Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Gagasan Listrik Desa Kementerian ESDM Dapat Pujian, Akademisi Makassar Sebut Langkah Bijak

    Gagasan Listrik Desa Kementerian ESDM Dapat Pujian, Akademisi Makassar Sebut Langkah Bijak

    Sementara itu, pakar ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo Tui memberi pandangan serupa.

    Ia menilai elektrifikasi di desa tidak hanya menambah kenyamanan masyarakat, tetapi juga langsung menggerakkan ekonomi daerah.

    Hadirnya listrik membuka peluang usaha baru, meningkatkan kualitas pendidikan, hingga mempercepat aktivitas ekspor komoditas desa.

    “Efeknya adalah, kalau listrik desa itu dibangun di sana, akan tumbuh sumber untuk bahan ekspor. Artinya ekonomi itu berputar,” kata Sutardjo.

    Sutardjo bahkan optimistis target elektrifikasi 100 persen dapat tercapai jika pemerintah memiliki komitmen kuat.

    Ia menilai Indonesia memiliki sumber energi yang melimpah, sehingga kendala teknis seharusnya bisa diatasi.

    “Harusnya masalah teknis bisa teratasi dan saya yakin bisa. Banyak sekali, kok, ada tenaga air, ada segala macam itu, bisa kok itu dimanfaatkan,” terangnya.

    Kemudian dari Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik, M. Kafrawy Saenong justru bicara soal dana yang digelontorkan.

    Menurutnya, keputusan pemerintah mengalokasikan Rp4,3 triliun sangat masuk akal.

    Hanya saja, kebijakan publik harus diiringi dengan pengawasan agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.

    “Ya tentu, kalau kami dari sisi kebijakan ya, itu (listrik desa) harus diperjuangkan. Setelah diperjuangkan ya tentu harus diawasi bahwa betul-betul kebijakan ini berdaya guna,” kata Kafrawy.

    Lebih lanjut, ia menyebut langkah pemerintah yang mengutamakan daerah 3T untuk menerima manfaat program ini juga sudah tepat.

  • Daftar Produk Emas Usulan Bahlil yang Siap Dikenai Bea Keluar Mulai 2026

    Daftar Produk Emas Usulan Bahlil yang Siap Dikenai Bea Keluar Mulai 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera mengenakan pungutan bea keluar untuk ekspor empat produk emas mulai 2026. Tarifnya berada di kisaran 7,5% sampai dengan 15% dan diharapkan sudah menyumbang ke kas negara pada awal tahun depan.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan bahwa regulasi pengenaan bea keluar emas itu sudah tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang sduah dalam tahap finalisasi. Produk emas yang nantinya bakal dikenai tarif ekspor merupakan usulan dari Kementerian ESDM. 

    “Kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Saat ini yang ada di dalam RPMK tersebut adalah pengenaan bea keluar terhadap dore, granules, cast bars dan minted bars,” terang Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Febrio memaparkan bahwa PMK untuk bea keluar emas rencananya diundangkan pada November 2025, dan diberlakukan dua minggu sejak diundangkan. Setelah terbitnya PMK, pemerintah akan menyiapkan implementasi di lapangan dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) serta Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) terkait dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) emas. 

    Secara perinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenaik tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidka termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eskportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudahdalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.

  • ESDM Pertimbangkan Naikkan DMO Batu Bara di Atas 25%, Ini Alasannya

    ESDM Pertimbangkan Naikkan DMO Batu Bara di Atas 25%, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang menggenjot persentase kewajiban penjualan batu bara untuk pasar domestik alias Domestic Market Obligation (DMO) menjadi lebih dari 25%.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, rencana ini sejalan dengan proyeksi kebutuhan batu bara di dalam negeri yang akan semakin meningkat, seperti untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN (Persero), maupun untuk industri pupuk, semen, dan lainnya.

    Di sisi lain, menurutnya rencana kenaikan volume DMO batu bara ini juga akan mendongkrak harga batu bara global. Pasalnya, volume ekspor batu bara dari Indonesia di pasar global akan berkurang dengan kenaikan DMO ini.

    “Batu bara kita itu sekarang kan total konsumsi untuk nasional PLN itu kan 140 juta sampai 160 juta (ton per tahun). Dan DMO ke depan kita akan prioritaskan kepada industri-industri yang mempengaruhi hidup orang banyak. Apa itu PLN, pupuk, semen,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Senin (17/11/2025).

