPKLU tersebut akan kembali berdatangan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi bahkan meyakini penjualan kendaraan listrik di Indonesia bakal makin meningkat seiring dengan banyaknya pilihan dan harga yang kompetitif.

    4. Alasan Daya Tarik Kartu Kredit Redup, Tapi Paylater Milik Bank Diminati

    Bank umum makin aktif dan agresif menggarap produk paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di samping telah memiliki produk kartu kredit. Kondisi ini membuat proyeksi bisnis semakin meningkat dari tahun ke tahun.

    Pefindo Biro Kredit (IdScore) memproyeksikan bisnis paylater terus meningkat pada tahun ini. Bahkan potensinya bisa mengalami pertumbuhan hingga 30% hingga akhir 2025. Direktur Utama IdScore, Tan Glant Saputrahadi, mengatakan proyeksi itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja tahun lalu dan prediksi pertumbuhan portofolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit.

    Berdasarkan data yang dihimpun oleh hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total nilai portofolio kredit mencapai Rp35,14 triliun.

    5. Nasib Fajar Surya Wisesa (FASW) Ditinggal Komisaris hingga Direksinya

    Emiten produsen kardus dan kertas PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) atau Fajar Paper harus menerima kenyataan pahit dengan pengunduran diri salah seorang direksinya, mengakumulasi total lima komisaris dan direksi yang meninggalkan perusahaan.

    Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (16/1/2025), Sekretaris Perusahaan Fajar Surya Wisesa Marco Hardy mengatakan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Thalengsak Ratchburi sebagai direktur. Sebelumnya, Ponthep Tuntavadcharom tercatat mengundurkan diri sebagai direktur.

    Dengan demikian, di deretan direksi, tersisa Presiden Direktur Yustinus Yusuf Kusumah, Direktur Ekachai Anujorn dan Direktur Arif Razif, mengacu pada laporan keuangan perusahaan periode 9 bulan pertama 2024.

  • Profit Perusahaan Pionir Dekarbonisasi Bisa Capai 30% – Page 3

    Profit Perusahaan Pionir Dekarbonisasi Bisa Capai 30% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perusahaan pionir dekarbonisasi punya daya saing lebih tinggi dan didukung oleh keunggulan dalam keberlanjutan bisnis. Industri yang berorientasi pada keberlanjutan cenderung lebih tangguh dalam menghadapi risiko bencana iklim, perubahan regulasi emisi, serta dinamika permintaan pasar global, termasuk Indonesia.

    Manajer Engagement untuk Energi dan Bisnis Berkelanjutan di World Resource Institute (WRI) Indonesia sekaligus perwakilan proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI). Arif Fajar Utomo menjelaskan, ada banyak keuntungan yang dicapai industri pionir dekarbonisasi.

    “Keuntungan yang dapat dicapai mencakup peningkatan daya saing melalui efisiensi proses dan energi, peningkatan pendapatan, penguatan citra perusahaan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang mengarah emisi nol bersih,” kata Arif dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (17/01/2025).

    Sejumlah riset mengungkapkan bahwa gaya hidup berkelanjutan telah menarik perhatian konsumen dan mereka rela membayar lebih untuk membeli produk ramah lingkungan. Riset lain yang dilakukan Bain & Company Brief pada 2022 menunjukkan, pertumbuhan profit perusahaan pionir dekarbonisasi industri mencapai 25%—30% pada 2021 hingga 2050.

    “Pertumbuhan ini lebih besar daripada perusahaan yang hanya menjadi pengikut dan bahkan terlambat. Kami siap berkolaborasi dengan industri untuk mendukung upaya dekarbonisasi, khususnya dalam implementasi energi terbarukan dan efisiensi energi melalui proyek SETI,” kata Arif.

    Proyek SETI

    Proyek Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman untuk mendorong dekarbonisasi sektor industri dan bangunan.

    Fokus proyek SETI untuk sektor industri mencakup peningkatan kapasitas, identifikasi peluang transisi energi, serta implementasi energi terbarukan dan efisiensi energi melalui dukungan teknis, seperti audit energi dan studi pra-kelayakan.

    Selain itu, proyek ini juga menghubungkan industri dengan penyedia teknologi, pendanaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi kebijakan, SETI memiliki fokus dalam penguatan kebijakan sebagai elemen kunci pendukung transisi di industri dan telah berkoordinasi dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

     

  • RI Mau Tambah Kapasitas Listrik 71 GW, PLN Butuh Rp2.400 Triliun

    RI Mau Tambah Kapasitas Listrik 71 GW, PLN Butuh Rp2.400 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) memperkirakan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 gigawatt (GW) hingga 2034 mencapai Rp2.400 triliun.

    Adapun, proyek penambahan listrik tersebut sesuai dengan rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034. Dalam RUPTL tersebut pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW dengan 70%-nya merupakan energi baru terbarukan (EBT).
     
    RUPTL PLN merupakan dokumen perencanaan strategis untuk mengembangkan dan menyediakan tenaga listrik di Indonesia.

    “Kami butuh Rp2.400 triliun. Jadi on average ada Rp24 triliun yang dibutuhkan untuk investasi dalam 10 tahun ke depan, rata-rata,” kata EVP Aneka Energi Terbarukan PLN Zainal Arifin dalam acara ‘Semangat Awal Tahun 2025’ by IDN Times di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Dia mengakui kemampuan keuangan PLN memang tidak sebesar itu. Menurut Zainal, PLN hanya mampu membiayai sekitar Rp70 triliun hingga Rp100 triliun.

