Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    Antrean Panjang Berakhir! Prabowo Kembali Izinkan Pengecer Jual LPG 3 Kg

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas 3 Kg. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Setelah sempat terjadi kelangkaan LPG 3 Kg yang memicu antrean panjang di berbagai daerah, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menginstruksikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kembali mengizinkan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.

    Keputusan ini diambil setelah aturan yang melarang pengecer menjual LPG 3 Kg diberlakukan pada 1 Februari 2025 oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi LPG lebih tertata dan tepat sasaran. Namun, efeknya justru memicu kepanikan di tengah masyarakat hingga membuat mereka mengantre panjang berjam-jam di pangkalan resmi demi mendapatkan LPG 3 Kg.

    Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo bergerak cepat resmi mencabut larangan pengecer menjual LPG 3 Kg hari ini.

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, kebijakan larangan pengecer bukan berasal dari Presiden Prabowo, sehingga pencabutan aturan ini merupakan langkah untuk mengatasi kegelisahan masyarakat.

    Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Dr. Hendry Cahyono, S.E., M.E., menilai keputusan Presiden Prabowo ini berdampak positif bagi masyarakat. Hendry menyebut LPG 3 Kg merupakan kebutuhan dasar rumah tangga yang belum memiliki substitusi yang terjangkau. Larangan pengecer sebelumnya dinilai justru mempersulit akses masyarakat terhadap LPG.

    “Tentu kebijakan diizinkannya kembali pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi berdampak pada masyarakat. Mereka tidak perlu lagi antre panjang di pangkalan, yang sebelumnya sangat menyulitkan. Gas LPG ini adalah kebutuhan utama rumah tangga yang belum memiliki substitusi murah,” ujar Hendry Cahyono kepada SindoNews, Selasa (4/2/2025).

    Meski demikian, Hendry menyoroti perbedaan harga yang terjadi di pasaran. Harga resmi LPG 3 Kg seharusnya berkisar Rp12.700 hingga Rp15.000, namun di lapangan sering dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp22.000. Hendry menegaskan perbedaan harga ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar kebijakan distribusi LPG lebih efektif tanpa merugikan masyarakat.

    Selain memperbolehkan pengecer menjual LPG, Hendry juga menyarankan agar pemerintah mulai mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga sebagai alternatif distribusi yang lebih efisien. Menurutnya, jika jaringan gas tersedia hingga ke rumah tangga, masyarakat tidak perlu lagi antre untuk membeli LPG.

    “Pemerintah bisa mulai menggalakkan pembangunan jaringan pipa gas LPG bersubsidi. Dengan begitu, jika ingin memangkas rantai distribusi, masyarakat tidak harus mengantre di pangkalan karena sudah memiliki akses langsung melalui jaringan pipa,” jelasnya.

    Dengan pencabutan larangan pengecer, kini masyarakat dapat kembali membeli LPG 3 Kg di warung atau toko pengecer terdekat tanpa harus mengantre di pangkalan resmi. Langkah cepat Presiden Prabowo ini diharapkan mampu menormalkan kembali distribusi LPG dan mencegah kelangkaan yang dapat mengganggu aktivitas rumah tangga di berbagai daerah.

    (cip)

  • Cara Menemukan Pangkalan Elpiji 3 Kg Resmi Terdekat, Cek Link Ini

    Cara Menemukan Pangkalan Elpiji 3 Kg Resmi Terdekat, Cek Link Ini

    Jakarta: Gas elpiji 3 kg saat ini sedang langka di Jabodetabek dan di sejumlah daerah. Situasi ini membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. 

    Fenomena kelangkaan gas elpiji 3 kg disebabkan kebijakan baru pemerintah yang melarang gas elpiji 3 kg dijual oleh pengecer. Kini, pengecer yang ingin menjual gas elpiji 3 kg wajib mendaftar sebagau subpenyalur resmi pertamina. 

    Pengecer yang ingin menjadi subpenyalur dapat mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) sehingga mereka mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tak hanya itu, bagi masyarakat yang ingin membeli gas elpiji di penyalur resmi juga harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Alasannya, agar harga penjualan gas LPG 3 kg dapat lebih terkontrol oleh pemerintah dan lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin.

    “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi elpiji 3 kg. Kami mengimbau masyarakat untuk membeli langsung di pangkalan resmi,” ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.
    Link cek penyalur resmi gas elpiji 3 kg terdekat

    Untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg, Pertamina melalui platform digital menyediakan laman khusus untuk mengecek pangkalan resmi gas elpiji 3 kg terdekat. 

