Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • UMKM binaan PLN hadir di bazar KCIC

    UMKM binaan PLN hadir di bazar KCIC

    Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting saat mengunjungi booth Ichinogami dalam bazar di Terminal Keberangkatan Stasiun KCIC Halim, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Foto: PLN UID Jakarta Raya

    UMKM binaan PLN hadir di bazar KCIC
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 18:53 WIB

    Elshinta.com – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Indonesia dari berbagai BUMN menggelar bazar di Lantai 2 Terminal Keberangkatan Stasiun Kereta Cepat Indonesia (KCIC) Halim, Jakarta Timur. Ada 14 gerai UMKM dari berbagai BUMN. Tiga di antaranya merupakan UMKM binaan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, yaitu Ichinogami, Ghawean Dewe, dan Nanina.

    Ichinogami merupakan UMKM, produsen papercraft dengan desain inovatif. Sementara Ghawean Dewe, menawarkan fashion dari batik dan kerajinan tangan yang modern dan menarik. Produk-produk Ghawean Dewe juga terjual ke berbagai negara. Selain itu, ada Nanina, yang menawarkan produk fashion modern dan berkualitas.

    Mereka merupakan UMKM unggulan Hub UMK Jakarta yang telah menjual produknya hingga ke pasar mancanegara.

    General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengatakan sangat mendukung keikutsertaan UMKM Binaan Hub UMK Jakarta dalam bazar ini. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperluas pangsa pasar UMKM sehingga produknya semakin dikenal masyarakat.

    “Dengan ikut bazar seperti ini harapannya semakin banyak orang yang tertarik membeli produk UMKM, sehingga dapat mendorong produksi dan meningkatkan omset UMKM,” ujar Lasiran.

    Keikutsertaan UMKM binaan PLN dalam Bazar UMKM Indonesia menjadi salah satu wujud nyata komitmen PLN mendukung pengembangan potensial lokal dan memperkuat sinergi dengan para pelaku UMKM. PLN juga terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan UMKM agar mampu bersaing di era digital.

    Bazar telah dibuka untuk umum dan bisa didatangi pengunjung setiap hari. Peresmiannya dihadiri oleh Staff Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, Loto Srinaita Ginting. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM sebagai bagian strategi pengembangan ekonomi nasional.

    Bazar UMKM Indonesia KCIC merupakan inisiatif Kementerian BUMN. Tujuannya untuk memberikan platform bagi UMKM dalam memamerkan produk unggulan, membuka peluang bagi UMKM memperluas jaringan bisnis dan menjalin kemitraan, memperkenalkan inovasi dan kreativitas produk lokal yang memiliki potensi di pasar global, serta menggerakkan perekonomian lokal melalui transaksi lansung antara UMKM dan konsumen.

    “Bazar ini bisa membuka peluang pasar yang lebih luas serta membuka kesempatan bertemu dengan calon pelanggan dari lokal hingga internasional,” ungkap Putri, peserta Bazar pemilik Ichinogami.

     

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menteri UMKM Tekankan Pentingnya Peran AO Dalam Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

    Menteri UMKM Tekankan Pentingnya Peran AO Dalam Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

    Palembang: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya peran account officer (AO) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
     
    “Bukan hanya sebagai seorang administrator saja, tapi harus tertanam dalam diri bahwa kalian berdiri di garda terdepan mengamankan ekonomi negara,” kata Maman saat kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Palembang.
     
    Menteri Maman mengapresiasi dedikasi para AO yang bekerja keras mendampingi nasabah. Menurutnya, peran AO sangat vital, bukan hanya dalam mendampingi nasabah tetapi juga dalam mendukung keberlanjutan ekonomi bangsa.

    Direktur Operasional PT PNM Sunar Basuki mengatakan, PNM menjadi salah satu ujung tombak dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami terus berkomitmen memberikan layanan terbaik, terutama kepada para pengusaha UMKM,” ujarnya.
     
