Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Dirjen Bina Keuda Kemendagri Terima Penghargaan sebagai Pembina Samsat Nasional – Halaman all

    Dirjen Bina Keuda Kemendagri Terima Penghargaan sebagai Pembina Samsat Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menerima pin dan piagam penghargaan dari Kementerian Badan Usaha Miliki Negara (BUMN). 

    Penghargaan dan penyematan pin ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN Dony Oskaria dalam acara HUT ke-64 Jasa Raharja: Hadir untuk Negeri di Kantor Jasa Raharja, Kuningan, Jakarta Selatan.

    “Kami memberikan penghargaan atas pengabdian dan kinerja luar biasa sebagai Pembina Samsat Nasional,” ucap Wamen BUMN Dony, dalam keterangan yang diterima, Rabu (8/1/2025).

    Selain Fatoni, penghargaan tersebut juga diberikan kepada Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen. Pol Aan Suhanan dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono atas dedikasi mereka sebagai Tim Pembina Samsat Nasional. Dony mengapresiasi seluruh jajaran direksi Jasa Raharja atas capaiannya pada tahun 2024.

    “Apresiasi kepada seluruh jajaran direksi atas capaian 2024, kecepatan pemberian santunan, penurunan jumlah kecelakaan melalui efektivitas keselamatan transportasi, ekosistem pelayanan santunan, kenyamanan perjalanan masyarakat,” ucap Dony.

    “Saya mengajak seluruh insan Jasa Raharga mengoptimalkan jangkauan juga meningkatkan kualitas SDM. Dengan demikian diharapkan Jasa Raharja akan semakin kokoh dan merealisasikan komitmen nyata terhadap kepedulian masyarakat,” sambungnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni berterima kasih kepada Kementerian BUMN atas penghargaan yang diberikan. Selain itu, dirinya juga berterima kasih kepada Jasa Raharja atas pengabdian dan kinerja luar biasa sebagai Pembina Samsat Nasional.

    “Jasa Raharja telah memperbaiki data dan tata kelola wajib pajak kendaraan bermotor dan pemberian hibah kepada daerah dalam meningkatkan kinerja Samsat selama ini, salah satunya melalui Rakor Pembina SAMSAT, Penandatangan Program Kerja, Kegiatan Analisa dan Evaluasi Program Kerja Samsat dan Kebijakan Integrasi Data Kendaraan Bermotor,” kata Fatoni.

    Menurutnya, Jasa Raharja merupakan wujud hadirnya negara sebagai lembaga yang bergerak di bidang asuransi telah memberikan perlindungan dasar kepada semua masyarakat Indonesia yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas, baik di darat, laut maupun di udara. 

    Dia juga mengapresiasi Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono yang telah membantu pemerintah dalam mendukung kelancaran, kenyamanan serta keselamatan masyarakat dengan menerapkan berbagai layanan inovatif dan fasilitas digital terpadu lainnya.

    “Melalui layanan tersebut, diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan dan penyaluran santunan kepada korban dan keluarga korban kecelakaan melalui kolaborasi yang dilakukan oleh Jasa Raharja dengan Kepolisian, Rumah Sakit, Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan stakeholder lainnya,” kata Fatoni.

    Hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen. Pol Aan Suhanan, Komisaris Utama PT Jasa Raharja Hendra Sugianto, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dan Plh. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat.

  • Pemerintah Rencanakan Penurunan Harga Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025

    Pemerintah Rencanakan Penurunan Harga Tiket Pesawat untuk Mudik Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya menurunkan harga tiket pesawat kembali. Upaya ini merupakan tindak lanjut dari keberhasilan pemberian diskon 10% pada periode libur Natal dan tahun baru 2025.

    “Kami berupaya untuk menurunkan harga tiket pesawat dan moda transportasi lainnya,” ujar AHY saat konferensi pers di kantor Kemenko Infrastruktur, Rabu (8/1/2025).

    Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan kebutuhan transportasi jelang libur Idufitri 1446 Hijriah. AHY menyebutkan kebijakan ini penting untuk menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat yang sering terjadi pada saat lebaran.

    “Kami harus bekerja keras karena setelah Nataru, kita menghadapi bulan suci Ramadhan, dan tentunya ada ledakan mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran,” kata AHY.

