Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Menteri Bahlil Dilabrak Bapak-bapak saat Tinjau Pangkalan Gas, Reaksi Sang Menteri Disorot Warganet

    Menteri Bahlil Dilabrak Bapak-bapak saat Tinjau Pangkalan Gas, Reaksi Sang Menteri Disorot Warganet

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia dilabrak seorang bapak-bapak.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Bahlil meninjau Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

    Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Selasa (4/2/2025), saat melakukan peninjauan Bahlil didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

    Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.

    Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.

    Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh salah seorang pria bernama Effendi guna menyampaikan pendapatnya. 

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Reaksi Bahlil rupanya menjadi sorotan sejumlah netizen.

    “Bisa bisa nya ketawa”

    “Malah nyengir @bahlillahadalia bukanya mikir”

    “Malah ketawa nih menteri, inget pak anda di bayar dengan uang kami rakyat kecil, jangan susahkan kami untuk masalah mencari sesuap nasi”

    Diberitakan sebelumnya, pangkalan gas LPG 3 kg Budi Setiawan merupakan salah satu lokasi yang didatangi oleh ratusan masyarakat sejak, Senin (3/2/2025) kemarin.

    Warga rela mengikuti antrean antrean di pangkalan tersebut bahkan hingga lebih dari lima jam demi menunggu pasokan gas yang diantar oleh Pertamina datang.

    Bahkan panjang antrean pada pangakalan gas yang ada di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang itu mencapai lebih dari 100 meter.

    Warga yang mengantre tidak hanya diikuti oleh ibu-ibu, melainkan pria dewasa, hingga kalangan lanjut usia (lansi) juga ikut berjuang demi mendapat pasokan gas elpiji.

    Mereka mengantre sambil menenteng tabung LPG berwarna hijau yang kerap disebut gas melon, serta selembar kertas yang merupakan fotokopi kartu identitas KTP.

    Tidak sedikit warga yang membawa anak-anak mereka dengan penampilan apa adanya lantaran belum sempat berbenah seperti mandi ketika berangkat dari kediamannya masing-masing.

    Bahkan ada warga yang rela mengantre sambil menyuapi makan putrinya dengan bubur hanya karena takut tidak kebagian pembelian gas lantaran telah menunggu lebih dari 5 jam lamanya.

    Salah seorang ibu rumah tangga, Dewi mengaku telah datang untuk ikut dalam antrean sejak pukul 09.00 WIB. 

    Namun hingga pukul 14.00 WIB, ia belum juga kunjung membeli gas berukuran 3 kg itu.

    “Saya udah datang kesini untuk ikut antre dari tadi pagi, sampai siang ini belum juga kebagian gas LPG 3 kg. Mana belum makan sampai sekarang, sampai lemas saya nungguinnya,” ujar Dewi kepada TribunTangerang.com.

    Lamanya proses pembelian gas tersebut disebabkan oleh stok ketersediaan LPG yang hanya sedikit ketika diantarkan oleh kepada pihak pangkalan.

    Sehingga jumlah warga yang mengikuti antrean tidak sebanding dengan pasokan tabung gas yang disetorkan untuk dijual kepada masyarakat.

    “Gimana enggak lama saya nunggunya, orang jumlah gas yang datang saja cuma 80 tabung sedangkan yang antre udah lebih dari 200 orang ini,” kata dia.

    “Mau gak mau harus nunggu pasokan selanjutnya datang lagi, kalau saya tinggalin sayang banget udah antre dari tadi pagi,” ungkapnya.

    Ketika stok ketersediaan gas LPG 3kg ludes terjual dalam sekejap, pemilik pangkalan pun menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat yang mengantre.

    Hal itu dilakukan agar warga kembali sabar menunggu hingga pasokan gas selanjutnya kembali tiba atau diantarkan lagi ke pangkalan.

    Selain itu masyarakat juga diminta untuk mempertimbangkan agar mencari pangkalan gas LPG yang lain demi mengurai antrean panjang yang tak terbendung.

    “Ibu-ibu, bapak-bapak sabar, tabung gasnya sudah habis sama antrean yang paling depan. Kalau mau nyari ke tempat lain silahkan, kalau mau tunggu ya sabar beberapa jam lagi datang stok selanjutnya,” ucap salah seorang pegawai pangkalan gas 3 kg Budi Setiawan Cibodas. 

