Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Dirut Garuda Wamildan Tertarik Pesawat China, Begini Spesifikasi C919 yang Diincar

    Dirut Garuda Wamildan Tertarik Pesawat China, Begini Spesifikasi C919 yang Diincar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Wamildan Tsani mengungkap pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan produsen pesawat China Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (Comac) terkait peluang penggunaan pesawat jet C919. 

    “Saya belum bisa jawab [penggunaan pesawat China oleh Garuda Indonesia], tapi komunikasi sudah mulai, tetapi kalau sampai betul-betul pesawatnya kita operasikan kan itu masih cukup panjang,” kata Wamildan di Kementerian BUMN, Kamis (2/1/2024). 

    Lalu produk China yang seperti apa yang dimiliki Comac sehingga garuda membuka komunikasi? Mengutip laman resmi Comac pesawat jet C919 dirancang oleh Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (Comac) dengan tata letak kapasitas 158 hingga 192 kursi dan jangkauan 4.075 hingga 5.555 kilometer. Spesifikasi ini diklaim memenuhi standar kelaikan udara internasional dan memiliki hak kekayaan intelektual independen.  

    Diluncurkan pertama kali pada 2 November 2015, C919 berhasil menjalani uji terbang perdana pada 5 Mei 2017. Sertifikat Tipe dari Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) diperoleh pada 29 September 2022, dan pesawat pertama dikirimkan pada 9 Desember 2022. Operasi komersial pesawat ini dimulai pada 28 Mei 2023.  

    Hingga 19 Desember 2024, COMAC telah mengirimkan 14 unit pesawat C919 kepada tiga maskapai besar, yakni China Eastern Airlines (CEA), Air China, dan China Southern Airlines. Sebagai pelanggan peluncuran pertama, CEA telah mengoperasikan sembilan unit C919 di delapan rute domestik, melayani lebih dari 850.000 penumpang dengan total 6.240 penerbangan komersial.  

    Kemudian Air China menggunakan C919 pada empat rute utama dari Beijing ke Shanghai, Hangzhou, Chengdu, dan Wuhan. Sementara itu, China Southern Airlines mengoperasikan pesawat ini pada rute dari Guangzhou ke Shanghai, Chengdu, Hangzhou, dan Haikou. Secara keseluruhan, pesawat C919 telah melayani 15 rute di 10 kota. 

    Comac disebut memiliki peluang besar sebagai pemasok pesawat mengingat GIAA sedang mencari 70 pesawat baru. Keterlambatan pengiriman pesawat, terutama karena masalah rantai pasokan dan mogok kerja di Boeing, meningkatkan peluang Comac untuk memperoleh pesanan dari maskapai.

  • Dirut Garuda Wamildan Tertarik Pesawat China, Begini Spesifikasi C919 yang Diincar

    Dirut Garuda Wamildan Tsani Tertarik Pesawat China, Begini Spesifikasi C919 yang Diincar

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) Wamildan Tsani mengungkap pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan produsen pesawat China Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (Comac) terkait peluang penggunaan pesawat jet C919. 

    “Saya belum bisa jawab [penggunaan pesawat China oleh Garuda Indonesia], tapi komunikasi sudah mulai, tetapi kalau sampai betul-betul pesawatnya kita operasikan kan itu masih cukup panjang,” kata Wamildan di Kementerian BUMN, Kamis (2/1/2024). 

    Lalu produk China yang seperti apa yang dimiliki Comac sehingga garuda membuka komunikasi? Mengutip laman resmi Comac pesawat jet C919 dirancang oleh Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (Comac) dengan tata letak kapasitas 158 hingga 192 kursi dan jangkauan 4.075 hingga 5.555 kilometer. Spesifikasi ini diklaim memenuhi standar kelaikan udara internasional dan memiliki hak kekayaan intelektual independen.  

    Diluncurkan pertama kali pada 2 November 2015, C919 berhasil menjalani uji terbang perdana pada 5 Mei 2017. Sertifikat Tipe dari Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok (CAAC) diperoleh pada 29 September 2022, dan pesawat pertama dikirimkan pada 9 Desember 2022. Operasi komersial pesawat ini dimulai pada 28 Mei 2023.  

    Hingga 19 Desember 2024, COMAC telah mengirimkan 14 unit pesawat C919 kepada tiga maskapai besar, yakni China Eastern Airlines (CEA), Air China, dan China Southern Airlines. Sebagai pelanggan peluncuran pertama, CEA telah mengoperasikan sembilan unit C919 di delapan rute domestik, melayani lebih dari 850.000 penumpang dengan total 6.240 penerbangan komersial.  

