Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Aspermigas Sebut Investasi Hulu Migas RI Tergerus Persaingan Global

    Aspermigas Sebut Investasi Hulu Migas RI Tergerus Persaingan Global

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) menilai kelemahan investasi di sektor hulu minyak dan gas (migas) nasional sebagai ironi.

    Pasalnya, Indonesia memiliki potensi sumber daya (resources) migas terbesar di Asia Tenggara. Namun, investasi di sektor yang berisiko tinggi ini dinilai masih lesu, terutama pada kegiatan eksplorasi.

    Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal menyoroti bahwa masalah utama yang dihadapi Indonesia adalah persaingan investasi yang semakin ketat di tingkat global. Kondisi ini diperburuk oleh pergeseran minat investor migas yang kini mulai bertransisi dan beralih ke sektor-sektor baru.

    Menurutnya, salah satu tren baru yang kini menjadi pesaing serius adalah investasi di pusat data. Bahkan, berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), investasi data center sudah melampaui investasi di sektor migas.

    Dia juga menyebut, sektor migas juga sebelumnya sudah dilewati oleh investasi energi terbarukan (renewable).

    “Investor di sektor migas itu semakin lama semakin beralih karena mereka bertransisi juga kan ke sektor-sektor yang baru,” ucap Moshe kepada Bisnis, Selasa (18/11/2025).

    Dia menuturkan, saat ini banyak negara lain juga gencar menawarkan insentif dan kemudahan investasi. Hal ini membuat persaingan semakin ketat.

    Oleh karena itu, jika Indonesia tidak dapat bergerak dengan kecepatan yang sama, sulit untuk menarik modal investasi hulu migas.

    Menurut Moshe, pemerintah perlu lebih cermat dalam menilai kondisi ini. Pemerintah juga perlu fokus pada indikator kunci yang menunjukkan minat investasi baru.

    Dia menuturkan, dalam melihat iklim investasi yang sehat di sektor migas, investor selalu memperhatikan dua hal utama. Kedua faktor itu yakni investasi baru dan alokasi dana untuk sektor yang paling berisiko, yaitu eksplorasi.

    Faktanya, tren investasi di Indonesia menunjukkan bahwa investasi eksplorasi menurun dan bidding round (lelang wilayah kerja) di Indonesia juga dinilai tidak moncer jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal ini kontras dengan potensi resources migas Indonesia yang paling besar di kawasan Asia Tenggara.

    Sejatinya, cadangan migas di Indonesia memang terbilang besar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat cadangan minyak bumi dan kondensat Indonesia mencapai 4,42 miliar barel pada 2025. Sementara itu, cadangan untuk gas mencapai 55,85 triliun kaki kubik (TCF).

    Di samping itu, dari total 128 cekungan atau basin yang dimiliki Indonesia, 65 di antaranya belum tereksplorasi.

    Perinciannya, 128 cekungan tersebut terdiri atas 20 cekungan yang sudah berproduksi. Lalu, 27 cekungan discovery, 5 cekungan terbukti dengan sistem petroleum, dan 3 cekungan indikasi hidrokarbon.

    Kemudian, sebanyak 8 cekungan dengan data geologi dan geofisika serta 65 cekungan belum tereksplorasi. Data tersebut tidak berubah dalam 1 dekade terakhir.

  • Sampai November 2025, Sektor Tambang Setor Rp114 Triliun ke Negara

    Sampai November 2025, Sektor Tambang Setor Rp114 Triliun ke Negara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) sudah tembus Rp 114 triliun per 15 November 2025.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, per 15 November 2025, PNBP Minerba telah mencapai 92% dari target PNBP Minerba tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 124 triliun.

    “PNBP sektor minerba sudah 92% atau Rp 114 triliun hingga 15 November 2025,” kata Tri ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hingga 10 November 2025 telah mencapai Rp 200,66 triliun.

    Menurut Bahlil, jumlah tersebut telah mencapai sekitar 78,74% dari target yang ditetapkan pada tahun ini, yakni sebesar Rp 254,83 triliun.