    Upaya penurunan harga tiket pesawat, menurut AHY, memerlukan proses yang melibatkan beberapa kementerian dan pihak terkait. Proses ini biasanya berlangsung selama 2-3 minggu, melibatkan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi harga tiket pesawat adalah harga avtur (bahan bakar pesawat).

    “Penurunan harga tiket pesawat ini melibatkan banyak pihak, termasuk perusahaan maskapai BUMN dan penyedia jasa kebandarudaraan,” jelas AHY. Ia juga menyebutkan bahwa salah satu keberhasilan kebijakan ini adalah penurunan fuel surcharge, yang dapat mengurangi biaya perjalanan udara secara signifikan.

    Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir, juga menyampaikan kemungkinan harga tiket pesawat yang lebih terjangkau selama periode mudik lebaran atau Idulfitri 2025. Hal ini disampaikan Erick setelah rapat dengan pimpinan perusahaan pelat merah dalam sektor penerbangan pada Kamis (2/1/2024).

    “Setelah keberhasilan penurunan harga tiket pada periode Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), kami optimis bisa menekan harga tiket pesawat lebih rendah lagi untuk mudik Lebaran mendatang,” kata Erick.

  • Erick Thohir Mau Merger BUMN Lagi pada 2025, Targetnya? – Page 3

    Erick Thohir Mau Merger BUMN Lagi pada 2025, Targetnya? – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberi bocoran soal rencana penggabungan 3 perusahaan pelat merah di sektor pelayaran dan pelabuhan. Itu menyasar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT ASDP Indonesia Ferry, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

    Dia menerangkan, nantinya Pelindo akan bertindak sebagai induk holding. Rencana ini juga diakuinya sudah dibahas dengan pihak terkait.

    “Sudah, kita sudah dorong. Pelindo (jadi induk),” kata Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    Dia mengungkap keuntungan jika tiga BUMN itu digabung. Salah satunya untuk mengatasi isu dari biaya logistik nasional serta aspek keselamatan penumpang.

    “Pasti, karena itu mendorong kembali bagaimana logistic cost bisa lebih turun, safety buat penumpang,” ujarnya.

    Rencana tersebut akan jadi satu ekosistem pelayanan bagi masyarakat. Diketahui, ketiganya punya tugas yang berbeda meski berada di satu sektor yang sama.

    “Kalau pelabuhannya bagus, management PELNI dari kapalnya juga lebih mudah, ASDP-nya juga lebih bagus. Semuanya jadi sinkronisasi baik untuk penumpang dan barang, yang selama ini terpisah-pisah,” tutur dia.

    Informasi, Pelindo merupakan BUMN yang mengelola pelabuhan di banyak titik di Indonesia. Kemudian, ASDP Indonesia Ferry melayani angkutan penyeberangan dan danau. Serta, Pelni melayani rute pelayaran dengan jarak yang lebih panjang.

     

  • Program Rumah Pangan, Inisiatif PNM Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Program Rumah Pangan, Inisiatif PNM Dukung Ketahanan Pangan Nasional

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Dalam upaya mendukung ketahanan pangan nasional, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan berbagai inisiatif strategis, salah satunya Rumah Pangan PNM yang diluncurkan di Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1). Program ini hadir sebagai solusi inovatif untuk memperkuat akses pangan berkualitas serta pemanfaatan pangan berbasis bahan baku, sumber daya, dan kearifan lokal.

    Program Rumah Pangan ini sejalan dengan salah satu Asta Cita Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Melalui program ini, PNM mengambil peran aktif dengan memastikan bahwa pemberdayaan perempuan dan keluarga prasejahtera menjadi pondasi penting dalam menciptakan ketahanan pangan dari tingkat rumah tangga.

    “PNM memiliki tanggung jawab untuk mendukung program ketahanan pangan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberdayakan nasabah PNM Mekaar agar mengalami peningkatan kesejahteraan,” ujar Executive Vice President Pengembangan dan Jasa Manajemen PT PNM, Razaq Manan Ahmad.

    Razaq menegaskan, komitmen PNM ini juga selaras dengan arahan Kementerian BUMN yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan masyarakat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

    “Salah satu cara yang dilakukan PNM untuk mewujudkan hal ini adalah kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Jimmy Hantu Foundation. Dengan menjalin kerja sama strategis ini, PNM dapat memberikan lebih banyak peluang kepada nasabah untuk mengakses pasar yang lebih luas dan menjual hasil pertanian mereka,” ujarnya.