    Bahlil menyebut, produksi batu bara nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nasional terhitung pernah mencapai 900 juta ton per tahun. Hal itu dinilai membuat permintaan dan kebutuhan global tidak seimbang. Hal itu pun turut memicu penurunan harga batu bara internasional.

    Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi RKAB tahun depan, termasuk penurunan target produksi batu bara.

    “Nah teman-teman tahu sekarang kan RKAB kita itu kan sampai 900 juta. Akibatnya apa? Supply and demand-nya tidak seimbang,” terangnya.

    Dengan potensi penurunan produksi batu bara pada 2026 mendatang, pemerintah perlu memastikan suplai domestik tetap aman. Karena itu, porsi DMO kemungkinan akan dinaikkan jika hitung-hitungan kebutuhan nasional menunjukkan angka 25% tidak mencukupi.

    “Nah kita akan mengevaluasi RKAB, khususnya pada volume. Karena kita mengevaluasi RKAB, maka DMO yang 25% itu kemungkinan besar kita akan dorong kalau kita hitung kebutuhan nasional untuk memenuhi semen, kalau PLN dan pupuk itu cukup 20%, ya gak ada masalah. Tapi kalau kita masih kurang, kita akan naikkan volume DMO. Itu maksudnya,” jelasnya.

    Meski begitu, Bahlil menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum final. Evaluasi dilakukan sambil menghitung ulang volume produksi dalam RKAB 2025.

    “Mungkin akan dinaikkan lebih dari 25%. 2025 dong. Ini kita lagi meng-exercise,” tandasnya.

    Bahlil mengingatkan bahwa aturan minimal DMO 25% tetap berlaku, namun jika kebutuhan nasional meningkat, pemerintah akan menambah porsi tersebut.

    “Selesaikan DMO-nya dulu, baru ekspor. Ya, minimal 25%. Tapi kalau kebutuhan nasional kita lebih ya kita kasih lebih lagi,” tandasnya.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno pun menegaskan bahwa rencana kenaikan porsi DMO tidak berkaitan dengan penurunan permintaan batu bara di China. Adapun, kebijakan ini lebih diarahkan pada upaya menjaga stabilitas harga.

    “Harga kan jeblok sekarang. Supaya harga bisa terangkat lagi,” ungkap Tri.

    Di sisi lain, ia menilai penurunan produksi juga menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong kembali penguatan harga batu bara yang kini tengah tertekan.

    “Ya paling enggak, ini kita nggak mengeksploitasi sumber daya alam yang ugalan-ugalan tapi dikontrol, harganya masih bisa bagus, kira-kira begitu,” ujar Tri.

    Seperti diketahui, aturan paling baru soal DMO batu bara sebesar 25% dari RKAB tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 39 Tahun 2025 yang merupakan peraturan turunan dari UU No 2 Tahun 2025 tentang Minerba.

    Dalam aturan tersebut, pemerintah menegaskan kewajiban pasok industri minerba ke BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan, energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Stok Emas RI Susut, Purbaya Siapkan PMK Tarif Bea Keluar 7,5%-15%

    Stok Emas RI Susut, Purbaya Siapkan PMK Tarif Bea Keluar 7,5%-15%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang akan secara khusus mengatur bea keluar untuk komoditas emas.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kebijakan ini dirancang untuk memenuhi makin tingginya permintaan emas di dalam negeri sejak kehadiran bullion bank, di tengah terus susutnya cadangan bijih emas di Indonesia.

    Cadangan bijih emas Indonesia yang dicatat oleh Kementerian ESDM terbaru yakni sebesar 3.481 ton per 2023, dari posisi sebelumnya pada 2022 sebesar 3.510 ton. Indonesia merupakan pemilik cadangan tambang emas terbesar ke-4 dunia dengan porsi 5,6%, di bawah Australia yang di posisi pertama dengan porsi 18,8%, Rusia 18,8%, dan Afrika Selatan 7,8%.

    “Kami mendapat update bahwa permintaan masyarakat tinggi sekali, dan cukup sulit bagi mereka (bullion bank) untuk mendapatkan emas saat ini padahal kita cadangan emas nomor empat di dunia,” kata Febrio saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    RPMK terbaru yang akan menetapkan tarif bea keluar emas ini rencananya akan terbit pada November 2025 dan berlaku dua pekan sejak diundangkan. PMK baru ini nantinya akan diikuti dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag dan Kepmendag terkait Harga Patokan Ekspor (HPE) Emas.

