Kementrian Lembaga: Kementerian ESDM

  • Kementerian ESDM tambah tiga dapur umum untuk korban banjir di Bireuen

    Kementerian ESDM tambah tiga dapur umum untuk korban banjir di Bireuen

    ANTARA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menambah tiga dapur umum untuk korban banjir bandang di Kabupaten Bireun, Aceh, Selasa (2/12). Penambahan ini dikarenakan hanya terdapat satu dapur umum di Kabupaten Bireun, sementara jumlah pengungsi terus bertambah. (Aprizal Rachmad/Arif Prada/Hilary Pasulu)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Listrik Aceh Mulai Pulih: 153 Penyulang dan 6.844 Gardu Kembali Beroperasi

    Listrik Aceh Mulai Pulih: 153 Penyulang dan 6.844 Gardu Kembali Beroperasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, progres pemulihan ketenagalistrikan di Aceh menunjukkan perkembangan signifikan.

    Hal itu dia sampaikan saat meninjau langsung kondisi infrastruktur ketenagalistrikan yang terdampak banjir dan angin kencang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Selasa (2/12/2025).

    Dia memerinci dari total 263 penyulang yang padam, sebanyak 153 penyulang atau 58,2% telah kembali normal. Sementara itu, 6.844 dari 9.669 gardu distribusi atau 70,8% telah menyala kembali.

    Sementara itu, beban listrik yang pulih mencapai 173,05 megawatt (MW) atau 69,8%, dengan jumlah pelanggan kembali menikmati listrik sebanyak 727.735 pelanggan atau 69,7%.

    Pada kesempatan ini, Bahlil meninjau salah satu titik tower transmisi pada jalur Bireuen – Arun, yang mengalami kerusakan akibat banjir. Di lokasi tersebut, dia memberikan arahan langsung kepada jajaran teknis PLN agar percepatan perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan terukur.

    Apalagi, jalur transmisi tersebut merupakan salah satu suplai utama listrik ke sejumlah kabupaten/kota di Aceh.

    “Sekarang waktunya kita kerja untuk Ibu Pertiwi. Saya tahu ini medannya tidak gampang, tetapi anggap saja ini adalah sebuah panggilan kepada kita untuk mengabdi kepada negara dan mengurus rakyat,” ujar Bahlil melalui keterangan resmi.

    Selanjutnya, Bahlil meninjau lokasi material tower emergency (TE) di Bireuen. Di titik ini, dia menyaksikan proses optimasi operasi evakuasi material yang digunakan untuk mempercepat perbaikan tower yang rusak pada jalur transmisi Bireuen – Arun.

    Menurut Bahlil, optimalisasi logistik penanganan kerusakan menjadi salah satu perhatian utama untuk memastikan pemulihan berjalan sesuai target.

    Untuk memulihkan pasokan listrik dari pembangkit di Arun dan Nagan Raya, PT PLN (Persero) akan mulai memasang tower listrik emergency yang dapat dibangun hanya dalam waktu 2 hari, kemudian dilanjutkan penyambungan kabel listrik yang rusak.

    Adapun, pemulihan listrik di Banda Aceh dan Aceh bagian barat ditargetkan selesai paling cepat pada Jumat (4/12/2025) atau Sabtu (5/12/2025) mendatang.

    Berdasarkan data PLN, sebanyak 12 tower transmisi pada beberapa jalur SUTT 150 kV mengalami kerusakan, mencakup jalur Bireuen-Arun, Brandan-Langsa, serta Peusangan-Bireuen.

    Kerusakan ini menyebabkan gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah, termasuk Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, hingga Aceh Selatan dan Aceh Singkil.

    “Kehadiran saya di sini bersama direktur utama Pertamina, dirut PLN, dirjen ketenagalistrikan itu dalam rangka ingin memastikan secara dekat dan ingin merasakan secara langsung terhadap masalah-masalah yang dihadapi, khususnya di bagian ESDM, supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan secara cepat. Memang harus saya akui bahwa listrik, BBM ini persoalan yang paling vital,” kata Bahlil.

    Relaksasi Ketentuan Pembelian BBM

    Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, pihaknya akan melakukan relaksasi pada regulasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah terdampak bencana. Hal ini dilakukan demi mengatasi antrean pembelian BBM.

