Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Kementerian BUMN

  • Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor

    Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor

    Menteri Perdagangan Budi Santoso(kanan) dengan Menteri BUMN Erick Thohir(kiri), Jumat, (24/1/2025) di Jakarta. (Foto : Humas Kemendag)

    Kementerian BUMN dukung program UMKM BISA Ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 20:30 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) siap bersinergi mendukung ekspor oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kemendag memiliki program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor). Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Menteri Perdagangan Budi Santoso dengan Menteri BUMN Erick Thohir hari ini, Jumat, (24/1/2025) di Jakarta. 

    Program tersebut berpeluang untuk dikolaborasikan dengan program-program baik di Kementerian BUMN maupun berbagai BUMN. Mendag berharap, sinergi dengan Kementerian BUMN akan semakin memperkuat dukungan bagi Program UMKM BISA Ekspor. 

    “Kami bertemu Menteri BUMN hari ini untuk mendapatkan dukungan bagi Program UMKM BISA Ekspor. Kami lihat, Kementerian BUMN telah banyak mendukung UMKM mulai dari pelatihan hingga pendanaan. Hal ini lah yang kami perlukan untuk memperkuat daya saing UMKM sehingga dapat mendunia dengan ekspor ke berbagai negara,” kata Mendag pascapertemuan. 

    Ia juga berharap, sinergi Kemendag dan Kementerian BUMN dapat semakin terjalin erat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mencetak lebih banyak UMKM untuk go global. Sinergi juga berperan untuk mendorong lebih banyak UMKM binaan Kementerian BUMN dan binaan BUMN untuk bergabung dalam UMKM BISA Ekspor

    Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan, program kedua kementerian yang berpihak pada UMKM memiliki potensi untuk disinergikan. Menurutnya, potensi-potensi yang ada perlu dimaksimalkan untuk mendukung UMKM agar bisa go international. 

    “Kami melihat potensi sinergi Kementerian BUMN dengan Kemendag, terutama terkait UMKM untuk bisa go international. Kami coba maksimalkan hal tersebut. Kementerian BUMN bisa berpartisipasi dalam ekosistem ekspor yang dibangun Kemendag. Ada banyak BUMN yang juga selama ini membantu perkembangan UMKM,” Erick Thohir. 

    Menurutnya UMKM BISA Ekspor merupakan satu dari tiga program prioritas Kemendag. Program ini turut melibatkan UMKM binaan perusahaan dan anak perusahaan BUMN, serta Himpunan Bank Negara (Himbara) yang telah berorientasi ekspor. Melalui UMKM BISA Ekspor, para pelaku UMKM tersebut dapat mengikuti berbagai program promosi dan business matching dengan perwakilan perdagangan (perwadag) RI di luar negeri, yaitu Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center. 

    Melalui UMKM BISA Ekspor, para pelaku UMKM akan dilibatkan dalam berbagai kegiatan promosi dan pencarian pembeli. Para pelaku UMKM dapat ikut serta dalam program pitching perwadag, yaitu presentasi produk untuk mengidentifikasi kekuatan produk dan peluang pasar di suatu negara. Setelah presentasi, para perwadag akan bergerak mencari calon pembeli di luar negeri. Setelah mendapatkan calon pembeli, perwadag akan memfasilitasi penjajakan bisnis (business matching) bagi para pelaku UMKM. 

    Penulis : Sri Lestari 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division koordinasikan lima ruas tol strategis

    Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division koordinasikan lima ruas tol strategis

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    Dukung Konektivitas Wilayah di Luar Pulau Jawa

    Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division koordinasikan lima ruas tol strategis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT/Regional Nusantara) sebagai koordinator lima ruas tol di luar Pulau Jawa telah membuktikan peran penting infrastruktur jalan tol sebagai pendorong pertumbuhan pemerataan ekonomi di wilayah strategis yang tersebar di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi dan Pulau Bali yang hal ini sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pertumbuhan infrastruktur yang berdampak terhadap percepatan ekonomi.