    Dalam RPMK ini, Febrio mengatakan, komoditas yang akan dikenakan bea keluar pertama ialah dore dalam bentuk bongkah, ingot, batang tuangan, dan bentuk lainnya dengan tarif 12,5% bila Harga Mineral Acuan (HMA) lebih kecil atau sama dengan US$ 2.800 dan di atas US$ 3.200/troy ounce.

    Sedangkan bila HMA emas di atas atau sama dengan US$ 3,200/troy ounce tarif bea keluarnya sebesar 15%.

    Demikian juga untuk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk granules, dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore tarifnya 12,5% dan 15%.

    Sedangkan untuk produk emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa, berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars, tidak termasuk dore tarifnya 10% dan 12,5%. Sedangkan untuk minted bars tarifnya antara 7,5% dan 10%.

    “Tarifnya akan lebih tinggi dibanding kalau makin hilir, ketika dia sudah dalam bentuk ingot atau cast bar, apalagi kalau dalam bentuk minted bars sehingga tarifnya lebih rendah,” ucap Febrio.

    Febrio memastikan, RPMK Bea Keluar Emas ini telah disepakati Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait melalui rapat harmonisasi yang dipimpin Kementerian Hukum dan memperhatikan usulan Kementerian ESDM.

    Foto: Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)
    Paparan terkait Usulan kebijakan tarif bea Keluar. (Dok. Kemenkeu)

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Lokasi SPBU Swasta yang Sudah Ada Stok Bensin

    Lokasi SPBU Swasta yang Sudah Ada Stok Bensin

    Jakarta –

    Beberapa SPBU swasta sempat mengalami kekosongan stok bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin. Namun, sekarang sudah mulai ada SPBU swasta yang menyediakan bensin, khususnya bensin dengan research octane number (RON) 92. Di mana saja lokasinya?

    Tiga perusahaan SPBU swasta seperti Shell, Vivo dan BP sempat mengalami kelangkaan stok bensin. Bahan bakar jenis bensin sempat lama tidak tersedia di SPBU swasta. Namun kini sudah ada beberapa SPBU swasta yang menjual bensin.

    Dari ketiga perusahaan SPBU swasta tersebut, sejauh ini baru BP yang mulai menyediakan stok bensin. Sekarang, BP sudah mulai menjual bensin BP 92 di sejumlah SPBU di Jabodetabek dan Jawa Timur.

    Ketersediaan kembali produk ini berasal dari pengadaan base fuel RON 92 hasil impor melalui mekanisme B2B dengan PT Pertamina Patra Niaga sesuai arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    BP menyebut kerja sama ini terlaksana setelah seluruh aspek tata kelola yang mencakup kepatuhan (compliance), kesesuaian spesifikasi dan standar kualitas, serta aspek komersial telah terpenuhi.

    Pengadaan base fuel impor melalui mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah, merupakan solusi sementara kesinambungan usaha yang diambil oleh BP-AKR secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab.

    Langkah itu ditempuh guna menjaga kelancaran pasokan bahan bakar di lapangan dan memastikan seluruh mitra operasional di jaringan SPBU bp dapat terus melayani masyarakat.

    Dikutip dari situs resmi BP, Senin (17/11/2025), berikut lokasi SPBU BP yang sudah ada stok bensin RON 92:

    JakartaCitra PalemKalideresPluit IndahBekasiBogorTangerangAsterra West BSDPuspitek RayaPurwakartaMalangProbolinggoRest Area KM 819ARest Area KM 833BSurabaya

    Sementara itu, berdasarkan situs resminya, Vivo dan Shell belum menyediakan bahan bakar jenis bensin. Shell mengatakan, saat ini mereka belum mencapai kesepakatan business-to-business (B2B) terkait aspek komersial untuk pasokan base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel masih terus berlanjut.

    “Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya agar produk BBM jenis bensin dapat tersedia kembali di jaringan SPBU Shell sesuai dengan standar keselamatan operasional, prosedur dan pedoman pengadaan BBM, serta standar bahan bakar berkualitas tinggi Shell secara global,” demikian dikutip dari akun Instagram Shell.

    (rgr/din)

  • Industri Petrokimia Kritisi Rencana Proyek DME Pengganti LPG

    Industri Petrokimia Kritisi Rencana Proyek DME Pengganti LPG

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mendorong pengembangan proyek Dimethyl Ether (DME) sebagai bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). 

