Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Bahlil soal Bandara IMIP Tanpa Aparat Negara: Urusan Menteri Teknis!

    Bahlil soal Bandara IMIP Tanpa Aparat Negara: Urusan Menteri Teknis!

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara soal bandara Morowali Industrial Park (IMIP) yang disebut beroperasi tanpa keberadaan aparat negara.

    Bahlil menegaskan urusan bandara bukan kewenangan ESDM, melainkan kementerian teknis lain yang mengatur sektor perhubungan dan keamanan bandara.

    Fokus kementerian ESDM adalah terkait dengan operasional tambang di wilayah IMIP.

    “Di bandara itu kan ada kementerian teknis, yang kami atur di pertambangannya termasuk rekomen hilirnya. Objek bandara pengamanannya itu kewenangan menteri teknis,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Terkait dengan adanya dugaan tambang ilegal di kawasan tersebut, Bahlil mengatakan pihaknya masih menunggu laporan lengkap Satgas PKH.

    Namun ia memastikan penindakan akan dilakukan terhadap siapa pun yang terbukti menambang secara ilegal.

    “Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan tim (Satgas PKH/Penertiban Kawasan Hutan). Sampai sekarang saya katakan bahwa siapapun yg langgar terkait tambang ilegal, ataupun menambang di luar wilayah yang berizin, ataupun menambang di areal yang ada nikelnya tapi tidak ada izinnya akan diproses secara hukum,” katanya.

    “Arahan presiden sebagai satgas dan menteri ESDM adalah tegakkan aturan tanpa pandang bulu, negara tak boleh kalah dari apa yang kurang pas dan langgar hukum,” sambung Bahlil.

    Tonton juga Video Hilirisasi di IMIP: Wujud Transformasi Ekonomi Keberlanjutan

    (hns/hns)

  • Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Tok! Pemerintah Tambah Kuota LPG Bersubsidi untuk Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan energi, khususnya LPG bersubsidi, aman menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal itu usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).

    Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Kepala BUMN Doni Oskaria untuk memastikan kecukupan suplai LPG serta kesiapan stok BBM.

    “Oh ya kemarin kami melakukan rapat dengan Menteri Keuangan, Pak Purbaya dan Kepala BUMN, Pak Doni Oskaria untuk membahas tentang subsidi LPG menjelang Natal dan Tahun Baru ini. Karena harus kita memastikan semuanya harus clear,” ujar Bahlil.

    Lebih lanjut, dia menambahkan bahwa Pertamina juga hadir dalam rapat tersebut mengingat perannya sebagai penyedia utama energi nasional.

    Dalam pertemuan itu, kata Bahlil pemerintah sepakat menambah pasokan LPG bersubsidi guna mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang.

    “Termasuk stok BBM. Karena kemarin sama-sama Pertamina juga. Di situ, di salah satu disepakati adalah ada kenaikan volume LPG dari kurang lebih 8,2 juta metrik ton menjadi 8,4 juta metrik ton atau 8,5 juta metrik ton. Angkanya saya lupa. Namun, itu sudah disetujui,” kata Bahlil.

    Dengan penambahan volume tersebut, pemerintah berharap distribusi energi tetap lancar dan kebutuhan masyarakat selama masa libur akhir tahun dapat terpenuhi tanpa gangguan.

    Dia memastikan bahwa tidak ada isu maupun hambatan terkait pasokan LPG bersubsidi untuk akhir tahun. “Jadi nggak ada isu. Ya. Makasih,” tandas Bahlil.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (25/11/2025).

    Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menuturkan, pertemuan dua pembantu presiden itu membahas kecukupan pasokan LPG 3 kilogram (kg) menjelang masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Dwi menjelaskan, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka itu sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan pada 2025 berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton. Artinya, dibutuhkan tambahan kuota LPG 3 kg sekitar 370.000 metrik ton.

    Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi. Pasalnya, harga LPG masih berada di bawah acuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Adapun, target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun. “Penambahan kuota tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi dengan presiden, dibawa ke ratas bersama Kemenkeu dan Kementerian ESDM,” ucap Anggia.

