Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Video: Ada Implementasi B40, Ini Kata Pelaku Sektor Pertambangan

    Video: Ada Implementasi B40, Ini Kata Pelaku Sektor Pertambangan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan insentif untuk pengusaha biodiesel yang menjalankan program B40 di tahun ini. Namun, pemberian insentif tersebut hanya berlaku untuk sektor Public Service Obligation atau PSO.

    Direktur Eksekutif ASPINDO Bambang Tjahjono menghimbau ada subsidi jarak terkait adanya implementasi B40. Sedangkan Ketua Bidang Hubungan Industri PERHAPI Ardhi Ishak menuturkan, implementasi B40 pada berpotensi semakin menekan kinerja industri pertambangan. Apalagi pengusaha saat ini terbebani dengan kenaikan BBM, DHE hingga fluktuasi harga komoditas.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Direktur Eksekutif ASPINDO Bambang Tjahjono dan Ketua Bidang Hubungan Industri PERHAPI Ardhi Ishak dalam segmen Mining Zone di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (16/01/2025).

  • Kelanjutan Gas Murah Industri (HGBT), Menperin: Harga Jangan Fluktuatif

    Kelanjutan Gas Murah Industri (HGBT), Menperin: Harga Jangan Fluktuatif

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta kelanjutan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri dengan harga dan kuota gas yang tidak fluktuatif oleh pemasok gas negara, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). 

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan gas merupakan bahan baku atau komponen terpenting dalam proses produksi untuk industri manufaktur. 

    “Jadi harga tidak boleh berfluktuatif, apa yang sudah menjadi kontrak antara industri dan PGN juga kontrak itu harus, komitmen itu harus dihargai oleh PGN,” kata Agus kepada wartawan, dikutip Sabtu (18/1/2025). 

    Dia pun meminta agar kelanjutan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang telah berhenti produksi akhir tahun lalu untuk segera diberlakukan kembali tahun ini. Kendati demikian, kebijakan tersebut masih di evaluasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

    Namun, dia mengakui sejumlah pelaku industri telah mengeluhkan kondisi harga gas komersial yang saat ini diberlakukan cukup tinggi. Di sisi lain, dia belum dapat mengungkapkan jumlah sektor yang akan mendapatkan HGBT. 

    “Ya yang penting bagi industri itu kan adanya suplai gas yang terjamin dengan harga yang juga terjamin,” tuturnya. 

    Untuk diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan pemerintah masih mengkaji kelanjutan program harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri pada 2025.

    Namun, dia memastikan ketujuh sektor industri penerima HGBT akan tetap berlanjut. Artinya, ketujuh sektor industri ini masih berhak menerima HGBT jika memang berlanjut tahun ini.

    Adapun, tujuh subsektor industri itu yakni pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    “Nah, sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dapat dipastikan untuk dilanjutkan,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan harga gas bumi yang lebih murah untuk beberapa sektor industri. Kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri dengan harga gas sebesar US$6 per MMBtu itu telah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    Bahlil mengatakan, saat ini ada usulan untuk menambah jumlah sub sektor industri penerima HGBT. Namun, pihaknya masih melakukan kajian mendalam.

  • Menperin Minta Kebijakan HGBT Diperluas

    Menperin Minta Kebijakan HGBT Diperluas

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) dapat diperluas sektor industri penikmatnya. 

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, pihaknya tak ingin kebijakan harga gas murah untuk industri hanya dinikmati oleh tujuh sektor industri saja, seperti halnya terjadi pada 2024. 

    Awalnya Agus mengungkapkan, kebijakan harga gas bumi tertentu harus dilanjutkan, agar kinerja sektor industri di Tanah Air dapat terdongkrak dan berdampak kepada perekonomian Indonesia. 

    Diketahui, Pemerintah belum memperpanjang kebijakan harga gas bumi tertentu yang berakhir pada 31 Desember 2024. 

    “Ya saya kira harus segera berlaku, karena pabrik itu harus tetap jalan. Gas yang dibutuhkan itu harus tetap ada,” ungkap Menperin Agus saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025). 

    Terkait sektor-sektor apa saja yang didorong masuk kategori penerima harga gas bumi tertentu, Menperin Agus enggan membeberkan secara detail. Namun yang pasti, industri apapun yang dalam kegiatan produksinya menggunakan gas, maka sudah selayaknya menikmati kebijakan harga gas bumi tertentu.

