Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Siap-siap! LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer per 1 Februari 2025

    Siap-siap! LPG 3 Kg Tak Lagi Dijual di Pengecer per 1 Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa penjualan LPG 3 kg lewat pengecer atau warung bakal dilarang mulai 1 Februari 2025.  

    Nantinya, pembelian gas melon itu harus langsung ke pangkalan resmi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menerima harga resmi sesuai ketetapan pemerintah.

    “Ini kita kan lagi menata. Ini kan bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah,” kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya, dengan penataan ini, nantinya tidak ada lagi pengecer penjual LPG 3 kg. Sebab, semua akan diubah menjadi pangkalan yang pasokannya langsung dari Pertamina.

    Oleh karena itu, pemerintah membuka ruang bagi pengecer atau warung untuk menjadi pangkalan resmi. Adapun, syaratnya hanya perlu mendaftarkan nomor induk berusaha.

    “Jadi ini kan seluruh [pengecer] Indonesia kan bisa, ini pendaftaran secara online. Ini juga seharusnya tidak ada kendala,” jelas Yuliot.

    Dia menilai penghapusan penjual eceran ini bertujuan untuk memutus mata rantai demi membuat harga LPG 3 kg seragam di seluruh Indonesia. Menurutnya, jika tidak akan lagi ditemukan harga jauh di atas yang diatur pemerintah.

    Yuliot mengatakan, pemerintah memberikan waktu 1 bulan bagi pengecer untuk mendaftarkan usahanya menjadi pangkalan resmi penjual LPG 3 kg. Bagi pengecer yang belum memiliki nomor induk berusaha, dia menyarankan untuk mendaftar dan membuatnya. 

    Adapun, cara pembuatannya dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS).

    “Jadi kalau ini tercatat berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply,” jelas Yuliot.

    Menanggapi wacana tersebut, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya siap menjalankan arahan dari pemerintah.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar masyarakat membeli LPG langsung dari pangkalan resmi. Heppy pun membenarkan bahwa pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

    “Bagi masyarakat, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer karena harga jual sesuai dengan HET [harga eceran tertinggi] yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” ucap Heppy kepada Bisnis.

  • Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Hashim Blak-blakan Sebut JETP Program Gagal: Banyak Omon-omon

    Bisnis.com, JAKARTA – Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menilai Just Transition Energy Partnership (JETP) sebagai program gagal. 

    Menurutnya, program bantuan pendanaan transisi energi senilai US$20 miliar atau setara Rp325,94 triliun (asumsi kurs Rp16.297 per dolar AS) itu hanya omong kosong.

    Hashim bercerita dirinya bertemu dengan utusan khusus dari Presiden Amerika Serikat (AS) bernama John Podesta di Baku, Azerbaijan beberapa waktu lalu. Hashim mengatakan, Podesta menanyakan kelanjutan JETP. 

    Namun, Hashim mengatakan, JETP gagal karena tak ada satu dolar pun dana dikucurkan AS untuk Indonesia demi transisi energi. Ini termasuk dana hibah US$5 miliar dalam total keseluruhan komitmen JETP sama sekali tidak ada yang mengalir.

    “Banyak omon-omon ternyata. Ya, hibah US$5 miliar. Dalam US$20 miliar ternyata tidak ada. Itu ada khusus dalam JETP itu. US$5 miliar itu akan hibahkan apabila dana tersedia,” ungkap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025).

    Adik Presiden Prabowo Subianto itu pun mengonfirmasi hal ini kepada stakeholder di Indonesia, termasuk PT PLN (Persero). Hashim lalu mendapat konfirmasi bahwa memang benar tidak ada dana JETP yang masuk ke RI.

    “Setelah dicek kapan bisa dihibahkan. ‘Siap’ mereka bilang oh maaf tidak tersedia. Ini realita Pak. Yang saya dengar dari kawan-kawan PLN. Ya. So, ini saya kira kita jangan harapan ya US$20 miliar,” ucap Hashim.

