Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Hanya Indonesia yang Mampu Mengendalikan Harga Nikel

    Hanya Indonesia yang Mampu Mengendalikan Harga Nikel

    Jakarta, FORTUNE – Harga Nikel global mengalami penurunan tajam pada akhir tahun 2024 atau mencapai level terendah dalam empat tahun terakhir. Kondisi ini berbeda dengan 2022, ketika harga nikel hampir mencatat rekor di London Metal Exchange (LME).

    Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh kelebihan pasokan yang dihasilkan oleh Indonesia, yang telah memproduksi nikel dalam jumlah jauh lebih besar dibandingkan dengan permintaan pasar. Hal ini menyebabkan harga logam tersebut terpuruk, dan kini masa depan pasar nikel pada 2025 sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola kelebihan produksi ini.

    Untuk mendongkrak harga nikel, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel menjadi 200 juta metrik ton pada 2025, lebih rendah dibandingkan rencana sebelumnya sebesar 240 juta metrik ton.

    Langkah ini, menurut laporan Reuters, telah memicu peningkatan harga di awal tahun 2025, dengan nikel LME-3 bulan naik sebesar 3 persen. Namun, dampak jangka panjangnya terhadap pemulihan pasar masih perlu dicermati lebih lanjut.
     

    Dominasi Produksi Nikel oleh Indonesia

    Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah menjadi pemain utama dalam produksi nikel global. Data dari Biro Statistik Logam Dunia menunjukkan bahwa produksi nikel Indonesia meningkat pesat, dari 358.000 ton pada 2017 menjadi 2,2 juta ton pada 2023. Angka ini setara dengan lebih dari setengah permintaan global pada periode tersebut. 

    Awalnya, kelebihan pasokan ini mengarah pada pasar kelas II, yaitu bahan mentah yang digunakan untuk baja tahan karat seperti besi kasar nikel. Namun, dalam dua tahun terakhir, terjadi perubahan signifikan. 

    Dengan bantuan teknologi dari Tiongkok, sumber daya nikel berkualitas rendah di Indonesia kini dapat diolah menjadi produk Kelas I, seperti sulfat nikel dan logam olahan dengan tingkat kemurnian tinggi. Transformasi ini memindahkan surplus pasokan dari pasar Kelas II ke pasar perdagangan utama yang lebih terpantau.
     

    Peningkatan Stok Nikel di LME

    Seiring perubahan tersebut, sejumlah merek nikel Tiongkok dan Indonesia mulai terdaftar di LME sejak 2022. Peningkatan jumlah inventaris di LME menjadi salah satu faktor penurunan harga. 

    Stok LME yang semula rendah pada Maret 2022, yakni di bawah 40.000 ton untuk pertama kalinya sejak 2007, melonjak menjadi 172.206 ton pada akhir 2024 terdorong oleh pengiriman dari Tiongkok dan Indonesia.

    Tidak hanya itu, stok nikel di bursa lainnya juga mengalami peningkatan. Misalnya, Shanghai Futures Exchange mencatat level tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 35.327 ton pada akhir 2023. Secara keseluruhan, total stok nikel di bursa global mencapai hampir 230.000 ton pada November 2023, level tertinggi sejak 2021. 

    Kondisi ini menguntungkan pasar bursa, karena peningkatan stok fisik membantu meningkatkan kepercayaan dan aktivitas perdagangan. Namun, bagi produsen nikel di luar Indonesia dan Tiongkok, lonjakan stok ini justru menekan harga lebih rendah.

    Permintaan Baterai yang Belum Optimal

    Sementara itu, sektor baja tahan karat yang masih menjadi konsumen terbesar nikel mencatat kinerja positif pada 2024. Produksi baja global naik 6,3 persen year-on-year (yoy) pada paruh pertama tahun tersebut, menurut asosiasi industri worldstainless. Namun, penggunaan nikel untuk baterai kendaraan listrik (EV) tidak memenuhi ekspektasi.

    Meskipun penjualan kendaraan listrik global tumbuh 25 persen pada 2025, sebagian besar pertumbuhan ini berasal dari Tiongkok, di mana produsen kendaraan semakin beralih ke baterai berbasis litium-besi-fosfat yang tidak memerlukan nikel.

