ANTARA – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan tidak ada kenaikan harga tiket untuk transportasi umum milik BUMN saat libur Lebaran 2025. Hal tersebut diungkapkannya sesuai rapat koordinasi dengan sejumlah Direktur Utama BUMN transportasi di Kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu(22/1).(Anggah/Yovita Amalia/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN
-

Bulog tekankan masih jadi bagian BUMN pada tahun ini
Saat ini kami menunggu Keputusan Presiden tentang tim transformasi.
Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog menyatakan pada tahun 2025, perusahaan penyerap dan distributor beras petani tersebut masih menjadi bagian dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan belum menjadi badan otonom.
“2025 ini kami tetap dan masih berjalan selaku operator pangan sebagai Perum Bulog atau sebagai Badan Usaha Milik Negara,” kata Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, katanya lagi, perusahaan yang dipimpinnya secara langsung terikat dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN dan otoritas Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Meski demikian, kata dia pula, transformasi Perum Bulog hingga saat ini terus berjalan, mengingat pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI pada 4 November tahun lalu, legislator mendukung penuh perusahaan yang dipimpinnya untuk ditransformasi menjadi badan otonom, serta menunggu Keputusan Presiden (Kepres) terkait pembentukan Tim Transformasi Perum Bulog.
“Saat ini kami menunggu Keputusan Presiden tentang tim transformasi,” kata dia lagi.
Lebih lanjut ia menyatakan, dirinya akan mewujudkan visi yang diminta oleh Presiden Prabowo untuk membesarkan Perum Bulog seperti pada 50 tahun yang lalu.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan Perum Bulog akan bertransformasi menjadi badan otonom, karena sudah diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Zulkifli bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri PAN RB Rini Widyantini, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono, dan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membahas konsep transformasi, keuangan, hingga status kepegawaian.
Setelah bertransformasi, kata Zulkifli, Bulog akan menjadi lembaga yang sangat kuat, karena bertugas menjadi penyangga pasokan dan stabilisasi harga pangan nasional.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4009431/original/005843400_1651117588-20220428-Mudik-Gratis-Kementerian-Perhubungan-Dirjen-Perhubungan-Darat-fanani-4.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Asik, Bakal Ada Mudik Gratis Lagi saat Lebaran 2025 – Page 3
Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada kenaikan harga tiket pada angkutan kereta api hingga kapal penyeberangan di masa libur Lebaran 2025 mendatang.
Hal tersebut dipastikan Erick usai memanggil sejumlah petinggi BUMN di sektor transportasi. Diantaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
“Alhamdulillah hari ini juga kami mengundang dari KAI, Damri, Pelni, ASDP, Pelindo, Jasa Marga, untuk tadi memaparkan bagaimana hasil kinerja selama Nataru, tetapi apa persiapan untuk lebaran saat ini,” ungkap Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dia mengatakan, salah satu hasil diskusinya mengerucut pada keputusan tidak adanya kenaikan harga tiket selama masa libur Lebaran 2025 nanti.
“Kita sepakati yang nanti juga kita laporkan tentu sesuai dengan tupoksinya tentu kebijakan dari pemerintah pusat bahwa, satu, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua,” katanya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5105314/original/099474600_1737531592-20250122_135815.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Erick Thohir Pastikan Kenyamanan KA Ekonomi hingga Sinyal di Kapal Pelni Selama Lebaran 2025 – Page 3
Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada kenaikan harga tiket pada angkutan kereta api hingga kapal penyeberangan di masa libur Lebaran 2025.
Hal tersebut dipastikan Erick usai memanggil sejumlah petinggi BUMN di sektor transportasi. Di antaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
“Alhamdulillah hari ini juga kami mengundang dari KAI, Damri, Pelni, ASDP, Pelindo, Jasa Marga, untuk tadi memaparkan bagaimana hasil kinerja selama Nataru, tetapi apa persiapan untuk lebaran saat ini,” ungkap Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dia mengatakan, salah satu hasil diskusinya mengerucut pada keputusan tidak adanya kenaikan harga tiket selama masa libur Lebaran 2025.
“Kita sepakati yang nanti juga kita laporkan tentu sesuai dengan tupoksinya tentu kebijakan dari pemerintah pusat bahwa, satu, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua,” katanya.