  • Anggota DPR: Bahlil terjemahkan visi Presiden dalam transisi energi

    Anggota DPR: Bahlil terjemahkan visi Presiden dalam transisi energi

    Koordinasi lintas sektor yang solid membuat agenda transisi energi tidak berhenti pada level arahan, tetapi berubah menjadi langkah-langkah eksekusi yang terukur

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menilai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berhasil menerjemahkan visi strategis Presiden Prabowo Subianto terkait energi bersih dan kemandirian energi ke dalam program nyata..

    Jamaludin menilai kemampuan Bahlil dalam mengorkestrasi Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan, pemerintah daerah, BUMN energi, swasta, hingga mitra internasional, menjadi faktor kunci yang mempercepat penerjemahan visi energi Presiden Prabowo ke dalam program implementatif.

    “Koordinasi lintas sektor yang solid membuat agenda transisi energi tidak berhenti pada level arahan, tetapi berubah menjadi langkah-langkah eksekusi yang terukur,” kata Jamaludin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Ia menyoroti percepatan proyek energi baru terbarukan (EBT) sebagai salah satu indikatornya. Peresmian 55 proyek EBT di 15 provinsi, termasuk PLTP 91,9 MW dan PLTS 27,8 MW, disebutnya sebagai bukti bahwa pipeline transisi energi mulai menghasilkan output fisik yang relevan terhadap kebutuhan kapasitas listrik, dekarbonisasi, dan pengurangan ketergantungan energi impor.

    Menurut Jamaludin, proyek-proyek ini mencerminkan fokus pemerintah untuk membangun fondasi energi yang lebih efisien dan resilient.

    Selain itu, program PLTS desa dan kerja sama energi bersih Indonesia–Singapura dinilai sebagai strategi yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo untuk memperluas akses energi, meningkatkan daya saing industri, dan membuka peluang perdagangan energi hijau di kawasan.

    Ia menilai langkah ini mengintegrasikan aspek teknologi, investasi, dan geopolitik energi dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif.

    Jamaludin menegaskan bahwa melalui Komisi XII DPR RI akan terus mengawal agar kebijakan transisi energi berjalan dengan pendekatan yang evidence-based dan didukung kepastian regulasi.

    Ia menekankan pentingnya konsistensi eksekusi, percepatan perizinan, dan integrasi skema pembiayaan hijau agar agenda besar ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan sektor industri.

    “Ini menunjukkan bahwa visi Presiden Prabowo dalam transformasi energi sudah mulai diterjemahkan menjadi program-program konkrit di lapangan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan berjalan konsisten dan menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang,” ujarnya.

    Di akhir pernyataannya, Jamaludin menyampaikan bahwa momentum ini perlu dimanfaatkan untuk memperkuat roadmap transisi energi nasional, memastikan kapasitas kelembagaan yang memadai, dan menjaga arah pembangunan energi tetap sesuai prioritas strategis pemerintahan.

    “Transisi energi adalah pilar penting daya saing Indonesia. Momentum ini harus dijaga dan diperkuat,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejar Target 1 Juta Barel, ESDM Undang Investor Eksplorasi 108 Cekungan Migas

    Kejar Target 1 Juta Barel, ESDM Undang Investor Eksplorasi 108 Cekungan Migas

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan 108 cekungan atau basin minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia belum tergarap. Pemerintah pun mengajak investor untuk menjajal pengembangan potensi migas di Tanah Air.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, terdapat 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi di seluruh Indonesia. 

    Namun, dari 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi itu, hanya 20 yang telah dikembangkan. Sementara itu, 108 sisanya merupakan area yang kaya data dan peluang.

    “Pada tahun 2025 dan 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran yang signifikan dan memberdayakan Badan Geologi untuk melakukan survei 2D dan 3D tingkat lanjut, yang membuka jalan bagi eksplorasi untuk membuka potensi sumber daya ini,” ucap Yuliot dalam acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025, Selasa (25/11/2025).

    Yuliot menegaskan bahwa sebanyak 108 cekungan itu perlu dioptimalkan demi target peningkatan produksi sebesar 1 juta barel minyak per hari (bph) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2029.

