Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Gunung Ibu di Halmahera Meletus pada Sabtu Dini Hari

    Gunung Ibu di Halmahera Meletus pada Sabtu Dini Hari

    Ambon, Beritasatu.com – Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan terjadinya erupsi Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Peristiwa erupsi tercatat berlangsung pada Sabtu (15/11/2025) sekitar pukul 00.12 WIT.

    Dalam laporan resmi yang diunggah pada platform magma Indonesia, petugas Badan Geologi M Saum Amin menyampaikan letusan menghasilkan kolom abu setinggi sekitar 200 meter di atas puncak gunung, atau sekitar 1.525 meter di atas permukaan laut. Kolom abu tampak berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, bergerak ke arah timur dan tenggara.

    Aktivitas erupsi tersebut juga terekam jelas melalui seismograf dengan amplitudo maksimum 20 mm dan durasi sekitar 40 detik.

    Badan Geologi meminta masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ibu untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi erupsi susulan masih mungkin terjadi. Pengunjung maupun warga diminta tidak beraktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah, serta menjauhi area sektoral sejauh 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah pada sisi utara.

    “Seluruh pihak agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoaks), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya,” katanya.

    Apabila terjadi hujan abu, masyarakat diimbau menggunakan masker dan kacamata pelindung saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, publik diminta tidak menyebarkan informasi tidak benar atau menanggapi isu tanpa sumber yang jelas.

    Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat juga disarankan terus berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung maupun pos pengamatan Gunung Ibu di Gam Ici untuk memperoleh pembaruan aktivitas vulkanik secara langsung.

    Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan aktivitas seismik dan vulkanik tertinggi di dunia karena berada di kawasan cincin api Pasifik. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik menyebabkan terbentuknya rangkaian gunung berapi serta seringnya aktivitas gempa akibat proses subduksi antarlempeng.

  • Bahlil Minta Freeport Beli Konsentrat Tembaga dari Amman Mineral

    Bahlil Minta Freeport Beli Konsentrat Tembaga dari Amman Mineral

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Tbk melakukan perundingan business to business (B2B) terkait pengolahan konsentrat tembaga.

    Bahlil sudah meminta Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas untuk memasok konsentrat di smelter mereka dari Amman. Diketahui smelter sedang dalam kondisi kahar sehingga belum bisa beroperasi.

    Sementara tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) Freeport belum beroperasi sejak September lalu.

    “Saya kemarin minta Pak Tony, kemarin kan ketemu sama saya, saya minta untuk Amman dan Freeport melakukan komunikasi B2B agar material mereka bisa dibeli oleh Freeport untuk diolah di smelter Freeport dengan harga keekonomiannya. Artinya itu persoalan B2B, pemerintah itu hanya regulator,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Meski begitu, Bahlil tidak menjelaskan secara rinci kondisi kahar apa yang dimaksud. Tapi yang pasti, kondisi tersebut membuat Amman mendapat relaksasi untuk bisa mengekspor konsentratnya selama 6 bulan.

    “Kita mengecek, rapat kita laporkan dan terbukti bahwa ada keadaan kondisi kahar. Izin ekspornya kita kasih 6 bulan sampai selesai itu rusaknya mereka,” tambah Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Bahlil menyebut dalam peraturan terkini disebutkan bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai karena keadaan kahar, maka bisa diberikan pelonggaran ekspor konsentrat.

    “Aturan di dalam Permen itu dinyatakan bahwa bagi perusahaan yang sudah membangun smelter namun belum selesai atau akibat kahar maka diberikan opsi untuk membuka ekspor melakukan ekspor. Namun dengan batas waktu tertentu sampai selesai perbaikan pabriknya dan dikenakan pajak itu agak tinggi,” ungkap Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    (ily/hns)

  • Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Tambang Grasberg yang Longsor Ditargetkan Buka Kembali Maret atau April 2026

    Jakarta –

    Tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia (PTFI) yang mengalami longsor ditargetkan buka kembali dibuka pada Maret atau April 2026. Hal ini disampaikan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan tim Kementerian ESDM masih terus melakukan evaluasi terhadap bencana tersebut. Ia menyebut tak ingin sembarangan mengambil keputusan karena masalah ini berkaitan langsung dengan nyawa manusia.