    Untuk menemukan pangkalan resmi eliji 3 kg terdekat, masyarakat dapat mengakses link; https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.

    Jakarta: Gas elpiji 3 kg saat ini sedang langka di Jabodetabek dan di sejumlah daerah. Situasi ini membuat masyarakat kebingungan untuk mendapatkan gas elpiji 3 kg yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. 
     
    Fenomena kelangkaan gas elpiji 3 kg disebabkan kebijakan baru pemerintah yang melarang gas elpiji 3 kg dijual oleh pengecer. Kini, pengecer yang ingin menjual gas elpiji 3 kg wajib mendaftar sebagau subpenyalur resmi pertamina. 
     
    Pengecer yang ingin menjadi subpenyalur dapat mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) sehingga mereka mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Tak hanya itu, bagi masyarakat yang ingin membeli gas elpiji di penyalur resmi juga harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

    Alasannya, agar harga penjualan gas LPG 3 kg dapat lebih terkontrol oleh pemerintah dan lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin.
     
    “Prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM terkait distribusi elpiji 3 kg. Kami mengimbau masyarakat untuk membeli langsung di pangkalan resmi,” ujar Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.

    Link cek penyalur resmi gas elpiji 3 kg terdekat

    Untuk membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg, Pertamina melalui platform digital menyediakan laman khusus untuk mengecek pangkalan resmi gas elpiji 3 kg terdekat. 
     
    Untuk menemukan pangkalan resmi eliji 3 kg terdekat, masyarakat dapat mengakses link; https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Rencana Pemerintah Setop Ekspor LNG Dinilai akan Jamin Pasokan Energi Domestik – Halaman all

    Rencana Pemerintah Setop Ekspor LNG Dinilai akan Jamin Pasokan Energi Domestik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Rencana pemerintah menghentikan ekspor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri disambut positif. Langkah ini dinilai akan memperkuat upaya pemerintah dalam mewujudkan target swasembada energi sebagaimana program Astacita presiden Prabowo.

    ”Selama goodwill-nya kuat, (kebijakan stop ekspor LNG) bisa berjalan. Memang ini yang harus dilakukan sejak lama. Artinya kita penuhi kebutuhan dalam negeri, tingkatkan industri,” ucap pengamat energi Iwa Garniwa dalam keterangan tertulis dikutip Selasa, 4 Februari 2025.

    Dia mengatakan, salah satu dampak positif jika kebijakan ini diterapkan adalah menjaga ketersediaan energi di tengah menurunnya secara alami sumber gas bumi pipa dari sumur-sumur eksisting yang sudah berusia tua. Adapun secara jangka panjang, kebijakan yang berpihak terhadap kebutuhan dalam negeri ini akan membantu daya saing industri nasional sehingga bisa bersaing secara global.

    ”Jadi yang dijual (ekspor) dan menjadi pendapatan negara adalah hasil hilirisasinya. Hasil industri kita. Kalau hasilnya bisa menutupi kekurangan pendapatan negara akibat berhenti ekspor LNG sebelumnya, ini yang ideal,” ungkap Iwa yang kini menjabat sebagai profesor dan rektor di Institut Teknologi PLN ini.

    Menurut Iwa, kebutuhan energi terutama gas akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan industri yang semakin berkembang. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan sumber energi dari dalam negeri, maka dampaknya terhadap sektor industri dan ekonomi juga akan sangat baik

    Rencana menghentikan ekspor LNG sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada kebutuhan dalam negeri disebut Iwa sebagai cerminan kemandirian energi. Terlebih dalam rangka mewujudkan swasembada energi yang dicanangkan pemerintahan Prabowo. ”Tentu bisa dan harus bisa karena kendali energi ada di tangan kita,” imbuhnya.

    Namun jika kebijakan penghentian ekspor ini tidak segera diputuskan, maka dampaknya juga akan sangat dirasakan oleh sektor industri dan ekonomi nasional.

    Pasalnya dengan adanya krisis pasokan gas bumi di dalam negeri, konsumen akan membayar harga gas semakin mahal.

    Selain volume yang akan diterima konsumen dan pelaku usaha berkurang, adanya pasokan dalam bentuk LNG menjadikan harga juga lebih tinggi dibandingkan sumber pasokan dari gas pipa.

    “Pemerintah tentunya sudah memahami situasi yang terjadi saat ini. Kebijakan yang tepat terkait gas bumi ini akan memastikan daya saing industri dan ekonomi kita terjaga secara berkelanjutan,” ujar Iwa.