    Berdasarkan Press Release dari Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division yang diterima Kontributor Elshinta, Misriadi, Jumat (24/1), lima jalan tol di luar Pulau Jawa dibawah koordinasi JNT/Regional Nusantara yakni Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) yang terletak di Kota Medan, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), Sumatera Utara, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jalan Tol Manado-Bitung dan Jalan Tol Bali Mandara. 

    Untuk Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara memiliki peran strategi dalam mendukung mobilisasi logistik dari Pelabuhan Belawan ke titik strategis di sekitar Sumatera Utara. Jalan tol sepanjang 42,7 kilometer (km) ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Sumatera dan penghubung antara Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Jalan Tol Medan-Binjai dan Jalan Tol Binjai-Stabat juga menghubungkan Pelabuhan Belawan yang merupakan pintu gerbang keluar-masuknya barang dan juga pengunjung di wilayah Sumatera bagian utara menuju ke wilayah perkotaan disekitarnya terutama Kota Medan. Jalan tol yang telah beroperasi sejak tahun 1986 ini memiliki peran strategis sebagai urat nadi transportasi sekaligus menjadi jalur penggerak ekonomi di daerah Medan dan sekitarnya. Dengan adanya Jalan Tol Belmera, waktu tempuh perjalanan Belawan ke Tanjung Morawa menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.

    Selain itu, Jasa Marga melalui kelompok usahanya, PT Jasamarga Kualanamu Tol (JKT) mengelola Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) yang menjadi akses vital masyarakat menuju dan ke Bandara Internasional Kualanamu yang terletak di Deli Serdang. Dalam pelayanan libur panjang Natal dan Tahun Baru 2024-2025, PT JKT mencatat 541.884 kendaraan melintas di Jalan Tol MKTT. Dengan adanya Jalan Tol MKTT, waktu tempuh perjalanan Medan ke Tebing Tinggi menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih efisien.

    Di Pulau Kalimantan, PT Jasamarga Balikpapan-Samarinda (JBS), salah satu Anak Perusahaan Jalan Tol Jasa Marga Group, mengoperasikan jalan tol pertama di Pulau Kalimantan, Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dengan panjang total sekitar 97,27 km merupakan alternatif jalan yang menghubungkan Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Samarinda. Pengguna jalan yang menggunakan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dapat menghemat waktu tempuh menjadi 90 hingga 120 menit dari yang semula 180 hingga 240 menit. Keberadaan jalan tol yang telah dioperasikan sejak tahun 2019 mendukung mobilisasi barang dan jasa di dua titik kota strategis di wilayah Kalimantan Timur.

    Sementara itu, di Sulawesi Utara, Jalan Tol Manado-Bitung yang dioperasikan oleh kelompok usaha Jasa Marga, PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas di provinsi yang dikenal dengan julukan Bumi Nyiur Melambai. Dalam perkembangan ekonomi di Sulawesi Utara, Jalan Tol Manado-Bitung merupakan akses penghubung wilayah  kota Manado ke Wilayah Pelabuhan  di kota Bitung. Pengembangan titik baru wilayah industri perikanan dan wisata di Sulawesi Utara serta menjadi jalur distribusi angkutan logistik dari dan menuju wilayah Sulawesi Utara.

    Selain itu, keberadaan Jalan Tol Manado-Bitung juga meningkatkan perkembangan industri pariwisata di wilayah Bitung, seperti objek wisata Batu Angus yang dapat ditempuh lebih cepat melalui Gerbang Tol (GT) Bitung, juga destinasi wilayah Likupang yang mudah dijangkau melalui keluar GT Danowudu.

    Kemudian jalan tol yang dikoordinatori oleh JNT yaitu Jalan Tol Bali Mandara yang menghubungkan tiga titik strategis yaitu Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa. Sebagai akses vital pendukung pariwisata di Pulau Dewata, jalan tol yang dikelola oleh PT Jasamarga Bali Tol (JBT) telah menjadi bagian acara kenegaraan dan pertemuan internasional. Jalan Tol Bali Mandara telah digunakan sebagai bagian dari infrastruktur pendukung berbagai event bergengsi, seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, APEC, AIS, World Water Forum dan forum global lainnya.

