Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Turun, Harga Minyak Mentah Indonesia Oktober Dipatok 63,62 Dolar AS per Barel

    Turun, Harga Minyak Mentah Indonesia Oktober Dipatok 63,62 Dolar AS per Barel

    JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga Indonesia Crude Price (ICP) untuk bulan Oktober 2025 sebesar 63,62 dolar AS per barel. Diketahui rata-rata minyak mentah Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,19 dolar per barel dari sebelumnya sebesar 66,81 dolar AS per barel pada September 2025.

    Penetapan ICP Oktober 2025 sebesar 63,62 dolar AS per barel, tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 351.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Harga Minyak Mentah Bulan Oktober 2025 tanggal 10 November 2025.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menjelaskan, penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional, antara lain kesepakatan negara-negara OPEC+ yang merencanakan peningkatan suplai minyak untuk November 2025 sebesar 137.000 barel per hari, di tengah kekhawatiran pasar atas kelebihan pasokan minyak global.

    “Penurunan ketegangan geopolitik timur tengah dengan tercapainya gencatan senjata antara Israel dengan Hamas telah menurunkan kekhawatiran pasar pada kelancaran pasokan minyak dari timur tengah, turut memengaruhi penurunan harga minyak mentah,” ujar Laode, Jumat, 21 November.

    Lebih lanjut, Laode menjelaskan terkait pasokan minyak mentah dunia, berdasarkan laporan OPEC, produksi minyak mentah DoC pada bulan September meningkat sebesar 630.000 barel per hari dibandingkan bulan sebelumnya, dengan rata-rata 43,05 juta barel per hari.

    Selain itu, IEA melaporkan bahwa pengolahan minyak mentah global diperkirakan mencapai titik terendah musiman sebesar 81,6 juta barel per hari pada bulan Oktober, hampir 4 juta barel per hari di bawah level rekor pengolahan pada bulan Juli. Hal ini dikarenakan pemeliharaan berkala kilang minyak terutama di kawasan belahan bumi bagian utara.

    “Faktor lain yang memengaruhi penurunan minyak mentah bulan Oktober 2025 adalah tren peningkatan nilai tukar mata uang dolar AS terhadap mata uang utama Dunia di bulan Oktober turut menekan harga minyak dunia,” tambah Laode.

    Untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh produsen utama minyak, Arab Saudi, yang memotong harga penjualan resmi minyak mentah (OSP) untuk para pembeli di Asia.

    “Langkah ini dilakukan di tengah permintaan yang melemah di kawasan tersebut dan penurunan margin kilang. Harga minyak Arab Light untuk bulan Oktober dipotong sebesar 1,40 dolar AS per barel,” jelas Laode.

    Selengkpanya, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada Oktober 2025 dibandingkan September 2025 mengalami penurunan sebagai berikut:

    Dated Brent turun sebesar 3,27 dolar AS per barel dari 68,02 dolar AS per barel menjadi 64,75 dolar AS per barel

    WTI (Nymex) turun sebesar 3,46 dolar AS per barel dari 63,53 dolar AS per barel menjadi 60,07 dolar AS per barel

    Brent (ICE) turun sebesar 3,63 dolar AS per barel dari 67,58 dolar AS per barel menjadi 63,95 dolar AS per barel

    Basket OPEC turun sebesar 5,25 dolar AS per barel dari 70,39 dolar AS per barel menjadi 65,14 dolar AS per barel

    Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar 3,19 dolar AS per barel 66,81 dolar AS per barel menjadi 63,62 dolar AS per barel.

  • BNPB Dampingi Penuh Penanganan Darurat-Pemulihan Usai Erupsi Semeru

    BNPB Dampingi Penuh Penanganan Darurat-Pemulihan Usai Erupsi Semeru

    JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan pendampingan penuh terhadap upaya penanganan darurat dan pemulihan lingkungan setelah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

    Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, penanganan darurat saat ini terfokus pada pembersihan material debu dan lumpur yang menghambat akses maupun aktivitas warga, sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar serta pelayanan kepada pengungsi juga menjadi prioritas pemerintah.