    “Visi bersama kita jelas, pada tahun 2029, Indonesia akan mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari, memperkuat kedaulatan energi nasional, dan mendorong pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.

    Menurutnya, potensi besar ini diharapkan menarik investor migas untuk dapat melakukan investasi di Indonesia. Yuliot mengatakan bahwa untuk mendukung iklim investasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Sebagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi. 

    Dia menilai beleid tersebut membuka jalan bagi kerja sama yang transparan dan efisien.

    Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menyiapkan 75 blok migas yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan wilayah lepas pantai. Seluruh blok ini telah siap dikembangkan melalui mekanisme penugasan atau lelang reguler. 

    Saat ini, kata Yuliot, terdapat sembilan blok minyak dan gas bumi yang telah ditunjuk untuk dapat dikembangkan oleh badan usaha, serta sejumlah blok lainnya akan menyusul.

    Tidak hanya itu, pemerintah juga menjalankan strategi untuk meningkatkan produksi minyak bumi yang berfokus pada identifikasi dan evaluasi cadangan yang belum ditemukan. Selain itu, juga diterapkan teknik enhanced oil recovery (EOR) dan waterflood di lapangan-lapangan yang menjanjikan, serta optimalisasi pemanfaatan sumur-sumur yang tidak terpakai.

    “Selain meningkatkan produksi migas, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur, meliputi jaringan pipa transmisi dan distribusi migas dari wilayah kerja ke kawasan industri, peningkatan kapasitas kilang minyak dalam negeri, tangki penyimpanan minyak, serta peningkatan jumlah pengiriman kargo migas,” tutur Yuliot.

  • Shell Buka Suara Usai Dikabarkan Sepakat Beli BBM Pertamina

    Shell Buka Suara Usai Dikabarkan Sepakat Beli BBM Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Shell Indonesia buka suara usai dikabarkan sepakat membeli 100.000 barel base fuel atau BBM murni dari PT Pertamina Patra Niaga.

    President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian tak membantah maupun membenarkan kabar tersebut. Dia hanya mengatakan, Shell saat ini memasuki tahap final dalam negosiasi secara business to business (B2B) dengan Pertamina Patra Niaga.

    “Shell Indonesia ingin menginformasikan bahwa saat ini pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel dari Pertamina Patra Niaga memasuki tahap akhir,” ucap Ingrid kepada Bisnis, Selasa (25/11/2025).

    Adapun, kabar Shell sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga disampaikan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung. Dia menyebut, kesepakatan pembelian base fuel oleh Shell memang telah memasuki tahap final.

    Menurutnya, kesepakatan antara kedua perusahaan telah resmi pada Selasa (25/11/2025) ini.

    “Shell sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Ini direncanakan tanggal 24 atau 25 ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell,” ucap Yuliot.

    Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan stok BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP-AKR, hingga Vivo kembali terisi pada akhir November 2025.

    Dia menuturkan, negosiasi pembeli base fuel oleh Shell kepada Pertamina Patra Niaga saat ini sudah mencapai tahap final.

    Dia pun memberi sinyal bahwa perusahaan asal Eropa itu bakal membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga. Setelah itu, maka stok bensin di SPBU Shell bisa kembali tersedia.

    “Kalau dari informasi yang ada. Akhir bulan ini [stok BBM di SPBU Shell kembali hadir],” ucap Laode di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/11/2025).

    Laode pun menuturkan, saat ini BU swasta yang telah sepakat membeli base fuel dari Pertamina Patra Niaga adalah BP-AKR sebanyak 200.000 barel dan Vivo 100.000 barel base fuel.

    Terbaru, stok BBM SPBU Vivo pun mulai membanjiri pasar usai perusahaan membeli 100.000 barel base fuel dari Pertamina, Minggu (23/11/2025). Stok bensin yang mulai tersedia itu yakni Revvo 92 (RON 92).

  • ESDM Buka Suara Soal TNI Jaga Kilang dan Terminal BBM Pertamina

    ESDM Buka Suara Soal TNI Jaga Kilang dan Terminal BBM Pertamina

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero). 

