Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • WNA China Disebut Curi 774 Kg Emas RI, Putusan Pengadilan Bikin Kaget

    WNA China Disebut Curi 774 Kg Emas RI, Putusan Pengadilan Bikin Kaget

    Jakarta, CNBC Indonesia – Peristiwa menghebohkan belakangan terjadi pada seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China bernama Yu Hao (49) yang disebut mencuri 774 Kg emas, namun mendapat vonis bebas dari putusan Pengadilan Tinggi Pontianak.

    Hal itu menjadi sorotan publik setelah sebelumnya mendapat dakwaan penambangan ilegal. Sebelumnya, Yu Hao telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Ketapang dan dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara serta denda Rp 30 miliar.

    Yu Hao terbukti melakukan aktivitas penambangan emas ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari hilangnya cadangan emas sebesar 774,27 kilogram dan perak sebanyak 937,7 kilogram.

    Meski bukti dan kerugian yang ditimbulkan sangat besar, Pengadilan Tinggi Pontianak justru mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Yu Hao. Keputusan ini lantas mengejutkan banyak pihak.

    Berdasarkan dokumen Petikan Putusan Pidana yang diterima CNBC Indonesia, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Isnurul S Arif menerima permintaan banding terdakwa Yu Hao dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 10 Oktober 2024.

    Dalam dokumen ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Yu Hao tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Oleh sebab itu, Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tahanan.

    “Memulihkan hak terdakwa Yu Hao dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya. Memerintahkan Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Yu Hao dari tahanan seketika itu juga,” tulis dokumen tersebut, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Kasus Sebelumnya

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memberikan perhatian terhadap kasus yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) asal China (YH) terkait pencurian emas di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

    Dari persidangan yang berlangsung, terungkap bahwa YH terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 1,020 triliun. Kerugian tersebut berasal dari cadangan emas yang hilang sebanyak 774,27 kg dan perak sebanyak 937,7 kg.

    Berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, YH terancam hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda hingga Rp 100 miliar.

    “Sesuai Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, pelaku terancam hukuman kurungan selama 5 tahun dan denda maksimal Rp 100 miliar. Kejaksaan Negeri Ketapang masih terus mengembangkan perkara pidana dalam undang-undang lain,” tulis Ditjen Minerba dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (7/10/2024).

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil penyelidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, terungkap bahwa volume batuan bijih emas tergali sebanyak 2.687,4 m3.

    Batuan ini berasal dari koridor antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dua perusahaan emas PT BRT dan PT SPM, yang saat ini belum memiliki persetujuan RKAB untuk produksi tahun 2024-2026.

    Dari uji sampel emas di lokasi pertambangan, hasil kandungan emas di lokasi tersebut memiliki kadar yang tinggi (high grade). Sampel batuan mempunyai kandungan emas 136 gram/ton, sedangkan sampel batu tergiling mempunyai kandungan emas 337 gram/ton

    Dari fakta persidangan juga terungkap merkuri atau air raksa (Hg) digunakan untuk memisahkan bijih emas dari logam atau mineral lain, dalam pengolahan pertambangan emas ini. Dari sampel hasil olahan, ditemukan Hg (merkuri) dengan kandungan cukup tinggi, sebesar Hg 41,35 mg/kg.

    Pelaku melakukan aksinya dengan memanfaatkan lubang tambang atau tunnel pada wilayah tambang yang berizin yang seharusnya dilakukan pemeliharaan, namun justru dimanfaatkan penambangannya secara ilegal. Setelah dilakukan pemurnian, hasil emas dibawa keluar dari terowongan tersebut dan kemudian dijual dalam bentuk ore (bijih) atau bullion emas.

    Kementerian ESDM menyebut aksi yang dilakukan YH beserta komplotannya mengakibatkan lubang hasil pertambangan ilegal mencapai 1.648,3 meter.

    (luc/luc)

  • Diskon Tarif Listrik 50 % Tidak Diperpanjang – Page 3

    Diskon Tarif Listrik 50 % Tidak Diperpanjang – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung telah memberikan informasi terkini mengenai diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai perpanjangan dari kebijakan tersebut.