    Dalam kesempatan yang sama, Executive Vice President of Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani membenarkan ucapan Hashim. Kamia menyebut belum ada anggaran dari JETP yang masuk untuk mendanai proyek transisi energi PLN.

    “Memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hashim tadi, JETP memang sampai saat ini belum secara konkret ya membiayai proyek dari PLN,” katanya.

    Kendati demikian, berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pendanaan transisi energi dari skema JETP untuk Indonesia baru masuk sebesar US$500 juta atau Rp7,76 triliun (asumsi kurs Rp15.521) pada Agustus 2024 lalu.

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pendanaan tersebut berasal dari Uni Eropa dan International Partners Group (IPG) yang dipimpin AS dan Jepang. 

    “Ada dua tuh dari Uni Eropa, sudah dengan SMI, kemudian yang satu lagi dari IPG, dari United States [AS]. Uni Eropa kalau tidak salah US$500 juta,” kata Dadan saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

    Dadan menuturkan, pendanaan dari dua sumber tersebut langsung disalurkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan pengelola dana JETP, untuk proyek panas bumi (geothermal).  

    “Kemudian diarahkan juga ke SMI untuk proyek geothermal. Kan itu yang ditunjuk sama pemerintah untuk yang di SMI,” tutur Dadan.

  • Ekspor Minyak Mentah Dipangkas, Tapi LNG Tetap Jalan – Page 3

    Ekspor Minyak Mentah Dipangkas, Tapi LNG Tetap Jalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah berkomitmen meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Dengan cara mengendalikan ekspor minyak mentah (crude oil) agar bisa dimaksimalkan oleh kilang minyak dalam negeri.

    Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi ekspor gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) yang sudah terkontrak. Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung.

    “Enggak (berlaku untuk ekspor LNG), kalau kita ini kan ada kontrak dengan negara atau buyer di luar. Kita harus memenuhi kontrak. Jadi enggak bisa kita memutuskan kontrak begitu saja,” ujar dia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Kendati begitu, pemerintah akan kembali menghitung berapa kebutuhan gas alam cair dalam negeri, dengan alokasi ekspor yang sudah terkontrak.

    “Jadi kalau memang ada kebutuhan, nanti kita akan lihat alokasi di dalam negeri, mana yang bisa kita alokasikan untuk dalam negeri, mana yang untuk kontrak,” imbuh Yuliot.

    Saat ditanya apakah kontrak penjualan ekspor yang sudah habis bakal diperpanjang, Kementerian ESDM bakal melakukan evaluasi lebih lanjut.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah akan mengalihkan seluruh minyak mentah bagian negara yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar diproses di kilang dalam negeri.

    Selain itu, minyak mentah bagian kontraktor yang tidak sesuai spesifikasi juga diminta untuk diolah dan dicampur. Sehingga memenuhi standar yang diperlukan untuk konsumsi kilang domestik. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam mempercepat tercapainya tujuan swasembada energi.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah meminta kilang-kilang dalam negeri untuk memanfaatkan semua crude, termasuk yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi spesifikasi. Sehingga ekspor crude semakin menurun,” kata Bahlil di Jakarta beberapa waktu lalu.

     

  • Pengecer LPG 3 Kg Diganti Mulai 1 Februari

    Pengecer LPG 3 Kg Diganti Mulai 1 Februari

    Jakarta –

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, mengatakan tidak ada lagi pengecer Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg per tanggal 1 Februari 2025 mendatang. Ia mengatakan, para pengecer akan didorong untuk menjadi pangkalan resmi PT Pertamina (Persero).

    Langkah ini ia lakukan untuk menata kembali penjualan LPG sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Ke depan, para pengecer yang bertransformasi menjadi pangkalan akan mendapat nomor induk usaha.

    “Ini kita kan lagi menata, bagaimana harga yang diterima oleh masyarakat bisa sesuai dengan batasan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi yang pengecar, justru kita jadikan pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendapatkan nomor induk perusahaan terlebih dulu,” kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Yuliot mengatakan, peralihan pengecer menjadi pangkalan telah diberi jeda waktu selama satu bulan. Adapun para pengecer di seluruh Indonesia dapat mendaftarkan diri secara online.

