Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Kaum Ibu Diajak Mengumpulkan Minyak Jelantah untuk Bahan Baku EBT

    Kaum Ibu Diajak Mengumpulkan Minyak Jelantah untuk Bahan Baku EBT

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengumpulan minyak jelantah atau minyak goreng bekas oleh para ibu di berbagai daerah perlu terus didorong sebagai bahan baku dalam produksi energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, inisiatif ini juga berfungsi sebagai edukasi agar masyarakat hanya menggunakan minyak goreng sekali demi menjaga kesehatan keluarga di Indonesia.

    “Minyak jelantah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku sustainable aviation fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Oleh karena itu, disarankan bagi ibu-ibu untuk tidak menggunakan minyak goreng secara berulang demi kesehatan serta sebagai langkah mendukung pertumbuhan industri energi terbarukan,” ungkap Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta pada Kamis (30/1/2025).

    Dari segi kesehatan, penggunaan minyak goreng secara berulang hingga berubah warna menjadi coklat atau kehitaman dapat berdampak buruk bagi tubuh.

    Dokter Spesialis Kecantikan sekaligus Edukator Kesehatan dr Nadia Alaydrus menjelaskan, konsumsi makanan yang digoreng menggunakan minyak jelantah bisa memicu berbagai gangguan kesehatan. Namun, minyak jelantah bisa digunakan untuk menjadi bahan EBT.

    “Minyak yang sudah berwarna hitam bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri berbahaya seperti Clostridium botulinum, yang dapat menyebabkan botulisme atau gangguan otot,” ujar dr Nadia melalui akun TikTok-nya @nadialaydrus.

    Selain itu, penggunaan minyak jelantah juga berpotensi meningkatkan risiko kanker. Hal ini disebabkan oleh kandungan radikal bebas yang dapat merusak sel tubuh.

    Tak hanya itu, konsumsi minyak bekas juga berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol dan lemak trans dalam tubuh, yang berisiko menyebabkan obesitas, penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, dan stroke.

    Karena dampak negatifnya, minyak jelantah sebaiknya tidak digunakan kembali untuk memasak. Namun, minyak bekas ini masih memiliki nilai guna jika didaur ulang menjadi bahan baku EBT, seperti biodiesel, bioetanol, sabun, lilin, dan produk lainnya.

    Menurut Eniya, kebutuhan bioetanol nasional pada 2024 mencapai 2,2 juta ton, tetapi hanya 1,2 juta ton yang dapat dipenuhi. Diperkirakan pada 2025, kebutuhan tersebut meningkat menjadi 8,5 juta ton.

    Berdasarkan data dari International Council on Clean Transportation (ICCT), Indonesia memiliki potensi produksi minyak jelantah sebesar 1,6 miliar liter per tahun. Jumlah ini dapat memenuhi sekitar 32% dari kebutuhan biodiesel nasional.

    Sayangnya, upaya pengumpulan minyak jelantah masih menghadapi tantangan. Kesadaran masyarakat, khususnya ibu-ibu, untuk mengumpulkan minyak bekas masih rendah.

    Meskipun ada yang menjual minyak jelantah ke pengepul, sebagian besar masih membuangnya ke selokan atau tanah. “Oleh karena itu, gerakan pengumpulan minyak jelantah harus terus digalakkan,” tegas Eniya dalam menanggapi bahan baku EBT.
     

  • Bahlil Pastikan RI Fokus Kembangkan EBT meskipun AS Mundur dari Paris Agreement

    Bahlil Pastikan RI Fokus Kembangkan EBT meskipun AS Mundur dari Paris Agreement

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Indonesia tetap fokus mengembangkan potensi energi baru terbarukan (EBT). Meskipun Amerika Serikat (AS) telah menarik diri dari perjanjian iklim Paris yang bersejarah, yakni Paris Agreement.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pengembangan EBT merupakan komitmen awal pemerintah, sebelum era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Bahlil menceritakan, sejak dirinya masih menjabat menteri investasi, pemerintah sudah melakukan tindak lanjut dan membuat rencana strategis perihal industri hijau yang tentunya ditunjang dengan energi yang ramah lingkungan.

    “Ketika saya jadi menteri investasi, 3 tahun terakhir tagline kita bicara tentang bagaimana membangun investasi yang berorientasi pada green energy dan green industry,” ucap Menteri Bahlil dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2025 di Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Bahlil mengungkapkan, Indonesia memiliki potensi melimpah untuk pen pengembangan EBT. Diketahui, totalnya dapat mencapai 3.687 gigawatt.