    “Ya kita targetkan mungkin bulan 3-4, tahun depan baru bisa (beroperasi). Kita nggak mau sembrono, kalau sembrono kan orang mati nanti siapa yang tanggung jawab lagi? Kita harus hati-hati. Nyawa orang ini, bukan persoalannya bisnis, nyawa orang dan kita harus nge-check apa penyebabnya setelah itu diaudit oleh tim ahli setelah itu rekomendasi dilakukan perbaikan, baru dilakukan produksi,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menjelaskan, area yang terdampak longsor memang langsung ditutup dan dilakukan evakuasi. Namun daerah operasional lain yang berjauhan dan tidak berdampak bisa kembali berproduksi.

    “Freeport itu tidak semua areanya itu kan kena masalah. Tapi kemarin pada saat masalah itu kita tutup sampai dilakukan evakuasi. Setelah dilakukan evakuasi kemudian kita membuat analisa ada bagian yang gak ada hubungannya dengan longshore underground itu,” sebutnya.

    “Itu nggak apa-apa berjalan itu kan ada sekitar 6 kilometer atau 7 kilometer itu, itu jalan aja tetapi yang titik dimana bermasalah yang bencana itu tim kita lagi melakukan evaluasi,” sambung Bahlil.

    Sebelumnya, Kementerian ESDM telah menyetujui pengajuan kembali operasional tambang milik PT Freeport Indonesia yang sebelumnya disetop imbas insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg pada 8 September lalu. Namun, izin operasional ini diberikan untuk dua blok, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ) dan Big Gossan.

    “Sudah, sudah. Yang DMLZ dan Big Gossan,” ungkap Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Meski begitu, ia menyebut belum ada produksi yang dilakukan Freeport di dua blok tambang tersebut hingga saat ini. Produksi Freeport di dua blok tambang tersebut tidak begitu signifikan.

    (ily/hns)

  • Bahlil Bakal Pangkas Produksi Batu Bara 2026, Porsi DMO Berpotensi Naik

    Bahlil Bakal Pangkas Produksi Batu Bara 2026, Porsi DMO Berpotensi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia akan memangkas volume produksi batu bara pada 2026 dan mempertimbangkan opsi untuk mengerek porsi kewajiban pemenuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemangkasan produksi batu bara bertujuan untuk mengendalikan harga batu bara di pasar internasional.

    “Pasti. Kami lagi exercise [volumenya],” ucap Bahlil ketika dijumpai di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025), dikutip dari Antara. 

    Bahlil menuturkan, lesunya harga batu bara global disebabkan oleh ketidakseimbangan kebutuhan pasar dengan suplai batu bara dari Indonesia.

    Pada 2024, Kementerian ESDM mencatat total produksi batu bara mencapai 836 juta ton. Jumlah produksi tersebut mencapai 117% dari target yang ditetapkan pada 2024, yakni sebesar 710 juta ton. Sebanyak 233 juta ton sudah disalurkan ke kebutuhan domestik (DMO) dan 48 juta ton untuk stok batu bara domestik.

    Sementara itu, pada 2024, Indonesia mengekspor 555 juta ton batu bara atau setara dengan sekitar 33–35% dari total konsumsi dunia. Bahlil memperkirakan kebutuhan batu bara dunia berada di angka 1,3 miliar ton.

    “Akhirnya, sekarang harga batu bara lagi turun jauh,” kata Bahlil.

    Harga batu bara acuan (HBA) periode pertama November turun menjadi US$103,75 dolar per ton dari yang sebelumnya US$109,74 per ton pada periode kedua Oktober 2025. Harga tersebut juga lebih rendah apabila dibandingkan harga batu bara pada November 2024 yang berada di angka US$114,43 per ton.

    Oleh karena itu, untuk mendongkrak harga emas hitam tersebut, Indonesia akan mengurangi volume produksi batu baranya.

    Bahlil juga memastikan kebutuhan batu bara dalam negeri tetap terpenuhi, meskipun pemerintah berencana mengurangi volume produksi.

    Langkah yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan batu bara di dalam negeri di tengah-tengah pemangkasan volume produksi batu bara adalah dengan mengurangi jatah ekspor batu bara.