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, wacana penugasan TNI untuk menjaga kilang Pertamina wajar saja. Sebab, kilang Pertamina termasuk dalam kategori objek vital nasional.

    “Jadi untuk penugasan TNI, ini kan merupakan objek vital nasional. Jadi objek vital nasional itu kan harus diamankan. Ya, termasuk pengamanannya dari TNI-Polri,” ucap Yuliot di sela acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025, Selasa (25/11/2025).

    Adapun, aturan pengamanan objek vital nasional yang melibatkan TNI berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut aturan ini, pengamanan obvitnas adalah tanggung jawab utama Polri yang dapat meminta bantuan TNI sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

    Dengan kata lain, TNI bertindak sebagai kekuatan pendukung, bukan penegak hukum, dalam situasi darurat atau ancaman strategis, dengan pengerahan kekuatan di bawah kendali presiden. 

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan TNI untuk mengamankan kilang minyak dan terminal Pertamina. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP). 

    “Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).

    Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).

    Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025. 

    “Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya. 

  • Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Kementerian ESDM sebut TNI jaga kilang bentuk sinergi keamanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan langkah TNI menjaga kilang minyak PT Pertamina (Persero) mulai Desember 2025 merupakan bentuk sinergi keamanan nasional.

    “Kami menyambut baik dan ini merupakan bentuk sinergi keamanan nasional, terlebih kilang ini kan industri strategis sektor industri,” ucap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Anggia menyampaikan kilang minyak merupakan objek vital nasional dan terkait dengan kedaulatan energi negara.

    Oleh karena itu, TNI yang menjaga kilang minyak Pertamina diharapkan bisa meningkatkan stabilitas pasokan energi.

    “Ini juga diharapkan bisa mencegah gangguan keamanan di industri sektor energi,” kata Anggia.

    Pertamina juga menyambut baik TNI yang ditugaskan untuk menjaga kilang milik Pertamina mulai Desember 2025, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan kilang dan fasilitas Pertamina merupakan aset strategis yang menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.

    Oleh karena itu, sinergi bersama pengamanan fasilitas Pertamina merupakan langkah yang positif.

    “(Sinergi ini) penguatan berlapis untuk menjamin keberlangsungan operasi fasilitas vital negara,” kata Baron.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memastikan TNI turun tangan untuk menjaga industri strategis nasional, salah satunya kilang milik Pertamina.

    Sjafrie menjelaskan penjagaan instalasi strategis ini dilakukan guna memastikan ragam aset industri milik pemerintah dalam keadaan aman dan berfungsi dengan baik.

    Selain itu, Sjafrie menilai TNI berhak menjaga instalasi strategis negara karena memiliki landasan hukum yang sah.

    Sjafrie melanjutkan pengamanan industri strategis itu menjadi salah satu tugas dari Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang saat ini tengah dibangun oleh TNI di seluruh wilayah.

    Sejauh ini, tercatat sudah ada lebih dari 100 BTP yang telah terbangun di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan BTP bertambah 150 per tahunnya.

    Dengan penjagaan tersebut, Sjafrie yakin ragam industri strategis, seperti Pertamina ini akan bekerja secara maksimal, sehingga memberikan dampak baik untuk kemakmuran masyarakat dan kedaulatan negara.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Shell sepakati beli 100 ribu barel BBM dari Pertamina

    Jakarta (ANTARA) – PT Shell Indonesia (Shell) resmi mencapai kesepakatan dengan PT Pertamina Patra Niaga untuk pembelian 100 ribu barel bahan bakar minyak (BBM) guna menutup kekurangan stok di jaringan SPBU swasta.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan, Shell membeli satu kargo base fuel dari Pertamina Patra Niaga.

    “Untuk Shell ini sudah terdapat kesepakatan dengan Pertamina. Jadi tanggal 24 atau 25 (November) ini sudah sampai di tempat titik serah yang disepakati antara Pertamina dengan Shell,” ujar Yuliot di Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, setibanya kargo di Indonesia, Shell akan segera melakukan penjemputan dan mendistribusikannya ke SPBU. Kuota tambahan itu diproyeksikan bisa memenuhi kebutuhan stok hingga akhir 2025, sambil menunggu alokasi kuota impor berikutnya.