    Kemudian Air China menggunakan C919 pada empat rute utama dari Beijing ke Shanghai, Hangzhou, Chengdu, dan Wuhan. Sementara itu, China Southern Airlines mengoperasikan pesawat ini pada rute dari Guangzhou ke Shanghai, Chengdu, Hangzhou, dan Haikou. Secara keseluruhan, pesawat C919 telah melayani 15 rute di 10 kota. 

    Comac disebut memiliki peluang besar sebagai pemasok pesawat mengingat GIAA sedang mencari 70 pesawat baru. Keterlambatan pengiriman pesawat, terutama karena masalah rantai pasokan dan mogok kerja di Boeing, meningkatkan peluang Comac untuk memperoleh pesanan dari maskapai.

  • 10.000 Buruh Sritex Mau ke Jakarta, Gelar Aksi Damai 14-15 Januari

    10.000 Buruh Sritex Mau ke Jakarta, Gelar Aksi Damai 14-15 Januari

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rencana aksi demontrasi tengah dipersiapkan oleh sekitar 10.000 buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto mengonfirmasi bahwa puluhan ribuan buruh ini akan menggelar aksi ke Mahkamah Agung (MA) dan Istana Negara pada 14 dan 15 Januari 2025. Aksi tersebut bertujuan menyampaikan tuntutan terkait keberlangsungan kerja mereka.

    “Kami sudah bulat, minggu kedua Januari kami akan ke Jakarta,” ucap Slamet kepada CNBC Indonesia, Sabtu (4/1/2025).

    Katanya, aksi ini akan melibatkan buruh Sritex dari berbagai daerah seperti Sukoharjo, Boyolali, dan Semarang. Mereka berencana berangkat dengan menggunakan bus yang dananya dihimpun secara mandiri melalui iuran pekerja.

    Adapun aksi damai di Jakarta akan digelar pada 14-15 Januari 2025 dengan jumlah buruh mencapai 10.000 dan diberangkatkan 200 bus. Aksi akan dilakukan ke beberapa tempat seperti Istana Negara, DPR, Mahkamah Agung, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan hingga Kementerian BUMN.

    “Kami harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Polda Jawa Tengah. Selain itu, kami juga memantau situasi agar aksi tidak bercampur dengan demo PPN 12% yang sedang berlangsung,” jelasnya.

    Adapun rencana aksi ini, kata Slamet, didorong oleh putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan status pailit Sritex. Para buruh khawatir keputusan tersebut akan berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

    Foto: CNBC Indonesia
    Diputus Pailit, Sritex Bakal Ajukan PK

    “Kami meminta Mahkamah Agung mempertimbangkan keberadaan kami. Keinginan kami hanya satu, yaitu tetap bisa bekerja,” tegasnya.

    Dalam aksi nanti, para buruh juga berniat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Slamet menyebut, Prabowo sebelumnya menjanjikan tidak akan ada PHK di Sritex. “Kami ke Istana untuk menguatkan Pak Prabowo agar terus membela kepentingan kami,” tambahnya.

    Slamet menyebut aksi ini merupakan tindak lanjut dari acara doa bersama dan panggung orasi yang digelar Jumat lalu di Pabrik Sritex. Yang mana kegiatan tersebut, katanya, difasilitasi oleh pihak manajemen dan dikawal aparat kepolisian untuk menjaga ketertiban.

    “Jadi kemarin itu kan pasca putusan kasasi yang menguatkan putusan PN Semarang itu, teman-teman buruh menginginkan untuk melakukan gerakan aksi. Namun, dari pihak manajemen menyampaikan kalau bisa jangan, Karena itu akan mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Tapi akhirnya kami difasilitasi dengan doa bersama itu, kemudian dilakukan dengan bebas di dalam situ, tapi dengan tetap penjagaan polisi,” jelasnya.

    Meski sempat ada permintaan dari manajemen agar aksi ke Jakarta dibatalkan, Slamet menegaskan, para buruh tetap berkomitmen.

    “Untuk kita ke Jakarta itu sudah bulat, dan itu disampaikan pada hari Jumat. Teman-teman buruh menyatakan mereka siap semua. Saya di orasi itu “apakah siap ke Jakarta?”, semua menyatakan siap,” ucap dia.