    Menurut Bahlil, dengan relaksasi ini, masyarakat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tidak perlu lagi menggunakan barcode untuk membeli BBM di SPBU.

    Sementara untuk distribusi BBM, karena jalur darat terputus, maka pengiriman BBM dilakukan via laut dan udara menggunakan drum. Kementerian ESDM berkoordinasi juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk memulihkan jalur darat.

    “Dan urusan BBM, BBM-nya ada, tapi tidak bisa terdistribusi karena banyak jalan yang enggak bisa kita lewati. Kita sudah lewat laut, juga ombak. Nah, perlahan-lahan kita mulai sekarang pakai jerigen. Jadi kita lagi bawa jerigen dan drum dari Jakarta, kita naikkan pesawat kita kirim ke sini supaya kita pikul. Sambil kita bekerjasama dengan kementerian teknis di PU untuk menembus jalan,” tambah Bahlil.

    Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah. Bahlil menyebut, pemerintah berkomitmen mempercepat seluruh proses pemulihan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Aceh dapat kembali normal.

  • Muncul Gelondongan Kayu Saat Bencana Sumatera, PKB Kaji Pansus Pembalakan Liar

    Muncul Gelondongan Kayu Saat Bencana Sumatera, PKB Kaji Pansus Pembalakan Liar

    Jakarta

    Gelondongan kayu yang ikut terbawa arus banjir di Sumatera kini menuai sorotan publik. Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pihaknya akan mengkaji pembentukan panitia khusus (pansus) pembalakan liar untuk mengusut adanya dugaan perusakan hutan di Sumatera.

    “Kita akan koordinasikan dan konsultasikan dengan pimpinan dan fraksi-fraksi untuk mendapatkan masukan dan pandangan terkait perlunya pansus pembalakan liar atau perusakan hutan,” kata Daniel saat dihubungi, Selasa (2/12/2025).

    Anggota Komisi IV DPR ini menilai keberadaan pansus pembalakan liar penting untuk mengungkap adanya berbagai faktor dari kejadian bencana yang menimpa warga di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pansus tersebut, kata Daniel, juga bisa dipakai untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan aspek kelestarian lingkungan.

    “Pansus juga penting untuk mengevaluasi seluruh kebijakan pembangunan yang ada dan ini menyangkut lintas kementerian baik itu Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan stakeholder lainnya,” terang Daniel.

    Di satu sisi, Daniel juga mengapresiasi respons pemerintah dalam menghadapi peristiwa bencana alam di Aceh dan Sumatera. Namun, ia menyebut Komisi IV akan memanggil Menteri Kehutanan pada Kamis (4/12) pekan ini untuk mendapatkan penjelasan lebih detail terkait bencana alam yang terjadi di Sumatera dan Aceh, termasuk munculnya gelondongan kayu setelah banjir terjadi di wilayah tersebut.

    Diketahui, gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara, Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    (ygs/idn)

  • Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Level Awas, Warga Diminta Tetap Waspada

    Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Level Awas, Warga Diminta Tetap Waspada

    Jakarta

    Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, NTT, masih menunjukkan tingkat aktivitas yang tergolong tinggi. Warga sekitar gunung diminta tetap waspada.

    “Berdasarkan analisis visual dan instrumental tersebut, tingkat aktivitas Gunung Lewotobi Laki- laki masih ditetapkan pada Level IV (AWAS),” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi, Lana Saria, dilansir Antara, Selasa (2/12/2025).

    Dalam laporan khusus perkembangan aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki Level IV (Awas) tanggal 1 Desember 2025. Dalam pemantauan secara visual menunjukkan gunung terlihat jelas hingga tertutup kabut dengan intensitas sedang. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis, sedang hingga tebal tinggi sekitar 50-200 meter dari puncak.

    “Cuaca cerah hingga hujan, angin lemah ke arah utara, timur laut, barat daya, barat dan barat laut. Suhu udara sekitar 21-33 derajat Celcius,” katanya.

    Lebih lanjut, data kegempaan dari tanggal 30 November 2025 hingga 1 Desember 2025 hingga pukul 12.00 WITA, terdapat sebanyak 33 kali gempa tremor non-harmonik, enam kali gempa low frequency, sembilan kali gempa vulkanik dalam, satu kali tektonik lokal, dan tujuh kali gempa tektonik jauh.