    “Jadi kan perseorangan pun itu boleh. Mereka bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar. Kemudian masuk ke sistem OSS. Itu kita juga sudah integrasikan dengan sistem yang ada di kependudukan Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya.

    Yuliot mengatakan, transformasi pengecer menjadi pangkalan akan memutus mata rantai penyaluran LPG 3 kg. Sehingga risiko oversupply dan penyalahgunaan penyaluran LPG 3 kg bisa dihindari.

    “Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply atau untuk penggunaan LPG-nya tidak tepat. (Aturannya) Itu kan pengaturannya Pertamina. Ini distribusinya kan penyediaannya melalui Pertamina,” tutupnya.

    Adapun sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap harga LPG 3 kg sebenarnya lebih tinggi dibandingkan yang beredar di masyarakat. Kemenkeu menjelaskan hal ini melalui unggahan video di akun Instagram @kemenkeuri.

    Dalam dialog yang dilakukan narator dengan salah satu pedagang, disebutkan bahwa pedagang tersebut biasa membeli LPG 3 kg seharga Rp 21.000. Harga tersebut ternyata lebih murah dari harga aslinya yang sebesar Rp 50.000.

    “Tau nggak sih kalau sebenarnya harga LPG 3 kilo ini tuh Rp 50 ribuan,” jelas narator dalam video tersebut, dilihat Selasa (31/12/2024).

    Artinya, pemerintah memberikan subsidi Rp 30.000 ke setiap tabung LPG 3 kg. “Jadi pemerintah itu ngasih subsidi Rp 30 ribu ke masing-masing gas LPG ini,” terang Kemenkeu.

    Secara total pemerintah mengalokasikan Rp 80,9 triliun untuk subsidi LPG 3 kg yang sebesar 7,5 juta metrik ton. Kemenkeu menyebut peran #UangKita yang merujuk pada APBN membantu masyarakat mendapatkan energi yang terjangkau.

    Lihat juga video: Mulai 1 Juni, Beli Elpiji 3 Kg Harus Bawa KTP!

    (rrd/rrd)

  • BBM di SPBU Swasta Kosong Gegara Kendala Pengadaan, ESDM Bilang Begini

    BBM di SPBU Swasta Kosong Gegara Kendala Pengadaan, ESDM Bilang Begini

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Shell yang mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM). Adapun kekosongan stok itu diklaim terjadi akibat kendala pengadaan BBM ke sejumlah SPBU.

    Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan pihaknya masih mendalami kendala penyaluran BBM bagi SPBU swasta. Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas).

    “Jadi kendala ini kan saya cek dulu bagaimana kendalanya. Itu saya koordinasikan dulu dengan Kepala BPH Migas (Erika Retnowati),” kata Yuliot kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Sementara itu, Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM juga telah memberikan persetujuan impor kepada SPBU swasta, yakni BP dan Shell. Ia juga mengatakan, SPBU swasta juga melakukan penjualan BBM yang diperoleh dari hasil impor.

    “Ini kan mereka melakukan impor terhadap BBM yang dijual. Dan juga dari kementerian ESDM sudah memberikan persetujuan impor untuk BP, Shell, dan juga pelaku usaha lain,” tutupnya.

    Dikutip dari detikOto, salah satu SPBU Shell di wilayah Jatimekar, Bekasi, SPBU itu kehabisan stok. Display harga di totem SPBU Shell tersebut juga tidak tersedia. Saat hendak mengisi, disarankan untuk memutar karena tidak adanya stok BBM tersedia.

    President Director dan Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, membenarkan sedang mengalami masalah distribusi BBM. Shell belum bisa memastikan sampai kapan kelangkaan BBM ini terjadi.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini terdapat kendala dalam pengadaan dan penyaluran produk bahan bakar minyak (BBM) dan Shell Indonesia senantiasa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ketersediaan produk BBM di SPBU Shell secepatnya,” ujar Ingrid dikutip dari detikOto, Kamis (30/1/2025).