    Menurut penjelasannya, belum ada diskusi yang dilakukan terkait dengan perpanjangan waktu untuk diskon tarif listrik tersebut. Diskon ini diketahui berlaku untuk periode Januari hingga Februari 2025.

    “Kelihatannya belum, belum ada pembahasan untuk itu (perpanjangan diskon tarif listrik),” ungkap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Pernyataan ini juga sebelumnya disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menegaskan bahwa diskon tarif listrik tersebut tidak akan diperpanjang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara.

    “Itu 2 bulan aja, 2 bulan aja. Enggak diperpanjang,” tegas Bahlil di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

    Ketentuan Diskon Tarif Listrik

    Diskon tarif listrik sebesar 50 persen diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 yang membahas tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

    Diskon 50 persen ini ditujukan untuk pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA, yang berlaku selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.

    Cara mendapatkan diskon listrik PLN 50 persen

    Diskon ini diperuntukkan bagi pelanggan rumah tangga dengan daya antara 450 VA hingga 2.200 VA, yang mencakup sekitar 97 persen pelanggan atau setara dengan 81,4 juta rumah tangga di Indonesia. Pelanggan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon ini adalah:* Daya 450 VA* Daya 900 VA* Daya 1.300 VA* Daya 2.200 VA

    Untuk pelanggan pascabayar

    Diskon tarif listrik sebesar 50 persen akan diterapkan secara otomatis pada tagihan listrik untuk bulan Januari dan Februari 2025. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu melakukan tindakan tambahan untuk mendapatkan potongan ini.

    Misalnya, jika tagihan listrik Anda pada bulan Januari mencapai Rp100.000, maka pada bulan Februari Anda hanya perlu membayar setengahnya, yaitu Rp50.000. Potongan ini akan langsung terintegrasi dalam sistem tagihan tanpa perlu langkah tambahan dari pelanggan.

    Untuk pelanggan prabayar

    Diskon listrik juga berlaku bagi pelanggan yang menggunakan sistem prabayar. Pelanggan akan langsung menerima potongan saat melakukan pembelian token listrik pada bulan Januari dan Februari 2025.

     

  • Gunung Ibu di Malut Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter

    Gunung Ibu di Malut Erupsi, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter

    Jakarta –

    Erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, berlangsung sampai Minggu dini hari ini. Gunung Ibu memuntahkan abu vulkanik setinggi 500 meter dari puncak kawah aktif.

    Dilansir Antara, Minggu (26/1/2025), petugas pos pemantau gunung api Badan Geologi pada Kementerian ESDM, Axl Roeroe mengatakan kolom abu yang dimuntahkan Gunung Ibu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

    Aktivitas erupsi itu terekam pada seismograf Pos Pemantau Gunung Ibu di Desa Gam Ici, Halmahera Barat, pada pukul 01:57 WIT, dan memiliki amplitudo maksimum 28 mm dan berdurasi 60 detik.

    Berdasarkan foto kiriman petugas pengawas, letusan gunung berapi itu disertai pijaran api pada bagian puncaknya setinggi 1.325 meter di atas permukaan laut (MDPL).

    Dengan begitu, dalam 18 jam terakhir, Gunung Ibu sudah delapan kali mengeluarkan letusan.

    Dari hasil laporan pengamatan petugas Badan Geologi diketahui bahwa erupsi terbesar gunung itu terjadi pada Sabtu (25/1) sekitar pukul 09.02 WIT yang melontarkan abu letusan lebih kurang 1.200 meter di atas puncak.

    Badan Geologi sampai saat ini masih menetapkan Gunung Ibu berada pada Level IV (Awas).

    Untuk itu, masyarakat di sekitarnya masih dilarang beraktivitas dalam radius 4.5 kilometer dan perluasan sektoral berjarak 6 kilometer ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

    Jumlah pengungsi tersebut sudah termasuk mereka yang dievakuasi dan menempati pengungsian yang disiapkan pemerintah di Desa Akesibu, Kecamatan Ibu, Halmahera Barat, sejak status Gunung Ibu dinaikkan menjadi Awas pada 15 Januari 2025.