    Sebelumnya, diberitakan bahwa pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menunda ekspor sejumlah kargo LNG untuk memastikan pasokan dalam negeri yang semakin meningkat. Setidaknya untuk tahun 2025 dan kemungkinan sampai 2026.

    Mengutip laporan Bloomberg, Indonesia kemungkinan harus menahan sekitar 50 kargo LNG untuk dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Berdasarkan data Ship-tracking, ekspor LNG Indonesia 2024 mencapai 300 kargo, menjadikannya sebagai eksportir LNG terbesar keenam di dunia.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan pemerintah berencana memprioritaskan gas domestik untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri yang terus meningkat. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada energi nasional.

    Kebutuhan gas nasional diproyeksikan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day) pada 2025 dan meningkat hingga 2.659 BBTUD pada tahun 2034. “Orientasi kita sekarang harus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup, barulah kita akan membuka peluang untuk ekspor,” kata Bahlil.(tribunnews/fin)

  • ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    ‘Anak Kami Lapar Pak!’ Ucap Bapak-bapak di Tangerang kepada Bahlil saat Antre Beli Gas 3 Kg

    TRIBUNJAKARTA.COM – Seorang bapak-bapak pemberani bernama Effendi menyampaikan unek-uneknya kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia.

    Peristiwa tersebut terjadi saat Effendi tengah sibuk mengantre untuk membeli gas melon atau gas LPG 3 Kg di Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

    Di kesempatan yang sama, Bahlil tengah meninjau pangkalan gas tersebut.

    Berdasarkan pantauan TribunTangerang.com pada Selasa (4/2/2025), saat melakukan peninjauan Bahlil didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

    Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut.

    Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.

    Momen tersebut juga dimanfaatkan oleh Effendi guna menyampaikan pendapatnya. 

    “Bapak punya alat untuk bertindak, bukan rakyat yang dikorbankan,” ucap Effendi.

    “Iya,” kata Bahlil sambil tersenyum.

    “Itu yang pertama yang kedua kalau kami disuruh antre di subpangkalan, persyaratannya apa?,” tanya Effendi.

    “Enggak ada persyaratan,” jawab Bahlil.

    “Satu KTP, KTP itu privasi,” kata Effendi.

    “Saya pikir bapak sekarang ambil dulu, bapak antre, penjelasan negera begitu, kita pengen bapak dapat harga yang baik, tidak ada kelangkaan,” respon Bahlil.

    Dengan nada sedikit emosi, pria tersebut menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebutcoba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya udah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Sebut Kebijakan Dibuat Sejak 2023

    Bahlil Lahadalia tengah mempertimbangkan agar setiap RW di Indonesia memiliki satu subpangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram (kg). 

    Menurut Bahlil, hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan proses penjualan “gas melon” 3 kilogram agar tepat sasaran. 

    “Nah ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi subpangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW, ini lagi kami mempertimbangkan,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    Bahlil kemudian menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan agar masyarakat dimudahkan dalam mengakses elpiji 3 kg. 

    Selain itu, Presiden Prabowo menginstruksikan agar distribusi gas bersubsidi itu semakin tepat sasaran. 

    “Perintah bapak presiden kepada kami baik tadi malam maupun tadi pagi adalah memastikan agar subsidi tepat sasaran tetap jalan, namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah,” katanya. 

    Oleh karenanya, pemerintah kini menaikkan pengecer “gas melon” menjadi subpangkalan resmi Pertamina agar memudahkan akses penjualan ke masyarakat. 

    “Maka solusi yang kita bangun atas perintah bapak presiden, pengecer semua kita naik kelaskan menjadi subpangkalan,” kata Bahlil. 

    “Dengan harapan agar mereka juga dapat fasilitas IP supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat subpangkalan dan siapa saja,” imbuhnya. 

    Diketahui, awalnya pemerintah melarang pengecer “gas melon” untuk menjual elpiji kepada masyarakat mulai 1 Februari 2025. 

    Dengan kebijakan ini, masyarakat tidak lagi bisa membeli elpiji 3 kilogram yang biasa dilakukan melalui pengecer. 

    Per tadi malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memperbaiki aturan tata kelola penjualan elpiji 3 kilogram. 

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun mengatakan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. 

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan. 

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025). 

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya. 

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat. 

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg supaya harganya tidak melonjak. 