    Namun, pelaku industri petrokimia menilai bahwa keekonomian DME masih perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait harga, rantai proses, dan beban regulasi.

    Sekjen Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengatakan saat ini kebutuhan LPG untuk industri berkisar 6 juta ton. Sementara itu, konsumsi keseluruhan mencapai  10 juta ton. 

    Proyek DME diproyeksikan dapat menekan ketergantungan impor tersebut karena bahan bakunya berasal dari batu bara dalam negeri melalui proses coal-to-DME.

    “Dari sisi industri petrokimia, sebenarnya tidak ada keberatan terhadap pengembangan DME,” kata Fajar kepada Bisnis, dikutip Minggu (16/11/2025). 

    Pasalnya, proses produksi DME umumnya menghasilkan produk samping berupa metanol, yang juga menjadi bahan baku penting bagi sejumlah industri, termasuk proses methanol-to-olefin (MTO) serta campuran untuk biodiesel.

    Namun demikian, pelaku industri menilai tantangan terbesar ada pada keekonomian harga DME dibandingkan LPG. Terlebih, saat ini proses MTO masih belum kompetitif. 

    “Harga DME dibandingkan LPG, murah mana? Itu yang perlu dihitung. Methanol-to-olefin itu masih minus. Yang masih positif sekarang itu refinery-to-olefin atau langsung coal-to-olefin,” jelasnya. 

    Fajar menyebut pemrosesan batu bara menjadi metanol kemudian diolah menjadi olefin akan membuat rantai proses terlalu panjang dan tidak ekonomis. 

    Selain persoalan keekonomian, industri juga menyoroti aspek regulasi dan perpajakan, yang dinilai dapat semakin membebani biaya produksi. 

    “Dari sisi regulasi perlu dibedah lagi karena ada banyak aturan, terutama soal perpajakan. Dari coal-to-methanol kena pajak, methanol-to-olefin kena pajak lagi. Ini akan membuat keekonomian DME semakin buruk,” ujarnya.

    Dengan berbagai pertimbangan tersebut, sebagian pelaku industri menyatakan lebih memilih skema coal-to-chemical secara langsung, yang dinilai memberikan keekonomian lebih baik pada kondisi saat ini. 

    “Kalau DME itu nanti kembali lagi seberapa besar keekonomiannya, apakah cukup menarik. Tapi untuk sekarang, coal-to-chemical lebih bagus secara keekonomian,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan kebutuhan LPG pada 2026 akan mencapai 10 juta ton. Dari angka tersebut, sekitar 6,8 juta ton atau 68% masih harus dipenuhi dari impor, membebani anggaran negara miliaran dolar AS setiap tahunnya.

    Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengungkapkan pendekatan realistis yang diambil pemerintah. Fokus utama saat ini bukan pada besaran persentase penggantian LPG, melainkan pada keberlanjutan proyek itu sendiri.

    “Pak Menteri sudah menggarisbawahi bahwa kalau kita hitung terus keekonomiannya ini nggak jalan-jalan. Seharusnya kita jalanin dulu, sudah implementasi kita hitung ulang keekonomiannya seperti apa. Tapi dia harus menghasilkan dulu DME-nya,” ujar Laode, Rabu (29/10/2025).

    Laode menambahkan, pemerintah tidak ingin terburu-buru. Soal konversi, pemerintah menyebut keberadaan DME sama dengan proyek jargas.

    Dengan begitu, meski target Menteri Bahlil ambisius, eksekusi di lapangan akan dilakukan dengan hati-hati, memprioritaskan kelayakan jangka panjang. Dengan basis konsumen LPG yang mencapai lebih dari 50 juta, nantinya substitusi ke DME tidak akan langsung signifikan, melainkan bertahap.

    Soal infrastruktur distribusi, untuk mengatasi tantangan biaya, pemerintah mengusung strategi pemanfaatan infrastruktur eksisting. Pertamina, yang ditunjuk sebagai offtaker, akan mendistribusikan DME menggunakan rantai pasok dan tabung LPG yang sudah ada.

    “Kalau mau murah ya, kalau mau bikin semua infrastruktur baru nanti akan mahal lagi. Jadi harusnya yang existing LPG tadinya dipakai buat LPG, nah ini dipakai buat DME. Jadi cost tidak terlalu tinggi dari sisi penyiapan infrastruktur,” tegas Laode.