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Gerakan Tanah di Bali Akibatkan Korban Meninggal, Badan Geologi Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

    Gerakan Tanah di Bali Akibatkan Korban Meninggal, Badan Geologi Imbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan

    Liputan6.com, Bandung – Badan Geologi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau masyarakat di kawasan Jalan Ken Dedes, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Provinsi Bali, meningkatkan kewaspadaannya usai terjadi gerakan tanah yang menyebabkan lima orang meninggal dunia Senin (20/1/2025) pukul 07.00 Wita.

    Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, imbauan itu karena diperkirakan daerah tersebut masih sangat rawan terjadi gerakan tanah dan curah hujan yang masih tinggi maka sebagai langkah antisipasi potensi longsoran susulan.

    “Masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan tidak berkumpul di area bencana gerakan tanah karena masih memungkinkan terjadi longsoran susulan.Masyarakat terdampak bencana segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman,” terang Wafid dalam keterangan tertulisnya, Bandung, Rabu (22/1/2025).

    Wafid mengatakan rumah yang rusak berat dan berada di area longsoran disarankan saat ini dikosongkan. Akibat gerakan tanah tersebut dilaporkan lima rumah tertimbun material longsor dan tiga orang terluka.

    Wafid menyebutkan mendatang, pengembangan pemukiman jangan dilakukan di bawah longsoran atau sekitar tebing curam atau terjal.

    “Bencana gerakan tanah yang terjadi diperkirakan berupa longsoran. Longsoran pada tebing belakang rumah warga menunjukan terjadinya tipe longsoran cepat berupa longsoran translasi,” ungkap Wafid.

    Wafid menerangkan rekomedasi penanggulangan longsor dengan melakukan perkuatan lereng atau penambatan tanah dengan pondasi yang menembus batuan dasar.

    Serta menurunkan geometri lereng pada daerah yang sudah longsor dan daerah yang berpotensi longsor.

    “Tujuannya pada material longsoran ini untuk mengurangi pergerakan material longsor dan menambah gaya penahan agar tidak terjadi longsor,” sebut Wafid.

    Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Terjadinya Gerakan Tanah pada Bulan Januari 2025 di Kota Denpasar, Provinsi Bali (Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi-PVMBG), lokasi bencana termasuk zona potensi terjadi gerakan tanah rendah.

    Pada zona kerentanan gerakan tanah rendah adalah wilayah yang mempunyai proporsi kejadian gerakan tanah lebih dari 5-10 persen dari total populasi yang ada.

    “Pada zona ini yaitu gerakan tanah rendah, yang dapat diartikan bahwa gerakan tanah dapat terjadi terutama pada wilayah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir atau lereng curam, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan,” lanjut Wafid.

    Wafid menuturkan gerakan tanah lama dan baru dapat terjadi atau aktif kembali jika dipicu oleh curah hujan tinggi dan atau gempa bumi.

    Gerakan tanah dapat terjadi dari lereng landai dikisaran 3-9 derajat sampai lereng curam lebiih dari 36 derajat dan tergantung pada kondisi geologi setempat.

    “Penyebab terjadinya gerakan tanah diperkirakan karena hujan dengan intensitas tinggi yang turun sebelum kejadian gerakan tanah. Kemiringan lereng yang curam di sekitar lokasi gerakan tanah. Sifat tanah pelapukan vulkanik yang sarang dan mudah luruh dan pembangunan tembok penahan yang tidak sesuai kaidah teknis,” sebut Wafid.

    Agar kejadian yang samam tidak terulang, Wafid meminta seluruh kelompok masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kestabilan lereng, seperti pemotongan lereng yang tidak sesuai kaidah geologi teknik, dan tidak melakukan penebangan pohon-pohon besar dengan sembarangan.

    Sealin itu disarankan membuat dinding penahan lereng hingga ke batuan dasar. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat diperlukan untuk lebih mengenal dan memahami gerakan tanah.

    “Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari aparat pemerintah setempat dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah),” jelas Wafid.

    Berdasarkan Peta Geologi Lembar Bali, Denpasar (M.M. Purbo-Hadiwidjojo, dkk., Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM, 1998), batuan penyusun di daerah bencana di lokasi bencana termasuk kedalam satuan Batuan Gunungapi Kelurahan Buyan Bratan dan Batur (Qpbb).

    Satuan ini terdiri dari tuf dan lahar. Tidak terdapat struktur geologi berupa sesar, lipatan, maupun kelurusan di sekitar lokasi gerakan tanah.