    Namun sangat disayangkan, pemanfaatannya masih sangat minim, yakni baru mencapai 14 gigawatt. Oleh karenanya, pemerintah akan memaksimalkan potensi tersebut untuk menjadi bagian dari ketahanan energi.

    Bahlil melanjutkan, mundurnya AS dari Paris Agreement tentunya menjadi sorotan. Pasalnya, AS merupakan salah satu negara yang menjadi pelopor kesepakatan tersebut.

    Meski demikian, lanjut Bahlil, langkah AS tak memengaruhi Indonesia dalam mengembangkan EBT di dalam bauran energi nasional.

    “Saya pikir ada bagusnya untuk tetap kita memakai energi baru terbarukan sebagai pertanggungjawaban kita sebagai makhluk sosial untuk mengamankan udara kita,” pungkasnya dalam menanggapi pengembangan EBT di dalam negeri.

  • Bahlil Sebut Lifting Minyak RI Naik Sejak Ditunjuk Jadi Menteri

    Bahlil Sebut Lifting Minyak RI Naik Sejak Ditunjuk Jadi Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut produksi minyak siap jual atau lifting mengalami peningkatan dalam beberapa bulan ke belakang. Bahlil mengungkapkan, meningkatnya lifting minyak terjadi pasca-dirinya ditunjuk menjadi Menteri ESDM pada Agustus 2024.

    Awalnya Bahlil mengungkapkan, lifting minyak di Indonesia telah mengalami tren penurunan sejak lama.

    Sebagai catatan, pada 2020 kinerja lifting minyak hanya mencapai 707.000 barel oil per day (BOPD), kemudian turun lagi menjadi 660.000 BOPD pada 2021. Penurunan kinerja terus terjadi, yakni pada tahun selanjutnya yang tercatat realisasi hanya sebesar 612.000 BOPD dan pada 2023 kembali menyusut ke angka 606.000.

    Bahkan, pada Agustus 2024, realisasi lifting kala itu hanya sekitar 565.000 BOPD. Namun sekitar Oktober 2024, jumlah lifting meningkat sekitar 600.000 BOPD.

    “Waktu jadi menteri ESDM di Agustus, itu lifting kita 570.000 barel per day, bahkan ada sampai 565.000 barel. Kemarin di 2024 tepatnya 2 bulan terakhir sekitar 600.000 barel per day,” ucap Menteri Bahlil dalam acara Beritasatu Economic Outlook 2025 dengan tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang Di Era Baru”, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Bahlil dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, perolehan lifting minyak harus terus didorong. Mengingat kebutuhan atau konsumsi di dalam negeri terus meningkat.

    Diketahui, mayoritas konsumsi minyak di dalam negeri harus dipenuhi dari impor. Mirisnya, 54% kebutuhan diimpor dari Singapura.

    Bahlil menceritakan, setelah dipercaya sebagai Menteri ESDM, dirinya langsung melakukan pembahasan khusus terkait pencapaian lifting minyak bersama jajaran pejabat di lingkup Kementerian ESDM, yakni perbaikan tata kelola ekosistem migas.

    Dari sisi operasional, Bahlil mendorong adanya terobosan, salah satunya penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR). EOR merupakan metode untuk meningkatkan produksi minyak bumi dengan cara menambahkan energi eksternal ke dalam reservoir minyak.

    Selain itu, para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) didorong untuk memaksimalkan produksi di sumur-sumur yang menganggur alias idle.

    Bahlil menyebut, terobosan yang dilakukan Kementerian ESDM bersama KKKS dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan lifting minyak di angka 900.000 hingga 1 juta BOPD pada 2029.

    “Presiden Prabowo menargetkan pada 2028-2029 sudah harus punya lifting minyak kurang lebih sekitar 900.000 sampai 1 juta. Ini bukan pekerjaan gampang,” pungkas Bahlil.

  • Pangkas Ekspor, Bahlil Akan Kelola Minyak Mentah Dalam Negeri demi Kemandirian Energi

    Pangkas Ekspor, Bahlil Akan Kelola Minyak Mentah Dalam Negeri demi Kemandirian Energi

    Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mewujudkan kemandirian energi nasional, pemerintah Indonesia akan terus mengoptimalkan pengolahan minyak mentah (crude oil) dalam negeri. Rencana ini bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan kilang minyak dalam negeri, guna meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi akan dicampur dan diolah untuk memenuhi standar yang diperlukan bagi konsumsi kilang domestik.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi, sehingga ekspor crude semakin menurun,” kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (29/1/2025).