    “Tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada ESDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali, sambil kemudian secara parsial aturannya diselaraskan,” imbuh Dasco.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

     

  • Pertamina Patra Niaga Sumbagut pastikan pangkalan resmi siap layani kebutuhan LPG 3 kg

    Pertamina Patra Niaga Sumbagut pastikan pangkalan resmi siap layani kebutuhan LPG 3 kg

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Pertamina Patra Niaga Sumbagut pastikan pangkalan resmi siap layani kebutuhan LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 15:46 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan bahwa pangkalan-pangkalan resmi (sub penyalur) LPG 3 Kg mampu penuhi kebutuhan LPG 3 Kg bagi masyarakat yang berhak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan membeli LPG 3 Kg di Pangkalan resmi Pertamina, masyarakat dapat memastikan harga LPG sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) dan mendukung distribusi LPG agar tepat sasaran.

    “Bagi masyarakat, pembelian LPG 3 Kg di Pangkalan resmi Pertamina tentu harganya sesuai dengan HET. Harga LPG 3 Kg yang dijual sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah daerah di masing-masing wilayah,” ujar Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria, Senin (3/2).

    Ia menjelaskan, dengan membeli LPG 3 kg di Pangkalan resmi Pertamina, masyarakat dapat memastikan LPG yang dibeli terjamin kualitas dan takarannya, selain harga yang sesuai dengan HET. Hingga saat ini, Pertamina Patra Niaga masih terus membuka pendaftaran pengguna LPG 3 kg di pangkalan. Adapun segmen pengguna LPG 3 kg yakni rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran dan nelayan sasaran. 

    “Konsumen dapat mengetahui sudah terdaftar atau belum dengan cara datang ke Pangkalan resmi Pertamina terdekat dengan membawa KTP atau Kartu Keluarga untuk kriteria rumah tangga. KTP agar selalu dibawa saat konsumen melakukan pembelian LPG 3 kg ke Pangkalan. Hal ini untuk memverifikasi dan memudahkan Pangkalan melakukan pencatatan transaksi pada sistem Subsidi Tepat LPG Pertamina,” kata Satria seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Selasa (4/2).

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan pembelian LPG 3 kg hanya dilayani di Pangkalan Resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025. Merespon hal tersebut, Pertamina Patra Niaga bergerak cepat menyiapkan akses link titik-titik pangkalan LPG 3 kg terdekat yang dapat dikunjungi langsung oleh masyarakat penguna LPG 3 Kg.

    “Untuk kemudahan masyarakat menemukan pangkalan LPG 3 kg terdekat, kami menyiapkan akses mencari pangkalan terdekat melalui link berikut https://subsiditepatlpg.mypertamina.id/infolpg3kg atau bisa meminta informasi melalui Pertamina Call Center 135. Pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku,” jelas Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari.

    Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat terkait program ini. Apabila masyarakat menemukan pangkalan resmi Pertamina yang melakukan kecurangan seperti harga di atas HET atau takaran yang tidak sesuai dapat melaporkan langsung ke 135. Jika pelanggaran terbukti, maka Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • VIDEO Bahlil Dipanggil Prabowo ke Istana, Pengecer Kini Kembali Diberi Izin Jual Elpiji 3 Kg – Halaman all

    VIDEO Bahlil Dipanggil Prabowo ke Istana, Pengecer Kini Kembali Diberi Izin Jual Elpiji 3 Kg – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (4/2/2025) siang.

    Pemanggilan Bahlil tersebut terjadi di tengah polemik mengenai perubahan aturan distribusi Liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg) yang tengah berlangsung di pasaran.

    Saat ditanya apakah pemanggilan itu terkait dengan masalah elpiji 3 kg, Bahlil memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Dia hanya menyatakan kedatangannya ke Istana adalah untuk melaporkan masalah pekerjaan yang tengah ditangani.

    Sebagaimana diberitakan, perubahan aturan distribusi gas elpiji 3 kg menyebabkan antrean panjang di pangkalan-pangkalan gas resmi, karena gas melon kini tidak lagi dijual di warung-warung dekat rumah warga.

    Sejak 1 Februari 2025, pemerintah telah memberlakukan kebijakan baru yang melarang pengecer untuk menjual gas elpiji 3 kg.

    Kebijakan ini berujung pada insiden tragis di Pamulang, Tangerang Selatan, di mana seorang lansia meninggal dunia setelah mengantre gas elpiji 3 kg di Jalan Beringin, Pamulang Barat, pada Senin (3/2/2025).

    Lansia yang meninggal tersebut bernama Yonih (62).

    Ia pingsan setelah menunggu antrean gas melon selama satu jam di pangkalan yang terletak 500 meter dari rumahnya.

    Setelah selesai mengantre, Yonih pulang dan beristirahat sejenak. Namun, ia tiba-tiba pingsan.