    Di pasar Barat, produsen mobil tetap menggunakan nikel untuk baterai, tetapi pertumbuhan penjualan kendaraan listrik hanya mencapai 9 persen di Amerika Utara dan bahkan turun 3 persen di Eropa pada 2024.

    Kecenderungan konsumen untuk memilih mobil hibrida, yang membutuhkan baterai lebih kecil dibandingkan kendaraan listrik penuh, turut memengaruhi permintaan nikel. Menurut laporan Adamas Intelligence, jumlah rata-rata nikel yang digunakan per baterai kendaraan penumpang pada November 2024 turun 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Meski demikian, ada harapan bahwa penjualan kendaraan listrik di Eropa akan kembali meningkat pada 2025, seiring diberlakukannya aturan emisi yang lebih ketat. Namun, di Amerika Utara, kebijakan terkait subsidi kendaraan listrik masih menghadapi ketidakpastian.
     

    Tantangan dan Peluang bagi Indonesia

    Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengontrol harga nikel global. Namun, kemampuan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati. Pemotongan kuota bijih nikel yang direncanakan pada 2025 menunjukkan bahwa pemerintah sadar akan risiko harga yang terlalu rendah, bahkan bagi produsen di dalam negeri.

    Langkah berikutnya adalah menyesuaikan tingkat produksi dengan permintaan pasar yang dinamis, terutama dalam sektor baterai kendaraan listrik yang terus berkembang. Disiplin pasokan menjadi kunci keberhasilan. Tanpa upaya kolektif untuk mengendalikan produksi, pemulihan harga nikel secara berkelanjutan akan sulit tercapai.

    Dengan dominasi pasar yang dimilikinya, Indonesia berada pada posisi unik untuk memengaruhi harga nikel global. Namun, tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan posisi tersebut tanpa merugikan stabilitas pasar dan sektor industrinya sendiri. Kebijakan yang tepat tidak hanya akan mendukung pemulihan harga nikel, tetapi juga memastikan keberlanjutan sektor ini di masa depan.

  • Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Golkar Sebut Survei Celios Soal Kinerja Bahlil Menyesatkan dan Tidak Objektif

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengkritik keras hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios) yang menilai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri berkinerja terburuk dalam 100 hari pertama Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Menurut Idrus, survei tersebut menyesatkan dan tidak objektif. “Jadi tidak hanya mengkritisi tetapi menyesalkan (survei Celios) karena menyesatkan,” ujar Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).

    Idrus menegaskan survei Celios tersebut hanya menilai kinerja Menteri Bahlil dari sektor tertentu tanpa mempertimbangkan cakupan tugas Kementerian ESDM yang luas. Termasuk, pencapaian-pencapaian Menteri Bahlil dalam 100 hari kerja di kabinet Merah Putih.

    “Kalau kita bicara tentang ruang lingkup kerja daripada ESDM, di situ ada banyak Dirjen. Jadi ada Dirjen Minerba, yang mineral dan batubara, ada Dirjen migas, minyak dan gas, ada kelistrikan, ada energi baru terbarukan dan konservasi energi, ada badan geologi, dan ada pengembangan sumber daya manusia,” jelas dia.

    Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar seperti implementasi energi baru terbarukan sesuai Paris Agreement memerlukan proses bertahap dan tidak bisa dilakukan secara instan.

    “Nah untuk menerapkan ini kan tidak membalik tangan begitu saja karena ada implikasi yang ditimbulkan dari ini. Misalkan terkait dengan batubara dan lain-lain sebagainya, ini kan ada implikasi yang sangat luar biasa,” tegas Idrus. 

    Golkar, kata dia, memandang survei Celios tidak komprehensif dan tidak menyeluruh, melainkan parsial dan tidak terintegrasi. Dia meminta agar survei seperti ini lebih komprehensif dan mempertimbangkan aspek yang lebih luas sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja. 

    “Sekali lagi kami mengatakan bahwa ini tidak cukup dan kalau dilakukan pasti sangat subjektif dan saya kira perlu diskusi lebih jauh mengenai survei Celios ini,” pungkas Idrus.

  • Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US Per MMBtu

    Bahlil Pastikan HGBT Berlanjut, Harga Tak Lagi US$6 Per MMBtu

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Bahlil mengatakan kementeriannya masih melakukan simulasi HGBT yang nantinya akan diterapkan mulai tahun ini. Sebagaimana diketahui, kebijakan yang diberlakukan sejak 2020 untuk tujuh sektor industri itu sudah berakhir pada 31 Desember 2024. 

    “HGBT masih kami simulasikan, tapi pada prinsipnya itu  diperpanjang. Namun harga HBGT-nya ada penyesuaian,” jelasnya kepada wartawan usai rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1/2025). 

    Bahlil lalu memastikan HGBT yang akan dilanjutkan tahun ini tidak akan lagi dipatok pada harga US$6 per MMBtu. Harga gas bumi yang sekarang sedang naik disebut menjadi alasan penyesuaian HGBT.

    Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan  gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

    Sayangnya, Bahlil tidak mengungkap berapa HGBT yang nantinya akan ditetapkan pemerintah. Dia tak menampik apabila harganya bisa sekitar US$6,5 per MMBtu. 

    “Ya sekitar itu [US$6,5 per MMBtu],” ungkap Ketua Umum Partai Golkar itu. 

    Adapun untuk tujuh sektor industri penerima HGBT juga tidak diperluas. Sektor penerima HGBT masih terdiri dari pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Sebelumnya,  Kementerian Perindustrian sempat mengharapkan adanya perluasan industri penerima HGBT. 

    “Pernah diminta tapi kami lagi menghitung tentang antara produksi dan permintaan dalam negeri kita. Itu tujuh sektor udah final,” katanya. 

  • Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif Nasional 22 Januari 2025

    Bahlil Masuk Katagori Menteri Terburuk, Golkar Sebut Survei Tidak Objektif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar
    Idrus Marham
    menilai survei yang memuat Menteri ESDM
    Bahlil Lahadalia
    masuk daftar terburuk (rapor merah) tidak objektif.
    Dalam survei Center of Economic and Law Studies (Celios), Bahlil menjadi satu dari 10 menteri dengan kinerja buruk dalam 100 hari masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
    “Salah satu lembaga survei memberikan penilaian yang menurut pandangan kami itu sangat tidak objektif dan sangat tidak realistis,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Sebab, diklaimnya, kinerja Bahlil selama menjabat sebagai Menteri ESDM sangat positif.
    Oleh karenanya, ia menyayangkan hasil survei itu karena dianggap menyesatkan.
    “Setelah kami pelajari, ternyata penilaian yang diberikan hanya pada sektor tertentu dan tidak dilihat dalam perspektif yang lebih menyeluruh, yang lebih komprehensif,” imbuhnya.
    Dia menambahkan, penilaian survei tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebab, ada banyak sektor yang dikerjakan Bahlil di Kementerian ESDM.
    “Jadi, ini banyak sekali dan ini penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan tidak mengikuti ini, sehingga kita berkesimpulan bahwa penilaian yang dijadikan dasar di situ hanya sektor tertentu, tidak komprehensif, tidak menyeluruh, parsial, dan tidak terintegrasi,” katanya.
    Menurut Idrus, hasil survei ini tidak bisa dinilai secara objektif karena tidak dilakukan secara menyeluruh.
    “Secara objektif, ini tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan justifikasi apa, (rapor) merah, apa tidak gitu,” ucapnya.
    Adapun Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makroekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.
    Berdasarkan
    survei Celios
    , Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menduduki urutan ketiga sebagai menteri dengan kinerja terburuk dalam 100 hari kabinet Prabowo-Gibran.
    Dua urutan menteri di atas Bahlil adalah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
    Studi yang dilakukan Celios menggunakan survei berbasis expert judgment.
    Para jurnalis dipilih karena dianggap memiliki akses langsung dan kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin, serta menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah.
    “Panelis terdiri dari 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah,” ungkap Celios dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com pada Rabu (22/1/2025).
    Setiap panelis diminta memberikan peringkat terkait kinerja para menteri dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Lima indikatornya adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan.
    Para jurnalis itu berasal dari berbagai fokus kanal atau bidang, seperti ekonomi, sosial dan politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US.000 per Ton

    APNI: Pemangkasan Produksi Nikel Bisa Kerek Harga ke US$20.000 per Ton

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai bahwa wacana pemangkasan produksi nikel RI berpotensi menaikkan harga komoditas tersebut di pasar global.