    Selain mengkritisi putusan kasasi, aksi ini juga bertujuan mendesak pemerintah untuk mendukung keberlangsungan usaha Sritex. Para buruh berharap langkah hukum yang sedang diambil perusahaan, yakni Peninjauan Kembali (PK), dapat mengubah nasib mereka.

    “Buruh Sritex itu keinginannya terus bekerja, maka keberlangsungan usaha itu kan sudah seharusnya terus berjalan. Maka kami pada Mahkamah Agung agar dalam memutus PK itu mempertimbangkan keberadaan kami yang menginginkan terus bekerja,” pungkasnya.

    Sebelumnya Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto sudah meminta pekerjanya untuk tidak melakukan aksi demo di Istana Negara dan MA.

    “Kami akan membendung itu,” ungkap Wawan saat dikonfirmasi CNBC Indonesia.

    (wur)

  • Sejumlah Dugaan Korupsi Jokowi Selama 10 Tahun versi Said Didu, dari Tambang hingga PSN

    Sejumlah Dugaan Korupsi Jokowi Selama 10 Tahun versi Said Didu, dari Tambang hingga PSN

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu membeberkan penyebab Presiden RI ke-7 Joko Widodo jadi finalis pemimpin terkorup versi OCCRP (Organized Crime Coruption Reporting Project)

    Menurutnya, penetapan Jokowi sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia oleh OCCRP dapat dimaklumi karena menyangkut penilaian beberapa aspek.

    Diantaranya korupsi, perusakan demokrasi, perusakan dan penyerahan sumber daya alam, berbuat tidak adil dan menyebabkan bencana kemanusiaan.

    “Kelima aspek tersebut terjadi/dilakukan selama 10 tahun rezim Joko Widodo,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Sabtu, (4/1/2025).

    Terkait dengan korupsi lanjut dia, selama rezim Joko Widodo diduga terjadi dalam 5 (lima) kluster.

    Pertama, korupsi untuk mendapatkan dan melanggengkan kekuasaan dan dinasti. Kedua, korupsi sprindik – korupsi pimpinan Parpol dan Pejabat untuk dijadikan “penjara” bagi politisi dan pejabat.

    Ketiga, korupsi untuk kepentingan pribadi, berupa untuk mendapatkan legacy pribadi, dan untuk kepentingan keluarga.

    Keempat kata dia, korupsi menyogok oligarki sebagai ganti biaya politik – ini terjadi dalam pemberian PSN dan bagi-bagi SDA. Terakhir morupsi “menyogok” rakyat lewat Bansos dll.

    Lebih jauh dia membeberkan terdapat 10 sektor tempat terjadinya korupsi selama 10 tahun rezim Joko Widodo.

    “Proyek Strategis Nasional, pembangunan infrastruktur, penyerahan sumber daya alam (tambang, lahan) ke asing dan oligarki, penambahan utang negara dan BUMN, korupsi di BUMN, kuota ekspor-impor, penyelundupan (ekspor dan impor), korupsi perpajakan, korupsi berbagai jenis mafia dan pengadaan barang dan jasa APBN/BUMN/APBD,” tandasnya.

  • Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM

    Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menyampaikan keterangan seputar kebijakan pemerintah menghapus tagihan utang bagi 67 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia, usai menghadiri rapat terbatas, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/12/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 22:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah menghapus tagihan utang bagi 67 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total sekitar Rp2,5 triliun.

    Maman yang dijumpai usai menghadiri rapat terbatas Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1), menyebut kebijakan ini sebagai langkah awal dari target pemerintah yang ingin menghapus seluruh piutang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

    “Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67 ribuan,” katanya pula.

    Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur. Sementara hapus tagih adalah tindakan bank untuk menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih.

    “Artinya, nasabah yang sudah hapus buku bisa diputihkan, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan fasilitas pembiayaan,” ujarnya.

    Ia mengatakan program hapus tagih ini sudah mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menurut Maman, penghapusan piutang tidak akan merugikan pihak bank, karena daftar tersebut sudah masuk kategori hapus buku.

    Pemerintah menargetkan proses hapus tagih selesai pada pekan depan. Peluncuran program ini dijadwalkan pada pekan kedua Januari, dengan rencana Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara penyerahan penghapusan utang kepada 3 ribu nasabah UMKM.

    Selain itu, Maman menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema, termasuk koperasi simpan pinjam.