    Keluarga langsung membawanya ke Rumah Sakit Permata Pamulang untuk mendapatkan perawatan. Sayangnya, setibanya di rumah sakit, Yonih dinyatakan meninggal dunia.

    Ikuti Perintah Prabowo: Pengecer Bisa Kembali Jual Elpiji 3 Kg

    Menanggapi ramainya keluhan warga dan membludaknya antrean di pangkalan gas resmi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg.

    Saat meninjau pangkalan di Palmerah, Jakarta Barat, pada Selasa (4/2/2025) pagi, Bahlil mengaku bahwa pagi tadi ia ditelepon oleh Prabowo terkait masalah elpiji 3 kg.

    Setelah ditelepon Presiden Prabowo, Bahlil mengatakan aturan soal elpiji 3 kg diubah.

    Atas arahan Prabowo, pemerintah juga mengaktifkan kembali pengecer elpiji mulai hari ini.

    Pengecer akan diubah menjadi sub pangkalan dan dibekali sistem.

    Kementerian ESDM dan Pertamina akan membekali sub pangkalan elpiji dengan sistem agar penjualan elpiji 3 Kg terpantau.

    “Jadi, mulai hari ini, pengecer seluruh Indonesia dengan nama sub-pangkalan,” katanya ketika memberi keterangan pers usai meninjau pangkalan penjual elpiji 3 kg di Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Sub-pangkalan akan dibekali dengan aplikasi tersebut agar pemerintah tetap bisa mengontrol harga epliji 3 kg.

    Sebanyak 370 ribu pengecer akan diangkat menjadi sub-pangkalan, di mana oleh Pertamina telah dibuatkan aplikasi dan disampaikan kepada mereka agar bisa digunakan.

    “Mereka ini akan kita fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol, supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak terjadi lagi,” ujar Bahlil.

    Setelah meninjau pangkalan elpiji 3 Kg di Palmerah, pada siang harinya, Bahlil terlihat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta.

    Bahlil lalu menceritakan apa tindakan yang dilakukan pemerintah terkait masalah kelangkaan LPG 3 Kg. 

    Bahlil mengklaim berdasarkan hasil sidak di sejumlah tempat, masalah kelangkaan LPG 3 Kg sudah membaik.

    “Saya tadi sidak kan ya turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir Alhamdulillah semua sudah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus dan kondisinya tidak seperti kemarin,” jelasnya.

    Penjelasan Istana

    Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah telah memutuskan pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 Kg pada hari ini, Selasa, (4/2/2025).

    Sebelumnya pemerintah mengeluarkan kebijakan per 1 Februari 2025, gas elpiji 3 kg tidak lagi dijual di pengecer.

    Masyarakat bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan resmi Pertamina. Para pengecer yang ingin menjual elpiji subsidi wajib mendaftar sebagai sub pangkalan.

    “Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” kata Hasan.

    Menurut Hasan, sejalan dengan kembali dibolehkannya menjual elpiji 3 Kg, para pengecer diminta untuk mendaftar sebagai sub-Pangkalan ke Pangkalan resmi Pertamina. 

    Tujuannya agar distribusi dapat terkontrol dan memastikan penyaluran elpiji 3 Kg yang merupakan gas subsidi tepat sasaran.

    “Bersamaan dengan itu,  para pengecer diminta mendaftarkan di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. Pertamina akan mendorong para pengecer mendaftar sebagai sub pangkalan resmi guna melindungi rakyat sebagai konsumen terakhir,” katanya.

    Menurutnya dengan terdaftar resmi di aplikasi Merchant Apps Pangkalan (MAP), maka harga di tingkat konsumen akan terjaga. Tidak ada lagi pengecer yang menjual gas subsidi di atas harga eceran tertinggi.

    “Dengan terdaftar resmi di aplikasi MAP sebagai sub pangkalan, maka harga di tingkat konsumen bisa terjaga. Begitu pula distribusi gas elpiji 3kg bisa disalurkan ke tangan rakyat yang benar-benar berhak mendapatkannya,” pungkasnya.

    Sebelumnya larangan para pengecer menjual elpiji 3 Kg membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

    Di beberapa walayah terjadi antrean panjang di Pangkalan resmi pertamina, karena warung warung pengecer tidak lagi menyediakan gas Melon tersebut.