    “Semua proses produksi yang menggunakan gas sebagai bahan baku, itu saya kira penting,” bebernya. 

    Diketahui, harga gas bumi tertentu merupakan kebijakan harga gas murah senilai US$ 6 dolar  per MMBTU kepada tujuh industri. Dengan adanya HGBT, maka biaya produksi dari ketujuh industri yang dimaksud dapat lebih efisien. 

    Adapun, 7 sektor industri yang dimaksud adalah industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan karet. 

    Dalam kesempatan tersebut, Menperin Agus tak menuntut harga kebijakan HGBT dapat diturunkan. Dia lebih menekankan agar kebijakan harga gas bumi tertentu tersebut berlanjut dan dapat dinikmati oleh berbagai sektor industri lainnya. 

  • Lantik Pejabat Baru, Bahlil Lahadalia: Tugas Kalian Berat

    Lantik Pejabat Baru, Bahlil Lahadalia: Tugas Kalian Berat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat baru untuk menjalankan tugas, pokok, fungsi, serta tanggung jawab di Kementerian ESDM. Bahlil Lahadalia meminta kepada jajarannya yang baru dilantik jangan menganggap main-main dengan peran dan tanggung jawab yang diberikan.

    “Saya melantik Bapak-bapak di sini itu atas nama Presiden. Tujuan kita bagaimana mengeksekusi, mensolusikan serta menyelesaikan semua hal yang terkait dengan program utama. Khususnya untuk Pak Dirjen (Migas). Tugas kalian, tugas bapak berat bersama saya,” jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikutip dari keterangan rilis, Jumat (17/1/2025).

    Bahlil Lahadalia meminta agar percepatan lelah yang ada di 60 wilayah kerja migas yang ditargetkan harus selesai pada 2027.

    “Semua harus di evaluasi, semua harus dijalankan. Kalau memang sudah ada yang selesai Plan of Development (POD) belum dilakukan maka cabut kalau memang harus dicabut. Jangan lagi ditahan-tahan,” tegasnya lagi.

    “Kalau memang dipertimbangkan ya untuk diselesaikan. Artinya, kita dukung dunia usaha dalam rangka meningkatkan lifting,” lanjutnya.

    Bahlil Lahadalia meminta kepada semua pejabat di Kementerian ESDM untuk terus bekerja keras dalam mengatasi sektor migas.

    “Konsumsi kita setiap tahun naik, apabila tidak dikonversikan menjadi bioetanol. Oleh karenanya, saya perintahkan kepada saudara mulai hari ini, setelah ini langsung berkoordinasi dengan Kepala SKK Migas,” tuturnya.

    “Tugas kita itu menaikkan lifting, karena masih kurang dari 600 ribu barel oil per day,” tandas Bahlil Lahadalia saat melantik pejabat baru di Kementerian ESDM.

  • Kemendag Siap Hadapi Uni Eropa jika Ajukan Banding Putusan WTO soal Sawit

    Kemendag Siap Hadapi Uni Eropa jika Ajukan Banding Putusan WTO soal Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengapresiasi keputusan Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait dengan minyak sawit.

    Putusan ini memutuskan bahwa Uni Eropa (UE) terbukti melakukan diskriminasi terhadap bahan bakar nabati (biofuel) berbahan baku minyak sawit asal Indonesia.

    Keputusan ini tertuang dalam laporan hasil putusan panel WTO (panel report) yang disirkulasikan pada 10 Januari 2025. Kementerian Perdagangan Indonesia menyambut positif putusan tersebut dan berharap kebijakan serupa tidak diterapkan oleh mitra dagang lainnya.

    Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan pihaknya mengapresiasi putusan WTO yang menyebut UE mendiskriminasi biofuel berbahan baku minyak sawit 

    “Kami berharap ini justru akan bisa berkontribusi terhadap nilai perdagangan kita secara keseluruhan otomatis dengan jumlah ekspor kita yang semakin meningkat, ketergantungan kita ke impor juga berkurang,” kata Dyah Roro di Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Dihubungi secara terpisah, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Djatmiko Bris Witjaksono melihat bahwa keputusan WTO soal biofuel berbahan baku minyak sawit sudah tepat.

    Apalagi, Djatmiko menilai bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam Renewable Energy Directive (RED) II memang diskriminatif terhadap Indonesia.