    “Meskipun visual ke arah gunung sering tertutup kabut, namun saat jelas hembusan asap tebal masih teramati berasal dari kawah dan rekahan arah barat laut,” ujarnya.

    Aktivitas kegempaan masih terekam gempa vulkanik dalam, gempa low frequency, dan gempa tremor non-harmonik dalam jumlah yang relatif tinggi. “Hal ini mengindikasikan bahwa suplai magma masih terus berlangsung, begitu pula dengan pergerakan magma ke permukaan yang diindikasikan oleh terekamnya gempa low frequency,” ujarnya lagi.

    Badan Geologi meminta masyarakat dan wisatawan tidak beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi, serta 7 km sektoral pada arah barat laut-timur laut, serta tetap tenang dan mengikuti arahan dari pemerintah daerah.

    “Masyarakat juga diminta untuk tidak mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.

    Selain itu, masyarakat di sekitar wilayah rawan bencana agar mewaspadai potensi banjir lahar apabila terjadi hujan lebat, terutama pada daerah aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki, seperti di Nawakote, Dulipali, Nobo, Hokeng Jaya, hingga Nurabelen.

    Bagi warga yang terdampak hujan abu dianjurkan menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk melindungi saluran pernapasan. “Abu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki juga dapat mengganggu operasional bandara dan jalur penerbangan apabila sebarannya mengarah ke area bandara dan jalur perlintasan pesawat,” imbuhnya.

    (rfs/rfs)

  • Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Update Banjir Sumatra, Kepala Basarnas Sebut Korban Jiwa Capai 447 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii mengungkap pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 447 korban jiwa dalam bencana banjir hingga longsor yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Sumatra.

    Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Dalam penjelasannya, korban jiwa tersebut merupakan masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

    “Di mana dari jumlah yang terdampak, kami telah mengevakuasi 447 jiwa dalam kondisi meninggal,” kata Syafii dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Senin (1/12/2025).

    Syafii menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan pencarian terhadap 399 orang yang masih dinyatakan hilang.

    Secara keseluruhan, bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah berdampak pada 33.620 jiwa. Meski demikian, Syafii menyebut pihaknya telah mengevakuasi sebanyak 33.173 jiwa masyarakat.

    “Untuk jumlah korban selamat yang dievakuasi oleh Badan SAR Nasional dan juga beserta seluruh potensi SAR yang terdata ada 33.173,” tambahnya.

    Pada kesempatan berbeda, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bencana banjir hingga longsor di sejumlah wilayah Sumatra dipicu cuaca ekstrem dan kondisi geografis. 

    Plt. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan, bencana di lima kabupaten, yaitu Humbang Hasudutan, Agam, Mandailing Natal, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dipicu oleh tiga faktor utama. Adapun, curah hujan tinggi hingga ekstrem sebagai faktor dominan. 

    Selain itu, kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam serta litologi yang lapuk dan mudah tererosi turut memperparah kerentanan wilayah tersebut. 

    Menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa rawan bencana melalui identifikasi tanda awal longsor, jalur evakuasi, serta revitalisasi vegetasi lereng menjadi fondasi pencegahan di tingkat tapak. 

    “Pengendalian tata guna lahan pada lereng curam termasuk pembatasan pembukaan lahan baru dan perbaikan drainase permukaan merupakan langkah struktural yang sangat menentukan dalam menurunkan risiko pada kawasan permukiman,” jelas Lana.

  • PGN Siagakan Satgas Nataru 2025 untuk Jaga Penyaluran Gas Bumi

    PGN Siagakan Satgas Nataru 2025 untuk Jaga Penyaluran Gas Bumi

    Bisnis.com, JAKARTA – PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina mengerahkan Satgas Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 yang siap menjaga keamanan dan keandalan penyaluran gas bumi ke lebih dari 817.000 pelanggan rumah tangga, 2.845 pelanggan kecil, 3.334 pelanggan komersial dan industri, serta pelanggan pembangkit listrik sepanjang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

    Jaringan infrastruktur Subholding Gas yang mencakup lebih dari 34.000 km jaringan pipa, 16 SPBG & MRU, serta 3 terminal LNG juga dipastikan beroperasi secara optimal. Sehingga, penyaluran gas bumi di seluruh wilayah operasi Subholding Gas Group pun dapat berjalan dengan lancar.