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bahlil Minta Maaf usai Heboh LPG 3 Kg: Itu Murni Kesalahan Saya

    Bahlil Minta Maaf usai Heboh LPG 3 Kg: Itu Murni Kesalahan Saya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan gaduh mengenai kelangkaan dan larangan penjualan gas elpiji (LPG) oleh pengecer murni kesalahannya.

    Bahlil meminta maaf dan berharap agar persoalan yang ramai menjadi bulan-bulanan masyarakat itu tak lagi diperpanjang.

    “Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025)

    Kendati demikian, Bahlil menjelaskan kebijakan pelarangan penjualan gas elpiji 3 kg di eceran sudah mulai dipersiapkan sejak 2023. Hal ini didasari adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

    “Gini ini kan semuanya adalah kebijakan yang sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” terangnya.

    Namun, Bahlil enggan mengungkit-ungkit permasalahan di tingkat pengecer. Bahlil lebih memilih fokus merapikan sistem distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran.

    “Jadi nggak usah dipersalahkan siapa-siapa, jadi kesalahan kami kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” pungkas Bahlil.

  • Pengecer Kembali Boleh Jualan, Polri Awasi HET Gas Tabung 3 Kg

    Pengecer Kembali Boleh Jualan, Polri Awasi HET Gas Tabung 3 Kg

    loading…

    Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf memberikan keterangan kepada media di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025). Bareskrim akan mengawasi harga eceran tertinggi (HET) gas tabung 3 kg. FOTO/ACHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, pihaknya akan mengawasi harga eceran tertinggi ( HET ) gas tabung 3 kilogram (kg) . Pengawasan itu dilakukan usai Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi agar pengecer bisa menjual gas melon subsidi 3 kg.

    Helfi mengingatkan, akan ada sanksi bila penjual menjajakan gas melon di atas HET. “Ya kita tetap melakukan pengawasan, kalau ada yang melakukan penyimpangan atau pelarangan aturan yang telah ditentukan pemerintah, tentu ada sanksi,” kata Helfi saat ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

    Bareskrim bakal berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM untuk memberi sanksi berupa pencabutan izin. “Yang utama ya kita melalui kementerian yang terkait ya, Dirjen Migas mungkin akan melakukan pencabutan izinnya,” ujar Helfi.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengaktifkan kembali peran pengecer dalam penjualan LPG 3 kg. Instruksi ini dikeluarkan setelah adanya keluhan masyarakat yang sulit mendapatkan gas melon tersebut.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ketika disinggung polemik kelangkaan LPG belakangan ini. Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Presiden Prabowo tentang hal tersebut pada Senin (3/2/2025) malam.

    “Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    (abd)

  • Bahlil Lahadalia soal Polemik LPG 3 Kg: Jadi Kesalahan Kami, Kalau Itu Ada Salah – Page 3

    Bahlil Lahadalia soal Polemik LPG 3 Kg: Jadi Kesalahan Kami, Kalau Itu Ada Salah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta polemik kebijakan LPG 3 Kilogram tak lagi dipermasalahkan. Jika memang ada kesalahan, maka itu adalah perbuatannya.

    “Enggak usah dipersalahkan siapa-siapa. Jadi kesalahan kami, kalau itu ada salah. Kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah,” kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Ketua Umum Golkar ini berdalih apa yang dilakukan Kementerian ESDM ingin melakukan perbaikan dalam pendistribusian LPG 3 Kg. Pasalnya, Bahlil menyebut selama ini subsidi LPG tidak tepat sasaran, ditambah adanya gas oplosan.

    Untuk itu, Bahlil membuat kebijakan pengecer dilarang menjual LPG 3 Kg, yang berujung kelangkaan dan antrian di mana-mana.

    Dia pun menegaskan, setelah kegaduhan kemarin, pihaknya langsung melakukan perbaikan sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto, agar pengecer kembali boleh menjual LPG 3 Kg. 

    “Perintah Bapak Presiden kepada kami baik tadi malam tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun atas perintah Bapak Presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan,” jelas Bahlil.

    Dia menuturkan, kebijakan tersebut merupakan hasil kajian mendalam dan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak tahun 2023. Hal ini dikarenakan adanya temuan penyalahgunaan dari oknum-oknum pengecer dalam menjual LPG 3 Kg.

    Bahlil pun meminta agar polemik LPG 3 Kg tak dikaitkan ke pihak-pihak lain. Dia menekankan Kementerian ESDM akan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan penataan subsidi gas tersebut.