    BNPB memberikan dukungan dalam bentuk manajemen logistik dan peralatan untuk membantu percepatan penanganan di lapangan. “Dukungan tersebut mencakup pengiriman kebutuhan permakanan, perlengkapan evakuasi, serta sarana pendukung pembersihan wilayah,” kata dia di Jakarta, Jumat, disitat Antara.

    Dia memastikan, akses lalu lintas dari Lumajang-Malang melalui Gladak Perak telah kembali dibuka setelah proses pembersihan debu vulkanik dilakukan oleh tim petugas gabungan.

    “Pembukaan akses ini penting dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sempat terjadi akibat penutupan jalur setelah erupsi,” ujarnya.

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada Rabu 19 November pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

    Dalam letusan itu, Gunung Semeru menghembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

    Erupsi terekam di seismogram pos pemantauan gunung api di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

    Aktivitas erupsi Gunung Semeru dipastikan berakhir pada pukul 18.11 WIB, namun pemerintah daerah dan Badan Geologi masih menetapkan status Level IV atau Awas untuk mengantisipasi aktivitas lanjutan yang masih berpotensi terjadi.

    Hal ini sekaligus menjadi dasar ditetapkannya Status Tanggap Darurat Bencana Alam yang berlaku aktif hingga 26 November oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

  • Dirjen Minerba lepas Tim Garuda Rescue Nusantara ke MERC Australia

    Dirjen Minerba lepas Tim Garuda Rescue Nusantara ke MERC Australia

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno resmi melepas Tim Indonesia Garuda Rescue Nusantara (GRN) berlaga dalam ajang Mining Emergency Response Competition (MERC) 2025 di Langley Park, Perth, Australia.

    Tri, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan partisipasi GRN di MERC ini merupakan representasi komitmen Indonesia dalam meningkatkan standar keselamatan pertambangan.

    “Terus junjung semangat untuk meraih kemenangan, namun ingat bahwa misi yang jauh lebih besar adalah membawa pulang pengetahuan, praktik terbaik, dan semangat profesionalisme untuk memperkuat keselamatan pertambangan di Indonesia,” kata Tri dalam sambutannya saat acara pelepasan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Tri berharap tim GRN bertanding dengan penuh integritas sebagai wakil Indonesia, menyerap pengalaman internasional, dan membagikannya untuk meningkatkan kapasitas industri pertambangan nasional.

    Acara pelepasan turut dihadiri Ketua Dewan Pengawas GRN R Teguh Saptosubroto dan Ketua Yayasan GRN Adri Thanada.

    Keikutsertaan pada 2025 ini merupakan kelanjutan dari partisipasi Indonesia pada MERC 2023 dan 2024, yang mana tim meraih lima penghargaan internasional.

    Pada MERC 2025, Tim GRN akan berkompetisi di delapan kategori, yakni Confined Space Rescue; Emergency Response Team Readiness; Fire Fighting; First Aid; Hazmat; Road Crash Rescue; Vertical Rescue; dan Incident Management.

    Seluruh kategori dirancang untuk menguji kesiapsiagaan dan kemampuan tim dalam menangani berbagai skenario kedaruratan berstandar internasional.

    Dirjen Minerba juga memberikan apresiasi kepada Yayasan Garuda Rescue Nusantara atas konsistensinya dalam pengembangan dan edukasi di bidang penyelamatan pertambangan.

    “GRN telah membuktikan bahwa komitmen terhadap keselamatan bukan hanya slogan, tetapi diwujudkan melalui pembinaan, pelatihan, dan pemberangkatan tim terbaik untuk berkompetisi serta belajar di tingkat internasional. Ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pelaku industri pertambangan di Indonesia,” ungkap Tri Winarno.

    Ketua Yayasan sekaligus Tim Manajer GRN untuk MERC 2025 Adri Thanada menyampaikan kesiapan tim dalam menghadapi kompetisi internasional tersebut.

    “Kami membawa misi belajar dan bertukar pengalaman dengan para praktisi internasional. Apa yang kami dapatkan nanti akan menjadi bekal penting untuk memperkuat kemampuan ERT di industri pertambangan Indonesia,” ujarnya.

    Keberangkatan Tim Garuda Rescue Nusantara menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat budaya keselamatan pertambangan nasional, sekaligus simbol sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat.