     

  • Pemerintah Perlu Antisipasi Penyusutan Pasokan Gas untuk HGBT

    Pemerintah Perlu Antisipasi Penyusutan Pasokan Gas untuk HGBT

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian ESDM perlu memperhatikan keberlanjutan pasokan gas untuk kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) di tengah potensi susutnya pasokan gas pipa. 

    Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kebijakan HGBT, yakni soal alokasi volume gas dan penerimaan negara. 

    “Penerimaan negara akan turun signifikan,” ujarnya, saat dihubungi Bisnis, Jumat (24/1/2025). 

    Salah satu pasokan gas HGBT datang dari Blok Corridor, garapan Medco E&P Grissik Ltd. (MEPG). Pemberitaan Bisnis sebelumnya, pasokan gas dari Blok Corridor ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) bakal menyusut hingga 128 BBtud pada 2028, dari 410 BBtud yang dialirkan pada 2024.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kebijakan HGBT harus dilihat secara komprehensif baik dari aspek korporasi, ekonomi, dan fiskal.

    Melalui akun instagram-nya, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa dari sisi korporasi terjadi perbaikan kinerja peningkatan net profit margin (NPM) dari 6,21% (2020) menjadi 7,53% (2023). Sementara, NPM tahun 2023 terbesar disumbang industri pupuk sebesar 12,73%, disusul sarung tangan karet 11,36%, dan industri kaca 11,24%.

    Selain itu, kinerja korporasi tercermin pada peningkatan penerimaan pajak pada sektor penerima HGBT dari Rp37,16T (2020) menjadi Rp65,06T (2023) penyumbang pajak tertinggi di sektor ketenagalistrikan, pupuk, baja, dan petrokimia.

    “Kebijakan HGBT yang sangat bermanfaat bagi industri dan perekonomian, menimbulkan beban fiskal dalam bentuk pendapatan negara (PNBP) yang tidak diterima,” katanya. 

    Di sisi lain, praktisi industri dan migas, Dwi Soetjipto mengatakan kebijakan HGBT baik untuk menstimulasi geliat manufaktur, sehingga mampu mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja. 

    Di sisi lain, lanjutnya, penerimaan negara dari migas, termasuk keekonomian investasi di sektor hulu juga jangan luput dari perhatian. Atmosfer investasi hulu migas seyogyanya juga perlu dijaga, sehingga tetap kompetitif dibandingkan dengan negara lain. 

    “Mitigasinya adalah percepatan proyek-proyek migas dan infrastrukturnya, sehingga potensi biaya tinggi bisa hindari. Kalaupun ada opsi menggunakan LNG, maka perlu dihitung kembali soal manfaat HGBT, penerimaan negara dan keekonomian investasi di hulu,” ujarnya.

    Terkait keekonomian gas pipa, Dwi menambahkan, bahwa pemerintah perlu meninjau infrastruktur pipa gas yang berumur, sehingga harga toll fee bisa disesuaikan. 

    Belum lama ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral program HGBT tetap berlanjut tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia. Dengan begitu, dipastikan HGBT yang akan dilanjutkan tahun ini tidak akan lagi dipatok pada harga US$6 per MMBtu. 

    Merujuk rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

  • Kebijakan HGBT Berlanjut, Kemenperin Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dicapai

    Kebijakan HGBT Berlanjut, Kemenperin Pede Pertumbuhan Ekonomi 8% Dicapai

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimistis perpanjangan kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dapat menjadi katalis positif mencapai pertumbuhan ekonomi tembus 8%.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kebijakan HGBT telah meningkatkan kinerja sektor industri naik hingga enam kali lipat.

    Sebagai gambaran, Agus menjelaskan bahwa pada tahun 2020-2023, dampak positif HGBT terhadap sektor industri tercatat sebesar Rp247,26 Triliun. 

    Angka itu meliputi peningkatan ekspor sebesar Rp127,84 Triliun, peningkatan penerimaan pajak sebesar Rp23,3 Triliun, juga penurunan subsidi pupuk sebesar Rp4,94 Triliun. 

    “Sektor industri pengolahan nonmigas berkontribusi sangat signifikan terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu terus memperkuat dan memastikan pertumbuhannya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/1/2025).