    “Udahlah, kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan penataan perintah dan Bapak Presiden wajib untuk tidak boleh ada masyarakat mendapatkan yang tidak tepat,” jelasnya.

  • Cara Daftar Jadi Subpangkalan Resmi LPG 3 Kg, Pengecer Wajib Tahu!

    Cara Daftar Jadi Subpangkalan Resmi LPG 3 Kg, Pengecer Wajib Tahu!

    Jakarta: Kabar baik bagi para pengecer LPG 3 kg! Kini, masyarakat bisa kembali membeli gas melon dari pengecer yang telah resmi menjadi subpangkalan.
     
    Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dan Pertamina, membuka kesempatan bagi pengecer untuk mendaftar sebagai subpangkalan LPG 3 kg. 
     
    Bagaimana cara daftarnya? Simak panduan lengkapnya di bawah ini.
    Pengecer bisa jadi subpangkalan LPG 3 Kg
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa para pengecer LPG 3 kg kini bisa beroperasi kembali dengan status subpangkalan. 

    Kebijakan ini diambil untuk memastikan masyarakat dapat membeli LPG 3 kg dengan lebih mudah dan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
     
    “Atas arahan bapak presiden, mulai hari ini semua pengecer gas seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil dilansir Media Indonesia, Selasa, 4 Februari 2025.
     
    Saat ini, terdapat sekitar 370.000 pengecer yang berpotensi menjadi subpangkalan. 
     
    Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi pengecer yang ingin beralih status menjadi subpangkalan resmi.
     

    Syarat menjadi subpangkalan resmi LPG 3 Kg
    Jika kamu adalah pengecer LPG 3 kg dan ingin menjadi subpangkalan resmi, berikut syarat yang harus dipenuhi:

    1. Sudah beroperasi sebagai pengecer

    Hanya pengecer yang sudah beroperasi yang dapat mendaftar.

    2. Mematuhi Harga Eceran Tertinggi (HET)

    Pengecer harus mematuhi HET LPG 3 kg. Bahlil memperhitungkan, harga gas melon itu maksimal Rp19.000 per tabung.

    3. Mendaftarkan diri 

    Pengecer melakukan pendaftaran yang akan difasilitasi oleh Kementerian ESDM dan Pertamina.
     
    “Kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal dalam penyaluran LPG. Nanti ESDM dan Pertamina akan membekali mereka untuk akses sistem aplikasi dan memproses mereka menjadi subpangkalan,” jelas Bahlil.
    Cara daftar subpangkalan LPG 3 kg
    Berikut langkah-langkah untuk menjadi subpangkalan resmi LPG 3 kg:

    Kunjungi pangkalan LPG 3 kg tedekat
    Siapkan dokumen yang diperlukan, seperti KTP dan dokumen usaha sebagai pengecer LPG 3 kg.
    Mengajukan pendaftaran.
    Isi formulir pendaftaran sebagai subpangkalan resmi.
    Proses verifikasi.
    Mulai beroperasi sebagai Subpangkalan.

    Dengan kebijakan baru ini, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, dan pengecer juga dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan menguntungkan. 
     
    Jika kamu seorang pengecer, segera daftarkan dirimu sebagai subpangkalan resmi LPG 3 kg sekarang juga! 

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    Rocky Gerung Anggap Bahlil Tak Becus Perkara Aturan Baru Gas 3 Kg, Bandingkan dengan Zaman Soeharto

    TRIBUNJAKARTA.COM – Pengamat politik, Rocky Gerung mengomentari kinerja Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Diketahui, pada 1 Februari 2025, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat.

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Akibatnya, gas melon untuk orang miskin itu sudah sulit didapatkan.

    Kondisi ini membuat masyarakat harus antre untuk memperoleh elpiji di pangkalan lantaran susah mendapatkan gas tersebut di pengecer.

    Di Pamulang, bahkan ada warga yang meninggal karena lelah mengantre.  

    Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli elpiji 3 kilogram pada Senin (3/2/2025)

    Rocky Gerung menilai kebijakan Bahlil tidak mencerminkan sikap Pancasilais.

    “Keluarga miskin itu seharusnya diberikan kesempatan pertama, akhirnya kita lihat mereka antre ratusan meter, itu kan bukan peradaban yang Pancasilais,” ucap Rocky Gerung dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Rocky Gerung Official.