    Dengan kehadiran program Rumah Pangan ini, PNM berharap dapat menjadi katalisator pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, PNM juga membuat sub program Pekarangan Bergizi dalam Rumah Pangan.

    Dengan dukungan yang kuat dari berbagai pihak dan komitmen yang tinggi dari nasabah, program Pekarangan Bergizi diharapkan dapat berkembang menjadi inisiatif positif dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi seluruh nasabah PNM.

    Dalam pelaksanaannya, Jimmy Hantu Foundation selaku mitra PNM akan berperan sebagai offtaker yang membantu menampung dan memasarkan produk pertanian, sehingga memudahkan nasabah mendapat harga yang kompetitif dan stabil.

    “Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi tetapi juga untuk menciptakan kemandirian ekonomi di kalangan keluarga prasejahtera,” pungkas Razaq.

    (ory/ory)

  • Kemenag Raih Indeks SPBE dengan Predikat Memuaskan Jadi Kado HAB Ke-79

    Kemenag Raih Indeks SPBE dengan Predikat Memuaskan Jadi Kado HAB Ke-79

    loading…

    Kementerian Agama (Kemenag) hari ini mendapat kado istimewa dalam perayaan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-79. Kemenag meraih predikat Memuaskan berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2024.

    Pemeringkatan indeks SPBE ini diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) pada 31 Desember 2024. Pengumuman ini tertuang dalam Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Dalam SK Menteri PAN dan RB tersebut disebutkan bahwa evaluasi ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

    “Kementerian PAN dan RB melakukan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan pada 615 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, termasuk 34 kementerian. Alhamdulillah Kementerian Agama meraih predikat ‘Memuaskan’ dengan skor 4,63,” terang Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani di Jakarta, Jumat (3/1/2025). ”Ini menjadi salah satu kado Istimewa, penanda reformasi birokrasi dan digitalisasi di Kemenag berjalan baik,” sambung Sekjen.

    Dari 34 kementerian, hanya 12 yang meraih predikat ‘Memuaskan’. Kemenag bahkan masuk lima besar bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (4,75), Kementerian Keuangan (4,74), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (4,68), dan Kementerian BUMN (4,64).

    Capaian ini terasa istimewa karena Kementerian Agama adalah instansi pemerintah dengan satuan kerja terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Rentang kerjanya mencakup seluruh wilayah di Indonesia dengan lebih dari 4.000 satuan kerja.

    “Karenanya, digitalisasi dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah niscaya. Sebab, itu dapat memudahkan akses publik terhadap layanan Kementerian Agama,” ujar Sekjen Kemenag.

    “Tahun 2023, indeks SPBE Kemenag 3,58 dengan predikat ‘Sangat Baik’, sementara pada 2022, skornya 2,26 dengan predikat ‘Cukup’. Ini menunjukkan ada grafik peningkatan yang sangat signifikan. Ini bentuk komitmen Kemenag mendukung penerapan teknologi digital sebagaimana arahan Presiden Prabowo,” sambungnya.

    Salah satu terobosan Kemenag dalam penerapan SPBE adalah penerapan e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa, serta e-government melalui pengembangan Pusaka Superapss. Aplikasi ini menjadi semacam holding bagi seluruh sistem layanan di Kementerian Agama. “Sehingga, publik lebih mudah mengakses layanan Kemenag karena dapat diakses melalui satu genggaman gadget,” sebut Kang Ali Ramdhani.

    Sejumlah layanan yang tersedia di Pusaka Superapps antara lain: Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu, Sistem Informasi Manajemen Nikah, Sistem Informasi Masjid dan rumah ibadah lainnya, EMIS dan layanan data kependidikan, layanan digital Kitab Suci agama-agama, dan lainnya.

    “Pusaka SuperApps akan terus kita kembangkan hingga mencakup seluruh layanan yang bisa dengan mudah diakses masyarakat,” tandasnya.

    (aww)

  • Wamenaker Bakal Sambangi Lagi Sritex Pekan Depan, Ini Agendanya

    Wamenaker Bakal Sambangi Lagi Sritex Pekan Depan, Ini Agendanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku akan kembali mendatangi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex pada Rabu (8/1/2025) mendatang. 

    Wamenaker Immanuel menjelaskan dirinya akan kembali mendatangi Sritex untuk memastikan situasi dan status pekerja agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK). 