-

Said Didu apresiasi pemerintah bongkar pagar laut di Tangerang
Hari ini hanya membuka kotak pandora, tetapi di baliknya ini masih banyak sekali kasusnya.
Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005—2010 Muhammad Said Didu mengapresiasi ketegasan Pemerintah dalam mengusut dan membongkar pagar laut di wilayah pesisir pantai utara (pantura), Kabupaten Tangerang, Banten.
“Saya pikir saat ini TNI AL membuka bahwa negara hadir kembali di wilayah ini (pagar laut, red.),” ucap Said Didu saat menghadiri kegiatan pembongkaran pagar laut di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Rabu.
Said Didu berharap adanya tindakan tegas yang dilakukan pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menjadi pembuka dalam membongkar pelanggaran yang terjadi selama ini di wilayah pantura Kabupaten Tangerang.
“Hari ini hanya membuka kotak pandora, tetapi di baliknya ini masih banyak sekali kasusnya,” ujar dia.
Dalam pembongkaran yang dilaksanakan bersama-sama ratusan nelayan, personel TNI AL dan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu menjadi satu titik terang bahwa negara telah kembali hadir untuk membela masyarakat kecil, khususnya nelayan, yang tengah disulitkan oleh sekelompok orang tidak bertanggung jawab.
Ia juga menegaskan bahwa pernyataannya yang sempat disampaikan di beberapa media sosial hingga dilaporkan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang ke polisi menjadi bukti dan harapan yang terang bagi masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia.
Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -
/data/photo/2024/11/13/6734797c76231.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53 Nasional 22 Januari 2025
KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) meluncurkan hasil
Survei Penilaian Integritas
(SPI) 2024 pada Rabu (22/1/2025).
Indeks integritas nasional
pada 2024 berada di angka 71,53. Angka ini naik dari tahun 2023, yaitu 70,97.
“Jadi bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya ulang, kenaikan SPI dari di bawah 70 menjadi 71,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam Peluncuran Hasil
SPI 2024
di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.
Pahala mengatakan, skor SPI secara nasional berada di kategori kuning (waspada) bawah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar dalam melakukan perbaikan.
“Jadi kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning bawah,” ujarnya.
Pahala juga menyampaikan bahwa KPK menggandeng 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk terlibat dalam pelaksanaan serta analisis hasil SPI.
Selain itu, KPK melibatkan 641 instansi yang terdiri atas 94 Kementerian/Lembaga, 545 Pemerintah Daerah, dan 2 BUMN.
Adapun total responden yang disurvei berjumlah 601.453.
“Proses survei dimulai dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengirimkan data populasi, kemudian dilakukan sampling responden, pengiriman link kuesioner yang dikirim melalui WhatsApp dan email, lalu pengisian kuesioner,” tuturnya.
Dalam hasil SPI ini, KPK membagi kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemda berdasarkan besaran anggaran dan jumlah pegawai yang ditandai dengan besar, sedang, dan kecil.
Kemudian, kategorinya dibagi menjadi 3, yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). Berikut rinciannya:
– Tipe besar:
Kategori hijau dengan skor 78,3.
Tertinggi Kementerian Keuangan, terendah Kementerian Perhubungan.
– Tipe sedang:
Kategori hijau dengan skor 79,5.
Tertinggi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan terendah Kemenaker.
– Tipe kecil:
Kategori hijau dengan skor 79,6.
Tertinggi Kementerian PPPA dan terendah Kementerian BUMN.
– Tipe besar:
Kategori hijau dengan skor 78,4.
Tertinggi Bank Indonesia, dan terendah Polri dengan skor 70,9.
– Tipe sedang:
Kategori hijau dengan skor 80,9.
Tertinggi BPS dan terendah Basarnas 74,2.
– Tipe kecil:
Kategori hijau dengan skor 79,6.
Tertinggi Wantanas dan terendah KPI 68,2.
– Tipe besar:
Kategori merah dengan skor 67,8.
Tertinggi Provinsi Jawa Tengah, dan terendah Sumatera Utara.
– Tipe sedang:
Kategori merah dengan skor 68,1.