    Terkait dengan kemungkinan UE bakal melakukan banding, Djatmiko menyebut pemerintah bakal terus melawan banding tersebut.

    “Pemerintah tetap akan lakukan pembelaan kalau Uni Eropa banding,” ujar Djatmiko kepada Bisnis.

    Adapun, Secara umum, Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa (UE) melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang kurang menguntungkan terhadap biofuel berbahan baku kelapa sawit dari Indonesia dibandingkan dengan produk serupa yang berasal dari UE seperti rapeseed dan bunga matahari.

    Uni Eropa juga terbukti membedakan perlakuan dan memberikan keuntungan lebih kepada produk sejenis yang diimpor dari negara lain seperti kedelai.

    Selain itu, Panel WTO menilai UE gagal meninjau data yang digunakan untuk menentukan biofuel dengan kategori alih fungsi lahan kelapa sawit berisiko tinggi (highILUC-risk) serta ada kekurangan dalam penyusunan dan penerapan kriteria serta prosedur sertifikasi low ILUC-risk dalam Renewable Energy Directive (RED) II.

    Oleh karena itu, UE diwajibkan untuk menyesuaikan kebijakan di dalam Delegated Regulation yang dipandang Panel melanggar aturan WTO.

  • Bangun Pabrik Metanol Rp19 Triliun di Bojonegoro, Bahlil Pastikan Tak Libatkan Asing

    Bangun Pabrik Metanol Rp19 Triliun di Bojonegoro, Bahlil Pastikan Tak Libatkan Asing

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pembangunan industri etanol dan metanol senilai US$1,2 miliar atau setara Rp19,03 triliun (asumsi kurs Rp15.858 per dolar AS) digarap perusahaan dalam negeri.

    Adapun, pabrik tersebut akan dibangun di Bojonegoro, Jawa Timur. Pembangunan pabrik pun tak lepas dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot produksi biodiesel, campuran minyak solar dengan bahan bakar nabati (BBN) sebesar 50% alias B50.

    Metanol merupakan salah satu bahan baku yang digunakan untuk membuat biodiesel. Bahlil mengatakan, pabrik tersebut bisa saja digarap oleh BUMN ataupun swasta dalam negeri.

    “Investornya ada di dalam negeri, Nggak ada asing,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Namun, Bahlil tak memerinci perusahaan mana yang akan menggarap pabrik tersebut. Selain itu, dia juga tak mengungkapkan kapan pabrik tersebut segera dibangun.

    Dalam kesempatan terpisah, Bahlil mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan gas sebanyak 90 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk industri metanol yang bakal dibangun di Bojonegoro itu.

    “Investasinya US$1,2 miliar. Kita harus bangun hilirisasi metanol di Bojonegoro. Kemudian gasnya sudah kami siapkan 90 MMscfd,” kata Bahlil dalam acara Rakornas Hilirisasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Bhalil, saat ini pemerintah mendorong pengembangan campuran B50. Oleh karena itu, pembangunan industri metanol di Bojonegoro pun menjadi keniscayaan.

    “Sekarang 2025 kita masuk kepada B40. 2026 B50. Nah, tidak akan mungkin ini kita bisa melakukan ini kalau tanpa ada metanol, kita butuh metanol sekitar 2 juta sampai 2,3 juta ton,” ucap Bahlil.

    Eks menteri investasi itu menjelaskan pengembangan B50 selaras dengan visi Prabowo, yakni swasembada energi. Bahlil mengatakan, untuk mencapai target tersebut pengembangan biodiesel bakal digenjot bersamaan dengan lifting minyak.

    Oleh karena itu, dia juga mengajak Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk bekerja sama menyukseskan pembangunan industri metanol dan etanol di Bojonegoro.

    “Saya ingin sebagai mantan alumni Kementerian Investasi, barang ini kita harus bergandengan untuk menyelesaikan dalam rangka kedaulatan energi nasional,” ucap Bahlil. 

  • Tekan Bahan Bakar Fosil, BBM B40 Mulai Disalurkan Secara Bertahap – Halaman all

    Tekan Bahan Bakar Fosil, BBM B40 Mulai Disalurkan Secara Bertahap – Halaman all

    BBN biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persn atau B40 mulai disalurkan secara bertahap di beberapa daerah.