    Rocky Gerung menganggap dalam membuat kebijakan, Bahlil tidak mempersiapkan solusi ketika timbul permasalahan di masyarakat akibat aturan yang baru diterapkan.

    “Bahlil mengucapkan bersabar nanti akan diatur tidak ada kelangkaan, ya faktanya ada antrean,” kata Rocky Gerung.

    “Ya jadi mitigasinya tidak dipikirkan kalau ada perubahan kebijakan seharusnya ada modeling untuk melihat, pemerintah ini sering kali tanpa modeling. Ide-ide besar itu harus diturukan dengan teknikalitas, pemerintah harusnya menghitung konsekuensi dari kebijakannya,” imbuhnya.

    Di akhir pernyataannya, Rocky Gerung menilai tak cuma Bahlil, beberapa Menteri di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto tidak becus.

    “Menteri Prabowo itu tidak becus, tidak punya kapasitas, tidak punya strategi mitigasi. Perubahan kebijakan itu seharusnya disiapkan juga dengan strategi mitigasi,” ujar Rocky Gerun.

    Ia lalu membandingkan Menteri di Kabinet Merah Putih dengan zaman Presiden SBY dan Soeharto.

    “Beberapa menteri itu kurang, jika kita bandingkan dengan menteri zaman Pak SBY, saat itu ada krisis dengan mudah diatasi,” ucap Rocky Gerung.

    “Apalagi di zaman Pak Harto enggak ada anrean beginia, di zaman orde baru yang dipentingkan adlaah kebutuhan dasarf,”

    “Energi itu harus tersedia 24 jam,” imbuhnya.

    Bahlil Minta Maaf

    Bahlil Lahadalia meminta maaf atas meninggalnya seorang warga akibat mengantre membeli elpiji 3 kilogram. 

    Bahlil mengatakan, antrean itu terjadi karena pemerintah melakukan penataan regulasi. 

    “Ya, kami pemerintah pertama memohon maaf kalau ini terjadi. Karena ini semata-mata kita lakukan untuk penataan. Yang kedua adalah kita melakukan perbaikan,” ujar Bahlil di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025) pagi. 

    Bahlil mengatakan, perbaikan aturan dilakukan agar rakyat mendapat elpiji dengan baik dan gampang. 

    “Apa yang kita lakukan pagi ini dan malam ini sebagai respons, untuk kami ingin rakyat kita mendapat elpiji dengan baik dan gampang,” kata Bahlil. 

    Adapun per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. 

    Hal itu dijalankan setelah mendapat instruksi Prabowo Subianto. 

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil. 

    Bahlil mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan. 

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen. 

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil. 

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis. Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan (Kementerian) ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi subpangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Prabowo Batalkan Kebijakan Bahlil soal LPG 3 Kg, Menteri Tidak Konsultasi Presiden Dulu?

    Prabowo Batalkan Kebijakan Bahlil soal LPG 3 Kg, Menteri Tidak Konsultasi Presiden Dulu?

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil Lahadalia soal gas LPG 3 kg yang sebelumnya dilarang dijual warung eceran. Hal ini ditanggapi pengamat sekaligus sastrawan, Okky Madasari, baru-baru ini.

    Sebelum ada instruksi Prabowo, Bahlil sebagai Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) mengeluarkan aturan larangan elpiji subsidi itu dijual warung kecil sejak 1 Februari 2025. Hasilnya banyak muncul antrean masyarakat yang mengular viral di media sosial, itu terjadi karena warga hanya bisa membeli di pangkalan atau agen resmi.

    “Karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda, dan kami bisa tahu siapa pemainnya. Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya juga naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM pada Senin 3 Februari 2025 tentang alasan kebijakan tersebut.

    “Jangan semua hal ke presiden, menteri ini kan pembantu presiden. Jangan urusan-urusan kecil semuanya presiden, nanti seolah-olah nggak ada menterinya yang kerja. Benar atau salah, biarlah menteri yang akan menjalankan dan meluruskan kalau ada yang keliru,” ujarnya kepada awak media pada kesempatan lain.

    Prabowo batalkan kebijakan Bahlil, Okky pertanyakan koordinasi menteri-presiden

    Presiden Prabowo, melalui Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, menyebut ada instruksi dari presiden agar para warung eceran bisa kembali berjualan gas LPG 3 kg. Hal itu disampaikannya di Gedung DPR pada Selasa 4 Februari 2025.

    “Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal,” ujar Dasco.