    Oleh karena itu, perusahaan pelat merah tersebut membuka kesempatan bagi perusahaan pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP) untuk berinvestasi.

    “Maka kita buka kesempatan seluas-seluasnya kepada IPP. Makanya, komposisi proyek-proyek EBT itu juga akan dominan IPP, 60%-70% atau 70%-30%. Dominan oleh IPP,” kata Zainal.

    Pemerintah mulai membahas rancangan RUPTL PLN 2025-2034 di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (13/1/2025). 

    Adapun, rapat itu dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

    Beberapa hal yang dibahas dalam RUPTL antara lain skema pemenuhan kebutuhan listrik nasional, peningkatan kualitas dan keandalan pasokan listrik hingga pengembangan energi terbarukan.

    Erick menyebut dalam RUPTL tersebut pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt (GW). 

    “Kami menargetkan peningkatan kapasitas tenaga listrik sebesar 71 GW, dengan 70% merupakan energi baru terbarukan [EBT],” kata Erick seperti dikutip dari akun Instagram resminya @erickthohir.

    Erick menambahkan bahwa hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan transisi energi yang lebih ramah lingkungan, baru, dan terbarukan untuk generasi yang akan datang.

  • Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Gas Murah Industri, Bahlil: Jangan Sampai Negara Gak Dapat Pendapatan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang direncanakan akan dilanjutkan pada tahun 2025 ini jangan sampai mengorbankan potensi pendapatan negara.

    Bahlil menyebut, pemerintah telah “mengorbankan” potensi pendapatan negara hingga Rp 67 triliun selama 2021-2024 untuk program HGBT yang dinikmati oleh tujuh sektor industri.

    Kehilangan pendapatan ini berasal dari berkurangnya bagi hasil bagian negara dari produksi di hulu migas. Dengan bagi hasil negara yang berkurang, maka harga gas ke sektor industri tertentu bisa dipatok US$ 6 per MMBTU.

    “HGBT selama 2021-2024 potensi pendapatan negara yang terkonversi menjadi HGBT itu sebesar Rp 67 triliun. Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT negara nggak dapat pendapatan,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    Bahlil menyebut, saat ini pihaknya tengah mengkaji adanya usulan tambahan sektor industri penerima HGBT tersebut. Saat ini, ada tujuh sektor industri penikmat harga gas “murah”, antara lain industri keramik, pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet.

    “Nah sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan. Tetapi karena ada pengusulan tambahan. Nah pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” bebernya.

    Dengan begitu, Bahlil mengatakan, pihaknya harus menghitung ulang nilai keekonomian dari HGBT yang akan diberikan pada tujuh sektor industri saat ini, beserta usulan tambahan sektor industri baru.

    Setidaknya, Bahlil menilai, seharusnya negara bisa mendapatkan pemasukan dari konversi menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) dari program HGBT di Indonesia yang direncanakan akan dilanjutkan untuk tahun 2025 ini.

    “Jadi kita hitung betul, dia harus kita kasih (HGBT), tapi dia harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Terus gas itu menjadi bahan baku. Terus dia harus mengkonversi ke PPN atau PPh. Ini yang kita lagi hitung ya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana pernah menyebutkan bahwa ada usulan tambahan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dari Kementerian Perdagangan untuk tahun 2025 ini.

    Dadan menyebutkan, sejatinya ada 258 industri penerima harga gas murah dari pemerintah hingga tahun 2024. Dadan mengatakan, saat ini yang masih berlaku adalah 7 sektor penerima HGBT di Indonesia.

    Pihaknya, masih menunggu rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto untuk merumuskan perjanjian jual-beli gas sektor industri penerima HGBT. Seperti diketahui, HGBT ini ditetapkan US$ 6 per MMBTU.

    “Ada yang usulannya itu ada dua jenis. Satu, yang sektor industrinya sama dengan yang sekarang yang existing, yang sudah berlaku, yang tujuh (sektor industri). Terus ada juga yang di luar itu. Nah, minggu lalu kan saya bilang untuk yang di luar itu perlu ada rapat yang dipimpin oleh Presiden. Nah ini kita belum memikirkan itu, tapi basisnya adalah bahwa gasnya sudah ada. Dia kan sudah punya perjanjian jual-beli gas sekarang,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (13/1/2025).

    Walaupun masih menunggu arahan lebih lanjut, Dadan menyebutkan pihaknya tetap memperhitungkan kecukupan penerimaan negara dan kecukupan dari pasokan gas untuk sektor industri penerima HGBT yang akan berlaku tahun 2025 ini.

    “Kan sudah ada (Perjanjian Jual Beli Gas), tapi nanti komposisi penerimaan negara dan komposisi penerimaan dari KKKS itu akan berubah. Begitu komposisi yang HGBT-nya misalkan naik. Kan totalnya itu menjadi berkurang,” tambahnya.

    Pihaknya saat ini tengah memperhitungkan keekonomian dari industri yang sudah menerima HGBT pada tahun 2024 lalu. Jika ada evaluasi penerima HGBT di Indonesia, maka pihaknya juga akan memperhitungkan keekonomian dari keputusan yang akan datang.

    “Itu yang menjadi tahap kedua kalau bagi ESDM untuk yang baru. Untuk yang baru ini masih kita pelajari. Yang sedang saya proses itu untuk yang existing. Existing kan lebih jelas, sudah ada basis harga dari yang kemarin. Lebih cepat lah hitung-hitungnya. Tapi kita juga lagi mengerjakan juga,” paparnya.

    (wia)