    Atas dasar hal itu, Agus menekankan bahwa penerapan HGBT sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    Lebih lanjut, dalam rangka mewujudkan target tersebut, sektor manufaktur ditargetkan berkontribusi sebesar 21,9% terhadap PDB nasional pada tahun 2025 – 2029.

    Berkaca pada kinerja sektor industri pengolahan nonmigas, pada triwulan III/2024, sektor tersebut masih menjadi kontributor utama dalam PDB Indonesia. Sektor ini menyumbang kontribusi sebesar 17,18%, dan pertumbuhan sebesar 4,84%. 

    Selanjutnya, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas pada tahun 2024 tercatat tembus US$196,55 miliar atau mencapai 74,25% dari total ekspor nasional. 

    Adapun, investasi yang diserap di sektor industri nonmigas tercatat sebesar Rp515,7 Triliun, setara dengan 40,9% dari total investasi nasional dengan total serapan tenaga kerjanya mencapai 20,01 juta orang pada 2024.

    “Perlu dukungan maksimal untuk mengoptimalkan kinerjanya, salah satunya melalui keberlanjutan penerapan HGBT,” tambahnya.

    Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan kelanjutan program HGBT, tetapi dengan catatan kenaikan harga mengikuti fluktuasi harga gas bumi dunia. 

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program Harga Gas Bumi Tertentu atau HGBT berlanjut untuk industri pada 2025.

    Hanya saja, harga HGBT tidak lagi dipatok pada US$6 per MMBtu. Tidak hanya itu, lanjut Bahlil, untuk HGBT dengan bahan baku dari gas harganya lebih rendah dibandingkan dengan gas yang dipakai untuk energi. Dalam rancangan pemerintah, kemungkinan gas yang dipakai untuk energi besar kurang lebih sekitar US$7 per MMBtu.

  • Golkar Nilai Program Swasembada Energi Akan Berdampak Besar ke Rakyat

    Golkar Nilai Program Swasembada Energi Akan Berdampak Besar ke Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Partai Golkar Ilham Arif Sirajudin mengatakan pihaknya mendukung penuh program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait dengan swasembada energi. Menurut Ilham, terciptanya swasembada energi memberikan dampak ke masyarakat. 

    “Saya kira apa yang dicanangkan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, swasembada energi ini adalah sebuah program yang saya kira akan memberikan multiefek yang sangat luar biasa,” ujar Ilham dalam acara talkshow bertajuk “Swasembada Energi dan Target Ekonomi Indonesia” di Jakarta, Jumat (24/1/2025). 

    Ilham mengatakan Indonesia memiliki potensi energi yang besar. Jika diolah dengan baik, maka bisa berdampak besar baik kepada bangsa dan negara maupun efek langsung ke masyarakat. Ilham mencontohkan diskon token listrik 50% yang berdampak ke masyarakat. 

    “Salah satu contoh yang saya katakan program yang baru saja kemarin menyentuh dan itu kan pasti terasa benar ketika rakyat diberi diskon salah satu ya, diskon 50% (token listrik) itu kan efek yang sangat besar,” tandas Politikus Golkar dari Sumatera Selatan ini.

    Ilham juga mengapresiasi kinerja Menteri ESDM yang juga Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia karena mampu merealisasikan swasembada energi. 

    “Kebetulan juga dibawah kendali pembantu beliau, Bapak Bahlil Lahadalia yang selaku menteri ESDM. Saya kira orang yang betul-betul paham tentang bagaimana kemudian bangsa ini bisa swasembada. Saya kira kalau kemudian pengelolaannya yang dibuat oleh Kementerian ESDM bisa memberikan efek,” katanya.

    Ilham mengatakan Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang sangat besar. Hanya saja, kata dia, belum sepenuhnya dikelola dengan baik. 

    “Kalau kita bicara tentang energi yang ada di Indonesia ini sebenarnya sangat luar biasa. Bangsa ini terlalu kaya sebenarnya. Cuma memang belum sempat dikelola dengan baik maksimal,” tambahnya.

    Jika merujuk data International Renewable Energy Agency (IRENA), potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan dapat mencapai 3.692 gigawatt (GW), termasuk potensi dari tenaga surya, angin, air, biomassa, panas bumi, arus laut, dan lain sebagainya.