    “Tapi melihat situasi dan kondisi, tadi presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjualan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan sup pangkalan administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja demikian,” katanya melanjutkan.

    Pengamat dan sastrawan Okky Madasari mempertanyakan apakah ada koordinasi antara menteri dan presiden dalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu disampaikannya melalui akun X (Twitter) pribadinya, @okkymadasari, pada Selasa 4 Februari 2025.

    “Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan?” ujarnya dalam cuitan yang sudah dilihat lebih dari 75,6 ribu view.

    Hingga kini, cuitan tersebut telah mendapat lebih dari 200 reply, 1 ribu retweet, dan 3,6 ribu like. Sejumlah kometar menyebut kacaunya tata cara bernegara yang dipraktikkan para pejabat di Indonesia.

    Apakah menteri tidak konsultasi pada presiden dulu sebelum mengambil kebijakan? https://t.co/khQtYmFbGC— Okky Madasari (@okkymadasari) February 4, 2025

    “Tata cara bernegara belakangan ini kacau banget, baru kerasa ketika tahun ini. Engga ngerti ini cara meningkatkan popularitas atau memang blundernya sebanyak ini? Upaya perintah langsung pimpinan ketika segala sesuatu kacau itu gak menunjukkan kepemimpinan yang baik, asli,” kata akun X @yoo***

    “Bagus ini pertanyaannya. Nah saya tanyakan lagi, Bahlil mau Konsultasi ke Presiden yg mana? ada orang yg bilang Presiden Shift pagi dan Presiden Shift Malam?” ujar akun @Jen***

    “Yang wajib itu bikin kajian & perencanaan dulu sebelum bikin kebijakan publik, simulasikan dan kemudian sosialisasikan. Baru dilaporkan ke Presiden jika siap diterapkan. Ini mah action by feeling kayaknya,” kata akun @rez***

    Demikian kabar Presiden Prabowo menganulir kebijakan Bahlil soal LPG 3 kg yang dilarang dijual warung eceran. Pengamat Okky Madasari mempertanyakan apakah menteri konsultasi dulu ke presiden sebelum mengeluarkan kebijakan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Komisi VII: Lebih baik buat aturan HET LPG 3 kg yang dijual pengecer

    Komisi VII: Lebih baik buat aturan HET LPG 3 kg yang dijual pengecer

    Kebijakan semula yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Hatta menilai alih-alih kebijakan larangan pengecer berjualan liquified petroleum gas (elpiji) atau LPG 3 kilogram diberlakukan, lebih baik dibuat aturan menyangkut harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg yang dijual oleh pengecer.

    “Saya kira kalau mau ngatur tentang pengecer, saya kira bagus ya. Pengecer ini juga harus diatur seperti pangkalan. Kalau pangkalan sudah ada HET-nya. Misalnya Rp18 ribu, pengecer diatur juga kira-kira berapa dijual di pengecer maksimal gitu ‘kan. Apakah Rp18 ribu atau Rp19 ribu atau Rp20 ribu ‘kan, diatur juga,” kata Hatta di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, kebijakan pengecer dapat berjualan LPG 3 kg dengan HET yang ditentukan sepatutnya dilakukan agar distribusi gas melon tersebut merata di Tanah Air.

    “Pengecer diberikan kewenangan juga untuk pangkalan membantu untuk menyalurkan ke pengecer supaya bisa terdistribusi di seluruh daerah gitu ‘kan. Semua toko bisa punya gitu, tetapi resmi gitu ‘kan, enggak gelap. HET yang ditetapkan juga harus ada,” ujarnya.

    Untuk itu, dia memandang bahwa kebijakan semula yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sebagai kebijakan prematur.

    “Saya lihat ini ‘kan keputusan ini kurang matang ya. Keputusan yang diambil dengan tidak melalui prosedur yang panjang gitu ‘kan, mencari informasi dahulu di tengah masyarakat dan sebagainya. Saya kira keputusan ini, saya kira prematur,” tuturnya.

    Wakil rakyat ini menilai kebijakan tersebut kurang melalui sosialisasi sebelum penerapan hingga akhirnya menuai polemik di tengah masyarakat.

    “Jangan sampai menjadi polemik lagi seperti ini. Orang harus antre, UMKM harus tutup dan sebagainya. Efek domino dari kebijakan yang tidak pro pada masyarakat kecil ini, ini dampaknya bahaya,” ucapnya.