    “Kita alhamdulillah dari target sudah realisasi 78,74% dari target PNBP dan saya laporkan ke pimpinan dan anggota insya Allah target PNBP ini tercapai 31 Desember,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

    Bahlil mengakui harga komoditas energi global, termasuk minyak mentah dan batu bara, secara umum tengah berada dalam tren penurunan atau cenderung melemah. Namun, ia tidak ingin penurunan harga berdampak pada penerimaan negara.

    “Kami tidak mau menjadikan penurunan harga ICP (harga minyak mentah Indonesia) mengurangi target pendapatan negara karena negara lagi butuh pembiayaan termasuk ESDM kami patok target APBN dalam PNBP sudah 78,74%,” katanya.

    Kementerian ESDM mencatat, PNBP sektor ESDM mencapai Rp 269,65 triliun pada 2024,, di atas target yang ditetapkan sebesar Rp 238,39 triliun.

    Rinciannya, PNBP sektor migas pada 2024 sebesar Rp 110,92 triliun, minerba Rp 113,54 triliun, panas bumi Rp 2,84 triliun, dan lain-lain Rp 15,44 triliun.

    (wia)

    [Gambas:Video CNBC]

  • PGN Butuh 5 Kargo LNG demi Penuhi Kebutuhan Pelanggan Tahun Depan

    PGN Butuh 5 Kargo LNG demi Penuhi Kebutuhan Pelanggan Tahun Depan

    JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN melaporkan jika kebutuhan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) pada tahun 2026 mencapai 19 kargo.

    Direktur Utama PGN Arief Kurnia Rusdianto menuturkan, pihaknya membutuhkan lima kargo LNG untuk mencukupi kebutuhan pelanggan pada tahun 2026.

    “Tahun 2026 nanti secara total PGN membutuhkan 19 kargo LNG, dan saat ini kita sudah dapat mengamankan 14 kargo LNG,” ujar Direktur Utama PGN Arief Kurnia Rusdianto, dikutip Selasa, 18 November.

    Arief menjelaskan, sisa 5 kargo lainnya masih dibahas bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar mendapatkan solusi pasokan kargo tambahan.

    Dikatakan Arief, selama ini pihaknya mendapat dukungan penuh dari Kementerian ESDM dan SKK Migas untuk pasokan LNG sepanjang tahun 2025.

    Di sisi lain, Arief juga meminta dukungan Komisi XII hingga Kementerian ESDM terkait affordability to pay atau keterjangkauan bayar bagi pelanggan PGN terutama bagi pelanggan industri.

    Untuk itu, ia meminta dukungan dari sisi ketersediaan volume atau pasokan dan dari sisi harga yang dapat diserap oleh para pelanggan. 

    “Yaitu harga yang kompetitif sehingga PGN dapat men-support secara sepenuhnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gas bumi yang diperlukan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia,” sambung dia. 

    Sementara dari sisi infrastuktur, Arief kembali meminta dukungan berupa Undang-Undang Migas yang tengah digodok DPR.

    Apalagi, kata dia, PGN mengelola 95 persen dari keseluruhan infrastruktur gas di Indonesia.

    “Infrastruktur ini harus dibangun secara terintegrasi dan juga selaras agar terjadi efisiensi dan juga efektivitas dari sisi pembangunannya maupun juga dari sisi utilisasinya,” tandas Arief.

  • ESDM Ungkap Rencana Pangkas Produksi Batu Bara-Nikel Tahun Depan

    ESDM Ungkap Rencana Pangkas Produksi Batu Bara-Nikel Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan adanya kemungkinan untuk menurunkan target produksi batu bara hingga nikel pada tahun 2026.

    Namun, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkap secara detil pengurangan produksi tersebut.

    “(Rencana pangkas produksi) Kayanya begitu. Hilalnya belum nampak, termasuk nikelnya juga,” katanya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

    Meski target produksi dipangkas, Tri menegaskan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tetap aman.

    “Kalau dalam negeri yang penting aman,” katanya.

    Di sisi lain, Tri menyebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) per 15 November 2025 sudah mencapai Rp 114 triliun. Angka tersebut sebesar 92% dari target tahun ini yakni Rp 124 triliun.