    Apabila dibutuhkan, lanjut dia, Bahlil membuka kemungkinan menaikkan persentase DMO menjadi lebih dari 25% untuk industri prioritas yang membutuhkan batu bara, dengan harga DMO yang sama, yakni US$70 per metrik ton. Harga DMO batu bara tidak berubah sejak 2018.

    “Kalau masih kurang [untuk kebutuhan dalam negeri], kami akan naikkan DMO,” tutur Bahlil.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, industri prioritas meliputi ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    “PLN itu 140–160 juta [ton] kebutuhannya. DMO kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang memengaruhi hidup orang banyak, seperti PLN, pupuk, dan semen,” kata Bahlil.

  • Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Bahlil Buka Suara soal Rencana Pangkas Jatah Ekspor Batu Bara

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan soal rencana pemerintah menambah porsi kewajiban pengusaha memasok batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Menurut Bahlil DMO bisa saja melebihi 25% dari total produksi perusahan.

    Ke depannya, batu bara akan diprioritaskan kepada industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti untuk PLN, industri pupuk hingga semen.

    Pasalnya, menurut Bahlil, konsumsi PLN untuk batu bara saja mencapai 140 juta sampai 160 juta ton.

    “Batu Bara kita itu sekarang kan total konsumsi untuk nasional PLN itu kan 140 juta sampai 160 juta. Dan di DMO kedepan kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang menguasai hajat hidup ramai-ramai. Apa itu? PLN, pupuk, semen,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Bahlil menambahkan, Indonesia menyuplai 600 juta ton batu bara ke pasar global. Angka itu hampir 50% dari kebutuhan batu bara dunia yang sebesar 1,3 miliar ton. Hal ini menyebabkan suplai dan permintaan tidak seimbang sehingga turunnya harga komoditas tersebut.

    “Akibatnya apa? Supply and demandnya tidak seimbang. Kebutuhan batu bara dunia itu cuma 1,3 miliar ton. Kita bisa menyuplai sampai 600 juta ton, hampir 50%. Akhirnya sekarang harga batu bara lagi turun jauh. Nah, kita akan mengevaluasi RKAB, khususnya pada volume,” jelas Bahlil.

    Oleh karena itu pemerintah akan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta membuka peluang DMO ditambah lebih dari 25%.

    Namun, Bahlil menekankan bahwa evaluasi DMO dilakukan jika kebutuhan untuk PLN, industri pupuk dan semen tidak mencukupi.

    “Karena kita mengevaluasi RKAB maka DMO yang 25% itu kemungkinan besar kita akan dorong kalau kita hitung kebutuhan nasional untuk memenuhi semen, PLN dan pupuk itu cukup 25%, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita masih kurang, kita akan naikkan volume DMO, itu maksudnya,” ujarnya.

    Bahlil menambahkan RKAB tahun depan akan lebih rendah dari tahun 2025. Meski tak menampik kebijakan-kebijakan tersebut bisa mempengaruhi kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bahlil menyebut pemerintah perlu memilih alternatif kebijakan yang baik.

    “Kita hidup ini tidak semuanya sempurna. Pemerintah itu melakukan itu adalah mencari alternatif terbaik dari semua alternatif yang ada. Kita tidak bisa semuanya itu harus nilainya 9, kita bagaimana membuatnya harus semuanya jalan,” tutup Bahlil.

    (ily/hns)

  • DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    DME Pengganti LPG Bakal Pakai Teknologi China

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai pengganti Liquified Petroleum Gas (LPG). Menurut Bahlil proyek ini akan diputuskan pada Desember usai dikaji Danantara.

    Kementerian ESDM sudah melakukan pra feasibility study (FS) atau pra studi kelayakan yang kemudian diserahkan ke Danantar. Kini, Danantara tengah melakukan finalisas yang ditargetkan rampung pada Desember mendatang.

    “Danantara melakukan FS dengan menggandeng konsultan-konsultan yang baik. Kemarin kita ratas dengan Presiden (Prabowo Subianto). Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai. Nah, kalau sudah selesai baru kami akan menentukan lokasi-lokasinya. Karena terkait dengan cadangan bahan baku,” ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (14/11/2025).

    Dalam proyek ini investor dari China, Eropa hingga Amerika Serikat (AS) berpotensi terlibat dalam penyediaan teknologinya. Mereka akan bermitra dengan BUMN di bawah komando Danantara.