    Bahlil menambahkan, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang minyak dalam negeri. Kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini telah mampu mengolah berbagai jenis minyak mentah, termasuk yang sebelumnya tidak memenuhi standar.

    Selain itu, pemerintah tengah mempercepat pembangunan kilang baru, seperti Kilang Tuban dan Balongan, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam beberapa tahun ke depan.

    Diperkirakan, ekspor minyak mentah Indonesia pada tahun ini akan mencapai sekitar 28 juta barel. Dari jumlah tersebut, sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk memperkuat pasokan kilang minyak dalam negeri. Kementerian ESDM juga meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), serta PT Pertamina (Persero) untuk mendukung implementasi kebijakan ini.

    “Kami mendorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina untuk memastikan minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri, sehingga dapat mengurangi impor,” tutup Bahlil.

    Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat kemandirian energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor energi.

  • Menteri LH Hanif Faisol Selidiki Kerusakan 41.000 Hektare Lahan di Katingan

    Menteri LH Hanif Faisol Selidiki Kerusakan 41.000 Hektare Lahan di Katingan

    loading…

    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bakal menyelidiki kerusakan lingkungan di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bakal menyelidiki kerusakan lingkungan di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kerusakan lahan tersebut mencapai hampir 41.000 hektare.

    “Kami akan segera melakukan penyelidikan dan langkah-langkah penegakan hukum. Dari citra satelit, kerusakan lingkungan di wilayah Katingan setiap tahun terus bertambah, mencapai hampir 41 ribu hektare,” kata Hanif Faisol usai mengunjungi lokasi Desertifikasi dan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) di wilayah Katingan, Kalimantan Tengah, Selasa (28/1/2025).

    Kementerian Lingkungan Hidup bakal berkoordinasi lebih intensif dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Polri, TNI, Pemprov Kalimantan Tengah, dan Pemkab Katingan untuk menangani masalah kerusakan lingkungan tersebut.

    Dia pun menyoroti dua isu utama di Katingan, ekosistem rangas yang sulit dipulihkan setelah mengalami kerusakan, serta penggunaan air raksa atau merkuri dalam aktivitas tambang. “Air raksa ini sangat berbahaya. Tidak boleh sedikit pun masuk ke tubuh karena dampaknya besar bagi kesehatan,” tegasnya.

    Dirinya memastikan bakal memanggil pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini. Selain itu, komunikasi dengan pemilik konsesi di wilayah tersebut juga akan segera dilakukan.

    “Saya melihat ada beberapa lokasi yang terlambat dalam pengelolaan konsesi. Kita harus segera menghentikan perusakan lingkungan ini karena jika tidak, kerusakannya bisa meluas secara masif,” imbuhnya.

    Menurut Hanif, kerusakan lingkungan yang terjadi di Katingan setara dengan luas hampir satu kota Jakarta. Dengan demikian, lanjut dia, siapa pun yang merusak lingkungan harus segera memulihkan kembali.

    “Siapa pun yang merusak harus memulihkan. Langkah-langkah itu akan segera ditentukan setelah penyelidikan lebih lanjut. Intinya, kegiatan ini harus segera dihentikan, dan pengawasan serta penanganan harus dilakukan secara komprehensif,” ucapnya.

    Dia menekankan pentingnya tindakan cepat dan kolaboratif untuk menangani kerusakan lingkungan ini. Ia pun berharap proses penyelidikan dapat segera menemukan pihak yang bertanggung jawab dan merumuskan langkah pemulihan yang tepat.

    “Jadi harapan kami segera harus mendapat siapa yang harus bertanggung jawab kemudian langkah-langkah pemulihannya seperti apa,” pungkasnya.

    (rca)

  • B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    B-Universe Gelar Beritasatu Economic Outlook 2025, Strategi Hadapi Tantangan Kompleksitas Ekonomi

    Jakarta, Beritasatu.com – B-Universe dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan Beritasatu Economic Outlook 2025 yang akan digelar di Westin Hotel Jakarta pada Kamis (30/1/2025) dengan mengangkat tema “Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru”.