    Seharusnya, lanjut dia, dampak dari penerapan kebijakan itu diantisipasi sebelumnya. Pasalnya, kebijakan yang bertujuan baik untuk mengendalikan harga jual LPG 3 kg di pasaran justru menjadi tidak efisien ketika di tengah masyarakat.

    “Jangan maksudnya baik supaya harga LPG itu murah beli di pangkalan, tetapi ternyata masyarakat disuruh antre berjam-jam. Itu enggak murah juga mereka enggak kerja enggak efektif. Kehilangan waktunya untuk bekerja, yang punya usaha sampai menutup usahanya karena kosong dan sebagainya,” paparnya.

    Muhammad Hatta lantas berkata, “Bahkan ada masyarakat yang nenek-nenek yang meninggal dan sebagainya di Tangsel (Tangerang Selatan) itu ‘kan itu enggak sehat sama sekali.”

    Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kebijakan yang melarang pengecer berjualan LPG 3 kg sudah sepatutnya dikaji ulang, dan melibatkan partisipasi masyarakat terlebih dahulu sebelum penerapan kebijakan tersebut.

    “Saya kira itu enggak baguslah. Keputusan ini harus dikaji ulang. Semua harus didengarkan sebelum mengambil keputusan seperti ini,” urainya.

    Menyusul transisi kebijakan teranyar pemerintah yang mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg per hari ini, dia meyakini stok ketersediaan LPG 3 kg pun aman di pasaran.

    “Saya kira ini enggak langka, cuma cara pengaturannya enggak beres. ‘Kan menteri sudah mengatakan bahwa barang ini ada, dan memang betul ada di agen dan di pangkalan kok ada, tetapi memang sosialisasi (kebijakan sebelumnya) tentang ini yang di pangkalan mendadak, di pangkalan langsung ini membuat orang itu jadi enggak siap gitu ‘kan sehingga terjadi seakan-akan terjadi kelangkaan,” kata dia.

    Sebelumnya pada hari Sabtu (1/2), Pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk memastikan distribusi subsidi energi berjalan lebih tepat sasaran. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa agen resmi Pertamina tidak lagi diperbolehkan menjual elpiji 3 kg kepada pengecer.

    Pengecer elpiji bersubsidi ukuran 3 kg wajib mendaftarkan diri untuk menjadi pangkalan komoditas produk Pertamina itu untuk memperbaiki sistem distribusi agar lebih terkontrol dan tepat guna.

    Namun, per hari ini Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan LPG 3 kg.

    “Setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini, mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    Bahlil Sebut Niat Pemerintah Baik, Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 Kg Jadi Sub Pangkalan agar Tepat Sasaran

    PIKIRAN RAKYAT – PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengecer sebagai sub pangkalan tetap bisa melakukan pembelian LPG 3 kg di pangkalan. Hal ini dilakukan dalam rangka menata pendistribusian agar lebih tepat sasaran.

    “Secara sistem, pengecer telah terdaftar dalam Merchant Applications Pertamina (MAP),” ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari di Jakarta, Selasa dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

    Tujuan dari kebijakan tersebut yakni untuk menjaga ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat yang berhak dan meningkatkan pengawasan distribusi.

    Saat ini, jumlah yang sudah terdaftar dalam sistem MAP sebanyak 63 juta nomor induk kependudukan (NIK), dengan rincian rumah tangga 53,7 juta, usaha mikro 8,6 juta, petani/nelayan sasaran 50 ribu, dan pengecer 375 ribu NIK.

    “Dengan adanya skema ini, diharapkan layanan kepada masyarakat tetap terjaga, sekaligus meningkatkan pengawasan pemerintah melalui Pertamina terhadap distribusi dan konsumen LPG 3 kg,” ujar Heppy.

    Dalam hal ini, pemerintah juga menegaskan jumlah pasokan LPG 3 kg tidak berubah dan tetap sesuai dengan kuota yang ditetapkan. Tujuan penataan pendistribusian agar subsidi sesuai sasaran, bukan untuk mengurangi pasokan bagi masyarakat.

    Kementerian ESDM Tingkatkan Status Pengecer LPG 3 kg Jadi Sub Pangkalan

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan LPG 3 kg.

    Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan LPG 3 kg dengan mudah dan niat pemerintah juga berjalan baik. Selain itu, Bahlil juga mengungkapkan bahwa penataan tersebut dilakukan agar distribusi LPG 3 kg tepat sasaran kepada pihak yang membutuhkan.