    Sunar menegaskan, peran PNM sejalan dengan misi Kementerian BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemberdayaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
     
    “AO PNM tidak hanya berperan dalam administrasi, tetapi juga menjadi pendamping bagi nasabah dalam mengembangkan usaha mikro mereka,” katanya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    Said Didu ke Menteri Meutya: Janganlah Kami Semua Dianggap Bodoh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti Menteri Komdigi Meutya Hafid soal pelantikan Rudi Susanto alias Rudi Valinka, buzzer Jokowi jadi staf khusus.

    Pasalnya, Menteri Meutya mengaku tak tahu menahu ihwal buzzer Jokowi tersebut.

    “Ibu Menteri @meutya_hafid yth, alasannya kurang masuk akal. Pengangkatan eselon I itu melalu berbagai tahapan seleksi. Janganlah kami semua dianggap bodoh,” kata Said Didu dalam akun X, pribadinya, Selasa, (14/1/2025).

    Said Didu juga menyentil Jokowi yang menempatkan orang-orangnya hingga ke eselon paling bawah.

    “Kirain Jokowi hanya menempatkan orangnya di jabatan Menteri dan wakil Menteri – ternyata sampai ke Eselon bawah. Tidak ada bedanya dengan 3 Periode,” tambah pria kelahiran Pinrang Sulsel ini.

    Sementara itu, Pegiat Media Sosial, Jhon Sitorus juga menyampaikannya hal serupa. Menurutnya, pejabat setingkat menteri tidak mengenal pejabat yang dilantiknya tidak lah etis.

    “Seorang Menteri Prabowo, Meutya Hafid bahkan gak tau siapa yang dilantiknya sendiri. Apakah Rudi Sutanto ini orang titipan? Titipan siapa? Mengapa seorang Menteri tidak tahu latar belakang pejabatnya sendiri? Mau dibawa kemana negara ini jika pejabat-pejabatnya diisi oleh manusia titipan dan diangkat tanpa tes kelayakan?,” ungkap Jhon.

    Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sendiri mengaku tak tahu menahu soal Rudi yang dikenal sebagai salah satu buzzer Jokowi.

    “Rudi Sutanto yang saya kenal ya Rudi Sutanto. Jadi saya tidak mau berspekulasi mengenai siapa Rudi Sutanto,” kata Meutya Hafid. (*)

  • Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Sri Mulyani, Erick Thohir, dan Bahlil bahas RUPTL 2025-2034

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengadakan rapat koordinasi untuk membahas Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

    “RUPTL ini merupakan perencanaan strategis untuk memastikan ketersediaan tenaga listrik agar dapat mendukung kebutuhan listrik nasional,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Rabu.

    Berbagai aspek dibahas di dalam RUPTL, termasuk skema pemenuhan listrik, peningkatan kualitas, keandalan pasokan, serta pengembangan energi terbarukan dan kebutuhan investasi jangka panjang.

    Dalam konteks itu, Menkeu memastikan akan terus mendukung transisi energi nasional dan ketahanan energi, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta PLN.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa RUPTL akan diputuskan pada Januari 2025, serta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dibidik untuk menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 GW.

    Kartika juga mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, PLN berkomitmen untuk mulai membangun pembangkit listrik dengan energi baru terbarukan (EBT) secara maksimal pada 2025.

    “Kami akan membangun 71 GW kapasitas baru nanti, 2025–2034, di mana mayoritasnya memang EBT,” kata Kartika, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, Kartika juga mengatakan bahwa PLN akan menggunakan smartgrid dan membangun inter-island grid antara Sumatera-Jawa dan Kalimantan-Jawa. Dengan demikian, kapasitas EBT yang diproduksi di Sumatera dan Kalimantan dapat ditarik ke Jawa.

    Ia menjelaskan bahwa dengan rencana yang besar tersebut, pemerintah berusaha untuk menyeimbangkan antara ketahanan energi, keterjangkauan energi, serta keberlanjutan energi.

    “Itu rencana ke depan, 10 tahun ke depan,” kata Kartika.

    Sementara itu, dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (2/12/2024), Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menyebutkan bahwa pihaknya akan menambah pembangunan pembangkit listrik yang berkapasitas 68 gigawatt (GW) hingga tahun 2033.

    “Dari 68 gigawatt, di mana 46 gigawatt-nya berbasis pada renewable energy, artinya 67 persen penambahan pembangkit 10 tahun mendatang berbasis pada energi baru terbarukan,” ujar Darmawan.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian ESDM tengah membuat permodelan bersama untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan.