    (rrd/rrd)

  • Bahlil Tegaskan Minyak Mentah RI Bakal Diserap Untuk Dalam Negeri

    Bahlil Tegaskan Minyak Mentah RI Bakal Diserap Untuk Dalam Negeri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendorong agar hasil produksi minyak mentah dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri, dapat diprioritaskan untuk kebutuhan domestik.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya akan mengalihkan seluruh minyak mentah yang merupakan bagian negara, yang sebelumnya direncanakan untuk diekspor, agar dapat diproses di kilang dalam negeri.

    “Sebagian kan minyak kita yang bagus itu kan dikirim ke luar negeri. Padahal kita itu import crude. Saya katakan, saya laporan kepada Pak Presiden. Kalau ada minyak yang bagus kemudian kita kirim ke luar negeri baru kita beli lagi dari luar negeri masuk ke dalam. Ya ngapain? Olah aja dalam negeri,” ujar Bahlil ditemui di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Di sisi lain, ia menyebut bahwa Pertamina saat ini juga telah bersedia untuk menyerap minyak mentah tersebut dengan menyesuaikan desain kilangnya. Terutama agar dapat mengolah minyak mentah yang selama ini diekspor.

    “Jadi kebetulan sekarang Pertamina sudah mau membeli itu dengan mendesain pabriknya. Jadi apa namanya, refinery nya sudah didesain untuk kemudian bisa membeli crude yang selama ini kita ekspor,” katanya.

    Meski begitu, Bahlil belum dapat memastikan seberapa besar proporsi minyak mentah yang akan dialokasikan untuk domestik. Pasalnya, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Saya nanti cek. Yang jelas beli semua,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas teknologi kilang dalam negeri.

    Adapun, kilang-kilang utama seperti Balikpapan, Cilacap, dan Dumai kini mampu mengolah minyak mentah dengan spesifikasi beragam, termasuk jenis minyak mentah yang sebelumnya dianggap tidak memenuhi standar.

    Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan kilang baru seperti Kilang Tuban dan Balongan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan dalam beberapa tahun ke depan.

    Perkiraan ekspor minyak mentah tahun ini sekitar 28 juta barel. Sekitar 12-13 juta barel ditargetkan dapat dioptimalkan untuk menambah pasokan kilang minyak dalam negeri.

    Untuk itu, Kementerian ESDM meminta Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), maupun PT Pertamina (Persero) untuk mengimplementasikan hal tersebut. “Kami dorong SKK Migas, KKKS, dan Pertamina agar minyak mentah domestik memberikan nilai tambah dalam negeri sehingga turut mengurangi impor,” kata Bahlil.

    (pgr/pgr)

  • Awal Tahun Jadi Waktu yang Pas Beli Motor Listrik, Potongan Harga Sampai Segini

    Awal Tahun Jadi Waktu yang Pas Beli Motor Listrik, Potongan Harga Sampai Segini

    JAKARTA – Motor listrik semakin digemari oleh masyarakat luas, bahkan merujuk dari data Asosiasi Industri Motor Listrik Indonesia (Aismoli) penjualan sepanjang 2024 lebih dari 62 ribu unit.

    Mengawali awal tahun menjadi waktu yang tepat untuk membeli motor listrik, terutama model-model motor dari Polytron. Ya, Polytron menghadirkan ragam promo spesial potongan harga hingga akhir Februari mendatang.

    Head of Group Product Electric Vehicle Polytron Ilman Fachrian Fadly, mengatakan, program yang dihadirkan merupakan wujud nyata perusahaan untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang berorientasi terhadap aspirasi konsumen.

    “Antusiasme besar dari masyarakat terhadap produk motor listrik Polytron menunjukkan bahwa kami telah menjadi pilihan utama. Data dari SISAPIRa mencatat produk kami sebagai motor listrik dengan penjualan nomor satu. Maka, sebagai bentuk apresiasi, kami menghadirkan program potongan Rp5 juta untuk mendukung masyarakat yang ingin memiliki motor listrik Polytron,” kata Ilman, dalam keterangan resminya yang diterima, Kamis, 30 Januari.