    “PNBP sudah 92% sudah Rp 114 triliun untuk minerba per tanggal 15 November,” katanya.

    (acd/acd)

  • Ini Tarif Listrik November 2025 dari Pemerintah

    Ini Tarif Listrik November 2025 dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Tarif listrik baru ditetapkan oleh https://www.bisnis.com/topic/2604/pemerintah RI untuk setiap golongan dan per kWh pelanggan PT PLN yang berlaku mulai kuartal (triwulan) keempat tahun ini, mulai dari Oktober hingga Desember 2025.

    Melansir situs resmi Kementerian ESDM, pemerintah memutuskan bahwa tarif listrik untuk kuartal IV/2025 dinyatakan tetap sama seperti kuartal III/2025. Itu berarti, tarif listrik tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hingga akhir tahun 2025.

    Tarif listrik yang diatur pemerintah akan diatur kembali setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan kondisi realisasi parameter ekonomi level makro. Terdapat empat indikator ekonomi makro yang mempengaruhi tarif listrik, yaitu: kurs Rupiah dengan Dollar Amerika, harga minyak mentah (Indonesia Crude Price), harga batubara acuan, dan inflasi. 

    Kenaikan tarif listrik dicatat oleh Bisnis.com terakhir kali pada kuartal III/2022 untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi dengan daya listrik 3.500 VA ke atas (golongan R2 dan R3), dan pemerintah (golongan P1, P2, dan P3). 

    Saat itu, pemerintah menaikkan tarif listrik di tengah pandemi Covid-19 karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat. Di tahun 2022, kenaikan listrik berpengaruh bagi 2,09 juta rumah tangga, dan 373 ribu pelanggan pemerintahan. 

    Tarif listrik yang digunakan pada akhir tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 7/2024, tentang tenaga listrik yang disediakan PT PLN. Tarif listrik yang tetap berlaku untuk pelanggan listrik bersubsidi maupun non-subsidi. Pelanggan yang memakai listrik subsidi akan tetap mendapatkan subsidi seperti sebelumnya.

    Melansir Kementerian ESDM, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik di tahun 2025, naik dari tahun 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun. Hal tersebut dimaksudkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan akses listrik yang menjangkau secara adil.

    Berikut daftar tarif listrik PLN per kWh untuk November-Desember 2025:

    1. Golongan R-1/TR, batas daya 900 VA: Rp1.352 per kWh 

    2. Golongan R-1/TR, batas daya 1.300 VA: Rp1.444,70 

    3. Golongan R-1/TR, batas daya 2.200 VA: Rp1.444,70 

    4. Golongan R-2/TR, batas daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 

    5. Golongan R-3/ TR, batas daya 6.600 VA atau lebih: Rp1.699,53 

    6. Golongan B-2/TR, batas daya 6.600 VA–200 kVA: Rp1.444,70 

    7. Golongan B-3/TM, B-3/TT, batas daya lebih dari 200 kVA: Rp1.114,74 

    8. Golongan I-3/TM, batas daya lebih dari 200 kVA hingga kurang dari 30.000kVA: Rp1.114,74 

    9. Golongan I-4/TT, batas daya 30.000 kVA atau lebih: Rp996,74 

    10. Golongan P-1/ TR, batas daya 6.600 VA–200 kVA: Rp1.699,53 

    11. Golongan P-2/TM, batas daya lebih dari 200 kVA: Rp1.522,88 

    12. Golongan P-3/ TR: Rp1.699,53 

    13. Golongan L/TR, L/TM, L/TT: Rp1.644,52

    (Stefanus Bintang)

  • Bocoran Harga BBM Bobibos, Berapa Seliter?

    Bocoran Harga BBM Bobibos, Berapa Seliter?

    Jakarta –

    BBM Bobibos dibuat dari tanaman jerami. Berikut ini bocoran harga BBM Bobibos bila nanti dijual di pasaran.

    Bahan bakar yang diklaim terbuat dari nabati bernama Bobibos tengah menuai sorotan. Bahan bakar yang terdiri dari bensin dan solar itu diklaim ramah lingkungan. Bukan tanpa alasan, sebab BBM Bobibos dikembangkan sepenuhnya dari tanaman.