    Dilansir dari Bloomberg, Kementerian ESDM sebelumnya disebut berencana mengurangi kuota produksi bijih nikel dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun ini. Hal ini bertujuan untuk mendongkrak harga nikel di pasaran.

    Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menjelaskan, produksi bijih nikel Indonesia saat ini menyumbang 63% dari total produksi global. Hal ini pun membuat pasokan nikel di dunia berlebih atau oversupply.

    Menurutnya, oversupply itu timbul dari persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang cukup besar. Oleh karena itu, dia menyebut harga nikel global telah turun sejak awal 2024.

    Meidy mengungkapkan RKAB nikel yang disetujui untuk 2025 adalah sebesar 298,49 juta ton. Dia menyebut, jika jumlah persetujuan kuota dalam RKAB tersebut benar dipangkas menjadi ke level 150 juta ton, harga nikel bisa naik ke level US$20.000 per ton.

    “Kemarin kita ada isu pemangkasan produksi sampai 150 juta [ton]. Baru dikasih isu saja, dari Macquarie London sudah memberikan statement jika RKAB dipangkas sampai 150 juta ton, harga nikel akan menyentuh US$20.000 lagi, hari ini US$15.000,” ucap Meidy dalam rapat pleno dengan Baleg DPR RI, Rabu (22/1/2025).

    Indonesia sebelumnya disebut bakal memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 150 juta ton mulai 2025. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum berencana memangkas produksi.

    Menurutnya, pemerintah hanya ingin menjaga keseimbangan permintaan perusahaan yang diajukan lewat RKAB.

    “Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).

    Selain itu, Bahlil juga ingin memastikan pelaku usaha lokal tetap mendapat perhatian. Dia mengatakan, pengusaha besar harus ikut melibatkan pengusaha lokal dalam mengolah nikel.

    Bahlil mencontohkan, jika perusahaan mengajukan produksi nikel sebanyak 20 juta ton, maka pemerintah hanya akan memberikan izin sebanyak 60% dari jumlah tersebut. Sedangkan 40% sisanya, perusahaan harus menyerap nikel dari pengusaha lokal. Menurut Bahlil, pola tersebut bisa menjaga harga nikel.

    “Dia [perusahaan] harus mengambil yang masyarakat lokal. Kalau tidak, gimana? Masyarakat lokal mau jual ke mana?” jelas Bahlil.

  • Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Harta Kekayaan Anak Buah Bahlil, Wamen ESDM Yuliot Tanjung yang Capai Rp12,6 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Aset dan harta kekayaan para wakil menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran telah tercantum dalam e-lhkpn KPK. Tak terkecuali Wakil Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, yang kini pendamping Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. 

    Berdasarkan situs remsi e-lhkpn KPK dikutip Rabu (22/2/2025), total harta kekayaan Yuliot mencapai Rp12,6 miliar atau Rp12.610.626.656 yang telah dilaporkan per 13 November 2024. Harta tersebut mencakup tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas. 

    Secara rinci, aset berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Yuliot yakni sebesar Rp8,27 miliar untuk 9 properti yang dihasilkan sendiri. Aset tersebut berada di berbagai kota seperti Bogor, Padang, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat. 

    Di sisi lain, alat transportasi yang dimiliki anak buah Bahlil itu bernilai Rp1,18 miliar yang mencakup Tranlog Tractor roda 4 tahun 2019, mobil Honda HRV tahun 2021, mobil Toyotaa Fortuner tahun 2022, dan mobil Toyota Raize tahun 2022. 

    Sementara untuk harta bergerak lainnya tercatat sebesar Rp595 juta, surat berharga Rp1 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp1,56 miliar. Adapun, Yuliot tidak tercatat memiliki utang. 