    “Semangat pemerintah adalah membuka akses modal seluas-luasnya bagi pengusaha kecil agar mereka dapat terus berkembang,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

    Sumber : Antara

  • Freeport Minta Perpanjangan Izin Ekspor Lagi, Bahlil Tunggu Jawaban Prabowo – Page 3

    Freeport Minta Perpanjangan Izin Ekspor Lagi, Bahlil Tunggu Jawaban Prabowo – Page 3

    Sebelumnya,  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku tengah berupaya agar pelepasan saham atau divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia bisa selesai pada kuartal pertama tahun 2025.

    “Kita coba ya. Kita coba (kuartal I-2025),” kata Erick Thohir saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

    Lebih lanjut, Erick mengakui masih terdapat beberapa kendala dalam proses pelepasan saham Freeport Indonesia tersebut. Kendati demikian, ia tidak menyebut secara rinci apa kendalanya.

    “Kita usahakan, kita usahakan. Karena kan memang ada beberapa kesepakatan yang memang dinamikanya cukup kompleks,” ujarnya.

    Diketahui, sebelumnya percepatan divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia telah diminta oleh Presiden Joko Widodo sebelum dirinya lengser. Jokowi meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk segera menyelesaikan divestasi tersebut.

    Pasalnya, Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen. Dengan begitu, total saham yang akan dimiliki pemerintah di PT Freeport yakni sebesar 61 persen.

    Selain itu, kepemilikan saham mayoritas di PT Freeport akan memberikan keuntungan besar bagi negara.

    Sebanyak 80 persen keuntungan PT Freeport nantinya akan masuk ke kas negara, baik dalam bentuk royalti, Pph Badan, Pph Karyawan, bea ekspor, hingga bea keluar.

     

  • Akan Dibahas dalam Rapat dengan Presiden

    Akan Dibahas dalam Rapat dengan Presiden

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemerintah segera membahas perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).

    Menurut Bahlil, rapat tersebut akan dilakukan langsung bersama Presiden Prabowo Subianto, beserta para menteri terkait, dalam waktu dekat.

    Sebagai informasi, izin ekspor konsentrat tembaga PTFI telah berakhir pada 1 Januari 2025. Dmpak dari izin ekspor yang belum diperpanjang oleh pemerintah membuat produksi konsentrat tembaga di gudang PTFI menumpuk.

    Sementara itu, pemerintah mendorong PTFI untuk tak perlu lagi mengekspor konsentrat tembaga yang diproduksinya. Dan Pemerintah mengarahkan proses pemurnian komoditas mineral tersebut dapat dilakukan di dalam negeri, sejalan dengan telah rampungnya fasilitas smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur.

    Namun sayangnya, fasilitas smelter ini mengalami insiden kebakaran pada Oktober 2024. Hal ini tentu membuat jadwal operasional smelter diundur.

    “Kami akan bawa (persoalan izin ekspor) dalam rapat dengan Bapak Presiden. Kami lagi kaji karena memang Freeport ini smelternya itu sudah jadi. Tapi kemudian kan musibah,” ungkap Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/1/2025).

    Pemerintah, kata dia, telah meminta PTFI untuk segera secepatnya menyelesaikan pembenahan smelter, pasca terjadinya musibah kebakaran.

    Bahlil melanjutkan, untuk pembahasan aturan ekspor konsentrat tembaga akan dilakukan dalam waktu secepatnya. Adapun, rapat tersebut akan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, hingga tentunya Kementerian ESDM.

    Pembahasan nasib PTFI terkait aksi bisnisnya sangat penting, mengingat nilai ekonomi yang dikontribusikan oleh PTFI jumlahnya cukup besar.

    “Nanti saya mau lapor dulu sama Bapak Presiden, lewat rapat. Karena kan memang ini undang-undang ya. Ini namanya aturan ya pasti lewat rapat,” pungkasnya terkait dengan izin ekspor konsentrat tembaga Freeport. 

  • Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Akses Modal UMKM dan Pekerja Migran

    Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Akses Modal UMKM dan Pekerja Migran

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto tengah mengkaji untuk mempersiapkan dana hingga Rp20 triliun untuk kebutuhan akses modal bagi Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) dan pekerja migran.

    Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna meningkatkan aksesibiltas pendanaan bagi para pengusaha UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

    Dia menjelaskan bahwa skema akses pendanaan yang akan disiapkan pemerintah akan melalui pembentukkan lembaga simpan pinjam dengan Pendanaan Nasional Madani (PNM) Mekaar dari Kementerian BUMN sebagai konsep yang akan dijadikan sebagai contoh.

    “Kan ada beberapa penanganan membuat semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan negara atau pemerintah. Baik melalui dana pinjaman bergulir yang ada di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025).