    Satgas Nataru PGN aktif sejak 13 November 2025 hingga 11 Januari 2026, dan berkoordinasi dengan Satgas Nataru Holding Migas Pertamina serta Posko Bersama Kementerian ESDM.

    Corporate Secretary PGN, Fajriyah Usman, menyampaikan bahwa Subholding Gas menyiapkan berbagai langkah pengamanan operasi, termasuk penguatan aspek HSSE, sehingga kebutuhan gas bumi pelanggan dapat terpenuhi dengan baik.

    “Tim Penanganan Gangguan (TPG) kami siagakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, didukung pemantauan tekanan jaringan secara realtime dan patroli berkala di seluruh fasilitas operasi,” ujarnya.

    Penyaluran Bahan Bakar Gas (BBG) pada periode Nataru 2025 diproyeksikan mencapai angka 24.500 LSP, atau meningkat rata-rata sekitar 34% dibandingkan periode Nataru 2024.

    “Posko Satgas di seluruh area operasi Subholding Gas Group siap bersiaga memberikan layanan terbaik untuk seluruh pelanggan dengan sepenuh hati,” tegasnya.

    PGN memastikan seluruh infrastruktur, mulai dari jaringan pipa, SPBG, terminal LNG, hingga layanan Contact Center 135, beroperasi penuh untuk menjamin kelancaran aktivitas masyarakat di periode Natal dan Tahun Baru.

  • DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    DJP Kejar Pajak Pengusaha Sawit Kakap, Dorong Integrasi Data Tambang

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan pengusaha batu bara dan sawit pada pekan lalu. Otoritas pajak menuntut mereka supaya lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan peringatan keras kepada ratusan pelaku usaha di sektor kelapa sawit menyusul temuan berbagai modus ketidaksesuaian data mulai dari underinvoicing hingga penggunaan faktur fiktif.  

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa langkah pemerintah, termasuk operasi gabungan Kemenkeu-Polri yang membongkar penyelundupan produk turunan CPO pada awal November 2025, bukan bertujuan untuk menebar ketakutan.

    Upaya itu, sambungnya, dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai koridor hukum sekaligus mengamankan penerimaan negara.  

    Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 pelaku usaha yang mewakili 137 Wajib Pajak strategis sektor sawit di Kantor Pusat DJP pada Jumat (28/11/2025), Purbaya meminta para pengusaha untuk terbuka jika menghadapi kendala di lapangan.  

    “Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kita ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia,” tegasnya, dikutip dari rilis DJP, Jumat (28/11/2025). 

    Purbaya, yang hadir secara mendadak dalam agenda tersebut, menekankan bahwa kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan, namun tetap menuntut kontribusi maksimal bagi kas negara.  

    “Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo [Dirjen Pajak] tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak,” ujarnya.  

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memaparkan bahwa otoritas pajak telah mengantongi data modus pelanggaran ekspor terbaru. Selain itu, DJP mengidentifikasi dugaan praktik penghindaran pajak lainnya seperti under-invoicing dan penggunaan faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif.  

    Bimo mengimbau para “raja sawit” tersebut untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembetulan secara sukarela sebelum otoritas melangkah ke ranah penegakan hukum (gakkum).  

    “Dalam kesempatan sosialisasi ini, kami mengimbau Bapak-Ibu untuk segera melakukan pembenahan secara sukarela sebelum DJP melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terindikasi tidak patuh,” kata Bimo.  

    Bimo memastikan pengawasan akan dilakukan secara profesional dan proporsional tanpa menghambat aktivitas ekonomi, demi memperkuat tata kelola industri sawit yang lebih transparan dan akuntabel. 

    Adapun, kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri oleh jajaran Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN), termasuk Ketua Satgassus Herry Muryanto dan Wakil Ketua Novel Baswedan, serta perwakilan Kejaksaan RI.

    Integrasi Data Tambang

    Direktur Jenderal Pajak alias DJP Bimo Wijayanto mendorong supaya data Minerba-One yang dikelola oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM bisa segera terintegrasi dengan Coretax milik otoritas pajak.