    Tidak sedikit yang penasaran apa tanaman yang digunakan untuk mengembangkan bahan bakar Bobibos? Dikutip dari laman Instagram resminya, terungkap bahwa BBM Bobibos itu dibuat dari tanaman jerami. Pemilihan jerami bukan tanpa alsan melainkan karena ketersediaannya melimpah.

    “Lebih dari sekadar solusi energi, Bobibos juga dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemanfaatan limbah pertanian yang selama ini terabaikan,” demikian dikutip dari laman Instagram resminya.

    Berapa Harga BBM Bobibos?

    BBM Bobibos itu diluncurkan pada 2 November 2025. Tapi, buat kamu yang penasaran, BBM Bobibos ini belum bisa dibeli secara bebas.

    “Sementara ini kita belum menjual, kita lagi proses dan kita akan sesegera mungkin untuk produksi dan kita akan membikin satu piloting manufakturing, menghadirkan produksi di daerah Jawa. InsyaAllah nanti seluruhnya kita berharap pabrik produksi kita ini kan menyebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia,” ungkap Founder Bobibos M Ikhlas dalam unggahan video di akun Instagramnya.

    Ikhlas juga berharap masyarakat bisa menjadi distributor untuk menjual BBM Bobibos. Namun skemanya belum diungkap lebih jelas.

    “Bagaimana energi ini bisa menjadi bagian dari masyarakat untuk berhak untuk menjadi distributor,” sambungnya lagi.

    Saat ini BBM Bobibos diklaim punya lima kelebihan, harga terjangkau termasuk salah satunya. Namun demikian belum terungkap bakal calon harganya mengingat produk belum dijual ke pasaran.

    “Biaya produksi rendah, bahan baku melimpah membuat HPP (Harga Pokok Produksi) dapat ditekan, berpeluang lebih murah dari RON 98 fosil,” demikian penjelasannya.

    Untuk diketahui, saat ini BBM RON 98 seperti Pertamax Turbo punya banderol Rp 13.100 per liter. Dengan demikian, harga BBM Bobibos itu besar kemungkinan bisa lebih murah dari Rp 13.100 per liter namun RON-nya sudah tinggi. Adapun saat ini Bobibos menyebut masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk bisa diproduksi secara massal.

    Menanggapi kemunculan Bobibos, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengapresiasi inovasi yang dilakukan dalam menghadirkan BBM ramah lingkungan. Namun menurut Laode untuk bisa menghadirkan BBM yang layak digunakan masyarakat membutuhkan waktu dan tahapan yang panjang.

    “Tapi seperti yang saya jelaskan, untuk menguji suatu BBM lalu menjadi bahan bakar, itu minimal 8 bulan, baru kita putuskan apakah ini layak atau tidak,” ujar Laode.

    (dry/din)

  • RI Punya Kilang Terbesar di Balikpapan, Bisa Hasilkan Beragam Produk

    RI Punya Kilang Terbesar di Balikpapan, Bisa Hasilkan Beragam Produk

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indonesia sebentar lagi akan memiliki kilang minyak raksasa dengan kapasitas olahan 360 ribu barel per hari (bph). Kilang yang dimaksud adalah kilang Balikpapan dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).

    Direktur Utama KPI Taufik Adityawarman mengungkapkan progres pembangunan fisik kilang saat ini telah mencapai 96,97%. Adapun, sejak 17 September 2025, fasilitas Saturated LPG Treater juga sudah mulai memproduksi LPG.

    Di samping itu, proses commissioning sejumlah fasilitas utama juga tengah berjalan. Salah satunya seperti unit Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) yang ditargetkan akan selesai pada 2025.

    “Sebagai informasi adalah proses commissioning di unit RFCC yang akan kami selesaikan insya Allah di 2025 ini akan mulai memproduksikan produk-produk dari RFCC dimana ada gasolin, kemudian LPG, kemudian propylene dan juga ada diesel,” kata Taufik dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (18/11/2025).

    Menurut Taufik, pihaknya saat ini juga fokus pada upaya optimalisasi pengadaan feedstock, mengingat komponen tersebut merupakan biaya terbesar dalam struktur pengolahan kilang. Karena itu, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensi pengadaan minyak mentah sebagai bahan baku utama.