    Kesepakatan pembelian ini menyusul arahan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar Pertamina membantu badan usaha swasta yang kehabisan kuota impor BBM.

    Adapun diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan bahwa negosiasi Shell dan Pertamina telah memasuki tahap akhir.

    Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman mengatakan Shell sudah mengajukan volume yang ingin dibeli, meski belum dapat mengungkap detailnya.

    “Vivo kan kemarin sudah, sekarang kabar terakhir Shell memasuki tahap akhir,” ucap Laode ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11).

    Kelangkaan stok BBM di SPBU Shell, BP, dan Vivo terjadi sejak pertengahan Agustus hingga Oktober 2025 akibat habisnya kuota impor sejumlah badan usaha.

    Saat ini, sudah ada sejumlah perusahaan pengelola SPBU swasta yang menjalin kesepakatan dengan Pertamina, yakni AKR, BP, dan VIVO. Pertamina sudah menyalurkan pasokan BBM kepada BP-AKR pada tahap pertama sebesar 100 ribu barel minyak.

    Lebih lanjut, Pertamina juga sudah menyalurkan pasokan BBM kepada Vivo dengan volume yang serupa, yakni 100 ribu barel minyak.

    Sementara, ExxonMobil belum mengajukan karena masih memiliki stok.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 39 Perusahaan Minat jadi Mitra Pertamina Untuk Garap Sumur Minyak Tua

    39 Perusahaan Minat jadi Mitra Pertamina Untuk Garap Sumur Minyak Tua

    Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas mengungkapkan 39 perusahaan tertarik berinvestasi bersama PT Pertamina (Persero) untuk memproduksi sumur-sumur minyak tua di Indonesia.

    Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas Nanang Abdul Manaf menilai hal tersebut membuktikan bahwa pengelola sumur tua menarik di mata investor. 

    Dia menjelaskan, dari 39 perusahaan yang menyatakan ketertarikannya untuk menjadi mitra Pertamina, 19 perusahaan sudah melangkah ke tahap yang lebih serius dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU).

    “Sebanyak 39 perusahaan berminat menjadi mitra sumur idle Pertamina untuk melaksanakan program reaktivasi sumur idle, dan 19 perusahaan telah menandatangani MoU,” kata Nanang dalam acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025 di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Nanang mengaku telah menyodorkan 2.500 sumur kepada pasar. Di satu sisi, pihaknya menyiapkan regulasi pendukung untuk mewadahi minat investor tersebut.

    “Pokja [kelompok kerja] 3 telah melakukan proses penawaran kepada seluruh mitra yang berminat untuk reaktivasi sumur minyak idle sebanyak 2.500 sumur dan juga memimpin penyusunan kebijakan baru,” katanya.

    Dengan begitu, dia pun memastikan bahwa kerja sama dengan 39 perusahaan tersebut berjalan aman dan legal. Menurut Nanang, payung hukum tersebut nantinya akan mencakup teknis operasional hingga pengelolaan sumur tua.

    “Kebijakan ini mengatur kerja sama operasional dan teknologi pada lapangan dan produksi sumur idle, sumur masyarakat umum, dan kemudian kerja sama pengelolaan sumur peninggalan [legacy wells],” jelasnya.

    Asal tahu saja, Pertamina bakal reaktivasi 4.200 sumur idle hingga 2028. Dari jumlah tersebut akan ada 2.500 sumur tua yang bakal direaktivasi Pertamina dengan skema kerja sama pihak lain.

    Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, pihaknya bakal melibatkan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) untuk mengelola sumur idle tersebut bersama Pertamina.

    Dia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait kerja sama tersebut. Konsep regulasi yang dimaksud akan mencakup strategi kerja sama dan pemanfaatan teknologi. Ini termasuk pelibatan koperasi, BUMD, dan UMKM untuk mengelola sumur idle itu. 