    (Tribunnews/Taufik/Pramudhiaz/Apfia Tioconny Billy/Malau)

     

  • Rocky Gerung Sentil Bahlil yang Bikin Emak-emak Kerepotan Beli Gas 3 Kg: Dikira Pakai Drone Perginya

    Rocky Gerung Sentil Bahlil yang Bikin Emak-emak Kerepotan Beli Gas 3 Kg: Dikira Pakai Drone Perginya

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menjadi pusat perbicangan karena kebijakannya yang justru merepotkan rakyat, terutama kaum emak-emak, dengan memotong rantai pasokan gas elpiji 3 kg di pasaran. 

    Pengamat politik, Rocky Gerung, menyentil kebijakan Bahlil yang memangkas rantai distribusi gas ‘melon’ dari tingkat pengecer menjadi langsung ke tingkat pangkalan. 

    Pasalnya, kebijakan itu membuat rakyat harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut.

    Rocky menilai Bahlil tidak melihat efeknya bahwa rakyat terutama kaum emak-emak harus mengeluarkan tenaga ekstra atau merogoh kocek lagi untuk ongkos transportasi.

    “Jadi kalau Bahlil anggap wah ini cuma soal dipotongnya rantai distribusi, lalu beliau meminta supaya bersabar sedikit, bisa muter satu km atau yang biasa jarak 100 meter sekarang bisa sampai 500 sampai 1 KM,” ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official yang tayang pada Selasa (4/1/2025). 

    Rocky pun mengkritik Bahlil yang dinilainya menggampangkan persoalan itu. 

    “Itu kalau dalam bayangan Bahlil, kalau emak-emak itu pergi pakai drone perginya,” sentil Rocky. 

    Kaum emak-emak yang didera rasa frustrasi saat ini, kata Rocky, bukan karena mereka tidak bisa membeli gas bersubsidi tersebut. 

    Namun, akses lebih cepat untuk mendapatkan gas agar langsung tersedia di dapur mereka menghilang. 

    “Jadi frustrasi itu masuk akal,” katanya. 

    Rocky juga mencurigai adanya niat tak baik dari kebijakan tersebut. 

    Ia menduga upaya memutus rantai distribusi ini lantaran adanya permainan kongkalikong. 

    Bahlil pun diminta untuk memberikan klarifikasi terkait kekacauan yang terjadi karena pemangkasan jalur distribusi tersebut. 

    “Nah itu yang harusnya diterangkan kepada publik bahwa emak-emak itu hanya ingin di depan rumahnya itu ada kios untuk dia bisa beli elpiji yang bisa diakses setiap hari, kan enggak mungkin emak-emak itu beli 10 kg elpiji subsidi kan, itu kan kebutuhan harian yang mestinya juga dekat dengan pusat penjualan harian kan, jadi soalnya di situ,” jelasnya. 

    Rocky juga menanggapi pemangkasan distribusi gas elpiji di tingkat pengecer lantaran ada permainan harga. 

    Ia tidak mempermasalahkan hal itu sejauh pihak pengecer tidak mempermainkan harga yang tidak masuk akal hingga diprotes rakyat. 

    “Hak dari para pengecer untuk dapat untung mau sedikit mau enggak sedikit, itu kan soal rasionalitas ekonomi, kalau emak-emak punya uang, dia bisa bilang ‘oke gapapa naik 3 sampai 4 ribu asal cepat bisa saya akses enggak perlu saya nunggu berjam-jam karena nasi di rumah atau ikan yang mesti digoreng itu semua yang kita sebut sebagai urgensi atau perisitwa konkrit yang harusnya dipahami. Jadi, peristiwa konkritnya tidak ada akses untuk cepat-cepat memasak,” pungkasnya.

    Pengecer jadi subpangkalan

    Berkaca dari kecaman rakyat yang menilai kebijakannya justru bikin repot, Bahlil Lahadalia mengatakan, pengecer-pengecer elpiji 3 kilogram akan dijadikan subpangkalan.

    Subpangkalan itu nantinya akan dibekali sistem sehingga Kementerian ESDM dan Pertamina bisa memonitor harga di tingkat konsumen.

    “Tujuannya apa? Mereka (subpangkalan) ini akan kami fasilitasi dengan IT, supaya siapa yang beli, berapa jumlahnya, berapa harganya, itu betul-betul terkontrol. Supaya niat dari oknum yang tidak sesuai dengan arah tujuan daripada subsidi ini tidak lagi terjadi,” kata Bahlil saat ditemui di pangkalan elpiji di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (4/2/2025).

    Bahlil menyatakan, proses pengecer elpiji menjadi subpangkalan gratis.

    Pemerintah akan membiayai digitalisasi subpangkalan. 

    “Nanti Pertamina dengan ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi dan proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun, bahkan kami akan proaktif mendaftarkan mereka menjadi bagian formal agar mereka bisa menjadi UMKM,” ujar Bahlil.