    Tim GRN dijadwalkan bertolak ke Perth pada 22 November 2025, sementara kompetisi MERC 2025 akan berlangsung pada 28-30 November 2025.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    PGN Kekurangan LNG, Pengamat Sarankan Reformasi Internal

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menilai kekurangan sekitar lima kargo gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) yang bakal dihadapi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) untuk memenuhi kebutuhan domestik tahun depan, seharusnya dapat diantisipasi lebih awal. 

    Antisipasi itu setidaknya dapat dilakukan melalui perencanaan dan manajemen portofolio energi yang lebih adaptif.

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo berpendapat, ketersediaan LNG di pasar global sejatinya masih cukup banyak, terutama di pasar spot. Namun, kemampuan PGN untuk memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kecocokan harga dengan struktur biaya korporasi.

    “Pasar spot LNG banyak, tinggal harganya masuk apa tidak dalam struktur harga gas PGN,” ujar Hadi kepada Bisnis, Kamis (20/11/2025).

    Menurutnya, situasi shortfall seperti ini menjadi sinyal kuat bahwa PGN perlu melakukan reformasi internal. Perusahaan dianggap harus lebih efisien, gesit, dan mampu melakukan proyeksi kebutuhan (forecasting) yang lebih presisi agar peristiwa serupa tidak terulang.

    “PGN harus mereformasi diri agar efisien dan lincah dalam mengantisipasi forecasting gas ke depan,” tegasnya.

    Di samping itu, Mantan sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu juga menekankan perlunya langkah lebih agresif dari pemerintah dan PGN dalam membangun infrastruktur gas nasional. Menurutnya, pembangunan infrastruktur gas harus dilakukan secara menyeluruh,mulai dari hulu hingga hilir.

    Hadi menyebut, pembangunan Unit Penyimpanan dan Regasifikasi Terapung atau FSRU, terminal gas, jaringan pipa transmisi dan distribusi, hingga infrastruktur virtual pipeline harus dilakukan secara masif untuk memperkuat ketahanan suplai.

    “Pemerintah dan PGN harus segera membangun infrastruktur gas yang masif dan agresif,” katanya.

    Lebih lanjut, Hadi menilai bahwa pasokan gas domestik sejatinya masih luas untuk digarap. Sejumlah sumber seperti Bontang, Tangguh Train 3, Kasuri, Indonesia Deepwater Development (IDD), Geng North, Masela, hingga Andaman dapat menjadi penopang utama.

    “Gas bisa diambil dari Bontang, Tangguh III, Kasuri, IDD, Geng North, Masela, dan Andaman,” ujarnya.

    Adapun jika pasokan domestik belum mencukupi, opsi impor LNG dari pasar bebas seperti Amerika Serikat dan Timur Tengah masih terbuka lebar.

    Hadi berpendapat, jika seluruh langkah strategis tersebut telah dijalankan sejak beberapa tahun lalu, kondisi kekurangan pasokan LNG seperti yang dihadapi PGN untuk tahun depan tidak perlu terjadi.

    “Kalau itu semua dilaksanakan sejak dulu, seharusnya tidak perlu ada shortfall gas,” ujarnya.

    Kondisi kekurangan LNG untuk PGN pertama kali disampaikan oleh Direktur Utama PGN Arief Kurnia Risdianto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (17/11/2025). 

    Dia menyebut, kebutuhan LNG sebanyak 19 kargo untuk tahun depan. Hingga saat ini, perusahaan telah mengamankan 14 kargo LNG. 

    Dia mengatakan, masih terdapat kekurangan lima kargo LNG yang masih dalam proses pembahasan bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas.  

    “Alhamdulillah, saat ini kita sudah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian ESDM dan juga SKK Migas yang telah memberikan alokasi-alokasi gas,” kata Arief.

    Dalam hal ini, pihaknya mengaku mendapatkan dukungan pemerintah untuk dapat memperhatikan affordability to pay atau keterjangkauan bayar bagi pelanggan PGN, utamanya industri. 

    Dengan demikian, PGN mengharapkan dukungan dari sisi ketersediaan volume atau pasokan dan dari sisi harga yang dapat diserap oleh para pelanggan.  