  • Harga Mobil Listrik di Indonesia Masih Bisa Turun Lagi

    Harga Mobil Listrik di Indonesia Masih Bisa Turun Lagi

    Jakarta –

    Tren harga mobil listrik makin murah diperkirakan masih terus berlanjut dalam beberapa tahun ke depan, termasuk di Indonesia. Jika Indonesia punya mobil listrik yang makin kompetitif, adopsi mobil tanpa asap knalpot ini makin cepat.

    Potensi perubahan peta persaingan mobil listrik makin komptetitif. Baterai adalah komponen termahal dari kendaraan listrik, namun diperkirakan bakal terjadi penurunan biaya dalam pembuatan baterai. Hal ini secara langsung memungkinkan produsen menjual mobil listrik dengan harga yang lebih terjangkau.

    “Diperhitungkan sekitar 4-5 tahun lagi, which is mendekati 2030, dia (biaya produksi baterai) akan sliding lagi menjadi sekitar 67 USD (per Kwh). Saat mencapai itu, sepertinya semua industri kendaraan fossil fuel, kecuali untuk hobbies yang petrol head, kayaknya harus pindah usaha, karena biaya produksinya jadi lebih murah, karena baterai ini harganya 20 sampai 40 persen dari harga kendaraan,” kata Pengamat Otomotif Yannes Pasaribu saat memberikan paparan di detikcom Leaders Forum, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

    Sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada dalam posisi penting untuk menguasai rantai pasok baterai kendaraan listrik, komponen vital dalam ekosistem ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan bijih nikel sebesar 5,9 miliar ton dan logam nikel 62,02 juta ton pada 2024, disertai produksi 173,6 juta ton bijih nikel sepanjang tahun tersebut.

    Indonesia bakal memiliki pabrik baterai lithium terbesar se-Asia Tenggara. Pabrik itu digarap oleh PT Industri Baterai Indonesia (IBC) bekerja sama dengan Brunp dan Lygend (CBL), anak perusahaan Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

    Pabrik yang dibangun di Karawang dengan nilai investasi hingga US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 95,5 triliun (kurs Rp 16.192) baru saja diresmikan groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto pada 29 Juni 2025 yang lalu.

    “Jangan lupa di Indonesia ini, mudah-mudahan IBC cepat produksi,” kata Yannes.

    “Kalau baterai yang harganya 20-40 persen ini bisa mulai diproduksi (lokal) ini akan mempercepat turunnya harga baterai, dan mempercepat turunnya harga mobil listrik. Jangan lupa di Indonesia akan menjadi hub untuk kawasan ASEAN,” tambah dia.

    Soal penurunan biaya produksi baterai yang makin turun dari tahun ke tahun juga tercermin dari data Department of Energy (DOE) Amerika Serikat. Biaya tersebut telah turun dari sekitar $1.415 per kilowatt-hour (kWh) pada tahun 2008 menjadi hanya $139 per kWh pada tahun 2023. Terjadi penurunan sekitar 90% dalam kurun waktu 15 tahun. Laporan tersebut sudah disesuaikan dengan laju inflasi.

    (riar/dry)

  • Pertamina Pionir Teknologi Multistage Fracturing Pertama di Indonesia

    Pertamina Pionir Teknologi Multistage Fracturing Pertama di Indonesia

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan swasembada energi nasional sejalan dengan Asta Cita Pemerintah. Salah satu langkah strategis diwujudkan melalui inisiasi Project Multistage Fracturing (MSF).

    Proyek ini mendukung peningkatan produksi minyak dan gas yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dan menjadikan Pertamina sebagai pionir penerapan teknologi Multistage Fracturing di Indonesia yang membuka peluang optimalisasi cadangan energi nasional secara lebih efisien.

    Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan apresiasi tinggi atas capaian Pertamina yang berhasil menjadi pionir dalam penerapan teknologi MSF di Indonesia. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata kemampuan nasional dalam menguasai teknologi hulu migas yang selama ini banyak digunakan oleh perusahaan internasional.

    “Inovasi yang dilakukan Pertamina melalui teknologi Multistage Fracturing ini menjadi lompatan besar bagi industri hulu migas Indonesia. SKK Migas mendukung penuh langkah strategis peningkatan produksi untuk sekaligus memperkuat kemandirian teknologi dalam negeri,” ujar Djoko, Sabtu (15/11/2025).