    “Tanggal 8 nanti akan datang ke Sritex, agendanya ingin menanyakan situasi Stritex dan kawan-kawan buruh masih ada PHK [atau tidak],” kata Immanuel kepada Bisnis, Minggu (5/1/2025). 

    Menurutnya, hingga saat ini, tidak ada PHK yang dilakukan oleh manajemen Sritex. Namun, nasib keberlanjutan usaha Sritex saat ini berada di tangan kurator.

    Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, buruh pabrik Sritex Group berencana menggelar aksi damai ke Jakarta pada 14-15 Januari 2025, dengan estimasi massa sebanyak 10.000 pekerja.

    Hal ini menyusul penolakan kasasi atas putusan pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex serta tiga anak usahanya. Adapun, putusan penolakan kasasi dengan Nomor Perkara : 1345 K/PDT.SUS-PAILIT 2024 tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Hamdi dan dua anggota yakni Hakim Agung Nani Indrawati dan Lucas Prakoso pada Rabu, (18/12/2024). 

    Aksi damai dilakukan di sejumlah titik, yakni Istana Presiden, DPR RI, Mahkamah Agung (MA), Kemenko Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.  

    Buruh akan mengerahkan 200 bis sebagai akomodasi ribuan pekerja yang aksi ke Jakarta 2 pekan lagi. Adapun, tuntutan buruh yakni keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex. 

    “Kami berencana melakukan aksi damai ke kantor presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Kami berkonsolidasi dan menampung aspirasi seluruh pekerja Sritex Group yang menginginkan pemerintah hadir secara nyata dalam penyelesaian polemik permasalahan kepailitan Sritex Group,” ujar Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanto.

  • Wadah UMKM Makin Berdaya dan Bertumbuh

    Wadah UMKM Makin Berdaya dan Bertumbuh

    Jakarta: Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Untuk itu, UMKM pun perlu terus didorong agar naik kelas hingga go global dengan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Hal ini yang dilakukan oleh BRI melalui berbagai macam program pemberdayaan, salah satunya melalui Rumah BUMN.
     
    Rumah BUMN merupakan inisiatif Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM yang di dalamnya menjadi pusat literasi serta inkubasi bisnis. 
     
    Sejak pertama kali didirikan pada 2017, saat ini telah tersebar sebanyak 54 Rumah BUMN binaan BRI di seluruh Indonesia. Salah satu Rumah BUMN yang terus memberdayakan UMKM adalah Rumah BUMN BRI Kotamobagu yang berlokasi di Jalan Veteran, Kotamobagu, Sulawesi Utara.
    Rima Istiari memegang peran penting sebagai fasilitator Rumah BUMN BRI Kotamobagu. Ia membeberkan, Rumah BUMN BRI Kotamobagu memiliki misi untuk membina pelaku UMKM. Program-programnya mencakup pelatihan, bazar, hingga kerja sama dengan bagian BRI untuk mempermudah pelaku usaha mengakses layanan keuangan. 
     
    Selain itu, ia aktif berkolaborasi dengan stakeholder daerah untuk mengajak UMKM binaannya menjadi anggota Rumah BUMN BRI Kotamobagu serta aktif mempublikasikan & memperkenalkan Rumah BUMN BRI Kotamobagu di sosial media.
     
    Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.000 UMKM yang telah terdaftar menjadi binaan Rumah BUMN BRI Kotamobagu. Mayoritas produk UMKM di Kotamobagu berasal dari sektor pangan, dengan “pisang goroho” sebagai produk unggulan. Pisang khas Sulawesi Utara ini memiliki rasa unik yang tidak ditemukan di daerah lain.
     
    Produk unggulan Rumah BUMN BRI Kotamobagu itu pun tampil di Bazar UMKM BRIliaN yang digelar di Area Taman BRI, Jakarta, 16 Desember 2024. Kegiatan yang menampilkan produk andalan UMKM Kotamobagu tersebut menjadi kesempatan besar bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pemasaran dan juga menambah pendapatan usaha.
     
    Rumah BUMN juga menyediakan pelatihan beragam, mulai dari mindset entrepreneur, manajemen keuangan, hingga tips fotografi produk. Salah satu program andalan adalah re-branding kemasan, yang membantu UMKM meningkatkan daya saing produk mereka. UMKM juga dikenalkan dengan pemasaran produk mereka melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan platform milik BRI yaitu Localoka. Melihat progres UMKM tersebut, diharapkan program Rumah BUMN BRI Kotamobagu lebih dikenal dan diapresiasi agar UMKM semakin berkembang.
     