    “Yaitu harga yang kompetitif sehingga PGN dapat men-support secara sepenuhnya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan gas bumi yang diperlukan oleh seluruh industri yang ada di Indonesia,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Arief mengungkap bahwa saat ini PGN telah mengelola 95% dari keseluruhan infrastruktur gas di Indonesia. Terkait pengembangan infrastruktur gas, dia menyebut, PGN butuh dukungan khusus dalam revisi Undang-Undang Migas yang tengah digodok DPR.  

    “Yaitu yang terkait dengan bahwa infrastruktur ini harus dibangun secara terintegrasi dan juga selaras agar terjadi efisiensi dan juga efektivitas dari sisi pembangunannya maupun juga dari sisi utilisasinya,” pungkasnya. 

  • FINI Ungkap Jurus Tarik Investor Hilirisasi Nikel ke RI

    FINI Ungkap Jurus Tarik Investor Hilirisasi Nikel ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) menilai percepatan hilirisasi nikel membutuhkan langkah strategis untuk menarik lebih banyak investasi, khususnya dari sektor swasta.

    Ketua Umum FINI Arif Perdanakusumah mengatakan, pembangunan industri bernilai tambah dianggap menjadi kunci agar Indonesia mampu memperluas kapasitas produksi dan menghasilkan produk jadi yang lebih kompetitif.

    “Pertama adalah kaitannya dengan jaminan investasi, insentif fiskal karena negara-negara di Asean maupun Asia Timur berlomba-lomba menarik investor sehingga kita perlu ada strategi bagaimana bisa menarik investor ke dalam negeri,” kata Arif dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF), Kamis (20/11/2025). 

    Arif menambahkan, untuk menarik investor, maka diperlukan pengembangan infrastruktur yang memadai, penyederhanaan kerangka regulasi serta kepastian kebijakan pemerintah. 

    Dia juga menekankan bahwa keberlanjutan dan aspek lingkungan juga perlu diperhatikan agar industri hilir dapat tumbuh secara bertanggung jawab. Selain itu, Arif menilai kualitas sumber daya manusia menjadi komponen paling penting. 

    “Yang paling penting adalah pengembangan tenaga kerja dan kerangka teknologi, kita harus menginvestasikan secara serius bagaimana pengembangan tenaga kerja ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, andal yang bisa terlibat di dalam industri digital,” ujarnya.

    Sejumlah kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan industrialisasi nikel ke arah yang lebih hilir. Pasalnya, saat ini Indonesia baru mampu mengolah bijih nikel hingga ke produk intermediate. 

    “Harapannya kami dapat memfokuskan pada produk-produk prioritas dan juga untuk mengisi rantai pasok yang masih kosong,” tuturnya. 

    Senada, Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rizwan Aryadi Ramdhan menambahkan pihaknya sepakat bahwa diperlukan terobosan baru dan insentif tambahan untuk meningkatkan daya tarik investasi ke Indonesia. 

    “Selama ini yang sudah kita berikan ada beberapa seperti tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk atau master list untuk bahan baku dan mesin, dan ada tax deduction,” jelasnya, dalam kesempatan yang sama. 

    Namun, berakhirnya aturan terkait tax holiday pada 2025 serta penerapan Global Minimum Tax (GMT) mendorong pemerintah mencari skema alternatif yang tetap kompetitif. 

    Di sisi lain, dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan juga diperkuat melalui skema super tax deduction sebesar 200–300% dari nilai investasi untuk mendorong perusahaan meningkatkan aktivitas research and development (R&D) di dalam negeri.

    Saat ini, kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM disebut sedang membahas bentuk insentif baru bagi sektor-sektor pionir. 

    “Memang kalau selama ini kita bisa dibilang insentif itu bukan utama dalam penentuan keputusan investor dalam melakukan investasi di Indonesia tapi itu menjadi nilai tambah,” pungkasnya. 