    Secara lebih spesifik, Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 2.898 GW, energi angin dari lepas pantai sekitar 589 GW, serta potensi energi air atau hidropower yang mencapai 94,6 GW. Di samping itu, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia yaitu 23,4 GW.

    Meskipun potensi EBT di Indonesia sangat besar, faktanya kapasitas energi terbarukan yang terpasang di Indonesia masih sangat minim, yaitu sekitar 10,5 GW atau hanya sekitar 0,3% saja dari potensi yang ada.

    Sebagai contoh, realisasi kapasitas energi surya yang terpasang hanya sekitar 0,2 GW, energi angin darat sekitar 0,2 GW, dan PLTP dari energi panas bumi hanya sebesar 2,3 GW saja.

    “Ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi EBT yang belum dimanfaatkan dengan baik di Indonesia. Maka kita harus swasembada energi dan diperlukan juga konsultasi energi terbarukan yang tepat dengan yang ahli,” pungkas  Sirajudin

  • Pemerintah Belum Berencana Perpanjang Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen

    Pemerintah Belum Berencana Perpanjang Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memiliki rencana memperpanjang kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 2.200 VA. 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyampaikan, kebijakan tersebut kemungkinan besar hanya diberlakukan selama dua bulan dan tidak diperpanjang. Diketahui, kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari hingga Februari 2025.

    “Kelihatannya belum ada pembahasan untuk itu. Ya, sejauh ini hanya dua bulan,” ujar Yuliot singkat saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Diskon 50 persen tarif listrik merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah yang menyasar pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya terpasang hingga 2.200 VA. Stimulus ini mencakup 81,42 juta pelanggan dan diatur melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sempat mengungkapkan bahwa program diskon tarif listrik 50 persen ini hanya berlangsung selama dua bulan dan tidak akan diperpanjang.

    “Enggak diperpanjang, dua bulan saja,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Rabu (22/1/2025), dikutip dari Antara. 

  • Pemerintah Sediakan Rp 48 Triliun Untuk Jangkau Listrik Pedesaan

    Pemerintah Sediakan Rp 48 Triliun Untuk Jangkau Listrik Pedesaan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mendorong komitmen untuk bisa mengaliri listrik hingga pelosok desa. Dana yang disiapkan untuk menjangkau listrik itu mencapai hingga Rp 48 Triliun.

    “Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dana sekitar Rp 48 triliun untuk pengembangan listrik pedesaan dan meningkatkan layanan menjadi 24 jam, serta akses listrik bisa menyeluruh sampai desa dan dusun,” jelas Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, dikutip Jumat (25/1/2025).

    Kendala yang dihadapi, lanjut Yuliot, pengembangan listrik di desa dan dusun dalam negeri dianggap tidak komersial.

    Pada kesempatan yang sama, Yuliot juga mengungkapkan perhitungan pemerintah hingga tahun 2060 mendatang Indonesia perlu US$ 1,1 triliun setara Rp 17.874 triliun (asumsi kurs Rp 16.249 per US$) untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional hingga tahun 2060 mendatang.

    “Untuk merealisasikan misi besar RUKN dibutuhkan investasi sebesar US$ 1,1 triliun hingga tahun 2060,” paparnya.

    Detailnya, Yuliot membeberkan Indonesia setidaknya membutuhkan US$ 30 miliar setara Rp 487,47 triliun per tahun untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik nasional.

    Adapun, Yuliot mengatakan pengembangan kelistrikan di Indonesia termasuk pada pembangunan pembangkit listrik sebesar US$ 1 triliun dan pembangunan transmisi hingga US$ 104 triliun.

    “Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan mimpi besar bangsa ini diperlukan dukungan semua pihak dalam upaya bersama menuju transisi energi berkelanjutan dan pencapaian net zero emission,” imbuhnya.

    (pgr/pgr)

  • Peta jalan menuju kemandirian energi

    Peta jalan menuju kemandirian energi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Indonesia harus segera mencapai kemandirian energi. Dalam lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan perluasan jaringan elektrifikasi di seluruh Indonesia, termasuk untuk 1,3 juta rumah tangga yang belum mendapatkan akses listrik.

    Presiden Prabowo berpandangan, energi sangat penting untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, serta mentransformasikan bangsa ini menjadi negara modern dan negara maju.