    Lebih lanjut ia mengatakan, Polytrine optimis dengan produk yang ditawarkan akan terus mendorong minat masyarakat terkait adopsi motor listrik di Indonesia.

    Apalagi, merujuk dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk penerapan kendaraan listrik, yang bertujuan untuk memiliki 13 juta unit kendaraan listrik roda dua di jalan pada tahun 2030.

    “Kami tentu berharap program promo diskon Polytron ini dapat mendukung pemerintah mengakselerasi target besar tersebut,” tambahnya.

    Bagi yang tertarik dengan program yang ditawarkan, Polytron menghadirkan tiga pilihan motor listrik yang mendapatkan harga spesial tersebut. Mulai dari Fox-R dan Fox-S. Promo ini dapat dinikmati dengan cara yang sangat mudah. Konsumen bisa mengunjungi dealer & showroom resmi Polytron di seluruh Indonesia untuk langsung melakukan pembelian motor listrik pilihan.

    Pastikan untuk melakukan pembelian dalam periode promo, yaitu mulai 20 Januari hingga 28 Februari 2025, agar bisa mendapatkan diskon spesial ini.

  • Pemerintah Optimistis Bauran EBT Bakal Capai 23 Persen pada 2029

    Pemerintah Optimistis Bauran EBT Bakal Capai 23 Persen pada 2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Diyakini, bauran EBT dapat mencapai angka 23% pada 2029.

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi mengungkapkan, potensi EBT di Indonesia jumlahnya sangat besar. Berdasarkan catatannya, potensi tersebut dapat mencapai 3,6 terawatt.

    Sumber-sumber EBT di Indonesia beberapa di antaranya seperti tenaga surya, angin, air, udara, panas bumi, hingga bahan bakar nabati.

    “Kita melihat fakta potensi renewable energy kita besar, kita punya resources banyak, kira-kira 3,6 terawatt. Jadi kalau skalanya gigawatt, sekitar 3.600 gigawatt,” ungkap Eniya acara Beritasatu Outlook 2025-Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Baru, di The Westin Jakarta, Kamis (30/1/2025).

    Namun sayangnya, pemanfaatan EBT masih sangat minim. Bahkan, bauran EBT terhadap energi nasional masih sekitar 14% hingga akhir 2024. Oleh karenanya, Kementerian ESDM tengah menyusun sejumlah strategi untuk meningkatkan pemanfaatan dan bauran EBT.

    Salah satunya, Kementerian ESDM memastikan komitmen mendukung target net zero emission (NZE) melalui pengembangan energi terbarukan sebagai strategi jangka panjang ketenagalistrikan nasional yang tercantum dalam rencana perubahan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

    Dalam RUKN tersebut akan dijabarkan secara jelas peta jalan Indonesia dalam mengembangkan EBT. Eniya mengungkapkan, dengan peta jalan yang jelas, ia optimistis bauran EBT akan tembus di angka 23% pada 2029 atau lebih cepat. Terlebih, jika kondisi perekonomian dalam jalur yang baik di angka 8%.

    “Sebetulnya bauran EBT 23% itu bisa tercapai sekitar 2028 atau 2029. Dan ini sudah sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang 8%,” papar Eniya.

    Pemerintah saat ini tengah fokus membangun infrastruktur jaringan transmisi Smart Grid, yang dapat menjawab tantangan lokasi sumber potensi EBT yang jauh dari masyarakat ataupun ke pusat ekonomi.

    Sehingga Smart Grid akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses listrik dari energi hijau dengan harga yang terjangkau. Eniya mengungkapkan, jaringan Smart Grid yang saat ini belum tersambung dengan baik, membuat persentase bauran EBT di Indonesia masih rendah.