    Tak hanya itu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengatakan pemerintah turut mengkaji program khusus pinjaman murah untuk pekerja yang mau ke luar negeri.

    Apalagi, kata Cak Imin, Pekerja Migran Indonesia membutuhkan uang untuk pelatihan, ongkos keberangkatan, pelatihan, dan berbagai dokumen administrasi.

    “Itu nanti kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah, ini akan diinisiasi untuk membuat model simpan pinjam, pinjam dengan bunga yang sangat rendah. Ini akan kita tindaklanjuti dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Keuangan,” tambahnya.

    Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah memang berniat untuk meningkatkan akses modal dengan bunga rendah kepada pengusaha kecil dengan kisaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 20 triliun.

    “Intinya kita ingin menambah akses permodalan dengan bunga rendah. Ya bisa Rp20 triliunan total ini. Dana abadi pendidikan, dana abadi bergulir,” pungkas Cak Imin.

  • BUMN Pembiayaan Mikro Ini Gandeng BPJPH Latih Penerbitan Sertifikat Halal untuk UMKM – Halaman all

    BUMN Pembiayaan Mikro Ini Gandeng BPJPH Latih Penerbitan Sertifikat Halal untuk UMKM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, BANYUWANGI – Ratusan pelaku UMKM di Banyuwangi, Jawa Timur dilatih program dan penerbitan sertifikasi halal. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan mampu memenuhi permintaan pasar halal global yang terus berkembang.

    Kegiatan tersebut berlangsung pada 7 hingga 8 Desember 2024 di Gedung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Kota Banyuwangi, Jawa Timur.

    Sebanyak 100 nasabah PNM Cabang Banyuwangi mengikuti pelatihan dan proses sertifikasi halal yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mereka.

    PNM telah konsisten melaksanakan program serupa di berbagai wilayah, termasuk Bangka Belitung, Garut, dan Tasikmalaya.

    Hingga saat ini, sebanyak 108 sertifikat halal telah berhasil diterbitkan dari total 345 kuota yang terdaftar melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    “Kami percaya bahwa pelatihan dan sertifikasi halal ini bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi para nasabah PNM,” kata Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi dalam pernyataannya, Jumat(3/1/2025).

    Program tersebut lanjut Arief juga sejalan dengan inisiatif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan visi Kementerian BUMN untuk memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendukung UMKM dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar halal, sekaligus memperkuat daya saing mereka di pasar lokal dan internasional.

    Arief menyebutkan, kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara PNM, MES, dan BPJPH untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal, sekaligus mendukung agenda Kementerian BUMN dalam memberdayakan UMKM.

    “Dengan terus menggelar pelatihan seperti ini, PNM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai syariah,” ujar Arief.

    Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tersebut, perwakilan dari Cabang Bangka Belitung, Garut, dan Tasikmalaya menyerahkan simbolis sertifikat halal kepada para nasabah PNM dari masing-masing cabang yang telah berhasil menyelesaikan proses sertifikasi, serta kepada peserta dari Cabang Banyuwangi yang tengah menjalani pelatihan.

  • 10 Ribu Buruh Sritex Akan ‘Serbu’ Istana Hingga Kemenkeu 14-15 Januari

    10 Ribu Buruh Sritex Akan ‘Serbu’ Istana Hingga Kemenkeu 14-15 Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Serikat pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada 14-15 Januari 2025.

    Diperkirakan ada 10 ribu pekerja yang ikut aksi tersebut.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto mengatakan keputusan ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.

    “Hari Selasa sampai dengan Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10 ribu. Estimasi armada 200 bus,” kata Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1) seperti dikutip dari detik.com.

    Slamet menjelaskan pihaknya telah menetapkan sejumlah titik lokasi aksi. Adapun tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA).

    Secara keseluruhan, akan ada 9 titik lokasi demo. Selain tiga lokasi yang telah disebutkan di atas, antara lain ada Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    “Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex,” ujarnya.

    Slamet mengatakan rencana demonstrasi ini buntut inkrahnya putusan pailit perusahaan usai Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi.

    MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    “Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini,” kata Slamet.

    “Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan,” sambungnya.

    Slamet mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.

    Oleh karena itu, para pekerja Sritex memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi.

    “Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” kata Slamet.

    Ia juga menegaskan, para pekerja ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu dan melihat kelangsungan usaha tetap terjaga.

    Menurutnya kesejahteraan pekerja hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh Kurator.

    (agt/agt)