    Lebih lanjut, dalam kurun waktu 2 tahun total harta kekayaan Yuliot meningkat 13,81% dari semula Rp11,08 miliar pada Desember 2022, menjadi Rp12,6 miliar pada November 2024. 

    Sebelumnya diketahui, Yuliot juga sempat berdampingan dengan Bahlil Lahadalia di Kementerian Investasi/BKPM pada pemerintahan Joko Widodo periode kedua. 

    Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, sebelumnya Yuliot menjabat sebagai deputi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sejak September 2023 hingga Juni 2024. 

    Semasa di Kedeputian tersebut, pria kelahiran Padang Panjang, 7 Oktober 1963 itu fokus pada pencapaian realisasi investasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan investasi yang dihadapi oleh perusahaan.

    Yuliot juga pernah menjabat sebagai deputi bidang pengembangan iklim penanaman modal sejak Oktober 2020-September 2023. Karir Yuliot semasa di Kementerian Investasi/BKPM berawal pada tahun 1988. 

    Dia kemudian menjabat sebagai kepala kantor perwakilan BKPM di Taiwan, kepala Biro Perencanaan dan Informasi, direktur promosi dalam negeri, direktur pengendalian pelaksanaan wilayah II, dan direktur deregulasi.

  • ORI ingatkan menteri saat ini perbaiki sistem di Kementerian ESDM

    ORI ingatkan menteri saat ini perbaiki sistem di Kementerian ESDM

    Jangan lagi ada Plh/Plt yang berlarut-larut menjabat, apalagi menandatangani RKAB

    Jakarta (ANTARA) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini, yakni Bahlil Lahadalia, untuk memperbaiki sistem di kementeriannya.

    Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menjelaskan bahwa perbaikan diperlukan usai institusinya menemukan dugaan malaadministrasi dalam penetapan dan pelaksanaan kewenangan Pelaksana Harian/Tugas Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM terkait persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kegiatan usaha pertambangan minerba periode 2021-2024.

    “Saya berharap Menteri Bahlil Lahadalia bisa menjadikan temuan Ombudsman sebagai sebuah perbaikan tersistem di Kementerian ESDM dalam penerbitan RKAB, termasuk penunjukan pejabat di Direktorat Minerba,” kata Hery di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia berharap bahwa tidak ada lagi Plh/Plt yang lama menjabat di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil pada masa kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Jangan lagi ada Plh/Plt yang berlarut-larut menjabat, apalagi menandatangani RKAB, karena ini adalah dokumen strategis terkait dengan penerimaan negara,” ujarnya.

    Ia mengingatkan bahwa sebelumnya sempat ada pejabat Kementerian ESDM yang terlibat kasus hukum karena RKAB tersebut, yakni sejumlah petinggi Ditjen Minerba dalam kasus korupsi di Blok Mandiodo.

    Dia menjelaskan bahwa temuan malaadministrasi Ombudsman tersebut terjadi pada saat Kementerian ESDM dipimpin oleh Menteri Arifin Tasrif.

    Menurut dia, Tasrif pada saat itu membiarkan Plh/Plt Dirjen Minerba menjabat lebih dari batas waktu sebagaimana diatur dalam Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2021, dan menandatangani persetujuan RKAB.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Mau Pangkas Produksi Nikel, Pengusaha Teriak Bilang Gini

    Pemerintah Mau Pangkas Produksi Nikel, Pengusaha Teriak Bilang Gini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) buka suara terkait rencana pemerintah untuk memangkas produksi bijih nikel pada 2025.

    Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menilai akan ada efek domino jika kebijakan pemangkasan tersebut benar-benar dilakukan pemerintah.

    Menurutnya, ini akan menimbulkan gangguan dan kekhawatiran di kalangan investor dan perusahaan. Pasalnya, pemerintah sudah menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan untuk periode 2024-2026.

    “Contoh tadi saya bilang, perusahaan (nikel) sudah dapat (izin RKAB) 10 juta (ton per tahun). Berarti kan kita sudah melakukan persiapan, baik dari feasibility tadi sudah ada, kemudian laporan eksplorasi sudah ada, laporan keuangan sudah ada, kita sudah merencanakan anggaran baik alat, baik produksi, baik manpower, untuk kapasitas RKAB yang sudah disetujui,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, dikutip Selasa (21/1/2025).