  • Gubernur Sherly Tjoanda: Tak Ada UU yang Larang Pejabat Publik Miliki Usaha Regional 20 November 2025

    Gubernur Sherly Tjoanda: Tak Ada UU yang Larang Pejabat Publik Miliki Usaha Regional 20 November 2025

    Gubernur Sherly Tjoanda: Tak Ada UU yang Larang Pejabat Publik Miliki Usaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com 
    – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda menegaskan, tidak ada aturan atau undang-undang yang melarang seorang pejabat publik memiliki usaha. Terlebih, usaha yang dimilikinya sudah ada sebelum menjabat.
    “Saya sudah mengecek secara undang-undang dan berkonsultasi dengan para ahli hukum bahwa tidak ada undang-undang yang melarang pejabat publik untuk memiliki usaha, izin apalagi yang didapat jauh sebelum menjabat.”
    “Jadi saya sebagai warga Negara Indonesia tidak melanggar undang-undang yang ada saat ini,” ujar Sherly dalam sesi wawancara dengan Rosiana Silalahi dalam program Rosi di KompasTV, Jakarta, Kamis (20/11/2025) malam.
    Meski demikian, Sherly mengaku sangat mengapresiasi Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) atas kritikan dan masukan yang dilontarkan. JATAM sebelumnya menuding Sherly sebagai pejabat publik yang memiliki perusahaan pertambangan.
    Sherly menjelaskan, tudingan soal adanya konflik kepentingan pun sangat tidak mendasar. Sebab, sejak ia menjabat belum pernah satu pun menandatangani perizinan serupa.
    Bahkan, kata dia, dalam undang-undang pun Gubernur tidak memiliki otoritas atau kewenangan memberikan izin pertambangan. Gubernur hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas dan koordinator.
    Meski begitu, ia menekankan, tidak akan tebang pilih. Jika pun perusahaannya yang melakukan pelanggaran tetap akan dia laporkan kepada Kementerian ESDM untuk ditindak.
    “Secara Gubernur kita tidak memiliki kewenangan langsung. Tapi benar jika ada pelanggaran kerusakan lingkungan adalah menjadi tanggung jawab saya sebagai Gubernur untuk mengirimkan surat kepada kementerian.”
    “Dan, jika terjadi di perusahaan yang saya sebagai pemegang sahamnya saya akan melakukan berlaku sama untuk semua,” tegas dia.
    “Mau perusahaan saya, perusahaan orang lain, siapa pun yang melamggar kerusakan lingkungan saya akan bersurat kepada kementerian untuk mengirim inspektorat untuk mengeceknya,” tegas Sherly.
    Sebagai langkah awal, kata dia, saat ini dia sedang membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan mendata setiap perusahaan pertambangan di Maluku Utara.
    “Saya sedang membentuk Satgas. Saat ini saya baru merotasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ESDM dan Kehutanan.”
    “Untuk memulai yang baru saya mengganti komposisi kepala dinas yang ada. Bukan berarti yang lama itu salah.”
    “Hanya untuk mengaudit yang lama kita butuh tim yang baru. Saya baru melakukan rotasi dua minggu yang lalu,” cetus dia.
    “Kita sedang membentuk Satgas, kita mendata ada berapa banyak
    IUP
    yang ada di Maluku Utara, dokumen apa saya yang punya dan tidak punya, dampak lingkungan, catatan dari masyarakat akan kita publikasikan,” sambung dia.
    Menurut dia, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian ESDM dalam hal
    sharing dashboard
    , sehingga dapat dikontrol secara bersama-sama.
    Sebagai bentuk kesungguhannya, Sherly mengaku akan berkerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup, inspektorat pertambangan, agar transparansinya dapat dilihat langsung oleh publik.
    “Sehingga kita tidak debat kusir antara NGO yang mengontrol dampak lingkungan, dengan masyarakat lingkar tambang, dengan masyarakat yang katanya peduli dan dengan pemerintahan.”
    “Kita biarkan publik melihat data. Kita berbicara berdasarkan data, tidak bisa katanya, diduga semua harus berdasarkan data,” kata dia. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Produksi Rokok Melesat, Tembus 35 Miliar Batang Oktober 2025!

    Produksi Rokok Melesat, Tembus 35 Miliar Batang Oktober 2025!

    Bisnis.com, JAKARTA — Produksi hasil tembakau atau rokok sampai dengan Oktober 2025 mencapai 258,4 miliar batang. Realisasinya meningkat apabila dibandingkan dengan produksi tahun ini sampai dengan September 2025 (year-to-date/ytd) yaitu 223 miliar batang. 

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa edisi November 2025, Kamis (20/11/2025). 