Tertinggi Provinsi Bali dan terendah Provinsi Riau.
– Tipe kecil:
Kategori merah dengan skor 66,2.
Tertinggi Yogyakarta, dan terendah Maluku Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5105314/original/099474600_1737531592-20250122_135815.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Harga Tiket KAI-ASDP Dipastikan Tak Naik Selama Libur Lebaran 2025 – Page 3
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada kenaikan harga tiket pada angkutan kereta api hingga kapal penyeberangan saat masa libur Lebaran 2025.
Hal tersebut dipastikan Erick usai memanggil sejumlah petinggi BUMN di sektor transportasi. Di antaranya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, Perum Damri dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
“Alhamdulillah hari ini juga kami mengundang dari KAI, Damri, Pelni, ASDP, Pelindo, Jasa Marga, untuk tadi memaparkan bagaimana hasil kinerja selama Nataru, tetapi apa persiapan untuk lebaran saat ini,” ungkap Erick dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dia mengatakan, salah satu hasil diskusinya mengerucut pada keputusan tidak adanya kenaikan harga tiket selama masa libur Lebaran 2025.
“Kita sepakati yang nanti juga kita laporkan tentu sesuai dengan tupoksinya tentu kebijakan dari pemerintah pusat bahwa, satu, tidak ada kenaikan harga tiket baik di Pelni, di ASDP, di Jasa Marga, di Damri, dan semua,” katanya.
Dia menuturkan, hal ini sebagai cara untuk mendukung geliat ekonomi di masyarakat. Caranya melalui pengurangan biaya-biaya, termasuk di sektor transportasi.
“Ini kita pastikan sekarang mendorong daripada tentu ekonomi nasional yang bisa terus kita dukung pertumbuhannya sesuai arahan Bapak Presiden dan juga menekan daripada cost-cost yang memang dibutuhkan masyarakat pada saat ini,” bebernya.
Erick kembali menegaskan tidak ada kenaikan harga tiket selama masa Lebaran 2025. Terkait bentuk potongan tarif nantinya, masih menunggu aturan dari Kementerian Perhubungan.
“Ya tentu tadi kita komit hari ini tidak ada kenaikan. Karena sesuai dengan tentu arahan daripada pemerintah saat ini. Nah apakah komponen itu nanti ada diskon? Tentu itu ada tupoksi yang lebih tinggi, yang tentu kita lihat sesuai dengan aturan dari tentu Menteri Perhubungan ataupun yang lainnya,” jelas Erick Thohir.
-

Mandiri Remittance Perkuat Layanan Transfer untuk PMI di Malaysia
Jakarta –
Bank Mandiri melalui anak usahanya, Mandiri International Remittance Sdn Bhd (MIR), memperkokoh komitmen dalam menghadirkan layanan keuangan inklusif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan nasabah, MIR telah meluncurkan aplikasi inovatif bertajuk MANDIRI REMIT pada Semester II 2024 lalu.
Aplikasi ini, dirancang khusus untuk memudahkan proses transfer dana lintas negara dengan efisiensi tinggi, keamanan, serta biaya yang sangat kompetitif. MANDIRI REMIT memberikan kemudahan bagi PMI untuk mengirimkan dana dari Malaysia ke Indonesia, maupun ke sembilan negara lainnya seperti Bangladesh, Nepal, Pakistan, Singapura, Thailand, Filipina, India, Hong Kong, dan Vietnam.
Presiden Direktur MIR Fitri Wahyu Adihartati menjelaskan, sebagai perusahaan pengiriman uang dengan lisensi dari Bank Negara Malaysia sejak 2009, MIR telah mengelola lebih dari 100 ribu rekening nasabah, yang mayoritas merupakan PMI di Malaysia.
“Dengan adanya MANDIRI REMIT, nasabah dapat menikmati biaya administrasi yang murah dan kurs transfer yang sangat kompetitif, menjadikan layanan ini sebagai solusi ideal bagi PMI,” ujar Fitri dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1).
Lewat rangkaian inovasi tersebut, frekuensi transaksi remitansi MIR terus meningkat, mencapai 80 ribu lebih pada tahun 2024, meningkat 8,9% secara year on year (YoY). Di samping itu, pada periode yang sama volume transaksi remitansi turut meningkat sebesar 17,2% secara YoY.