    “Jadi (perusahaan nikel) sudah dapat RKAB-nya untuk 2025, misalnya 10 juta ton. Kan tidak mungkin ditarik kembali kan? Kan sudah disetujui, ini bisa jadi chaos gitu kan,” ujarnya.

    Kedua, bila produksi dipangkas, tapi di sisi lain ada kenaikan biaya, seperti adanya mandatori pencampuran biodiesel 40% (B40), tanpa subsidi, sehingga akan menambah biaya pengadaan bahan bakar.

    “Penggunaan bahan bakar B40. Berarti sudah naik lagi ya. Berarti setelah kita hitung, cost produksi kita itu ada kenaikan. Peningkatannya itu hampir 30%,” ucapnya.

    “Saya makin rugi. Mendingan saya freeze sementara. Kalau saya freeze, berarti kan kembali penerimaan negara, dapat dari mana,” tandasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen) Kementerian ESDM Tri Winarno menegaskan, Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan, khususnya nikel, periode 2024-2026 akan dilakukan evaluasi terhadap semua aspeknya.

    Hal itu dilakukan, supaya produksi nikel tidak dilakukan secara ‘jor-joran’. Makanya, pemerintah merasa perlu untuk melakukan kontrol atas produksi tersebut.

    “Kemungkinan bisa dipotong kalau memang ada yang tidak komitmen dengan jaminan reklamasi pasca tambang, kecelakaan tambang tinggi dan lain sebagainya. Intinya kita akan lakukan evaluasi lah,” ungkap Tri Winarno kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin (13/1/2025).

    Tri Winarno mencatat, tahun 2024 lalu produksi bijih nikel mencapai sekitar 215 juta ton per tahun. Realisasi produksi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023.

    “Tahun 2025 bisa jadi kita turunkan. Ini untuk mineral dan batu bara, karena harga turun terus, kita eksportir terbesar di dunia, coba kita evaluasi,” ungkap Tri.

    Melansir Trading Economics, harga nikel per Selasa (21/01/2025) tercatat sebesar US$ 16.095 per ton. Harga ini terpantau meningkat 1,07% dibandingkan pekan lalu dan naik 4,85% dibandingkan bulan lalu.

    (wia)

  • Prabowo Resmikan 37 Proyek Listrik, Targetkan Ekonomi Tumbuh 8%

    Prabowo Resmikan 37 Proyek Listrik, Targetkan Ekonomi Tumbuh 8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tancap gas mempersiapkan pembangunan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Tidak tanggung-tanggung, dalam 100 hari masa pemerintahannya, diresmikan 37 proyek ketenagalistrikan terdiri dari pembangkit, transmisi, dan gardu induk di 18 provinsi, pada Senin (20/01) di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat. Langkah inipun tercatat sebagai peresmian proyek ketenagalistrikan terbesar di dunia.

    Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan sektor ketenagalistrikan sebagai bagian dari swasembada energi demi kesejahteraan rakyat. Pembangkit-pembangkit baru berkapasitas total 3.222,75 MW dan telah beroperasi ini menjadi sumber pasokan kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan industri dan melistriki kawasan pembangunan baru, termasuk wilayah-wilayah terpencil.

    “Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri,” ungkap Prabowo.

    Prabowo juga menyampaikan pentingnya pemanfaatan potensi EBT guna memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Dia yakin bahwa ketersediaan pasokan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau membuat industri akan semakin tumbuh subur dan investasi akan mengalir ke Indonesia.  

    “Bangsa kita harus melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri,” jelas Prabowo. 

    Prabowo menambahkan, “Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu, energi sangat vital.”

    Dia juga menegaskan bahwa Indonesia memulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Presiden Prabowo optimistis target 8% akan tercapai melalui percepatan industrialisasi dan hilirisasi.

    “Dengan kemampuan kita, kita akan menuju ke swasembada energi dalam waktu yang tidak lama,” terang Prabowo.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara masif adalah kunci kesiapan pertumbuhan ekonomi 8%. Peresmian proyek ketenagalistrikan ini menjadi langkah nyata Pemerintah untuk mencapai target tersebut. 