    JNT sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk mendukung program strategis Pemerintah Presiden Prabowo dengan dukungan penuh Kementerian BUMN dalam mewujudkan infrastuktur jalan tol di Regional Nusantara yang aman, lancar dan nyaman sehingga menjadi penggerak percepatan ekonomi wilayah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • UMKM Dinilai Berperan Penting dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

    UMKM Dinilai Berperan Penting dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi

    Medan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting dalam percepatan pemerataan ekonomi. UMKM unggulan harus dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah.

    Hal itu diungkapkan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat melakukan kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan. Helvi menegaskan pentingnya peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi nasional.

    Hal itu juga untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto yangtertuang dalam Asta Cita, untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. 

    “Di dalamnya pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Helvi.

    Dalam arahannya, Wamen Helvi juga mengajak PNM mengusulkan UMKM unggulan dari nasabahnya yang dapat dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah, mempercepat pemerataan ekonomi, serta mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

    “PNM ini memiliki potensi untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,” kata Helvi.

    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan terus mendukung misi pemerintah dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.

    “Kami percaya, penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan dari Kementerian BUMN,  PNM akan terus mendampingi nasabah agar naik kelas dan berkontribusi dalam program strategis pemerintah,” kata Arief.

    Selama kunjungannya, Wamen Helvi sempat meninjau beberapa produk unggulan nasabah PNM di wilayah Medan yang berpotensi bersaing di pasar nasional dan internasional.

    Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap PNM sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.

    Medan: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai berperan penting dalam percepatan pemerataan ekonomi. UMKM unggulan harus dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah.
     
    Hal itu diungkapkan Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza saat melakukan kunjungan kerja ke PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Medan. Helvi menegaskan pentingnya peran nasabah PNM dalam proses pemberdayaan ekonomi nasional.
     
    Hal itu juga untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto yangtertuang dalam Asta Cita, untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. 

    “Di dalamnya pengembangan kewirausahaan ditingkatkan melalui pelatihan dan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Helvi.
     
    Dalam arahannya, Wamen Helvi juga mengajak PNM mengusulkan UMKM unggulan dari nasabahnya yang dapat dilibatkan dalam berbagai program strategis pemerintah, mempercepat pemerataan ekonomi, serta mendukung transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.
     
    “PNM ini memiliki potensi untuk mendorong nasabahnya naik kelas. Kami bersama Kementerian UMKM berencana menyiapkan 10 talenta pengusaha terbaik yang akan dinaikkelaskan dalam waktu dekat,” kata Helvi.
     
    Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan terus mendukung misi pemerintah dalam memberdayakan pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.
     
    “Kami percaya, penguatan ekonomi kerakyatan adalah kunci untuk menciptakan kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan dari Kementerian BUMN,  PNM akan terus mendampingi nasabah agar naik kelas dan berkontribusi dalam program strategis pemerintah,” kata Arief.
     
    Selama kunjungannya, Wamen Helvi sempat meninjau beberapa produk unggulan nasabah PNM di wilayah Medan yang berpotensi bersaing di pasar nasional dan internasional.
     
    Kunjungan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap PNM sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Deposito Emas Pegadaian, Calon Primadona Pilihan untuk Berinvestasi

    Deposito Emas Pegadaian, Calon Primadona Pilihan untuk Berinvestasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Setelah resmi menjadi perusahaan jasa keuangan non bank pertama yang mendapat restu menjalankan kegiatan usaha Bulion, PT Pegadaian berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun negara. Dengan dukungan penuh dari Kementerian BUMN, Pegadaian optimis menjalankan kegiatan usaha Bulion yang sejalan dengan misi dan program Astacita Pemerintahan Prabowo-Gibran khususnya dalam sektor hilirisasi dan industrialisasi. Tak butuh waktu lama, setelah mengantongi izin, Pegadaian menghadirkan produk baru, Deposito Emas.

    Kehadiran Deposito Emas menjadi alternatif berinvestasi yang terbilang menarik dan menjanjikan, mengingat emas memiliki nilai yang tidak surut dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang Ekonom Telisa Aulia Falianty. Menurut Telisa Deposito emas akan menjadi varian instrumen unggulan yang menjanjikan.