    Per hari ini, pemerintah kembali mengaktifkan kembali seluruh pengecer elpiji 3 kilogram. Hal itu dijalakan setelah mendapat instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi mulai hari ini, pengecer-pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama subpangkalan,” kata Bahlil.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa.

    Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.

    “Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” kata Dasco.

    Menurut Dasco, aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga elpiji subsidi supaya tidak mahal di masyarakat.

    Dengan demikian, para pengecer akan diatur mengenai harga jual elpiji 3 kg-nya, supaya tidak melonjak harganya.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Bahlil Janjikan Pengecer Gas Elpiji 3 Kg Jadi Sub Pangkalan Secara Gratis, Bisa Jualan Lagi – Halaman all

    Bahlil Janjikan Pengecer Gas Elpiji 3 Kg Jadi Sub Pangkalan Secara Gratis, Bisa Jualan Lagi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan mulai hari ini, para pengecer bisa kembali menjual gas elpiji 3 kilogram kepada masyarakat.

    Tak hanya itu, Bahlil menyebut bahwa para pengecer ini nantinya akan diubah statusnya menjadi sub pangkalan.

    “Jadi mulai hari ini pengecer seluruh Indonesia kembali aktif dengan nama sub pangkalan,” kata Bahlil dilansir Kompas TV, Selasa (4/2/2025).

    Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, nantinya Pertamina akan bekerjasama dengan Kementerian ESDM untuk membekali para pengecer ini dengan sistem aplikasi untuk penjualan elpiji 3 kg.

    Sistem aplikasi ini dibuat agar pemerintah bisa melacak siapa yang membeli elpiji, berapa jumlahnya, hingga harga jualnya.

    Bahlil juga berjanji, proses perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan tidak akan dikenai biaya apapun atau gratis.

    “Nanti Pertamina dengan Kementerian ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi.”

    “Dan nanti proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun,” tegas Bahlil.

    Nantinya Pertamina dan Kementerian ESDM juga akan proaktif dalam mendaftarkan para pengecer elpiji 3 kg ini menjadi sub pangkalan.

    Agar nantinya mereka juga bisa menjadi UMKM.

    “Tidak akan dikenai biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal.”

    “Agar mereka bisa menjadi UMKM,” imbuh Bahlil.

    Emosi Warga Tangerang Meninggi saat Bahlil Tinjau Pangkalan Gas 3 Kg

    Effendi, seorang warga di Tangerang, Banten, melampiaskan emosi saat bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM RI, Bahlil Lahadalia.

    Bahlil Lahadalia meninjau Pangkalan Gas LPG 3 kg Budi Setiawan di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa (4/2/2025). 

    Effendi menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah.

    “Saya sekarang lagi masak pak, saya tinggal demi antre gas doang,” ujar Effendi di hadapan Bahlil.

    “Bukan masalah ambil gasnya, anak kami lapar pak, butuh makan, butuh kehidupan pak, loginya berjalan dong pak,” imbuhnya.

    Amarah warga tersebut pun coba diredakan oleh sejumlah pengawal Bahlil agar tidak kembali lagi membentak Ketua Umum Partai Golkar tersebut.

    “Iya iya, udah sabar pak sabar, tenang,” ucap sejumlah pengawal Bahlil berpakaian safari.

    Sebelum menjawab luapan emosi masyarakat itu, Bahlil pun meminta pria tersebut untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara.

    “Iya, iya sudah ya pak, oke, kita mengurusi banyak orang dan bapak juga,” kata Bahlil.

    Setelah itu Bahlil pun tersenyum dan berbalik badan untuk menemui sejumlah awak media yang telah menunggu sejak pagi tadi.

    Kedatangan Bahlil tersebut juga didampingi oleh Wali Kota Tangerang terpilih, Sachrudin dan jajaran Pemerintah Kota Tangerang.

    Setibanya di lokasi, Bahlil langsung masuk ke dalam pangkalan untuk berinteraksi dengan pemilik dan menanyakan stok ketersediaan gas yang disubsidi oleh pemerintah itu.

    Selanjutnya ia keluar untuk menemui ratusan masyarakat yang telah mengantre sejak pagi hari dan mendengar keluhan yang disampaikan saat berjuang mendapatkan gas untuk memasak itu.

    (Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Glery Lazuardi)

    Baca berita lainnya terkait Distribusi Elpiji 3 Kg.