    Selain itu, KPI juga terus memaksimalkan penyerapan minyak mentah domestik melalui koordinasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM. Hal ini diyakini dapat membantu menurunkan Alpha crude oil atau selisih biaya distribusi impor.

    “Kita juga mendukung program pemerintah untuk resiprokal tarif dengan US bagaimana mendapatkan impor minyak mentah dari US itu secara ekonomis tetapi juga masih juga membantu sebagai bagian dari US tariff trade balance pemerintah,” katanya.

    Seperti diketahui, dengan kapasitas olahan minyak mentah sebesar 360 ribu bph tersebut, Kilang Balikpapan ini akan menjadi kilang terbesar baru yang beroperasi di Tanah Air, membalap Kilang Cilacap yang berkapasitas 345 ribu bph.

    Proyek RDMP RU V Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), anak perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang merupakan Subholding Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero).

    Adapun dengan kapasitas tersebut, produksi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kilang Balongan meningkat menjadi 339 ribu barel per hari (bph). Jumlah tersebut meningkat signifikan dari yang sebelumnya hanya sebesar 197 ribu bph.

    Terdiri dari jenis bensin sebesar 142 ribu bph dari sebelumnya 42 ribu bph, Solar 156 ribu bph dari 125 ribu bph, dan avtur 41 ribu bph dari sebelumnya 30 ribu. Apabila dikonversikan menjadi liter, maka total produksi BBM yang dihasilkan Kilang Balikpapan yakni mencapai 53,9 juta liter/hari.

    Sementara itu, untuk produksi non-BBM, seperti LPG naik menjadi 384 kilo ton per tahun (KTPA) dari sebelumnya 48 KTPA, propylene 225 KTPA dari sebelumnya tak ada.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Vs Kemenkeu Soal Pengenaan Bea Keluar untuk Batu Bara dan Emas

    DPR Vs Kemenkeu Soal Pengenaan Bea Keluar untuk Batu Bara dan Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat berselisih pendapat terkait pembahasan regulasi rencana pengenaan tarif bea keluar untuk komodotas emas dan batu bara.

    Adapun DPR meminta Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dengan pengenaan bea keluar emas dan batu bara. 

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Fauzi Amro menyatakan secara prinsip sepakat dengan rencana pemungutan bea keluar untuk ekspor emas, batu bara, maupun cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), akan menambah pendapatan negara di 2026. 

    Apalagi, lanjut Fauzi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu menyebut Indonesia mengalami penurunan pendapatan negara dari sektor kepabeanan dan cukai sekitar 8,5%. 

    “Harapan kami karena sektornya di ESDM, apakah bapak pernah berkomunikasi? Itu pertanyaan dasar jangan sampai PMK [Peraturan Menteri Keuangan] yang diterbitkan tanpa melibatkan kementerian teknis. Mereka yang secara teknis hafal betul situasi batu bara dan emas,” jelasnya pada rapat bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). 

    Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mewanti-wanti agar pembahasan aturan turunan dari UU APBN 2026 terkait dengan pengenaan bea keluar batu bara dan emas, termasuk cukai MBDK, sejalan dengan yang sudah disepakati pada rapat-rapat sebelumnya.

    Misbakhun menegaskan bahwa sesuai dengan apa yang diamanatkan sebelumnya, bahwa perluasan pengenaan bea masuk dan pungutan cukai itu dilakukan pada APBN 2026. “Ini diterapkan pada APBN 2026, bukan APBN 2025,” kata Politisi Partai Golkar itu.

    Jawaban Kemenkeu

    Adapun Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa regulasi pengenaan bea keluar emas itu akan tertuang dalam rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) yang sudah dalam tahap finalisasi. Produk emas yang nantinya bakal dikenai tarif ekspor merupakan usulan dari Kementerian ESDM. 