    Sebagaimana keunggulan utama dari deposito yaitu sebagai instrumen investasi yang aman dan stabil. Stok emas yang selama ini disimpan dan tidak menghasilkan bunga maka dapat memperoleh imbal hasil jika kita simpan dalam deposito emas.

    Menurut POJK 17/No 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, simpanan emas adalah penyimpanan sejumlah emas yang terstandarisasi yang dipercayakan oleh masyarakat kepada lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha Bulion berdasarkan kesepakatan para pihak.

    “Dengan adanya layanan ini, maka konsumen dapat menyimpan emas yang dimiliki pada LJK berizin. Pelaku industri yang membutuhkan emas juga dapat memperoleh kebutuhan pinjaman emas yang terstandarisasi untuk digunakan sesuai kebutuhan. Simpanan emas dari masyarakat tadi sebagai unallocated account dapat digunakan oleh LJK yang menyelenggarakan kegiatan usaha Bullion untuk penyaluran pembiayaan emas dan atau perdagangan emas,” jelas Telisa.

    Pegadaian juga menawarkan deposito emas dalam aplikasi Pegadaian Digital, sehingga sangat memudahkan dan praktis bagi nasabah atau investor. Dengan begitu, nasabah atau investor tidak perlu repot pergi ke kantor cabang Pegadaian dan memungkinkan nasabah untuk mengelola investasi kapan saja dan di mana saja dengan mudah dan aman.

    Telisa menambahkan, dengan pengalaman Pegadaian dalam bisnis emas, membuat perusahaan yang akan memasuki usia 124 tahun tersebut siap untuk memimpin bisnis jasa Bulion baik dalam pinjaman ritel tabungan maupun trading, karena 90% bisnis Pegadaian berhubungan dengan emas.

    “Bercermin pada pengalaman di sejumlah negara, pemenuhan ekosistem Bullion bisa memakan waktu sampai belasan tahun sampai semuanya bisa berjalan dengan efektif. Contohnya, di Singapura dan Turki, butuh waktu 15 (lima belas) tahun. Namun dengan pengalaman panjang PT Pegadaian di bisnis emas, saya optimis waktu yang dibutuhkan bisa lebih singkat dengan dukungan sinergi multi pihak,” jelas Telisa.

    Dalam mengembangkan ekosistem bisnis emas di Indonesia, Pegadaian dalam upaya memaksimalkan potensi bisnis Bulion telah menyiapkan uji sistem terhadap pengembangan bullion services. Salah satunya adalah layanan Tabungan Emas Plus, perdagangan emas dan infrastruktur pendukung lainnya seperti G-Lab (layanan jasa sertifikasi uji keaslian batu mulia, emas, dan perhiasan PT Pegadaian), Vaulting dan Refinery Emas.

    Adanya Bulion diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memiliki investasi emas, apalagi investasi emas dinilai sangat menguntungkan dan paling bersinar, khususnya di tahun 2024 lalu. Pegadaian sendiri terus memantapkan komitmennya melebarkan bisnis pada bidang Bullion Services untuk mendukung perekonomian dengan MengEMASkan Indonesia.

  • Ada Wacana Pekerja Jakarta Kerja 4 Hari, Ini Respons Kementerian BUMN

    Ada Wacana Pekerja Jakarta Kerja 4 Hari, Ini Respons Kementerian BUMN

    Jakarta –

    Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno diketahui berencana memangkas hari kerja pekerja Jakarta menjadi 4 hari. Hal ini diungkapkan oleh tim transisi Pramono-Rano, Nirwono Joga, di DPRD DKI Jakarta.

    Merespon hal tersebut, Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata mengatakan tidak ada masalah dengan rencana pemangkasan hari kerja tersebut di Jakarta.

    “Kita nggak apa-apa. Ini kebijakan yang bagus,” kata dia di Kementerian BUMN, Jumat (24/1/2025).

    Untuk Kementerian BUMN sendiri, Tedi mengatakan juga telah menerapkan 4 hari kerja. Namun hari kerja itu bentuknya fasilitas jika jam kerja pegawai selama seminggu sudah 40 jam. Fasilitas itu juga membutuhkan persetujuan.