    Pada kunjungan kerjanya ke proyek MSF, pada Rabu (12/11/2025) di Riau, Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, langkah Inisiatif ini selaras dengan mandat Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) juga Pertamina, untuk terus berkolaborasi dan mewujudkan amanat serta tugas yang diberikan guna meningkatkan produksi nasional demi mencapai swasembada energi.

    “Pemerintah saat ini terus mendorong Pertamina untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi, salah satunya adalah semakin agresif meningkatkan produksi di hulu,” ujar Simon.

    Dia berharap operasi di bisnis Pertamina bisa semakin di scale-up, sehingga diharapkan performa lebih baik, efisien, dengan inovasi lebih baik dan mengutamakan aspek keselamatan dalam melakukan pekerjaan.

    “Target tersebut akan terus diusahakan oleh Pertamina, dimana perusahaan akan melakukan banyak inisiatif agar produksi terus tumbuh,” jelas Simon.

    Menurutnya  upaya agresif tersebut juga memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Simon juga mengajak semua pihak terus bergandengan tangan memberikan dedikasi terbaik agar dapat memenuhi harapan rakyat dan bangsa untuk mendorong kedaulatan energi juga ketahanan energi yang berujung pada swasembada energi bagi Indonesia.

    “Saya apresiasi Perwira Pertamina dari Subholding Upstream, khususnya di PHR atas prestasi yang sudah ditorehkan pada saat ini. Terima kasih juga kepada anak-anak muda Indonesia yang terus berkontribusi memberikan karya terbaik untuk meningkatkan produksi migas nasional,” tutur Simon.

    Pada kesempatan yang sama, Wakil Direktur Pertamina, Oki Muraza, menyampaikan bahwa proyek ini berhasil menurunkan biaya sekaligus meningkatkan efisiensi operasional pemboran dan komplesi sumur.

    “Melanjutkan keberhasilan di 2024, tahun ini PHR melanjutkan pengembangan sumur horizontal MSF menggunakan teknologi yang jauh lebih efisien: perforasi menggunakan eksplosif dan sistem one-run plug and perf setiap stage-nya menggunakan smart coiled tubing. Konfigurasi ini menjadi yang pertama di Indonesia, menandai terobosan signifikan dalam efisiensi waktu, logistik, dan biaya operasi MSF,” ujar Oki.

    Oki menambahkan, project MSF ini diharapkan dapat direplikasi di seluruh Pertamina Group, tentunya dalam rangka mengejar tercapainya swasembada energi nasional. Oki juga memberikan apresiasi kepada para Perwira PHR atas kolaborasi lintas fungsi dan lintas perusahaan yang berhasil merealisasikan proyek ini secara optimal.

    “Keberhasilan proyek ini menunjukkan kemampuan dan semangat inovasi anak bangsa dalam menguasai teknologi perminyakan berstandar global,” tambah Oki.

    MSF merupakan teknologi mutakhir di industri migas untuk meningkatkan produktivitas sumur dengan menciptakan beberapa rekahan di sepanjang sumur horizontal. Teknologi ini memungkinkan pengambilan cadangan minyak dan gas bumi secara maksimal dari satu sumur horizontal sehingga produksi dapat meningkat signifikan.

    Sebagai kelanjutan dari keberhasilan sumur MSF pertama di tahun 2024, implementasi MSF lanjutan dilakukan di sumur KB570, Lapangan Kotabatak, Zona Rokan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

    Sepanjang 2025, PHR menargetkan tajak beberapa sumur Horizontal Multistage Fracturing (HZ MSF) di Lapangan Kotabatak dan Balam South East. Pada 2026, target ini akan terus meningkat dan meluas, meliputi Lapangan Kotabatak, Bangko, dan Balam South East. Milestone pengembangan program HZ MSF diharapkan terus meningkat setiap tahun dengan cakupan lapangan yang lebih luas serta biaya pemboran yang semakin efisien.

    Pada 2026, Pertamina menargetkan replikasi ke beberapa sumur MSF lain di berbagai wilayah operasi untuk memastikan sektor hulu migas tetap aman, efisien, dan produktif, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.

    (rah/rah)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terpopuler, 20.000 prajurit ke Gaza dan PSSI soal pelatih timnas

    Terpopuler, 20.000 prajurit ke Gaza dan PSSI soal pelatih timnas

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita unggulan ANTARA yang sayang sekali untuk dilewatkan pada akhir pekan ini. Ada 20.000 prajurit Indonesia yang disiapkan pemerintah ke Gaza hingga tanggapan PSSI soal calon pelatih timnas.