    Tayang: Jumat, 17 Januari 2025 17:26 WIB

    istimewa

    Pertamina Patra Niaga 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persn atau B40 mulai disalurkan secara bertahap di beberapa daerah.

    Hal ini menindaklanjuti keputusan Pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait kebijakan penyaluran Biosolar yang semula memiliki kandungan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 35 persen atau dikenal dengan sebutan B35 menjadi B40 dengan kandungan FAME 40 persen.

    Corporate Secretary Heppy Wulansari menjelaskan, berdasarkan Kepmen ESDM No. 345.K/EK.01/MEM.E/2024 tanggal 30 Desember 2024 terdapat 24 Badan Usaha BBN yang ditunjuk pemerintah sebagai supplier FAME.

    Di mana, ada  28 Badan Usaha BBN yang diwajibkan untuk melakukan bauran nabati pada produk BBM jenis gasoilnya atau menjual B40, di antaranya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga. 

    “Hingga saat ini Pertamina Patra Niaga sudah menerima FAME dari BU BBN di 34 titik serah atau sekitar 80 persen dari target titik serah B40. FAME yang telah kami terima langsung di proses di Terminal BBM dan kami salurkan ke SPBU secara bertahap dan telah dimulai pada minggu pertama Januari 2025,” ungkap Heppy dikutip Jumat (17/1/2025).

    Dengan penyaluran B40, Ia berharap dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon. 

    Diketahui pada 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • RI Sudah Candu Impor LPG, Gini Cara Bahlil Kurangi Impornya

    RI Sudah Candu Impor LPG, Gini Cara Bahlil Kurangi Impornya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Indonesia akan membangun pabrik liquefied petroleum gas (LPG). Rencananya pabrik itu akan memiliki kapasitas hingga 1,7 juta ton per tahun.

    Sebagai gambaran, kebutuhan akan LPG di tanah air mencapai 8 juta ton per tahun. Dengan adanya pabrik ini setidaknya Indonesia bisa mengurangi impor LPG, yang saat ini menembus 6-7 juta ton per tahun

    “Arahan Bapak Presiden adalah bagaimana mempercepat proses mengurangi impor. Nah caranya adalah kita membangun LPG dengan mempergunakan gas C3-C4. Kurang lebih sekitar 1,7 juta ton (per tahun) yang sudah ada,” jelasnya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Adapun, dia mengungkapkan rencana pembangunan pabrik LPG tersebut sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri yang mencapai 8 juta ton per tahun.

    Selain dengan membangun pabrik LPG, Bahlil juga menyebutkan pihaknya berupaya untuk mengurangi jumlah konsumsi LPG dengan program jaringan gas untuk rumah tangga (jargas).

    “Selebihnya, kita dorong pada gasifikasi untuk Jargas, jaringan gas kepada rumah tangga,” tandasnya.

    Sebelumnya, Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Infrastruktur Migas Anggawira mengatakan salah satu hal yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menggenjot produksi LPG di Indonesia adalah dengan mengajak sektor swasta untuk turut mengeksplorasi dan memproduksikan sumber gas dalam negeri yang bisa dimanfaatkan menjadi LPG.

    Hal itu juga didukung dengan optimalisasi pencarian sumber gas Propane (C3) dan Butane (C4) di Indonesia.

    “Sebenarnya kita ingin mendorong pihak swasta bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Memang ada beberapa model bisnis yang sedang kita kaji sehingga memang potensi untuk pembangunan produksi LPG ini bisa secara ekonomi bisa membuat pihak swasta lebih tertarik ya,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Kamis (5/12/2024).

    Saat ini saja, kata Anggawira, pengelolaan wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) sebanyak 17% sudah dikelola oleh pihak swasta. Sedangkan sebanyak 36% WK lainnya digarap melalui Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sisanya, kata dia, digarap oleh PT Pertamina (Persero).

    “Ini masih bisa kita tingkatkan dan memang kalau kita lihat dari total selama ini ya, pengelolaannya itu sekitar 17% itu dilakukan oleh pihak swasta ya. Dan sekitar 36% dikelola oleh K3S, kontraktor kerja sama itu seperti Petro China dan lain sebagainya. Lalu yang lainnya dilakukan oleh Pertamina ya,” bebernya.

    (pgr/pgr)

  • Menperin Desak Harga Gas Murah Bagi Industri Kembali Diberlakukan  – Halaman all

    Menperin Desak Harga Gas Murah Bagi Industri Kembali Diberlakukan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendesak agar kebijakan harga gas murah atau Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat segera kembali diberlakukan.