    “Teknologinya itu salah satu diantaranya dari Cina, dari Eropa, dari Amerika. Tapi perusahaannya saya menyarankan untuk BUMN Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive,” sebut Bahlil.

    “Tapi teknologinya kan bangsa kita ini kita harus jujur, kita mesti butuh teknologi luar, itulah. Makanya dari setiap saat saya katakan bahwa teknologinya itu kita pakai China, Eropa, atau Amerika,” sambungnya.

    Bahlil juga sudah melakukan rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Harapannya proses konstruksi proyek DME dilakukan pada tahun 2026.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan ada investor China tertarik menanamkan modal jumbo US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 19,7 triliun (kurs Rp 16.440) dalam DME. Meskipun Tri enggan membocorkan nama perusahaan yang dimaksudnya.

    Dalam proyek ini perusahaan China tersebut tidak melakukannya sendiri, melainkan akan menggandeng perusahaan swasta dalam negeri. Namun Tri juga enggan menjelaskan identitas perusahaan swasta dalam negeri mana yang bakal ikut menggarap.

    Proposal yang diajukan perusahaan China tersebut untuk menggarap proyek DME dinilai sangat menarik. Pasalnya tingkat pengembalian (internal rate of return/IRR) sudah di atas 15% dengan menggunakan batu bara kualitas rendah.

    “Dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Artinya, negara tidak investasikan sesuatu, dan perusahaan itu akan jalan. Nah, dengan IRR yang cukup menarik dan sebagainya, mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan memulai untuk industri DME ini dan itu menggunakan batu bara kualitas yang rendah,” ujar Tri.

    (ily/hns)

  • Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Pengamat: Kenaikan Porsi DMO Batu Bara Perlu Perhitungan Matang

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai wacana menaikkan porsi kewajiban pemenuhan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) lebih dari 25% dari total produksi, harus dilakukan dengan perhitungan matang.

    Adapun, wacana tersebut bakal diterapkan lantaran ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%.

    Ketua Indonesian Mining Institute Irwandi Arif mengatakan, DMO merupakan kewajiban sesuai Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu, kenaikan porsi DMO harus disesuaikan untuk kebutuhan PT PLN (Persero) dan industri lainnya.

    “Kenaikan DMO tentunya disesuaikan dengan kebutuhan PLN, dan industri lain seperti pupuk, semen, smelter, tekstil dan lain-lain,” kata Irwandi kepada Bisnis, Jumat (14/11/2025).

    Adapun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri, pemerintah menetapkan persentase penjualan DMO batu bara sebesar 25% dari realisasi produksi pada tahun berjalan.

    Ketentuan itu berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tahap kegiatan operasi produksi batu bara, perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara tahap operasi produksi, dan IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian komoditas batu bara. 

    Kewajiban pasok tersebut untuk memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik dan bahan baku/bahan bakar untuk industri. Dalam beleid tersebut ketentuan harga jual batu bara DMO untuk penyediaan tenaga listrik atau pembangkit listrik PLN belum diubah atau masih sebesar US$70 per metrik ton.

    Di sisi lain, Kementerian ESDM menyebut wacana menaikkan porsi DMO juga demi menjaga harga batu-bara yang belakangan melemah. 

    Namun, Irwandi menilai harga batu bara tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja. Menurutnya, harga emas hitam sangat tergantung supply demand di dunia.

    Hal ini khususnya bergantung pada konsumsi batu bara di China dan India, produksi negara-negara di dunia, dan perkembangan energi baru terbarukan.

    “Jadi kebijakan yang dimaksud [menaikkan porsi DMO] hanya satu dua faktor dari banyak faktor untuk perkembangan harga batu bara,” kata Irwandi.

    Rencana menaikkan porsi DMO batu bara lebuh dari 20% dari produksi pertam kali diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Hal itu ia sampaikan ketika merespons laporan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian yang menyebut bahwa ada sejumlah perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kewajiban DMO 25%. 

    “Ke depan kita mau revisi RKAB, DMO-nya mungkin bukan hanya 25%, bisa lebih dari itu. Kepentingan negara di atas segala-galanya,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025), dikutip dari siaran YouTube Komisi XII DPR RI, Rabu (12/11/2025).