    “Kita itu bentuknya fasilitas. Compressed work schedule, jadi 4 hari kalau memang waktunya memang sudah 40 jam seminggu. Jadi itu fasilitas, kalau mau diambil silahkan, tapi itu perlu di-approval gitu,” terangnya.

    Fasilitas hari kerja itu hanya berlaku bagi pegawai Kementerian BUMN. Ketentuan itu juga masih akan dievaluasi.

    “Berjalan (fasilitas 4 hari kerja). Kita masih evaluasi lah ini. Belum (perusahaan BUMN), masih di Kementerian BUMN,” terangnya.

    Untuk diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno, berencana memangkas hari kerja untuk para pekerja di Jakarta dari lima menjadi empat hari. Artinya, akan ada lagi penambahan hari libur selain Sabtu dan Minggu.

    Hal ini diungkapkan pakar tata kota yang juga anggota tim transisi Pramono-Rano, Nirwono Joga, di DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1/2025). Menurut Nirwono, ide memangkas hari kerja sudah dilakukan di berbagai kota lain di dunia.

    “Ini lagi tren di kota-kota Eropa sebenarnya, di Skandinavia. Apa itu? Pengurangan hari kerja. Empat hari kerja. Empat hari kerja itu salah satu yang sedang digagas (Pramono),” kata Nirwono, dikutip dari detiknews.

    (ada/rrd)

  • Pemerintah Bahas Perluas Pasar UMKM ke Kancah Global

    Pemerintah Bahas Perluas Pasar UMKM ke Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Erick mengungkapkan, pertemuan ini membahas upaya Pemerintah khususnya sinergi antara Kementerian BUMN dan Kemendag, untuk mendorong kinerja dan perluasan pasar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Erick berharap banyak UMKM yang melakukan kegiatan ekspor terhadap produk-produk yang dibuatnya.

    “Kami melihat potensi dari sinergi BUMN dengan Pak Mendag Budi, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional ini kita coba maksimalkan,” ungkap Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Erick Thohir mengungkapkan, saat ini perusahaan pelat merah yang berada di bawah naungannya, masing-masing memiliki program kemitraan untuk para pelaku UMKM. Mitra binaan BUMN ini diperkirakan angkanya mencapai ribuan.

    Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

    Pola pendampingan, pembinaan, pelatihan yang terarah serta pemberian fasilitas promosi, merupakan salah satu cara dalam mendampingi mitra binaan untuk berkembang.

    “Akses dari pasar UMKM ke depan tadi Pak Mendag memberikan arahan mungkin bisa dibawa ke internasional,” tukas Erick.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso mengungkapkan, pihaknya memiliki program Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM Bisa Ekspor). Program yang digagasnya ini bagian tindak lanjut percepatan ekspor oleh UMKM.

    Diketahui, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Untuk mengakselerasi itu, Kemendag membidik ekspor nasional dapat tumbuh 7,1% pada 2025 hingga 9,6% pada 2029. Salah satu upayanya, yaitu melalui program UMKM Bisa Ekspor.

    Mendag menyampaikan, program UMKM Bisa Ekspor merupakan upaya mendorong lebih banyak UMKM untuk menjadi eksportir sehingga dapat memberi kontribusi bagi perekonomian nasional.

    Adapun, kerja sama ini bakal membuat UMKM dapat melakukan ekspor produknya ke berbagai negara. Hal ini juga bisa memanfaatkan atase atau pihak perdagangan dari Kemendag di berbagai negara.

    “Kita minta support, dukungan dari kementerian BUMN agar UMKM yang siap ekspor ini bisa berkolaborasi dengan program kami, UMKM bisa ekspor ini karena kita mempunyai perwakilan atase di 33 negara,” pungkasnya dalam menanggapi perluasan pasar UMKM di kancah global.
     

  • Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    Said Didu Beberkan Fakta Baru, Ada Sosok Tokoh Agama yang Jadi Koordinator Preman dengan Bayaran UMR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan pernyataan pedas terkait polemik yang tengah memanas di kawasan PIK 2.