    HGBT merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan harga gas bumi lebih murah untuk tujuh sektor industri.

    Tujuh sektor industri itu adalah pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

    Kebijakan diberlakukan pada 2020 lalu dengan harga gas 6 dolar AS per MMBTU dan telah berakhir pada 31 Desember 2024.

    “Ya saya kira harus segera berlaku ya karena kan pabrik harus tetap berjalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu tetap harus ada, harus tersedia,” kata Menperin ketika ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

    Menurut Menperin, gas sebagai bahan baku merupakan komponen atau variable terpenting dalam proses produksi.

    “Semua proses produksi yang membutuhkan gas sebagai bahan baku itu saya kira penting,” ujarnya.

    Ia mengatakan, industri membutuhkan harga dan suplai gas yang terjamin. Jadi, harga tidak mengalami fluktuasi.

    Berdasarkan aduan yang diterima Menperin, banyak keluhan yang ia terima dari pelaku industri soal PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tak memenuhi komitmen yang ada soal harga gas.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah melempar sinyal bahwa program HGBT akan dilanjutkan.

    Namun, waktu penerapan HGBT belum dapat dipastikan karena Kementerian Perindustrian mengusulkan penambahan jumlah industri.

    Pada saat rapat dengan Komisi XII DPR RI pada Senin (2/12/2024), Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengusulkan penambahan 15 sektor penerima HGBT.

    Ia tidak merinci sektor-sektor yang diusulkan, tetapi usulan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, ekspor, dan investasi industri dalam negeri.

  • Pengumuman! Pertamina Mulai Salurkan BBM Baru B40 Secara Bertahap

    Pengumuman! Pertamina Mulai Salurkan BBM Baru B40 Secara Bertahap

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina Patra Niaga mulai menyalurkan Bahan Bakar Nabati (BBN) biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 secara bertahap di beberapa wilayah.

    Hal tersebut menindaklanjuti keputusan Pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait kebijakan penyaluran Biosolar yang semula memiliki kandungan FAME (Fatty Acid Methyl Ester) 35% atau B35 menjadi B40.

    Corporate Secretary Heppy Wulansari menjelaskan berdasarkan Kepmen ESDM No. 345.K/EK.01/MEM.E/2024 tanggal 30 Desember 2024 terdapat 24 Badan Usaha BBN yang ditunjuk pemerintah sebagai supplier FAME.

    Selain itu, terdapat 28 Badan Usaha BBM yang diwajibkan untuk melakukan bauran nabati pada produk BBM jenis gasoil nya atau menjual B40, diantaranya Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga.

    “Hingga saat ini Pertamina Patra Niaga sudah menerima FAME dari BU BBN di 34 titik serah atau sekitar 80% dari target titik serah B40. FAME yang telah kami terima langsung di proses di Terminal BBM dan kami salurkan ke SPBU secara bertahap dan telah dimulai pada minggu pertama Januari 2025,” ujar Heppy dalam keterangan tertulis, Jumat (17/1/2025).

    Menurut dia, dengan adanya penyaluran B40 ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, serta mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan bahwa mandatori bahan BBM jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% atau B40 mulai berlaku 1 Januari 2025.

    Dengan diberlakukannya kebijakan B40, kuota biodiesel pada 2025 naik menjadi 15,6 juta kilo liter (kl). Dari kuota itu pemerintah bakal mengalokasikan 7,55 juta KL untuk PSO dan sisanya kepada Non-PSO.

    “Nah dari sini kalau untuk yang non-PSO kan dibebankan kepada konsumen saat ini kalau yang non-PSO harganya itu sudah sekitar Rp 13 ribuan. Rp 13 ribuan nanti bertambah sekitar antara Rp 1.500-2.000,” kata Eniya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (7/1/2025).

    Lebih lanjut, Eniya menjelaskan meskipun dibebankan kepada konsumen, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi inflasi. Hal tersebut berdasarkan studi yang sudah dilakukan sebelum kebijakan ini diberlakukan.

    “Ini kita sebelum kita melakukan mandatori kemarin studinya sudah selesai dan dalam kajian kita melihat bahwa tidak mempengaruhi inflasi,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi Public Service Obligation atau PSO. Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    (pgr/pgr)