    Untuk itu Presiden Prabowo memasang target ambisius agar Indonesia segera mencapai kemandirian energi melalui peta jalan yang terukur.

    Komitmen Presiden Prabowo menuju kemandirian energi, disampaikan saat peresmian Proyek Strategis Kelistrikan pada 18 provinsi, yang diselenggarakan di Sumedang, Jawa Barat, baru-baru ini.

    Proyek itu terdiri dari 26 proyek pembangkit listrik senilai Rp 72 triliun, 11 proyek gardu induk berkapasitas 1.740 megavolt ampere (MVA), dan transmisi listrik sepanjang 739 kilometer sirkuit (kms).

    Dalam kesempatan yang sama, presiden kembali menegaskan komitmen pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau energi hijau.

    Optimisme presiden itu berdasarkan kenyataan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar serta kemampuan untuk melakukan transformasi energi.

    Komitmen Presiden Prabowo berbasis data di lapangan bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam untuk pembangkit listrik, yaitu tenaga Matahari, air, dan angin.

    Meskipun demikian, yang menjadi masalah adalah jaringan yang tersedia selama ini belum didisain untuk menjemput tempat-tempat di mana ada pembangkit listrik EBT.

    Sebagaimana dikatakan Menteri ESDM Bahlil Lahaladia, Kementerian ESDM berencana mempercepat pembangunan jaringan, kurang lebih sepanjang 8.000 kilometer.

    Pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan adalah bagian dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Sesuai arahan Presiden Prabowo, dengan ketersediaan listrik yang andal, bersih, dan terjangkau, akan berdampak positif bagi pertumbuhan industri, dan pada gilirannya investasi akan mengalir ke Indonesia.

    Untuk itu bangsa ini harus melakukan transformasi ke arah hilirisasi atau ke arah industrialisasi secara besar-besaran.

    Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan secara masif adalah kunci kesiapan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Guna mencapai target 8 persen, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) telah menyiapkan rancangan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, salah satunya membangun transmisi untuk menyalurkan listrik dari pembangkit-pembangkit EBT ke pusat-pusat demand.

    Kebutuhan gas

    Selain soal listrik, Menteri ESDM juga menyinggung kebutuhan gas untuk menutupi kebutuhan 71 persen EBT. Indonesia membutuhkan sekitar 1.471 billion british thermal unit per day (BBTUD) sampai 2030.

    Kebutuhan itu juga diproyeksikan akan naik pada tahun 2034, mencapai 2.659 BBTUD. Bagi Kementerian ESDM, menyangkut dengan gas, Indonesia agar tidak mengalami defisit dengan konsumsi domestik, maka dalam perencanaan tahun depan, seluruh konsesi gas yang ada di Indonesia harus lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya energi dan bahan baku hilirisasi.

    Komitmen Presiden Prabowo sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    Kekayaan alam dimaksud tentunya termasuk potensi energi terbarukan dan sumber daya mineral (utamanya gas alam).

    Dalam konstitusi jelas diatur bagaimana negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya mineral, tanpa ada intervensi dari negara lain maupun organisasi internasional.

    Melimpahnya kekayaan alam yang ada di Indonesia, nyatanya cadangan energi di Indonesia belum akan mampu mencukupi seluruh kebutuhan di masa mendatang.

    Indonesia harus segera mengantisipasi cadangan energi, terutama pengganti minyak bumi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, transisi energi harus segera digencarkan, selain energi Matahari dan air, penting memanfaatkan potensi gas alam yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu liquid natural gas (LNG) atau gas alam cair.

    LNG memiliki banyak manfaat, di antaranya lebih ramah lingkungan, efisiensi dan efektivitasnya lebih tinggi, dan lebih rendah emisi.

    Penggunaan LNG sudah banyak digunakan di negara-negara lain, tetapi di Indonesia masih perlu dimaksimalkan.

    Problematika terjadi disebabkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memanfaatkan LNG. Permasalahan yang terjadi, antara lain belum meratanya distribusi energi dan teknologi yang memadai.

    Solusi dari permasalahan tersebut adalah memaksimalkan fungsi dari infrastruktur yang ada. Tidak dapat dipungkiri, tidak semua wilayah Indonesia dapat terhubung melalui pipa, sehingga peran teknologi kelautan sangat dibutuhkan.