    Apabila dibandingkan dengan produksi secara (ytd) September 2025, maka produksi rokok Oktober 2025 mencapai 35 miliar batang. Produksi rokok bulan lalu itu turut menyumbang ke penerimaan cukai hasil tembakau pada APBN Oktober 2025. 

    Suahasil memaparkan bahwa penerimaan kepabeanan dan cukai sudah terkumpul Rp249,3 triliun atau tumbuh 7,6% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 80,3% dari outlook laporan semester I/2025. 

    Pemasukan kepabenan dan cukai itu terbesar berasal dari penerimaan cukai, yakni Rp184,2 triliun. Realisasi itu tumbuh 5,7% (yoy) dan sudah mencapai 75,4% dari target APBN. 

    “Secara penerimaan dia lebih tinggi dari tahun lalu 5,7% (yoy) namun kami lihat bahwa produksi hasil tembakaunya itu sedikit di bawah tahun lalu. Jadi, tahun ini sudah diproduksi 258,4 miliar batang atau 2,8% di bawah tahun lalu,” terang Suahasil di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (20/11/2025). 

    Bersamaan dengan produksi rokok yang tinggi, lanjutnya, otoritas juga terus mendorong penindakan rokok ilegal. Sampai dengan Oktober 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu serta instansi terkait telah melakukan 15.845 penindakan terhadap rokok ilegal dengan total 954 juta batang. 

    Pertumbuhan jumlah rokok ilegal yang ditindak pun melambung tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 40,9% (yoy). Dia menyatakan pihaknya bakal memperkuat penindakan melalui Bea Cukai dan aparat penegak hukum yang lain. 

    “Kami bandingkan dengan estimasi rokok ilegal yang ada di luar ini masih sangat di bawah karena estimasi rokok ilegal setidaknya 7-10% rokok ilegal beredar di pasar,” terang Suahasil, yang menjabat Wamenkeu sejak 2020 itu. 

    Di sisi lain, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp24 triliun. Kendati memberikan sumbangsih terkecil dibandingkan cukai dan bea masuk, penerimaan dari tarif ekspor itu tumbuh tertinggi hingga 69,2% (yoy). 

    Suahasil menyebut kenaikan itu berkat harga sawit atau CPO yang naik, kendati adanya fluktuasi, disertai oleh peningkatan volume ekspor. Kebijakan ekspor konsentrat tembaga yang direstui Kementerian ESDM untuk sementara waktu ini juga disebut menyumbang penerimaan kepabenan.

    Sementara itu, penerimaan dari bea masuk adalah Rp41 triliun atau terkontraksi hingga 4,9% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya sudah mencapai 77,5% dari target APBN. 

    “Pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sedikit kontraksi 4,9% di bawah tahun lalu karena penurunan bea masuk dari komoditas pangan dan utilisiasi free trade agreement [perdagangan bebas],” pungkasnya. 

  • Bahlil Bongkar Nasib Polisi Aktif di ESDM Seusai Putusan MK

    Bahlil Bongkar Nasib Polisi Aktif di ESDM Seusai Putusan MK

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi polemik keberadaan anggota Polri aktif yang masih menduduki jabatan di Kementerian ESDM. Isu ini mencuat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menjabat posisi sipil.

    Bahlil mengakui sejumlah anggota Polri masih mengisi jabatan strategis di ESDM, termasuk pada posisi penting, seperti Inspektorat Jenderal. Namun, ia menegaskan belum akan mengambil langkah apa pun sebelum ada kajian lintas kementerian.

    “Apa yang menjadi kajian, setelah itu baru kami akan ikuti,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, kehadiran aparat penegak hukum selama ini sangat membantu kinerja ESDM. Selain anggota Polri, ada pula jaksa yang turut mendukung tugas kementerian, salah satunya Rilke Jeffri Huwae yang menjabat sebagai direktur jenderal penegakan hukum (gakkum) ESDM.

    “Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Dirjen gakkum kan dari jaksa. Saya pikir ini kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” ujar Bahlil.

    Terkait siapa yang akan menentukan langkah selanjutnya bagi polisi aktif di ESDM, Bahlil menegaskan keputusan akhir berada pada hasil kajian lintas kementerian, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Hukum, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Kita lihat aturan nanti setelah keputusan MK. Apa yang diputuskan oleh Menteri Hukum, Menpan PANRB, itu pasti akan menjadi rujukan,” tegasnya.