    Hal ini ditujukan agar seluruh data dapat dimanfaatkan dalam mengumpulkan penerimaan negara. Selain itu, Bimo juga mengemukakan bahwa DJP juga telah sepakat dengan Ditjen Minerba untuk memasukkan komitmen pelunasan pajak sebagai salah satu dokumen kelengkapan pada saat mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) .

    Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan pelaksanaan kegiatan kolaborasi ini merupakan upaya bersama dalam mengelola kekayaan negara, baik oleh Pemerintah selaku regulator maupun wajib pajak selaku pelaku kegiatan ekonomi dari sektor pertambangan mineral dan batubara. 

    “Pesan Pak Presiden kembali ke pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan utama membangun sistem ekonomi Indonesia yang berkeadilan, yaitu pentingnya 
    prinsip gotong royong,” ujar Bimo, dikutip Jumat (28/11/2025). 

    Berdasarkan data internal DJP, dalam lima tahun terakhir jumlah populasi wajib pajak dari sektor pertambangan minerba cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertambahan sekitar 3%.

    Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 6.321 wajib pajak hingga pada tahun 2025 tumbuh menjadi 7.128 wajib pajak. Selain itu, penerimaan sektor pertambangan 
    mineral logam mampu meningkat lebih dari 10 kali lipat dari sebesar Rp4 triliun (2016) 
    menjadi Rp45 triliun (2024). 

    Sedangkan penerimaan pajak sektor pertambangan batubara mengalami fluktuasi sejalan dengan pergerakan harga komoditas global.“Kami tidak bisa berdiri sendiri apabila tidak ada sumbangsih dari bapak ibu selaku pelaku ekonomi (sektor minerba) yang menyumbang 20 sampai 25 persen dari penerimaan negara,” ujar Bimo. 

  • Paguyuban Tathya Dharaka Kirim Bantuan ke Sumatera Utara

    Paguyuban Tathya Dharaka Kirim Bantuan ke Sumatera Utara

    Surabaya (beritajatim.com) – Paguyuban Tathya Dharaka yang berisi Alumni AKPOL 2005 mengirimkan bantuan paket pangan ke korban Bencana Sumatera Utara. Pengiriman pangan dilakukan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) dr. Radjiman Wedyodiningrat yang memiliki fasilitas kesehatan, Sabtu (29/11/2025) kemarin.

    Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, AKBP Wahyu Hidayat yang juga alumni AKPOL 2005 memimpin langsung penyerahan bantuan. Bantuan pangan itu dititipkan kepada KadisterbKoarmada II, Kolonel Laut (P) Andi Susanto yang juga merupakan satgas kemanusiaan.

    “Bantuan itu dari teman-teman saya Paguyuban Tathya Dharaka AKPOL 2005 melalui Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Wahyu, Minggu (30/11/2025).

    Bantuan pangan tersebut diberikan kepada para korban bencana alam banjir dan tanah longsor di Sumatera Utara sebagai bentuk rasa solidaritas dan empati dari para alumni AKPOL 2005. Dari data yang diterima Beritajatim, bantuan yang dikirimkan adalah 500 paket sembako lengkap (minyak, gula, beras) dan 100 dus mie instan.

    “Semoga bantuan ini dapat meringankan beban para korban disana. Kami juga menghimbau agar masyarakat turut mendoakan dan membantu para korban agar situasi di sana berangsur-angsur pulih,” jelasnya.

    Seperti yang diketahui, 21 wilayah di Sumatera Utara dilaporkan terdampak akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi sejak 24 November 2025 kemarin.

    Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan jika bencana alam tersebut dipicu oleh tiga faktor utama. Pertama, adalah curah hujan yang tinggi hingga ekstrem. Lalu. Faktor kondisi geomorfologi yang curam hingga sangat curam. Terakhir adalah kondisi litologi yang lapuk dan mudah tererosi.

    Dari data terbaru pada Minggu (30/11/2025)siang, 316 orang dinyatakan meninggal dunia dan 279 orang masih belum ditemukan keberadaannya. (ang/but)

  • Tekan Ketergantungan Impor BBM, Pengembangan RDMP Balikpapan Harus Dikebut

    Tekan Ketergantungan Impor BBM, Pengembangan RDMP Balikpapan Harus Dikebut

    Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) cukup menghadapi libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Stok BBM akan ditambah menjadi lebih tinggi dari cadangan normal.