    “Kami sudah laporkan bahwa saat ini PMK untuk penetapan bea keluar dari emas ini sudah dalam proses hampir pada titik akhir. Saat ini yang ada di dalam RPMK tersebut adalah pengenaan bea keluar terhadap dore, granules, cast bars dan minted bars,” terang Febrio pada rapat kerja Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Febrio memaparkan bahwa PMK untuk bea keluar emas rencananya diundangkan pada November 2025, dan diberlakukan dua minggu sejak diundangkan. Setelah terbitnya PMK, peerintah akan menyiapkan implementasi di lapangan dengan penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) serta Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) terkait dengan Harga Patokan Ekspor (HPE) emas. 

    Secara terperinci, pos tarif empat produk emas itu berkisar dari 7,5% sampai dengan 15% tertinggi. Febrio menyebut pemerintah menetapkan kisaran harga sesuai dengan naik-turun harga produk tersebut supaya negara turut berpotensi menerima windfall profit. 

    Kisaran tarif terendah dan tertinggi bea keluar yang ditetapkan itu tergantung dari harga emas dore, granules, cast bars maupun minted bars saat itu. Apabila harga sedang di bawah dari US$3.200 per troy ounce, maka dikenaik tarif terendah. Namun, apabila harga menyentuh lebih dari US$3.200 per troy ounce maka dikenai tarif tertinggi. 

    Pertama, untuk dore atau bentuk bongkah, ingot, batang tuangan dan bentuk lainnya dikenakan 12,5% sampai dengan 15%. Kedua, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk granules dan bentuk lainnya, tidak termasuk dore dikenai tarif 12,5% sampai dengan 15%. 

    Ketiga, emas atau paduan emas dalam bentuk tidak ditempa berbentuk bongkah, ingot, dan cast bars. tidka termasuk dore dikenai tarif berkisar 10% sampai dengan 12,5%. 

    Keempat, minted bars dikenai tarif 7,5% sampai dengan 10%. “Ketika harganya naik cukup tinggi, kami harapkan juga tarifnya lebih tinggi sehingga pendapatan negaranya bisa terjadi lebih tinggi juga. Nanti akan ditetapkan penyusunan Permendag dan Kepemndag terkait dengan harga patokan ekspor emasnya,” jelas Febrio.

    Skema pengenaan tarif bea masuk juga tidak hanya berdasarkan harga berlaku. Produk yang masih dalam bahan mentah akan semakin mahal bea keluarnya. Febrio mengungkap skema pengenaan tarif itu sejalan dengan upaya hilirisasi sehingga eskportasi produk yang sudah diolah atau setengah jadi atau jadi akan mendapatkan insentif. 

    “Yang granul juga ada tarifnya lebih tinggi dibandingkan kalau semakin hilir. Ketika dia sudahdalam bentuk ingot dan juga cast bars itu tarifnya lebih rendah, apalagi kalau sudah dibuat dalam bentuk minted bars,” papar Febrio.

  • DPR Ingatkan Pemerintah Tetapkan Harga Patokan Mineral Timah

    DPR Ingatkan Pemerintah Tetapkan Harga Patokan Mineral Timah

    Jakarta –

    Pemerintah diingatkan segera membenahi sektor timah nasional agar memiliki kepastian harga, mekanisme perdagangan lebih tertib, dan standar keberlanjutan yang kuat. Hal ini salah satunya melalui penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) timah.

    Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menyoroti tentang kondisi Indonesia yang selama ini belum memiliki HPM. Menurutnya, kondisi ini membuat harga di lapangan tidak seragam, menghambat transparansi, dan menempatkan penambang rakyat pada posisi yang rentan.

    “Kami mengajak Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, untuk mempercepat penetapan HPM timah agar tercipta kepastian harga yang adil dan terukur, terutama bagi penambang rakyat,” ujar Bambang, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

    Menurutnya, HPM harus disusun dengan pendekatan yang transparan, akuntabel, dan sesuai kerangka hukum. Bambang juga memberi penekanan bahwa HPM Timah idealnya sudah ditetapkan dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026, sehingga menjadi standar yang jelas bagi seluruh pelaku industri pertimahan.

    Selain isu harga, ia juga menaruh perhatian pada perlunya percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui skema koperasi.