    Dalam permodelan tersebut, terdapat tambahan kapasitas pembangkit 100 GW hingga tahun 2040, di mana 75 persennya berbasis EBT.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dorong Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif, Ini 10 Bukti Nyata Kontribusi BRI untuk Negeri

    Dorong Ekonomi Kerakyatan yang Inklusif, Ini 10 Bukti Nyata Kontribusi BRI untuk Negeri

    Jakarta: Sepanjang tahun 2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) berhasil mencatatkan sejumlah pencapaian strategis yang semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dengan fokus pada pemberdayaan UMKM dan penguatan inklusi keuangan, BRI terus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan yang inklusif dan di saat bersamaan sekaligus memperkuat reputasinya di industri keuangan global.
     
    Berikut adalah 10 pencapaian serta kontribusi BRI untuk negeri di sepanjang tahun 2024:
     
    1. Ciptakan Sharing Economy lewat keberadaan 1 juta AgenBRILink 
    Hingga November 2024, AgenBRILink berhasil membukukan lebih dari 1,047 miliar transaksi, tumbuh 5,64% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun, pencapaian ini didukung oleh peningkatan jumlah AgenBRILink yang kini mencapai 1.047.502 agen, atau naik signifikan sebesar 45,68% yoy. 
     
    Keberadaan AgenBRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, namun menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Melalui jaringan AgenBRILink, BRI berupaya menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan perbankan.
     
    2. Perluas akses keuangan ekonomi grassroot, Holding Ultra Mikro BRI Group layani 36 juta debitur dan 180 juta tabungan
    Tiga tahun setelah terbentuk pada 2021, Holding Ultra Mikro yang terdiri dari BRI, PNM, dan Pegadaian berhasil melayani 36,1 juta debitur ultra mikro dengan total penyaluran kredit lebih dari Rp627,6 triliun pada akhir September 2024. Holding UMi juga memperluas layanan melalui 1.025 Unit Senyum di seluruh Indonesia, memberikan akses kepada lebih dari 180 juta masyarakat ke tabungan mikro.
     
    3. Dorong inklusi keuangan, super apps BRImo tembus 37,1 juta user
    BRI terus memperkuat ekosistem super apps BRImo sebagai salah satu strategi transformasi digitalnya untuk memberikan berbagai kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Tercatat, sampai akhir September 2024, pengguna super app BRImo telah mencapai 37,1 juta, tumbuh 24,7% YoY. Nilai transaksi melalui BRImo pun naik signifikan mencapai Rp4.034,9 triliun, tumbuh 35,2% YoY. 

     

     
     
    4. Berdayakan UMKM melalui 33.804 klaster usaha
    Tak hanya pembiayaan semata, BRI juga memiliki berbagai program pemberdayaan UMKM, di antaranya adalah pemberdayaan melalui program Klasterku Hidupku dan Desa BRILiaN. Pemberdayaan Klaster Usaha sendiri merupakan pemberdayaan kepada kelompok usaha yang terbentuk berdasarkan kesamaan usaha, dalam satu wilayah sehingga tercipta keakraban dan kebersamaan dalam peningkatan maupun pengembangan usaha para anggotanya. Hingga akhir September 2024 tercatat BRI telah memiliki 33.804 klaster usaha yang tergabung dalam program Klasterku Hidupku.
     

    (Foto: Dok. BRI)
     
    5. Dorong ekosistem ekonomi desa, berdayakan 3.957 desa BRILiaN 
    Di samping itu juga ada program Desa BRILiaN. Desa BRILiaN merupakan program pemberdayaan desa yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa yang diinisiasi BRI sebagai bentuk agent of development dalam mengembangkan desa. Hingga akhir September 2024 tercatat terdapat 3.957 desa yang telah mendapatkan pemberdayaan Desa BRILiaN.
     
    6. Cetak laba Rp45,39T dalam 9 bulan, sekaligus jadi penyetor dividen terbesar ke negara
    Hingga akhir Triwulan-III 2024, BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp45,36 triliun dan aset BRI tercatat meningkat 5,94% yoy menjadi sebesar Rp1.961,92 trilliun. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III-2024 di Jakarta, 30 Oktober 2024. Dalam paparannya, Sunarso menyampaikan bahwa ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat.
     