  • Warga Meninggal Usai Antre LPG 3 Kg, Kementerian ESDM Minta Maaf – Page 3

    Warga Meninggal Usai Antre LPG 3 Kg, Kementerian ESDM Minta Maaf – Page 3

    Seorang ibu paruh baya bernama Yonih (62) meninggal dunia usai terjatuh sembari menenteng 2 tabung gas elpiji 3 kg, Senin (3/2/2025).

    Warga Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu diduga kelelahan setelah sebelumnya mencoba mencari gas elpiji 3 kg untuk dirinya berjualan.

    Sebelum meninggal, sekitar jam 10 pagi, Yonih meninggalkan rumah menuju agen gas elpiji terdekat yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya. Namun sekitar pukul 11.00 WIB, ada warga yang melihat Yonih sudah jalan sempoyongan sembari membawa 2 tabung gas melon. Yonih sempat beristirahat duduk sebentar hingga akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri.

    Warga yang melihat pun langsung berbondong-bondong membawanya ke rumah yang tak berapa jauh. Ibu berusia 62 tahun itu pun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 13.30 di rumah sakit terdekat.

    “Tidak ada gejala apa-apa. Pagi kan dagang nasi uduk. Ngobrol sama saya soal gas, terus bilang infonya ada gas mau turun, ya sudah kita siap-siap,” kata Dedi, kerabat korban.

    Dedi menduga, korban kelelahan saat mencari dan mengantre gas elpiji 3 kg. Sebab sebelum ikut mengantre dengan warga lain, Yonik harus bangun subuh, memasak nasi uduk dan lauk pauknya, hingga berjualan.

    Setelah berjualan, dia harus mencari tabung gas melon atau LPG 3 kg yang membuatnya berdiri lama untuk mengantre.

    “Habis antre, kecapean, sempat duduk sebelum pulang. Enggak ada sakit sebelumnya,” kata dia.

  • Bahlil Bongkar Biang Kerok BBM Shell Kosong, Ternyata Oh Ternyata

    Bahlil Bongkar Biang Kerok BBM Shell Kosong, Ternyata Oh Ternyata

    Jakarta

    Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap biang kerok BBM Shell masih kosong di mana-mana. Menurutnya, kemungkinan besar ada keterlambatan dalam pengiriman bahan bakar ke dalam negeri.

    Bahlil menjelaskan, pihaknya sudah memberikan izin impor sesuai permintaan SPBU terkait. Itulah mengapa, seandainya ada kelangkaan stok, maka kesalahannya terletak di masing-masing perusahaan.

    “Oh, Shell. Nggak ada persoalan. Izin impornya kan sudah kita kasih, sudah selesai. Mungkin teknis aja kali di mereka,” ujar Bahlil saat ditemui awak media, dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (4/2).

    Sejumlah SPBU Shell mengalami stok kosong bahan bakar minyak (BBM). Kekosongan stok itu akibat kendala pengadaan BBM ke sejumlah SPBU. Foto: Rifkianto Nugroho

    Lebih lanjut, Bahlil menegaskan, pihaknya tak bisa mengendalikan stok BBM di luar Pertamina. Sehingga, kata dia, kelangkaan bahan bakar Shell menjadi urusan internal perusahaan.

    Bahlil juga memastikan, stok BBM di Pertamina saat ini masih aman dan mencukupi. Sebab, belum ada lonjakan konsumsi signifikan yang bisa berdampak pada kelangkaan.

    “Kalau untuk BBM kita, hari ini semuanya clear. Artinya untuk konsumsi masyarakat itu nggak ada masalah. Bahwa ada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum menjalankan atau mungkin barangnya masih dalam perjalanan, itu dari mereka. Tapi yang jelas tugas saya adalah menjamin rakyat mendapat BBM,” jelasnya.

    SPBU Shell Cikini Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

    Ketua Umum Partai Golkar itu menduga ada permasalahan pengiriman minyak, sehingga stok impor perusahaan tersebut belum sampai di dalam negeri.

    “Cuman memang ada perusahaan-perusahaan swasta mungkin yang dimaksudkan ini adalah yang kapalnya belum tiba. Ini kan mungkin persoalan kapalnya aja,” kata dia.

    Sebagai catatan, menurut pantauan detikOto, SPBU Shell masih kosong di sejumlah titik di Bekasi dan Jakarta. Bahkan, tak sedikit lokasi yang benar-benar tak beroperasi dan mematikan papan totem. Pengelola juga menaruh spanduk di pintu masuk SPBU.

    “Mohon maaf layanan pengisian BBM tidak tersedia. Shell Select dan bengkel tetap beroperasi,” demikian tulis spanduk di beberapa SPBU Shell.

    (sfn/rgr)