    Forum eksklusif ini akan menghadirkan para ahli ekonomi terkemuka dan pembuat kebijakan untuk memberikan analisis mendalam mengenai lanskap ekonomi Indonesia pada 2025.

    Direktur Pemberitaan B-Universe Apreyvita Wulansari mengatakan forum ini merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Kami berharap melalui acara ini, para pelaku bisnis dapat memperoleh wawasan yang lebih luas dan mengambil keputusan strategis yang tepat di tengah dinamika pasar yang semakin kompleks. Beritasatu Economic Outlook 2025 juga hadir sebagai wadah untuk networking bagi para pemimpin perusahaan,” ujar Apreyvita.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutya Hafid, dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman yang akan menyampaikan keynote speech. Acara akan dibagi ke dalam tiga sesi dengan menghadirkan sembilan panelis.

    Sesi satu mengangkat tema “Mengejar Akselerasi Green Energy untuk Mewujudkan Ekonomi Hijau”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Eniya Listiani Dewi, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono, dan Ketua Indonesia Center for Renewable Energy Studies Surya Darma.

    Sesi dua membahas “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”. Narasumber yang akan dihadirkan di antaranya Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Edwin Hidayat Abdullah, VP Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk Rangga Dian Fadillah, dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda.

    Sementara sesi tiga mengangkat tema “Membangun Kemandirian Pangan: Solusi untuk Tantangan Global” dengan narasumber Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia Yudi Sastro, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi, dan Pengamat Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Bustanul Arifin.

    Beritasatu Economic Outlook 2025 merupakan komitmen B-Universe untuk memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan perekonomian Indonesia.

    “Dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten dan topik-topik yang relevan, kami berharap forum ini dapat menginspirasi pemimpin bisnis untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan,” tutup Apreyvita.

  • Mantan Menag: Pemberian IUP ke perguruan tinggi akan timbulkan masalah

    Mantan Menag: Pemberian IUP ke perguruan tinggi akan timbulkan masalah

    Negara menguasai air, bumi, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bawahnya untuk sebesar -besar kemakmuran rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Agam periode 2015—2019 Lukman Hakim Syaifuddin menilai pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi berpotensi menimbulkan masalah baru.

    Dalam jumpa pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa, Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan bahwa pemberian IUP ke perguruan tinggi akan memberikan dua permasalahan.

    “Pertama, pasti muncul ketidakadilan karena kalau diberikan ke ormas atau ke perguruan tinggi tentu ada yang mendapatkan, ada yang tidak,” kata dia dalam jumpa pers tersebut.

    Kondisi ini akan membuat kesan ketidakadilan pemerintah kepada beberapa perguruan tinggi sehingga dualisme pun akan terjadi.

    Permasalahan kedua, lanjut dia, Pemerintah harus membuat persyaratan yang jelas untuk perguruan tinggi yang layak menerima IUP.

    Persyaratan ini harus disusun dengan ideal sehingga tidak berpotensi menimbulkan upaya penggunaan sumber daya tambang secara pribadi oleh pihak-pihak perguruan tinggi.

    Oleh karena itu, dia menilai pemberian IUP kepada perguruan tinggi merupakan langkah yang kurang tepat. Dalam hal ini, negara harus memegang penuh kendali akan hasil tambang di Tanah Air.

    Dengan demikian, masyarakat dan seluruh lembaga dapat memantau langsung kinerja pemerintah dalam mengelola tambang untuk kebutuhan rakyat.

    “Sebaiknya, kembali saja kepada konstitusi Pasal 33 Ayat (3) itu eksplisit, jelas sekali bahwa negara menguasai air, bumi, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bawahnya untuk sebesar -besar kemakmuran rakyat,” jelas dia.

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merekomendasikan perguruan tinggi untuk diberikan IUP eksplorasi untuk mencari di mana dan berapa besar jumlah cadangan di wilayah tersebut.

    “Catatan dari kami, pemberian IUP yang dilakukan untuk ormas maupun nanti kepada perguruan tinggi adalah untuk IUP eksplorasi,” ujar Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Jakarta, Kamis (23/1).

    Julian menyebutkan terdapat dua jenis IUP, yakni IUP eksplorasi dan IUP produksi. IUP eksplorasi untuk mencari di mana dan berapa besar jumlah cadangan, serta potensi pasti dari mineral atau batu bara yang terdapat di wilayah tersebut.