    “Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar,” ungkap Sunarso.
     
    Kinerja solid perseroan juga menjadikan BRI sebagai BUMN dengan setoran dividen terbesar ke negara pada 2024. Pada 2023, BRI berhasil mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun, atau tumbuh 16,5% yoy. Sebagai bentuk komitmen penciptaan economic value, BRI membagikan dividen sebesar 80 persen dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham baik pemerintah maupun publik.
     
    Atas pembagian dividen kepada pemegang saham tersebut, BRI menjadi perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024. Kementerian BUMN mencatat total dividen BUMN yang disetorkan ke negara mencapai Rp85,5 triliun, dan sebesar 30 persen di antaranya atau senilai Rp25,7 triliun merupakan kontribusi BRI.
     
    7. Jadi penyalur kredit UMKM terbesar dengan porsi 81,21%
    BRI terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Hingga akhir Triwulan III-2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen di antaranya atau sekitar Rp1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. 
     
     

    8. Salurkan KUR Rp184,98 triliun kepada lebih dari 4 juta pelaku UMKM
    Sepanjang tahun 2024, BRI berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp184,98 triliun, memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran KUR BRI tersebut mencakup lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Program ini menjadi salah satu wujud nyata peran BRI dalam peningkatan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan.
     
    9. Terdepan dalam praktik Sustainable Banking di Indonesia
    Hingga akhir Triwulan III 2024 BRI mencatatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp764,8 triliun, setara 61,9 persen dari total kredit yang disalurkan dan portofolio investasi bond BRI. Penyaluran kredit berkelanjutan BRI tetap berfokus pada Kredit KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan) sebesar total Rp764,8 triliun, yang terdiri dari penyaluran kredit ke sektor sosial sebesar Rp677,1 triliun, kredit KUBL (Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan) sebesar Rp83,3 triliun, dan pembiayaan sustainability bond sebesar Rp4,39 triliun.
     
    Selain itu, pada penilaian Corporate Sustainability Assessment (CSA) tahunan oleh S&P Global, BRI mencatat peningkatan skor signifikan dari 63 pada tahun 2023 menjadi 75 pada tahun 2024. Dengan pencapaian skor ESG sebesar 75 tersebut, BRI berhasil menembus peringkat 5 persen teratas di sektor perbankan global, sekaligus menjadi pemimpin dalam industri perbankan Indonesia di bidang keuangan berkelanjutan.
     
    10. Kumpulkan lebih dari 250 penghargaan dan wakili Indonesia di daftar perusahaan terbesar dunia 
    Sepanjang tahun 2024, BRI berhasil meraih 250 penghargaan bergengsi di tingkat domestik, regional, dan internasional. Pengakuan terhadap pencapaian BRI datang dari berbagai lembaga ternama, seperti Forbes Global 2000 yang menobatkan BRI sebagai ‘Largest Company in Indonesia’ atau perusahaan publik terbesar di Indonesia, sekaligus menempatkannya di peringkat 308 dunia.
     
    Fortune South East Asia 500 juga mengakui BRI sebagai perusahaan finansial terbesar di Indonesia dan peringkat ke-15 di Asia Tenggara. Selain itu, The Banker Top 1000 Bank 2024 menempatkan BRI sebagai bank nomor satu di Indonesia dari 26 bank di Indonesia dan peringkat 110 dari 1.000 bank global.
     
    Tak hanya itu, BRI juga menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia dalam daftar 500 merek paling bernilai dan terkuat di dunia berdasarkan laporan Brand Finance Global 500 tahun 2024. Dalam laporan tersebut, BRI berada di peringkat 446 dunia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • ID FOOD lakukan pengamanan aset lahan guna dukung swasembada

    ID FOOD lakukan pengamanan aset lahan guna dukung swasembada

    Saat ini kami memiliki 2.097 bidang aset tetap berupa tanah dan bangunan senilai Rp14,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN Pangan ID FOOD melakukan optimalisasi dan pengamanan aset-aset strategis perusahaan untuk mendukung peningkatan produksi dan distribusi komoditas pangan guna mencapai swasembada.