    Kolaborasi dan inovasi harus dilahirkan agar biaya pengeluaran dapat ditekan dan distribusi dapat lebih merata.

    Terlepas dari banyaknya tantangan yang harus dihadapi Indonesia, bahwa pembaharuan bagi dunia energi di negeri ini merupakan sebuah keniscayaan.

    Energi tidak hanya dinilai dari efisiensinya saja. Namun, esensi paling penting adalah menemukan energi dengan biaya yang murah, tetapi tetap ramah lingkungan.

    Transisi energi

    Dalam proses transisi energi, pemerintah akan melaksanakan beberapa program strategis, antara lain memperluas penggunaan gas sebagai bahan bakar dan bahan baku untuk industri dengan mengembangkan infrastruktur transmisi dan distribusi gas yang terintegrasi.

    Selain itu, konversi bahan bakar disel menjadi gas di pembangkit listrik dan mengembangkan fasilitas infrastruktur dan pengembangan jaringan pipa gas untuk rumah tangga (jargas) dan usaha kecil.

    Secara umum masyarakat telah memiliki animo tinggi untuk beralih ke energi bersih, untuk segera meninggalkan energi fosil, seperti BBM dan PLTU.

    Publik juga sudah mengenal ragam sumber energi terbarukan, terutama air (melalui PLTA), panel surya (PLTA), dan pemanfaatan bioenergi.

    Dukungan masyarakat ini merupakan kabar baik, mengingat Indonesia sudah berkomitmen menurunkan emisi karbon 29 persen pada 2030, dan target emisi nol bersih (net zero emission) pada 2060.

    Sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo bahwa sekarang ini Indonesia telah menjadi salah satu di dunia, sebagai negara yang termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan yang mengurangi emisi karbon.

    Pemerintah pun optimistis Indonesia dalam lima tahun ke depan mampu untuk swasembada energi dan tidak lagi mengimpor BBM. Karena itu, dalam waktu yang tidak lama, Indonesia tidak akan impor BBM lagi dari luar negeri. Presiden punya keyakinan, dalam lima tahun Indonesia tidak akan impor BBM lagi.

    Optimalisasi pemanfaatan energi bersih bisa dibaca sebagai kontribusi besar Indonesia dalam penyelamatan Bumi dari pemanasan global, yang dampaknya sudah terasa akhir-akhir ini. Dan lagi keberhasilan program transisi energi juga akan menghemat pengeluaran masyarakat.

    Salah satunya bisa dilihat dalam penggunaan kendaraan listrik, baik sepeda motor maupun mobil listrik, bisa menghemat pengeluaran hingga jutaan rupiah dalam lima tahun, dibandingkan kendaraan yang berbahan bakar minyak.

    Penghematan itu, terutama sepeda motor listrik, selain harga terjangkau, biaya operasionalnya juga rendah.

    Selain itu, partisipasi perusahaan atau sektor swasta dalam menggunakan energi bersih juga terus meningkat.

    Sejumlah perusahaan dengan jenama besar sudah sepenuhnya menggunakan energi hijau, dalam proses produksi di Indonesia.

    Pelanggan bisnis dan industri di Indonesia telah membeli daya listrik dari energi terbarukan hingga mencapai 1 terrawatt jam.

    Ketertarikan masyarakat dan korporasi beralih ke energi bersih merupakan sentimen positif dan perlu direspons dengan baik, dan strategi yang tepat oleh pemerintah.

    Energi turut menentukan geopolitik dunia. Penggunaan pembangkit energi hijau yang terus meningkat memunculkan kekuatan baru dalam geopolitik energi.

    Setelah kesadaran untuk mengurangi pemanasan global dengan menekan emisi karbon meluas, penggunaan energi terbarukan meningkat.

    Banyak negara, termasuk Indonesia, telah menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan. Pembangkit berbasis bahan bakar fosil (seperti PLTU), untuk sementara tetap dipakai, namun kontribusinya berusaha dikurangi.

    Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo turut masuk dalam skenario global transisi energi skala besar.

    *) Dr Taufan Hunneman adalah Dosen UCIC, Cirebon

    Copyright © ANTARA 2025