    “Tadi kita habis rapat dengan Komisi XII DPR RI, salah satu materinya adalah bagaimana mencari solusi terbaik. Sebelum rapat saya katakan bahwa tujuan dalam rangka penataan ini sebenarnya bagus agar LPG 3 kg ini tepat sasaran, sebenarnya niatnya di situ, dan subsidi LPG kita Rp87 triliun per tahun,” katanya.

    Bahlil kembali menekankan stok LPG tidak ada masalah dan dalam kondisi lengkap.

    “Cuma selama ini yang terdaftar itu dari agen sampai ke pangkalan, di sini harganya masih oke. Karena subsidi kita itu Rp12.000/kg, berarti kalau satu tabung kali tiga berarti Rp36.000. Itu negara mensubsidi. Makanya harga ke masyarakat itu harusnya Rp15 ribu hingga Rp16 ribu sudah sangat bagus, karena itu kan cuma Rp4.000 lebih dan ditambah profit Rp2.000 saya pikir sudah bagus,” ujar Bahlil.

    Namun, apa yang terjadi di lapangan yaitu pada tingkat pengecer harga LPG 3 kg melebihi batas tersebut.

    “Kalau pengawasannya pakai IT, makanya harga di pangkalan itu kan tidak ada kenaikan sama sekali. Yang selalu berbeda itu ketika sampai di pengecer. Tapi kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, ini semua punya kontribusi jadi sekarang kita memperbaiki saja,” kata Bahlil.***(Siti Riyani Novrianti_UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengekspor Pupuk Tak Kebagian HGBT, Bagaimana Nasib Eksportir Lain?

    Pengekspor Pupuk Tak Kebagian HGBT, Bagaimana Nasib Eksportir Lain?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa pengecualian industri berorientasi ekspor dari daftar penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) hanya berlaku bagi industri pupuk. Sementara itu, tujuh industri lainnya yang membidik pasar ekspor tetap dapat memanfaatkan gas murah tersebut. 

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, harga gas murah untuk industri merupakan salah satu upaya untuk memikat investasi masuk ke Indonesia. 

    Hal ini pun disambut baik oleh sejumlah perusahaan asing seperti PT KCC Glass Indonesia, produsen kaca asal Korea Selatan yang resmi beroperasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah pada Oktober 2024. Proyek yang menelan investasi sekitar Rp12 triliun ini diproyeksikan akan menjadi perusahaan kaca terbesar se-Asia Tenggara.

    “Yang saya maksudkan tadi itu yang ekspor itu yang berbentuk pupuk. Tapi kalau KCC Glass itu sudah masuk dalam tujuh perusahaan [industri] itu,” kata Bahlil, dikutip Selasa (4/2/2025). 

    Adapun, investasi dari pabrik KCC Glass akan menghasilkan produk kaca yang 80% dari produknya akan diekspor ke berbagai negara. Sementara itu, sekitar 20% produk KCC Glass didistribusikan untuk lokal.

    Untuk itu, dia menegaskan kembali bahwa HGBT tidak diperuntukkan bagi industri pupuk yang berorientasi ekspor guna memprioritaskan pasokan dalam negeri. 

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar itu  mengatakan, dalam rapat terbatas antarkementerian, HGBT rencananya akan dipatok US$6,5 per MMBtu untuk bahan baku industri berorientasi domestik, serta harga maksimal US$7 per MMBtu untuk penerima manfaat gas lainnya.

    “Tapi tidak berlaku untuk bahan baku hasil hilirisasi yang untuk ekspor, nggak berlaku. Contoh Pupuk Kaltim, dia mengelola pupuk tapi orientasinya ekspor, itu kita tidak kasih,” ujar Bahlil dalam konferensi pers Kinerja Sektor ESDM 2024, Senin (3/2/2025).

    Dalam catatan Kementerian ESDM, pemanfaatan gas bumi sebanyak 67% digunakan untuk domestik dengan volume mencapai 3.881 million British thermal unit per day (MMBtud), sedangkan 33% untuk ekspor dengan volume 1.905 MMBtud. 

    “Totalnya 40% itu untuk industri sebesar 1.473 MMBtud, ini pemanfaatannya, pupuk 690 MMBtud atau 19%, kelistrikan 19% atau 707 MMBtud, domestik LNG 19% atau 695 MMBtud, domestik LPG 77 MMBtud atau 2%, dan gas 15,48 MMBtud atau 1%,” tuturnya.