    Menurut Bambang pendekatan koperasi akan mempermudah pengawasan, meningkatkan kepastian legalitas, dan menjaga aktivitas penambangan rakyat tetap berada dalam koridor keberlanjutan.

    “Penetapan WPR berbasis koperasi akan membuat aktivitas penambangan rakyat lebih terorganisasi, mudah diawasi, dan ramah lingkungan,” jelasnya.

    Bambang menilai, pembenahan tata kelola timah akan menghasilkan manfaat yang luas, mulai dari kesejahteraan masyarakat meningkat, penerimaan negara dari PNBP lebih optimal, aturan dapat dijalankan dengan lebih tertib, dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga.

    “Jika tata kelola dan tata niaga timah diperbaiki secara menyeluruh, kita bisa memastikan masyarakat mendapatkan penghidupan yang lebih layak, negara memperoleh pemasukan optimal, dan keberlanjutan lingkungan tidak dikorbankan,” ujar dia.

    Selaras dengan hal tersebut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan komunitas penambang rakyat, untuk bersama-sama memanfaatkan momentum reformasi ini dan membangun sektor pertimahan yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

    (shc/hns)

  • Pertamina soal BP Mau Nambah BBM Lagi: Berapa Kargo, Kita Layani

    Pertamina soal BP Mau Nambah BBM Lagi: Berapa Kargo, Kita Layani

    Jakarta –

    PT Pertamina Patra Niaga buka suara terkait kabar PT Aneka Petroindo Raya (APR) selaku operator SPBU BP-AKR bakal membeli lagi BBM murni atau base fuel.

    Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan pihaknya siap memenuhi permintaan pembelian BBM tersebut berapapun jumlah permintaan dari SPBU swasta.

    Hal ini sesuai dengan arahan dari pemerintah kepada Pertamina untuk membantu memenuhi kuota SPBU swasta.

    “Prinsipnya mau berapa kargo pun kita layani.Tergantung teman-teman BU swasta aja nih, mereka sejauh mana mereka menghitung kebutuhannya. Terus bagaimana kemudian mereka bersama dengan Pertamina, ini kita banyak hal-hal yang harus dinegokan. Karena ini kan B2B ya, B2B itu berarti harus win-win,” kata Roberth saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Roberth menjelaskan dalam proses pengadaan BBM tersebut akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mulai dari proses pengadaan BBM, negosiasi soal join surveyor nya dan akan ada quality control bersama terkait BBM tersebut.

    “Kemudian selanjutnya ada proses siapa yang akan kemudian ditunjuk sebagai transporter. Poin terakhir dari proses negosiasi adalah aspek komersial. Nah aspek komersial ini pure B2B, karena artinya Pertamina kan kita memperlakukan hal ini adalah sebagai arahan dari pemerintah, jadi kita tidak kemudian memposisikan sebagai transaksional,” terang Roberth.

    Sebelumnya, PT Aneka Petroindo Raya (APR), operator SPBU BP-AKR, dikabarkan akan kembali membeli bahan bakar minyak (BBM) murni atau base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Jika terwujud, maka SPBU BP tiga membeli BBM murni dari Pertamina.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di kompleks Parlemen Jakarta.

    “Seperti di BP AKR kemarin sudah dua kali pesan 100 ribu barel, dua kargo, dan kita dengar-dengar akan ada lagi kargo ketiga. Ya nanti kita pastikan,” kata Laode saat ditemui wartawan, Rabu (12/11/2025).

    Namun ia menegaskan rencana pembelian base fuel Pertamina untuk yang ketiga kalinya ini masih berupa indikasi. Jadi ada kemungkinan kedua perusahaan penyedia bahan bakar itu masih harus melakukan negosiasi lebih lanjut.

    “InsyaAllah, doakan ya semoga yang ketiga disetujui juga. Saya belum tahu, ini kan baru indikasi, indikasi yang bagus kan?” ucapnya.

    Di luar itu, terkait pembelian base fuel 100 ribu barel yang dilakukan APR sebelumnya, Laode mengatakan proses pengadaan akan berlangsung pada minggu ketiga bulan ini.

    “Kalau informasi sebelumnya itu minggu ketiga November,” jawab Laode.

    (hns/hns)