    Berikut informasi lengkapnya:

    1. Pemerintah siapkan 20.000 personel untuk misi perdamaian di Gaza

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan TNI telah menyiapkan 20.000 prajurit untuk diturunkan dalam misi perdamaian di Gaza. Penyiapan pasukan dalam jumlah besar itu dilakukan berdasarkan perintah Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya di sini.

    2. Zainudin Amali ungkap PSSI belum kerucutkan nama calon pelatih timnas

    Wakil Ketua umum PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa sampai saat ini PSSI belum mengerucutkan nama-nama calon pelatih baru timnas Indonesia. Baca di sini.

    3. Purbaya ikuti arahan Prabowo soal penyelesaian utang Whoosh

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Selengkapnya di sini.

    4. AS perketat aturan visa, obesitas dan kondisi medis jadi penilaian

    Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah memberi tahu perwakilan diplomatik di luar negeri bahwa Amerika Serikat akan mempertimbangkan obesitas, diabetes, kanker, dan kondisi kesehatan lain sebagai dasar penolakan visa. Baca di sini.

    5. Kementerian ESDM siap uji jalan B50 pada Desember 2025

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap meluncurkan uji jalan program B50 (bahan bakar nabati dengan kandungan minyak sawit 50 persen) pada awal Desember 2025. Selengkapnya di sini.

    Pewarta: Agita Tarigan
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Badan Geologi Sebut Lokasi Longsor Cilacap Masuk Zona Gerakan Tanah Menengah

    Badan Geologi Sebut Lokasi Longsor Cilacap Masuk Zona Gerakan Tanah Menengah

    Badan Geologi Kementerian ESDM menebutkan informasi terkahir yang diterima soal dampak gerakan tanah atau tanah longsor terjadi di dua dusun, yaitu Tarukahan dan Cibaduyut, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari Kamis, 13 November 2025 pukul 20.00 WIB dengan koordinat diperkirakan 7.290648 derajat S, 108.742234 derajat E.

    Berdasarkan info Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD dan media massa, akibat kejadian tersebut 47 korban terdiri dari 3 orang meninggal dan diperkirakan setidaknya 21 orang hilang dan masih dalam pencarian serta 26 selamat.

    “Akibat kejadian itu diketahui aliran listrik dan sinyal juga ikut putus. Update korban masih berlanjut, pencarian 21 orang hilang akibat longsor di Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dilanjutkan pada Jumat (14/11/2025) mulai pukul 08.00 WIB,” tutur Wafid.

    Bencana gerakan tanah yang terjadi diperkirakan berupa longsoran atau gelinciran bahan rombakan bertipe rotasional.

    Dilansir Liputan6, longsor yang melanda Desa Cibeunying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis malam, menyebabkan puluhan orang dilaporkan hilang, dan dua orang ditemukan meninggal dunia. Tim SAR sampai saat ini masih terus melakukan pencarian korban.

    “Pagi ini, tim SAR gabungan kembali melakukan evakuasi dan pencarian. Masih ada 21 warga yang dalam pencarian,” kata Camat Majenang Aji Pramono di Cilacap, Jumat (14/11/2025).

    Aji juga mengatakan tanah longsor yang melanda Dusun Cibuyut dan Tarukahan, Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, terjadi pada Kamis (13/11/2025), sekitar pukul 20.00 WIB

    Longsor Cilacap berdampak terhadap 28 warga, dua orang di antaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, lima orang ditemukan dalam kondisi selamat, dan 21 orang dalam pencarian.

    Ia menduga tanah longsor tersebut sebagai dampak dari hujan lebat yang terjadi sejak akhir pekan lalu.

    “Kalau kemarin hujannya normal. Ini (longsor) mungkin dampak dari hujan lebat yang terjadi selama beberapa hari sebelumnya, terakumulasi, sehingga tanah tidak mampu menahan beban,” kata Aji.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap Budi Setyawan mengatakan dua korban yang ditemukan meninggal dunia terdiri atas Julia (20) dan Maya (15), warga Dusun Tarukahan.

    Menurut dia, di Dukuh Tarukahan terdapat tujuh korban yang masih dalam pencarian, yakni Yuni, Nina, Fani, Fatin, Lilis, Danu, dan seorang balita anak Lilis.