    “Dari 37 proyek tersebut, nilai investasinya Rp72 triliun. (Ini) dalam rangka menerjemahkan kebijakan Bapak Presiden untuk kita menyiapkan infrastruktur listrik, mencapai pertumbuhan ekonomi kita di sekitar 8%,” ujar Bahlil.

    Selain itu, guna mencapai target 8%, Kementerian ESDM telah menyiapkan rancangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) ke depan. Bahlil juga mengatakan pentingnya membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit EBT ke pusat-pusat demand. Ini dilakukan supaya konsumsi listrik per kapita melompat menjadi 6.000 sampai 6.400 kWh per kapita per tahun.

    “Kita memang punya kekayaan sumber daya alam untuk pembangkit listrik tenaga matahari, air, angin, maupun yang lain-lain. Tapi problem kita sekarang adalah jaringan yang dulu dipasang tidak didesain untuk menjemput tempat-tempat di mana kita membangun pembangkit EBT. Karena itu kita mendorong untuk membangun jaringan ke depan, kurang lebih sekitar 8.000 kilometer,” imbuhnya.

    Keberadaan 37 proyek ketenagalistrikan yang baru diresmikan ini juga akan meningkatkan keandalan dan kecukupan daya listrik saat ini serta mengurangi konsumsi BBM secara signifikan.

    Beberapa pembangkit seperti PLTA Jatigede 110 Megawatt (MW), PLTA Asahan 3174 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN 50 Megawatt Alternating Current (MWac) akan menjadi tulang punggung kelistrikan di wilayah masing-masing. Hal ini tentunya akan mendorong peningkatan investasi, pembukaan lapangan kerja baru, dan tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat.

    Sementara, 11 proyek transmisi dan gardu induk yang telah beroperasi akan langsung memperkuat keandalan pasokan listrik dan mendukung percepatan industrialisasi dan hilirisasi. Salah satunya adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt (kV) GI Kolaka – PT Antam Pomala sepanjang 36,96 kilometer sirkuit (kms) dan GI 150 kV Kolaka Ext yang menyuplai listrik ke industri pengolahan nikel.

    Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyatakan siap melaksanakan komitmen Pemerintah dan rencana usaha di sektor ketenagalistrikan yang disusun oleh Kementerian ESDM. 

    “Kami di PLN terus membangun kapasitas SDM yang semakin mumpuni, organisasi yang semakin lincah, serta kolaborasi yang semakin luas dengan berbagai negara dan perusahaan nasional maupun multinasional. Sehingga PLN sebagai pengelola sektor kelistrikan nasional menjadi semakin kuat, keuangannya kian sehat, dan geraknya makin trengginas,” pungkas Darmawan. 

    Tiga puluh tujuh proyek strategis ketenagalistrikan yang diresmikan oleh Presiden RI kali ini meliputi 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3.222,75 MW dan 11 jaringan transmisi dan gardu induk sepanjang 739,71 kms dengan kapasitas 1.740 Megavolt Ampere (MVA).

  • Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    Menperin Terima Banyak Keluhan Industri Terkait Harga Gas Tak Lagi Murah, HGBT Dorong Daya Saing – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah sampai saat ini belum memutuskan perpanjangan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU.

    Tujuh kelompok industri yang mendapat HGBT, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

    Belum diperpanjangnya program tersebut, membuat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menerima banyak keluhan dari industri terkait harga gas yang mahal.

    “Banyak keluhan yang saya dapati dari industri,” kata Agus di gedung Kementerian ESDM, Jumat (19/1/2025).

    Agus menjelaskan, komponen gas dalam sebuah industri merupakan yang hal yang penting untuk produksi, termasuk bahan baku utama.

    Oleh sebab itu, Agus berharap program HGBT untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU, dapat segera berlaku kembali.

    “Saya kira harus segera berlaku ya, karena pabrik harus berjalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu tetap harus ada,” ujarnya.

    Diketahui, program tersebut telah berakhir 31 Desember 2024, sehingga 7 industri saat ini dikenakan harga gas komersil.