    Said Didu menyinggung sosok yang ia sebut selalu membela oligarki namun mengaku sebagai tokoh agama.

    “Ada yang selalu ngotot bela oligarki dan ngaku tokoh agama,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (23/1/2025).

    Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, ia kemudian menambahkan informasi mengejutkan yang diterimanya.

    “Info yang saya terima ternyata yang bersangkutan koordinator outsourcing preman yang ditempatkan di kampung-kampung,” Said Didu menuturkan.

    Said Didu bilang, para preman yang dikoordinasikan tersebut menerima gaji sebesar UMR setiap bulannya.

    “Gaji preman per bulan sebesar UMR,” tandasnya.

    Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengamankan kepentingan pihak tertentu di tengah polemik sengketa kawasan tersebut.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan menertibkan persoalan tersebut.

    Hal ini dilakukan demi memastikan ruang laut dikelola secara berkeadilan dan berkelanjutan, guna melindungi kesejahteraan masyarakat.

    Titik menegaskan hal tersebut saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke lokasi pagar laut di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (22/1/2025).

    “Laut bukanlah milik perorangan atau korporasi, tetapi milik kita semua. Jadi, siapa pun yang melanggar hukum, mengkavling tanpa izin, harus ditertibkan. Komisi IV DPR akan terus mengawal hal ini,” kata Titiek.

  • Menteri Erick sebut RUU BUMN persingkat restrukturisasi perusahaan

    Menteri Erick sebut RUU BUMN persingkat restrukturisasi perusahaan

    Selama ini, proses restrukturisasi atau penutupan perusahaan BUMN yang tata kelolanya tidak baik, berlangsung dengan sangat panjang

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dapat mempersingkat restrukturisasi perusahaan BUMN.

    “Kami menyambut baik (revisi UU BUMN), karena salah satunya di situ ada poin restrukturisasi,” ucap Erick Thohir ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan selama ini, proses restrukturisasi atau penutupan perusahaan BUMN yang tata kelolanya tidak baik, berlangsung dengan sangat panjang.

    Hal serupa juga diakui oleh Erick saat dirinya menutup atau merestrukturisasi perusahaan BUMN yang performanya tidak maksimal.

    “Dengan RUU ini, sepertinya restrukturisasi bisa dipersingkat. Hal-hal ini saya rasa positif, tapi detailnya nanti kan ada panjanya,” ucap Erick.

    Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

    Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1/2025), juga disimpulkan kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.

    Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.

    “Saya sebagai tugas dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami menyambut positif karena tadi, poin-poin yang diinginkan oleh Bapak Presiden,” kata Erick.

    Selain mengatur soal penyederhanaan restrukturisasi BUMN, RUU BUMN juga akan mengatur ihwal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    “Strukturnya (Danantara) seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick.

    Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini memaparkan sejumlah poin perubahan dalam RUU BUMN yang meliputi penyesuaian definisi BUMN untuk mengakomodasi tugas BUMN secara optimal sesuai perkembangan regulasi; pengaturan anak usaha BUMN seperti penambahan definisi dan mekanisme pembentukan anak perusahaan.

    Selain itu, terdapat juga pengelolaan korporasi meliputi penegasan aturan terkait restrukturisasi, privatisasi, dan aksi korporasi untuk menciptakan BUMN yang lebih kompetitif; kebijakan sumber daya manusia dengan penyediaan peluang bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan masyarakat setempat, dan keterwakilan perempuan dalam jajaran direksi maupun komisaris.

    Selanjutnya, privatisasi meliputi penentuan kriteria dan mekanisme privatisasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dan negara; serta tanggung jawab sosial mencakup kewajiban BUMN untuk membina usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat sekitar.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri BUMN sebut Danantara diluncurkan setelah RUU BUMN tuntas

    Menteri BUMN sebut Danantara diluncurkan setelah RUU BUMN tuntas

    RUU BUMN ini inisiasi DPR

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan dilakukan setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BUMN tuntas.

    “Iya, seperti itu (diluncurkan setelah RUU BUMN), tunggu saja,” ujar Erick Thohir ketika ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan bahwa BPI Danantara akan menjadi salah satu substansi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Akan tetapi, kajian perihal Danantara dalam RUU BUMN akan dilakukan oleh DPR, sebab RUU BUMN merupakan RUU inisiatif DPR.