“Kami memahami pentingnya pengiriman dana yang cepat, aman, dan terjangkau bagi PMI di Malaysia. Dengan MANDIRI REMIT, kami ingin memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik, sekaligus mendukung pengelolaan keuangan mereka secara keseluruhan,” ujar Fitri.
Tidak hanya fokus pada transaksi, MIR juga aktif dalam mendukung pemberdayaan PMI melalui program Mandiri Sahabatku. Program yang telah berjalan sejak 2007 ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan PMI, membantu mereka memahami pengelolaan keuangan, serta memberikan bekal kewirausahaan untuk mendukung kesiapan finansial mereka saat kembali ke Tanah Air serta meningkatkan lapangan kerja.
Program Mandiri Sahabatku lanjut Fitri, merupakan inisiatif strategis Bank Mandiri untuk meningkatkan kemandirian ekonomi PMI yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Dengan fokus pada edukasi perencanaan keuangan dan pengembangan keterampilan usaha, program ini diharapkan dapat mendukung PMI dalam membangun stabilitas finansial secara berkelanjutan.
MIR juga terus mempererat kolaborasinya dengan Bank Mandiri, dalam menghadirkan inovasi layanan perbankan yang semakin inklusif. Kini, melalui superapp Livin’ by Mandiri, PMI di Malaysia dapat dengan mudah membuka rekening secara digital dan menikmati beragam solusi finansial, selaras dengan visi Kementerian BUMN Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri.
“Seluruh inisiatif ini, mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam memimpin transformasi digital perbankan melalui akselerasi layanan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkas Fitri.
(anl/ega)
-

Kolaborasi BUMN dukung swasembada pangan dan energi di 100 hari kerja
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat menghadiri jumpa pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/Maria Cicilia Galuh/am.
Kolaborasi BUMN dukung swasembada pangan dan energi di 100 hari kerja
Dalam Negeri
Editor: Novelia Tri Ananda
Rabu, 22 Januari 2025 – 10:19 WIBElshinta.com – Menjelang 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Januari 2025, salah satu pencapaian signifikan yang dapat dicatat adalah upaya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada di sektor pangan.
Salah satu kunci utama keberhasilan tersebut adalah kolaborasi yang erat antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Perdagangan yang memegang peranan strategis dalam
pemerintahan.Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan dan swasembada pangan merupakan hasil dari kolaborasi dan komitmen yang kuat di bawah arahan Presiden Prabowo.
“BUMN mendukung penuh dan berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program swasembada pangan,” kata Erick dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Beberapa kolaborasi yang menjadi catatan dalam 100 hari kerja Presiden Prabowo di Kementerian BUMN adalah adanya kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan dalam penguatan sistem pertahanan keamanan. Sejak awal masa pemerintahan, Kementerian BUMN telah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertahanan untuk mempercepat proses produksi dan penyediaan alutsista melalui BUMN yang bergerak di sektor manufaktur pertahanan.
Kolaborasi ini mencakup berbagai perusahaan BUMN seperti Pindad, yang bertanggung jawab untuk menyediakan produk pertahanan darat; PT PAL untuk pertahanan laut; PT Dirgantara Indonesia untuk pertahanan udara; dan PT Dahana yang memproduksi bahan baku amunisi.
BUMN bekerja bersama untuk mendukung kebutuhan sistem pertahanan yang semakin maju, guna menjaga kedaulatan Indonesia. Langkah ini juga mengarah pada penguatan industri dalam negeri yang tidak hanya mengandalkan impor, namun dapat memproduksi alat pertahanan yang dibutuhkan di dalam negeri, memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kemandirian teknologi pertahanan Indonesia.
Selanjutnya, Kementerian BUMN juga bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Kepala Badan Pangan Nasional untuk mendukung swasembada pangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan yang cukup untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.
Kementerian BUMN mendorong sinergi antara BUMN, seperti BULOG, RNI atau ID FOOD, dan Pupuk Indonesia. Berbagai langkah telah diambil untuk memperkuat sektor pangan, di antaranya BULOG, sebagai off-taker pangan utama, bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memastikan distribusi pangan yang tepat sasaran, sementara Pupuk Indonesia berfokus pada penyediaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan hasil pertanian.