    “Sudah kami bahas juga bahwa tidak hanya koperasi maupun BUMD, tapi juga saya katakan tadi UKM harus masuk,” kata Djoko di ICE BSD, Tangerang, beberapa waktu lalu.

    Data Kementerian ESDM mencatat, dari 2.500 sumur idle yang bakal direaktivasi dengan skema kemitraan itu dilakukan mulai tahun ini.

    Perinciannya, Pertamina bakal mereaktivasi 500 sumur idle dengan menggandeng mitra pada tahun ini. Kemudian, 2.000 sisanya bakal dikerjakan hingga 2028 mendatang. 

    Khusus tahun ini, 500 sumur idle yang potensial dikerjasamakan itu mayoritas berlokasi di Sumatra. Dari jumlah tersebut, 60 sumur berada di offshore, sedangkan sisanya onshore.

  • Purbaya bertemu Bahlil bahas kesiapan pasokan LPG Natal-tahun baru

    Purbaya bertemu Bahlil bahas kesiapan pasokan LPG Natal-tahun baru

    Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025, plus prognosa LPG 3 kg masuk sampai akhir tahun ini.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Selasa, untuk membahas kecukupan pasokan elpiji (Liquefied Petroleum Gas/LPG) menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    “Bahas kesiapan LPG untuk Nataru nanti sampai akhir 2025, plus prognosa LPG 3 kg masuk sampai akhir tahun ini,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia, di Jakarta, Selasa.

    Menurut Dwi, kuota LPG 3 kg pada 2025 dipatok 8,17 juta metrik ton, sedikit lebih rendah dibanding realisasi 2024. Namun, kebutuhan berdasarkan prognosa mencapai 8,5 juta metrik ton.

    “Ada penambahan (kuota) kan over 0,37 juta (metrik ton) atau sekitar 370 ribuan lah,” ujarnya lagi.

    Meski ada koreksi kuota, pemerintah memastikan tidak ada penambahan subsidi, karena harga LPG masih berada di bawah acuan APBN.

    “Penambahan kuota (ada), tapi enggak ada penambahan subsidi. Tapi ini masih akan dirapatkan lagi ke Pak Presiden (Prabowo Subianto), dibawa ke rapat terbatas bersama dengan Pak Menteri (Bahlil) dan juga Menteri Keuangan (Purbaya),” katanya pula.

    Pemerintah sebelumnya menetapkan proyeksi penyaluran LPG subsidi dalam APBN 2025 sebesar 8,17 juta metrik ton, sementara outlook hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai 8,36 juta metrik ton.

    Dari pembahasan hari ini, pemerintah memastikan pasokan LPG untuk periode Nataru dalam kondisi aman.

    Adapun target alokasi anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini mencapai Rp87,6 triliun.

    Dwi menambahkan, pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh skema subsidi tahun depan.

    Selain LPG, pemerintah juga memastikan kesiapan pasokan bahan bakar minyak (BBM). PT Pertamina (Persero), kata Dwi, telah menyampaikan bahwa stok BBM untuk Natal dan tahun baru aman. Persiapan dilakukan sekaligus untuk menghadapi kebutuhan energi selama periode Ramadhan hingga Lebaran pada Maret 2026.

    “Iya, itu disiapkan juga oleh Pertamina. Jadi enggak hanya Nataru saja, karena berdekatan semua tuh. Semua berdekatan Ramadhan kemudian Lebaran. Jadi mereka mempersiapkan antisipasi sampai selesai Lebaran tahun depan untuk persiapan pengamanan BBM-nya. Jadi dijamin InsyaAllah lah aman sampai selesai,” kata Dwi.

    Adapun mengutip unggahan akun media sosial Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria dan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    “Rapatnya enggak lama, sekitar 30 menit membahas mengenai subsidi LPG dan kuota subsidi LPG,” kata Purbaya.

    Sementara, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan adanya tambahan kuota untuk menjaga pasokan di masa puncak konsumsi akhir tahun.

    “Kita hari ini rapat LPG, subsidi LPG dan penambahan sedikit kuota LPG supaya menjelang hari raya natal dan tahun baru aman,” ujarnya lagi.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.