    VP Sekretaris Perusahaan ID FOOD, Yosdian Adi Pramono mengatakan ID FOOD memiliki ribuan titik aset tetap berupa bangunan dan gudang yang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Saat ini kami memiliki 2.097 bidang aset tetap berupa tanah dan bangunan senilai Rp14,6 triliun. Mayoritas dari aset tersebut telah clean and clear atau siap dioptimalkan untuk mendukung swasembada pangan,” ujar Yosdian dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Yosdian mengatakan, saat ini masih ada sebagian kecil aset tanah dan bangunan yang masih dikuasai swasta, instansi, atau perorangan.

    Berdasarkan laporan yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), disebutkan terdapat 147 titik aset yang saat ini masih belum dikelola secara penuh oleh perusahaan. Terkait hal tersebut, ID FOOD sudah menyiapkan dan melakukan langkah-langkah pengamanan.

    Langkah pengamanan meliputi tracking dokumen kepemilikan terkait tanah dan bangunan milik perusahaan. Untuk aset yang masih dalam status penggunaan atau okupasi pihak ketiga, Yosdian menyebut, perusahaan secara bertahap melakukan mediasi untuk mengklarifikasi atas kepemilikan aset, tentunya setelah melakukan koordinasi dengan BPN setempat.

    Lebih lanjut, ID FOOD akan melakukan proses sertifikasi aset sebanyak 282 bidang aset. Langkah tersebut untuk meningkatkan aset clean and clear agar dapat segera dioptimalkan untuk menunjang tercapainya target produksi dan pendapatan perusahaan.

    “Untuk memastikan sertifikasi tersebut, ID FOOD Group telah menganggarkan biaya pengurusan atas hak tanah dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan (RKAP) secara bertahap,” kata Yosdian.

    Untuk mengembalikan aset yang dikuasai pihak ketiga, Yosdian menambahkan, ID FOOD terus melakukan upaya-upaya persuasif maupun hukum, seperti penerbitan surat peringatan dan surat somasi.

    Terkait aset yang dikuasai pihak ketiga terdapat juga aset yang telah menjadi fasilitas umum. Menurutnya, perusahaan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kantor pertanahan setempat untuk penentuan langkah penyelesaian lebih lanjut.

    ID FOOD juga melakukan upaya pengamanan secara administrasi, dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan aset tetap dalam Sistem Informasi Manajemen Aset, yang berisi dokumentasi seluruh aset tetap ID FOOD Group dengan informasi yang terperinci.

    Selain itu, ID FOOD membentuk divisi atau unit kerja yang menangani aset tetap, termasuk melakukan inventarisasi secara terus-menerus aset-aset tetap.

    Yosdian menjelaskan, upaya pengamanan aset ini memerlukan kolaborasi dan dukungan dari kementerian dan instansi terkait.

    Pihaknya mengaku, telah berkoordinasi dengan pemegang saham (Kementerian BUMN) dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendapatkan arahan terkait penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan aset tetap.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Satu Perusahaan BUMN Akan IPO, BEI Serahkan ke Erick Thohir untuk Umumkan

    Satu Perusahaan BUMN Akan IPO, BEI Serahkan ke Erick Thohir untuk Umumkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabar salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan melantai di pasar modal melalui mekanisme initial public offering (IPO) dikonfirmasi oleh Bursa Efek Indonesia.

    Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, pihaknya telah mencapai kesepakatan awal dengan Kementerian BUMN terkait rencana IPO salah satu perusahaan milik negara tersebut.

    Namun, proses lebih lanjut IPO perusahaan BUMN ini akan dilakukan dalam bentuk diskusi intensif, terutama setelah transisi pemerintahan usai.

    “Sebelumnya, kami sudah menyampaikan bahwa BEI telah memiliki agreement dengan Kementerian BUMN. Dengan adanya pemerintahan baru, kami optimistis diskusi dan tindak lanjut ini akan semakin lancar,” kata Nyoman di Gedung BEI, Jakarta, Senin (13/1/25).