    Yuliot menjelaskan, stok BBM akan ditambah agar memiliki kemampuan pasok 27 hari. Ini menjadi lebih tinggi dari batas normal dengan cadangan 23 hari.

    “Jadi, dari standar yang ada, itu kan juga sudah sampaikan oleh Pak Menteri, itu justru kita akan meningkatkan dari standar 23 hari itu menjadi 27 hari. Jadi, untuk mengamankan stok Nataru, karena Nataru itu kan juga akan menyambung dengan hari keagamaan lain,” ungkap Yuliot, ditemui di Hotel Sheraton, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.

    Dia mengatakan, persiapan tidak sebatas untuk libur akhir tahun. Tapi turut mencakup hitungan untuk periode Tahun Baru Imlek, Ramadan, hingga Lebaran 2026.

    “Ini ada imlek, ada juga ada puasa dan juga mereka menyambung lebaran. Jadi, kita juga harus memastikan bahwa stok BBM di dalam negeri tersedia cukup untuk kebutuhan masyarakat dan industri,” tegas dia.

    Terpisah, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, stok BBM dipastikan aman untuk periode awal tahun 2026 mendatang. Apalagi, lebaran Idulfitri jatuh pada Maret 2026. Menurutnya, Pertamina sudah menyiapkan pasokan mengantisipasi lonjakan konsumsi dari masyarakat.

    “Jadi mereka mempersiapkan antisipasi sampai selesai Lebaran tahun depan untuk persiapan pengamanan BBM-nya. Jadi dijamin insyaallah aman sampai selesai lebaran,”  ucap Anggia, di Kantor Kementerian ESDM.

     

  • Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        30 November 2025

    Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun Regional 30 November 2025

    Bahlil Ungkap 5.700 Desa di Indonesia Belum Punya Listrik, Janji Diselesaikan 5 Tahun
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia mengungkap masih ada 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia masih gelap belum teraliri listrik.
    Pihaknya menargetkan persoalan ini akan selesai dalam 5 tahun ke depan, di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.
    “Bayangkan negara sudah hadir 80 tahun tapi masih ada desa yang belum ada listrik,” ungkap Bahlil saat menyampaikan sambutan dalam acara pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar)
    Kalimantan Tengah
    (Kalteng) di Palangka Raya, Sabtu (29/11/2025).
    Pihaknya berjanji bahwa sebelum 2029 hingga 2030 berakhir, seluruh desa dan dusun tersebut bisa teraliri listrik melalui program
    Listrik Desa
    (Lisdes).
    “Saya berjanji, sudah lapor juga ke Pak Presiden, bahwa sebelum 2029-2030 berakhir, maka seluruh desa akan kami aliri listrik melalui
    program Listrik
    Desa,” tambahnya.
    Dia kemudian menyoroti kondisi sejumlah desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang belum punya listrik.
    Hal ini membuat Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengirimkan Dinas ESDM menghadap Kementerian ESDM untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
    “Saya tahu Kalimantan Tengah juga banyak, rasio elektrifikasi kita sudah 99 persen, tapi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) itu baru 89 persen yang berlistrik,” jelasnya.
    Dia kemudian mengenang masa lalunya yang tinggal di kampung dan tidak pernah menikmati listrik sejak sekolah dasar (SD) kelas 1 sampai kelas 6.
    Menurut Bahlil, tidak mungkin bisa memberikan pendidikan yang baik tanpa adanya listrik.
    “Karena tidak mungkin kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak didik, mengenalkan mereka dengan teknologi dan IT di sekolah, kalau tidak ada listrik, bagaimana cerita,” ujarnya.
    Bahlil menyebut, ribuan desa dan dusun yang belum berlistrik ini merupakan masalah nyata di lapangan yang harus segera diselesaikan.
    Sehingga, menurutnya, sudah saatnya kebijakan yang diambil pemerintah lebih menyentuh kondisi riil di lapangan, yakni listrik desa.
    Diketahui, program Listrik Desa merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk menyediakan akses listrik yang merata ke seluruh pelosok negeri, khususnya di 3T yang belum terjangkau oleh jaringan listrik nasional.
    Pelaksana utama program ini adalah PT PLN (Persero) bekerja sama dengan Kementerian ESDM RI.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.