    “Strukturnya seperti apa, kami menunggu. Saya belum tahu, karena kajiannya di DPR, bukan di saya. RUU BUMN ini inisiasi DPR,” ucap Erick.

    Erick Thohir kembali menegaskan bahwa Kementerian BUMN mengapresiasi keputusan Komisi VI DPR RI yang akan melakukan percepatan pembahasan RUU BUMN.

    Penyusunan RUU BUMN ini, kata Erick, diharapkan dapat mendorong Indonesia sebagai negara mandiri dan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, swasembada energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

    Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang digelar di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1), juga disimpulkan bahwa kinerja BUMN saat ini dinilai belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang BUMN telah berusia lebih dari 22 tahun.

    Percepatan pembahasan perubahan RUU BUMN itu dinilai penting dan perlu disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN terhadap ekonomi nasional.

    “Seperti yang saya sampaikan, saya menyambut positif karena memang sesuai dengan visi Bapak Presiden (Prabowo Subianto), bagaimana pengelolaan dan penggabungan aset BUMN bisa menjadi bagian membangun negara yang mandiri,” ucap Erick.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag Minta Bantuan Erick Thohir Biar UMKM Bisa Ekspor – Page 3

    Mendag Minta Bantuan Erick Thohir Biar UMKM Bisa Ekspor – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sepakat mendukung Menteri Perdagangan Budi Santoso. Salah satunya terkait perluasan akses pasar UMKM ke kancah global.

    Dia mengatakan, kerja sama itu akan membuat UMKM bisa melakukan ekspor produknya ke berbagai negara. Hal ini juga bisa memanfaatkan atase perdagangan dari Kemendag di 33 negara.

    “Salah satunya kita akan mencoba mesinergikan beberapa program yang punya keberpihakan kepada UMKM. Kami melihat potensi daripada sinergi BUMN dengan pak Mendag, terutama bagaimana UMKM bisa go internasional, ini kita coba maksimalkan,” kata Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Mendag Budi Santoso mengatakan dia memiliki program bertajuk UMKM BISA Ekspor. Dia melirik banyaknya UMKM yang dibina oleh perusahaan pelat merah.

    “Nah dari UMKM BISA Ekspor ini kan bagaimana UMKM yang juga banyak dibina oleh BUMN, oleh perusahaan-perusahaan BUMN, kami juga sudah berkomunikasi. Nah kita minta support, dukungan dari Kementerian BUMN agar UMKM yang siap ekspor ini bisa berkolaborasi dengan program kami,” tutur Mendag Budi.

    Dia bakal mengandalkan atase perdagangan RI di 33 negara. Nantinya, UMKM yang ingin ekspor bisa mempresentasikan produknya kepada perwakilan perdagangan tadi.

    Setelah itu, perwakilan perdagangan RI akan berupaya mencari pembeli potensial. Setelah ditemukan, maka akan ada proses temu bisnis (business matching) antara UMKM dan pembeli di negara tujuan.

    “Nah ketika ada, atau sudah dapat buyer, maka dilakukan business matching secara online juga, pertemuan antara UMKM dengan buyer yang difasilitasi oleh atase perdagangan,” ungkap Budi.

    Perkuat Kualitas Produk UMKM

    Budi Santoso juga menyoroti peran BUMN dalam memperkuat produk UMKM binaannya. Menurutnya, hal ini menjadi nilai tambah bagi produk-produk UMKM yang ingin diekspor.

    “Nah ini kami lihat kan Kementerian BUMN banyak sekali men-support UMKM, ya terutama berbagai hal ya dari pelatihan, kemudian dari balancing-nya dan sebagainya,” ucap dia.

    “Nah itu yang kami perlukan sehingga akan memperkuat daya saing dari UMKM kita ini, sehingga mudah untuk masuk secara global bisa ekspor ke berbagai negara. Itu tujuan kami ke tempat pak Menteri untuk mendapatkan support-nya,” sambung Budi Santoso.