    Lebih lanjut, BEI siap memberikan pendampingan penuh bagi perusahaan BUMN yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa efek. Pendampingan yang dimaksud mencakup persiapan administratif, edukasi pasar modal, hingga strategi untuk menarik minat investor.

    “Kami sedang berkomunikasi dengan pihak terkait. Harapannya, pertemuan dengan Kementerian BUMN dapat segera dilakukan dalam waktu dekat untuk membahas langkah-langkah selanjutnya,” ujar Nyoman.

    Meski demikian, ia belum mengungkapkan nama perusahaan BUMN yang dimaksud. Hal tersebut menjadi kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir untuk diumumkan.

    “Untuk detail perusahaan mana yang akan IPO, itu lebih baik disampaikan langsung oleh Pak Erick Thohir,” tambahnya.

    Rencana IPO ini diyakini akan menarik perhatian pasar, mengingat perusahaan BUMN biasanya memiliki fundamental yang kuat serta potensi pertumbuhan yang menjanjikan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan pelat merah.

    Jika terealisasi, IPO perusahaan BUMN ini diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi pasar modal Indonesia pada tahun 2025. BEI pun berharap langkah ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan baru bagi perusahaan BUMN, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian secara keseluruhan.

    “Kami optimistis bahwa IPO BUMN ini akan menjadi momen penting dalam memperkuat ekosistem pasar modal dan memberikan nilai tambah bagi investor maupun masyarakat,” pungkas Nyoman.

  • BEI akan temui Kementerian BUMN bahas IPO BUMN

    BEI akan temui Kementerian BUMN bahas IPO BUMN

    kami akan ketemu dengan Kementerian (BUMN) lagi untuk komunikasi gimana ‘preparation’, baik BUMN maupun ‘subsidiris’-nya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna menyampaikan bahwa BEI akan melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan pembahasan terkait dengan rencana aksi Initial Public Offering (IPO) sejumlah BUMN.

    Seiring dengan pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, Nyoman mengatakan akan lebih memudahkan pihaknya dalam melakukan tindak lanjut dengan Kementerian BUMN.

    “Saat ini tentu yang saya kemarin sampaikan, itu adalah preparation kami akan ketemu dengan Kementerian (BUMN) lagi untuk komunikasi gimana preparation, baik BUMN maupun subsidirisnya, yang mana nanti akan siap dan apa yang dapat berusaha kontribusikan untuk persiapan tersebut,” ujar Nyoman kepada awak media di Gedung BEI Jakarta, Senin.

    Nyoman mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pertemuan dan komunikasi secepatnya dengan Kementerian BUMN.

    “Kita lagi komunikasi, secepatnya,” ujar Nyoman.

    Terkait BUMN apa saja yang akan melangsungkan IPO, Nyoman menyebut bahwa hal itu sudah disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir beberapa waktu lalu

    “Kayaknya langsung Pak Erick menyampaikan deh,” ujar Nyoman.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mendukung aksi korporasi berupa IPO oleh Holding BUMN Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID dan PT Indonesia Asahan Aluminiun (Inalum).

    Ia menyebut kedua perusahaan tersebut sudah melakukan konsolidasi.

    “Saya mendukung karena MIND ID ini kan dengan seluruh anak perusahaannya sudah mulai konsolidasi dan kita lihat juga track-nya bagaimana tingkat kesehatannya itu makin baik, revenue makin baik, profit makin baik,” ujar Erick.

    Erick menyampaikan konsolidasi MIND ID telah menjadikan perusahaan tersebut tumbuh menjadi sangat baik.

    Selanjutnya, Erick mendorong MIND ID untuk menjadi perusahaan kelas dunia. Menurut dia, MIND ID pantas mendapat julukan tersebut lantaran sudah bermitra dengan perusahaan-perusahaan tambang besar seperti Vale dan Freeport.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Said Didu Duga ada PIK 2 dan Pejabat Desa di Balik Pagar Laut Misterius Banten

    Said Didu Duga ada PIK 2 dan Pejabat Desa di Balik Pagar Laut Misterius Banten

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menduga kemunculan pagar laut sepanjang 30 kilometer di wilayah pesisir Banten terafiliasi dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    “Rasanya tak masuk akal bila di wilayah pengembangan PIK 2 yang sedang berlangsung itu ada yang memagar. Kalau bukan pengembang PIK 2 [yang memagar siapa lagi?] karena itu pasti sangat mengganggu pembangunan PIK 2,” jelasnya dalam akun Youtube pribadinya, Minggu (12/1/2025).