    Diketahui, pemerintah sempat menargetkan bauran EBT mencapai 19% pada 2023, tetapi angkanya tak mencapai realisasi. “Kenapa bauran tadi enggak tercapai? Memang karena transmisi. Jadi evakuasi dari satu daerah yang menghasilkan renewable energy,” pungkasnya terkait bauran EBT di Indonesia. 
     

  • Bahlil Ancam Evaluasi KKKS yang Tak Segera Garap Sumur Migas Idle, Termasuk Blok Masela

    Bahlil Ancam Evaluasi KKKS yang Tak Segera Garap Sumur Migas Idle, Termasuk Blok Masela

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera menggarap sumur minyak dan gas yang saat ini tidak aktif atau idle. Jika tak segera menindaklanjuti arahan dari pemerintah, maka KKKS tersebut akan dievaluasi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, hal ini didorong Pemerintah sebagai bagian upaya meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) dalam negeri.

    Bahlil mengungkapkan, Kementerian ESDM saat ini memiliki sejumlah terobosan untuk mendongkrak kinerja lifting minyak di Indonesia termasuk meningkatkan produksi dari sumur minyak idle. Pertama, Kementerian ESDM mendorong penerapan teknologi pada kegiatan operasional badan usaha.

    Adapun pemerintah menargetkan lifting minyak mampu menembus angka 900.000 hingga 1 juta barel oil per day (BOPD) pada 2029.

    “Atas nama undang-undang, tidak menutup kemungkinan kita akan mengevaluasi untuk kebaikan investor, rakyat, bangsa, dan negara,” pungkas Bahlil terkait sumur migas idle.

  • Blok Masela Tak Kunjung Produksi, Bahlil Ancam Evaluasi Hak Konsesi

    Blok Masela Tak Kunjung Produksi, Bahlil Ancam Evaluasi Hak Konsesi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka kemungkinan untuk melakukan evaluasi terhadap hak konsensi atas Blok Masela yang diberikan kepada investor asal Jepang, Inpex Masela Ltd. Hal ini menyusul molornya produksi gas Lapangan Abadi.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kementeriannya telah menyurati Inpex untuk segera memulai produksi tahun ini. Jika produksi gas tak juga segera dilakukan, dia mewanti-wanti akan mengevaluasi konsesi di proyek strategis nasional (PSN) tersebut. 

    “Barang ini sudah dipegang konsesinya, nggak dijalankan. Aku sudah bilang, sudah bikin surat, ‘Kamu [operator] tahun ini nggak melakukan pekerjaan untuk produksi, ya mohon maaf atas nama undang-undang tidak menutup kemungkinan kita akan evaluasi untuk kebaikan inevstor, rakyat, bangsa, dan negara,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

    Bahlil mengungkit mangkraknya proyek tersebut selama 26 tahun terakhir. Sejak diberikan hak konsesi pada 1998, Inpex tak kunjung melakukan produksi Blok Masela. 

    Tak hanya Masela, Bahlil juga akan melakukan evaluasi terhadap investor yang sudah menyelesaikan eksplorasi, tetapi tak kunjung mengajukan rencana pengembangan (PoD). Dia mencatat saat ini terdapat 300 sumur yang perencanaan pengembangannya tak kunjung diterbitkan. 

    “Jangan pengusaha mengendalikan negara. Tapi negara yang harus mengendalikan pengusaha, dengan catatan negara juga gak boleh zalim untuk pengusaha, harus equal treatment,” tuturnya. 

    Lebih lanjut, Bahlil menerangkan bahwa hal tersebut juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan produksi migas nasional. Dalam hal ini, Bahlil juga mendorong tiga strategi upaya peningkatan produksi minyak dalam negeri. 

    Strategi pertama yaitu optimalisasi produksi dengan teknologi seperti enhanced oil recovery (EOR), fracking, horizontal drilling. Kedua yaitu reaktivasi sumur idle. Terdapat 16.990 sumur idle, 4.495 sumur dapat direaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak. 

    Kemudian, strategi ketiga yaitu eksplorasi potensi migas di Indonesia Timur. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi penemuan-penemuan cadangan baru. Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong percepatan melalui skema kerjasama dan insentif.