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari (Foto:Dok.BRI)
     
    Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menjelaskan bahwa program Rumah BUMN sangat efektif memberdayakan pengusaha di segmen mikro bahkan lebih kecil lagi sampai dengan level ultra mikro untuk tumbuh dan berkembang.
     
    Melalui Rumah BUMN, UMKM diberdayakan untuk melek teknologi melalui digitalisasi hingga mampu ekspor. Tercatat, dari total UMKM yang terdaftar, sudah 85.933 UMKM Go Digital, yang 60.442 di antaranya Go Online, serta 872 UMKM di antaranya sudah Go Global.
     
    Adapun sektor yang dibina oleh Rumah BUMN BRI adalah Industri Kreatif seperti fashion, food and beverages, accessories & beauty, home décor & craft sebanyak 117.001 UMKM. Sisanya sebanyak 314.691 UMKM berasal dari sektor industri lainnya seperti jasa perdagangan, layanan, pertanian, peternakan, Perkebunan, perikanan, dan masih banyak lagi.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Pesan Menaker ke 10.000 Buruh Sritex Demo Besar-besaran di Jakarta

    Pesan Menaker ke 10.000 Buruh Sritex Demo Besar-besaran di Jakarta

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ribuan karyawan PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex berencana menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 14-15 Januari 2025. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menitip pesan kepada 10.000 karyawan yang dikatakan akan hadir. 

    Yassierli mengatakan mengapresiasi aksi unjuk rasa tersebut, karena merupakan hak setiap orang. Namun, ia berpesan agar menjunjung tinggi musyawarah bersama antara pekerja Sritex, manajemen, dan kurator. 

    “Jadi kita tentu apresiasi itu. Tetapi di lain sisi, ini ‘kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi ‘kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ucap Yassierli, seperti dikutip oleh detikcom, Minggu (5/1/2025).

    Yassierli juga mengatakan permasalahan yang dialami Sritex adalah masalah yang harus diselesaikan lintas kementerian, tidak hanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saja.

    “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini ‘kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini ‘kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Yassierli mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Wamenaker Immanuel Ebenezer, dan akan menggelar diskusi lintas kementerian besok.

    “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Rencana aksi ini menyusul atas keputusan MA yang menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    Secara keseluruhan, akan ada sembilan titik lokasi demo. Tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA). Menyusul lokasi lain yaitu Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    (fab/fab)

  • Pelni Pastikan Siap Jalankan Program Tol Laut di 2025

    Pelni Pastikan Siap Jalankan Program Tol Laut di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni bakal menambah jumlah kapal dan memperluas rute layanan sepanjang 2025. Langkah ini dilakukan salah satunya untuk mendukung program tol laut.

    Direktur Utama Pelni Tri Andayani mengatakan pihaknya telah resmi menandatangani perjanjian kerja sama terpadu dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk penyelenggaraan pelayaran perintis dan kewajiban Public Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) angkutan laut kelas ekonomi tahun anggaran 2025. 

    Tri mengungkapkan pada tahun ini, Pelni akan mengoperasikan 25 kapal penumpang untuk melayani 511 ruas dengan 1.359 rute, serta singgah di 74 pelabuhan. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2024 yang hanya mencakup 482 ruas, 1.297 rute, dan 72 pelabuhan.

    “Sebagai perusahaan pelayaran nasional, kami memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan layanan transportasi laut yang terjangkau, aman, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah terpencil dan terluar,” kata Tri dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1/2024). 

    Adapun, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menetapkan Pelni untuk mengelola 30 trayek kapal perintis, 25 trayek PSO kapal penumpang, 18 trayek kapal rede, 8 trayek kapal tol laut, dan 1 trayek kapal ternak pada 2025.

    Program Tol Laut dan pelayaran perintis dalam penugasan ini dirancang guna meningkatkan efisiensi distribusi logistik serta mengurangi disparitas harga antarwilayah. Di sisi lain, program PSO untuk penumpang kelas ekonomi memastikan layanan transportasi laut tetap aman, terjangkau, dan berkualitas.

    Pelni juga terus berkolaborasi dengan mitra strategis untuk mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan melalui konektivitas maritim.