Selain itu, PTPN mendukung alokasi lahan pertanian strategis yang dapat meningkatkan ketahanan pangan di seluruh Indonesia. Selanjutnya, Kementerian BUMN juga berperan aktif dalam mendorong sektor logistik yang efisien untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan hilirisasi produk dalam negeri.
Dalam hal ini, kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Perhubungan sangat penting, yang mana sektor transportasi dan logistik didorong untuk lebih efisien. Pelindo, KAI, dan InJourney Airports, yang merupakan bagian dari BUMN, berkontribusi besar dalam mengurangi biaya logistik, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok.
Sebagai contoh, KAI memperkuat sistem transportasi berbasis rel, memungkinkan distribusi logistik menjadi lebih efisien melalui integrasi moda transportasi antar daerah. Pelindo juga berperan penting dalam pengelolaan pelabuhan yang mendukung kelancaran ekspor-impor, termasuk distribusi bahan pangan dan energi yang vital bagi perekonomian Indonesia.
Dari sisi hilirisasi industri dan swasembada energi serta pangan, Kementerian BUMN bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung efisiensi logistik. Infrastruktur yang lebih baik, termasuk pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan fasilitas lainnya, memungkinkan distribusi barang dan energi menjadi lebih murah dan lebih cepat, yang pada gilirannya mendukung kebutuhan industri dan sektor pangan nasional.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Kementerian BUMN dengan Kementerian terkait bekerja secara intensif untuk berbagai inisiatif strategis guna mewujudkan cita-cita besar Indonesia, di antaranya memperkuat pertahanan keamanan serta mencapai swasembada pangan untuk Indonesia yang lebih aman, mandiri, dan sejahtera.
Sumber : Antara
-

Penyaluran KUR BRI Capai Rp 184,98 T di 2024, Sektor Pertanian Terbesar
Jakarta –
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Adapun realisasinya terlihat pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tembus Rp 184,98 triliun di 2024.
Menteri BUMN RI Erick Thohir mengatakan penyaluran KUR BRI itu pun menjangkau lebih dari 4 juta debitur atau pelaku UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Serta memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Upaya BRI tersebut sejalan dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja. Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut,” kata Erick dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).
Erick menyebut pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.
“Capaian BRI tersebut selaras dengan Asta Cita ketiga Pemerintah Indonesia, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta melanjutkan pengembangan infrastruktur. Selain itu, keberhasilan BRI dalam penyaluran KUR juga turut mendukung misi Asta Cita keenam, yakni membangun dari desa dan dari bawah, guna mendorong pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa penyaluran KUR BRI yang mencakup lebih dari 4 juta debitur UMKM di seluruh wilayah Indonesia berfokus pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.
“Program ini menjadi salah satu wujud nyata peran BRI dalam mendukung program Asta Cita terutama pada peningkatan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan,” kata Supari.
Adapun, hingga posisi Desember 2024, penyaluran KUR BRI pada sektor produksi tercatat mencapai sebesar 60,83%. Sementara itu sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar diantara sektor lainnya yaitu mencapai sebesar Rp 73,61 triliun atau 39,79% dari total penyaluran KUR BRI di tahun 2024.
Lebih lanjut, komitmen BRI untuk mendorong ekonomi kerakyatan ditunjukkan dari kontribusi nyata BRI sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia. Apabila diakumulasi dari tahun 2015 hingga akhir tahun 2024, penyaluran KUR BRI telah mencapai sebesar Rp 1.257 triliun dengan total penerima KUR sebanyak 42,68 juta pelaku usaha.
Tidak hanya itu, mengutip data Kemenko Bidang Perekonomian RI, kehadiran KUR sebagai program kredit bersuku bunga rendah juga terbukti telah mampu memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro. Pada tahun 2023, proporsi penyaluran KUR terhadap PDB Nominal sebesar 1,24%.
“Selain itu, KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru. Menurut hasil riset BRIN, setiap 1 debitur KUR dapat menyerap 3 tenaga kerja baru. Dengan demikian, KUR diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui ekonomi grassroot,” tutupnya.
(anl/ega)