    Sejalan dengan hal itu, Said Didu menduga bahwa kemunculan pagar laut tersebut melibatkan campur tangan para pejabat desa. 

    Said menjelaskan, dalam informasi yang dihimpun oleh dirinya ditemukan kabar bahwa rencananya kawasan yang dipagar tersebut bakal dilakukan reklamasi.

    “Jadi sebenarnya dugaan saya yang terjadi adalah terjadi kongkalingkong yang sangat sistematis antara pengembang dengan lurah untuk mengakuisisi laut dan dilakukan pemagaran. Nah mekanismenya yang saya dapat informasi adalah bahwa laut yang dangkal itu diberikan surat [diterbitkan sertifikasi legalitasnya oleh desa],” jelas Said Didu.

    Dengan demikian, tambah Didu, pernyataan kepemilikan atas area laut itu yang dijadikan sebagai bahan akuisisi untuk nantinya dijadikan wilayah pengembangan dan direklamasi. Dia juga menyinggung adanya partisipasi mafia tanah dalam praktik tersebut.

    “Dugaan saya sangat kuat, sebenarnya yang terjadi adalah memang disiapkan untuk direklamasi dengan alasan bahwa dia [pengembang] sudah beli dari pemilik fiktif yang dibuat Kepala Desa,” tegasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menyegel pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di wilayah pesisir Tangerang, Banten pada Kamis (9/1/2025).

    Meski pagar laut ilegal tersebut telah disegel pihak KKP. Namun, hingga saat ini pemerintah mengaku masih belum mengetahui siapa pelakunya pasalnya masih dalam tahap investigasi.

    Akan tetapi, baru-baru ini mencuat kabar bahwa pagar tersebut dibangun oleh masyarakat sekitar. Hal itu disampaikan oleh para nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten.

    Koordinator JRP, Sandi Martapraja mengklaim bahwa pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer yang terbentang di laut pantai utara (Pantura) dibangun untuk mitigasi bencana tsunami dan abrasi 

    “Pagar laut yang membentang di pesisir utara Kabupaten Tangerang ini sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk mencegah abrasi,” tegasnya.

  • Sebut Ada Upaya Telikung Arahan Prabowo Soal Pagar Laut, Said Didu: Menteri KKP Mulai Lembek

    Sebut Ada Upaya Telikung Arahan Prabowo Soal Pagar Laut, Said Didu: Menteri KKP Mulai Lembek

    loading…

    Pagar laut sepanjang 30,16 Km di perairan Kabupaten Tangerang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Foto/SindoNews

    JAKARTAPagar laut sepanjang 30,16 Km di perairan Kabupaten Tangerang mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu dan mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji.

    Said Didu menilai ada upaya menelikung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pagar laut. Hal itu disampaikan Said melalui akun media sosial X yang sebelumnya bernama Twitter.

    “Arahan Presiden @Prabowo ttg pagar laut ditelikung?” cuitnya, Minggu (12/1/2025).

    Said menyebut ada beberapa indikasi mulai dari sikap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang melemah, hingga dimunculkan nelayan jadi-jadian.

    “1) Menteri KKP mulai melembek, 2) Pihat PT ASG belokkan arah bhw pagar tsb dibuat oleh nelayan, 3) dimunculkan nelayan jadi-jadian (infonya mrk staf desa/lurah Kohod) sbg pembuat pagar,” tulis Said Didu.

    Cuitan Said Didu pun mendapat tanggapan dari mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji. Menurut Susno, hanya orang gila dan tidak punya akal sehat yang percaya jika pagar laut itu dibuat oleh nelayan.

    “Pagar laut dibelokan dibuat oleh nelayan; hanya org gila dang k punya akal sehat saja yg percaya,” tulis @Susno2g

    Menurut Susno, laut tidak boleh dipagar. Dasar hukumnya adalah konvensi hokum laut internasional UNCLOS.