    Dorong Daya Saing

    Ekonom dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan HGBT sebelumnya telah membantu industri dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi. 

    “Apalagi kita tahu bahwa harga gas untuk industri di Indonesia dengan beberapa negara pembanding, misalnya Vietnam Thailand dan Malaysia relatif masih tinggi,” ujar Yusuf. 

    Menurutnya, dengan berakhirnya harga gas murah maka mempengaruhi daya saing dari 7 industri tersebut, dan hal ini akan bertolak belakang dengan rencana pemerintah dalam upaya mendorong kembali ke industrialisasi yang ditetapkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Ia menyebut, kebijakan gas murah memang memberikan dampak terhadap keuangan negara karena pemerintah tentu harus memberikan subsidi terhadap harga gas. 

    Namun, kata Yusuf, penurunan penerimaan negara dari memberikan subsidi dapat meningkatnya aktivitas perekonomian terutama dari sektor industri yang terkena dampak positif dari harga ga industri yang lebih murah.

    “Jika kebijakan HGBT tidak diperpanjang, dampak langsungnya adalah kenaikan biaya produksi yang signifikan bagi 7 sektor industri yang kini harus membayar harga gas komersial. Hal ini berpotensi memicu kenaikan harga produk akhir, menurunkan daya saing industri domestik di pasar global, dan bahkan dapat mengancam keberlangsungan industri yang sangat bergantung pada gas bumi,” paparnya.

    Di sisi lain, Yusuf menyampaikan, jika kebijakan HGBT diperpanjang akan memberikan ruang bagi industri untuk tetap mempertahankan efisiensi produksi dan daya saingnya. 

    “Apalagi 7 sektor yang dimaksud adalah 7 sektor industri strategis yang saya kira masih perlu dibantu terutama dalam konteks mendorong daya sayang mereka, terutama di tengah tekanan perekonomian baik dari global maupun domestik itu sendiri,” tuturnya.

    7 Sektor Dipertahankan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal bahwa penerapan HGBT atau Harga Gas Murah untuk tujuh sektor industri di tahun 2024 akan dilanjutkan.

    “Sekarang kalau dari tujuh itu rasanya hampir bisa dipastikan, hampir bisa dipastikan untuk dilanjutkan,” kata Bahlil saat ditemui di kantor ESDM, dikutip dari Kontan.

    Namun, ia menambahkan bahwa waktu penerapan HGBT belum dapat dipastikan karena adanya usulan tambahan sektor industri dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang masih dalam tahap kajian.

    “Karena ada pengusulan tambahan. Nah, pengusulan tambahan itu kita lagi menghitung secara ekonominya,” ujar Bahlil.

    Selama periode 2021 hingga 2024, penerapan HGBT telah mengonversi pendapatan negara sebesar Rp 67 triliun.

    Oleh karena itu, pemerintah berhati-hati dalam memberikan subsidi harga gas.

    “Jadi jangan sampai semua gas kita kasih ke HGBT, negara nggak dapat pendapatan. Kita hitung betul, dia (industri) harus kita kasih, tapi harus industri yang menciptakan lapangan pekerjaan,” tegas Bahlil.

    HGBT saat ini hanya diberikan kepada tujuh sektor, yaitu: Pupuk, Petrokimia, Oleokimia, Baja, Keramik, Kaca, dan Sarung tangan karet

    Usulan Tambahan 15 Sektor Baru

    Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Senin (2/12), mengusulkan penambahan 15 sektor penerima HGBT.

    Usulan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, ekspor, dan investasi industri dalam negeri.

    “Pemberian HGBT kepada 15 sektor usulan baru untuk mendorong peningkatan daya saing industri, ekspor, dan investasi,” ungkap Faisol.

    Namun, ia tidak merinci sektor-sektor baru tersebut. Kemenperin juga mengusulkan penghapusan pembatasan kuota gas bumi untuk sektor industri agar kebutuhan pasokan dalam negeri dapat terpenuhi.

    “Dengan kebutuhan gas bumi yang semakin meningkat setiap tahunnya tetapi supply gas yang semakin menurun, dapat dipertimbangkan mekanisme impor gas bumi,” jelas Faisol.