    “Sejalan dengan arahan Kementerian BUMN, Pelni berkomitmen menjaga kualitas layanan, memprioritaskan keselamatan pelayaran, dan berinovasi melalui digitalisasi guna mendukung keberhasilan program ini,” jelasnya.

    Di sisi lain, Pelni mengumumkan perubahan pada 11 jaringan trayek di 2025. Kesebelas kapal yang mengalami perubahan trayek yaitu KM Sabuk Nusantara 48, KM Sabuk Nusantara 58, dan KM Sabuk Nusantara 68.

    Kemudian, KM Sabuk Nusantara 69, KM Sabuk Nusantara 78, KM Sabuk Nusantara 95, KM Sabuk Nusantara 86, KM Sabuk Nusantara 91, KM Sabuk Nusantara 92, KM Sabuk Nusantara 96 dan KM Sabuk Nusantara 112. 

  • Menaker Respons Rencana 10 Ribu Buruh Sritex Unjuk Rasa ke Istana

    Menaker Respons Rencana 10 Ribu Buruh Sritex Unjuk Rasa ke Istana

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons rencana 10 ribu pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 14-15 Januari 2025 mendatang.

    Aksi unjuk rasa itu dilakukan usai pengajuan kasasi Sritex atas status pailitnya ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Dengan putusan ini, status pailit tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

    Menurut Yassierli, aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang.

    Hanya saja, ia berharap para pekerja Sritex bisa duduk bersama manajemen hingga kurator yang ditunjuk pengadilan untuk bermusyawarah.

    “Kan untuk kasusnya Sritex, sebenarnya kita berharap bukan itu solusinya. Kita berharap teman-teman pekerja, manajemen, dan kurator itu bisa duduk bersama, bermusyawarah. Apalagi kan sekarang proses hukum terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) sedang berjalan,” ujar dia, Sabtu (4/1), melansir detikcom.

    Di samping itu, Yassierli menambahkan permasalahan yang dialami perusahaan tekstil raksasa itu bukan menjadi perkara yang harus diselesaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja, melainkan lintas kementerian lain juga turut terlibat.

    “Perlu saya sampaikan bahwa urusan Sritex ini kan tidak hanya terkait dengan Kemnaker. Ini kan sebenarnya lintas kementerian. Kami sangat memahami aspirasi dari teman-teman serikat pekerja,” tambahnya.

    Ia juga akan berkoordinasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer untuk mendiskusikan persoalan Sritex, bersama lintas kementerian lain besok.

    “Kita akan coba bahas besok, ya. Mungkin saya akan minta Pak Wamenaker nanti. Daripada mereka jauh-jauh ke Jakarta ya, mungkin. Tetapi ini mungkin baru rencana, kita akan coba diskusikan besok dengan teman-teman di lintas kementerian juga,” ujarnya.

    Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group Slamet Kaswanta sebelumnya mengatakan keputusan untuk berunjuk rasa ke Jakarta ini berdasarkan pada hasil rapat koordinasi (Rakor) terkait rencana aksi buruh Sritex ke Jakarta.

    “Hari Selasa sampai dengan Rabu, 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10 ribu. Estimasi armada 200 bus,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1).

    Slamet menjelaskan pihaknya telah menetapkan sejumlah titik lokasi aksi. Adapun tiga lokasi utamanya yakni Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA).

    Secara keseluruhan, akan ada sembilan titik lokasi demo. Selain tiga lokasi yang telah disebutkan di atas, antara lain ada Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.

    “Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex,” ujarnya.

    Slamet mengatakan rencana demonstrasi ini buntut inkracht-nya putusan pailit perusahaan usai MA menolak kasasi.

    MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024. Adapun kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang.

    “Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini,” ujar Slamet.

    “Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan,” sambungnya.

    Slamet mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.

    Oleh karena itu, para pekerja Sritex memutuskan untuk melakukan aksi demonstrasi.

    “Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta,” kata Slamet.

    Ia juga menegaskan para pekerja ingin tetap dapat bekerja dengan tenang seperti dulu dan melihat kelangsungan usaha tetap terjaga.

    Menurutnya, kesejahteraan pekerja hanya bisa diperoleh kalau pekerja memiliki pekerjaan, bekerja dan menerima upah, bukan berapa besar pesangon jika pailit ini dilakukan dan pemberesan aset dilakukan oleh kurator.

    (del/sfr)