    Berdasarkan pengalaman Kementerian ESDM, Julian menjelaskan bahwa eksplorasi paling cepat dalam jangka waktu 3 tahun dengan biaya paling sedikit Rp100 juta per hektare.

    “Paling tidak dibutuhkan bor per 4 titik. Itu hanya untuk bor saja, belum biaya kimia dan lain-lainnya,” ujar Julian.

    Ia memperingatkan bahwa mengelola lahan tambang bukanlah sesuatu yang mudah karena mengelola tambang merupakan kegiatan yang memakan biaya besar.

    Oleh karena itu, Julian mengatakan bahwa calon penerima, baik yang berasal dari ormas keagamaan maupun perguruan tinggi, perlu diberikan pemahaman dari awal bahwa tambang bukan barang murah.

    “Walaupun nanti ditawarkan, jangan sampai tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dan uangnya malah hilang,” kata Julian.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Genjot Hilirisasi, Bahlil Bakal Perkuat Kolaborasi dengan India – Page 3

    Genjot Hilirisasi, Bahlil Bakal Perkuat Kolaborasi dengan India – Page 3

    Peluang kerjasama dengan India ini mengemuka, saat Bahlil hadir menemani Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kenegaraannya ke New Delhi, India. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari peringatan perayaan Hari Republik India ke-76, sekaligus 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan India.

    Pertemuan ini juga menjadi kesempatan Indonesia untuk mempererat kerja sama bilateral dengan India di berbagai sektor, termasuk sektor energi.

    Bahlil menyatakan dukungannya terhadap arahan Prabowo dalam memperkuat kerja sama energi dengan India. Ia menegaskan pentingnya upaya Indonesia mencapai swasembada energi melalui penguatan ketahanan energi nasional.

    “Presiden telah memberikan arahan yang jelas tentang prioritas Indonesia untuk mencapai swasembada energi. Kementerian ESDM siap mendukung penuh, termasuk melalui kerja sama strategis dengan India yang melibatkan investasi di sektor energi bersih dan terbarukan,” tuturnya.

    Dalam konteks kerja sama ini, Bahlil menekankan perlunya fokus pada investasi di energi bersih. Semisal geothermal dan solar, serta pengembangan biofuel berkelanjutan, termasuk bioethanol dan bioavtur.

    Menanggapi hal tersebut, Bahlil menambahkan, pengembangan ini sejalan dengan visi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal demi keberlanjutan.

    “India memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan biofuel dan energi terbarukan di Indonesia. Dengan adanya kolaborasi di bidang ini, kedua negara dapat berkontribusi pada target global terkait keberlanjutan dan dekarbonisasi,” urainya.

     

  • Bahlil Bakal Tahan Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara

    Bahlil Bakal Tahan Ekspor Minyak Mentah Jatah Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mengalihkan ekspor minyak mentah atau crude oil jatah negara untuk pengolahan dalam negeri. Hal ini sebagai upayauntuk mendorong komitmen kemandirian energi nasional. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan ekspor minyak mentah akan dioptimalkan pemanfaatannya oleh kilang minyak dalam negeri sehingga meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun,” ujarnya, Senin (27/1/2024).

    Bahlil menegaskan seluruh minyak mentah bagian negara yang semula akan diekspor akan dialihkan seluruhnya untuk diproses di kilang domestik. 

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. 

    Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi. Oleh karena itu,  pemerintah juga tengah meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri. 

    Dalam catatannya, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai saat ini sudah mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar. 

    Di sisi lain, Bahlil juga mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    “Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri,” katanya. 

    Dalam hal ini, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) diminta untuk mengimplementasikan hal tersebut. 

    “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” tutur Bahlil. 

  • Top 3: Heboh Ekonomi Indonesia Kini Perigkat ke-8 Dunia – Page 3

    Top 3: Heboh Ekonomi Indonesia Kini Perigkat ke-8 Dunia – Page 3

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung telah memberikan informasi terkini mengenai diskon tarif listrik sebesar 50 persen. Hingga saat ini, belum ada keputusan mengenai perpanjangan dari kebijakan tersebut.

    Menurut penjelasannya, belum ada diskusi yang dilakukan terkait dengan perpanjangan waktu untuk diskon tarif listrik tersebut. Diskon ini diketahui berlaku untuk periode Januari hingga Februari 2025.

    “Kelihatannya belum, belum ada pembahasan untuk itu (perpanjangan diskon tarif listrik),” ungkap Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Minggu (26/1/2025).

    Selengkapnya