    Bahlil tak memungkiri bahwa dalam pemenuhan DMO, sejumlah pelaku usaha batu bara ada yang ‘bermain-main’, tanpa menjelaskan lebih lanjut modus permainan yang dimaksud.

    “Di undang-undang yang baru ini, dia [pengusaha] penuhi DMO dulu baru ekspor. Abuleke [tukang tipu] juga sebagian ini. Aku tahu ini, ada main-main. Dirjen sudah saya kasih tahu, dirjen jangan main-main,” kata Bahlil.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian menyoroti adanya ketidakseimbangan pasokan DMO antara BUMN dengan perusahaan tambang swasta. 

    Dia menyebut bahwa porsi DMO yang disalurkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) jauh lebih besar dari kewajiban DMO, sementara perusahaan lainnya tidak memenuhi ketentuan 25%. 

    “Kami dapat data dari PTBA mereka sampai sekitar 55% untuk DMO, tapi dari perusahaan tambang yang lain tidak penuhi 25%. Artinya, dari kebijakan pemerintah itu 25% untuk DMO, tetapi faktanya enggak seimbang,” kata Ramson.

  • Garuda & Pelita Mau Dimerger biar Tak Kanibal

    Garuda & Pelita Mau Dimerger biar Tak Kanibal

    Jakarta –

    Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengungkapkan alasan di balik rencana penggabungan Garuda Indonesia dan Pelita Air. Managing Director Danantara Febriany Eddy mengatakan penggabungan ini maskapai ini merupakan rencana dari Danantara dalam program streamlining dan konsolidasi BUMN.

    “Kan kalau Pelita ya bagian dari streamline dan konsolidasi ya jadi bukan cuma Pelita. Semuanya sejenis-jenis ya akan masuk ke dalam sektornya. Kan hospital, nanti ada holding hospital, hotel-hotel. Sama airline kan nggak lucu juga kalau Pelita ada di sektor sendiri, kan Pelita adalah bagian dari airline business,” katanya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Febriany mengatakan, langkah tersebut ditempuh agar maskapai tidak saling memakan pasar. Intinya, kata Febriany, program ini menghapus kompetisi internal dan memastikan segmen serta target pasar masing-masing menjadi jelas.

    “Yang jelas bagian dari streamline dan konsolidasi adalah menghapus internal competition dan saling kanibal itu. Jadi segmen mesti jelas, target mesti jelas. Tadi kuncinya adalah dalam rencananya pasti akan dipastikan untuk tidak saling kanibal,” katanya.

    “Justru menurut saya banyak sekali best practice di Pelita yang harus di copy ke yang lain. Likewise ada best practice di Citlink dan Garuda yang harus menjadi manfaat dari Pelita. Jadi disitu kita saling memperkuat diri,” tambahnya.

    Terkait dengan waktu penggabungan Garuda dan Pelita, Febriany belum bisa memberikan keterangan lebih.

    “Nah bagaimana segmentasinya, brandingnya itu tunggu lah, tunggu,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengatakan rencana penggabungan salah satu anak usaha perusahaan, Pelita Air, dengan maskapai pelat merah Garuda Indonesia secara rutin dilaporkan ke BPI Danantara. Pertamina menunggu keputusan dari Danantara.

    “Semua proses masih berjalan terus, proses berjalan, kita laporkan ke Danantara juga untuk bisa ada penilaian sekaligus keputusan,” terangnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (10/11).

    Meski begitu, Simon juga menegaskan keputusan akhir terkait penggabungan dua maskapai nasional ini sangat bergantung pada keputusan Danantara. Walau sampai saat ini menurutnya Pelita Air masih terus melakukan pembicaraan dengan Garuda Indonesia terkait hal ini sembari melakukan penilaian internal.

    “Pembicaraan sudah kita rintis tapi tentunya mengikuti langkah-langkah yang sudah ada saat ini, termasuk penilaian-penilaian dari internal kita. Penilaian dari internal pelita air, begitu juga ke Danantara untuk kemudian nanti finalisasinya,” terangnya.

    (acd/acd)

  • Pemerintah Geber Motor Listrik, Targetkan 13 Juta Unit 2030

    Pemerintah Geber Motor Listrik, Targetkan 13 Juta Unit 2030

    Jakarta –

    Pemerintah mencatat ada sebanyak 180 ribu motor listrik dari total 250 ribuan kendaraan listrik di Tanah Air. Maka dari itu, Kementerian ESDM menargetkan eksistensi motor listrik di Indonesia bisa mencapai 13 juta uni di 2030.

    Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris, mengatakan dalam memenuhi kuota tersebut pemerintah bakal mendorong dari indikator motor listrik baru sebanyak 7 juta unit. Sementara, sisanya yang berjumlah 6 juta unit akan berasal dari kendaraan roda dua berbahan bakar minyak yang dikonversi menjadi kendaraan listrik.

    “Kementerian ESDM menargetkan kendaraan listrik khususnya motor listrik di tahun 2030 sekitar 13 juta (unit). Dalam memenuhi jumlah tersebut, 7 juta itu diharapkan dari kendaraan motor listrik baru, dan sisanya itu adalah konversi,” kata Harris kepada detikcom, di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Upaya pemerintah dalam mengakselerasi motor listrik perlu melalui banyak cara. Harris bilang, dengan hampir 150 juta pengguna kendaraan roda dua di Indonesia, menjadi pangsa pasar yang besar untuk dapat beralih ke kendaraan listrik.

    “Saat ini sekitar 127 juta, mungkin 150 juta kendaraan motor di Indonesia. Itu adalah pasar yang sangat besar untuk kita ajak berpindah dari yang selama ini menggunakan BBM menjadi kendaraan listrik,” ucapnya.

    Ditambah, kata Harris, Indonesia tengah berupaya mengurangi penggunaan BBM. Sementara itu, penggunaan BBM di dalam negeri juga masih harus disokong dari impor lantaran tingginya kebutuhan BBM di Indonesia.

    “Saat ini kita bisa mengangkat lifting minyak itu sudah di atas 600 ribu barrel. Namun, di saat yang sama, permintaan minyak kita juga masih tinggi antara 1 juta sampai 1,5 juta barrel. Sehingga untuk mengisi gap-nya itu harus impor,” bebernya.

    “Nah, impor punya risiko harga yang juga fluktuasi, kalau mahal nanti dampaknya ke dalam negeri adalah peningkatan subsidi,” tutupnya.

    (hns/hns)

  • Pemerintah Bakal Perluas Pembangunan SPKLU di Indonesia

    Pemerintah Bakal Perluas Pembangunan SPKLU di Indonesia

    Jakarta –

    Bicara kendaraan listrik, infrastruktur penunjang seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) menjadi penting untuk dikembangkan. Hingga saat ini, Indonesia telah memiliki hampir 4.400 SPKLU yang tersebesar di sejumlah wilayah.

    Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris, juga mengatakan untuk stasiun penukaran baterai kendaraan (battery swap) di Indonesia sudah ada sekitar 1.900 stasiun. Harris bilang, pemerintah akan mendorong penambahan jumlah SPKLU dan stasiun penukaran baterai di Indonesia dengan menerbitkan regulasi baru.

    “Per 2025 ini, beberapa bulan yang sebelumnya ini jumlah charging station kita itu sudah mencapai 4.400-an untuk charging station mobil. Kemudian, untuk penukaran baterai itu sekitar 1.900-an,” terang Harris dalam acara detikcom Leaders Forum: Masa Depan Kendaraan Listrik Indonesia, di Jakarta, ditayangkan Jumat (14/11/2025).

    “Ini akan berkembang terus karena tahun ini juga Kementerian ESDM mengeluarkan regulasi baru, yaitu Peraturan Kementerian ESDM Nomor 24 Tahun 2025. Ini terkait dengan charging untuk perluasan SPKLU,” sambungnya.

    Harris mengelaborasi, regulasi ini juga mengatur kebijakan wajib (mandatory) yang harus diterapkan dalam konteks membangun SPKLU. Harris bilang, jika pihak tertentu telah membangun 5 SPKLU di wilayah Jawa dan Bali, maka diharuskan membangun satu SPKLU di luar Jawa dan Bali.

    “Bahkan di situ nanti ada mandatory tertentu. Misalnya, dalam setiap membangun 5 SPKLU di Jawa-Bali, itu wajib membangun satu (SPKLU) di luar Jawa-Bali. Demikian juga kalau membangun di luar Jawa-Bali itu ada 12, itu diminta membangun satu tambahan lagi sebagai mandatory,” jelas Harris.

    (hns/hns)