    Sementara itu, pemerintah memastikan akan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) sebagai tindak lanjut putusan MK. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan revisi dibutuhkan untuk memperjelas batasan jabatan yang boleh atau tidak boleh diisi anggota Polri.

    Supratman juga menegaskan putusan MK bersifat nonretroaktif atau tidak berlaku surut sehingga polisi aktif yang saat ini menduduki jabatan sipil tidak diwajibkan mundur.

  • Bahlil Bongkar Nasib Polisi Aktif di ESDM Seusai Putusan MK

    Bahlil Lahadalia Akui Polri dan Jaksa Aktif Bantu Perkuat Kinerja ESDM

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keberadaan aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, di lingkungan kementeriannya selama ini justru memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan. 

    Menurut Bahlil, saat ini, terdapat sejumlah personel Polri yang bertugas di Kementerian ESDM, termasuk inspektur jenderal yang berpangkat komisaris jenderal.

    “Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya bintang 3 atau apa namanya, komjen ya,” ujar Bahlil saat ditemui wartawan di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Bahlil menegaskan, posisi tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dia menilai keberadaan aparat aktif di kementeriannya bukan sekadar formalitas, melainkan terbukti mempercepat dan memperkuat kerja-kerja pengawasan sektor ESDM.

    “Sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” tandas Bahlil.

    Diketahui, saat ini, publik dan sejumlah pihak menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil. Polisi bisa menduduki jabatan sipil jika sudah pensiun atau mengundurkan diri.

    Salah satu pihak yang ikut menyoroti putusan MK tersebut adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto yang merupakan purnawirawan atau pensiun Polri. Setyo menegaskan KPK sedang mempelajari dan menganalisis putusan MK tersebut agar bisa dilaksanakan di institusi KPK.

    “Ya, saya kira putusan MK ya, sementara itu menjadi telaahan dari pihak pihak biro hukum (KPK) untuk memastikan posisinya seperti apa, gitu,” ujar Setyo dikutip Rabu (19/11/2025).

    Selain itu, kata Setyo, KPK juga masih menunggu hasil analisis dari Mabes Polri atas putusan tersebut. Hasil analisis Mabes Polri tersebut nantinya akan menjadi panduan bagi KPK untuk mengimplementasikan putusan MK. 

    “Kemudian, kita tunggu juga dari beberapa pihak yang lain, mungkin dari Mabes Polri, ya, dari kementerian yang lain, yang irisannya dengan kewenangan mereka berkaitan dengan putusan MK itu, nanti hasilnya seperti apa, itu nanti akan dijalankan,” pungkas Setyo.

  • Respons Putusan MK, Bahlil Polisi Aktif Duduki Jabatan di ESDM Sangat Membantu

    Respons Putusan MK, Bahlil Polisi Aktif Duduki Jabatan di ESDM Sangat Membantu

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberadaan personel Polri dan jaksa yang bertugas di lingkungan Kementerian ESDM selama ini berkontribusi besar terhadap kinerja kementeriannya.

    Pernyataan itu disampaikan usai dia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/11/2025), ketika dimintai tanggapan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri menduduki jabatan di kementerian.

    “Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya. Dan setelah ada keputusan MK, nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian dari Mendagri, kemudian dari Menteri Hukum. Apa yang menjadi kajian, setelah itu, baru kami akan ikuti,” kata Bahlil.

    Saat ditanya apakah keberadaan aparat penegak hukum aktif membantu kinerja kementerian, Bahlil menegaskan hal tersebut sangat positif.

    “Sangat, sangat. Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” ujarnya.

    Bahlil memastikan Kementerian ESDM akan bersikap sesuai regulasi yang ditetapkan, sembari tetap menjaga kesinambungan kerja dan koordinasi antar-lembaga di sektor energi dan pertambangan.

    Termasuk terkait kemungkinan penyesuaian posisi para perwira Polri aktif di ESDM pasca putusan MK, Bahlil menyatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah.

    “Kita lihat aturan nanti setelah keputusan MK. Apa yang diputuskan oleh Menteri Hukum, Menpan RB, maka itu pasti akan menjadi rujukan,” kata Bahlil.